Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung

EDISI 6 / 2008
LINTAS KOTA
jika habis, ditambah penghasilan suami yang
penjaga malam di perumahan Suryalaya Rp.
300.000/bulan, sangat berat dengan beban tanggungan
3 anaknya yang mengenyam pendidikan
hanya sampai SD.
“Alhamdulillah, atas pemberian bantuan modal
usahanya kepada saya pedagang nasi kuning keliling,
saya mengucapkan terima kasih. Mudahmudahan
Pak Dada di tahun-tahun mendatang
diangkat kembali menjadi Wali Kota Bandung.
Bantuan ini akan saya manfaatkan menambah
dan melengkapi dagangan saya,” ujarnya.
Asep Ayatullah Hidayat, Satpam SPBU warga
Kopo Bojongloa Kidul, dengan suara tersendat
hampir menangis, bersyukur menerima bantuan
Rp 5 juta untuk rehab rumahnya. Gaji Rp
850.000/bulan dengan tanggungan istri dan 4
anaknya, sangat sulit bisa mmperbaiki rumahnya
yang sudah banyak bocor jika hujan.
“Alhamdulillah, hari ini saya bisa berdekatan,
berdampingan dengan bapak wali kota. Ini suatu
kebanggaan. Bantuan program perbaikan rumah
kumuh yang saya terima, sangat membantu saya,
anak dan istri saya, yang mengharapkan bisa
menikmati hidup di tempat tinggal yang layak.
Harapan saya semoga program Pak Wali ini
berlanjut dan berkesinambungan,” ungkapnya,
seraya mendoakan wali kota beserta keluarga dan
jajaran di pemerintahan kota, mendapat perlindungan
dan pertolongan Allah SWT .
Program Bawaku Makmur kata wali kota, merupakan
bantuan hibah yang sangat ketat dikoreksi
DPRD, namun sayang tidak satupun yang hadir
menyaksikan. Bantuan hibah ini, sesuai aturan,
hanya dapat diberikan satu kali tidak bisa terus
menerus. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan
maksimal untuk kegiatan ekonomi produktif
keluarga.
Hingga Tahap IV Tahun 2008, disebutkan wali
kota, Pemkot telah menyalurkan Bawaku Makmur
kepada 51.000 pemohon yang lolos verifikasi.
Menurutnya, masih banyak yang belum kebagian,
sehingga di Tahun 2009 akan diupayakan
kembali. “Jika evaluasi yang kita lakukan, hasilnya
ada dampak dalam peningkatan ekonomi kerakyatan.
Program ini bisa kita perjuangkan
berlanjut. Di tahun 2009, selain melanjutkan
Bawaku Pendidikan Gratis, Bawaku Sehat Gratis,
Bawaku Kemakmuran Gratis, kita juga akan
melaksanakan Bawaku Pangan Gratis,” ungkapnya.
Dalam upaya meningkatkan aktivitas usaha
masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan ini,
Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan, Ir,
Drs H Taufik Rahman MH menuturkan,
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor
1/2007 tentang APBD 2007 Murni dan Perda
Nomor 7/2007 tentang APBD 2007 Perubahan,
serta Perda Nomor 3/2008 tentang APBD 2008,
pada komponen belanja hibah telah tersalurkan
Bawaku Makmur Rp 25.400.000.000, untuk
39.916 penerima. Direalisasikan dalam bentuk
fasilitasi permodalan dengan orientasi sasaran
terhadap masyarakat, baik yang rintisan usaha,
pelaku usaha maupun koperasi. Diharapkan
mampu menggerakkan sektor riil perekonomian
masyarakat. Yang akhirnya berimplikasi terhadap
pencapaian kinerja ekonomi kota, di antaranya
peningkatan produk domestik regional bruto
(PDRB), peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE), peningkatan income perkapita serta peningkatan
kemampuan daya beli masyarakat.
Tahap pencairan pertama telah disalurkan Rp
3.538.793 untuk 4.909 pemohon, terdiri 144 rintisan
usaha, 4.725 pelaku usaha termasuk 37
pedagang buku Palasari yang terkena musibah
kebakaran dan 68 koperasi. Tahap kedua disalurkan
Rp 10.861.207.000 kepada 18.637 pemohon,
terdiri 1.964 rintisan usaha, 16.577 pelaku
usaha dan 96 koperasi. Tahap III, disalurkan Rp
11 miliar untuk 16.373 pemohon termasuk 11
pedagang Pasar Ujungberung yang terkena musibah
kebakaran.
Dari evaluasi yang dilaksanakan pada kunjungan
langsung di lapangan terhadap 23.467, dilaporkan
Taufik Rahman, 88 % penerima hibah
menggunakan dananya untuk usaha produktif, 6
% untuk perbaikan ruang usaha dan hanya 6 %
yang menggunakannya untuk keperluan lain.
Sedangkan jenis usaha penerima bantuan, 40 %
Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) produksi
baik yang menghasilkan produk maupun
jasa (warung, jasa penjahit, bengkel), sisanya
yang 60 % merupakan UMKM Konsumsi (warung
kelontong, pedagang pulsa, wartel). Sementara
rumah tidak layak huni yang direhab, sejak 2005
hingga 2007 mencapai 10.030 rumah. Dengan total
biaya Rp 4.980.341.400, bersumber dari APBD
Rp 5 juta/rumah, selebihnya merupakan swadaya
masyarakat.**
23