juknis pkm
juknis pkm juknis pkm
. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. c. Tim Penilai terdiri dari unsur: 1) Akademisi 2) Praktisi 3) Organisasi Mitra/Asosiasi profesi 4) P2-PNFI atau BP-PNFI d. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dari Kepala P2-PNFI atau BP-PNFI paling lambat bulan April 2011 dengan tembusan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala P2- PNFI atau BP-PNFI. 22 3. Tim Penilai di Provinsi Tim Penilai di Provinsi bertugas untuk menilai proposal, memverifikasi kelengkapan, dan verifikasi lapangan khusus untuk proposal dari lembaga pengusul di Dinas Pendidikan Provinsi. Ketentuan pembentukan Tim Penilai Provinsi sebagai berikut: a. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. b. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. c. Tim Penilai terdiri dari unsur: 1) Akademisi 2) Praktisi 3) Organisasi Mitra/Asosiasi profesi 4) Dinas Pendidikan Provinsi d. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat paling lambat bulan April 2011 dengan tembusan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Juknis Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
I. Mekanisme Penilaian Proposal Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu : 1. Tahap Pertama, seleksi jenis keterampilan dan administrasi Seleksi jenis keterampilan yang akan diselenggarakan, diikuti dengan verifikasi administrasi calon lembaga penyelenggara, diantaranya: a. Fotocopy akte notaris bagi lembaga swasta/non pemerintah atau SK/Perda Kelembagaan bagi lembaga pemerintah. b. Fotocopy ijin operasional yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan setempat atau dinas lain yang berwenang. c. Print out Nomor Induk lembaga Kursus (NILEK), Khusus bagi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) d. Fotocopy rekening bank atas nama lembaga (bukan rekening pribadi) yang masih aktif, disertai dengan surat keterangan dari bank bersangkutan yang menyatakan bahwa rekening tersebut masih aktif. e. Fotocopy NPWP atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi), alamat yang tercantum dalam rekening dan NPWP harus sama dengan alamat lembaga. f. Surat rekomendasi asli dari: 1) Lembaga atau instansi yang relevan di tingkat kabupaten/kota, atau provinsi; 2) UPT Pusat (BPPNFI/P2PNF); 3) UPTD kab/kota/provinsi (BPKB/SKB) (salah satu dari lembaga/instansi diatas) g. Surat pernyataan kesanggupan penyelenggaraan program 2. Tahap Kedua, penilaian substansi meliputi: a. Kriteria peserta didik. b. Kualifikasi dan kompetensi Pendidik. c. Lembaga pelaksana program. d. Sarana prasarana. e. Gambaran pelaksanaan program. f. Evaluasi hasil belajar. 23 Juknis Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
- Page 3 and 4: Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
- Page 5 and 6: SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidik
- Page 7 and 8: DAFTAR ISI SAMBUTAN ...............
- Page 9 and 10: PETUNJUK ISI BUKU PETUNJUK TEKNIS P
- Page 11 and 12: PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MA
- Page 13 and 14: Presiden memberikan gambaran bahwa
- Page 15 and 16: F. Peserta Didik Peserta didik Prog
- Page 17 and 18: kurikulum dan bahan ajar berbasis k
- Page 19 and 20: M. Biaya Biaya penyelenggaraan Pend
- Page 21 and 22: DUKUNGAN PEMERINTAH (DIREKTORAT PEM
- Page 23 and 24: NO SATKER/PROVINSI SASARAN SATUAN J
- Page 25 and 26: TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BAN
- Page 27 and 28: 3) Berpengalaman menyelenggarakan p
- Page 29 and 30: Proposal dialamatkan kepada: DIREKT
- Page 31: H. Tim Penilai Tim penilai proposal
- Page 35 and 36: memperoleh rekomendasi dari Tim Pen
- Page 37 and 38: 3. Pencairan dana bantuan sosial Me
- Page 39 and 40: AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGR
- Page 41 and 42: INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDA
- Page 43 and 44: P E N U T U P Dengan terbitnya petu
- Page 45 and 46: Lampiran 1 FORMULIR PENGAJUAN DANA
- Page 47 and 48: C. KONDISI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGU
- Page 49 and 50: NO. DATA SUBSTANSI JAWABAN b Alasan
- Page 51 and 52: NO. DATA SUBSTANSI JAWABAN c Sebutk
- Page 53 and 54: NO. DATA SUBSTANSI JAWABAN k Bagai
- Page 55 and 56: di buat di .... pada tanggal .... P
- Page 57 and 58: Lampiran 3 Format Jadwal Pembelajar
- Page 59 and 60: Lampiran 5 Contoh Rekomendasi KOP S
- Page 61 and 62: Lampiran 7 Contoh Pakta Integritas
- Page 63 and 64: 5. Apabila terbukti menyalahgunakan
- Page 65 and 66: SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN PERT
- Page 67 and 68: PERTANYAAN D. HASIL KEGIATAN 1 Berr
- Page 69 and 70: No Lampiran 10 Contoh : 1. Tanggal
- Page 71 and 72: Data ini dibuat dengan sebenar-bena
- Page 73 and 74: Lampiran 13 No. TABEL RANGKUMAN STA
- Page 75 and 76: Juknis Program Pendidikan Kewirausa
I. Mekanisme Penilaian Proposal<br />
Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu :<br />
1. Tahap Pertama, seleksi jenis keterampilan dan administrasi<br />
Seleksi jenis keterampilan yang akan diselenggarakan, diikuti<br />
dengan verifikasi administrasi calon lembaga penyelenggara,<br />
diantaranya:<br />
a. Fotocopy akte notaris bagi lembaga swasta/non pemerintah<br />
atau SK/Perda Kelembagaan bagi lembaga pemerintah.<br />
b. Fotocopy ijin operasional yang masih berlaku dari Dinas<br />
Pendidikan setempat atau dinas lain yang berwenang.<br />
c. Print out Nomor Induk lembaga Kursus (NILEK), Khusus bagi<br />
lembaga kursus dan pelatihan (LKP)<br />
d. Fotocopy rekening bank atas nama lembaga (bukan rekening<br />
pribadi) yang masih aktif, disertai dengan surat keterangan<br />
dari bank bersangkutan yang menyatakan bahwa rekening<br />
tersebut masih aktif.<br />
e. Fotocopy NPWP atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi),<br />
alamat yang tercantum dalam rekening dan NPWP harus<br />
sama dengan alamat lembaga.<br />
f. Surat rekomendasi asli dari:<br />
1) Lembaga atau instansi yang relevan di tingkat<br />
kabupaten/kota, atau provinsi;<br />
2) UPT Pusat (BPPNFI/P2PNF);<br />
3) UPTD kab/kota/provinsi (BPKB/SKB)<br />
(salah satu dari lembaga/instansi diatas)<br />
g. Surat pernyataan kesanggupan penyelenggaraan program<br />
2. Tahap Kedua, penilaian substansi meliputi:<br />
a. Kriteria peserta didik.<br />
b. Kualifikasi dan kompetensi Pendidik.<br />
c. Lembaga pelaksana program.<br />
d. Sarana prasarana.<br />
e. Gambaran pelaksanaan program.<br />
f. Evaluasi hasil belajar.<br />
23<br />
Juknis Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat