Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Pada Pembukaan Kongres Ke-8

KONGRES VIII - 2015
PIDATO
KETUA UMUM PRD
Agus Jabo Priyono

TRISAKTI
berdaulat secara politik,
berdikari secara ekonomi,
berkepribadian secara budaya

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
PIDATO KETUA UMUM
KOMITE PIMPINAN PUSAT
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)
PADA
PEMBUKAAN KONGRES VIII
Jakarta, 24 Maret 2015
1

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
2

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
PANCASILA
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan
/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
3

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA DAN
OLEH SEBAB ITU, MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN,
KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.
DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TELAH SAMPAILAH
KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA DENGAN SELAMAT SENTAUSA
MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA KE DEPAN PINTU GERBANG
KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT,
ADIL DAN MAKMUR.
ATAS BERKAT RAKHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DENGAN
DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN
YANG BEBAS, MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI
KEMERDEKAANNYA.
KEMUDIAN DARIPADA ITU UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAH NEGARA
INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN
DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN
KEADILAN SOSIAL, MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA
ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG
TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA KETUHANAN YANG
MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA
DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
4

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Saudara-saudara,
S
aat ini, negara kita sudah berusia 69 tahun, sedangkan
PRD sudah berumur 18 tahun, dan pada bulan Juli
nanti umur kita sudah 19 tahun. Kita sudah memasuki
usia dewasa, dan saat umur Partai 18 tahun ini Kongres Partai
yang ke-8 kita selenggarakan.
Kongres Partai, tidak sekedar hanya membahas pergantian
kepemimpinan, memilih Ketua Umum dan Sekertaris Jendral,
tetapi hal terpenting dalam Kongres Partai kita adalah
merumuskan serta memutuskan hal besar yang sangat
fundamental, yaitu pokok-pokok persoalan yang dihadapi
bangsa Indonesia, nasib bangsa Indonesia ke depan, di tengah
kepungan kapitalisme yang sangat ekspansif dan eksploitatif
terhadap tanah air, serta bangsa kita.
5

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Untuk itu ketepatan dalam membaca persoalan yang dihadapi
bangsa Indonesia, baik ekonomi, politik, maupun sosial
budaya, akan berpengaruh terhadap garis politik, garis
perjuangan Partai. Dengan pandangan-pandangan yang
ilmiah, terbuka, demokratis, hal-hal tersebut selalu menjadi
perdebatan yang hangat dalam Kongres, sampai
ditemukannya kesimpulan umum maupun khusus, sebagai
landasan bagi Partai dalam merumuskan Program
Perjuangan, membangun hari depan bangsa Indonesia yang
gemilang.
Setelah diputuskan, sudah tentu Program-Program
Perjuangan tersebut harus terus menerus disosialisasikan di
tengah-tengah massa rakyat, karena dengan kesadaran itulah
rakyat akan bangkit, berjuang untuk menyelematkan bangsa,
tanah airnya dan masa depan kehidupannya. Sehebat apapun
Program Perjuangan yang kita susun, tanpa keterlibatan aktif
massa rakyat, akan sia-sia, tidak ada gunanya.
Zaman terus berubah, tentunya jalan perjuangan pun juga
harus menyesuaikan dengan perkembangan itu.
Menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat kita, tidak
boleh kaku, tidak boleh saklek, kalau kita ingin diterima di
tengah-tengah massa rakyat.
Gempuran kapitalisme global semakin lama semakin dasyat,
seperti tidak ada satupun kekuatan yang sanggup
menghentikannya. Sistem yang berdiri dan hidup dari
penghisapan darah kehidupan manusia, terus menerus
menggerogoti tulang dan daging bangsa kita. Laksana taupan
yang menghancurkan kedaulatan politik kita, kemandirian
6

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
ekonomi kita, melunturkan kepribadian kita sebagai sebuah
bangsa, mengubah filosofi dan dasar negara, mengubah
haluan serta konstitusi negara.
Apakah memang tidak ada satupun kekuatan yang sanggup
menghadapinya?
Dengan kesadaran kita sebagai bangsa, dengan jiwa kita
sebagai bangsa yang merdeka, dengan semangat yang besar,
kita pasti sanggup menghentikannya. Dengan satu syarat, kita
mau bersatu! Karena persatuan adalah kekuatan kita,
persatuan yang dilandasi oleh semangat menempatkan
kepentingan bangsa, kepentingan umum, di atas kepentingan
pribadi maupun golongan.
Semua itu tergantung dari niat dan usaha kita, bangsa kita
sendiri. Apakah kita akan tunduk, takluk, menyerah kepada
kapitalisme dan imperialisme itu? Menjadi bangsa kuli di
negeri sendiri dan di antara bangsa-bangsa lain? Ataukah kita
akan menjadi burung garuda yang gagah perkasa, terbang
tinggi menerjang badai, mengibarkan panji-panji Trisakti.
PRD, usiamu sudah 18 tahun. Apa yang sudah kamu kerjakan
untuk bangsamu? Apakah yang sudah kamu berikan kepada
negaramu? Kepada umat manusia yang hidup di dunia ini
apa sumbangsihmu?
Apakah kamu sudah benar-benar dewasa, yang sadar dan
paham betapa besar tanggung jawabmu, betapa berat pikulan
di bahumu terhadap masa depan bangsamu? Ataukah kamu
masih seperti anak-anak yang cengeng, alay, masih suka
bermain-main, sibuk dengan urusan remeh-temeh?
7

