(BOP) Kursus Tahun 2010

Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
i

ii
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
i

SAMBUTAN
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan
pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan
nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan
pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin
berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan
layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk
melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit
utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut
menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan
pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan
kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja)
atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1)
Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4)
Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan.
Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan
Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni
program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan
kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan
keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai
Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha
kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal
pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap
lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan
lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan
inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan
bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program
kursus dan pelatihan.
Jakarta, Januari 2010
Direktur Jenderal
Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 19590512 1983 11 1 001
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
iii

KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Direktorat Jenderal PNFI
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun
sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara
kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami
mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran,
waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan.
Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan
kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup
(PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan
pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan
sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi
kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian
beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan
kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat.
Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan
memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan
pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan;
2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin
berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan
layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk
melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami
mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program
pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih
keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010.
Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan
pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat
penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh
karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai
bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa
mendatang. Amien.
Jakarta, Januari 2010
Direktur Pembinaan
Kursus dan Kelembagaan,
Dr. Wartanto
NIP. 19631009 198901 1 001
iv
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ......................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv
DAFTAR ISI .................................................................................................... v
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Pengertian ..................................................................................... 2
C. Dasar Hukum ................................................................................ 2
D. Tujuan ........................................................................................... 3
BAB II : RUANG LINGKUP PROGRAM
A. Sasaran dana BOP-LKP ................................................................. 4
B. Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Bantuan ............................. 4
C. Besar Dana Bantuan ...................................................................... 5
BAB III : PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL
A. Penyusunan Proposal ................................................................... 6
B. Mekanisme Pengajuan Proposal .................................................. 6
C. Waktu Pengajuan Proposal .......................................................... 6
BAB IV : PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA
PENERIMA BOP - LKP
A. Tim Penilai..................................................................................... 7
B. Mekanisme Penilaian Proposal .................................................... 7
C. Penetapan Lembaga Penerima BOP-LKP ...................................... 8
D. Penyaluran Dana .......................................................................... 9
E. Pelaporan Kegiatan ...................................................................... 9
BAB V : INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan .................................................................. 11
B. Pengendalian Mutu ...................................................................... 11
C. Sanksi ............................................................................................ 11
BAB VI : PENUTUP ......................................................................................... 12
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 13
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
v

Bab
1 Pendahuluan
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan kursus dan pelatihan berbasis pendidikan kecakapan
hidup merupakan salah satu upaya strategis untuk mengatasi masalah
pengangguran dan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Berdasarkan
data BPS Agustus 2009 jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak
8,96 juta orang (7,87%) dari total angkatan kerja sebanyak 113,83 juta
orang. Untuk memberikan layanan pendidikan melalui kursus dan
pelatihan bagi masyarakat terutama para pengangguran tentu saja
dibutuhkan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memadai baik dari
segi kuantitas maupun kualitasnya. Sampai dengan bulan Januari 2010
Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terdata pada Direktorat
Pembinaan Kursus dan Kelembagaan sebanyak 11.953 lembaga
(sumber: www.infokursus.net). Dari data-data tersebut di atas
tentunya kita bisa melihat bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan yang
ada belum cukup memadai untuk memberikan layanan pendidikan
baik dari segi kuantitas apalagi kualitasnya.
Rendahnya perkembangan jumlah lembaga kursus dan pelatihan salah
satunya disebabkan oleh tidak seimbangnya antara biaya operasional
yang dikeluarkan oleh lembaga dengan jumlah peserta yang mengikuti
kursus. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat
Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai Instansi
Pemerintah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah
membina/meningkatkan kualitas lembaga kursus dan pelatihan
memandang perlu untuk memberikan dukungan berupa Bantuan
Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP)
Pemberian BOP-LKP sebagai salah satu upaya untuk memberikan
penjaminan mutu. Melalui pemberian bantuan ini diharapkan kualitas
peralatan kursus dan kapasitas manajemen lembaga kursus dapat
meningkat, sehingga dapat terus bertahan dan mampu memberikan
pelayanan prima secara professional sehingga melahirkan lulusanlulusan
yang memiliki kompetensi sebagai bekal untuk bekerja
ataupun berusaha mandiri.
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
1

