Petunjuk Teknis BOP LKP Tahun 2012

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN 2012

SAMBUTAN
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Misi pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan,
keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan secara efisien dan
efektif. Untuk mewujudkan misi tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan
nasional bertumpu pada 5 kerangka kerja yakni; 1) ketersediaan sarana dan prasarana
pendidikan dan tenaga kependidikan serta sistem pembelajaran berbagai program
layanan pendidikan, 2) biaya dan lokasi pendidikan yang terjangkau bagi seluruh
masyarakat, 3) semakin berkualitasnya proses dan keluaran (output) setiap jenis dan
jenjang pendidikan, 4) kesetaraan layanan pendidikan ditinjau dari perspektif gender,
wilayah dan status sosial ekonomi, dan 5) kepastian dan jaminan daya tampung satuan
pendidikan serta peluang untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI),
sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
mewujudkan kerangka kerja tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan,
diantaranya program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan
Pelatihan (BOP-LKP) untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran dan kapasitas
pendidik. Program ini disediakan guna membantu LKP agar mampu memberikan
pelayanan prima dan lulusannya memiliki kompetensi yang dapat dijadikan bekal untuk
bekerja ataupun berusaha mandiri.
Tujuan dari program ini adalah memberikan dukungan bagi penguatan lembaga
kursus dan pelatihan dalam penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yang bermutu
dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan kursus dan pelatihan
dapat masuk di dunia kerja dan/atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan
produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan
potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian maka
dampak dari program ini dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan pegangan
bagi pengelola program PAUDNI, khususnya lembaga kursus dan dan pelatihan dalam
penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan.
Jakarta, Februari 2012
Direktur Jenderal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi.
NIP. 19570322 198211 2 001
i

KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUDNI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun petunjuk
teknis berbagai program kursus dan pelatihan tahun 2012 yang dapat dijadikan acuan
para penyelenggara kursus dan pelatihan.
Petunjuk teknis penyelenggaraan program dan dana Bantuan Operasional
Penyelenggranaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) ini berisi 5 hal yakni; 1)
gambaran teknis pelaksanaan program, 2) bentuk-bentuk dukungan dari Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 3) tata cara memperoleh dana bantuan operasional
penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan, 4) akuntabilitas penyelenggaraan dan 5)
indikator keberhasilan. Dengan demikian para pembaca akan memahami program BOP-
LKP ini, bentuk dan jenis dukungan pemerintah dan tata cara mengajukan dana bantuan
dan berbagai konsekuensinya.
Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan kontribusi yang
positif untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan
kepastian layanan pendidikan secara efisien dan efektif terhadap program dana bantuan
operasional penyelenggranaan lembaga kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami
mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program
pembinaan kursus dan pelatihan agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan
kualitas yang lebih baik lagi di tahun 2012.
Untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan semua pihak untuk memanfaatkan
petunjuk teknis ini dengan benar, sehingga seluruh program kursus dan pelatihan dapat
memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan,
dan akuntabel.
Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah
mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini siap untuk
disosialisasikan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak.
Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai
bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis ini di masa mendatang.
Amien.
Jakarta, Februari 2012
Direktur,
Dr. Wartanto
NIP.19631009 198901 1 001
ii

DAFTAR ISI
SAMBUTAN .............................................................................................. i
KATA PENGANTAR ...................................................................................... ii
DAFTAR ISI.................................................................................................... iii
DESKRIPSI..................................................................................................... iv
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)
A. Latar Belakang ...................................................................... 5
B. Pengertian............................................................................. 6
C. Tujuan ................................................................................... 6
D. Dasar Hukum ........................................................................ 6
DUKUNGAN PEMERINTAH (DIREKTORAT PEMBINAAN
KURSUS DAN PELATIHAN) ....................................................... 7
TATACARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN (BOP-LKP)
A. Lembaga Penyelenggara ........................................................ 8
B. Penyusunan Proposal ............................................................ 9
C. Mekanisme Pengajuan Proposal ............................................ 9
D. Waktu Pengajuan Proposal ..................................................... 10
E. Mekanisme Penilaian Proposal ............................................... 10
F. Tim Penilai .............................................................................. 10
G. Penetapan Lembaga Penerima BOP-LKP .............................. 11
H. Penyaluran Dana .................................................................... 11
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)
A. Pakta Integritas........................................................................ 13
B. Pernyataan Kesanggupan ....................................................... 13
C. Pertanggungjawaban Mutlak ................................................... 13
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan ............................................................. 14
B. Pengendalian Mutu.................................................................. 14
BAB VI PENUTUP.......................................................................................... 16
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii

