majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

More documents

Recommendations

Info

PENYELESAIAN SENGKETA Perlunya Forum Arbitrase Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Banyaknya permasalahan hukum yang sering muncul di tiap tahapan proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP) menuntut adanya alternatif penyelesaian sengketa yang adil. LKPP melihat penyelesaian sengketa di luar pengadilan selama ini belum dapat memberikan rasa adil kepada para pihak. Menurut Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Djamaludin Abubakar, di tengah era keterbukaan yang semakin tinggi maka semakin banyak penyedia dan pengguna barang dan jasa yang telah menyadari haknya. ”Tentunya apabila ada hak yang tidak terpenuhi, mereka akan berupaya mencari penyelesaian atas haknya tersebut. Kebijakan dan regulasi yang ada harus mampu menjawab tantangan tersebut. Penyelesaian dan pembenahan rangkaian permasalahan hukum dalam pengadaan barang dan jasa dari sisi peraturan dan kebijakan merupakan kewajiban LKPP,” ujarnya. “Forum arbitrase khusus pengadaan pemerintah dibutuhkan seiring terus meningkatnya jumlah permasalahan hukum, baik secara kuantitatif maupun kualitatif,” imbuh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta. Kebutuhan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus pengadaan pemerintah dianggap dapat memberikan kepastian hukum dalam putusannya. Selama ini penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses musyawarah atau negosiasi oleh kedua belah pihak atau dibantu oleh pihak lain baik secara formal maupun informal maupun melalui jalur pengadilan. Setya menambahkan, para pihak yang terlibat sengketa selama ini khawatir terhadap hasil dari putusan penyelesaian sengketa yang ada. “Seringkali hasil dari penyelesaian sengketa tidak dilaksanakan karena bertentangan dengan hasil audit BPK dan atau BPKP,” katanya. Sengketa yang seringkali muncul adalah seputar permasalahan kontrak, misalnya tidak dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang dalam kontrak oleh salah satu maupun oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa kontrak tak pelak akan Djamaludin Abubakar terkait dengan penilaian atas kesesuaian proses pengadaan yang telah dilakukan dengan regulasi pengadaan yang ada. “Pemahaman mendalam tentang ketentuan pengadaan pemerintah juga sangat diperlukan,” imbuh Setya. Selama ini, peran LKPP dalam penyelesaian permasalahan kontrak hanya ketika diminta oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian permasalahan hukum lainnya dilakukan karena adanya permintaan konsultansi. Dalam forum konsultansi tersebut LKPP mendengarkan keterangan kedua belah pihak serta opini hukum dari lembaga terkait di pemerintah. Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan terhadap pelayanan hukum pengadaan, frekuensi permintaan konsultansi yang masuk ke LKPP baik secara langsung maupun melalui surat cukup tinggi. Selama bulan Oktober 2011, setiap hari LKPP menerima lima permintaan konsultansi yang datang secara langsung. Jumlah tersebut belum termasuk permintaan konsultansi melalui surat atau telepon. [] 18 KREDIBEL Edisi 01 | Oktober-Desember 2011
FOKUS UTAMA MENUJU UU PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK REGULASI YANG LEBIH ‘BERGIGI’ Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, penyerapan anggaran pemerintah hingga akhir September 2011 masih rendah, yaitu baru tercapai 54,4 persen dari target atau Rp 717,9 triliun. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN- P) 2011 masih mengalami surplus Rp 72 triliun. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama ini dituding menjadi penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran, terutama belanja modal di kementerian dan lembaga negara. Sebagai bukti, penyerapan anggaran pada 2011 masih lebih rendah dibanding tahun lalu. Oleh karenanya, pemerintah akan mempercepat evaluasi kinerja perpres tersebut. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana, penyerapan anggaran negara yang terkait dengan belanja modal masih dirasakan belum cukup cepat. “Jadi, saat ini tengah dievaluasi keberadaan dan pelaksanaan perpres tersebut,” ujar Armida, akhir September 2011 lalu di Jakarta. Kepala LKPP Agus Rahardjo menyatakan, keberadaan Perpres 54/2010 hingga saat ini memang belum optimal. Karena itu, perpres yang KREDIBEL Edisi 01 | Oktober-Desember 2011 19
Page 1 and 2: KREDIBEL MAJALAH PENGADAAN INDONESI
Page 3 and 4: DAFTAR ISI Edisi 01/Oktober-Desembe
Page 5 and 6: Dari Redaksi KREDIBEL Outing LKPP.
Page 7 and 8: Jun 30 Sosialisasi Pilot Study CPI
Page 9 and 10: Okt 10 Sosialisasi Pedoman Umum Per
Page 11 and 12: ini adalah dibentuknya Layanan Peng
Page 13 and 14: ”Potensi uang negara yang pembela
Page 15 and 16: FOKUS UTAMA SANGGAHAN, SANGGAHAN BA
Page 17: ”Untuk bimbingan teknis, ini meru
Page 21 and 22: Status Implementasi e-Procurement d
Page 23 and 24: LKPP baru memulai kiprahnya di tahu
Page 25 and 26: Misalnya pekerjaan konstruksi, pemb
Page 27 and 28: AWARD Deputi Bidang Monitoring, Eva
Page 29 and 30: janjian Kerjasama Penunjukan Langsu
Page 31 and 32: MEDIA WATCH " Lembaga Kebijakan Pen
Page 33 and 34: Pelantikan Eselon I LKPP Jakarta, 2
Page 35 and 36: PROCUREPEDIA Arbitrase - cara penye
Page 37 and 38: Sebaran Lokasi Bidding Room LPSE Pr
Page 39 and 40: PPPPTK Bid. Mesin dan TI 8 14.552.6
Page 41 and 42: suatu unit permanen, yaitu suatu Un
Page 43 and 44: sertifikat. Pengadaan barang dan ja
Page 45 and 46: mengikuti proses penawaran atau bah
Page 47 and 48: TANYA JAWAB PENETAPAN PEMENANG TANY
Page 49 and 50: Panitia/PPK tidak diperkenankan men
Page 51 and 52: Sementara Pantai Pasir Manang di Ta
Page 53 and 54: makanan sebagai sebuah kegiatan yan
Page 55 and 56: RESENSI The Whistleblower ”We are
Page 57 and 58: Tapi pagi itu harapannya terpercik
Page 59 and 60: LKPP

majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?