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Di tengah kepungan imperialisme beserta para begundalnya
di dalam negeri kita, yang menghantam laksana godam
memporak porandakan kehidupan bangsa kita, menghadapi
gempuran imperialisme yang menyerbu laksana angin puting
beliung yang meluluhlantakkan segala apa yang kita punya,
termasuk menghancurkan harapan akan masa depan bangsa
kita.
Mari kita resapkan dalam hati kita yang terdalam, mari kita
renungkan, bahwa usia kita sudah 18 tahun di tengah usia
kemerdekaan kita 69 tahun. Apakah kita sudah mengukir
sejarah yang benar, ataukah kita hanya mengapung, mengalir
mengikuti arus zaman? Dalam usia 18 tahun ini, kita memang
masih ada, masih hidup, tetapi hidup kita ini seperti apa?
Apakah seperti ayam jantan yang berkokok menghadapi
pagi? Apakah kita sudah seperti Pandawa yang dengan segala
kekuatannya bertempur habis-habisan melawan Kurawa
untuk mempertahan kehidupan serta kehormatan saudarasaudaranya?
Apakah kita sudah mampu berdiri tegak sebagai patriot
bangsa, sebagai kader-kader pelopor putra putri Ibu Pertiwi,
yang dengan gagah perwira terus maju berjuang
menyelamatkan bangsa, menyelamatkan cita-cita Proklamasi
17 Agustus 1945?
Apakah segenap bangsa Indonesia sudah merasakan
kehadiran kita, bahu membahu berjuang bersama kita,
menyelesaikan setiap persoalan yang mendera kehidupan
bangsa kita?
8

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Zaman terus berubah, seperti pergantian musim di dalam
cakrawala dunia. Wajah penjajahan pun berubah. Untuk itu
PRD harus tahu di mana posisi dan tanggung jawabnya. Maka
dalam arena Kongres ini harus ditegaskan kembali, apa itu
tugas PRD, tanggung jawab PRD terhadap bangsa dan negara
yang kita cintai ini, karena perubahan rupa dunia ini belum
menguntungkan nasib bangsa kita.
Sampai 69 tahun negara kita merdeka, cita-cita Proklamasi
belum tegak, belum terwujud, belum mengangkat derajat
bangsa kita. Yang kita rasakan justru sebaliknya, bangsa kita
duduk bersimpuh di haadapan kapitalisme, imperialisme.
Maka dari itu, tugas pokok PRD, tugas mendesak PRD adalah
meluluh-lantakkan kapitalisme dan imperialisme itu untuk
memenangkan kembali cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Memenangkkan cita-cita Proklamasi untuk mewujudkan
Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara
ekonomi, dan berkepribadian secara budaya, dengan
Pancasila dan UUD Proklamasi sebagai landasan, dengan
segala potensi yang kita miliki, bergotong-royong kita
berjuang mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil
makmur, lahir batin, aman sentosa.
Untuk itu, maka PRD harus besar secara kuantitas dan kuat
secara kualitas. Kita harus yakin dalam bekerja, bahwa dalam
waktu yang tidak lama, struktur PRD sudah meluas, berdiri di
34 Provinsi dan 508 kota/kabupaten, memenangkan hati
rakyat sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Struktur
partai yang dibangun ini bukanlah asal jadi struktur biasa,
yang hanya menempel nama pengurus dan papan alamat,
melainkan struktur yang berkualitas, yakni yang diisi oleh
9

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
kader-kader yang sadar akan tugas dan tanggungjawab
sejarahnya sebagai anak bangsa.
Panji-panji PRD harus berkibar dalam setiap kegiatan, di
jalan-jalan umum, di tempat-tempat strategis agar dikenal
oleh rakyat. Seluruh kader dan anggota PRD harus
menyampaikan semassif-massifnya gagasan besar PRD,
dengan membangun panggung-panggung politik, dengan
menggunakan instrumen yang ada dan tersedia, sehingga
semua mendengar apa gagasan PRD itu, apa cita-cita PRD itu,
apa itu garis politik PRD. Agar semua paham, dan yang
bersepakat kemudian bergabung dalam barisan PRD, masuk
ke dalam struktur PRD, mengikuti pendidikan-pendidikan
idiologi dan politik PRD, dengan sadar berjuang bersama
PRD. Kekuatan lain yang segaris dan sepemahaman kita
rangkul untuk bersatu dengan PRD, sampai pada saatnya
bangsa Indonesia bangkit, membebaskan diri dari
cengkeraman imperialisme, kapitalisme, menegakkan Trisakti
dengan sebenar-benarnya dan bukan sekedar citra, sebagai
jembatan emas menuju masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur, lahir dan batin.
Jalan ini memang berat dan akan banyak rintangan, di tengah
arus deras politik dalam negeri yang hanya bersandarkan
kepada kekuatan kapital, media, lembaga survey dan
pencitraan. Karena politik sekarang ini bukannya diletakkan
di atas pertarungan program perjuangan, bukan di atas
pertarungan memenangkan garis perjuangan di tengah massa
rakyat, bukan pertarungan di dalam membangun kesadaran
kebangsaan di tengah massa rakyat, bukan berjuang bersama
rakyat di dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
10

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Akan tetapi saudara-saudara, betapapun besarnya kekuatan
yang kita hadapi, dengan niat yang tulus ikhlas, untuk
menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa
melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum dengan meletakkan
Pancasila sebagai filosofi, dasar serta tujuan bernegara, sudah
menjadi kewajiban kita, putra putri Ibu Pertiwi untuk tetap
berdiri, tegar dan kuat, bersatu, kita pasti sanggup
menghantam setiap rintangan yang menghalangi kita,
menghalangi bangsa kita dalam mewujudkan cita-cita
proklamasi 17 Agustus 1945.
Perlu kita tegaskan, kita tidak anti asing, karena itu menyalahi
kodrat kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Menyalahi
kodrat sebagai manusia. Tetapi kita anti terhadap kekuatan
asing manapun yang hanya menempatkan Indonesia sebagai
sasaran penjarahan, obyek penjajahan. Kita pun paham,
bahwa saudara-saudara kita di berbagai negeri lain pun
sedang berjuang menghadapi keganasan kapitalisme dan
imperialisme ini dengan cara dan kesulitannya masingmasing.
Di seberang samudera Pasifik sana ada bangsabangsa
Amerika Latin, yang menolak dominasi modal asing
atas bangsa mereka. Lebih dekat dengan kita di Asia sini, ada
negeri seperti Iran yang dengan berani mengambil kebijakankebijakan
untuk kepentingan nasional bangsanya. Ada negerinegeri
lain pula yang berjuang mempertahankan
kedaulatannya. Sementara ada kekuatan imperialisme yang
sangat besar, yang terus menerus coba merongrong bangsabangsa
berdaulat ini agar tanduk dan dapat dieksploitasi.
Oleh karena itu, kepada bangsa-bangsa yang sedang berjuang
11