DESKRIPSI
ISI BUKU PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGARAAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)
Buku Petunjuk Teknis penyelenggaraan dan tata cara memperoleh dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-
LKP) ini berisi tentang :
Bab I : Gambaran pelaksanaan program bantuan operasional
penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan (BOP-LKP) agar pembaca
dapat memahami dan menguasai proses pelaksanaan dan penggunaan dana
bantuan penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan (BOP-LKP). Dengan
demikian diharapkan mampu melaksanakan dengan benar sesuai tujuan
program yang diharapkan.
Bab II : Dukungan pemerintah terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan
melalui program BOP-LKP merupakan stimulan untuk mengembangkan
dan meningkatkan kualitas sarana pembelajaran dan kapasitas pendidik.
Bab III : Tata cara memperoleh dana bantuan operasional program BOP-LKP
yang berisi tentang persyaratan dan proses memperoleh dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP)
Program dimulai dengan penyusunan proposal, penyampaian proposal,
penilaian proposal, verifikasi dan penetapan lembaga yang memperoleh dana
bantuan penyelenggaraan.
Bab IV : Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab lembaga
pengusul/penerima dana bantuan penyelenggaraan yang meliputi kesanggupan
melaksanakan program sesuai usulan, bertanggung jawab secara penuh dalam
mengelola dana dan program serta mengupayakan untuk tidak melakukan KKN.
Bab V : Indikator keberhasilan dan pengendalian mutu pengelolaan dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( BOP-
LKP).
Bab VI
: Penutup
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iv

1
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(BOP-LKP)
A. Latar Belakang
Peran kursus dan pelatihan dalam memberikan layanan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap bagi masyarakat untuk bekal bekerja atau
berwirausaha, merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam
mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Lembaga
kursus dan pelatihan di Indonesia, dengan berbagai jenis keterampilan
merupakan kekuatan yang sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk
mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran tersebut.
Saat ini Lembaga Kursus dan Pelatihan yang tercatat dan memiliki Nomor
Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) berjumlah 16.009 (Februari
2012). Hasil penilaian kinerja terhadap LKP hingga tahun 2010 tercatat LKP
yang berkinerja A berjumlah 25 LKP (1,6%), berkinerja B berjumlah 255 (17%),
berkinerja C berjumlah 630 (42%), dan berkinerja D berjumlah 594 (39,6%)
dari total LKP yang dinilai adalah 1500 LKP.
Dari data hasil penilaian kinerja LKP terbukti masih 81,6% keberadaan
LKP di seluruh Indonesia berkinerja di bawah rata-rata. Rendahnya kinerja
lembaga kursus dan pelatihan antara lain disebabkan oleh kurangnya
profesionalisme manajemen dan rendahnya kapasitas pendidik maupun
minimnya sarana yang dimiliki oleh lembaga kursus dan pelatihan. Oleh
karena itu LKP yang berkinerja dibawah rata-rata tersebut perlu diberikan
pembinaan agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat lebih baik dan
bermutu. Bentuk pembinaan terhadap LKP yang berkinerja di bawah rata-rata
tersebut adalah berupa bantuan operasional penyelenggaraan lembaga kursus
dan pelatihan (BOP-LKP) yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus
dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi
pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan
pembinaan untuk meningkatkan kualitas lembaga kursus dan pelatihan.
Pembinaan terhadap lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan ini
diharapkan dapat membantu LKP agar mampu memberikan pelayanan prima
dan lulusannya memiliki kompetensi yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja
ataupun berusaha mandiri.
5