B. Pengertian
1. Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah
pemberian dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk hibah
kepada lembaga kursus dan pelatihan dengan prioritas bagi LKP yang
telah dilakukan penilaian kinerja dengan hasil klasifikasi C atau D dan
memiliki potensi untuk berkembang.
2. Lembaga kursus dan pelatihan yang diberikan dana BOP-LKP adalah
lembaga yang perlu ditingkatkan mutu manajemen operasionalnya
dengan kondisi sebagai berikut:
a. Pengelolaan/manajemen lembaga belum tertata dengan baik.
b. Fasilitas/sarana yang dimiliki terbatas/kurang memadai.
c. Animo masyarakat untuk belajar di lembaga kursus tersebut
cukup tinggi.
C. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar
Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan
Non Formal dan Informal.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat oleh masyarakat dan
lembaga kemasyarakatan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja,
dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
79 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tahun anggaran
2009.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat
Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Pembinaan Kursus
dan Kelembagan tahun 2010.
2
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

D. Tujuan
1. Tujuan Pedoman
Memberikan acuan kepada pembina, penanggung jawab program,
penilai, pengendali, penyelenggara kursus dan pelatihan dan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan
pelaksanaan program BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan.
2. Tujuan Program BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan
Memberikan dukungan bagi lembaga kursus dan pelatihan yang
memenuhi persyaratan agar mampu mengembangkan dan
meningkatkan kualitas manajemen operasional lembaganya dan
peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
3

Bab
2 Ruang Lingkup Program
A. Sasaran Dana BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan
Lembaga yang layak memperoleh dana BOP-Lembaga Kursus dan
Pelatihan adalah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat
sebagai berikut:
1. Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)
2. Memiliki akte notaris.
3. Memiliki ijin operasional minimal 2 tahun berjalan
4. Lembaga kursus dan pelatihan yang diprioritaskan kepada hasil
penilaian kinerja LKP berklasifikasi kinerja C atau D yang memiliki
sarana/fasilitas terbatas atau kurang memadai.
5. Memiliki gedung dan ruang belajar sendiri, atau sewa/kontrak
minimal 3 tahun, bagi yang masa kontraknya sedang berlangsung
minimal sisa kontrak yang tersisa 2 tahun.
6. Memiliki rekening bank dan NPWP atas nama lembaga (nama yang
tercantum dalam ijin operasional, rekening dan NPWP harus sama).
7. Telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi dan
atau P2PNFI/BP-PNFI.
B. Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Bantuan
1. Pemanfaatan Dana
Dana bantuan BOP-Lembaga
Kursus dan Pelatihan
dimanfaatkan hanya untuk
meningkatkan kualitas
kelembagaan dan kapasitas
tenaga pendidik, diantaranya
untuk:
a. Pembelian alat praktek
bagi penyelenggaraan
kursus, misalnya; Komputer, media pembelajaran, mesin jahit,
pakaian dan peralatan tata rias pengantin, peralatan praktek las,
peralatan elektronika, peralatan SPA dll (minimal 70 %)
4
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

. Peningkatan mutu
pendidik kursus atau
pengelola kursus yang
terkait dengan
fasilitas/alat yang dibeli
atau sudah dimiliki.
misalnya : Contoh 1:
untuk pembelian mesih
jahit high speed, maka
perlu didukung dengan kursus calon pelatihnya hingga
memperoleh sertifikat pendidik kursus mesin highspeed . Contoh
2: LKP sudah memiliki Komputer namun perlu meng up grade
kemampuan mengoperasikan soft ware tertentu. (maksimal 30
%).
2. Penggunaan Dana Bantuan
a. Dana BOP-LKP yang diterima lembaga penggunaannya harus
sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diusulkan
pada proposal.
b. LKP penerima dana wajib menyetor pajak sesuai aturan dan
ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. Besar Dana Bantuan
Besar dana bantuan operasional penyelenggaraan kursus (BOP-
Lembaga Kursus dan Pelatihan) adalah sebesar Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah).
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
5