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
itu, kita sampaikan salam persaudaraan kita, bahwa kita
memiliki cita-cita yang sama, ingin hidup setara, bersanding
dengan bangsa manapun atas dasar keadilan, kemanusiaan,
serta perdamaian.
Dan memang benar, bahwa tujuan PRD adalah merebut
kekuasaan politik. Benar sebenar-benarrnya, bahwa tujuan
PRD adalah ingin berkuasa. Tetapi kekuasaan itu bagi PRD
hanya sarana untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa,
bukan untuk satu golongan, bukan untuk orang per orang.
PRD sangatlah sadar, bahwa kepentingan umum harus
diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan
kewajiban terhadap bangsa dan negaralah yang harus
diutamakan.
Wahai saudara sebangsaku, ingatlah, bahwa imperialisme
akan terus berusaha menjajah kita, selalu memecah belah kita,
mengadu domba sesama bangsa kita, terus menjadikan kita
bangsa yang terbelakang, agar kita terus bergantung kepada
mereka.
Namun kita bangsa pejuang, tidak pernah takut, pantang kita
merasa lelah apalagi menyerah berjuang untuk kebangkitan
bangsa kita. Karena dalam buku-buku sejarah, bahkan kitabkitab
suci, telah dicatat, kekuatan serta kekuasaan tiran,
sistem yang menindas kemanusiaan, di mana pun tempatnya,
di masa apapun zamannya, pada akhirnya kalah, pada
akhirnya rubuh, runtuh!
12

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
PERJUANGAN MELAWAN IMPERIALISME,
MENEGAKKAN TRISAKTI
(REPUBLIK I)
Menurut Bung Hatta, sebelum kolonialisme dan imperialisme
masuk menguasai tanah air, bangsa Indonesia hidup
sederhana, konsumsinya seimbang dengan kemampuan
berproduksi. Bangsa kita punya penghasilan yang cukup buat
dimakan, punya perniagaan sendiri dengan bangsa asing, dan
punya kapal sendiri yang melayari lautan besar dan
menyinggahi pelabuhan dari Jepang hingga Persia.
Masuknya kolonialisme menghancurkan perdagangan,
pelayaran dan pertanian rakyat. Tidak hanya pemerintahan
kolonial yang melakukan penindasan, tetapi modal swasta
juga merangsek memporakprandakan kehidupan rakyat.
Industri kolonial yang ada hanya mampu menyerap
sebagaian kecil tenaga kerja dan berdampak luar biasa
terhadap penghidupan bangsa Indonesia. Barisan penganggur
sangat banyak, upah buruh ditekan hingga serendah
mungkin, pertanian rakyat hancur, perampasan tanah
merajalela.
Bung Hatta menyimpulkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh
perusahaan-perusahaan besar itu berpuluh-puluh kali lipat
lebih besar dibanding “jasa” yang dihasilkannya. "Manisnya
dimakan oleh kaum kapitalis barat, sampahnya menimpa
rakyat kita.”
13

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, kelengkapan negara segera
disusun. Salah satunya adalah UUD 1945, yang meletakkan
filosofi, dasar, tujuan, dan perangkat untuk melewati
jembatan emas menuju masyarakat Indonesia yang adil
makmur, lahir batin.
UUD 1945 adalah anak kandung Proklamasi. UUD 1945
melukiskan falsafah hidup, pandangan hidup, tujuan hidup,
pegangan hidup sebagai sebuah bangsa. UUD 1945
memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mengisi
kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan tujuan
berbangsa dan bernegara. Maka Proklamasi dan UUD 1945
adalah satu kesatuan jiwa bangsa Indonesia yang sedalamdalamnya,
tak dapat dipisahkan satu dari yang lain.
Dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas sudah menyatakan
bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Selain kemerdekaan, Proklamasi juga melahirkan dan
menghidupkan kembali kepribadian nasional, kepribadian
bangsa Indonesia, kepribadian politik, kepribadian ekonomi,
kepribadian sosial, kepribadian kebudayaan yang berdaulat
serta mandiri. Proklamasi tanpa UUD 1945, berarti
kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah, tidak memiliki
landasan, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai
arah, tidak mempunyai tujuan, selain mengusir kekuasaan
asing dari Indonesia.
14

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Jasmerah! Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita harus
terus menerus mengingatkan kembali hal-hal seperti ini, agar
kita semua menyadari semangat dan arti Proklamasi
itu. Sebab, kesadaran merupakan sumber utama pelaksanaan
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai perisai jiwa,
agar kita tidak jatuh dan jatuh dalam penyelewengan
terhadap dasar serta tujuan kita bernegara.
Indonesia memang sudah memproklamirkan
kemerdekaannya, namun kekuasaan ekonomi masih dalam
cengkeraman kolonialisme dan imperialisme. Maka konsepsi
pelaksanaan Proklamasi kembali ditegaskan Presiden
Soekarno pada pidato kenegaaraan tanggal 17 Agustus 1959.
Bung Karno menegaskan kembali jalannya revolusi Indonesia.
Pidato tersebut kemudian menjadi Manifesto Politik bangsa
Indonesia, berisi garis garis besar yang menjadi haluan negara
Indonesia.
Dari sinilah konsep Indonesia yang berdaulat, berdikari, serta
berkepribadian dirumuskan. Demikian juga terkandung
pokok-pokok revolusi Indonesia, dasar dan tujuan revolusi
Indonesia, keadilan sosial, kemerdekaan individu dan
kemerdekaan bangsa, dengan landasan idiil Pancasila,
landasan konstitusionil UUD 1945, serta landasan strukturil
Pemerintahan yang kuat dan stabil.
Dalam Deklarasi Ekonomi tahun 1963, Presiden Soekarno
menegaskan, perlu disadari dan dipahami bahwa strategi
dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi
umum Revolusi Indonesia. Manifesto Politik serta pedomanpedoman
pelaksanaannya telah menetapkan strategi dasar
15

