majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MEDIA WATCH<br />
"<br />
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (<strong>LKPP</strong>) perlu<br />
mengeluarkan ketentuan mengenai harga wajar dalam proses pelelangan<br />
jasa konstruksi. Upaya itu diharapkan bisa mencegah penawaran yang<br />
“jumping harga” (penawaran tidak wajar yang jauh di bawah nilai paket<br />
pekerjaan) memenangi pelelangan.<br />
Pikiran Rakyat, Sabtu, 16 Juli 2<strong>01</strong>1.<br />
Suap-menyuap dalam proyek pemerintah sejatinya tak hanya berputar<br />
di tingkat pusat, tetapi di daerah pun ‘sebelas-dua belas’, alias<br />
proyek di daerah juga terjangkiti virus korupsi berupa suap. Meski<br />
aturan hukum telah mengemas tata cara mendapatkan proyek pemerintah<br />
pusat dan daerah melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2<strong>01</strong>0 tentang<br />
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br />
Kompas, Selasa, 13 September 2<strong>01</strong>1 hal 6.<br />
“Kementerian/Lembaga perlu memperbaiki sistem perencanaan dan administrasi<br />
anggaran terkait proyek serta melakukan lelang pengadaan<br />
lebih awal pada November. Ini menjadi hal wajib karena baru Kementerian<br />
Pekerjaan Umum yang melakukan tender lebih awal,” kata Agus<br />
Rahardjo.<br />
Republika, Senin, 26 September 2<strong>01</strong>1 hal 5.<br />
Kepala <strong>LKPP</strong> Agus Rahardjo mengakui, keberadaan Perpres 54/2<strong>01</strong>0 cukup<br />
baik untuk mendorong percepatan belanja modal melalui mekanisme lelang<br />
yang lebih cepat dan sederhana.<br />
Investor Daily, Sabtu 1 Oktober 2<strong>01</strong>1.<br />
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida<br />
Alisjahbana meminta perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah<br />
perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja<br />
Negara.<br />
Koran Tempo, Senin, 3 Oktober 2<strong>01</strong>1 hal. B2.<br />
<strong>LKPP</strong> menilai, belanja anggaran yang lambat karena kementerian dan<br />
lembaga tidak memiliki disiplin anggaran sehingga perencanaan pengadaan<br />
terlambat. Demi menggenjot belanja modal tahun ini dan tahun<br />
depan, kementerian dan lembaga akan didampingi secara khusus oleh<br />
<strong>LKPP</strong> dalam pengadaan barang dan jasa. Pendampingan tersebut dikonsentrasikan<br />
kepada 15 kementerian/lembaga yang memang memiliki anggaran<br />
besar.<br />
Kontan, Senin, 3 Oktober 2<strong>01</strong>1 hal. 2.<br />
Rendahnya penyerapan belanja juga dipengaruhi proses penyesuaian<br />
Perpres No.54/2<strong>01</strong>0 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan<br />
Jasa Pemerintah hasil revisi Keppres No 80 Tahun 2003.<br />
Investor Daily, Rabu, 5 Oktober 2<strong>01</strong>1 hal. 24.<br />
KREDIBEL Edisi <strong>01</strong> | Oktober-Desember 2<strong>01</strong>1<br />
31
Change language