Kaya & Bahagia cara Syariah by Iwan PP - Fortuga.com

Kaya dan Bahagia
Cara Syariah
Iwan P. Pontjowinoto

KAYA DAN BAHAGIA CARA SYARIAH
Karya Iwan P. Pontjowinoto
Copyright ©
All rights reserved
Anggota IKAPI

Daftar Isi
1. MENGAPA HARUS KAYA
2. KAPAN MENJADI KAYA
v

Iwan P. Pontjowinoto
4.
KAYA SECARA HALAL DAN
Syarat
8.
vi

DAFTAR ISI
9.
Mudharaba—
10.
vii

Mukadimah
‘Kaya’ dan ‘bahagia’ adalah impian bagi sebagian besar
manusia. Keduanya mempunyai hubungan yang khas. Kebahagia
an rasanya akan lebih mudah dicapai bila sudah memiliki
kekayaan. Namun kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan.
Ba gaimana cara untuk ‘kaya’ dan ‘bahagia’ dengan cara yang
se suai nurani, sesuai ketentuan agama, sesuai syariah. Adakah
jurus kaya dan bahagia cara syariah
Mungkin pertanyaan yang pertama sekali timbul adalah:
”Apakah manusia berdosa bila bahagia karena kaya”
”Apakah manusia yang rajin beribadah tidak boleh kaya”
Teman saya yang taat beragama menyatakan dengan tegas
bahwa:
”kebahagiaan tidak selalu identik dengan kekayaan”.
Namun secara kritis teman saya tersebut juga mengakui
bahwa:
ix

Iwan P. Pontjowinoto
”kekayaan tidak selalu identik dengan ketidakbahagiaan”.
Sebagaimana halnya kebahagiaan tidak selalu identik dengan
tidak kaya, maka kekayaan tidak selalu membuat orang tidak
bahagia.
Kebahagiaan dan Kekayaan
Sebagian besar manusia akan merasa bahagia bila telah mencapai
cita-cita hidupnya. Tetapi cita-cita hidup manusia tidak
selalu sama. Sewaktu masih kecil, cita-cita saya dan teman-teman
saya umumnya sederhana dan terkait dengan profesi tertentu,
misalnya mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru, jadi pilot,
dsb. Memang ada juga teman saya yang bercita-cita ingin jadi
presiden, ingin jadi gubernur, dan berbagai jabatan tinggi lainnya.
Namun pada saat itu, hanya sedikit di antara teman saya
yang bercita-cita ingin menjadi kaya.
Setelah beranjak dewasa, apalagi setelah memasuki usia
pro duktif dan telah berkeluarga, sebagian besar diantara kita
mulai menyadari peran kekayaan dalam hidup. Peran uang
dalam berkeluarga dan berusaha. Pentingnya mencari keuntungan
dalam kegiatan usaha, bahkan termasuk dalam kegiatan
pendidikan. Mulai dari sekedar untuk hidup, untuk tetap
sehat, untuk tambah ilmu dan kemampuan, untuk menjaga
tali silaturahmi dengan keluarga dan teman, sampai dengan
untuk mengembangkan kegiatan usaha, untuk menyediakan
ke sempatan kerja, untuk membantu mereka yang dalam
kesulitan, untuk membangun sekolah, pelayanan kesehatan,
dan tempat ibadah, serta untuk membangun jiwa yang beriman
dan bertakwa—semua akan lebih mudah bila ada uang, ada
kekayaan.
x

MUKADIMAH
Tetapi mencari uang, mencari keuntungan, mencapai keber
hasilan tidaklah mudah. Dan dalam era di mana makin
banyak orang-orang yang menjadi kaya dengan jalan korupsi
dan semacamnya, banyak teman dan murid saya yang bertanya:
”Apakah mungkin memperoleh keuntungan dengan jalan
yang jujur”
”Apakah mungkin jadi kaya dengan melakukan kegiatan
usaha menurut aturan agama”
Mungkin karena ada beberapa orang yang menjadi kaya,
bahkan sangat kaya, dengan cara yang tidak jujur maka orang
berpendapat bahwa sangat sulit untuk jadi kaya dengan cara
yang jujur. Sehingga muncul pendapat yang menyatakan bahwa:
”Cari rejeki yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal”
. . . .
“Jangan mencampuradukkan urusan agama dalam urusan
bisnis.”
“Jangan mengaitkan masalah agama dengan masalah dunia.”
. . . . .
Sebenarnya hati kecil saya dan semua manusia yang beriman
pasti akan menjerit bila mendengar pernyataan-pernyataan itu.
Orang tua dan guru-guru kita telah mengajarkan bahwa Tuhan
pasti akan menyediakan rezeki yang halal bagi manusia yang
beriman dan sungguh-sungguh dalam berusaha. Tetapi mengapa
susah untuk mendapat rezeki yang halal Apa benar susah Atau
kita yang tidak tahu caranya Atau kita yang ‘banyak mau’nya
Bila sudah tidak menemui jawaban atas pertanyaan yang
saya hadapi, biasanya saya mencoba kembali ke ‘referensi utama’
dalam hidup, yaitu Kitab Suci dan sabda Rasul Allah.
xi

Iwan P. Pontjowinoto
Allah SWT telah berfirman dalam Kitab Suci bahwa
sesungguhnya harta manusia dan anak-anaknya adalah cobaan
(fitnah) bagi manusia, namun sesungguhnya di sisi Allah pahala
yang besar (QS Al Anfaal : 28). Dan mengenai kekayaan, Nabi
Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa:
“Manusia beriman yang kuat lebih baik daripada manusia
beriman yang lemah”
“Lebih baik meninggalkan keturunanmu dalam keadaan
sehat dan kaya daripada dalam keadaan miskin, sehingga harus
meminta-minta”.
“Pada satu sisi kelebihan kekayaan dapat membahayakan
keimanan dan moral, dan pada sisi lain kemiskinan dapat menyeret
kepada kekufuran”.
Kita tahu bahwa beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW
adalah pedagang-pedagang yang berhasil dan mempunyai
kekayaan yang berlimpah. Dan mereka memperoleh kekayaannya
dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah, serta menggunakan
kekayaannya di jalan yang benar. Sehingga jelaslah bahwa
agama tidak melarang manusia untuk menjadi kaya. Namun
kekayaan itu ibarat pisau bermata dua, bila tidak hati-hati bisa
membahayakan keimanan. Tetapi apakah hal itu masih berlaku
di era globalisasi ini
Sebagai manusia yang beriman pasti kita percaya bahwa
Tuhan Maka Kuasa. Semua yang terjadi adalah atas kehendak
dan keputusan Tuhan Yang Mahakuasa. Namun tentu saja
perilaku manusia akan terlibat di dalamnya dan menjadi sebab
semua hal yang terjadi. Karena itu manusia harus berusaha
dan berdoa kepada Tuhan agar ketentuan Tuhan sesuai dengan
xii

MUKADIMAH
harapannya. Hanya saja bila manusia merasa telah berusaha
sekuat tenaga dan rajin beribadah, mengapa harapan-harapannya
serta permintaan-permintaannya tidak dikabulkan Tuhan. Apa
yang salah
Bagaimana Jurus Kaya dan Bahagia Cara Syariah
Sejak saya mulai belajar tentang sistem keuangan dan sistem
ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, banyak temanteman
yang bertanya tentang bagaimana cara kaya dengan
jalan yang halal. Apakah ada ’jurus’ untuk kaya dengan cara
yang sesuai syariah
Saya beruntung pernah bekerja di berbagai jenis perusahaan,
mulai dari perusahaan multi nasional, perusahaan swasta
lokal, perusahaan semi BUMN, sampai dengan BUMN yang
’murni’ maupun BUMN yang mirip perusahaan asing. Saya
juga beruntung pernah mengajar di berbagai perguruan tinggi,
baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, di kota besar
maupun di kota yang tidak terlalu besar, yang berbasis teknologi,
keuangan maupun ilmu agama. Pengalaman tersebut memberi
saya pandangan yang lebih luas mengenai kekayaan, kebahagiaan
dan kejujuran.
Buku ini saya tulis untuk semua orang—tanpa memandang
jenis kelamin, keyakinan agama, maupun profesi- yang ingin
mencari jurus-jurus untuk berhasil dalam kegiatan usaha dengan
mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama—yang
sesuai dengan nurani. Berhasil menjadi kaya dan bahagia dengan
cara yang sesuai ajaran agama.
xiii

Iwan P. Pontjowinoto
Sebagaimana dalam semua kegiatan kita, bila ingin berhasil
dalam kegiatan usaha dengan mengikuti prinsip syariah maka
kita harus melatih diri sendiri. Mungkin seperti halnya bila
ingin menjadi juara dalam kegiatan olahraga. Seperti bila ingin
menjadi Tiger Wood di olahraga golf, menjadi Pele di sepakbola,
menjadi Roger Federer di tenis. Semua membutuhkan latihan
fisik, latihan dasar, dan latihan teknik.
Buku ini memberikan latihan-latihan untuk menguasai
jurus-jurus kaya dan bahagia dengan cara syariah. Bagian awal
dari buku ini ditulis untuk melatih kemampuan internal manusia
dalam memahami prinsip-prinsip syariah. Bagian selanjutnya
dirancang untuk mempelajari dan menguasai prinsip-prinsip
serta kaidah syariah dalam kegiatan usaha. Dan diikuti dengan
kiat-kiat berusaha yang sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.
Buku ini diakhiri dengan kesimpulan mengenai falsafah, tata
nilai, prinsip dan kaidah yang sebaiknya dianut agar manusia
dapat berhasil dalam mencapai tujuan dari keberadaannya.
Pada bagian awal, buku ini seakan-akan memberikan latihan
fisik agar Anda siap untuk menjadi kaya. Dimulai dengan
membahas mengapa harus kaya yaitu dengan mengenal diri
sendiri dan memahami kebutuhan yang sebenarnya sehingga
faham mengapa harus kaya. Pembahasan kedua adalah untuk
memahami kapan menjadi kaya, yaitu apa yang harus dipenuhi
agar menjadi kaya.
Pembahasan ketiga adalah untuk memahami modal
untuk kaya, yaitu modal yang telah disediakan oleh Tuhan
agar manusia bisa kaya. Diikuti dengan pembahasan keempat
tentang berusaha untuk kaya, dengan memahami hubungan
antara usaha manusia dengan balasan yang diterimanya yang
xiv

MUKADIMAH
diwarnai dengan hubungan antara kekayaan, kemaslahatan
dan keadilan. Pembahasan terakhir adalah untuk memahami
bagaimana seharusnya mengelola kekayaan yang sebenarnya
merupakan amanah bagi manusia.
Berikutnya buku ini akan memberikan latihan prinsip dasar
dan jurus-jurus penerapannya. Dimulai dengan pembahasan
mengenai bagaimana kaya secara halal dan thoyib. Bagaimana
cara memisahkan hasil yang halal dari yang haram maupun
meragukan. Sehingga dapat menghindari kemunkaran dan
kemudharatan guna memberikan manfaat yang membawa
kearifan. Dalam bab ini disampaikan jurus kurma yang menjadi
dasar dari jurus-jurus terkait uang, valuta asing, etika bisnis,
dan mekanisme pasar.
Latihan prinsip dasar kedua adalah latihan hindari riba
yaitu dengan menolak berlaku zhalim dan menolak diperlakukan
secara zhalim sehingga tercipta kondisi saling ridha. Dalam bab
ini diuraikan jurus-jurus terkait jual-beli, yaitu jurus mencari
tambahan berazas manfaat, jurus simpan-bayar, jurus bayartertunda,
jurus bayar-cicil.
Latihan prinsip dasar ketiga membahas cara kendalikan
risiko, yaitu untuk menghancurkan ketidakpastian yang
merugikan dengan meningkatkan transparansi. Dalam bab ini
diterangkan jurus-jurus nisbah hutang atas modal, jurus sewa
manfaat, jurus SBSN, jurus DSN, jurus saling tolong dan saling
jamin, jurus jaminan PHK, jurus lindung nilai, dan jurus risiko
sistemik.
Sedangkan latihan prinsip dasar keempat menekankan
prinsip bersama kita bisa, yaitu bagaimana membangun ke bersamaan
dan menciptakan sinergi. Dalam bab ini disampaikan
xv

Iwan P. Pontjowinoto
jurus sapi betina yang menjadi acuan dari jurus IDB Mudharaba-
Murabaha, jurus reksa dana syariah, jurus obligasi Mudharaba,
jurus Jakarta Islamic Index, jurus prinsip syariah di pasar modal
dan jurus unit-link.
Dan akhirnya, latihan prinsip dasar kelima adalah ciptakan
kekayaan, yaitu bagaimana menciptakan nilai tambah berbasis
objek riil dan peningkatan produktivitas. Dalam bab ini diterang
kan jurus istishna untuk pembangunan infrastruktur,
jurus ijarah yang kreatif, jurus penjaga kekayaan, jurus rumahku
surga ku, jurus rusunawa-rusunami, dan jurus PNB-PNM.
Dengan membaca buku ini, insya Allah akan diperoleh
ins pirasi untuk menjadi kaya dan bahagia dengan cara-cara
yang sesuai syariah. Jurus Kaya dan Bahagia Cara Syariah.
xvi

Ilmu
(Mu’adz bin Jabal)
Pelajarilah ilmu, sebab mencari ilmu karena Allah adalah
kebaikan, menuntut ilmu adalah ibadah, mempelajari ilmu adalah
tasbih, mengkaji ilmu adalah jihad, me ngajar kan ilmu adalah
sedekah, dan menyampaikan ilmu kepada yang berhak adalah
qurbah (kedekatan). Ilmu adalah teman yang menghibur dalam
kesendirian, sahabat dalam kesepian, petunjuk dalam suka dan
duka, pem bantu di sisi karib dan teman di sisi kawan, penerang
di jalan surga.
Dengan ilmu, Allah mengangkat bangsa-bangsa, lalu Allah
jadikannya pemimpin, penghulu, dan pemberi petunjuk pada
kebaikan.
Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan.
Ilmu menghidupkan hati dari kebutaan, memberi cahaya dari
kezhaliman, memberi kekuatan dari kelemahan.
Ilmu adalah pemimpin, amalan adalah pengikutnya.
Ilmu diilhamkan kepada orang-orang yang berbahagia,
diharamkan bagi orang-orang yang celaka.