B. Pengertian
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
adalah dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan kepada
lembaga kursus dan pelatihan (LKP) untuk meningkatkan kualitas sarana
pembelajaran dan kapasitas pendidik.
Lembaga kursus dan pelatihan yang dapat mengakses program
LKP adalah lembaga yang berkinerja C atau D.
BOP-
C. Tujuan
Memberikan dukungan bagi lembaga kursus dan pelatihan yang
memenuhi persyaratan agar mampu mengembangkan dan meningkatkan
kualitas sarana pembelajaran dan kapasitas pendidik.
D. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan
bantuan kepada lembaga pendidikan nonformal.
5. DIPA No. 0535/023-05.1.01/00/2012 Revisi ke 2 tanggal 23 Februari 2012.
6

2
DUKUNGAN PEMERINTAH
(DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN)
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maupun Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Pemberian Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Program, dan DIPA Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2012, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyediakan
dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
(BOP-LKP)
Untuk mendukung program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga
Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) ini, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan,
melakukan sosialisasi program. Sosialisasi disampaikan dalam beberapa bentuk,
yakni berupa kegiatan publikasi tentang petunjuk teknis yang telah diterbitkan
maupun sosialisasi secara online. Petunjuk teknis ini dapat juga diunduh pada
website Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan alamat
www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/ kursus.
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
(BOP-LKP) merupakan dana stimulan untuk mengembangkan dan meningkatkan
kualitas sarana pembelajaran dan kapasitas pendidik pada lembaga kursus dan
pelatihan.
Dana BOP-LKP diperuntukkan bagi lembaga kursus dan pelatihan yang berkinerja
C dan D di seluruh Indonesia. Besarnya bantuan maksimal Rp. 30.000.000,- (Tiga
Puluh Juta Rupiah) per Lembaga Kursus dan Pelatihan.
7

3
TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)
A. Lembaga Penyelenggara
Lembaga kursus dan pelatihan yang dapat mengakses program BOP-LKP
adalah lembaga yang berkinerja C atau D dan beroperasi secara aktif serta
memiliki potensi untuk berkembang.
Persyaratan Lembaga Pengusul
a. Syarat administrasi
1) Akta Notaris Pendirian Lembaga
2) Memiliki izin operasional yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan
setempat dan aktif menyelenggarakan program kursus.
3) Memiliki Nomor Induk lembaga Kursus (NILEK) dan sudah divalidasi.
4) Berkinerja C atau D.
5) Memiliki gedung dan ruang belajar sendiri atau sewa/kontrak atau
pinjam pakai minimal 2 tahun.
6) Memiliki rekening bank yang masih aktif yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Bank (alamat lembaga pada rekening bank harus
sama dengan alamat lembaga pengusul BOP-LKP).
7) Memiliki NPWP atas nama lembaga (alamat lembaga pada NPWP
harus sama dengan alamat lembaga pengusul BOP-LKP).
8) Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
atau instansi yang mengeluarkan izin dan atau yang membina
lembaga pengusul (Contoh rekomendasi terlampir).
9) Sanggup mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan
dana BOP-LKP sesuai dengan petunjuk teknis dan proposal yang
diajukan.
b. Syarat Teknis
1) Memiliki struktur organisasi yang jelas dan seluruh fungsi dan
tanggung jawab jabatan berjalan dengan baik.
8