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
(basic strategy) ekonomi Indonesia, yang menjadi bagian
mutlak dari pada strategi umum Revolusi Indonesia.
Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap
pertama kita harus menciptakan susunan ekonomi yang
bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa
imperialisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap
pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap
ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan
manusia oleh manusia, tanpa “exploitation de l’homme par
l’homme”. Dalam masyarakat Sosialis Indonesia tiap-tiap
orang dijamin akan pekerjaan, sandang-pangan, perumahan
serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. Susunan
ekonomi yang demikian inilah yang harus menjadi tujuan
segenap kegiatan ekonomi kita, yang harus menjadi tujuan
tiap-tiap putera Indonesia.
Dalam perjuangan untuk menyelesaikan tahap nasional dan
demokratis ini, kita harus mengerahkan segenap potensi yang
kita miliki, baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi
dan swasta (nasional dan domestik) dalam kegiatan ekonomi
dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan
menambah penghasilan Negara. Kita memperbesar produksi
berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan
meletakkan dasar-dasar untuk industrialisasi. Menggali dan
mengolah kekayaan alam kita atas dasar kegotongroyongan
antara massa rakyat dan Pemerintah, sebagai syarat untuk
menimbulkan dan menyalurkan daya kerja dan daya kreatif
rakyat secara maksimal.
Pada awal masa kemerdekaan, bangsa Indonesia bersatu,
terlibat aktif, dalam gerakan-gerakan massa rakyat yang
16

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
diwadahi dalam Organisasi Massa maupun Partai Politik,
disatukan dalam platform program anti kolonialisme dan
imperialisme. Politik anti imperialisme menjadi poros
perjuangan bagi persatuan nasional.
Jadi, rintangan utama bagi bangsa Indonesia untuk maju dan
berkembang adalah imperialisme bersama sistem idiologi dan
politiknya, termasuk para pendukungnya yaitu kaum yang
mengagung-agungkan modal asing, golongan reformis
gadungan, kepala batu dan golongan bunglon.
Tahun-tahun dalam mempertahankan kemerdekaan serta
melaksanakan arti kemerdekaan inilah kemudian kami sebut
sebagai Republik Pertama.
KEMBALINYA IMPERIALISME
(REPUBLIK II)
Penjajahan model lama sudah tidak berlaku lagi. Imperialisme
masuk kembali melalui penanaman modal, ekspansi kapital,
dengan mengambil konsesi-konsesi dalam bentuk industri
pertambangan, perkebunan, perbankan dan lain-lain.
Imperialisme mengeruk sumber daya alam dan
mengeksploitasi tenaga buruh murah, keuntungan mereka
tidak dibatasi oleh Undang-Undang Perburuhan dan
sebagainya.
Tentunya untuk mengamankan investasi kapital tersebut
dibutuhkan agen dan peraturan serta Undang-Undang yang
melindungi kepentingan kapital itu.
17

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Dalam Indonesia Menggugat, disebutkan ada empat sifat
imperialisme yang kita hadapi. Pertama, Indonesia tetap
menjadi sandaran hidup bagi negeri-negeri imperialis; kedua,
Indonesia menjadi negeri penyedia bahan baku bagi industri
negera-negara imperialis; ketiga, Indonesia menjadi pasar
bagi barang-barang hasil industri dari negara-negara kapitalis;
dan keempat Indonesia menjadi sasaran lapangan usaha modal
asing.
Imperialisme masuk kembali secara legal setelah UU PMA
tahun 1967 disahkan. Industri pertambangan dan perkebunan
asing kembali mengeksploitasi kekayaan tanah air kita,
membawa keluar kekayaan alam kita itu, menjadikan
Indonesia sebagai pasar serta sumber tenaga kerja yang
murah, di tengah-tengah keadaan bangsa yang miskin serta
terbelakang.
Pertumbuhan ekonomi dengan bersandarkan modal asing.
Hutang dan bantuan dari lembaga-lembaga asing tersebut
menjadi doktrin baru pemerintah Indonesia. Instrumen
negara berubah menjadi alat untuk melindungi kepentingan
modal asing tersebut, baik instrumen politik maupun
keamanan.
Agar stabil, sistem politik disusun sedemikian rupa untuk
mengamankan sistem kapitalisme tersebut, dengan
pembatasan partisipasi politik maupun kebebasan
berkespresi. Doktrin-doktrin negara pada masa itu adalah
pertumbuhan, pemerataan, dan stabillisasi (Trilogi
18

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Pembangunan), kemudian rangkap tugas militer, pada fungsi
pertahanan keamanan dan politik (Dwi Fungsi ABRI).
Terjadilah depolitisasi dan politik massa mengambang.
Partisipasi politik massa rakyat dibatasi, gerakan-gerakan anti
modal asing dihajar habis, pertumbuhan ekonomi menjadi
platform baru, dengan prinsip stabilitas nasional yang aman
terkendali.
Sistem kapitalisme yang bersandarkan modal asing mulai
tumbuh kembali di negara Indonesia. Modal asing terus
mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya, setelah itu
diangkut keluar, dengan cara merampok kedaulatan serta
sumber daya alam Indonesia. Di sisi lain Indonesia kebanjiran
barang-barang hasil produksi dari luar negeri.
Industri nasional tidak terbangun, ekonomi nasional rapuh.
Tidak ada satupun kesamaan kepentingan antara modal asing
dengan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia. Rakyat masih
hidup pas-pasan di tengah membanjirnya investasi serta
barang-barang dari luar. Di tengah tekanan pemerintahan
yang militeristik, situasi ini kemudian membangkitkan
perlawanan mahasiswa serta rakyat Indonesia: Malari tahun
1974, gerakan mahasiswa tahun 1978, gerakan mahasiswa dan
rakyat tahun 1980-an, dan puncaknya adalah Mei tahun 1998.
Inilah Republik Kedua, imperialisme kembali masuk ke bumi
Indonesia.
19