Bab 1
Mengapa Harus Kaya
Pada tahun 1978, setelah lulus dari ITB, saya mengawali karier
sebagai marketing representative untuk IBM. Saat itu, IBM adalah
perusahaan komputer terbesar di dunia. Suatu ketika, saya ada
janji dengan Direktur Keuangan dari satu perusahaan swasta
yang cukup besar. Direktur Keuangan itu seorang wanita—
yang setahu saya adalah juga pemilik perusahaan itu. Janji
untuk meeting pukul 08.30, pagi. Karena takut terlambat, saya
datang pagi sekali. Saat itu kantor masih sepi, hanya ada seorang
lelaki tua berkaos oblong yang sedang merawat tanaman hias
dan merangkai bunga di ruangan tamu Direksi. Tanamannya
memang bagus dan bunga yang dirangkainya indah sekali.
Saya gunakan kesempatan itu untuk ’ngobrol’ dan mencari
tambahan informasi tentang perusahaan tersebut, juga tentang
Ibu Direktur Keuangan. Kebetulan, saya memang suka tanaman
hias dan bunga.
1

Iwan P. Pontjowinoto
Kemudian, Bapak Tua itu bercerita bahwa cara kita merawat
tanaman adalah cermin dari cara kita memandang kehidupan.
Tanaman akan tumbuh subur dan berkembang indah bila kita
merawatnya dengan baik. Begitu pun halnya dengan kehidupan
ini. Bila kita merawat atau menjaga kehidupan dengan baik,
maka kehidupan akan memberi kita keindahan dan kebahagiaan.
Setelah berbincang ringan dengan Bapak Tua itu sekitar
setengah jam, Ibu Direktur Keuangan datang dan langsung
mencium pipi si Bapak Tua perawat tanaman hias itu. Saya
terkejut, bengong. Ternyata Bapak Tua yang begitu bersahaja
adalah suami Ibu Direktur Keuangan, sekaligus pendiri dan
pemilik perusahaan itu. Untung saja obrolan kami, sebelumnya,
berjalan cukup akrab dan menarik. Wah, orangtua itu kaya
sekali, tetapi sangat sederhana.
Sewaktu keluar dari ruang meeting, saya bertemu dengan
Bapak Tua itu lagi. Saat itu, dia sudah pakai baju batik kuno
yang terlihat sangat indah. Dia bilang, ”Kamu akan merasa
kaya bila kamu merasa bahagia. Rawatlah kehidupanmu.
Baik itu kehidupan usaha, kehidupan ilmu, kehidupan
sosial, ataupun kehidupan keluarga. Maka kehidupan
akan memberimu kebahagiaan, dan kamu akan menjadi
kaya.”
Sekarang, tiga dasawarsa kemudian, saya semakin yakin
bahwa kriteria atau ukuran ’kaya’ tergantung pada bagaimana
kita memahami siapa sebenarnya diri kita dan hal-hal yang
menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagai umat beragama, saya
yakin, jawaban atas siapa diri saya dan kebutuhan hidup saya
sudah dijelaskan seterang-teraangnya dalam Kitab Suci dan
sabda Rasul Tuhan.
2

Siapakah Anda
MENGAPA HARUS KAYA
Siapa yang setiap hari Anda lihat sewaktu memandang pada
cermin di rumah Anda Manusia yang Anda lihat di cermin itu
tentu sangat Anda kenal: “Diri Anda sendiri!” Tetapi, siapakah
Anda Apa yang Anda butuhkan di dunia ini Tahukah Anda
kapan akan menjadi ‘kaya’
Anda mungkin saja seorang suami, seorang istri, atau
lajang yang hidup sendiri. Di samping sebagai suami, boleh
jadi Anda juga seorang ayah. Sebaliknya, selain sebagai seorang
istri, mungkin Anda juga seorang ibu. Atau, Anda masih
punya orangtua yang berarti Anda masih berstatus seorang
anak. Bahkan, mungkin saja Anda punya saudara, sehingga
Anda bisa saja seorang kakak
atau adik, ataupun seorang
paman atau tante dari putraputri
saudara Anda. Dari sisi
status sosial, mungkin Anda
memiliki jabatan manajer,
pemimpin, direktur, atau
wakil rakyat yang terhormat,
Menteri, bahkan Presiden.
Secara profesi, bisa saja Anda
seorang dokter, teknisi,
pengemudi, pelayan, atau
pemegang peran-peran lain
dalam kehidupan.
”Tanaman akan tumbuh
subur dan berkembang
indah bila kita
merawatnya dengan baik.
Begitu pun halnya dengan
kehidupan ini. Bila kita
merawat atau menjaga
kehidupan dengan baik,
maka kehidupan akan
memberi kita keindahan
dan kebahagiaan.”
Keberagaman status, peran, dan profesi itu tergambar jelas
dalam lagu Panggung Sandiwara yang dinyanyikan oleh Ahmad
Albar. Salah satu syair pada bait dalam lagu itu mengungkap
3

Iwan P. Pontjowinoto
bahwa, “Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura.”
Sebenarnya, syair lagu itu bukan sekadar menyampaikan pesan
mengenai “kontradiksi keberagaman peran” yang dijadikan
lelakon kehidupan manusia. Tetapi jauh lebih dalam lagi,
mengandung pertanyaan besar tentang hakikat keberadaan
manusia di dunia, termasuk ihwal mengapa dan untuk apa
manusia diciptakan.
Mengenai keberadaan manusia, firman Allah SWT dalam
Kitab Suci (QS 51:56) dengan jelas menyatakan bahwa tujuan
penciptaan manusia semata-mata untuk beribadah kepada-
Nya. Artinya, Allah SWT menciptakan manusia tidak untuk
tujuan selain beribadah kepada-Nya. Dalam hal ini, makna
ibadah berarti mengabdi atau menjadi hamba-Nya. Istilah
mengabdi berarti manusia adalah abdi Tuhan atau dalam bahasa
sederhananya: hamba Allah.
Jadi, saya dan Anda adalah abdi Tuhan atau hamba Allah,
dan kebutuhan hidup kita telah ditentukan oleh Allah SWT,
sebagaimana dijabarkan dalam Kitab-Nya. Dan menurut Imam
Ghazali, tujuan utama dari hidup manusia adalah mencapai
kecintaan semata-mata karena Allah SWT Sebagaimana
dijelaskan dalam Kitab Suci (QS 2:165 dan 5:54) , orang-orang
yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan Allah mencintai
mereka.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa tidaklah
seorang manusia beriman kecuali bila ia telah menjadikan Allah
dan rasul-Nya lebih ia cintai daripada keluarganya, hartanya,
dan manusia seluruhnya.
4

MENGAPA HARUS KAYA
Imam Ghazali juga mengajarkan bahwa terdapat empat
tingkatan hamba Allah SWT Pertama, hamba yang mengenal
syariat (hukum-hukum) Allah dan mulai menjalankannya.
Kedua, hamba yang telah memahami syariat dan oleh karenanya
bersungguh-sungguh berada dalam tarekat (jalan) Allah.
Ketiga, hamba yang telah mendapatkan hasil dari tarekat yang
dijalankannya sehingga menemukan hakikat dari syariat. Dan
yang tertinggi, hamba yang telah mencapai ma’rifat (tingkat
kecintaan) sehingga menjalankan syariat Allah semata-mata
karena cinta kepada Allah dan rasul-Nya, serta semata-mata
mengharapkan ridha Allah SWT
Pelajaran dari Pengalaman Nabi Adam
Setelah memahami bahwa manusia adalah hamba Allah, perlu
dipahami pula apa sebenarnya yang dibutuhkan manusia untuk
mencapai tujuan penciptaannya. Pelajaran pertama mengenai
kebutuhan manusia tergambar pada takdir manusia pertama yang
diciptakan oleh Tuhan Yang Mahakuasa, Adam. Dan istrinya,
Hawa. Dalam Kitab Suci (QS 20:117-119) telah diterangkan
oleh Allah SWT kepada Nabi Adam bahwa sesungguhnya iblis
adalah musuh bagi mereka. Adam dan Hawa juga diingatkan
agar jangan sampai iblis membuat mereka terusir dari surga.
Karena, di dalam surga mereka tidak akan pernah merasakan
tajuu’a, ta’roo, tazhma’u, dan tidak tadhhaa.
Hikmah apa yang dapat kita petik dari kejadian ini
Apa maksud firman Allah SWT dalam ayat ini
Baiklah. Coba kita uraikan satu demi satu. Tajuu’a artinya
lapar, tetapi secara umum mengandung arti “tidak cukup
5

Iwan P. Pontjowinoto
ma kanan”. Sementara ta’roo berarti telanjang atau ”tidak berpakaian”.
Adapun makna tazhma’u adalah dahaga, atau mengandung
arti ”tidak terpuaskan”. Sedangkan tadhhaa artinya
tidak duhaa, maksudnya “terkena panas matahari”.
Secara tersirat, kita dapat memahami bahwa maksud firman
Allah SWT tersebut adalah: selama berada di surga, semua
kebutuhan hidup Adam dan Hawa akan selalu terpenuhi.
Kebutuhan hidup yang oleh Allah SWT digambarkan sebagai
tidak tahuu’a, tidak ta’roo, tidak tazhma’u, dan tidak tadhhaa.
Namun, apa yang terjadi, ternyata Adam dan Hawa tergoda
setan, dan mencoba mencari sesuatu yang lebih dari yang telah
ditentukan oleh Sang Pencipta.
Manusia pertama yang diciptakan Tuhan telah tergoda setan
untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Padahal, Tuhan
telah menyediakan segalanya secara sempurna di surga, sehingga
dijamin bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan manusia,
yang sesuai dengan aturan Tuhan, akan terpuaskan. Namun,
”Rasulullah Saw.
menjelaskan bahwa
kebaikan datang dari
kebaikan. Harta di dunia
ibarat rumput hijau.
Jika seekor binatang
memakannya secara
berlebihan, rumput itu
dapat menciderai atau
membunuhnya.”
manusia—karena dorongan
nafsunya—masih mencari
“kelebihan” yang kemudian
mendorongnya pada perilaku
hidup berlebihan, boros, dan
menyia-nyiakan (mubazir).
Memang manusia diberi
motivasi untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dalam
jumlah yang banyak, bahkan
motivasi untuk berusaha
menjadi kaya akan “hal-hal
6

MENGAPA HARUS KAYA
yang penting dalam hidupnya”. Namun, apa saja sebenarnya
yang merupakan “hal-hal yang penting dalam hidup manusia”
itu
Sebagian manusia berpendapat, dengan memiliki banyak
harta, manusia dapat memperoleh hal-hal yang penting dalam
hidupnya. Karena itu, logikanya, siapa saja yang berniat ingin
‘kaya’, berarti harus memiliki banyak harta. Sesungguhnya,
perihal harta, Nabi Muhammad SAW telah menuturkan
banyak rambu-rambu. Pada satu sisi, menurut Rasulullah SAW,
kemiskinan dapat menyeret manusia kepada kekufuran. Namun
di sisi lain, kelebihan harta dapat membahayakan keimanan
dan moral.
Lebih lanjut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebaikan
datang dari kebaikan. Harta di dunia ibarat rumput hijau. Jika
seekor binatang memakannya secara berlebihan, rumput itu
dapat menciderai atau membunuhnya. Yang paling baik adalah
binatang yang makan rumput hijau, kemudian berjalan di bawah
cahaya matahari seraya mencerna makanannya, dan kembali
menikmati makan rumput.
Begitu pula harta. Materi yang satu ini ibarat gula yang
manis. Dalam jumlah sedikit dapat memberikan kekuatan,
meskipun rasa manisnya sangat menggoda agar terus-menerus
dinikmati. Namun, bila dikonsumsi secara berlebihan, gula
dapat memicu banyak penyakit. Nah, seperti itulah harta. Terlalu
banyak harta dapat menimbulkan “penyakit”. Oleh karenanya,
sebaik-baik manusia adalah mereka yang memperoleh harta
secara halal dalam jumlah yang cukup dan menafkahkannya di
jalan yang benar. Kemudian berusaha lagi mencari tambahan
7

Iwan P. Pontjowinoto
yang kelak digunakan di jalan Tuhan. Karena harta yang kita
miliki, kelak akan menjadi saksi di Hari Pembalasan.
Jadi, berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami, berbeda
dengan pendapat sebagian manusia yang menyatakan bahwa
kebutuhan manusia tidak terbatas, ketentuan dari Sang Pencipta
menyatakan bahwa kebutuhan manusia adalah tertentu atau
terbatas. Karena Tuhan telah menciptakan manusia dengan
kemampuan yang terbatas untuk memakai atau menghabiskan
sesuatu, baik berupa pakaian, makanan, maupun harta benda
lainnya. Dalam memahami keterbatasan kebutuhan ini,
Muhammad SAW telah mengajarkan agar jangan mencari
pembenaran atas segala sesuatu yang tidak bisa dibenar
kan.
Ruang Lingkup Kebutuhan Manusia
Firman Allah SWT dan ajaran Rasulullah SAW di atas
menyiratkan pengertian tentang tingkatan kebutuhan manusia.
Beberapa tingkatan kebutuhan manusia itu dapat kita uraikan
sebagai berikut.
Pertama, dengan memakai istilah tajuu’a, terkait dengan
kecukupan makanan yang dibutuhkan manusia, sebagai mahluk,
untuk hidup. Kedua, dengan menggunakan istilah ta’roo, terkait
kebutuhan yang membedakan manusia dengan makhluk hidup
lainnya, yaitu kebutuhan sebagai makhluk sosial untuk menutup
aurat dan untuk tampil menarik. Ketiga, dengan memakai istilah
tazhma’u, terkait dengan memenuhi dahaga atau dapat disebut
sebagai kepuasan, yaitu sesuatu yang membuat manusia ingin
mendapat lebih. Keempat, atau yang terakhir, dengan istilah
tadhhaa, yang memakai panas sinar matahari sebagai analogi.
8

MENGAPA HARUS KAYA
Dalam jumlah yang cukup, panas sinar matahari akan sangat
berguna dan menyehatkan. Tetapi bila terlalu banyak atau
berlebihan, bisa membakar kulit dan menimbulkan masalah.
”Pada satu sisi,
menurut Rasulullah
Saw., kemiskinan dapat
menyeret manusia kepada
kekufuran. Namun di
sisi lain, kelebihan harta
dapat membahayakan
keimanan dan moral.”
Dengan demikian,
manusia seharusnya dapat
memahami bahwa Allah
SAW telah menunjukkan
adanya pembedaan (differentiation)
atas semua hal
yang diperlukan dalam
hidup manusia. Menurut
pem bedaan itu, hal-hal
yang diperlukan dalam
hidup manusia dapat di kelompokkan
sebagai keperluan (darurat), kebutuhan (haajat),
keinginan (raghbat), dan hasrat (syahwat). Sebenarnya, istilah
yang diadopsi dari bahasa Arab ini sudah diserap ke dalam bahasa
Indonesia. Sayangnya, pengertian dari istilah-istilah tersebut
banyak yang menyimpang jauh dari makna sebenarnya, bahkan
sering kali menyesatkan.
Darurat, dalam konteks kebutuhan, adalah segala sesuatu
yang diperlukan manusia sebagai makhluk untuk tetap hidup.
Sebut saja air, oksigen, dan makanan. Bila kebutuhan yang
termasuk dalam golongan darurat tidak terpenuhi, manusia
tidak dapat memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk—yang
digambarkan dengan istilah tidak cukup makan (tajuu’a).
Haajat, dalam konteks kebutuhan, adalah segala sesuatu
yang secara mendasar harus dipenuhi untuk mencapai fitrah
sebagai manusia. Di antaranya, kebutuhan untuk berpakaian,
9

Iwan P. Pontjowinoto
berkomunikasi, berkeluarga, punya tempat tinggal yang layak,
dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan-kebutuhan ini digambarkan
dengan istilah tidak berpakaian atau ta’roo.
Bila kebutuhan yang tergolong darurat dan haajat sudah
terpenuhi, sebenarnya manusia sudah dapat menjalankan
tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan Sang Pencipta, yaitu
menjadi abdi Tuhan. Namun, Allah SWT menetapkan bahwa
manusia harus diberi cobaan, diberi ujian, untuk kemudian
dinilai: mana yang layak masuk surga dan mana yang
tidak layak masuk surga.
Raghbat, yaitu keinginan yang diharapkan dipenuhi untuk
mencapai kepuasan yang lebih luas dari kebutuhan dasar, yang
digolongkan sebagai darurat dan haajat. Keinginan ini layak
menjadi motivasi untuk mencari fadhilah, kelebihan dari
Allah SWT, sehingga manusia tidak melupakan haknya atas
nikmat dunia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan-Nya. Keinginan jenis ini digambarkan sebagai dahaga
atau tazhma’u.
Syahwat, yaitu keinginan atau raghbat yang sebenarnya
tidak diperlukan. Sehingga, bila dipenuhi, manfaatnya sangat
kecil atau bahkan tidak ada, sedangkan mudharatnya lebih
besar. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan syahwat bukanlah
semata-mata berkaitan dengan masalah seksual, tetapi segala
macam bentuk rangsangan atau hasrat untuk segera memenuhi
keinginan. Sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan, atau
belum saatnya untuk dipenuhi, sehingga menjadi kelebihan
yang merugikan (tadhdha).
10

MENGAPA HARUS KAYA
Masalah utama dalam syahwat adalah bila manusia
menyegerakan sesuatu yang dianggapnya sebagai kebutuhan,
padahal sebenarnya tidak pernah menjadi haknya. Contoh
paling sederhana adalah makan berlebihan hingga jatuh sakit,
bahkan mungkin meninggal dunia. Contoh lainnya adalah
keinginan untuk memiliki barang mewah yang berada di luar
jangkauan kemampuan, baik kemampuan saat ini maupun
di masa mendatang. Syahwat semacam ini sangat berbahaya,
karena bisa memicu timbulnya pikiran “liar”—seperti menipu,
mencuri, atau korupsi—untuk memenuhinya.
Syahwat atau rangsangan untuk segera memenuhi keinginan—yang
mungkin belum menjadi kebutuhan atau tidak
pernah menjadi kebutuhan—terbukti telah menimbulkan berbagai
kerusakan di muka bumi. Bukan hanya memicu timbulnya
peperangan, tetapi juga dapat menjerumuskan manusia ke
dalam khamar—seperti narkoba, maysir—seperti judi maupun
spekulasi, hingga transaksi riba yang terbukti telah menciptakan
resesi akibat krisis keuangan dunia.
11