2) Memiliki program kerja yang jelas.
3) Memiliki atau mampu menyediakan sarana dan prasarana
pembelajaran teori dan praktek sesuai dengan keterampilan yang
dilaksanakan.
4) Sanggup meningkatkan kompetensi pendidik.
5) Belum pernah menerima dana BOP-LKP (dinyatakan dengan surat
pernyataan di atas meterai).
B. Penyusunan Proposal
1. LKP yang berminat memperoleh dana BOP-LKP harus menyusun dan
mengajukan proposal sesuai dengan format yang disediakan pada
petunjuk teknis. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk
memberikan gambaran yang jelas tentang program yang akan
dilaksanakan, antara lain meliputi; a) What; apa jenis keterampilan
yang diselenggarakan dan secara prioritas sarana belajar apa yang
akan diusulkan yang ingin dipenuhi untuk menunjang
penyelenggaraan kursus dan apa tujuannya, b) Why: mengapa
kebutuhan sarana belajar itu yang harus diperbaharui/ditambah,c)
Who: siapa pendidik yang akan ditingkatkan kapasitasnya sesuai
dengan kebutuhan lembaga, dan siapa calon warga belajarnya, d)
When: kapan program dilaksanakan, e) Where: dimana program akan
dilaksanakan, dan f) How: bagaimana rencana penyelenggaraannya.
(format proposal terlampir) ;
2. Proposal yang diajukan harus ditandatangani oleh pimpinan lembaga
dan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung.
C. Mekanisme Pengajuan Proposal
1. Proposal disusun sesuai dengan format juknis BOP-LKP.
2. Proposal sudah diterima sebelum lewat batas waktu pengajuan yang telah
ditetapkan.
3. Pengajuan Proposal dialamatkan kepada :
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN,
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung E Lantai VI, Kompleks Perkantoran Kemdikbud,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat.
9

D. Waktu Pengajuan Proposal
Waktu Pengajuan Proposal diatur sebagai berikut:
1. Periode I bulan Maret s.d.April 2012
2. Periode II bulan April s.d. Mei 2012
3. Periode III bulan Mei s.d. Juni 2012
4. Periode IV bulan Juli 2012
Periode II dan seterusnya dibuka jika kuota bantuan BOP-LKP masih
tersedia.
E. Mekanisme Penilaian Proposal
Penilaian proposal dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu :
1. Tahap pertama, seleksi administrasi :
a. Akta notaris pendirian lembaga.
b. Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan.
c. Rekening bank atas nama lembaga (masih aktif)
d. NPWP atas nama lembaga
e. Surat izin operasional menyelenggarakan kursus dan pelatihan yang
masih berlaku.
2. Tahap kedua, penilaian substansi meliputi :
a. Kelayakan usulan rencana pengadaan sarana pembelajaran dengan
jenis keterampilan yang dilaksanakan oleh lembaga.
b. Relevansi rencana peningkatan kapasitas pendidik dengan jenis
keterampilan yang diajarkan
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara hasil penilaian yang
ditandatangani oleh tim penilai, dan diusulkan kepada Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai calon penerima dana BOP-
LKP berdasarkan ranking.
F. Tim Penilai
1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab
kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang
sekretaris dan anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan serta
didukung oleh Tim sekretariat.
3. Tim Penilai terdiri dari unsur:
a. Akademisi
b. Praktisi
c. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
10

4. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan
hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan,
Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Tim Penilai bertugas: Melakukan penilaian kelayakan proposal,
meneliti kelengkapan dokumen, dan melakukan verifikasi ke lapangan
bila diperlukan.
G. Penetapan Lembaga Penerima BOP-LKP
1. Lembaga penerima BOP-LKP ditetapkan dengan Surat Keputusan
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, berdasarkan usulan dari
tim Penilai.
2. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima dana BOP-LKP wajib
melakukan akad kerjasama dengan Direktur Pembinaan Kursus dan
Pelatihan atau Pejabat Pembuat Komitmen.
Bagi lembaga yang dinyatakan memperoleh dana bantuan operasional
lembaga kursus dan pelatihan (BOP-LKP) akan dipublikasikan melalui
website www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus.
H. Penyaluran Dana
Dana bantuan BOP-LKP ini bersifat stimulan dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1. Besar Dana
Besar dana yang disediakan oleh pemerintah untuk BOP-LKP
maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per
lembaga
2. Pemanfatan Dana
Besaran dana yang diusulkan digunakan untuk:
a. Pengadaan Sarana ( 75%)
b. Peningkatan kapasitas pendidik yang relevan dengan bidang
tugasnya dalam proses pembelajaran (20 %)
c. Manajemen (5 %)
1) Penyusunan proposal/laporan kegiatan
2) Dokumentasi
3. Penyaluran
Mekanisme penyaluran dana bantuan BOP-LKP dilakukan sebagai
berikut :
a. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama
ditandatangani, selanjutnya disiapkan kelengkapan administrasi
yang akan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
11

