Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung
Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung
EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Ayi Vivananda, “Sebutan Bangsa Kuli Jadikan Pemicu Kemandirian” KARENA sudah disetujui dan ditetapkan DPRD, meski masih dalam proses evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pendidikan di Kota Bandung, secara umum, dipastikan bakalan menjadi Perda. Jadi tidak ada salahnya jika disosialisasikan kepada seluruh stakeholder kependidikan termasuk para guru dan kepala sekolah. Penegasan tersebut dikemukakan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Dadang Riadi. “Substansi materi, urusan yang menyangkut pengelolaan pendidikan di Kota Bandung, telah terakomodasi dalam peraturan ini. Pengesahan tinggal menunggu berupa nomor, dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Provinsi.,” katanya dalam rapat koordinasi sosialisasi Perda pengelolaan pendidikan di Kota Bandung, pengembangan Informasi Teknologi dan Pendataan pendidikan Tahun 2008. Sosialisasi berlangsung di ruang serbaguna SMP Negeri 1 Jalan Kesatriaan Bandung, Sabtu (22/11) dihadiri Wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda, S.H, perwakilan guru, para kepala sekolah SD/Mts, SMP/MI, SMA/SMK/MA. Dadang Riadi menuturkan, pendataan pendidikan meliputi pendataan siswa, sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan. “Sejak Tahun 2007 s.d 2008, Alhamdulillah di atas 90 persen, siswa di Kota Bandung dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs dan MA semua sudah memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Pendataan penting karena semua siswa masuk dalam data base.yang terpusat dalam program Jardiknas Depdiknas di Jakarta,” jelasnya. Terkait pendataan sekolah, Dadang mengemukakan, hampir 99 % guru sekolah di Kota Bandung telah memiliki nomor pokok sekolah nasional 36
EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA (NPSN). Setiap guru mendapat identitas nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Semua tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan, baik yang berstatus PNS maupun honorer, wajib memiliki NUPTK. Sebagai identitas dalam melaksanakan tugasnya. Terkait bantuan dana pendidikan, sejak 2007 hingga 2008, lanjut Dadang, seluruh siswa yang orang tuanya kurang mampu, yaitu sebanyak 67.250 siswa telah mendapatkan Bantuan Wali Kota Khusus (Bawaku) yang dibiayai APBD Kota Bandung. “Secara efektif, Dinas Pendidikan juga telah menyalurkan bantuan untuk program Sekolah Gratis kepada 325 sekolah.termasuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatannya. Setiap sekolah yang menerima Bawaku, wajib menyampaikan laporannya,” paparnya. Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengemukakan, guru adalah pendidik sekaligus orang tua siswa yang memberikan pelajaran dan pembelajaran. Tugas berat yang diembannya, tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan tapi juga keteladanan dan mendorong semangat siswa untuk mandiri. Karena angka kelulusan setiap tahun, ikut berkontribusi menambah deretan tenaga kerja penganggur. Lembaga sekolah terutama di tingkat lanjutan atas, kata Ayi, perlunya mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dalam bentuk program magang. Pola ini menurutnya, akan memberikan kematangan keterampilan siswa. Juga pentingnya pembinaan jiwa kewirausahaan dan kewiraswastaan. “Pandangan dulu di zaman Belanda, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa kuli, dan kulinya bangsa-bangsa, adalah sebuah renungan sekaligus harus menjadi pemicu tumbuhnya kemandirian. Karena realitanya, tidak didalam terlebih di luar negeri, anak bangsa saat ini masih menjadi pekerja di perusahaan milik bangsa asing, diantaranya menjadi TKI atau TKW dengan cerita derita,” ungkap Ayi. Berdasarkan amanat Undang Undang Dasar 1945, dikatakannya, diantara tugas pokok pemerintah melindungi rakyatnya, adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsistensi Pemkot Bandung terkait tugas ini, menurutnya, telah dijabarkan dalam misi 7 program perioritas pembangunan yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kemakmuran, kesehatan, lingkungan hidup, olah raga, seni budaya dan agama. Pemkot Bandung sangat menyadari, peran pentingnya sekolah, pendidikan dan tenaga kependidikan dalam menyiapkan SDM Kota Bandung berkualitas sehingga segera dibuat Perda pendidikan. Di antara subtansinya yang dianggap paling penting, disebutkan Ayi, yaitu bahwa buku pendidikan diupayakan berlaku 5 tahun.. Pemerintah Daerah juga dimungkinkan memberikan dana hibah kepada penulis buku pelajaran. Hak ciptanya dibeli dan bisa diperbanayak Pemkot. “Kalau Undang Undang mensyaratkan anggaran pendidikan 20 %, sebenarnya bagi kota Bandung, secara keseluruhan anggaran pendidikan itu, sudah berkisar tigapuluhlima persen atau sekitar delapanratus duapuluh sembilan miliar rupiah.** 37
- Page 1 and 2: B A N D U N G B E R M A R T A B A T
- Page 3 and 4: EDISI 6 / 2008 DARI REDAKSI SWARA B
- Page 5 and 6: EDISI 6 / 2008 LAPORAN UTAMA BANDUN
- Page 7 and 8: EDISI 6 / 2008 LAPORAN UTAMA aktual
- Page 9 and 10: EDISI 6 / 2008 LAPORAN UTAMA tas ar
- Page 11 and 12: EDISI 6 / 2008 LAPORAN UTAMA nya, K