Iwan P. Pontjowinoto
Kaya = Kebutuhan Manusia terjaga
Manusia diciptakan untuk menjadi abdi Tuhan, menjadi hamba
Allah Swr. Manusia diciptakan untuk mempunyai kebutuhan, di
mana bila kebutuhan tersebut terpenuhi, manusia akan merasa
‘kaya’. Kebutuhan manusia sebenarnya terbatas, dan hanya
meliputi:
Darurat adalah kebutuhan dasar manusia sebagai mahluk
adalah setara dengan wajib, karena bila tidak dipenuhi maka
manusia tidak bisa bertahan hidup sebagai mahluk. Bila dipenuhi
maka manusia akan kaya secara fisik.
Haajat adalah kebutuhan manusia agar dapat memenuhi
fitrahnya. Keadaannya mirip dengan hukum sunah. Bila tidak
dipenuhi, manusia tetap akan hidup sebagai mahluk. Namun bila
terpenuhi, manusia akan memenuhi fitrahnya sebagai manusia,
menjadi kaya secara intelektual dan finansial.
Raghbat adalah keinginan manusia dapat disetarakan dengan
mubah. Bila dipenuhi manusia akan lebih bahagia. Kalaupun tidak
terpenuhi, manusia tetap dapat hidup sebagai hamba Allah. Bila
manusia sudah bisa menjaga diri terhadap raghbat, maka manusia
sudah kaya secara emosional.
Syahwat atau hasrat adalah dorongan hati yang minta dipenuhi
tetapi bila dipenuhi mungkin sangat sedikit—atau bahkan tidak
ada—manfaatnya, namun berpotensi menjadi dosa. Apabila sudah
dapat menjaga diri dari syahwat, manusia sudah kaya secara
spiritual.
12

Bab 2
Kapan Menjadi Kaya
Bujang, seorang pria tampan dan cerdas, berasal dari
keluarga yang berkecukupan. Ia menikah dengan Dara yang cantik
jelita dan luwes bergaul. Bujang bekerja di suatu perusahaan asing,
sementara Dara bekerja di salah satu BUMN.
Sebagaimana keluarga muda lainnya, mereka mulai membina
kehidupan dengan membeli rumah dan mobil. Karena penghasilan
masih terbatas, mereka mengambil KPR dan kredit kendaraan
bermotor. Mereka juga memanfaatkan kartu kredit untuk membeli
barang-barang yang relatif mahal dengan sistem pembayaran
cicilan. Secara umum mereka relatif bahagia, walaupun living
dangerously karena besarnya kredit yang mereka ambil. Pepatah
mengibaratkan, besar pasak dari tiangnya.
Suatu ketika, bencana datang. Bujang terlibat ”silang-pendapat”
yang sangat sengit dengan atasannya. Akibatnya, ia ”terlempar”
ke posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan tidak
disukainya. Bujang sangat terpukul. Ia pun ”ngambeg” dan memilih
13

Iwan P. Pontjowinoto
berhenti bekerja. Lalu, ia mencari kesibukan dengan melanjutkan
kuliah untuk program MM. Guna memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari, pasangan muda itu hanya mengandalkan penghasilan
Dara. Akibatnya, mereka tidak sanggup membayar cicilan kredit
dan mulai dikejar-kejar debt collector.
Sementara itu, Jahil, seorang pengusaha yang sedang
mengejar mega proyek di BUMN tempat Dara bekerja, berusaha
memanfaatkan situasi. Jahil membujuk agar Dara mau bekerja
sama dengannya. Dara diminta menggunakan kecantikan dan
keluwesannya untuk ”mengatur” agar Jahil menang dalam tender
dengan cara mengantar ”kemenyan” ke Panitia Tender. Sebagai
upah dari jerih payahnya, Dara akan mendapat ”bagian” yang
cukup besar.
Pada mulanya, Dara bingung menghadapi indecent proposal
yang disodorkan oleh Jahil. Karena itu, Dara meminta pendapat
sahabat karibnya, Acuh. Setelah mendengar cerita Dara, Acuh
mendorong agar Dara memanfaatkan peluang emas itu. ”Dara,
bekerja di BUMN gajinya kecil. Kalau kamu nggak pinter-pinter,
nggak bisa memanfaatkan situasi, kamu tidak akan pernah kaya.
Lihat saja teman-teman dan bos kamu di BUMN. Dari mana mereka
bisa hidup bergelimang kemewahan seperti itu kalau mereka nggak
pinter-pinter” Begitu saran Acuh.
Karena saran itulah Dara menerima tawaran Jahil. Dia berhasil
menjalankan misi yang diembannya. Jahil menang tender,
meskipun harga penawarannya di mark-up sedemikian rupa dan
kualitas yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan. Tentu saja,
Jahil sangat puas dan memberikan ”hadiah” fantastis bagi Dara.
Dari uang pemberian Jahil itulah Dara melunasi utang kredit. Tentu
saja, Bujang sangat bahagia karena istrinya mendapat penghasilan
14

KAPAN MENJADI KAYA
besar, dan mereka tidak dikejar-kejar debt collector lagi. Akan
tetapi, Bujang tidak tahu bagaimana caranya dan dari mana Dara
mendapatkan uang tersebut.
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Korupsi pada
tender yang dimenangkan oleh Jahil itu tercium oleh KPK. Jahil
dan pejabat BUMN ditangkap dan didakwa sebagai pelaku tindak
pidana korupsi. Dara menjadi saksi dan berpotensi besar menjadi
tersangka. Mendengar kabar yang sangat memalukan itu, Bujang
marah besar. Tanpa pikir panjang, Bujang menceraikan Dara.
Dara sangat bersedih hati karena niat baiknya berakhir dengan
kepahitan. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Ketika bertemu
Sangar, kakaknya, dia tumpahkan segala rasa kecewa di hatinya.
Men dengar cerita adiknya, Sangar naik pitam. Dia se gera mencari
Bujang. Begitu bertemu, Sangar menghajar Bujang habis-habisan
sampai Bujang harus dirawat di rumah sakit.
Kisah di atas adalah cerita fiktif yang sering saya gunakan
untuk memulai seminar atau pelatihan yang terkait dengan
tata nilai di organisasi atau perusahaan. Pertanyaan yang saya
ajukan kepada peserta seminar atau pelatihan adalah: ”Masingmasing
orang dalam cerita ini mempunyai kesalahan. Menurut
pendapat Anda, siapa yang paling bersalah Tolong beri urutan
untuk kelima orang ini, dari yang paling salah sampai dengan
yang paling sedikit kesalahannya.”
Reaksi peserta seminar atau pelatihan setelah menyimak
kisah di atas selalu beragam.
15

Iwan P. Pontjowinoto
”Dara pangkal segala bencana. Kalau saja dia punya keteguhan
hati untuk menolak tawaran Jahil, dan mengabaikan saran Acuh,
bencana ini tidak akan terjadi.”
”Ya ampun, kok tega-teganya Bujang menceraikan Dara yang
sudah berkorban besar. Seharusnya Bujang yang mencari nafkah
untuk keluarga, bukannya Dara.”
”Jahil penyebab semuanya. Dia sumber korupsi di BUMN,
Dara hanya jadi korban karena terdesak dalam himpitan hutang.”
”Gawat betul si Sangar. Mau jadi hakim sendiri padahal
tidak tahu apa-apa.”
”Acuh yang kurang ajar, dia yang menjerumuskan Dara.”
Begitulah. Macam-macam pendapat yang mencuat.
”Bagaimana dengan Anda”
”Apakah Anda juga akan memberikan reaksi serupa, atau
malah berbeda sama sekali, setelah membaca kisah di atas”
Sebetulnya, apa pun reaksi Anda, yang paling penting adalah
memahami hakikat cerita itu.
Ya, kisah ini adalah cerita mengenai tata nilai. Bila Anda
memilih Bujang sebagai pihak yang paling bersalah, maka
Anda menempatkan tanggung jawab pribadi sebagai tata
nilai tertinggi. Ketika Anda memilih Dara, berarti Anda
menempatkan tanggung jawab moral sebagai tata nilai
tertinggi. Apabila Anda memilih Jahil, itu pertanda Anda
menempatkan etika usaha sebagai tata nilai tertinggi. Pada
saat Anda memilih Acuh, berarti tanggung jawab sosial
adalah tata nilai utama. Namun, bila Anda memilih Sangar,
maka kepatuhan atau keteraturan menjadi tata nilai tertinggi.
16

KAPAN MENJADI KAYA
Saya kerap menggunakan cerita semacam ini untuk
mengetahui tata nilai dalam seminar atau pelatihan di lembaga
pemerintah, BUMN, perusahaan asing, perusahaan swasta,
lembaga keuangan, organisasi profesi, organisasi sosial, bahkan di
organisasi mahasiswa, OSIS, dan sekolah. Ternyata, urutan tata
nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok tersebut memiliki
perbedaan yang cukup besar.
Tata nilai kita mempunyai hubungan timbal balik yang
sangat erat dengan kebutuhan kita—atau lebih tepatnya:
Hal-hal yang kita anggap
se bagai kebutuhan kita.
Namun, apakah pendapat
atau pan dangan kita sudah
sesuai dengan ajaran agama
Inilah hal yang penting kita
cermati.
Lantas, bagaimana tata
nilai menurut ajaran agama
Hierarki Kebutuhan Manusia
”Ternyata, jauh sebelum
Maslow mengajukan teori
Hierarchy of Needs, Imam
Ghazali telah mempelajari
kaidah-kaidah dasar
hierarki kebutuhan
manusia.”
Sewaktu kuliah, dosen saya mengajarkan teori Hierarchy
of Needs dari Maslow. Needs (berbagai kebutuhan manusia)
memberi motivasi kepada manusia untuk berupaya dan
bertindak. Maslow menyatakan, manusia mempunyai 3 jenis
general needs yang dimulai dari physiological needs atau kebutuhan
fisik, kemudian meningkat menjadi safety needs atau kebutuhan
untuk mengamankan kebutuhan fisik tersebut. Dan, social needs
pada tingkat ketiga, yaitu kebutuhan nonfisik sebagai manusia.
Sementara, di atas general needs, Maslow menyatakan bahwa
manusia juga mempunyai esteem needs, yaitu kebutuhan untuk
17

Iwan P. Pontjowinoto
diperhatikan, diakui, dan dihormati. Sedangkan kebutuhan
tertinggi manusia, menurut Maslow, adalah self-actualization,
yaitu kebutuhan untuk mewujudkan keberadaan dirinya.
Namun, setelah saya mempelajari ekonomi syariah, saya
menemukan informasi menarik. Ternyata, jauh sebelum
Maslow mengajukan teori Hierarchy of Needs, Imam Ghazali
telah mempelajari kaidah-kaidah dasar hierarki kebutuhan
manusia. Dalam bukunya yang berjudul Al-Mustasyfa, Imam
Ghazali mendefinisikan kaidah dasar hierarki kebutuhan
manusia sebagai Maqashid asy-Syariah. Menurut Imam Ghazali,
manusia akan sejahtera bila kebutuhannya terpenuhi. Hanya
saja, kebutuhan itu harus sejalan dengan hierarki kebutuhan
menurut syariah Islam, yakni kebutuhan utama untuk menjaga
dien (keimanan), diikuti oleh kebutuhan untuk menjaga nafs
(kehidupan), menjaga aql (akal), menjaga nasl (keturunan), dan
terakhir untuk menjaga maal (harta).
Menjaga Keimanan
Dien atau iman artinya percaya, sedangkan makna “keimanan”
adalah keyakinan terhadap suatu keberadaan atau
yang dianggap benar. Manusia akan bertindak sesuai dengan
keyakinannya. Bila ia yakin bahwa ada Tuhan yang menciptakan
manusia dan alam semesta, serta yakin bahwa Rasul adalah
pembawa firman Tuhan kepada manusia, maka ia pasti yakin
akan kebenaran perintah-Nya, sebagaimana tersurat dan tersirat
di dalam ayat-ayat Kitab Suci.
Menurut syariah, untuk menjaga dien atau keimanan,
manusia harus memenuhi Rukun Iman, yakni: percaya
akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa;
18

KAPAN MENJADI KAYA
percaya bahwa Tuhan telah “kekayaan dapat
menciptakan malaikat yang memutar-balik hati
mengemban tugas-tugas manusia, dari baik hati
tertentu dari Tuhan; percaya menjadi jahat atau buruk
bahwa Tuhan me nyam paikan hati. Namun bukan hanya
firman-Nya sebagaimana harta berlebihan yang
termaktub dalam kitabkitab-Nya;
percaya bahwa manusia, kekurangan
dapat memutar-balik hati
Tuhan telah mengutus para harta juga dapat
Rasul untuk menyampaikan menyebabkan hal yang
firman-Nya kepada manusia;
sama.”
percaya akan adanya akhirat
yang abadi; dan percaya
terhadap takdir Tuhan atas manusia.
Manusia yang baik akan berusaha dengan sungguh-sungguh
melaksanakan tugas pengabdian atau ibadah sebagaimana yang
disampaikan dan diajarkan oleh rasul-rasul-Nya. Pada bagian
lain, ia akan berupaya mencari ilmu untuk melaksanakan tugas
pengabdiannya sebagai hamba Allah SWT dengan sebaikbaiknya.
Menjaga Kehidupan
Penjagaan kehidupan (nafs) menduduki peringkat kedua
setelah penjagaan keimanan (dien). Mengapa demikian Dalam
bahasa Arab, nafs dapat berarti jiwa, kehidupan, atau manusia.
Selain itu, nafs juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu
yang berharga dan sangat tinggi nilainya sehingga tidak dapat
dinilai dengan uang.
19

Iwan P. Pontjowinoto
Jadi, manusia dan kehidupan adalah sesuatu yang sangat
berharga. Mahakarya Tuhan yang tidak dapat dinilai dengan
uang. Karena itu manusia harus menjaga kehidupan dengan
menjaga keimanannya. Untuk menjaga kehidupan, manusia
memerlukan hal-hal yang oleh Maslow dikategorikan sebagai
general needs, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan,
dan kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk menjaga kehidupan
sebenarnya sama bagi seluruh manusia, terlepas dari suku bangsa
atau jenis kelamin.
Hanya saja, tindakan yang akan diambil manusia untuk
menjaga kehidupan dapat berbeda-beda, tergantung pada
tingkat keimanannya.
Menjaga Akal
Penjagaan akal berada pada peringkat ketiga, setelah
keimanan, dan kehidupan. Dalam bahasa Arab, aql —sebagai
kata kerja—berarti menjaga, menganalisa, atau mengetahui.
Sebagai kata sifat, aql berarti kecerdasan, kepandaian,
kemampuan untuk mengetahui, atau intelektual. Itulah sebabnya
penjagaan akal ditempatkan sesudah penjagaan manusia, setelah
kehidupan (nafs). Karena manusia dan kehidupan adalah sesuatu
yang paling berharga. Manusia, kehidupan, dan keimanan harus
tetap terjaga sehingga akal harus dikembangkan untuk menjaga
kehidupan. Bukan sebaliknya!
Akal tidak boleh digunakan untuk menghilangkan kehidupan,
mengekang kehidupan, dan juga tidak dapat digunakan
untuk menciptakan jiwa. Akal harus dijaga dengan belajar. Itu
pula sebabnya ayat pertama yang disampaikan melalui malaikat
Jibril adalah iqra: “bacalah”. Maksudnya, manusia harus aktif
20

KAPAN MENJADI KAYA
membaca “ayat-ayat” Tuhan yang ada di alam, dan menggunakan
akalnya untuk berpikir.
Dengan berpegang teguh pada keyakinan—sebagaimana
dijabarkan dalam Rukun Iman, manusia harus berusaha mencari
kebenaran dan mengembangkan manfaat sehingga menjadi
rahmat bagi seluruh alam.
Menjaga Keturunan
Penjagaan nasab atau nasl menempati urutan keempat
setelah keimanan, kehidupan, dan akal. Dalam bahasa Arab,
nasab berarti keturunan dari nenek moyang, sedangkan nasl
berarti anak keturunan.
Keturunan diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup
manusia. Karena itulah agama memberikan ketentuan mengenai
perkawinan, kelahiran, warisan, muhrim, dan ketentuan untuk
menghormati orangtua, menghormati jenazah serta arwah
orang yang telah meninggal dunia. Dalam upaya menjaga
kelangsungan hidup manusia, juga telah ditetapkan ketentuan
mengelola rezeki untuk kepentingan anak keturunan, atau
generasi penerus. Menjaga keturunan atau keluarga diperlukan
untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
Lalu timbul pertanyaan, mengapa menjaga keturunan
berada di bawah tingkat menjaga akal Ternyata, penetapan
menjaga keturunan atau keluarga ditempatkan setelah menjaga
akal berdasarkan pertimbangan bahwa manusia tidak boleh
kehilangan akal sehat karena suami, istri, atau anak. Bahkan
dalam Kitab Suci, Tuhan telah mengingatkan manusia bahwa
keturunan—suami, istri, dan anak—dan harta dapat menjadi
21

