majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

FOKUS UTAMA
E-PROCUREMENT
INOVASI MENUJU
PENGADAAN BEBAS KORUPSI
Menurut survei Indonesia Procurement
Watch (IPW) yang dilaporkan ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada
Maret 2011 lalu, terungkap bahwa ternyata 89
persen penyedia barang dan jasa pemerintah melakukan
suap untuk memenangkan tender. Selain
itu, 92 persen penyedia barang dan jasa tersebut
juga mengakui pernah melakukan penyuapan
dalam mengikuti tender. Survei yang dilakukan
terhadap 792 penyedia barang dan jasa pengusaha
rekanan pemerintah ini dilakukan di Jakarta,
Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Alasan
pihak penyedia barang dan jasa ini melakukan
penyuapan karena mereka meyakini hampir tak
mungkin bisa memenangi tender tanpa menyuap.
Temuan lain survei ini adalah ternyata inisiatif
pemberian suap justru datang dari pejabat atau
panitia pengadaan.
Selain itu, sampai hari ini dari 55 ribu pengaduan
yang masuk ke KPK, 80 persen diantaranya
adalah kasus yang berkaitan dengan pengadaan
barang dan jasa pemerintah. ”Itu menunjukkan
kalau negara ini jika diibaratkan penyakit sudah
sangat kronis. Bahkan data Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) mengindikasikan hal yang
serupa, yaitu 80 persen dari laporan yang masuk
terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa.
Ini terkait dengan adanya persaingan yang tidak
sehat diantara vendor, yang kebanyakan waktu
terjadi pada saat kompetisi di pengadaan,” ujar
Himawan Adinegoro, Deputi Bidang Pengembangan
Strategi dan Kebijakan LKPP.
Inilah yang kian menguatkan betapa pentingnya
penerapan sistem lelang elektronik (e-procurement)
yang dikembangkan oleh LKPP. Sistem
ini menjawab masalah-masalah yang terjadi di
seputar pegadaan barang dan jasa di instansiinstansi
pemerintah. Sebagaimana sudah jamak
diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa yang
dilakukan di instansi-instansi pemerintah merupakan
salah satu celah untuk korupsi dan melakukan
penyimpangan. Mulai dari permasalahan adanya
persekongkolan antara penyedia dengan panitia
pengadaan, penyimpangan pagu belanja, proses
pengadaan yang kurang transparan dan tidak fair,
dan lain sebagainya.
12
KREDIBEL Edisi 01 | Oktober-Desember 2011