Hak atas informasi.pdf - Elsam
Hak atas informasi.pdf - Elsam
Hak atas informasi.pdf - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Hak</strong> <strong>atas</strong> <strong>informasi</strong><br />
Oleh: Wahyudi Djafar [Peneliti ELSAM]<br />
http://wahyudidjafar.web.id/ | http://elsam.or.id/
Arti penting<br />
Dalam sidang pertama PBB, di tahun 1946, sebelum disahkannya Universal<br />
Declaration oh Human Rights atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB<br />
melalui Resolusi No. 59 (I) telah menyatakan bahwa:<br />
”hak <strong>atas</strong> <strong>informasi</strong> merupakan hak<br />
asasi manusia fundamental dan<br />
....standar dari semua kebebasan yang<br />
dinyatakan ”suci” oleh PBB”.
Instrumen nasional<br />
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh <strong>informasi</strong><br />
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak<br />
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan<br />
menyampaikan <strong>informasi</strong> dengan menggunakan segala jenis saluran<br />
yang tersedia (Pasal 28 F UUD 1945).<br />
Penegasan serupa juga terdapat di dalam Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999<br />
tentang <strong>Hak</strong> Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga sudah<br />
mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights ke<br />
dalam hukum nasionalnya, melalui UU No. 12 Tahun 2005.<br />
Dalam rangka memastikan pemenuhan hak <strong>informasi</strong> tersebut, negara<br />
juga sudah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan<br />
Informasi Publik.
Pengecualian <strong>informasi</strong> publik<br />
Bersandar pada alasan-alasan, seperti ketertiban<br />
umum, moral publik atau keamanan nasional,<br />
seringkali pemerintah melakukan pengecualian<br />
(menutup akses) <strong>informasi</strong> tertentu. Hal ini<br />
sebagimana diatur juga di dalam Pasal 17 UU KIP.<br />
Namun dalam pengecualian tersebut harus<br />
memerhatikan prinsip keterbukaan maksimal dan<br />
kerahasiaan terb<strong>atas</strong> (maximum disclosure and<br />
limited exemption).
Sebelum menutup <strong>informasi</strong>, perhatikan ...<br />
harus memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan<br />
pengawasan <strong>atas</strong> mekanisme dan proses perahasiaan <strong>informasi</strong><br />
harus dilakukan melalui mekanisme uji konsekuensi (consequential harm<br />
test) dan uji kepentingan publik (balancing public interest test)<br />
objek pengecualian bukan lingkup <strong>informasi</strong> yang bersifat luas dan<br />
terbuka, melainkan kepentingan spesifik pihak-pihak (list of<br />
interests) yang harus dilindungi