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
IMPERIALISME BERKUASA KEMBALI
(REPUBLIK III)
Bung Karno sudah mengingatkan, imperialisme yang
memerintah (overheersen) bisa saja menghilang, namun
imperialisme yang menguasai (beheersen) masih terus
bercokol.
UU PMA tahun 1967 adalah pintu utama masuknya modal
asing kembali menguasai tanah air kita. Selanjutnya
disempurnakan dengan amandemen UUD 1945 tahun 2002,
yang menghasilkan sistem baru, anti-thesis dari cita-cita
Proklamasi 1945, mengkhianati prinsipprinsip Declaration of
Independent Bangsa Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 1945.
Neokolonialisme dengan dukungan para komprador, secara
"konstitusional" kembali berkuasa atas tanah air dan hajat
hidup bangsa Indonesia.
Seolah berpacu dengan waktu, setelah amandemen,
liberalisasi menggulung kehidupan bangsa Indonesia seperti
puting beliung. Disusunlah Undang-Undang yang mengatur
sektor-sektor strategis kehidupan bangsa. Sebut saja,
misalnya, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.
22 tahun 2001 tentang Migas, UU No. 20 tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan, UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan,
UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 27
tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, dan
masih banyak UU yang tidak mencerminkan kedaulatan
bangsa.
20

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Tujuan investasi kapital di Indonesia adalah terjaminnya
keuntungan yang besar. Syarat-syarat yang menghambat
perolehan keuntungan mereka itu harus dicabut. UU serta
aturan, sampai ke tingkatan operasional harus disusun untuk
memberikan jaminan itu. Maka dibuatlah perjanjian
internasional dan regional, misalnya APEC, WTO, AFTA,
MEA baru-baru ini, dan lain-lain. Kemudian prioritas
investasi mulai mendapatkan ruang. Industri yang berbasis
agraria seperti perkebunan, hutan tanaman industri dan
tambang, menjadi sasaran utama ekspansi kapital asing di
dalam negeri, dan itupun harus didukung oleh adanya
liberalisasi di sektor perdagangan, transportasi, serta
keuangan.
Hampir 50,6 persen aset perbankan nasional dikuasai modal
asing, 60 persen BUMN kita dikuasai asing, 75 persen migas
kita juga dikuasai asing.
Posisi negara yang hanya memberikan ruang untuk hidup
kepada para pemilik modal ini, mengakibatkan kesenjangan
yang luar biasa. Tahun 2012 lalu, majalah Forbes melansir
kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia mencapai Rp 800
triliun atau separuh dari APBN kita. Menurut hitungan
Perkumpulan Prakarsa, kekayaan 40 orang itu setara dengan
kekayaan 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa rakyat yaang
paling miskin. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),
mengungkapkan bahwa konsentrasi kepemilikan aset juga
meningkat, 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di
Tanah Air.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, 95% dari 26 juta
keluarga petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare.
21

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Padahal, untuk sekadar mencapai pendapatan kurang dari
separuh upah minimum provinsi DKI Jakarta, sekitar Rp 1,2
juta per bulan, petani membutuhkan lahan setidaknya 2
hektare.
Pada tanggal 27 Februari 2013, KPK mengidentifikasi jika
perizinan pengelolaan 150 juta hektar hutan, hanya 11% yang
memiliki izin sesuai dengan peruntukannya. Artinya, hampir
133,5 juta hektar atau 89% dikuasai para pemodal tanpa izin.
Tahun 1950-1964, lahan dan hutan digunakan untuk
membangun sawah dan kebun rakyat untuk tanaman pangan
lainnya. Memasuki tahun 1970 investasi sektor kehutanan
dibuka untuk industri perkayuan dari hulu sampai hilir.
Penguasa utama ekonomi Indonesia adalah kapital asing.
Merekalah yang sekarang ini menggenggam hampir seluruh
sumber daya alam dan sektor-sektor produksi strategis.
Akibatnya, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat
tinggi, 6,5%, tetapi sebagian besar nilai ekonomi mengalir
keluar. Sekarang, dominasi modal asing hampir masuk di
semua sektor termasuk migas. Hasil produksi migas nasional
hanya dikontrol 6 perusahaan asing. Wajar jika kemudian
harga migas di dalam negeri terus naik seturut harga pasar,
karena migas tersebut diekspor untuk menghasilkan profit
bagi modal asing.
Konflik agraria yang melibatkan petani berhadapan dengan
modal dan negara, menjadi masalah yang hampir merata di
seluruh tanah air Indonesia. Kekayaan alam yang terkandung
di dalam bumi Indonesia, tidak lagi dipergunakan untuk
sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, seperti yang
termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.
22

