majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
janjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan<br />
Kendaraan Pemerintah, acuan HPS<br />
yang ditayangkan Portal Pengadaan Nasional<br />
dan website penyedia kendaraan pemerintah<br />
serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB<br />
dan BBN-KB daerah masing-masing;<br />
2. Selanjutnya ULP atau Pejabat Pengadaan<br />
melakukan persiapan negosiasi harga dengan<br />
melakukan survei harga pasar kendaraan<br />
dengan memperhatikan hal-hal seperti:<br />
• apabila menggunakan telepon; mencatat<br />
nomor telepon, tanggal dan waktu telepon,<br />
nama tenaga penjualan, dan nama<br />
dealer yang dihubungi.<br />
• apabila melakukan kunjungan langsung;<br />
mengumpulkan brosur disertai tanggal<br />
dan lokasi pengambilan brosur, nama<br />
dan nomor telepon tenaga penjualan<br />
yang bisa dihubungi, besaran potongan<br />
harga setiap model dan tipe kendaraan.<br />
Hasil survei harga pasar ini kemudian<br />
harus didokumentasikan;<br />
3. ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia<br />
untuk melakukan negosiasi dengan acuan<br />
harga mobil plat merah on the road dan plat<br />
hitam on the road. Negosiasi dilakukan untuk<br />
mendapat harga satuan yang diharapkan<br />
lebih rendah apabila volume pengadaan<br />
kendaraan lebih dari satu unit;<br />
4. Hasil negosiasi dituangkan dan diatur di<br />
dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan<br />
Kendaraan antara K/L/D/I dan Penyedia.<br />
Kemudian PPK mencetak Surat Pesanan kendaraan<br />
pemerintah melalui Sistem Penunjukan<br />
Langsung kendaraan pemerintah;<br />
5. Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal<br />
60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatangani<br />
Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan<br />
Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah,<br />
STNK diterbitkan maksimal 14 (empat<br />
belas) hari kalender setelah serah terima<br />
kendaraan dilakukan dan BPKB diserahkan<br />
maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender<br />
setelah serah terima kendaraan dilaksanakan;<br />
6. PPK memasukan data tanggal penerimaan<br />
kendaraan, STNK, dan BPKB dalam Sistem<br />
Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah.<br />
Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud<br />
pasal 38 Perpres No. 54 Tahun 2<strong>01</strong>0 hanya dapat<br />
dilakukan kepada dealeryang menggunakan<br />
harga GSO, bukan semua dealerkendaraan<br />
bermotor. Harga pembelian kendaraan dinas<br />
tersebut mengacu kepada harga yang diterbitkan<br />
oleh ATPM untuk jangka waktu tertentu, yang<br />
publikasinya dikoordinasikan oleh <strong>LKPP</strong>. Harga<br />
per unit kendaraan bermotor mengacu kepada<br />
Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh<br />
Menteri Keuangan setiap tahunnya.<br />
Sedangkan harga kendaraan operasional dan<br />
peruntukan Eselon I harus mengacu kepada nilai<br />
tertinggi yang ditetapkan Permenkeu dalam<br />
Standard Biaya Umum.<br />
Untuk pengadaan kendaraan dengan spesifikasi<br />
tertentu dan tidak tercantum dalam e-catalogue,<br />
maka harus dilakukan dengan pelelangan umum.<br />
Bila paket untuk mobil dimaksud digabungkan<br />
dengan mobil yang sudah memiliki harga GSO,<br />
maka dapat dilakukan pemecahan paket.<br />
Daftar katalog untuk penunjukan langsung kendaraan<br />
sudah dipublikasikan di Portal Pengadaan<br />
Nasional di http://www.lkpp.go.id/katalog/index.php/katalog/daftar_katalog_umum.<br />
Untuk<br />
merek kendaraan yang tidak tercantum di dalam<br />
e-catalogue yang diterbitkan di portal pengadaan<br />
nasional, maka tidak dapat dilakukan dengan penunjukan<br />
langsung tetapi harus dilakukan dengan<br />
pelelangan umum sesuai ketentuan yang berlaku,<br />
yaitu pelelangan ditujukan kepada dealer yang<br />
menawarkan harga GSO. Mengingat harga kendaraan<br />
termasuk besaran PKB, maka pengadaan<br />
kendaraan bermotor harus disesuaikan dengan<br />
lokasi pengguna.<br />
Pengadaan kendaraan ambulans dengan penunjukan<br />
langsung menggunakan harga GSO hanya<br />
dapat menggunakan ATPM KIA, karena yang tercantum<br />
di e-catalogue dan sudah memiliki kontrak<br />
payung dengan <strong>LKPP</strong> untuk kendaraan ambulans<br />
hanya KIA. Jika spesifikasi dari KIA tidak dapat<br />
memenuhi spesifikasi yang diinginkan, maka pengadaannya<br />
harus dilakukan dengan pelelangan<br />
umum.<br />
K/L/D/I juga dapat melakukan pengadaan kendaraan<br />
standar yang akan dimodifikasi menjadi<br />
ambulans dengan penunjukan langsung menggunakan<br />
harga GSO, tetapi paket modifikasinya<br />
harus dipisahkan. Pengadaan paket modifikasinya<br />
KREDIBEL Edisi <strong>01</strong> | Oktober-Desember 2<strong>01</strong>1<br />
29