Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Pada Pembukaan Kongres Ke-8
Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono, dalam acara pembukaan Kongres ke-8 Partai Rakyat Demokratik di The Acacia Hotel-Jakarta, 24 Maret 2015
Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono, dalam acara pembukaan Kongres ke-8 Partai Rakyat Demokratik di The Acacia Hotel-Jakarta, 24 Maret 2015
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Pidato</strong> <strong><strong>Ke</strong>tua</strong> <strong>Umum</strong> PRD - <strong>Kongres</strong> VIII<br />
Pancasila, Sosio Nasionalisme, untuk memperbaiki keadaankeadaan<br />
di dalam masyarakat, dari keadaan masyarakat yang<br />
miskin dan terhina akibat imperialisme maupun kapitalisme<br />
menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kaum<br />
tertindas, tidak ada kaum papa sengsara karena tersingkir<br />
dari kehidupan.<br />
Pancasila, Sosio Demokrasi, anti thesa dari demokrasi liberal<br />
model Barat, satu sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan<br />
kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ini hanya melahirkan<br />
lingkungan politik yang tidak stabil, gontok-gontokan, selalu<br />
menimbulkan friksi antar partai politik, saling jegal antar<br />
golongan politik, melemahkan persatuan nasional,<br />
menyebabkan ego sentrisme kelompok, golongan,<br />
kedaerahan, dan sektarianisme keagamaan, memicu<br />
perpecahan bangsa.<br />
Demokrasi yang hanya memberikan kebebasan atau<br />
persamaan di lapangan politik semata, tetapi tidak ada<br />
persamaan di lapangan ekonomi.<br />
Dalam demokrasi liberal, yang unggul dan selalu menang<br />
adalah para pemilik modal. Mereka yang menguasai semua<br />
alat propaganda, lembaga pendidikan, media massa,<br />
universitas, dan lain-lain. Dengan kekuasaan modalnya,<br />
mereka bisa membeli panitia pemilihan, bahkan bisa membeli<br />
suara rakyat yang terjepit kemiskinan. Sekalipun setiap warga<br />
negara dianggap punya hak yang sama di lapangan politik,<br />
tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga politik<br />
dikontrol kaum pemilik modal, termasuk di dalamnya adalah<br />
penyusunan undang-undang.<br />
30