Iwan P. Pontjowinoto
cobaan berat bagi mereka. Keturunan dan harta, hakikatnya,
adalah cobaan yang dapat membolak-balikkan hati manusia
dan menyebabkan manusia kehilangan akal sehat.
Menjaga Harta
Kebutuhan untuk menjaga maal ditempatkan dalam hierarki
paling bawah. Dalam bahasa Arab, maal dapat berarti harta,
milik, atau kekayaan. Tetapi, istilah maal juga dapat berarti
memutar-balik. Maksudnya, harta milik dan kekayaan dapat
memutar-balik hati manusia, dari baik hati menjadi jahat atau
buruk hati. Namun bukan hanya harta berlebihan yang dapat
memutar-balik hati manusia, kekurangan harta juga dapat
menyebabkan hal yang sama. Nabi Muhammad SAW telah
menyatakan bahwa kafakiran atau kemiskinan lebih dekat
dengan kekufuran, kehilangan iman.
Dalam Kitab Suci (QS 91:09-10), Allah SWT menyatakan,
sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang zakkaaha dan
merugilah orang yang dassaha. Zakkaaha artinya berzakat,
dan maksudnya untuk membersihkan diri. Sedangkan dassaha
artinya menutupi, maksudnya adalah melindungi yang kotor
atau salah. Jadi, harta adalah karunia sekaligus cobaan. Itulah
sebabnya manusia dianjurkan untuk membersihkan harta
dengan cara mengeluarkan zakat. Sebaliknya, manusia
dilarang menyimpan atau tidak mengeluarkan bagian
harta yang menjadi hak orang lain, karena hal itu akan
mengotori harta yang telah menjadi haknya.
Saya yakin, Maqashid asy Syariah yang diajukan oleh Imam
Ghazali telah memberikan definisi yang sangat jelas tentang
22

KAPAN MENJADI KAYA
hierarki dari hal-hal yang dibutuhkan dalam hidup manusia
untuk menjadi ‘kaya’.
,l;mBagaimanapun, kekayaan yang baik adalah kekayaan
yang membawa rahmat dan dapat dinikmati dalam waktu
yang cukup lama. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa
kebersamaan (jama’ah) membawa rahmat dan panjang umur.
Istilah jama’ah pada masa kini dapat disetarakan dengan teman
atau mitra dan jejaring atau networking. Mungkin itu sebabnya,
sewaktu saya masih kecil, ibu saya menuturkan kepada saya
bahwa ‘seribu teman masih belum cukup, tetapi satu
musuh sudah berlebihan’.
Namun, teman atau sahabat seperti apa yang kita perlukan
untuk menjadi kaya
Seorang bijak pernah mengajarkan kepada anaknya:
“Wahai anakku, jika engkau perlu bersahabat dengan seseorang,
maka bersahabatlah dengan orang yang jika engkau
ber khidmat kepadanya, ia memeliharamu. Jika engkau menemaninya,
ia menghiasimu. Jika engkau kehilangan (sumber)
peng hidupan, ia mengasihimu.
Bersahabatlah dengan orang yang jika engkau ulurkan
tangan untuk kebaikan, ia menyambutmu. Jika ia melihat kebaikan
padamu, ia menghitungnya. Jika ia melihat kejelekan
padamu, ia menutupinya.
Bersahabatlah dengan orang yang jika engkau meminta
padanya, ia memberi. Jika engkau diam, ia datang padamu.
Jika engkau ditimpa musibah, ia menolongmu.
Bersahabatlah dengan orang yang bila engkau berkata, ia
men dukung perkataanmu. Jika engkau berusaha mencapai
23

Iwan P. Pontjowinoto
sesuatu dengan tipu daya, ia menasihatimu. Dan jika engkau
berselisih dengannya, ia mendahulukan kepentingan bersama.”
Hierarki Kekayaan Manusia
Kebutuhan utama kita sebagai hamba Allah SWT adalah
untuk menjaga keimanan kepada Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa. Kemudian, demi niat menjaga keimanan, kita harus
menjaga kehidupan yang sangat berharga. Karena itu, kita
perlu menjaga akal dengan terus iqra (membaca tanda-tanda
Allah SWT), tafakur (berfikir), serta mengamalkan ilmu.
Untuk menunjang kebutuhan menjaga keimanan, kehidupan
dan akal, maka kita perlu menjaga keturunan dan
menjaga maal (harta, milik). Apabila berhasil memenuhi
kebutuhan, kita akan “kaya”. Dan ”kekayaan” tertinggi adalah
memiliki keimanan. Agar bisa ”kaya iman”, hidup kita perlu
”kaya” akan hal-hal yang berguna. Untuk itu kita perlu ”kaya
ilmu pengetahuan” yang bermanfaat dan ”kaya akan kasih
sayang dari keluarga”, dan akhirnya untuk mempermudah
itu semua kita perlu ”kaya harta yang digunakan untuk
kemaslahatan”.
Berdasarkan keyakinan tersebut, manusia adalah socially
and economically responsible religious man. Mengingat
religious menjadi tujuan utama, dan karena manusia harus
mempunyai kehidupan yang berguna, ilmu yang bermanfaat
dan keluarga yang mengasihi, maka manusia menjadi socially
responsible. Akhirnya, dalam memenuhi tujuan religious dan
tanggung jawab social, maka manusia harus pula menjadi
economically responsible.---
24

Modal untuk Kaya
Ketika bekerja di Lippo Group, saya mendapat banyak
kesempatan untuk mempelajari berbagai hal dari Bapak Mochtar
Riady, pendiri Lippo Group. Salah satu di antaranya mengenai
peluang atau opportunity. Beliau mengatakan, terkait dengan
peluang usaha, manusia terbagi empat.
Kelompok pertama adalah mereka yang tidak bisa melihat
peluang datang. Manusia yang tergolong dalam kelompok ini
baru menyadari adanya peluang, setelah peluang itu diambil
oleh orang lain dan mencapai keberhasilan.
Kelompok kedua adalah orang-orang yang dapat melihat
peluang sebelum datang sehingga bisa mempersiapkan diri
untuk memanfaatkan peluang.
Selanjutnya, manusia yang tergolong kelompok ketiga,
ialah siapa saja yang bisa menciptakan peluang dari sesuatu
yang dianggap bukan peluang dan karenanya selalu “selangkah
di depan”. Mereka adalah orang-orang yang sukses.
25

Iwan P. Pontjowinoto
”modal tidaklah harus
berupa uang, harta, atau
aset. Fakta menunjukkan
bahwa modal
kemampuan, informasi,
jejaring pertemanan, dan
“modal dengkul” lainnya,
mempunyai andil besar
dalam keberhasilan
usaha.”
Yang menyedihkan
adalah orang-orang yang
ter golong dalam kelompok
keempat, yaitu mereka yang
sewaktu peluang datang dan
pergi, tetap saja tidak tahu
bahwa itu adalah peluang.
Banyak orang berhasil
atau memperoleh keuntungan
karena mereka dapat mengenali,
memanfaatkan, atau
bahkan menciptakan peluang. Namun, peluang tetaplah peluang.
Jika kita tidak punya modal yang cukup, kita tidak akan
bisa memanfaatkan peluang itu. Yang perlu kita sadari, modal
tidaklah harus berupa uang, harta, atau aset. Fakta menunjukkan
bahwa modal kemampuan, informasi, jejaring pertemanan,
dan “modal dengkul” lainnya, mempunyai andil besar dalam
keberhasilan usaha.
Lalu, modal apa saja yang dibutuhkan untuk “kaya” menurut
prinsip syariah
Modal Utama: Peran Manusia
Modal utama bagi kita untuk menjadi “kaya” adalah diri kita
sendiri. Karena itu, hal pertama yang perlu kita pahami adalah
keadaan diri kita sendiri. Memahami peran kita di dunia, agar
dapat mencapai hasil yang optimal dalam hidup.
Manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta semata-mata
untuk mengabdi atau menjadi hamba-Nya. Karena diciptakan
26

MODAL UNTUK KAYA
semata-mata untuk menjadi abdi-Nya, semua tindakan
manusia—baik yang dilakukan demi kepentingan sendiri, demi
hubungan antarmanusia, ataupun dilakukan terhadap bumi
dan segala isinya—harus dilakukan dalam koridor hubungan
antara manusia dengan Tuhan. Semata-mata mengikuti semua
perintah-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya.
Bila mengacu pada konsep “pengabdian”, sebagaimana
dinyatakan dalam Kitab Suci, maka sebenarnya semua yang
dilakukan manusia, baik untuk urusan keluarga, urusan bisnis,
urusan negara, maupun urusan politik, seharusnya sematamata
dilakukan sebagai abdi Tuhan. Ini berarti, manusia harus
mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.
Pertanyaannya kemudian adalah, “Apa tugas manusia di
dunia”
Jawabannya telah dinyatakan dalam firman Tuhan yang
disampaikan kepada rasul-rasul-Nya dan tercantum di berbagai
Kitab Suci. Salah satu di antara jawaban tersebut tertuang dalam
Kitab Suci (QS 02:30), tatkala Allah SWT berfirman kepada
para malaikat:
“Bahwa sesungguhnya Aku di atas bumi ciptakan
khalifah.”
Dan, malaikat pun bertanya:
“Apakah Engkau akan jadikan di atas bumi ini orangorang
yang merusak kepadanya dan menumpahkan
darah, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan
menyucikan-Mu”
27

Iwan P. Pontjowinoto
Lalu, Allah SWT kembali berfirman:
“Aku mengetahui apa-apa yang kalian (para malaikat)
tidak ketahui.”
Istilah khalifah mengandung maksud sebagai pihak yang
diberi kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Sebagai
khalifah, manusia diberi wewenang—atas nama Allah—terhadap
semua hal yang ada dan terjadi di dunia. Itu pula sebabnya,
sebelum melakukan sesuatu, manusia diperintahkan untuk
berikrar bahwa yang akan dilakukannya adalah semata atas
nama Tuhan. Ikrar tersebut, dalam bahasa Kitab Suci, dilafalkan
dengan bismillahir rahman nir rohim. Yang berarti, “Dengan
nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.” Sekali
lagi, semua tindakan manusia seharusnya dilakukan dengan
mengatasnamakan Tuhan. Karena posisinya sebagai khalifah,
manusia akan dan harus bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang
Mahakuasa atas semua tindakan yang dilakukannya di dunia.
Bahwa sebagian ma nu sia adalah perusak bumi, sebagaimana
yang di cemas kan para malaikat, benar adanya. Akan tetapi,
Tuhan tetap memutuskan untuk meng angkat derajat manusia
“Manusia dilimpahi
kemampuan dan
kewenangan untuk
mengelola bumi dan
segala isinya—yang
dipusakakan Tuhan—guna
menyebarluaskan rahmat ke
seluruh alam.”
sebagai khalifah di muka
bumi. Mengapa demikian
Apa kah manusia perlu mengetahuinya
Ternyata Allah
SWT telah menyatakan
dalam Kitab Suci, bahwa
hanya Dia yang Maha
Mengetahui.
28

MODAL UNTUK KAYA
Lalu, apakah tugas utama manusia sebagai khalifah di muka
bumi
Menurut Kitab Suci (QS 21:107), telah dinyatakan bahwa
tidaklah Allah SWT mengutus manusia sebagai rasul-Nya,
melainkan agar menjadi “rahmat” bagi seluruh alam. Sementara
itu, dalam Kitab Suci (QS 07:128), diceritakan bahwa Nabi
Musa a.s. berkata kepada kaumnya:
“Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah.
Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakan
kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-
Nya, untuk mencapai akhir yang baik bagi orang-orang
yang bertakwa.”
Jadi, jelas bahwa Tuhan Yang Mahakuasa sangat sayang
kepada manusia. Di samping telah mengangkat manusia sebagai
khalifah, Tuhan juga telah memberi modal berupa bumi dan
segala isinya. Manusia dilimpahi kemampuan dan kewenangan
untuk mengelola bumi dan segala isinya—yang dipusakakan
Tuhan—guna menyebarluaskan rahmat ke seluruh alam. Untuk
mendapat akhir yang baik, manusia harus bertakwa dengan
menjalankan semua perintah-Nya, menjauhi segala larangan-
Nya, dan ridha menerima takdir-Nya.
Apabila tugas itu dilaksanakan dengan semestinya, manusia
akan mendapat akhir yang baik.
Modal Kedua: Bumi Pusaka Allah SWT
Sebagian di antara kita pernah berkunjung ke tempat yang
sangat indah, mendaki gunung yang tinggi, menyelam ke dasar
29

Iwan P. Pontjowinoto
laut, atau masuk ke gua yang dalam. Sewaktu menyaksikan
keindahan, kehebatan, dan kebesaran “mahakarya” Sang Maha
Pencipta, tentu kita akan mengagumi keagungan Tuhan dan
merasa betapa kita teramat kecil di tengah kebesaran-Nya.
Namun, kita juga terperanjat dan terpana ketika melihat
bencana mahadahsyat, seperti tsunami yang menimpa Aceh,
banjir bandang, longsor, letusan gunung berapi, hingga
meluapnya lumpur Lapindo. Pada saat-saat seperti itu, mungkin
hati kita bertanya-tanya.
“Mengapa hal ini bisa terjadi”
“Mengapa takdir ini menimpa manusia”
Jika mau bersikap lebih arif dan berpikir lebih kritis,
pertanyaan-pertanyaan seperti itu takkan tumbuh di dalam
hati. Bukankah semua itu merupakan bagian dari ciptaan Tuhan
Yang Mahakuasa
”manusia mestinya
menghormati kemudahan
yang diberikan Tuhan
dan menerima hasil dari
pengelolaan sumber daya
alam sebagai nikmat lahir
dan batin.”
Telah dimaklumi bahwa
banyak kerusakan di muka
bumi yang terjadi akibat
ulah manusia, di samping
kerusakan yang terjadi tanpa
campur tangan manusia.
Bumi dan segala isinya telah
dieskploitasi habis-habisan
untuk memenuhi apa yang
dianggap sebagai kebutuhan manusia. Itulah yang selama ini
terjadi, “pemaksaan kehendak” manusia yang berdampak pada
kerusakan di muka bumi.
30

MODAL UNTUK KAYA
Dalam Kitab Suci (QS 07:128), Allah SWT menegaskan
bahwa:
“Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakan
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dari hamba-hamba-
Nya….”
Dengan demikian, jelaslah bahwa bumi dan segala isinya
adalah milik Sang Maha Pencipta, milik Allah SWT, yang
kemudian dipusakakan kepada manusia sebagai modal untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia harus
menjaga bumi dengan baik, agar Sang Pemilik tidak marah
atau tidak kecewa, karena milik-Nya—yang diberikan kepada
manusia sebagai modal—telah diperlakukan semena-mena oleh
abdi-Nya, yang diangkat menjadi wakil-Nya dan ditugaskan
sebagai khalifah di muka bumi.
Dalam mengkaji bumi sebagai pusaka bagi manusia, saya
ingin mengajak Anda untuk menyusuri hikmah yang tersaji
dalam syair lagu Indonesia Pusaka.
Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
tetap dipuja-puja bangsa
Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
31

Iwan P. Pontjowinoto
Tempat berlindung di hari tua
Sampai akhir menutup mata
Syair lagu di atas dengan jelas menyatakan bahwa bagian
bumi yang disebut sebagai Indonesia adalah tanah dan air
yang dipusakakan bagi bangsa Indonesia. Tanah Air yang
disediakan bagi bangsa Indonesia sejak lahir hingga menutup
mata. Tanah Air yang harus dijaga agar sumber daya alamnya
tetap mempunyai daya guna untuk memenuhi kebutuhan
seluruh bangsa Indonesia. Dari masa ke masa. Dari generasi
ke generasi. Hingga, pada akhirnya, menjadi Tanah Air yang
abadi dan jaya.
Perusakan dan penyalahgunaan atas sumber daya alam
terjadi karena kesalahan dan ketidakmampuan manusia
dalam menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan
berkelanjutan. Salah satunya, merupakan efek atas anggapan
bahwa sumber daya alam adalah terbatas, sedangkan kebutuhan
manusia adalah tidak terbatas.
Dengan asumsi seperti itu, tidak mengherankan jika manusia
berlomba-lomba menguasai dan memanfaatkan sumber daya
alam yang dianggap “terbatas”. Berlomba menguras habis sumber
daya alam yang dipusakakan Tuhan kepada umat manusia.
Masya Allah.
Rumusan itu pula yang kemudian menimbulkan berbagai
kerusakan dan memicu terjadinya bencana alam dan bencana
ekonomi. Padahal, seharusnya, segala rumus buatan
manusia seharusnya berpedoman pada aturan yang
telah ditentukan oleh Sang Pemilik dunia dan segala
32