(KPPN) untuk proses pencairan dana bantuan operasional
lembaga kursus dan pelatihan.
b. Lembaga penerima harus menyampaikan surat pemberitahuan
bahwa dana telah diterima di rekening lembaganya paling lambat
7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima ke Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan.
c. Lembaga penerima wajib segera melaksanakan kegiatan sesuai
dengan proposal dan akad kerjasama yang telah disetujui paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima.
12

4
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)
Agar tata kelola proses pelaksanaan program dan pemanfaatan dana tersebut
dapat terlaksana sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan maka
penyelenggara program diharapkan dapat melengkapi sebagai berikut ;
A. Pernyataan Kesanggupan
Pernyataan kesanggupan adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk
melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan
mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis
pelaksaan program (lihat lampiran 4)
B. Pakta Integritas
Pakta Integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan
nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan dana
bantuan (lihat lampiran 5)
C. Pertanggungjawaban Mutlak
Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggungjawab lembaga penerima dana
BOP-LKP untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah
disetujui oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Pemanfaatan dana
yang diterima, sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga. Apabila terjadi
penyelewengan maka segala akibat yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab
penerima dana. (lihat lampiran 6)
13

5
INDIKATOR KEBERHASILAN
DAN PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan BOP-LKP dapat dilihat dari:
1. Adanya laporan penyelenggaraan, penggunaan/pemanfaatan dana
2. Meningkatnya kapasitas pendidik.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana LKP
B. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu program BOP-LKP dilakukan dengan metode berikut:
1. Monitoring
a. Petugas yang ditunjuk oleh Ditbinsuslat untuk pengumpulan dan
analisis data secara sistematis tentang pelaksanaan program BOP-
LKP.
b. Melakukan tindakan koreksi dengan tujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas program.
c. Membandingkan target/rencana yang telah ditetapkan dengan hasil
pelaksanaan program.
2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaran
program. Aspek yang dievaluasi meliputi:
a. Manajemen penyelenggaraan program
b. Pengelolaan dan pemanfaatan dana
c. Kuantitas dan kualitas serta manfaat sarana yang diadakan
d. Manfaat dan relevansi program dengan peningkatan kapasitas
pendidik.
3. Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh petugas dari unsur internal dan eksternal.
a. Unsur Internal:
Pengawasan internal dilakukan dalam rangka memberikan
pengarahan, pembinaan, dan bimbingan kepada lembaga
penyelenggara, agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan.
Unsur pengawas internal yaitu:
1) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
2) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3) P2PNFI/BPPNFI;
14

4) Dinas Pendidikan Propinsi;
5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
b. Unsur Eksternal:
Pengawasan eksternal dilakukan dalam rangka memberikan
pengarahan, pembinaan, dan bimbingan, serta sanksi apabila
diperlukan kepada lembaga penyelenggara, agar pelaksanaan
program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Unsur pengawas eksternal yaitu:
1) Badan Pengawaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3) Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PAUDNI.
4. Pelaporan
Lembaga penyelenggara program BOP-LKP wajib memberikan laporan
tertulis kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dengan
tembusan kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan
meliputi:
a. Laporan awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan yang
disampaikan paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak dana
masuk ke rekening lembaga, dengan melampirkan foto copy print
out buku rekening.
b. Laporan Akhir, yaitu laporan pelaksanaan program yang meliputi:
1) Laporan Teknis, yang berisi minimal:
a) Proses pelaksanaan program
b) Tingkat keberhasilan program
c) Masalah dan kendala yang dihadapi
d) Upaya penanggulangan permasalahan
e) Rekomendasi program di masa depan
(sistematika laporan terlampir)
2) Laporan Keuangan
a) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan
b) Tanda bukti pengeluaran anggaran
c) Tanda bukti pembayaran pajak
3) Data Pendidik peserta program, berupa matrik yang memuat:
a) Identitas Pendidik (minimal memuat: nama, jenis
kelamin, usia, alamat tempat tinggal)
b) Curikulum vite (CV) Pendidik
c) Bentuk program peningkatan kapasitas pendidik
15

