05.05.2015 Views

Hak atas informasi.pdf - Elsam

Hak atas informasi.pdf - Elsam

Hak atas informasi.pdf - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Hak</strong> <strong>atas</strong> <strong>informasi</strong><br />

Oleh: Wahyudi Djafar [Peneliti ELSAM]<br />

http://wahyudidjafar.web.id/ | http://elsam.or.id/


Arti penting<br />

Dalam sidang pertama PBB, di tahun 1946, sebelum disahkannya Universal<br />

Declaration oh Human Rights atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB<br />

melalui Resolusi No. 59 (I) telah menyatakan bahwa:<br />

”hak <strong>atas</strong> <strong>informasi</strong> merupakan hak<br />

asasi manusia fundamental dan<br />

....standar dari semua kebebasan yang<br />

dinyatakan ”suci” oleh PBB”.


Instrumen nasional<br />

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh <strong>informasi</strong><br />

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak<br />

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan<br />

menyampaikan <strong>informasi</strong> dengan menggunakan segala jenis saluran<br />

yang tersedia (Pasal 28 F UUD 1945).<br />

Penegasan serupa juga terdapat di dalam Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999<br />

tentang <strong>Hak</strong> Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga sudah<br />

mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights ke<br />

dalam hukum nasionalnya, melalui UU No. 12 Tahun 2005.<br />

Dalam rangka memastikan pemenuhan hak <strong>informasi</strong> tersebut, negara<br />

juga sudah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan<br />

Informasi Publik.


Pengecualian <strong>informasi</strong> publik<br />

Bersandar pada alasan-alasan, seperti ketertiban<br />

umum, moral publik atau keamanan nasional,<br />

seringkali pemerintah melakukan pengecualian<br />

(menutup akses) <strong>informasi</strong> tertentu. Hal ini<br />

sebagimana diatur juga di dalam Pasal 17 UU KIP.<br />

Namun dalam pengecualian tersebut harus<br />

memerhatikan prinsip keterbukaan maksimal dan<br />

kerahasiaan terb<strong>atas</strong> (maximum disclosure and<br />

limited exemption).


Sebelum menutup <strong>informasi</strong>, perhatikan ...<br />

harus memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan<br />

pengawasan <strong>atas</strong> mekanisme dan proses perahasiaan <strong>informasi</strong><br />

harus dilakukan melalui mekanisme uji konsekuensi (consequential harm<br />

test) dan uji kepentingan publik (balancing public interest test)<br />

objek pengecualian bukan lingkup <strong>informasi</strong> yang bersifat luas dan<br />

terbuka, melainkan kepentingan spesifik pihak-pihak (list of<br />

interests) yang harus dilindungi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!