majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

More documents

Recommendations

Info

REGULASI harus didasarkan pada ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 yang pada dasarnya dilakukan dengan pelelangan umum (pasal 36 ayat(1)). LKPP untuk saat ini tidak menerbitkan harga GSO untuk kendaraan roda dua, sehingga ULP/Panitia Pengadaan tidak dapat melakukannya dengan penunjukan langsung sebagaimana pasal 38 ayat 5. Untuk pengadaan kendaraan roda dua, ULP/ Panitia Pengadaan dapat melakukannya dengan pelelangan umum (Perpres No.54/2010 pasal 36 ayat (1)). Pelelangan umum tersebut hanya dapat diikuti oleh main dealer/dealer yang menawarkan harga GSO. Main dealer ini umumnya berstatus usaha nonkecil. Dengan demikian meskipun pekerjaan tersebut bernilai sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) namun paket tersebut tidak diperuntukkan bagi usaha kecil, karena usaha kecil tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut (pasal 100). Namun jika pengadaan kendaraan bermotor roda dua tersebut bernilai di bawah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka dapat dilakukan pengadaan langsung kepada main dealer/dealer yang menawarkan harga GSO. Untuk kepala lembaga non-kementerian bisa digunakan standar untuk Eselon I, jika spesifikasi yang dibutuhkan ada dalam e-catalogue . Jika kendaraan bermotor tersebut tidak tercantum dalam e-catalogue , maka harus dikompetisikan dengan dealer/main dealer yang menawarkan harga GSO. Untuk pengadaan kendaraan dengan spesifikasi tertentu, termasuk penambahan aksesoris dan tidak tercantum dalam e-catalogue, maka harus dilakukan dengan pelelangan umum. Menurut ketentuan Dirjen Anggaran Kemenkeu, aksesoris mobil yang tidak mendukung fungsi dari kendaraan tersebut tidak dapat dibiayai oleh APBN. Pelelangan umum untuk pengadaan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan pascakualifikasi dengan mengkompetisikan beberapa main dealer yang dapat menawarkan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan, meskipun nilai paket pengadaan tersebut ditujukan untuk usaha kecil. Sebagaimana ketentuan dalam pelelangan, maka tidak boleh mengarah ke suatu merek. Untuk itu maka spesifikasi teknis harus yang dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya dua jenis kendaraan bermotor. Pengadaan kendaraan dapat dilakukan dengan pelelangan umum, selain penunjukan langsung dengan menggunakan harga GSO yang ditayangkan di Portal Pengadaaan Nasional. Daftar Harga Kendaraan di Portal Pengadaan Nasional secara periodik dilakukan update data, sehingga ketika proses update data dilakukan maka daftar harga tersebut tidak dapat diakses. Proses update setiap bulannya tidak berlangsung lama. Pokja ULP yang akan melakukan pengadaan kendaraan bermotor dapat menunggu sampai harga tersebut muncul kembali. [] BERITAJAKARTA.COM 30 KREDIBEL Edisi 01 | Oktober-Desember 2011
MEDIA WATCH " Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) perlu mengeluarkan ketentuan mengenai harga wajar dalam proses pelelangan jasa konstruksi. Upaya itu diharapkan bisa mencegah penawaran yang “jumping harga” (penawaran tidak wajar yang jauh di bawah nilai paket pekerjaan) memenangi pelelangan. Pikiran Rakyat, Sabtu, 16 Juli 2011. Suap-menyuap dalam proyek pemerintah sejatinya tak hanya berputar di tingkat pusat, tetapi di daerah pun ‘sebelas-dua belas’, alias proyek di daerah juga terjangkiti virus korupsi berupa suap. Meski aturan hukum telah mengemas tata cara mendapatkan proyek pemerintah pusat dan daerah melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kompas, Selasa, 13 September 2011 hal 6. “Kementerian/Lembaga perlu memperbaiki sistem perencanaan dan administrasi anggaran terkait proyek serta melakukan lelang pengadaan lebih awal pada November. Ini menjadi hal wajib karena baru Kementerian Pekerjaan Umum yang melakukan tender lebih awal,” kata Agus Rahardjo. Republika, Senin, 26 September 2011 hal 5. Kepala LKPP Agus Rahardjo mengakui, keberadaan Perpres 54/2010 cukup baik untuk mendorong percepatan belanja modal melalui mekanisme lelang yang lebih cepat dan sederhana. Investor Daily, Sabtu 1 Oktober 2011. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana meminta perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Koran Tempo, Senin, 3 Oktober 2011 hal. B2. LKPP menilai, belanja anggaran yang lambat karena kementerian dan lembaga tidak memiliki disiplin anggaran sehingga perencanaan pengadaan terlambat. Demi menggenjot belanja modal tahun ini dan tahun depan, kementerian dan lembaga akan didampingi secara khusus oleh LKPP dalam pengadaan barang dan jasa. Pendampingan tersebut dikonsentrasikan kepada 15 kementerian/lembaga yang memang memiliki anggaran besar. Kontan, Senin, 3 Oktober 2011 hal. 2. Rendahnya penyerapan belanja juga dipengaruhi proses penyesuaian Perpres No.54/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah hasil revisi Keppres No 80 Tahun 2003. Investor Daily, Rabu, 5 Oktober 2011 hal. 24. KREDIBEL Edisi 01 | Oktober-Desember 2011 31
Page 1 and 2: KREDIBEL MAJALAH PENGADAAN INDONESI
Page 3 and 4: DAFTAR ISI Edisi 01/Oktober-Desembe
Page 5 and 6: Dari Redaksi KREDIBEL Outing LKPP.
Page 7 and 8: Jun 30 Sosialisasi Pilot Study CPI
Page 9 and 10: Okt 10 Sosialisasi Pedoman Umum Per
Page 11 and 12: ini adalah dibentuknya Layanan Peng
Page 13 and 14: ”Potensi uang negara yang pembela
Page 15 and 16: FOKUS UTAMA SANGGAHAN, SANGGAHAN BA
Page 17 and 18: ”Untuk bimbingan teknis, ini meru
Page 19 and 20: FOKUS UTAMA MENUJU UU PENGADAAN BAR
Page 21 and 22: Status Implementasi e-Procurement d
Page 23 and 24: LKPP baru memulai kiprahnya di tahu
Page 25 and 26: Misalnya pekerjaan konstruksi, pemb
Page 27 and 28: AWARD Deputi Bidang Monitoring, Eva
Page 29: janjian Kerjasama Penunjukan Langsu
Page 33 and 34: Pelantikan Eselon I LKPP Jakarta, 2
Page 35 and 36: PROCUREPEDIA Arbitrase - cara penye
Page 37 and 38: Sebaran Lokasi Bidding Room LPSE Pr
Page 39 and 40: PPPPTK Bid. Mesin dan TI 8 14.552.6
Page 41 and 42: suatu unit permanen, yaitu suatu Un
Page 43 and 44: sertifikat. Pengadaan barang dan ja
Page 45 and 46: mengikuti proses penawaran atau bah
Page 47 and 48: TANYA JAWAB PENETAPAN PEMENANG TANY
Page 49 and 50: Panitia/PPK tidak diperkenankan men
Page 51 and 52: Sementara Pantai Pasir Manang di Ta
Page 53 and 54: makanan sebagai sebuah kegiatan yan
Page 55 and 56: RESENSI The Whistleblower ”We are
Page 57 and 58: Tapi pagi itu harapannya terpercik
Page 59 and 60: LKPP

majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?