6
PENUTUP
Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk
bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan,
melaksanakan dan mengendalikan program pemberian dana bantuan operasional
penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan (BOP-LKP)
Kami memberitahukan kepada semua lembaga pendidikan nonformal bahwa
”jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan agar
memperoleh dana BOP-LKP oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana
kepada lembaga.” Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyalurkan
dana sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.
Untuk informasi dan klarifikasi lebih lanjut yang terkait dengan pemberian
dana BOP-LKP, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
melalui telepon/fax nomor: (021) 57854236/ (021) 5725041 atau website:
www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus email:
ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindak lanjuti
dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
16

Lampiran 1
KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
REKOMENDASI
Nomor: .......................
Berdasarkan hasil verifikasi keberadaan dan kredibilitas lembaga dan dokumen proposal
yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:
Nama Lembaga : ...........................................................................................
Nilek
: ………………………………………………………………..
Jenis Ketrampilan : ………………………………………………………………..
Pimpinan Lembaga : ...........................................................................................
Alamat Lembaga : ..............................................................
...............................................................
Telp. ................. Fax. .............................
Untuk ikut berkompetisi mendapatkan bantuan BOP-LKP tahun 2012. Apabila proposal
disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan oleh LKP penerima dana bantuan.
Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
........................., ..........................2012
Dinas Pendidikan Kab/Kota
Nama lengkap
NIP.
17

Lampiran 2
Contoh: COVER PROPOSAL (WARNA HIJAU)
PROPOSAL
BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(BOP - LKP)
NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Diajukan kepada :
Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikandan Kebudayaan
Tahun 2012
18

IDENTITAS LEMBAGA
1. Nama Lembaga :
2. NILEK :
3. Jenis Ketrampilan :
4. Hasil Penilaian Kinerja :
5. Nama Pimpinan Lembaga :
6. Alamat Lengkap :
7. Tahun didirikan
:
(lampirkan izin pertama kali
diperoleh)
8. Kabupaten/Kota *) :
9. Provinsi :
10. KodePos :
11. No. Telepon/Email :
12. Faksimile :
A. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN)
NO. PERSYARATAN KELENGKAPAN
1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas
Ada Tidak ada
Terkait yang masih berlaku
2. Akte Notaris pendirian lembaga Ada Tidak ada
3. NPWP atas nama lembaga Ada Tidak ada
4. Rekening bank atas nama lembaga Ada Tidak ada
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Ada Tidak ada
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelenggarakan
Kegiatan (Pakta Integritas)
Ada Tidak ada
Catatan:
Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan dokumen nomor 5 & 6 harus
aslinya.
19

B. KONDISI LEMBAGA PENGUSUL
NO.
DATA KELEMBAGAAN
1. Jenis keterampilan yang diselenggarakan
2. Prasarana yang dimiliki ( lampirkan copy bukti
kepemilikan/sewa )
3. Uraian prasarana meliputi fasilitas ruang kantor,
ruang belajar, ruang praktek dan ruang tenaga
pendidik beserta ukurannya dan lain-lain. ( disertai
foto)
4. Uraian sarana yang dimiliki, status kepemilikan,
jumlah, dan kondisi (kelayakannya)
5. Sarana yang diusulkan
6. Uraian rencana peningkatan kapasitas pendidik
7. Daftar pendidik/instruktur yang ada (melampirkan
biodata dan kompetensi yang dimiliki)
8. Daftar jumlah peserta didik dan lulusan 1 tahun
sebelumnya
9. Struktur organisasi lembaga lembaga pengusul
program BOP-LKP dan uraian
tugasnya.(melampirkan biodata pengurus
lembaga)
10. Prestasi yang pernah diraih lembaga pengusul
program BOP-LKP.(Melampirkan bukti
penghargaan)
11. Rencana penggunaan anggaran (Melampirkan
RAB)
Lampiran:
1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait yang masih berlaku
2. Akte Notaris pendirian lembaga
3. NPWP atas nama lembaga
4. Rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga
5. Foto-foto kondisi lembaga (peralatan, ruangan, gedung, dan sebagainya)
6. Lain-lain yang relevan
20