MODAL UNTUK KAYA
isinya. Aturan dari Sang Pencipta yang telah mengangkat
manusia menjadi khalifah di muka bumi. Tatanan dan
aturan yang telah ditetapkan Tuhan Yang Mahakuasa, terkait
dengan peran manusia di dunia. Mulai dari pengelolaan
keberadaan sumber daya yang dipusakakan-Nya kepada manusia,
penguasaan, tujuan, hingga cara memanfaatkannya.
Aturan Tuhan telah menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan
telah menyediakan sumber daya secara seimbang bagi kebutuhan
manusia. Pernyataan tersebut termaktub dalam Kitab Suci (QS
15:19-22). Allah SWT menegaskan:
“Allah SWT telah membentangkan bumi, dan padanya
Allah SWT telah meletakkan gunung-gunung serta telah
menumbuhkan segala sesuatu dengan seimbang (mizan).”
“Allah SWT telah menjadikan pada bumi, termasuk
makhluk-makhluk, untuk keperluan hidup manusia,
di mana Allah SWT juga telah memberi kebutuhan
hidup bagi makhluk-makhluk itu agar dapat memenuhi
keperluan hidup manusia secara berkesinambungan.”
“Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi sematamata
berasal dari perbendaharaan (khazanah) Allah
SWT”
“Allah SWT telah menurunkan segala sesuatu itu
mengikuti ukuran (qadar) yang berlandaskan pada ilmu
pengetahuan (ilm).”
33

Iwan P. Pontjowinoto
“Allah SWT telah menciptakan udara dan air, serta telah
mengatur perputaran dan penyimpanan udara dan air,
agar menjadi sumber kehidupan bagi manusia serta
tumbuhan yang menjadi sumber hidup manusia.”
Dalam firman-Nya di atas, Allah SWT menggunakan istilah
mizan (seimbang) untuk bumi dan segala isinya, istilah khazanah
(perbendaharaan) untuk menyatakan asal usul dari bumi dan
segala isinya, istilah qadar (ukuran atau takaran), serta istilah
alim atau ilm (mengetahui atau pengetahuan) untuk jumlah
sumber daya yang disediakan bagi manusia.
Dengan demikian, bumi dan segala isinya—yang merupakan
sumber daya alam—telah disediakan oleh Allah SWT dalam
jumlah yang cukup dan seimbang menurut ukuran yang
berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Falsafah yang akan
berlaku bila perkembangan jumlah manusia dan pemanfaatan
bumi dan segala isinya dilakukan dengan pertimbangan yang
sesuai dengan ilmunya.
Apalagi, dalam Kitab Suci (QS 31:20), Allah SWT telah
menyatakan bahwa Dia telah memudahkan segala sesuatu yang
ada di langit dan di bumi bagi kepentingan manusia. Lebih dari
itu, sumber daya alam tersebut telah disempurnakan sebagai
nikmat bagi manusia, baik nikmat lahir maupun batin. Karena
itu, manusia mestinya menghormati kemudahan yang diberikan
Tuhan dan menerima hasil dari pengelolaan sumber daya alam
sebagai nikmat lahir dan batin.
Jelaslah, bumi dan segala isinya telah diciptakan Tuhan
sebagai “modal” bagi manusia untuk mencapai tujuan hidup
dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Modal dengan jumlah
34

MODAL UNTUK KAYA
yang seimbang. Sehingga, kalau ada manusia yang berpandangan
bahwa sumber daya alam terbatas, manusia tersebut sebenarnya
belum mengetahui atau belum mempunyai ilmu pengetahuan
yang memadai untuk memahami qadar (ukuran) dan mizan
(keseimbangan). Karena itu pula, manusia tersebut belum pantas
menjadi khalifah di muka bumi.
Mengenal Pusaka Allah SWT
Karena Allah Mahakuasa, Maha Pengasih, dan Maha
Penyayang, maka segala sesuatu yang ada di langit dan bumi
dilimpahkan sebagai pusaka bagi kita, umat manusia. Pusaka
yang—sejatinya—harus senantiasa kita jaga agar manfaatnya
berkelanjutan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi “pusaka
yang abadi nan jaya”.
Sumber daya alam yang dipusakakan Tuhan kepada kita
sebenarnya telah disediakan secara seimbang, dan dalam jumlah
yang mengikuti ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, semua sumber
daya alam yang ada di bumi telah dimudahkan untuk digunakan
dan disempurnakan sebagai nikmat bagi kita—umat manusia,
baik nikmat lahir maupun batin. Bila kita merasa bahwa sumber
daya tersebut bersifat terbatas, hal itu merupakan kesalahan dan
ketidakmampuan kita dalam menggunakan sumber daya secara
efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Secara jariah.---
35

Iwan P. Pontjowinoto
Kepemilikan Modal dari Tuhan
Ketika bekerja di Lippo Bank, saya pernah diajak seorang
teman untuk meninjau kegiatan usahanya, karena ia ingin
mendapat modal untuk membiayai kegiatan usahanya. Teman
saya ini adalah seorang pengusaha yang menguasai tanah
di pegunungan. Secara kebetulan, di lokasi tanah miliknya,
terpancar mata air yang sangat jernih dengan debit air yang
cukup besar. Selain mutu airnya sangat bagus, mata air itu juga
mengandung mineral yang menyehatkan. Dengan kualitas mata
air sehebat itu, ia berniat membangun usaha pengadaan air
mineral dalam kemasan. Usahanya itu pastilah akan menyedot
sumber daya alam dari mata air yang dianggap sebagai “miliknya”
itu.
Sementara itu, di hilir, tak seberapa jauh dari lahan milik
teman saya, tinggal ratusan penduduk yang mengandalkan
sumber air dari sungai kecil di sana. Celakanya, sungai kecil
tersebut berhulu pada mata air yang terletak di tanah sang
teman. Perlahan-lahan debit air di sungai kecil itu menyusut
dan akhirnya kering. Penduduk pun kesulitan air, baik untuk
memenuhi kebutuhan pertanian maupun bagi kebutuhan hidup
sehari-hari.
“Apakah air mineral yang “memancur” dari mata air di
lahan teman saya tersebut adalah “milik” teman saya”
“Apakah usaha yang dijalankan teman saya sesuai
dengan ajaran Tuhan”
Baiklah. Sebelum kita mencari jawaban tepat dari pertanyaan
di atas, coba kita luangkan waktu sejenak untuk tafakur, berpikir.
36

MODAL UNTUK KAYA
Dalam Kitab Suci, Allah SWT telah menegaskan bahwa bumi
dan segala isinya telah diberikan Tuhan sebagai modal manusia
untuk memenuhi tujuan hidupnya. Dalam bahasa keuangan,
bumi dan segala isinya telah dihibahkan oleh Tuhan menjadi
milik manusia. Tetapi, jumlah manusia banyak sekali, sementara
bumi serta segala isinya juga luas sekali.
“Bagaimana aturan Tuhan mengenai kepemilikan bumi dan
segala isinya oleh—dan untuk—umat manusia”
“Bagaimana aturan pemanfaatan, dan pengelolaan, bumi serta
segala isinya untuk mencapai tujuan hidup manusia”
“Bagaimana aturan Tuhan mengenai kepemilikan dan
penguasaan bumi serta segala isinya”
Sekarang, perlu saya tuturkan bahwa kisah teman saya di
atas berkaitan erat dengan “rasa memiliki” yang kerap memicu
lahirnya “rasa menguasai” atas bagian bumi dan segala isinya
oleh sebagian umat manusia. Padahal memiliki dan menguasai
adalah dua hal yang dapat berbeda jauh.
Cerita-cerita semacam itu banyak terjadi di sekitar kita.
Sebut saja, cerita tentang seorang Bupati yang menerbitkan ijin
kegiatan penambangan atas lokasi yang menjadi tempat wisata.
Padahal, sudah puluhan tahun lokasi itu diandalkan sebagai daya
tarik wisata yang memberi “hidup” bagi masyarakat di sekitarnya.
Lokasi wisata alam yang memiliki pantai serta terumbu karang
yang indah itu, tiba-tiba akan dijadikan area penambangan emas.
Meskipun, Bupati mengetahui bahwa tambang emas mengeluarkan
limbah yang cukup berbahaya dan berpotensi merusak lingkungan
37

Iwan P. Pontjowinoto
hidup. Kegiatan penambangan emas itu, tentu saja, akan merusak
keindahan objek wisata laut yang selama ini dinikmati oleh
masyarakat.
Nah, hasrat Bupati itu pun memicu pertanyaan-pertanyaan
menarik.
“Siapa sebenarnya pemilik alam yang indah dan bumi yang
kaya dengan kandungan logam mulia di sana”
“Siapa yang berhak menentukan apakah lokasi tersebut
sebaiknya dijadikan lokasi wisata atau lokasi pertambangan”
“Siapa yang harus bertanggung jawab bilamana keputusan yang
diambil ternyata berdampak negatif”
Cerita lain adalah tentang seorang pengusaha yang menguasai
ratusan hektar lahan subur di daerah pegunungan. Sebelumnya,
lahan tersebut adalah perkebunan yang cukup produktif. Tetapi
karena usaha sang pengusaha besar ini sedang terpuruk, beberapa
tahun kemudian, lahan tersebut tidak lagi digunakan sebagaimana
mestinya. Bahkan, berubah menjadi lahan tidur. Ironisnya, di
sekitar lahan tersebut dihuni oleh ratusan keluarga petani yang
mempunyai kemampuan bercocok tanam, namun tidak memiliki
lahan yang cukup.
Cerita-cerita di atas menimbulkan pertanyaan mengenai
siapa sebenarnya pemilik dan penguasa sumber daya alam, baik
berupa pantai yang indah, kandungan emas di dalam bumi, lahan
pertanian yang subur, maupun mata air sumber kehidupan.
“Siapa”
“Apa yang dimaksud dengan memiliki dan apa yang dimaksud
dengan menguasai”
38

MODAL UNTUK KAYA
“Bagaimana kepemilikan atas sumber energi fosil—seperti
minyak dan batubara; sumber energi alam lainnya—seperti gas
bumi, panas bumi, arus air; ataupun mineral dan batu-batu
mulia—seperti emas, nickel, bijih besi, berlian, dan sebagainya.
Bagaimana kepemilikan atas hutan, ikan, dan mahluk yang ada
di dalam lautan, bahkan atas keindahan karang di bawah laut”
“Bagaimana seharusnya pembagian atas hasil yang diperoleh
dari penguasaan sumber daya alam yang merupakan milik seluruh
rakyat di negara tersebut”
“Bagaimana syariah Tuhan mengenai hal ini”
Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk bahwa
semua tanah adalah milik Allah SWT, dan umat manusia
adalah abdi-Nya yang telah diangkat menjadi khalifah-Nya
di muka bumi. Karena itulah manusia memiliki kewenangan
untuk mengelola bumi dan segala isinya. Barangsiapa yang
dapat meningkatkan manfaat dari suatu tanah, maka tanah
tersebut akan dapat dikuasainya. Batas waktu yang diterapkan
untuk seseorang menguasai tanah sebelum berproduksi pada
masa itu adalah tiga tahun. Kemudian, setelah batas waktu
tersebut, bila tanah tidak digunakan secara produktif, maka
tanah tersebut dapat dialihkan pada pihak lain yang diyakini
dapat memanfaatkannya secara produktif.
Banyak contoh dari penerapan prinsip dan kebijakan ini di
masa lalu. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Harris
memperoleh hak untuk mengolah lahan di daerah Kadi Aqiq
agar menjadi produktif. Namun setelah beberapa tahun, ternyata
tidak seluruh tanah yang luas tersebut dapat dimanfaatkan
dengan baik. Karena itu, diputuskan bahwa hak atas bagian
39

Iwan P. Pontjowinoto
tanah yang tidak dapat dimanfaatkan harus diberikan pada pihak
lain yang tidak memiliki tanah, tetapi mampu memanfaatkannya
untuk kegiatan produktif.
Contoh lainnya, tanah di Maarib yang diberikan oleh
Nabi Muhammad SAW kepada Abbaz bin Hamal. Kemudian
diketahui bahwa pada tanah tersebut terdapat danau yang
mengandung garam. Pada saat itu, garam adalah barang
langka yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah
pedalaman jazirah Arab yang relatif kering. Karena pertimbangan
bahwa garam yang dihasilkan danau tersebut diperlukan oleh
masyarakat, maka Nabi Muhammad SAW mengambil kembali
tanah tersebut dari Abyaz bin Hamal, lantas memutuskan untuk
menyerahkannya kepada negara untuk dikuasai dan dikelola
bagi kepentingan masyarakat.
Jelaslah bahwa semua sumber daya alam adalah
ciptaan Tuhan, sehingga mutlak merupakan milik-Nya.
Akan tetapi, semua sumber daya alam tersebut telah
dipusakakan kepada manusia untuk digunakan bagi
kemaslahatan seluruh alam. Kepemilikan tersebut meliputi
sumber daya yang tersimpan baik di dalam bumi, maupun yang
terdapat atau hidup di muka bumi.
Pertanyaan berikutnya adalah, “Bagaimana pengaturan
kepemilikan bumi dan segala isinya”
Tingkatan Kepemilikan
Mengenai kepemilikan atas sumber daya alam, Rasulullah
SAW telah menyatakan bahwa masyarakat berbagi kepemilikan
bersama dalam tiga hal, yakni air, api, dan padang rumput.
40

MODAL UNTUK KAYA
Dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud air oleh Nabi
Muhammad SAW adalah segala hal di alam yang menjadi
sumber kehidupan. Sedangkan yang dimaksud dengan api
adalah semua sumber energi dan sumber penerangan. Adapun
yang dimaksud dengan padang rumput adalah seluruh tanaman
yang tumbuh dengan sendirinya, termasuk hutan di pantai,
daratan, dan pegunungan.
Karena itu, dapat dipahami jika terdapat tingkatan
kepemilikan atas semua sumber daya alam yang ada di dunia.
Kepemilikan Negara
Kepemilikan tertinggi atas sumber daya alam yang ada
adalah kepemilikan negara yang digunakan untuk kepentingan
seluruh rakyat di negera tersebut. Dalam praktiknya, semua
sumber daya alam yang ada akan dikuasai dan dikelola oleh
negara untuk kepentingan rakyat.
Dengan berpedoman pada syarat-syarat tertentu, negara atau
pemerintah dapat melakukan kerja sama pengelolaan sumber
daya alamnya dengan pihak-pihak lain. Pihak tersebut dapat
mewakili umat, masyarakat, atau bahkan perseorangan. Syarat
utama yang harus dipenuhi adalah kepemilikan negara atas
sumber daya alam tersebut tetap terjaga dan kepentingan rakyat
atas manfaat dari sumber daya alam tersebut dapat terpenuhi.
Jika negara melakukan kerja sama dengan pihak lain, maka
sistem bagi hasil atas kerja sama tersebut harus diperhitungkan
dengan seadil-adilnya.
41

Iwan P. Pontjowinoto
Kepemilikan Publik
Tingkatan kedua adalah kepemilikan publik, yang terdiri
dari kepemilikan umat dan kepemilikan masyarakat. Pemerintah
dapat mengalihkan sebagian dari kepemilikan negara untuk
kepentingan publik sehingga menjadi kepemilikan publik.
Dalam hal kepemilikan umat, semua manusia bebas memakainya
sesuai dengan kebutuhannya. Tanpa batasan agama, bangsa,
usia, dan kewarganegaraan. Karena itu, diperlukan pengaturan
agar hak manusia tetap terjaga.
Sedangkan dalam hal kepemilikan masyarakat, pengelolaan
sumber daya alam diutamakan untuk kepentingan masyarakat
atau umat tertentu di suatu daerah. Namun, kepemilikan
sumber daya alam yang tergolong kepemilikan publik tidak
dapat dialihkan kepada pihak lain. Penguasaan atas kepemilikan
publik dapat diberikan kepada negara atau lembaga lain, seperti
lembaga masyarakat maupun lembaga sosial.
Kepemilikan Pribadi
Tingkatan yang terakhir adalah penguasaan pribadi atau
individu. Pemerintah dapat memberikan hak penguasaan atas
sebagian dari kepemilikan negara kepada badan usaha atau
individu, yang kemudian memberikan hak pribadi atau hak
privat atas sumber daya alam tertentu dengan persyaratan
tertentu. Persyaratan yang utama adalah, sumber daya alam
tersebut harus digunakan untuk kegiatan produktif dengan hasil
yang terbukti mampu memberikan manfaat kepada masyarakat.
Hak penguasaan pribadi dapat dialihkan kepada pihak lain,
baik dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik hak
42

