Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung

Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung

bandung.go.id
from bandung.go.id More from this publisher
06.02.2015 Views

EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA SOR Gedebage Tampung 38.000 Tempat Duduk KEINGINAN memiliki sarana olah raga (SOR) termasuk stadion sepak bola yang memenuhi standar Badan Liga Indonesia (BLI) dan FIFA, representatif, bertarap nasional terlebih internasional, merupakan obsesi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan warganya. Apalagi Bandung khususnya dan Jawa Barat, sudah sangat merindukan dan lama tidak menjadi tuan rumah penyelenggaraan pesta olah raga berskala nasional, Pekan Olahraga Nasional (PON). Persoalannya, untuk membuat SOR termasuk stadion sepak bola seperti yang diinginkan, terkendala dana. Pemkot cukup berat kalau hanya mengandalkan APBD-nya sehingga diharapkan bantuan, tidak saja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tapi juga Pemerintah Pusat melalui Menpora. Kota Bandung sangat bersyukur, meski awalnya mimpi namun optimistis bisa terwujudkan. Karena keinginan memiliki SOR termasuk stadion sepak bola, yang direncanakan Kota Bandung akan dibangun di kawasan Gedebage, ternyata juga merupakan obsesi Pemprov Jabar sehingga 32

EDISI 6 / 2008 LINTAS KOTA menyatakan siap bantu. Realisasinya, di tahun 2006, antara Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada dengan Gubernur Jawa Barat saat itu, H. Danny Setiawan, menanda tangani nota kesepahaman (MoU). Satu di antaranya, memuat kewajiban pembagian pembiayaan, 40 % Pemkot Bandung dan 60 % Pemprov Jabar dari total dana yang dibutuhkan Rp 350 miliar. Namun belakangan, dana ini di APBD Jabar ditangguhkan, digeser ke 2009 alasan persoalan kesiapan Kota Bandung yang belum matang sehingga khawatir tidak akan terserap. Berkaitan dengan ini, Pemkot Bandung, berencana menemui Gubernur Jabar, H Akhmad Heryawan, untuk menjelaskan bagaimana dan seperti apa rancang bangun stadion yang direncanakan, meliputi bentuk, luas, kapasitas tempat duduk dan pembiayaan sesuai perhitungan teknis yang telah dibuat konsultan, status kepemilikan aset, siapa yang akan mengelolanya termasuk kemungkinan dilakukannya perubahan MoU. ”Sebagai langkah pendahuluan saya ke Pak Gubernur, Sekda Kota Bandung menjelaskan ke Sekda Jawa Barat dulu melakukan pembicaraan. Rencananya hari ini, tapi Pak Sekda Jabar ke Jakarta, sehingga terpaksa diundur,” kata Wali Kota Bandung, H Dada Rosada, ketika dikonfirmasi usai Paripurna DPRD penyampaian Lembaran Kota (LK) tentang Dana Hibah, di Ruang DPRD Koata Bandung, Jalan Aceh, Senin (3/11). Wali kota menuturkan, dari 3 opsi yang disodorkan konsultan, yaitu opsi pertama Rp 623 miliar dengan 38.000 tempat duduk, opsi kedua Rp 750 miliar dengan 40.000 tempat duduk, opsi ketiga Rp Rp 1,3 triliun. Kota Bandung realistis melihat kemampuan. Diputuskan memilih opsi pertama dengan sharing pembiayaan tetap 40 : 60, sehingga nantinya dari total rencana Rp 623 miliar, Pemkot Bandung harus menyiapkan anggaran sekira Rp 250 miliar. Dana sebesar ini, kata wali kota, sejalan dengan perencanaan penganggaran sekaligus pembangunannya melalui sistem multiyears, sangat memungkinkan. Tidak akan ada sektor lain yang dikorbankan. Tidak akan ada korban, karena semua sudah dialokasikan, semua sudah teranggarkan,” tuturnya. Mananggapi kemungkinan terus naiknya nilai dolar terhadap rupiah, menurutnya, pasti ada pengaruhnya. Namun akan berusaha untuk banyak menggunakan material lokal, kecuali yang tidak ada di dalam negeri, seperti jenis rumput ataupun komponen lainnya. ”Atas nama warga Kota Bandung, kita berdoa saja. Mudah-mudahan ada kesepakatan, kita positif thinking saja,” tegas Dada sekaligus menjawab pertanyaan, jika Pemprov Jabar, dalam hal ini Gubernur Akhmad Heryawan menolak.** 33