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
MP3EI menjadi GBHN baru, menyerahkan program
pembangunan nasional sepenuh-penuhnya kepada modal
asing. Tidak ada pemerataan dan kesenjangan ekonomi
semakin tinggi.
Sampai sekarang ini, bukan hanya sektor ekonomi yang
sudah diserahkan kepada modal asing atau swasta. Sektor
pendidikan serta kesehatan pun sudah sepenuhnya
diserahkan kepada swasta. Negara sudah dihilangkan fungsi
serta tanggung jawabnya terhadap bangsa Indonesia.
Para pemimpin, ideolog, serta humas modal asing ini, dengan
menggunakan semua instrumen terus menyatakan bahwa
jalan menuju kemajuan adalah jalan liberal dengan ekonomi
liberal. Ini sama persis seperti ucapan Gubernur Jenderal De
Jonge di depan Volksraad tahun 1931, yang menyatakan
bahwa perusahaan Barat di Indonesia memberikan lapangan
pekerjaan kepada buruh Indonesia, menambah pajak untuk
kas negara dan menghasilkan barang-barang yang bisa dijual
ke luar negeri.
Karena itu, De Jonge meminta agar perusahaan Barat itu
jangan diganggu, jangan ditimpali dengan pajak yang berat,
dan janganlah ada gerakan kemerdekaan. Kalau perusahaan
barat itu diganggu, katanya, maka rumah tangga negeri dan
kehidupan rakyat akan kocar-kacir.
Sesungguhnya imperialisme dan semua modal asing bersama
sistem ideologi dan politiknya, termasuk para pendukungnya
yaitu kaum komprador, golongan-golongan reformis
gadungan, golongan kepala batu, golongan bunglon dan
23

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
cecunguk, menjadi hambatan bagi bangsa Indonesia untuk
maju dan berkembang.
Watak imperialisme adalah memecah belah bangsa Indonesia
dan terus menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Politik
gaduh, pemerintahan lumpuh. Karena banyaknya persoalan
yang dihadapi masyarakat, pergerakan rakyat terfragmentasi
dalam banyak isu dan program, seakan tidak sadar jika
persoalan pokoknya adalah imperialisme.
Partai politik juga hanyut terbawa arus liberalisasi ini, saling
hantam dan gontok-gontokan terus terjadi, berlomba-lomba
menjadi agen, menjadi golongan yang terus berusaha merayurayu
imperialis agar mendukung mereka menuju kursi
kekuasaan.
Mereka tidak sadar bahwa menyerahkan segala kehidupan
bangsa kepada kapital asing berarti robohnya kedaulatan
bangsa, hancurnya kemandirian, serta hilangnya kepribadian
sebagai bangsa Indonesia.
Pendek kata menyerahkan kehidupan bangsa kepada modal
asing, berarti telah merobohkan Indonesia sebagai negara dan
bangsa yang merdeka.
Jika kita membuka kembali UU No. 78 tahun 1958, tentang
penanaman modal asing, maka kita akan mencatat salah satu
hal yang penting, yaitu, bahwa sektor pertambangan, sarana
umum, dan usaha-usaha yang sudah dikelola oleh pengusaha
dalam negeri tidak boleh dieksploitasi oleh modal asing.
24

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Rakyat sendiri tidak mempunyai kapital. Sementara jika
industrialisasi mau ditempatkan sebagai jalan untuk
mencapai kemakmuran rakyat, mestilah kapitalnya datang
dari pihak rakyat atau pemerintah. Mengapa? Karena kalau
kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi
dipegang oleh kekuatan asing itu.
Imperialisme dengan sistem liberalisasinya telah tuntas
berkuasa atas bangsa serta tanah air Indonesia, inilah wajah
Republik III.
Tahun 2014 adalah tahun politik, di mana Pemilu Legeslatif
dan Presiden dilaksanakan. Perdebatan programatik untuk
membangun Indonesia ke depan naik kembali ke permukaan.
Tri Sakti menjadi tema sentral, menjadi bahan pembicaraan
serta perdebatan. Tidak hanya sebatas di tingkat elit, tetapi
melibatkan seluruh lapisan masyarakat, masuk ke sudutsudut
kehidupan masyarakat, dari petani, tukang becak,
pedagang asongan, di media massa, sampai perdebatan keras
di level sosial media. Tidak hanya masyarakat Indonesia,
tetapi juga dunia.
Kerinduan rakyat akan Indonesia yang berdaulat, berdikari,
dan berkepribadian, seakan-akan mendapatkan obat yang
mujarab. Kerinduan akan Pemimpin Indonesia yang berani
dan merakyat seakan-akan terpenuhi.
Namun, ingatlah! Lihatlah! Begitu strategisnya Indonesia,
begitu menggiurkannya Indonesia, dengan segala kekayaan
yang kita miliki, sehingga suksesi kepemimpinan di Indonesia
menjadi bagian dari pertarungaan kepentingan di tingkat
dunia.
25

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Pemeritahan baru sudah terbentuk. Jokowi-JK menjadi
Presiden serta Wakil Presiden Indonesia, dengan Tri Sakti dan
Nawa Cita sebagai program utama yang dinantikan
realisasinya oleh seluruh bangsa Indonesia. Jika pemerintahan
sebelumnya sangat liberal di bidang ekonomi dan politik,
maka dengan janji Tri Sakti bangsa Indonesia sangat menaruh
harapan akan ada koreksi total terhadap kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial budaya.
Pemimpin baru yang diimpikan segenap bangsa Indonesia
adalah yang mampu melindungi serta mengamankan
kepentingan nasional kita sebagai pintu gerbang menuju
Indonesia yang bermartabat, adil dan makmur, aman sentosa,
lahir maupun batin.
Untuk itu, sebagai salah satu jalan menuju Indonesia yang
ber-Tri Sakti adalah merobohkan semua UU dan peraturan,
termasuk mengembalikan UUD 1945 yang pada era
sebelumnya hanya digunakan untuk melayani modal asing
itu, dikembalikan semangatnya kepada UUD Proklamasi
1945, yang sangat anti terhadap berkuasanya modal asing
dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Itulah revolusi mental yang sesungguhnya! Perubahan dari
mental ketergantungan kepada modal asing menjadi berdiri
di kaki sendiri. Perubahan mental dari bangsa kuli menjadi
bangsa berdaulat di negeri sendiri.
Maka menyusun UUD yang berlandaskan semangat dan ruh
UUD Proklamasi 1945 yang anti terhadap kapitalisme dan
imperialisme, adalah pekerjaan yang mendesak, yang
26