MODAL UNTUK KAYA
dengan pihak lain, maupun karena pemilik hak ternyata tidak
dapat menggunakan sumber daya alam tersebut secara produktif.
Jelas bahwa kepemilikan pribadi atas suatu sumber
daya alam diijinkan selama manusia itu bisa me ningkat
kan manfaat dari suatu sumber daya alam. Jika seseorang
mendapat hak untuk menguasai suatu sumber
daya alam tapi tidak dapat menggunakannya untuk
ke giatan produktif, maka ia harus rela melepaskan
haknya dan menyerahkan kembali untuk digunakan
secara produktif.
Menurut syariah, sumber daya tersebut harus diambil alih
oleh Pemerintah, dan penguasaannya diberikan kepada manusia
lain yang diyakini mampu menggunakannya untuk kegiatan
produktif.
Redistribusi Hasil
Atas penguasaan pribadi tersebut, disyaratkan adanya bagi
hasil atau redistribusi hasil kepada masyarakat, khususnya
masyarakat yang kurang mampu. Redistribusi dimaksud,
dikenakan kepada pihak yang mendapat hak penguasaan dari
Allah SWT Keadilan dalam proses bagi hasil dijunjung tinggi
melalui instrumen yang dikenal sebagai zakat dan kharaj.
Istilah zakat diartikan untuk membersihkan hasil atas
bagian-bagian orang lain yang kurang mampu, yang dititipkan
Allah SWT di dalam hasil tersebut. Sedangkan kharaj adalah
bagi hasil untuk masyarakat yang dibagikan kepada masyarakat
melalui pemerintah. Demi keadilan, terhadap sumber daya
alam yang dikuasai dan digunakan untuk kegiatan produktif
43

Iwan P. Pontjowinoto
tidak dikenakan zakat. Namun, bila sumber daya alam yang
dikuasai ternyata tidak digunakan untuk kegiatan produktif,
maka tetap akan dikenakan zakat atas seluruh nilai sumber
daya alam tersebut.
Redistribusi hasil juga disesuaikan dengan kontribusi
manusia dalam proses penciptaan hasil. Atas hasil hutan atau
hasil alam yang hanya tinggal dipungut atau digali, sehingga
usaha manusia hanya sedikit, maka dikenakan zakat yang lebih
tinggi. Sedangkan atas hasil pertanian dan perkebunan di mana
diperlukan usaha manusia yang lebih besar, dikenakan zakat
yang lebih rendah.
Lalu, atas hasil pertanian dan perkebunan yang memanfaatkan
air untuk irigasi yang diperlukan upaya manusia yang lebih
besar, dikenakan zakat lebih rendah lagi. Dan atas hasil yang
sebagian besar adalah akibat usaha manusia, dikenakan zakat
paling rendah.
44

MODAL UNTUK KAYA
Kepemilikan atas Bumi dan segala isinya
Bumi dan segala isinya adalah milik bersama seluruh manusia.
Tidak seorang pun yang menjadi pemilik mutlak atas bumi
dan segala isinya. Kepemilikan rakyat atas bagian bumi dan
segala isinya—yang ada dalam suatu negara—diwakilkan dalam
kepemilikan negara, yang sebagian dapat dialihkan menjadi
kepemilikan publik, dan kepemilikan pribadi.
Manusia telah diangkat sebagai wakil Tuhan di dunia dan
telah mendapat pusaka berupa bumi dan segala isinya yang telah
diciptakaan secara seimbang menurut qadar yang sesuai ilmu
pengetahuan. Kemudian, bagian dari bumi dan segala isinya yang
merupakan milik bersama seluruh rakyat, harus digunakan secara
produktif, efektif dan efisien, baik dalam konteks kepemilikan
negara, kepemilikan publik, maupun penguasaan badan usaha
atau pribadi.---
45

Bab 4
Berusaha untuk Kaya
Selama lebih dari 30 tahun saya bekerja, baik di perusahaan
asing, perusahaan swasta nasional, perusahaan ’semi’ BUMN,
BUMN, maupun usaha milik sendiri, kadang-kadang usaha
yang saya lakukan tidak memberikan hasil seperti yang saya
harapkan. Bahkan, saya sering merasa hasil yang saya dapatkan
lebih buruk dari hasil yang diperoleh orang lain. Padahal, saya
merasa tidak kalah dari orang lain, baik dari segi kemampuan
maupun usaha yang saya jalankan.
Tetapi, mengapa hasil saya lebih buruk
Sewaktu bekerja di Danareksa, saya pernah didatangi salah
seorang anak buah saya. Ia seorang muslim yang taat, dan
karyawan yang rajin. Selama ini, saya melihat ia cukup rajin
bekerja dan sungguh-sungguh dalam berusaha. Namun, hasil
kerjanya, pada saat itu, memang masih kalah dibandingkan
beberapa rekan kerjanya yang lain. Sehingga kenaikan pangkat
dan gajinya masih kalah dibandingkan beberapa temannya.
47

Iwan P. Pontjowinoto
“Dia Yang Mahakuasa
akan memberikan
kesenangan yang
hasanah (baik) pada
waktu yang tertentu.
Bahkan diberikan fadhilah
(tambahan) kepada setiap
manusia yang beramal
lebih baik.”
Karyawan ini bertanya
kepada saya, apa yang salah
pada dirinya. Saya jawab,
tidak ada yang salah pada
dirinya dan saya juga merasa
senang bekerja bersamanya.
Hanya saja, pada saat itu,
Direksi memang belum
merasa bahwa ia pantas
mendapat promosi atau
kenaikan gaji sebagaimana yang diharapkannya. Ia mengucapkan
terima kasih atas jawaban saya yang lugas, jujur, dan berterus
terang. Keesokan harinya, ia mengajukan surat pengunduran
diri. Saya sedih karena ia memilih pindah kerja dan tidak lagi
bersama saya di Danareksa. Namun, saya yakin, suatu ketika ia
akan mendapat balasan yang layak atas usaha dan ibadahnya.
Ternyata, beberapa tahun kemudian, ia diangkat menjadi
Direktur Utama di salah satu perusahaan terkemuka. Lebih
membahagiakan lagi, sampai sekarang ia masih sangat sopan
dan hormat bila bertemu dengan saya. Alhamdulillah. Rencana
Tuhan Yang Mahakuasa memang tidak selalu bisa dimengerti
oleh manusia.
Balasan atas Usaha Manusia
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengadakan perniagaan
untuk memperoleh imbalan atau balasan atas sesuatu yang telah
diberikan kepada orang lain. Baik itu berupa barang ataupun
jasa. Kadangkala kita untung, kadangkala kita rugi. Namun,
kadangkala kedua belah pihak sama-sama untung atau bahkan
48

BERUSAHA UNTUK KAYA
sama-sama rugi. Dasar utama dari perniagaan yang saling
menguntungkan adalah “saling percaya”. Dalam istilah
Kitab Suci, perniagaan adalah tijarotan, yang akar kata kerjanya
adalah tijara dan akar kata bendanya adalah ujroh (upah) atau
ajrun (pahala).
Hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dapat
pula dianalogikan sebagai perniagaan atau tijarotan. Tuhan
menentukan hukum-hukum atau aturannya, lalu manusia
melakukan dan mengusahakan sesuatu, kemudian Allah SWT
memberikan upah atau balasan atas usaha tersebut. Istilah lain
yang digunakan sebagai balasan atas tindakan manusia adalah
fadhilah dan rahmah.
Fadhilah berasal dari kata fadhl dan Allah, di mana fadhl
artinya kelebihan, sehingga istilah fadhilah berarti kelebihan
dari Allah SWT, atau memperoleh tambahan imbalan dari-Nya.
Sedangkan rahmah (rahmat) adalah sesuatu yang diberikan
sebagai tanda rasa kasih Allah SWT kepada manusia.
Dalam Kitab Suci (QS 06:165), Allah SWT menyatakan
telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi
dan meninggikan derajat sebagian manusia di atas sebagian
lainnya untuk menguji manusia. Dengan kata lain, Tuhan
telah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi dan
memberi sebagian manusia kemampuan yang lebih dari sebagian
lainnya. Hal itu dimaksudkan sebagai ujian, baik bagi sebagian
manusia yang telah ditinggikan derajatnya, maupun kepada
sebagian manusia lain yang tidak ditinggikan. Sebagaimana
layaknya ujian, yang lulus ujian akan mendapat balasan
yang setimpal. Yang tidak lulus, ya harus mengulang!
49

Iwan P. Pontjowinoto
Allah SWT juga berfirman kepada orang-orang beriman
dalam Kitab Suci (QS 61:10-11) dengan menyatakan bahwa
Dia telah menunjukkan kepada mereka tijarotan (perniagaan)
yang dapat menyelamatkan mereka dari azab yang sangat,
yaitu dengan cara beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya.
Kemudian juhud (bersungguh-sungguh) di jalan Allah dengan
harta dan jiwa mereka. Allah SWT juga menegaskan bahwa
yang demikian itu lebih baik bagi manusia, jika saja mereka
mengetahuinya.
Kemudian, dalam Kitab Suci (QS 16:95-97), Allah SWT
memperingatkan agar manusia tidak menukar perjanjian kepada-
Nya dengan perjanjian atau hal lain yang sebenarnya tidak ada
harganya. Karena sesungguhnya hanyalah yang berasal dari
Allah yang lebih baik bagi manusia. Apa yang berasal dari
manusia akan lenyap dan apa yang berasal dari Allah
SWT akan kekal. Dan, Allah SWT akan memberi balasan
kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang mereka kerjakan. Tuhan menjanjikan kehidupan
yang lebih baik kepada siapa pun yang mengerjakan amal saleh—
baik laki-laki maupun perempuan—dan akan memberikan
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang mereka kerjakan.
Jadi, jelaslah bahwa Tuhan telah mengangkat manusia
menjadi khalifah di muka bumi dan telah meninggikan sebagian
manusia dari sebagian lainnya dengan maksud untuk menguji
manusia. Ujian tersebut bukanlah seperti antara guru dan
murid, tetapi lebih tepat diibaratkan sebagai perniagaan antara
Tuhan dengan manusia. Agar dapat berhasil atau memperoleh
50

BERUSAHA UNTUK KAYA
keuntungan dalam perniagaan dengan Tuhan, manusia harus
bersungguh-sungguh di jalan-Nya, dengan harta dan jiwanya.
Allah SWT telah memperingatkan manusia agar perjanjian
dengan-Nya tidak ditukar dengan perjanjian oleh pihak lain.
Karena Dia telah menjanjikan apa yang berasal dari-Nya
pasti lebih baik dan akan kekal. Sayangnya, kita lebih sering
mengabaikan perintah ini. Padahal, Tuhan akan memberi
imbalan kepada manusia yang sabar dengan balasan yang lebih
baik dari apa yang mereka kerjakan.
Bagi orang yang pada
awalnya tidak mengetahui
hal itu, tetapi kemudian
mengetahui dan berniat
untuk melakukan perniagaan
yang baik dengan Tuhan,
maka dalam Kitab Suci
(QS 11:03), Allah SWT
“Menurut Imam Ghazali,
mashlahah adalah
istilah bagi upaya untuk
menciptakan kebaikan
dan menghindari
kemudharatan.”
menyatakan bahwa hendaknya manusia memohon ampun
kepada-Nya, kemudian bertaubatlah. Dia Yang Mahakuasa akan
memberikan kesenangan yang hasanah (baik) pada waktu yang
tertentu. Bahkan diberikan fadhilah (tambahan) kepada setiap
manusia yang beramal lebih baik.
Dalam hal perniagaan, baik antara sesama manusia maupun
dengan Tuhan, dengan tegas dinyatakan bahwa manusia tidak
akan memperoleh kecuali yang diusahakannya. Dan, atas semua
usaha manusia, akan diberikan balasan yang sempurna. Firman
Allah SWT dalam Kitab Suci (QS 53:39-41) menyatakan bahwa
manusia tiada memperoleh kecuali apa yang diusahakannya.
Dan atas usaha manusia, kelak akan diperlihatkan penilaian
51

Iwan P. Pontjowinoto
untuk kemudian diberi balasan dengan jazaa’a (balasan) yang
sempurna dari-Nya.
Balasan tersebut dapat berupa ujroh (upah) di dunia, ajrun
(pahala di akhirat), dan dapat pula diberikan tambahan fadhilah
(tambahan), atau pemberian sebagai tanda kasih dari Allah
berupa rahmah (rahmat).
“Dan kekayaan yang
maslahat hanya dapat
diperoleh melalui
keuntungan yang
berkeadilan. Jadi,
kekayaan haruslah
berkeadilan.”
Sebagaimana dinyatakan
dalam Kitab Suci (QS 35:02),
segala sesuatu yang Allah
SWT berikan kepada manusia
sebagai suatu rahmat, maka
tidak ada seorang atau sesuatu
pun yang bisa menahannya.
Sebaliknya, segala yang Tuhan
tahan untuk diberikan kepada
manusia sebagai suatu rahmat, maka tidak akan ada yang bisa
melepaskannya. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
Ukuran kesempurnaan dari balasan atas usaha manusia—
berupa upah (ujrah), pahala (ajrun), kelebihan (fadhilah),
dan (rahmah)—semuanya ditentukan oleh Allah SWT
Kesempurnaan tersebut juga meliputi cakupan dari balasan,
besaran dari balasan, kapan saja balasan diberikan, dan berapa
lama balasan diberikan.
52

BERUSAHA UNTUK KAYA
Balasan yang Sempurna
Dalam perjalanan hidup, kita dapat “berniaga” dengan
Tuhan, di mana kita melakukan sesuatu tindakan, yang
dalam istilah Kitab Suci adalah amal, artinya perbuatan
untuk memenuhi harapan Allah SWT. Kemudian, Tuhan
akan membalasnya dengan memberikan imbalan di dunia
berupa ujroh (upah) dan imbalan di akhirat berupa ajrun
(pahala). Allah SWT juga memberikan fadhilah (kelebihan),
dan rahmah (rahmat).
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang telah diangkat
menjadi khalifah di muka bumi, maka harus dipahami bahwa
esensi keadilan dalam perniagaan dengan-Nya adalah percaya
atau beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya. Bersungguhsungguh
mengikuti aturan-Nya, menjalankan perintah-Nya,
dan meninggalkan larangan-Nya. Kemudian, percaya bahwa
Tuhan pasti akan memberikan balasan yang sempurna, dengan
cara menerima keputusan atau takdir-Nya.---
Kekayaan dan Kemashlahatan
Pada awal tahun 2010, Michael Ruslim meninggal dunia.
Almarhum adalah Direktur Utama PT. Astra International Tbk.
Sebelum beliau wafat, sudah banyak pimpinan perusahaan besar
lain yang meninggal dunia. Namun jumlah liputan berita dan
iklan belasungkawa atas berpulangnya Michael Ruslim sangat
mencengangkan. Mengapa
53

Iwan P. Pontjowinoto
PT. Astra International Tbk. adalah perusahaan besar
dengan kegiatan usaha di bidang otomotif, jasa keuangan, alat
berat, pertambangan dan energi, teknologi informasi dan solusi
dokumen, agribisnis, serta infrastruktur. Pada tahun 2010 Astra
memiliki 153 anak perusahaan dengan 126.000 karyawan.
Astra juga menjadi perusahaan berkapitalisasi pasar terbesar di
antara 400-an perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek
Indonesia. Tetapi bukan itu yang menyebabkan banyaknya orang
yang turut berduka cita atas berpulangnya Michael Ruslim.
Ternyata, banyaknya orang yang berduka cita disebabkan
karena selama dipimpin oleh Michael Ruslim, Astra telah
membawa banyak maslahat bagi masyarakat di Indonesia.
Selain itu, almarhum dikenal sebagai pengusaha yang sangat
kuat memegang prinsip dan etika bisnis, sangat memerhatikan
karyawan dan mitra bisnis, serta berjiwa sosial.
Mengapa kemaslahatan yang dibawakan Astra memberi
‘kekayaan’ kepada Michael Ruslim
Mashlahah berasal dari bahasa Arab. Artinya, kebaikan
dan kemanfaatan. Lawan kata maslahah adalah mafsadah, yang
berarti kerusakan. Akar kata maslahah adalah al-shalah yang
berarti baik dan manfaat. Menurut Imam Ghazali, mashlahah
adalah istilah bagi upaya untuk menciptakan kebaikan dan
menghindari kemudharatan. Esensi mashlahah adalah kebaikan
dan kemanfaatan yang dikehendaki Allah untuk hamba-Nya,
bukan kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki manusia
untuk dirinya sendiri. Karena, manfaat dalam pandangan
manusia, belum tentu baik menurut Allah.
54