Lampiran 3
SISTEMATIKA LAPORAN
LAPORAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(BOP-LKP)
TAHUN 2012
NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:
…………………………………………………………………….
………………………………………………………….
……………………………………….
21

A. IDENTITAS LEMBAGA
1. NamaLembaga
2. NILEK
3. Alamat
4. Pemilik Lembaga
5. Pengelola Program:
(Lampirkan nama, struktur
organisasi dan uraian
tugasnya).
Daftar nama pengelola:
a. …………………………..
b. …………………………..
c. …………………………..
6. Jenis Keterampilan yang
diselenggarakan
B. INPUT
1. Penggunaan Anggaran
a. Jumlah dana yang diterima Rp ………………………………………………….
b. Kapan dana diterima Tanggal … bulan … tahun 2012
c. Jumlah dana yang digunakan
(lampirkan perinciannya dan
bukti-bukti pengeluaran)
Rp ………………………………………………….
Terdiridari:
Peningkatan kualitas sarana pembelajaran Rp
………………(… %)
Peningkatan kapasitas tenaga pendidik Rp
………………(… %)
C. PROSES
1. Proses Pengadaan Sarana Jelaskan
2. Proses Peningkatan Kapasitas Pendidik. Jelaskan
22

D. HASIL/OUTPUT
3. Daftar Fisik hasil bantuan operasional LKP
(jenis, jumlah, dan sebagainya) disertai buktibukti/dokumen
yang dapat
dipertanggungjawabkan
4. Bentuk Non fisik bantuan operasional LKP
(kompetensi pendidik, jumlah pendidik yang
ditingkatkan kompetensi, dan sebagainya)
disertai bukti-bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan.
E. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Permasalahan:
1. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….
2. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….
3. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….
Upaya pemecahan masalah:
1. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….
2. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….
3. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….
…………………….., …………………………….
Pimpinan Lembaga,
…………………………………
Lampiran-lampiran:
1. Bukti-bukti pengeluaran dan kuitansi (pembukuan)
2. Bukti-bukti setoran pajak
3. Daftar sarana/peralatan yang diadakan/dibeli
4. Foto-foto dokumentasi peralatan yang dibeli/diadakan bantuan operasional.
5. Lain-lain yang relevan
23

Lampiran 4
Contoh Surat Pernyataan
(SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL)
Dilakukan pada saat akad kerjasama
Yang bertanda tangan di bawah ini saya
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat lembaga :
KOP LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN
Sesuai dengan proposal yang diajukan, lembaga kami siap untuk menyelenggarakan BOP-
LKP dengan menggunakan dana bantuan penyelenggaraan yang diberikan oleh Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan
Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila lembaga kami mendapatkan dana
Bantuan Operasional LKP, saya menyatakan:
1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan
peraturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan
pengarahan.
3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan
kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Dinas Pendidikan Provinsi.
Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung
jawab.
…………………………….., …………………………………….
Yang menyatakan,
Pimpinan Lembaga/Organisasi..............................................
Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,- dan stempel lembaga
(..................................)
24

Lampiran 5
Contoh Pakta Integritas
Dilakukan pada saat akad kerjasama
PAKTA INTEGRITAS
PENYELENGGARAAN PROGRAM BOP LKP
Dalam rangka Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus
dan Pelatihan pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:
1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN di dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Lembaga Kursus dan Pelatihan ini;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan
mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil
kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia
dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…………, (tgl, bln, thn)
Pejabat Pembuat Komitmen
Penyelenggara,
(materai Rp. 6.000,-)
……………………..
……………………..
25

Lampiran 6
Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Dilakukan pada saat akad kerjasama
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Nama Lembaga :
Jabatan :
Alamat :
Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa:
1. Dana bantuan yang telah diterima untuk Penyelenggaraan Program BOP-LKP dari Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana.
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut menjadi tanggung jawab saya
sebagai penerima dana;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut, kami
bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara.
4. Saya sebagai ketua lembaga penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut bertanggung jawab untuk
melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima.
5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana Bantuan Operasional LKP ini, kami bersedia
dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
…………………, (tgl, bln, thn)
Yang menyatakan
(materai Rp. 6.000,-)
(Nama lengkap)
26