EDISI 6 / <strong>2008</strong><br />

LINTAS KOTA<br />

menyatakan siap bantu. Realisasinya, di tahun<br />

2006, antara Wali <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong>, H. Dada Rosada<br />

dengan Gubernur Jawa Barat saat itu, H. Danny<br />

Setiawan, menanda tangani nota kesepahaman<br />

(MoU). Satu di antaranya, memuat kewajiban<br />

pembagian pembiayaan, 40 % Pemkot <strong>Bandung</strong><br />

dan 60 % Pemprov Jabar dari total dana yang<br />

dibutuhkan Rp 350 miliar. Namun belakangan,<br />

dana ini di APBD Jabar ditangguhkan, digeser ke<br />

2009 alasan persoalan kesiapan <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong><br />

yang belum matang sehingga<br />

khawatir tidak akan terserap.<br />

Berkaitan dengan ini,<br />

Pemkot <strong>Bandung</strong>, berencana<br />

menemui Gubernur<br />

Jabar, H<br />

Akhmad<br />

Heryawan,<br />

untuk menjelaskan<br />

bagaimana dan<br />

seperti apa rancang<br />

bangun stadion<br />

yang direncanakan,<br />

meliputi bentuk, luas, kapasitas<br />

tempat duduk dan pembiayaan<br />

sesuai perhitungan teknis<br />

yang telah dibuat konsultan, status<br />

kepemilikan aset, siapa yang akan mengelolanya<br />

termasuk kemungkinan dilakukannya<br />

perubahan MoU.<br />

”Sebagai langkah pendahuluan saya ke<br />

Pak Gubernur, Sekda <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong><br />

menjelaskan ke Sekda Jawa Barat dulu<br />

melakukan pembicaraan. Rencananya<br />

hari ini, tapi Pak Sekda Jabar ke Jakarta,<br />

sehingga terpaksa diundur,” kata<br />

Wali <strong>Kota</strong> <strong>Bandung</strong>, H Dada Rosada,<br />

ketika dikonfirmasi usai Paripurna<br />

DPRD penyampaian Lembaran <strong>Kota</strong><br />

(LK) tentang Dana Hibah, di Ruang<br />

DPRD Koata <strong>Bandung</strong>, Jalan Aceh,<br />

Senin (3/11).<br />

Wali kota menuturkan, dari 3 opsi<br />

yang disodorkan konsultan,<br />

yaitu opsi pertama Rp 623 miliar dengan<br />

38.000 tempat duduk, opsi kedua<br />

Rp 750 miliar dengan 40.000 tempat<br />

duduk, opsi ketiga Rp Rp 1,3 triliun. <strong>Kota</strong><br />

<strong>Bandung</strong> realistis melihat kemampuan. Diputuskan<br />

memilih opsi pertama dengan sharing<br />

pembiayaan tetap 40 : 60, sehingga nantinya dari<br />

total rencana Rp 623 miliar, Pemkot <strong>Bandung</strong><br />

harus menyiapkan anggaran sekira Rp 250 miliar.<br />

Dana sebesar ini, kata wali kota, sejalan dengan<br />

perencanaan penganggaran sekaligus pembangunannya<br />

melalui sistem multiyears, sangat memungkinkan.<br />

Tidak akan ada sektor lain yang dikorbankan.<br />

Tidak akan ada korban, karena semua<br />

sudah dialokasikan, semua sudah teranggarkan,”<br />

tuturnya.<br />

Mananggapi kemungkinan<br />

terus naiknya nilai dolar terhadap<br />

rupiah, menurutnya,<br />

pasti ada pengaruhnya. Namun<br />

akan berusaha untuk<br />

banyak menggunakan material<br />

lokal, kecuali yang tidak<br />

ada di dalam negeri, seperti jenis<br />

rumput ataupun komponen<br />

lainnya.<br />

”Atas nama warga <strong>Kota</strong><br />

<strong>Bandung</strong>, kita berdoa saja.<br />

Mudah-mudahan ada<br />

kesepakatan, kita<br />

positif thinking saja,”<br />

tegas Dada<br />

sekaligus menjawab<br />

pertanyaan,<br />

jika<br />

Pemprov<br />

Jabar, dalam<br />

hal ini Gubernur<br />

Akhmad<br />

Heryawan<br />

menolak.**<br />

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!