BERUSAHA UNTUK KAYA
Untuk lebih memahami makna kemaslahatan, para ahli
telah memberikan tiga rumusan. Rumusan pertama adalah
mashlahah yang diakui, yaitu mashlahah yang keberadaannya
telah dijabarkan dalam Kitab Suci dan yang telah diajarkan atau
dicontohkan oleh para nabi dan rasul Allah.
Rumusan kedua adalah
mashlahah yang dilarang,
yaitu hal-hal yang oleh
sebagian manusia dianggap
baik atau bermanfaat, tetapi
sebenarnya menyalahi
kemaslahatan yang telah
dijabarkan dalam Kitab
Suci ataupun ajaran nabi
“Nabi Muhammad SAW
mengajarkan bahwa
manusia yang paling baik
adalah yang paling baik
dalam mengembalikan
pinjaman yang
diterimanya.”
dan rasul. Salah satu contoh adalah firman Allah SWT dalam
Kitab Suci (QS 02:219) mengenai khamar (minuman yang
memabukkan) dan maysir (mengambil risiko berlebihan atau
judi). Telah dinyatakan, bahwa pada keduanya terdapat dosa
besar dan manfaat yang sangat sedikit bagi manusia. Dosa
keduanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi, meskipun dalam
minuman khamar dan tindakan maysir terdapat beberapa
manfaat bagi manusia, tetapi karena dosa yang menyertai
keduanya lebih besar, maka manusia dilarang untuk minum
khamar, dan melakukan maysir.
Sedangkan rumusan ketiga adalah mashlahah yang
dibolehkan, yaitu segala hal yang baik dan bermanfaat walaupun
tidak dijabarkan secara eksplisit dalam Kitab Suci maupun
dalam ajaran nabi dan rasul—baik untuk mewujudkannya,
meninggalkannya, atau bahkan mengabaikannya. Misalnya,
55

Iwan P. Pontjowinoto
menentukan suatu mata uang sebagai alat pertukaran nilai yang
sah dari suatu negara. Atau, mewajibkan kepada warganegara
yang mampu agar ikut memikul beban pembangunan ketika
keuangan negara tidak mencukupi. Dalam Kitab Suci ataupun
ajaran nabi dan rasul, tidak terdapat ketentuan-ketentuan
yang memerintahkan, menganjurkan, memerhatikan, atau
mengabaikan hal-hal yang terkait penentuan mata uang maupun
kewajiban warganegara dalam pembangunan.
Hierarki Kemaslahatan
Di samping memahami rumusan kemaslahatan, kita juga
perlu memahami hierarki kemaslahatan. Dalam Kitab Suci
(QS 42:20), Allah SWT menyatakan bahwa barangsiapa
menghendaki harsa (keuntungan) di akhirat, maka Tuhan akan
menambahkan baginya harsa (keuntungan) di akhirat dan
di dunia. Sedangkan bagi yang menghendaki keuntungan di
dunia saja, Allah SWT hanya akan memberikan keuntungan di
dunia, tanpa bagian keuntungan di akhirat. Padahal, kita faham
dan percaya (beriman) bahwa kehidupan di dunia hanyalah
sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kekal.
Abadi, selama-lamanya. Dengan demikian, manusia yang hanya
menghendaki keuntungan di dunia—yang bersifat sementara,
pastilah akan merugi.
Tuhan juga telah berfirman dalam Kitab Suci (QS 28:77)
agar manusia mencari bagiannya berupa kebahagiaan di akhirat,
namun tidak melupakan bagiannya dari kenikmatan duniawi.
Firman itu juga menyebutkan bahwa manusia diperintahkan
untuk berbuat baik, sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik
56

BERUSAHA UNTUK KAYA
kepadanya. Dan, tidak membuat kerusakan di bumi, karena
Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Jelaslah bahwa menurut syariah, kemaslahatan yang utama
bagi manusia adalah keuntungan atau kebahagiaan di akhirat.
Namun pada saat yang sama, manusia juga diperintahkan untuk
tidak melupakan bagiannya atas keuntungan atau kenikmatan
di dunia. Karena itu, dalam Kitab Suci (QS 02:201), Allah
SWT telah menuntun manusia untuk berdoa agar Allah SWT
memberi hasanah atau kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat,
sekaligus meminta agar dijauhkan dari api neraka.
Dengan mengacu pada Kitab Suci serta ajaran nabi dan
rasul, Ibnu Khaldun menjabarkan hierarki kemaslahatan sebagai
berikut:
“Hierarki yang paling rendah adalah keuntungan
individu, karena manusia memang harus berjuang untuk
mencari keuntungan bagi dirinya dan keluarganya.
Namun, manusia tidak boleh hanya memikirkan
dirinya ataupun keluarganya, karena manusia adalah
hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk hidup
bermasyarakat.
Kumpulan dari keuntungan individu tersebut harus
dapat menciptakan keuntungan bersama. Keuntungan
berserikat yang sering disebut sebagai keuntungan usaha.
Dengan demikian, akan timbul persatuan yang dapat
menciptakan sinergi, sehingga keuntungan berserikat
atau keuntungan usaha mempunyai hierarki yang lebih
tinggi dari keuntungan individu.
57

Iwan P. Pontjowinoto
Selanjutnya, keuntungan berserikat atau keuntungan
usaha harus dapat terakumulasi menjadi keuntungan
ekonomi bagi masyarakat atau negara. Dengan adanya
keuntungan ekonomi, akan tercipta kesejahteraan
masyarakat, baik masyarakat yang tergabung dalam
suatu usaha maupun masyarakat lainnya. Dengan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat, diharapkan
akan meningkatkan kemampuan berproduksi, daya beli,
dan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa.
Keuntungan ekonomi dalam suatu negara harus dapat
memberikan keuntungan kemanusiaan di dunia.
Karena, tujuan dari pengelolaan bumi dan segala isinya
oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah
menyebar-luaskan rahmat Tuhan bagi seluruh alam.
Rahmatan lil alamin.”
Jelas bahwa kekayaan yang kita miliki harus diperoleh
dengan cara yang dapat memberikan keuntungan secara
bertingkat. Dari keuntungan individu, keuntungan usaha,
keuntungan ekonomi, dan puncaknya adalah keuntungan bagi
seluruh umat manusia.
Memahami Kemaslahatan
Sebagai hamba Allah SWT dan khalifah di muka bumi, kita
harus menggunakan bagian dari bumi dan segala isinya secara
produktif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Semua itu ditujukan
untuk menciptakan kemasalahatan yang bisa dinikmati secara
adil. Dari generasi ke generasi.
58

BERUSAHA UNTUK KAYA
Kemaslahatan yang utama adalah harsa (keuntungan) dan
hasanah (kebaikan) di akhirat, namun kita diperintahkan untuk
tidak melupakan hak kita atas kenikmatan di dunia. Hierarki
kemasalahatan dimulai dengan keuntungan bagi individu, yang
kemudian harus dapat menciptakan keuntungan dalam berserikat,
dan menciptakan keuntungan usaha. Kemudian, keuntungan
usaha harus terakumulasi menjadi keuntungan ekonomi di suatu
negara. Seterusnya, keuntungan ekonomi suatu negara harus
menciptakan keuntungan bagi seluruh umat manusia di dunia.
Dengan demikian, akan tercipta kemaslahatan dari pusaka
Allah SWT yang dikelola manusia, di mana rahmat Allah akan
terdistribusikan ke seluruh umat manusia dan seluruh alam.
Rahmatan lil alamin.---
Kekayaan dan Keadilan
Tidak lama setelah Michael Ruslim meninggal dunia,
William Soeryadjaya juga berpulang ke sisi-Nya. Michael
Ruslim lama menjadi pimpinan di PT. Astra International Tbk.,
sedangkan William Soeryadjaya adalah pendiri sekaligus yang
pimpinan yang membesarkan perusahan itu.
Jelas bahwa William Soeryadjaya adalah orang yang kaya
dalam segi harta. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa
perusahaan yang dibesarkannya, Astra International, pada tahun
2009 telah memberikan kemaslahatan kepada karyawan berupa
gaji dan upah di sebesar Rp.1,5 triliun, membawa kemaslahatan
kepada pemegang saham berupa pertumbuhan aset Rp.9 triliun
dan dividen Rp.4,5 triliun, memberi kemaslahatan kepada
59

Iwan P. Pontjowinoto
masyarakat berupa produk dan jasa serta perniagaan senilai Rp.
100 triliun, serta membayar pajak sebesar Rp.4,5 triliun.
Menurut Jusuf Kalla, mendiang William Soeryadjaya adalah
pengusaha yang selalu menekankan persahabatan, kekeluargaan,
kebersamaan, dan harus sama-sama untung. Selain itu, beliau
juga sangat terbuka, jujur, dan memegang prinsip dan etika
bisnis. Pandai menjaga jarak dengan pemerintah, tidak terlalu
dekat dan tidak terlalu jauh. Prinsip bisnisnya menanamkan
nilai-nilai agama yang bersifat universal, seperti kejujuran, kerja
keras, saling bantu, dan ramah.
Tetapi yang paling menonjol adalah ketika Bank Summa—
yang dimiliki oleh anaknya—mengalami kesulitan. Ketika,
pada 1993, Pemerintah memutuskan untuk menutup Bank
Summa, William Soeryadjaya menjual saham Astra yang
dimiliknya untuk membayar semua kewajiban Bank Summa
kepada nasabahnya. William berpendapat bahwa dalam berbisnis
haruslah adil. Ketika untung berhak menikmati hasilnya,
tetapi bila rugi harus bertanggung jawab memenuhi semua
kewajibannya.
Hal serupa diutarakan Arifin Panigoro dalam bukunya,
Berbisnis itu (tidak) Mudah. Berlaku adil dengan prinsip pantang
ambil rezeki orang lain, transparansi usaha, dan menghormati
mitra usaha dan karyawan, telah membuat Arifin Panigoro
membesarkan PT. Meta Epsi Pribumi Drilling Company
menjadi PT. Medco Energi Internasional Tbk. Tetapi—mirip
seperti pengalaman William Soeryadjaya—prinsip “utang
mesti dibayar” yang diyakini oleh Arifin Panigoro berdasarkan
pengalaman orangtuanya, diterapkan dengan konsisten ketika
Medco mengalami masalah keuangan akibat krisis moneter
60

BERUSAHA UNTUK KAYA
1997-1998. Medco terpaksa meminta restrukturisasi utang,
dan Arifin terpaksa menjual saham Medco yang dimilikinya.
Berbeda dengan William yang tidak berhasil memiliki kembali
Astra, hanya dalam waktu 5 tahun, Arifin berhasil membeli lagi
saham Medco dan kembali menjadi pemegang saham mayoritas.
Baik cerita di atas maupun hierarki kemaslahatan,
menunjukkan bahwa harus tercipta keadilan dalam proses
penciptaan keuntungan. Dan kekayaan yang maslahat hanya
dapat diperoleh melalui keuntungan yang berkeadilan. Jadi,
kekayaan haruslah berkeadilan.
Adil adalah kata singkat yang mudah diucapkan, tetapi
sangat sulit diterapkan. Namun, kita tidak perlu bingung.
Apalagi, khawatir. Dalam Kitab Suci (QS 57:25), Allah SWT
menyatakan bahwa sesungguhnya Dia telah mengutus para
rasul-Nya dengan membawa kejelasan, dan telah diturunkan
melalui mereka Kitab Suci dan al-mizan, agar manusia dapat
menegakkan keadilan. Dan kepada manusia telah diturunkan
pula al-hadiid—yang padanya terdapat kekuatan, dan syadiid—
dengan berbagai manfaat bagi manusia.
Dalam Kitab Suci (QS 02:143), Tuhan menegaskan bahwa
Dia telah menjadikan manusia yang menjadi hamba-Nya sebagai
umat pilihan yang adil, agar manusia dapat menjadi saksi atas
perbuatan manusia. Allah SWT juga menjadikan rasul sebagai
saksi atas perbuatan manusia yang menjadi umat rasul tersebut.
Jadi, Tuhan sebenarnya telah memberikan bekal dan
kemampuan kepada kita untuk berlaku adil. Namun, apakah kita
bisa memakai kemampuan tersebut sesuai petunjuk-Nya Mengapa
kita sering berpendapat bahwa sangat manusiawi untuk rajin
61

Iwan P. Pontjowinoto
menuntut hak, namun lambat dalam menjalankan kewajiban
Padahal, Tuhan telah memerintahkan manusia untuk berlaku
adil dalam mencatat perjanjian atas kewajiban-kewajibannya.
Allah SWT memerintahkan—sebagaimana termaktub dalam
Kitab Suci (QS 02-282)—kepada semua orang yang beriman
kepada-Nya agar bila melakukan tadaayan (berniaga), di mana
seseorang mempunyai kewajiban sampai waktu yang tertentu,
dan hendaklah kewajiban tersebut dicatat dengan baik. Untuk
itu, harus ditunjuk suatu pihak yang bertindak sebagai kaatib
atau penulis (mungkin sekarang disebut sebagai notaris) yang
akan mencatat dengan berlaku adil.
Tuhan juga telah memerintahkan kepada orang yang
mempunyai kewajiban untuk menyatakan kepada penulis atas
hak orang yang berhutang. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah
SWT, dan janganlah mengurangi kewajiban sedikit pun, baik
kecil atau besar, hingga sampai waktunya atau jatuh tempo.
Perlu dicatat, Tuhan memberikan pengecualian pada
hubungan perniagaan yang tijarotan haadirotan (perniagaan
secara tunai), sehingga perniagaan secara tunai tidak perlu dibuat
catatan karena tidak ada kewajiban yang belum ditunaikan.
Tuhan juga telah menetapkan bahwa manusia harus
mengambil keputusan dengan adil bila terjadi perbedaan
pendapat. Dalam Kitab Suci (QS 03:58), Allah SWT telah
meminta kepada manusia untuk menyampaikan amanat
kepada yang berhak. Dan, apabila menetapkan hukum
di antara manusia, hendaklah ditetapkan dengan adil.
Tuhan telah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada
manusia, dan sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha
Melihat.
62

BERUSAHA UNTUK KAYA
Keadilan tersebut juga berlaku dalam takaran dan
timbangan, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci (QS
07:85), bahwa Nabi Syuaib telah berkata kepada penduduk
Madyan untuk menyembah Allah SWT karena tidak ada bagi
mereka Tuhan selain dari Dia. Bahwa sesungguhnya telah datang
kepada penduduk Madyan bukti yang nyata dari Tuhan. Karena
itu takaran dan timbangan harus disempurnakan, dan dilarang
mengurangi segala hak manusia. Dan dilarang melakukan
kerusakan di bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, karena
yang demikian itu lebih baik bagi kaum yang beriman.
Menegakkan Keadilan
Sebagai hamba Allah SWT, kita juga harus selalu teguh
atau istiqomah dalam menegakkan keadilan. Bahkan dalam
menegakkan keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga, baik
pihak yang kaya maupun yang miskin. Bila kita merasa menjadi
orang yang beriman, Allah SWT berfirman dalam Kitab Suci
(QS 03:135) agar kita menjadi orang-orang yang menegakkan
keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT, walaupun terhadap
diri sendiri, terhadap ibu-bapak, dan terhadap kerabat, baik
yang kaya ataupun yang miskin.
Sesungguhnya Tuhan lebih dekat dengan ibu-bapak atau
kerabat tersebut, sehingga manusia tidak perlu berpihak
dalam mengambil keputusan. Tuhan juga melarang manusia
mengikuti hawa nafsu untuk tidak berbuat adil. Dan jika
menusia memutar-balikkan kebenaran atau enggan berlaku
adil, perlu diingat bahwa Allah Maha Mengetahui atas semua
yang manusia kerjakan.
63