Bab
3 Prosedur Penyusunan dan
Pengajuan Proposal
A. Penyusunan Proposal
Proposal disusun/dibuat oleh Lembaga yang berminat mengusulkan
program BOP-LKP dengan menggunakan format yang sudah ditentukan
(lampiran 1) Formulir Pengajuan Dana Bantuan Operasional Lembaga
Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP).
B. Mekanisme Pengajuan Proposal
Proposal yang diajukan harus sudah ditandatangani pimpinan LKP dan
mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Propinsi atau
P2PNFI/BPPNFI. selanjutnya dikirim kepada Direktorat Pembinaan
Kursus dan Kelembagaan,Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan
Informal, Kementerian Pendidikan Nasional dengan alamat Kompleks
Kementerian Pendidikan Nasional: Gedung E, Lantai 6, Jl.
Jend.Sudirman, Senayan, Jakarta.
C. Waktu Pengajuan Proposal
Waktu pengajuan proposal diatur sebagai berikut:
1. Periode I, Februari – Maret 2010
2. Periode II, Mei – Juni 2010
3. Periode III, Agustus – September 2010
Periode II dan seterusnya akan dilanjutkan apabila masih tersedia kuota.
6
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

Bab
4 Penilaian Proposal dan
Penetapan Lembaga
Penerima BOP-LKP
A. Tim Penilai
1. Tim penilai proposal terdiri atas:
a. Tim penilai proposal dibentuk,
ditetapkan,
dan
bertanggungjawab kepada
Direktur Pembinaan Kursus dan
Kelembagaan Ditjen PNFI
Kemendiknas.
b. Tim penilai minimal terdiri dari
unsur organisasi mitra, praktisi,
akademisi dan instansi yang
relevan.
c. Struktur tim penilai minimal
terdiri dari seorang ketua,
seorang sekretaris dan 3 orang
anggota serta didukung oleh tim
sekretariat.
d. Tim penilai proposal bekerja berdasarkan Surat Keputusan dan
melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Binsuskel Ditjen PNFI
Kemendiknas.
2. Tim Penilai bertugas : a) melakukan penilaian kelayakan dokumen
proposal lembaga pengusul (meneliti kelengkapan dokumen, dan
menelaah kegunaan dan pemanfaatan dana). c) melakukan verifikasi
ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang riil.
B. Mekanisme Penilaian Proposal
Penilaian proposal dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu :
1. Tahap Pertama, seleksi administrasi proposal meliputi:
a. Kejelasan isi proposal sesuai dengan sistematika yang
disyaratkan.
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
7