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
kemudian dilanjutkan dengan mencabut semua produk UU
dan peraturan yang melindungi modal asing tersebut. Itulah
usaha-usaha pokok yang harus dilaksanakan oleh
pemerintahan baru sekarang ini jika ingin menghentikan
imperialisme serta kolonialisme, memenangkan kembali cita--
cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menegakkan kembali Tri
Sakti.
Pemerintahan baru harus menjadikan Pasal 33 UUD
Proklamasi 1945 sebagai landasan filosofis, landasan
konstitusional, serta landasan operasional untuk mewujudkan
kemandirian ekonomi nasional, serta menjadikan prinsip
gotong royong sebagai kepribadian bangsa.
Bagaimana cara menghentikan imperialisme itu, yaitu dengan
Persatuan Nasional serta mengkonsentrasikan kekuatan
rakyat bergerak merebut kekuasaan.
Tidak usah ragu ataupun takut, jika usaha itu dikerjakan
memang untuk kepentingan bangsa, rakyat pasti akan berdiri
tegak untuk mendukungnya.
Maka tahapan sekarang ini bagi Partai Politik, Organisasi
Massa, Kaum Pergerakan Kebangsaan, harus terus menerus
bersatu dan berjuang merebut kembali kedaulatan,
kemandirian serta kepribadian, sebagai prasyarat utama
menuju masyarakat Indonesia yang adil makmur.
Kita akan menyaksikan, sejarah akan mencatat, apakah
Kepemimpinan Baru ini benar-benar akan bersama rakyat
Indonesia memperjuangkan Tri Sakti atau melanjutkan
agenda ekonomi politik imperialis. Apakah membangun
27

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Republik Baru sesuai dengan amanat Proklamasi 1945 atau
justru melanjutkan Republik III, negara Republik yang hanya
menjadi pelayan modal asing!
MENUMBANGKAN IMPERIALISME, MENEGAKKAN
TRISAKTI, MENUJU MASYARAKAT ADIL MAKMUR
(REPUBLIK IV)
Bagaimana jalan kita untuk kembali menjadi bangsa yang
merdeka, berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, adil
makmur, aman sentosa?
Menurut Bung Karno, untuk membangkitkan semangat
kebangsaan itu kita harus: Pertama, menunjukkan kepada
rakyat tentang masa lampau yang gemilang. Kolonialisme
membuat rakyat kita patah harapan. Untuk membangkitkan
semangat kebangsaan, Bung Karno berbicara tentang masa
lampau yang gemilang, masa keemasan kerajaan-kerajaan
Nusantara, seperti Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit.
Pembangkitan masa lalu itu bukanlah untuk menghidupkan
kembali feodalisme, melainkan menunjukkan bahwa
Indonesia memiliki potensi berkembang dan maju menjadi
bangsa modern, jika tidak diinterupsi oleh kolonialisme.
Kedua, menyadarkan rakyat tentang keadaan sekarang ini
sebagai zaman kegelapan. Zaman neokolonialisme, kekayaan,
dan sumber daya alam tidak dimanfaatkan untuk
kemakmuran bersama bangsa Indonesia, tetapi hanya
disediakan untuk keuntungan modal asing. Untuk
28

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
melindungi kepentingan asing itu maka sistem politik yang
dipakai pun berwatak liberal. Yang bermodal kuat akan
menguasai sistem politik dan ekonomi, yang lemah akan
tertindas, tersingkir, dan terusir dari tanah airnya sendiri.
Ketiga, memperlihatkan masa depan yang berseri-seri dan
gilang-gemilang. Satu masa, di mana bangsa Indonesia sudah
menikmati kedaulatan penuh, kemandirian serta
berkepribadian, dalam satu masyarakat adil makmur, aman
sentosa, lahir serta batin. Untuk menyongsong masa depan
itu, bangsa Indonesia harus bersatu dan berjuang, menjadikan
negara sebagai alat bagi rakyat untuk membangun sistem
ekonomi yang bersendikan usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan, cabang- cabang produksi yang penting dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,
serta menjadikan bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesarbesarnya
kemakmuran rakyat.
Untuk itu, agar kita bisa melewati jembatan emas menuju
masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri,
berkepribadian, adil makmur itu, kita harus memiliki bekal.
Dan bekal kita itu adalah sikap kebangsaan dan tujuan yang
tegas.
Bekal pokok kita adalah Pancasila, agar kita memiliki filosofi
bangsa, dasar negara, pedoman, tujuan serta sebagai perisai
bangsa kita. Pancasila yang digali oleh Bung Karno dari
peradaban bangsa Indonesia sendiri yang sudah berurat akar.
Pancasila juga dimaknai oleh Bung Karno sebagai Sosio
Nasionalisme, Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan. Pancasila
yang mengandung arti Gotong Royong.
29

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Pancasila, Sosio Nasionalisme, untuk memperbaiki keadaankeadaan
di dalam masyarakat, dari keadaan masyarakat yang
miskin dan terhina akibat imperialisme maupun kapitalisme
menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kaum
tertindas, tidak ada kaum papa sengsara karena tersingkir
dari kehidupan.
Pancasila, Sosio Demokrasi, anti thesa dari demokrasi liberal
model Barat, satu sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ini hanya melahirkan
lingkungan politik yang tidak stabil, gontok-gontokan, selalu
menimbulkan friksi antar partai politik, saling jegal antar
golongan politik, melemahkan persatuan nasional,
menyebabkan ego sentrisme kelompok, golongan,
kedaerahan, dan sektarianisme keagamaan, memicu
perpecahan bangsa.
Demokrasi yang hanya memberikan kebebasan atau
persamaan di lapangan politik semata, tetapi tidak ada
persamaan di lapangan ekonomi.
Dalam demokrasi liberal, yang unggul dan selalu menang
adalah para pemilik modal. Mereka yang menguasai semua
alat propaganda, lembaga pendidikan, media massa,
universitas, dan lain-lain. Dengan kekuasaan modalnya,
mereka bisa membeli panitia pemilihan, bahkan bisa membeli
suara rakyat yang terjepit kemiskinan. Sekalipun setiap warga
negara dianggap punya hak yang sama di lapangan politik,
tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga politik
dikontrol kaum pemilik modal, termasuk di dalamnya adalah
penyusunan undang-undang.
30