- Page 13 and 14: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Peringat
- Page 15 and 16: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Seminar
- Page 17 and 18: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Taman Sa
- Page 19 and 20: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA bagai wa
- Page 21 and 22: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA November
- Page 23 and 24: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA jika hab
- Page 25 and 26: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA waspada
- Page 27 and 28: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA kemandir
- Page 29 and 30: EDISI 6 / 2008 ALBUM KOTA ANUGERAH
- Page 31 and 32: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Sekda La
- Page 33 and 34: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA menyatak
- Page 35: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA rasi pen
- Page 39 and 40: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA gan sang
- Page 41 and 42: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA tujuan p
- Page 43 and 44: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Tanya :
- Page 45 and 46: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Gustaff
- Page 47 and 48: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Tanya: S
- Page 49 and 50: EDISI 6 / 2008 PARLEMENTARIA DPRD M
- Page 51: EDISI 6 / 2008 SWARA WARGA Tempat S
EDISI 6 / <strong>2008</strong><br />
LINTAS KOTA<br />
(NPSN). Setiap guru mendapat identitas nomor<br />
unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).<br />
Semua tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan,<br />
baik yang berstatus PNS maupun honorer,<br />
wajib memiliki NUPTK. Sebagai identitas<br />
dalam melaksanakan tugasnya.<br />
Terkait bantuan dana pendidikan, sejak 2007<br />
hingga <strong>2008</strong>, lanjut Dadang, seluruh siswa yang<br />
orang tuanya kurang mampu, yaitu sebanyak<br />
67.250 siswa telah mendapatkan Bantuan Wali<br />
<strong>Kota</strong> Khusus (Bawaku) yang dibiayai APBD <strong>Kota</strong><br />
<strong>Bandung</strong>. “Secara efektif, Dinas Pendidikan juga<br />
telah<br />
menyalurkan<br />
bantuan untuk<br />
program Sekolah<br />
Gratis kepada<br />
325 sekolah.termasuk<br />
pengawasan<br />
dan<br />
pengendalian pemanfaatannya.<br />
Setiap sekolah<br />
yang menerima<br />
Bawaku, wajib<br />
menyampaikan<br />
laporannya,” paparnya.<br />
Sementara itu<br />
dalam sambutannya,<br />
Wakil<br />
Wali <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong><br />
Ayi Vivananda<br />
mengemukakan,<br />
guru<br />
adalah pendidik sekaligus orang tua siswa yang<br />
memberikan pelajaran dan pembelajaran. Tugas<br />
berat yang diembannya, tidak hanya memberikan<br />
ilmu pengetahuan tapi juga keteladanan dan<br />
mendorong semangat siswa untuk mandiri. Karena<br />
angka kelulusan setiap tahun, ikut berkontribusi<br />
menambah deretan tenaga kerja penganggur.<br />
Lembaga sekolah terutama di tingkat lanjutan<br />
atas, kata Ayi, perlunya mengembangkan kerjasama<br />
dengan perusahaan dalam bentuk program<br />
magang. Pola ini menurutnya, akan memberikan<br />
kematangan keterampilan siswa. Juga<br />
pentingnya pembinaan jiwa kewirausahaan dan<br />
kewiraswastaan.<br />
“Pandangan dulu di zaman Belanda, bahwa<br />
bangsa Indonesia adalah bangsa kuli, dan kulinya<br />
bangsa-bangsa, adalah sebuah renungan sekaligus<br />
harus menjadi pemicu tumbuhnya kemandirian.<br />
Karena realitanya, tidak didalam terlebih<br />
di luar negeri, anak bangsa saat ini masih<br />
menjadi pekerja di perusahaan milik bangsa asing,<br />
diantaranya menjadi TKI atau TKW dengan<br />
cerita derita,” ungkap Ayi.<br />
Berdasarkan amanat Undang Undang Dasar<br />
1945, dikatakannya, diantara tugas pokok pemerintah<br />
melindungi rakyatnya, adalah memajukan<br />
kesejahteraan<br />
umum dan<br />
mencerdaskan<br />
kehidupan<br />
bangsa. Konsistensi<br />
Pemkot<br />
<strong>Bandung</strong> terkait<br />
tugas ini, menurutnya,<br />
telah dijabarkan<br />
dalam<br />
misi 7 program<br />
perioritas pembangunan<br />
yang<br />
meliputi peningkatan<br />
kualitas<br />
pendidikan, kemakmuran,<br />
kesehatan,<br />
lingkungan<br />
hidup, olah<br />
raga, seni budaya<br />
dan agama.<br />
Pemkot <strong>Bandung</strong><br />
sangat<br />
menyadari, peran pentingnya sekolah, pendidikan<br />
dan tenaga kependidikan dalam menyiapkan<br />
SDM <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong> berkualitas sehingga<br />
segera dibuat Perda pendidikan. Di antara subtansinya<br />
yang dianggap paling penting, disebutkan<br />
Ayi, yaitu bahwa buku pendidikan diupayakan<br />
berlaku 5 tahun.. <strong>Pemerintah</strong> Daerah juga<br />
dimungkinkan memberikan dana hibah kepada<br />
penulis buku pelajaran. Hak ciptanya dibeli<br />
dan bisa diperbanayak Pemkot.<br />
“Kalau Undang Undang mensyaratkan anggaran<br />
pendidikan 20 %, sebenarnya bagi kota <strong>Bandung</strong>,<br />
secara keseluruhan anggaran pendidikan itu, sudah<br />
berkisar tigapuluhlima persen atau sekitar delapanratus<br />
duapuluh sembilan miliar rupiah.**<br />
37
Change language