majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FOKUS UTAMA<br />
MENUJU UU PENGADAAN BARANG/JASA<br />
UNTUK REGULASI YANG<br />
LEBIH ‘BERGIGI’<br />
Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal<br />
(BKF) Kementerian Keuangan, penyerapan<br />
anggaran pemerintah hingga akhir September<br />
2<strong>01</strong>1 masih rendah, yaitu baru tercapai 54,4<br />
persen dari target atau Rp 717,9 triliun. Akibatnya,<br />
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-<br />
P) 2<strong>01</strong>1 masih mengalami surplus Rp 72 triliun.<br />
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun<br />
2<strong>01</strong>0 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<br />
selama ini dituding menjadi penyebab utama<br />
rendahnya penyerapan anggaran, terutama belanja<br />
modal di kementerian dan lembaga negara.<br />
Sebagai bukti, penyerapan anggaran pada 2<strong>01</strong>1<br />
masih lebih rendah dibanding tahun lalu. Oleh karenanya,<br />
pemerintah akan mempercepat evaluasi<br />
kinerja perpres tersebut.<br />
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan<br />
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan<br />
Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana,<br />
penyerapan anggaran negara yang terkait dengan<br />
belanja modal masih dirasakan belum cukup cepat.<br />
“Jadi, saat ini tengah dievaluasi keberadaan<br />
dan pelaksanaan perpres tersebut,” ujar Armida,<br />
akhir September 2<strong>01</strong>1 lalu di Jakarta.<br />
Kepala <strong>LKPP</strong> Agus Rahardjo menyatakan, keberadaan<br />
Perpres 54/2<strong>01</strong>0 hingga saat ini memang<br />
belum optimal. Karena itu, perpres yang<br />
KREDIBEL Edisi <strong>01</strong> | Oktober-Desember 2<strong>01</strong>1<br />
19