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Sosio Demokrasi secara harfiah berarti demokrasi massa
rakyat. Tidak hanya sebatas demokrasi politik saja, tetapi juga
menegakkan demokrasi ekonomi, di tengah- tengah rakyat.
Sosio Demokrasi adalah pengejawantahan demokrasi politik
sekaligus demokrasi ekonomi. Caranya adalah dengan
menegakkan prinsip gotong royong, membanting tulang
bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu
membantu bersama, untuk kepentingan bersama, yaitu
bangsa Indonesia.
Sejarah memberikan catatan, sistem liberal ini sudah dikubur
oleh Bung Karno tahun 1959 melalui dekrit. Tetapi akibat
penyelewengan reformasi 1998, liberalisme sebagai instrumen
dari neokolonialisme kembali hidup dan menjadi keyakinan
para elit politik sampai sekarang ini.
Demokrasi bagi bangsa Indonesia, bukanlah semata-mata
sebagai alat teknis untuk mencapai sesuatu tujuan, tetapi
adalah satu kepercayaan, yang memiliki corak nasional, satu
corak kepribadian kita, satu corak yang tidak harus sama
dengan demokrasi yang digunakan negara lain sebagai alat
teknis.
Kemudian Ketuhanan Yang Maha Esa, yang melindungi
semua agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan
berkembang di dalam masyarakat Indonesia.
Karena perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, jika
perlu menyempurnakan batang tubuh UUD Proklamasi 1945
untuk mengatur kehidupan berbangsa serta bernegara, harus
dalam koridor menjadikan UUD Proklamasi 1945 tersebut
31

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
sebagai landasan dan tidak boleh bertentangan. Mengapa?
Karena UUD 1945 adalah bentuk tertinggi perjuangan bangsa
Indonesia dalam meletakkan dasar kehidupan berbangsa dan
bernegara yang menolak keras kapitalisme, imperialisme, dan
bentuk-bentuk penjajahan lainnya terhadap bangsa Indonesia,
itulah bekal selanjutnya.
Tulang punggung ekonomi adalah rakyat. Rakyat adalah
subyek dan pelaku ekonomi, bukan pemilik kapital, apalagi
kapital asing.
Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan dasar bahwa demokrasi
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di
bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota
masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan,
bukan kemakmuran orang seorang. Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok--
pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, itulah bekal ketiga kita.
Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya
penguasaan sumber daya alam ditangan orang seorang.
Untuk memenangkan kembali cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945, bangsa Indonesia harus kembali menunaikan tugas
sejarahnya, bersatu, bergotong royong, merebut kembali
kepentingan nasional yang sudah disubversi oleh modal asing
beserta kompradornya, dengan dasar Pancasila, seperti yang
sudah disampaikan Bung Karno dalam Pidato di depan
BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Tanpa pergerakan rakyat,
parlemen hanya akan dikuasai sepenuhnya oleh kaum yang
bermodal kuat.
32

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Dengan mengusung program Tri Sakti, kita menegasikan
imperialisme dan kolonialisme, menegakkan demokrasi
nasional, dengan menyatukan kekuatan, baik di jalan
parlementer maupun gerakan massa, baik di daerah maupun
di tingkat nasional.
Bekal kita selanjutnya adalah, Persatuan Nasional dengan
mengusung program perjuangan bangsa yaitu kedaulatan,
kemandirian, serta kepribadian sebagai tahap menuju
masyarakat adil makmur.
Kita harus dengan cepat sekali, cepat, mengejar
keterbelakangan kita ini! Itulah seruan Bung Karno,
Proklamator kita, Bapak kita, mengejar di segala lapangan.
Lapangan politik kita kejar, lapangan ekonomi kita kejar,
lapangan ilmu pengetahuan kita kejar, agar supaya kita benarbenar
di dalam waktu yang singkat bisa bernama Bangsa
Indonesia yang besar, yang pantas menjadi mercusuar umat
manusia di dunia!
Kita pasti sanggup, kita tidak akan berhenti di tengah jalan.
Bukan saja karena sudah kepalang tanggung,
tetapi karena tekad kita dan watak kita memang tidak
kenal berhentinya perjuangan.
Dengan bersatu, berjuang dan bersuka cita, mari kita sambut
Republik baru, Republik Indonesia IV. Republik yang bebas
dari Imperialisme, Republik Indonesia yang gilang-gemilang,
gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo!
33

Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII
Mundur hancur, mandek amblek, maju terus,
pantang mundur!
Akhir kata, mari kita renungkan bait kata dari seorang
penyair ini: mereka yang dilahirkan di tahun-tahun kemacetan,
tiada ingat akan jalannya sendiri. Kita putera-putera tahun
keberanian, tiada sesuatu pun kita lupakan.
Ya, kita adalah putera-puteri tahun-tahun keberanian. Kita
malahan adalah putera-puteri gelombang yang menderuderu.
Kita adalah putera-putera prahara yang hebat dahsyat!
Kita bangsa gemblengan! Kita menggembleng diri kita
sendiri, dan kita menggembleng zaman kita.
Selamat berjuang,
Hentikan Imperialisme sekarang juga!
menangkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945!
Bangun Indonesia yang Berdaulat, Berdikari dan
Berkepribadian (TRISAKTI), dengan Persatuan Nasional!
Salam Gotong Royong!
Agus Jabo Priyono
34