Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung
Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung
EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Perda 20/2002 Pendidikan Tidak Memadai Lagi PENDIDIKAN merupakan ruh dari kemajuan suatu bangsa. Karenanya, jika semua bangsa ingin maju, harus dimulai dari pendidikan. Maju tidaknya pendidikan, harus didukung regulasi yang kuat dan implementatif, anggaran, parasarana dan sarana yang memadai, pengawasan dan pengendalian, pemberian pelayanan pendidikan secara optimal, serta dukungan dari seluruh stakeholder pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung, sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 20/2002. Namun sejalan dengan perkembangan dan munculnya berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, dinilai sudah tidak memadai lagi. Untuk itu perlu disempurnakan agar sesuai dengan kebijakan baru di bidang pendidikan dan mampu menjawab segala persoalan tuntutan pembangunan. Untuk itu DPRD Kota Bandung berinisiatif membuat Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang awal rumusan dan kegiatan pembahasannya dilakukan Komisi D DPRD. Sedangkan mekanismenya sebelum dibahas di Pansus I, ditempuh melalui upaya eksplo- 34
EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA rasi penghimpunan data dan fakta tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung, studi komparatif penyelenggaraan pendidikan di daerah lain, konsultasi ke Depdiknas dan Depdagri untuk mendapatkan masukan terkait dengan peraturan perundang-undangan pendidikan, workshop, talkshow di berbagai media elektronik serta uji publik materi melalui kegiatan dengar pendapat dengan seluruh stakeholder pendidikan yang dihadiri berbagai elemen masyarakat dengan kajian dan respon yang sangat memuaskan. Hal ini disampaikan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Bandung, sebagai laporan hasil kerjanya dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung untuk mendapatkan persetujuan DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda). Disampaikan pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bandung, Jalan Aceh, Rabu (12/11) lalu. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Drs. H. Husni Muttaqien, dihadiri 30 orang anggotanya, Wali Kota Bandung, H Dada Rosada SH, MSi dan Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, SH, para pimpinan SKPD, camat beserta lurah. Dalam upaya mengoptimalkan Raperda ini, Pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya, Raperda ini harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai petunjuk teknisnya (Juknis), Pemkot harus segera menyosialisasikannya kepada seluruh masyarakat Kota Bandung agar bisa diimplementasikan secara efektif, mempertegas kembali tanggung jawab Pemkot Kota Bandung dalam mengalokasikan anggaran, penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dan tidak memungut biaya apapun dari masyarakat pada tahun 2009 sesuai amanat Peratuan Pemerintah (PP) Nomor47/2008 tentang Wajib Belajar. Warga Negara Indonesia (WNI) wajib belajar yang orang tua walinya tidak mampu maka Pemkot Bandung wajib memberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemkot mempersiapkan rancangan pengalokasian anggaran disertai data kebutuhan riil untuk memenuhi kebutuhan program wajib belajar minimal pendidikan dasar. Pemkot bersama DPRD secara bersama-sama, memikirkan dan mengupayakan solusi terbaik kesejahteraan yang layak bagi tenaga pendidik, khususnya yang non PNS. Dinas Pendidikan (Disdik) juga harus segera menyiapkan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel agar tepat sasaran, serta penegakkan aturan secara konsisten terhadap pengelolaan pendidikan dan pengelolaan anggarannya pada satuan pendidikan. Pansus juga minta kepada pimpinan DPRD dan Pemkot Bandung, untuk segera secara proaktif memperjelas proporsi anggaran pendidikan yang akan dialokasikan dalam APBD Kota Bandung Tahun 2009 yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pemkot Bandung juga diminta untuk segera melakukan langkah rehabilitasi bangunan sekolah dan ruang kelas yang rusak, mengkomunikasikannya dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi sesuai MoU yang telah dibuat.** 35
- Page 1 and 2: B A N D U N G B E R M A R T A B A T
- Page 3 and 4: EDISI 6 / 2008 DARI REDAKSI SWARA B
- Page 5 and 6: EDISI 6 / 2008 LAPORAN UTAMA BANDUN
- Page 7 and 8: EDISI 6 / 2008 LAPORAN UTAMA aktual
- Page 9 and 10: EDISI 6 / 2008 LAPORAN UTAMA tas ar
- Page 11 and 12: EDISI 6 / 2008 LAPORAN UTAMA nya, K
- Page 13 and 14: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Peringat
- Page 15 and 16: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Seminar
- Page 17 and 18: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Taman Sa
- Page 19 and 20: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA bagai wa
- Page 21 and 22: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA November
- Page 23 and 24: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA jika hab
- Page 25 and 26: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA waspada
- Page 27 and 28: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA kemandir
- Page 29 and 30: EDISI 6 / 2008 ALBUM KOTA ANUGERAH
- Page 31 and 32: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Sekda La
- Page 33: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA menyatak
- Page 37 and 38: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA (NPSN).
