majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

Okt
10
Sosialisasi Pedoman Umum
Perencanaan Pengadaan
Makassar, KREDIBEL. LKPP menyosialisasikan
Pedoman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Penunjukan Langsung Kendaraan
Pemerintah di hadapan Sekretaris Daerah, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan
(ULP), dan unit Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) se-Sulawesi, Maluku, dan Papua di
Makassar (10/10/).
“Saat ini Pedoman Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dirasa perlu
disosialisasikan agar para peserta mengerti dan
memahami perencanaan pengadaan. Hal ini karena
mengingat penunjukan langsung pada akhir tahun
belanja modal kendaraan meningkat di daerah”,
ujar Kasubdit Kementerian Bidang Perekonomian
dan Kesra LKPP Eko Rinaldo Octavianus.
Dalam Keppres No.80 tahun 2003 hanya memuat
pelaksanaan pengadaan saja, sedangkan di Perpres
No. 54 Tahun 2010 jauh lebih komprehensif
karena memuat proses perencanaan, pelaksanaan,
manajemen kontrak, dan manajemen aset.
Rencana Umum Pengadaan mencoba melengkapi
siklus pengadaan secara utuh.
Tidak hanya Rencana Umum Pengadaan, LKPP juga
menyosialisasikan Penunjukan Langsung Kendaraan
Pemerintah. “Selama ini harga kendaraan
pemerintah lebih mahal dari pada kendaraan plat
hitam,” tegas Direktur Perencanaan Pengadaan
RAPBN LKPP Tubagus A. Choesni. []
Okt
26
Workshop Kajian
Pembentukan Arbitrase
Jakarta, KREDIBEL. Banyaknya permasalahan
hukum yang sering muncul di tiap tahapan
proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/
JP) menuntut adanya alternatif penyelesaian
sengketa yang adil. LKPP melihat penyelesaian
sengketa di luar pengadilan selama ini belum dapat
memberikan rasa adil kepada para pihak.
“Forum arbitrase khusus pengadaan pemerintah
dibutuhkan seiring terus meningkatnya jumlah
permasalahan hukum baik secara kuantitatif
maupun kualitatif,” ujar Direktur Penanganan
Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta
dalam Workshop Kajian Pembentukan Arbitrase PB/
JP di Hotel Crowne, Jakarta (26/10).
Kebutuhan forum penyelesaian sengketa di
luar pengadilan khusus pengadaan pemerintah
dianggap dapat memberikan kepastian hukum
dalam putusannya. Selama ini penyelesaian
sengketa dilakukan melalui proses musyawarah
atau negosiasi oleh kedua belah pihak atau dibantu
oleh pihak lain baik secara formal maupun informal
ataupun melalui jalur pengadilan.
Sengketa yang seringkali muncul dalam PB/JP
adalah seputar permasalahan kontrak, seperti
tidak dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang
dalam kontrak oleh salah satu maupun oleh kedua
belah pihak. Penyelesaian sengketa kontrak tak
pelak akan terkait dengan penilaian atas kesesuaian
proses pengadaan yang telah dilakukan dengan
regulasi pengadaan yang ada. []
KREDIBEL Edisi 01 | Oktober-Desember 2011
9