. Akta notaris/badan hukum lembaga.
c. Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan.
d. Foto Copy Rekening bank yang masih aktif dan NPWP atas nama
lembaga
e. Surat izin operasional menyelenggarakan kursus dan pelatihan.
f. Struktur organisasi, instruktur dan fasilitas yang dimiliki.
g. Dokumen-dokumen pendukung lainnya diantaranya;
rekomendasi dari organisasi lembaga pengusul, foto-foto
kegiatan atau piagam-piagam penghargaan yang telah diperoleh.
2. Tahap Kedua, seleksi kelayakan proposal lembaga pengusul yang
meliputi: a) Reputasi (track record) lembaga, b) jenis barang yang
akan dibeli, c) harga pasar dari barang, d) kursus yang akan diikuti
calon pendidik kursus dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga
pendidik dibidang keahlian tertentu.
3. Tahap ketiga: visitasi ke lembaga pengusul.
Tim penilai melakukan kunjungan lapangan atau visitasi untuk
memverifikasi : a) lokasi lembaga, b) kelayakan fasilitas; c)
kebenaran dan keaslian dokumen, d) kompetensi dan kesungguhan
calon penyelenggara. e) validasi/pengecekan NILEK.
Apabila ternyata kondisi lapangan tidak sesuai dengan dokumen
dalam proposal (pemalsuan, pembohongan dll) maka tim penilai
dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk membatalkan
proposal dan dinyatakan gugur.
Catatan: Setiap tahapan penilaian, mulai dari penilaian kelayakan
proposal, kelengkapan administrasi/dokumen, hasil
verifikasi dan visitasi lapangan dibuatkan Berita Acara
Penilaian, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim
Penilai.
C. Penetapan Lembaga Penerima BOP-Lembaga Kursus dan
Pelatihan
1. Penetapan lembaga penerima BOP-lembaga kursus dan pelatihan
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan
Kursus dan Kelembagaan.
2. Lembaga kursus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOP LKP
wajib melakukan penandatanganan akad kerjasama
8
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

3. Penetapan Lembaga Penerima dana bantuan BOP-Lembaga Kursus
Dan Pelatihan , diatur sebagai berikut:
• Periode I Bulan April 2010
• Periode II Bulan Juli 2010
• Periode III Bulan Oktober 2010
Periode II dan seterusnya akan dilanjutkan apabila masih tersedia
kouta.
D. Penyaluran Dana
Mekanisme penyaluran dana Bantuan BOP-LKP dilakukan sebagai
berikut :
1. Lembaga yang ditetapkan
sebagai penerima BOP LKP
akan menandatangani akad
kerjasama antara Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
dengan pimpinan lembaga
Kursus.
2. Dana BOP-LKP disalurkan ke
rekening lembaga melalui
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara
(KPPN).
3. Setelah dana diterima
lembaga, yang bersangkutan
wajib merealisasikan usulan
sesuai yang diajukan dalam
proposal: a) pengadaan barang sesuai usulan dan ketentuan yang
berlaku, b) meningkatkan mutu pendidik untuk memperoleh
sertifikat pendidik dan c) menyetor pajak-pajak sesuai peraturan
yang berlaku.
E. Pelaporan Kegiatan
1. Lembaga penerima dana bantuan BOP diwajibkan untuk membuat
dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan laporan
pertanggung jawaban keuangan program Dana BOP-LKP dengan
menggunakan format terlampir.
2. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan
dilaksankan Kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
9

Kelembagaan,Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan
Informal, Kementerian Pendidikan Nasional dengan alamat
Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional: Gedung E, Lantai 6,
Jl. Jend.Sudirman, Senayan, Jakarta.Dan tembusan disampaikan
kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi setempat.
3. Pelaporan Kegiatan
a. Lembaga penyelenggara Program kursus dan pelatihan keterampilan
kreatif wajib membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis
kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan
tembusan kepada Instansi pemberi rekomendasi.
b. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah akhir masa
program pembelajaran.
c. Khusus untuk success story dapat dilaporkan secara bertahap sesuai
rencana penempatan kerja atau pemandirian lulusan.
10
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

Bab
5 Indikator Keberhasilan
dan Pengendalian Mutu
A. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan BOP-lembaga kursus dan pelatihan
dilihat dari:
dapat
1. Meningkatnya kualitas layanan kursus penerima dana BOPlembaga
kursus dan pelatihan
2. Meningkatnya Kualitas manajemen dan kompetensi tenaga
pendidik
3. Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan kursus
dengan mutu yang lebih baik
B. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu terhadap penerima BOP-LKP dilakukan oleh:
1. Unsur Internal:
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaanan, Inspektorat
Jenderal Kemendiknas, P2PNFI, BPPNFI, Dinas Pendidikan Provinsi,
dan Kabupaten/Kota;
2. Unsur Eksternal:
a. BPKP/BPK/KPK
b. Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PNFI
F. Sanksi
Setiap lembaga penerima dana BOP-LKP yang melanggar ketentuan
dalam pelaksanaan program akan dikenakan sanksi sesuai peraturan
dan hukum yang berlaku dan LKP tersebut tidak diperbolehkan (di
black list) untuk mengajukan proposal PKH lainnya
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
11