- Page 39 and 40: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA gan sang
- Page 41 and 42: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA tujuan p
- Page 43 and 44: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Tanya :
- Page 45 and 46: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Gustaff
- Page 47 and 48: EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA Tanya: S
- Page 49 and 50: EDISI 6 / 2008 PARLEMENTARIA DPRD M
- Page 51: EDISI 6 / 2008 SWARA WARGA Tempat S
EDISI 6 / <strong>2008</strong><br />
LINTAS KOTA<br />
rasi penghimpunan data dan<br />
fakta tentang penyelenggaraan<br />
pendidikan di <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong>,<br />
studi komparatif penyelenggaraan<br />
pendidikan di daerah<br />
lain, konsultasi ke Depdiknas<br />
dan Depdagri untuk mendapatkan<br />
masukan terkait dengan<br />
peraturan perundang-undangan<br />
pendidikan, workshop, talkshow<br />
di berbagai media elektronik<br />
serta uji publik materi<br />
melalui kegiatan dengar pendapat<br />
dengan seluruh stakeholder<br />
pendidikan yang dihadiri berbagai<br />
elemen masyarakat dengan<br />
kajian dan respon yang sangat<br />
memuaskan.<br />
Hal ini disampaikan Panitia<br />
Khusus (Pansus) I DPRD <strong>Kota</strong><br />
<strong>Bandung</strong>, sebagai laporan hasil<br />
kerjanya dalam pembahasan<br />
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan<br />
di <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong> untuk<br />
mendapatkan persetujuan<br />
DPRD menjadi Peraturan Daerah<br />
(Perda). Disampaikan pada<br />
Rapat Paripurna di Gedung<br />
DPRD <strong>Bandung</strong>, Jalan Aceh,<br />
Rabu (12/11) lalu.<br />
Rapat paripurna dipimpin Ketua<br />
DPRD, Drs. H. Husni Muttaqien,<br />
dihadiri 30 orang anggotanya,<br />
Wali <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong>, H<br />
Dada Rosada SH, MSi dan Wakil<br />
Wali <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong> Ayi Vivananda,<br />
SH, para pimpinan SKPD,<br />
camat beserta lurah.<br />
Dalam upaya mengoptimalkan<br />
Raperda ini, Pansus menyampaikan<br />
sejumlah rekomendasi,<br />
di antaranya, Raperda ini harus<br />
segera ditindaklanjuti dengan<br />
Peraturan Wali <strong>Kota</strong> (Perwal) sebagai<br />
petunjuk teknisnya (Juknis),<br />
Pemkot harus segera<br />
menyosialisasikannya kepada<br />
seluruh masyarakat <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong><br />
agar bisa diimplementasikan<br />
secara efektif, mempertegas<br />
kembali tanggung<br />
jawab Pemkot <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong><br />
dalam mengalokasikan<br />
anggaran, penyelenggaraan wajib<br />
belajar pendidikan dasar dan<br />
tidak memungut biaya apapun<br />
dari masyarakat pada tahun<br />
2009 sesuai amanat Peratuan<br />
<strong>Pemerintah</strong> (PP) Nomor47/<strong>2008</strong><br />
tentang Wajib Belajar.<br />
Warga Negara Indonesia (WNI)<br />
wajib belajar yang orang tua<br />
walinya tidak mampu maka<br />
Pemkot <strong>Bandung</strong> wajib memberikan<br />
bantuan sesuai peraturan<br />
perundang-undangan. Untuk<br />
itu, Pemkot mempersiapkan<br />
rancangan pengalokasian<br />
anggaran disertai data kebutuhan<br />
riil untuk memenuhi kebutuhan<br />
program wajib belajar<br />
minimal pendidikan dasar.<br />
Pemkot bersama DPRD secara<br />
bersama-sama, memikirkan<br />
dan mengupayakan solusi terbaik<br />
kesejahteraan yang layak<br />
bagi tenaga pendidik, khususnya<br />
yang non PNS. Dinas Pendidikan<br />
(Disdik) juga harus<br />
segera menyiapkan pengelolaan<br />
anggaran yang efektif,<br />
transparan dan akuntabel agar<br />
tepat sasaran, serta penegakkan<br />
aturan secara konsisten terhadap<br />
pengelolaan pendidikan<br />
dan pengelolaan anggarannya<br />
pada satuan pendidikan.<br />
Pansus juga minta kepada<br />
pimpinan DPRD dan Pemkot<br />
<strong>Bandung</strong>, untuk segera secara<br />
proaktif memperjelas proporsi<br />
anggaran pendidikan yang akan<br />
dialokasikan dalam APBD <strong>Kota</strong><br />
<strong>Bandung</strong> Tahun 2009 yang<br />
bersumber dari APBN dan APBD<br />
Provinsi Jawa Barat.<br />
Selain itu, Pemkot <strong>Bandung</strong><br />
juga diminta untuk segera<br />
melakukan langkah rehabilitasi<br />
bangunan sekolah dan ruang<br />
kelas yang rusak, mengkomunikasikannya<br />
dengan <strong>Pemerintah</strong><br />
Pusat maupun Propinsi sesuai<br />
MoU yang telah dibuat.**<br />
35
Change language