juknis pkm
juknis pkm juknis pkm
usaha kecil; dan 4) Membangun dan meningkatkan sikap dan perilaku wirausaha. Penyelenggaraan program PKM dilaksanakan minimal 200 jam @ 60 menit (teori dan praktik), bagi jenis keterampilan mempunyai standar kompetensi (SKKNI/KBK/SKL). Apabila jenis keterampilan tersebut belum mempunyai stándar kompetensi, maka dapat menyelenggarakan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Proses pendampingan usaha minimal 3 bulan setelah pembelajaran. K. Sarana dan Prasarana Belajar Sarana dan prasarana yang digunakan minimal memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan dalam proses pembelajaran, diantaranya; 1. Ruang belajar. 2. Ruang praktik dan peralatan praktik sesuai dengan bidang keahlian. L. Strategi Pembelajaran 1. Penelusuran bakat, minat dan kemampuan dasar 2. Metode pembelajaran: a. teori diikuti dengan praktik . b. teori, praktik diikuti dengan magang. c. teori dan praktik dilakukan bersamaan (learning by doing). 3. Evaluasi hasil belajar. 4. Pendampingan dan/atau perintisan usaha. 8 Juknis Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
M. Biaya Biaya penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat dapat bersumber dari: 1. Peserta didik. 2. Bantuan tidak mengikat, di antaranya dari perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). 3. Bantuan stimulan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Biaya penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat tergantung dari jenis kursus yang besarnya ditentukan sendiri oleh lembaga penyelenggara. N. Evaluasi Evalusi program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat dapat dilakukan oleh: 1. Lembaga penyelenggara program, apabila jenis keterampilan tersebut belum ada lembaga sertifikasinya. 2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), atau lembaga yang sudah terakreditasi apabila proses pembelajarannya menggunakan SKKNI dan atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) O. Jaringan Kemitraan Lembaga penyelenggara memiliki jaringan kemitraan dengan DUDI, Asosiasi Profesi atau lembaga lain yang relevan, dalam hal pengembangan desain, proses pembelajaran, pengujian, pemagangan, pengembangan usaha, pendanaan dan pemasaran hasil. 9 Juknis Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
- Page 3 and 4: Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
- Page 5 and 6: SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidik
- Page 7 and 8: DAFTAR ISI SAMBUTAN ...............
- Page 9 and 10: PETUNJUK ISI BUKU PETUNJUK TEKNIS P
- Page 11 and 12: PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MA
- Page 13 and 14: Presiden memberikan gambaran bahwa
- Page 15 and 16: F. Peserta Didik Peserta didik Prog
- Page 17: kurikulum dan bahan ajar berbasis k
- Page 21 and 22: DUKUNGAN PEMERINTAH (DIREKTORAT PEM
- Page 23 and 24: NO SATKER/PROVINSI SASARAN SATUAN J
- Page 25 and 26: TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BAN
- Page 27 and 28: 3) Berpengalaman menyelenggarakan p
- Page 29 and 30: Proposal dialamatkan kepada: DIREKT
- Page 31 and 32: H. Tim Penilai Tim penilai proposal
- Page 33 and 34: I. Mekanisme Penilaian Proposal Pen
- Page 35 and 36: memperoleh rekomendasi dari Tim Pen
- Page 37 and 38: 3. Pencairan dana bantuan sosial Me
- Page 39 and 40: AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGR
- Page 41 and 42: INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDA
- Page 43 and 44: P E N U T U P Dengan terbitnya petu
- Page 45 and 46: Lampiran 1 FORMULIR PENGAJUAN DANA
- Page 47 and 48: C. KONDISI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGU
- Page 49 and 50: NO. DATA SUBSTANSI JAWABAN b Alasan
- Page 51 and 52: NO. DATA SUBSTANSI JAWABAN c Sebutk
- Page 53 and 54: NO. DATA SUBSTANSI JAWABAN k Bagai
- Page 55 and 56: di buat di .... pada tanggal .... P
- Page 57 and 58: Lampiran 3 Format Jadwal Pembelajar
- Page 59 and 60: Lampiran 5 Contoh Rekomendasi KOP S
- Page 61 and 62: Lampiran 7 Contoh Pakta Integritas
- Page 63 and 64: 5. Apabila terbukti menyalahgunakan
- Page 65 and 66: SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN PERT
- Page 67 and 68: PERTANYAAN D. HASIL KEGIATAN 1 Berr
M. Biaya<br />
Biaya penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat<br />
dapat bersumber dari:<br />
1. Peserta didik.<br />
2. Bantuan tidak mengikat, di antaranya dari perusahaan dalam<br />
bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).<br />
3. Bantuan stimulan dari pemerintah atau pemerintah daerah.<br />
Biaya penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat<br />
tergantung dari jenis kursus yang besarnya ditentukan sendiri oleh<br />
lembaga penyelenggara.<br />
N. Evaluasi<br />
Evalusi program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat dapat<br />
dilakukan oleh:<br />
1. Lembaga penyelenggara program, apabila jenis keterampilan<br />
tersebut belum ada lembaga sertifikasinya.<br />
2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), Lembaga Sertifikasi Profesi<br />
(LSP), atau lembaga yang sudah terakreditasi apabila proses<br />
pembelajarannya menggunakan SKKNI dan atau Standar<br />
Kompetensi Lulusan (SKL)<br />
O. Jaringan Kemitraan<br />
Lembaga penyelenggara memiliki jaringan<br />
kemitraan dengan DUDI, Asosiasi Profesi atau<br />
lembaga lain yang relevan, dalam hal<br />
pengembangan desain, proses pembelajaran,<br />
pengujian, pemagangan, pengembangan usaha,<br />
pendanaan dan pemasaran hasil.<br />
9<br />
Juknis Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
Change language