Bab
6 Penutup
Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan ,
rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan
mengendalikan program pemberian dana bantuan operasional
penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan. Untuk informasi dan
klarifikasi lebih lanjut yang terkait dengan pemberian dana BOP-
Lembaga Kursus dan Pelatihan, dapat menghubungi Direktorat
Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melalui telepon/fax nomor:
(021) 57904363 atau Web Dit Binsuskel: www.infokursus.net.
Media ini untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat, apabila
terjadi penyimpangan-penyimpangan atas penyelenggaraan program
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan.
Hal- hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditindak lanjuti
dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus
dan Kelembagaan.
12
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

| Lampiran 1
KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
Atau P2PNFI/BPPNFI
REKOMENDASI
Nomor: .......................
Berdasarkan hasil verifikasi keberadaan dan kredibilitas organisasi dan dokumen
proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:
Nama Lembaga : ..............................................................
Nilek
: ……………………………………….
Pimpinan Lembaga : ..............................................................
Alamat Lembaga : ..............................................................
..............................................................
Telp. ................. Fax. ...........................
Untuk ikut berkompetisi mendapatkan bantuan sosial BOP-LKP tahun 2010
Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh LKP penerima dana bantuan
Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
........................., ..........................2010
Dinas Pendidikan Provinsi
Kabid PNFI atau Kepala
P2PNFI/BPPNFI,
Nama lengkap
NIP.
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
13

| Lampiran 2
Contoh: COVER PROPOSAL
PROPOSAL
BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(BOP - LKP)
NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
14
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

| Lampiran 3
FORMULIR PENGAJUAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)
BANTUAN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)
NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
15

A. IDENTITAS LEMBAGA
1. Nama Lembaga :
2. NILEK :
3. Apakah sudah dinilai :
Kinerjanya Apa Hasilnya
4. Nama Pimpinan Lembaga :
5. Alamat Lengkap :
6. Tahun didirikan
:
(lampirkan izin pertama
kali diperoleh)
7. Kabupaten/Kota *) :
8. Provinsi :
9. Kode Pos :
10. No. Telepon/Email :
11. Faksimile :
B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN)
NO. PERSYARATAN KELENGKAPAN
1. Izin Operasional dari Dinas
Ada Tidak ada
Pendidikan atau Dinas Terkait
(pertama dan terakhir)
2. Akte Notaris pendirian lembaga Ada Tidak ada
3. NPWP atas nama lembaga Ada Tidak ada
4. Rekening bank atas nama lembaga Ada Tidak ada
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Ada Tidak ada
Provinsi
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Ada Tidak ada
Menyelenggarakan Kegiatan (Pakta
integritas)
Catatan:
Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan
dokumen nomor 5 & 6 harus aslinya.
16
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

C. KONDISI LEMBAGA PENGUSUL
NO.
DATA SUBSTANSI
JAWABAN
a. Jenis keterampilan yang
diselenggarakan
b. Sarana dan prasarana yang
dimiliki, status kepemilikan,
jumlah, dan kondisi
(kelayakannya)
2) Sarana; luas gedung tanah,
luas gedung, kondisi
bangunan, status
kepemilikan (lampirkan),
jumlah ruangan yang
tersedia, dsb.
3) Prasarana; jumlah,
kapasitas, dan kondisi
prasarana yang dimiliki
saat ini.
c. Perkembangan jumlah
peserta didik dan lulusan 2
tahun terakhir.
d. Daftar pendidik/instruktur
yang ada (lampirkan biodata
dan kompetensi yang dimiliki)
e. Struktur organisasi dan uraian
tugasnya.
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
17

f. Prestasi yang pernah diraih
g. Kegiatan sosial terkait dengan
program pembelajaran yang
pernah dilakukan
h. Rencana penggunaan
anggaran (lampirkan
rinciannya)
Lampiran:
1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait (pertama dan
terakhir)
2. Akte Notaris pendirian lembaga
3. NPWP atas nama lembaga
4. Rekening bank atas nama lembaga
5. Foto-foto kondisi lembaga (peralatan, ruangan, gedung, dan sebagainya)
6. Lain-lain yang relevan
18
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

| Lampiran 4
SISTEMATIKA LAPORAN
LAPORAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN (BOP-LKP)
TAHUN 2010
NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:
…………………………………………………………………….
………………………………………………………….
……………………………………….
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
19

A. IDENTITAS LEMBAGA
1. Nama Lembaga
2. NILEK
3. Alamat
4. Pemilik Lembaga
5. Pengelola Program:
Lampirkan nama,
struktur organisasi
dan uraian tugasnya.
Daftar nama pengelola:
a. …………………………..
b. …………………………..
c. …………………………..
6. Jenis Keterampilan
Yang diselenggarakan
B. INPUT
1. Penggunaan Anggaran
a. Jumlah dana yang
diterima
Rp ………………………………………………….
b. Kapan dana diterima Tanggal … bulan … tahun 2010
c. Jumlah dana yang
digunakan (lampirkan
perinciannya dan buktibukti
pengeluaran)
Rp ………………………………………………….
Terdiri dari:
• Peningkatan kapasitas lembaga Rp
………………(… %)
• Peningkatan kompetensi tenaga
pendidik Rp ………………(… %)
20
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

C. HASIL/OUTPUT
1. Daftar Fisik hasil bantuan
operasional LKP (jenis, jumlah,
kapasitas, dan sebagainya)
disertai bukti-bukti/dokumen
yang dapat
dipertanggungjawabkan
2. Bentuk Non fisik bantuan
operasional LKP (kompetensi
pendidik, jumlah pendidik yang
ditingkatkan kompetensi, dan
sebagainya) disertai bukti-bukti
yang dapat
dipertanggungjawabkan.
D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Permasalahan:
1. …
2. …
3. …
Upaya pemecahan masalah:
1. …..
2. …..
3. …..
…………………….., …………………………….
Pimpinan Lembaga,
…………………………………….
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
21

Lampiran-lampiran:
1. Bukti-bukti pengeluaran dan kwitansi (pembukuan)
2. Bukti-bukti setoran pajak
3. Daftar sarana/peralatan yang diadakan/dibeli
4. Foto-foto dokumentasi peralatan yang dibeli/diadakan bantuan
operasional
5. Lain-lain yang relevan
22
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

| Lampiran 5
Contoh Surat Pernyataan/Pakta Integritas
SURAT PERYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Jabatan dalam Lembaga :
Nama Lembaga :
NILEK :
Alamat Organisasi :
No. Telp/Hp :
Berdasarkan proposal yang kami ajukan, apabila lembaga yang saya pimpin
ditetapkan sebagai penerima Dana BOP LKP melalui Surat Keputusan
Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, dengan ini kami menyatakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui
oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
2. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya
Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal.
4. Apabila berdasarkan hasil laporan masyarakat atau instansi yang
berwenang kami terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan
dana atau penyimpangan program, kami bersedia mengembalikan dana
bantuan sebesar 100% untuk disetorkan ke Kas Negara.
5. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan
kegiatan beserta pemanfataan dana paling lambat 2 minggu setelah
kegiatan selesai dilaksanakan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan
Kelembagaan.
Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar, penuh tanggungjawab dan
tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila kami tidak mentaati
pernyataan dimaksud, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
.................... , ............... 2010
Pimpinan Lembaga ...................
Materai Rp. 6.000,-
...............................................
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010
23

24
Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010