Iwan P. Pontjowinoto
Dalam suka-duka kehidupan, manusia terkadang masuk
dalam suatu golongan. Celakanya, entah karena pengalaman
masa lalu atau hal-hal lain, dapat terjadi satu golongan cenderung
membenci golongan yang lainnya. Padahal, dalam Kitab Suci
(QS 05:8), Allah SWT telah berfirman kepada manusia yang
beriman untuk menjadi orang-orang yang selalu menegakkan
kebenaran karena-Nya, dan menjadi saksi dengan adil, walaupun
terhadap golongan yang membencinya.
Tuhan juga melarang orang-orang yang beriman menjadi
berdosa dengan berlaku tidak adil karena kebenciannya terhadap
suatu kaum. Tuhan menyuruh manusia berlaku adil, karena
berbuat adil lebih dekat dengan takwa. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang kita kerjakan.
Dalam hidup saat ini, kadangkala kita terpaksa berhubungan
dengan orang-orang yang suka berbohong, korupsi, atau
memeras. Oleh karena itu, sulit bagi kita untuk menjalankan
perintah-Nya. Khususnya karena tahu dengan pasti bahwa
orang-orang itu suka berbohong dan mengambil yang haram.
Namun, Allah SWT telah berfirman dalam Kitab Suci (QS
05:42) bahwa jika orang-orang yang suka berbohong dan banyak
mengambil yang haram datang untuk meminta keputusan, maka
putuskanlah dengan adil di antara mereka, atau berpalinglah
dari mereka. Allah SWT menjamin, jika manusia berpaling dari
mereka, maka mereka tidak akan memberikan mudharat sedikit
pun, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang
yang berlaku adil.
Adil juga harus berlaku dalam pinjam-meminjam. Ketika
kita memiliki kewajiban mengembalikan pinjaman, syariah
64

BERUSAHA UNTUK KAYA
mewajibkan kita untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Nabi
Muhammad SAW mengajarkan bahwa manusia yang paling
baik adalah yang paling baik dalam mengembalikan pinjaman
yang diterimanya. Akan tetapi, berlaku adil bukan sematamata
kewajiban bagi yang meminjam, melainkan juga bagi
yang meminjamkan. Allah SWT telah berfirman dalam Kitab
Suci (QS 02:282) bahwa jika seseorang mempunyai kewajiban
(mengembalikan pinjaman) kepada kita dan ia mengalami
kesulitan, kita dianjurkan untuk memberi kelonggaran. Dan
bila kesulitan berlanjut, maka bila kita sedekahkan sebagian atau
seluruh dari kewajiban itu, itu akan lebih baik bagi kita—bila
saja kita mengetahuinya.
Oleh karena itu, penjadwalan kembali hutang (debtrescheduling),
perubahan struktur hutang (debt-restructuring),
pengurangan pokok hutang (debt ‘hair-cut’), bahkan
penghapusan hutang (write-off) adalah langkah-langkah keadilan
bila peminjam terbukti telah bersungguh-sungguh mencoba
memenuhi kewajibannya namun takdir berkata lain.
Allah Yang Maha Bijaksana akan membela dan melindungi
orang-orang yang berlaku adil.
65

Iwan P. Pontjowinoto
Memahami Keadilan
Esensi adil adalah penciptaan keseimbangan antara
kemaslahatan seseorang dengan kemaslahatan umat. Adil
memerlukan keimanan yang tinggi, sehingga kita harus bersedia
dan bersungguh-sungguh mendahulukan kepentingan umat
di atas kepentingan pribadi. Keseimbangan ini adalah prinsip
hakiki yang tidak berubah. Sebagai hamba Allah SWT yang telah
diangkat menjadi wakil-Nya di dunia, maka prinsip hakiki ini harus
didasarkan atas perintah-Nya, sebagaimana yang telah dinyatakan
dalam Kitab Suci dan dijabarkan melalui ajaran nabi dan rasul.
Kitab Suci (QS 02:278) menyatakan dengan jelas bahwa
manusia tidak boleh berlaku zhalim dan tidak boleh pula
diperlakukan secara zhalim. Nabi Muhammad SAW juga telah
menjabarkan bahwa janganlah merugikan orang lain, dan jangan
pula bersedia dirugikan oleh orang lain. Dengan berpegang teguh
pada pedoman tersebut, insya Allah manusia dapat menempuh
jalan yang adil.---
66

Mengelola Kekayaan
Sewaktu bekerja di Lippo Bank, Bank Papan Sejahtera, dan
Danareksa, saya melihat banyak orang yang mendadak jadi kaya
raya karena melakukan kegiatan usaha di pasar modal. Namun,
saya juga mengetahui banyak orang yang sekonyong-konyong
jatuh miskin karena pasar modal.
Di masa lalu, saya juga mengenal beberapa orang yang
mempunyai harta berlimpah, rumah di mana-mana, mobil
mewah dan berbagai ”tanda-tanda” kekayaan lainnya. Namun
pada hari tuanya, mereka terpaksa hidup sangat sederhana karena
hartanya sudah habis terpakai—baik untuk hidup, maupun
karena kegagalan dalam berbisnis atau berinvestasi.
Guru saya pernah mengajarkan bahwa kita perlu mengenal
hubungan antara hasil yang kita peroleh dengan sebab utama kita
memperoleh hasil tersebut. Karena kriteria ”kaya” atau ”belum
kaya” tergantung pada kemampuan kita memahami bagaimana
seharusnya mengelola hasil yang kita peroleh secara optimal.
67

Iwan P. Pontjowinoto
Hidup hanya sementara, dan masa produktif dalam hidup kita
”lebih sementara” lagi.
Lantas, bagaimana cara mengelola balasan yang telah
diberikan Allah SWT kepada kita
”Sebaik-baik manusia
adalah mereka yang
senantiasa ber-zikir dan
banyak-banyak mengingat
Allah SWT.”
Itulah sebabnya setelah
putri saya yang pertama, Prita
Hapsari, lulus dari Fakultas
Ekonomi UI dan kuliah S2 di
Sydney, saya anjurkan untuk
mengambil keahlian financial
planning. Tujuannya jelas,
agar dia bisa membantu orangtuanya dan orang-orang lain
yang membutuhkan jalan untuk mengelola kekayaan yang telah
diamanahkan kepada mereka. Sehingga bisa menolong orang
untuk hidup lebih bahagia di hari tua. Dan mudah-mudahan
diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang saleh.
Rezeki adalah Modal Ibadah
Walaupun telah mendapat gelar doktor, saya merasa
bahwa saya tidak mempunyai kecerdasan, pengetahuan,
dan kemampuan yang memadai untuk memahami ukuran
kesempurnaan dari balasan yang diberikan Tuhan atas segala
jerih payah saya. Sehingga bila cakupan, besaran, serta waktu
dan lama balasan yang ditentukan oleh Allah SWT ternyata
melebihi dari yang saya harapkan, saya akan merasa beruntung.
Sedangkan bila balasan tersebut tidak sesuai dengan harapan,
baik dari segi cakupan, besaran, waktu dan lama balasan yang
diterima, maka sering kali saya merasa kecewa, merasa tidak
beruntung, bahkan merasa diperlakukan secara tidak adil.
68

MENGELOLA KEKAYAAN
Padahal, sebagai orang yang beriman, seharusnya saya yakin
bahwa segala sesuatu yang saya peroleh adalah balasan yang
sempurna atas usaha saya sendiri.
Melalui firman-Nya, dalam Kitab Suci (QS 02:172), Allah
SWT memerintahkan kepada semua orang yang beriman untuk
hanya mengambil yang thoyib (baik). Jika itu diwujudkan, Allah
SWT akan memberikan rezeki kepada mereka. Manusia juga
diperintahkan untuk bersyukur, berterima kasih kepada-Nya,
karena hanya kepada-Nya mereka mengabdi. Maka, sebaik-baik
manusia adalah mereka yang senantiasa ber-zikir dan banyakbanyak
mengingat Allah SWT Melalui firman-Nya dalam Kitab
Suci (QS 61:10), diperintahkan juga kepada manusia untuk
bertebaran di muka bumi setelah selesai menjalankan ibadah salat
Jumat, guna mencari fadhillah atau kelebihan dari Allah SWT
Meskipun sesungguhnya manusia tidak akan memperoleh
kecuali apa yang diusahakannya, tetapi karena Allah Mahakaya
dan Mahakuasa, maka Dia dapat memberikan tambahan balasan
kepada manusia sesuai kehendak-Nya. Oleh karena itu, dalam
Kitab Suci (QS 14:07), Allah SWT telah menyampaikan bahwa
jika manusia bersyukur atau berterima kasih atas nikmat
yang telah dianugerahkan kepadanya, maka Dia akan
me nambahkan nikmat-Nya. Namun, jika manusia
meng ingkari bahwa nikmat itu berasal dari-Nya, sesungguhnya
Allah SWT akan menurunkan azab-Nya
yang sangat pedih.
Jadi, sebenarnya Tuhan telah memudahkan manusia dalam
mendapat rezeki, dalam mendapat balasan yang menyenangkan
dari-Nya. Manusia diperintahkan untuk mengabdi kepada-
Nya karena manusia memang diciptakan sebagai abdi-Nya.
69

Iwan P. Pontjowinoto
Kemudian, diperintahkan untuk selalu mengingat-Nya. Dan
ketika sudah menerima nikmat, manusia diperintahkan untuk
berterima kasih atas semua yang telah diperoleh. Bila hal itu
dilakukan, Allah SWT berjanji akan memberikan tambahan
balasan yang menyenangkan, tambahan rezeki dari arah yang
tak terduga.
”Di dalam rezeki yang
dilimpahkan kepada
manusia, terdapat
hak untuk orang lain
yang dititipkan kepada
manusia, hak dirinya dan
anak keturunannya serta
masa depannya, dan juga
hak untuk masyarakat.”
Di samping sematamata
hidup untuk mengabdi
kepada Tuhan, selalu
ingat kepada-Nya, dan
berterima kasih atas segala
balasan dari-Nya, manusia
juga diingatkan untuk
menggunakan rezeki yang
diterimanya untuk kebaikan.
Dalam Kitab Suci (QS
24:22), telah diperingatkan
kepada orang-orang yang mempunyai fadhil (kelebihan) dan
sa’at (kelapangan) agar jangan bersumpah bahwa mereka tidak
akan memberi bantuan kepada kerabatnya, kepada orangorang
miskin, maupun kepada orang-orang yang berhijrah di
jalan Allah. Bila orang-orang yang mempunyai kelebihan dan
kelapangan itu memberi bantuan, maka dosa mereka akan
diampuni. Allah SWT telah menegaskan bahwa Dia adalah
Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Secara logika, memberi akan mengurangi apa yang telah
manusia miliki. Akan tetapi, apabila memberi secara ikhlas
kepada yang berhak, milik Anda bukannya susut atau berkurang,
malah semakin bertambah. Karena dengan memberi secara
70

MENGELOLA KEKAYAAN
ikhlas, maka berarti Anda telah bersyukur dan karena itu
Tuhan akan memberi tambahan. Tuhan juga menyatakan
bahwa tindakan manusia untuk memberikan bantuan kepada
manusia lainnya yang memerlukan, dipandang sebagai memberi
pinjaman kepada-Nya.
Tuhan adalah penerima pinjaman yang paling baik,
dan akan mengembalikan pinjaman dengan balasan-Nya
yang berlipat ganda.
Allah SWT menyatakan, sebagaimana tertera dalam Kitab
Suci (QS 02:245), barangsiapa memberi pinjaman kepada-
Nya—dengan pinjaman untuk kebaikan, maka Dia akan
melipatgandakan pengembalian pinjaman tersebut dengan
adh’aafan—dengan berlipat ganda. Masih dalam kutipan firman-
Nya di atas, ditegaskan pula bahwa Dia dapat menyempitkan
atau melapangkan rezeki seseorang, dan kemudian mengingatkan
manusia bahwa hanya kepada-Nya manusia akan kembali.
Namun, jika manusia yang telah menerima rezeki ternyata
tidak mengikuti ketentuan-Nya, bahkan bermewah-mewahan
dengan rezeki yang dititipkan kepada mereka, maka Allah SWT
akan menghukum mereka. Hal ini ditegaskan melalui firman-
Nya dalam Kitab Suci (QS 17:16), yang menyatakan bahwa
diperintahkan kepada orang-orang yang bermewah-mewah
dalam suatu negeri untuk taat kepada-Nya. Tetapi bila mereka
durhaka dan tidak mengikuti perintah-Nya, maka atas mereka
akan berlaku hukum-Nya. Allah SWT akan menghancurkan
negeri itu dengan sehancur-hancurnya.
Mengenai rezeki, Nabi Muhammad SAW telah memberikan
banyak pelajaran kepada manusia, baik dalam bentuk perbuatan,
nasihat, ataupun pernyataan.
71

Iwan P. Pontjowinoto
“Yang terbaik di antara manusia ialah mereka yang
tidak meninggalkan dunia untuk akhirat, dan tidak
meninggalkan akhirat untuk dunia, dan juga tidak
menjadi beban bagi orang lain.”
“Manusia dianjurkan untuk bekerja guna mendapatkan
balasan di dunia seolah-olah mereka akan hidup selamalamanya
dan untuk beribadat guna mendapat pahala di
akhirat seolah-olah mereka akan mati esok hari.”
“Dalam bekerja maupun beribadat, manusia harus
mengupayakan agar segala yang mereka kerjakan hari
ini lebih baik dari hari-hari yang lalu, dan agar apa pun
yang mereka kerjakan hari esok lebih baik dari hari ini.”
Kekayaan = Rezeki
Tuhan Yang Mahakuasa pasti akan memberi balasan yang
sempurna atas semua usaha kita. Baik berupa balasan di dunia
(ujroh), balasan di akhirat (ajrun), dan tambahan (fadillah), maupun
rahmat tanda kasih dari Allah SWT Bila balasan dari-Nya melebihi
harapan, maka kita akan merasa senang dan menerimanya sebagai
rezeki. Namun, bila balasan tersebut tidak sesuai dengan harapan,
kita dapat tergoda untuk merasa kecewa, bahkan tidak bersyukur
atas balasan yang telah diperoleh.
Bila kita bersyukur, Allah SWT berjanji akan memberi tambahan
balasan yang mungkin akan memenuhi, bahkan melebihi harapan
kita. Tuhan telah memberikan kemudahan bagi kita agar dapat
menerima rezeki, yaitu cukup dengan bersungguh-sungguh
mengabdi kepada-Nya, selalu ingat, dan bersyukur atas semua
rezeki yang dilimpahkan-Nya.---
72

Kekayaan adalah Amanah
MENGELOLA KEKAYAAN
Kekayaan yang kita terima sebenarnya adalah amanah yang
harus digunakan atau dinafkahkan sesuai dengan ketentuan-Nya.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan:
“Setiap manusia akan ditanya tentang hartanya, dengan
cara apa dia memperolehnya dan bagaimana dia
menafkahkannya.”
“Harta yang sedikit tetapi cukup untuk memenuhi
kebutuhan adalah lebih baik daripada harta yang
banyak tetapi dapat menyesatkan manusia.”
“Manusia yang kuat lebih baik daripada manusia yang
lemah, karena bila diperlukan oleh orang lain akan
dapat berguna, dan bila tidak diperlukan oleh orang lain,
setidaknya ia dapat mengurus dirinya sendiri.”
Amanah I: Hak Orang Lain
Pertama-tama, yang perlu diingat bahwa di dalam kekayaan
yang diberikan Allah SWT kepada kita terdapat bagian
yang wajib dinafkahkan kepada orang lain. Sebagaimana
firman-Nya dalam Kitab Suci (QS 57:07, 51:19, 70:24-
25), kita diperintahkan untuk percaya atau beriman kepada
Allah SWT dan rasul-Nya. Karena itu, kita diperintahkan
untuk menafkahkan apa pun yang Allah SWT jadikan kita
menguasainya.
73

Iwan P. Pontjowinoto
Allah SWT juga berjanji bahwa kepada orang-orang yang
beriman dan menafkahkan sebagian hartanya akan mendapat
pahala (ajrun) yang besar. Mengapa demikian Karena telah
dinyatakan bahwa di dalam harta mereka terdapat hak tertentu
untuk orang miskin atau kekurangan, baik yang meminta
maupun yang tidak meminta.
Di dalam harta yang diterima oleh manusia, terdapat hakhak
orang lain yang dititipkan kepadanya. Hak-hak tertentu
yang merupakan ”bagian” dari orang lain yang diberikan
melalui manusia itu harus diserahkan kepada yang berhak.
Dengan menafkahkan sebagian ”kelebihan” kepada orang yang
berhak, maka harta yang dikaruniakan kepadanya telah
dibersihkan dari bagian yang bukan haknya.
Allah SWT juga memberikan petunjuk mengenai cara
menafkahkan kelebihan yang telah diberikan kepada kita.
Salah satu petunjuk itu terdapat dalam Kitab Suci (QS 02:219,
02:267). Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa yang perlu
dinafkahkan oleh orang-orang yang mendapat kelebihan
dan kelapangan adalah dari apa yang menjadi kelebihan dari
keperluan. Petunjuk sederhana ini diberikan kepada manusia
sebagai keterangan atas ayat-ayat-Nya, supaya manusia mau
berpikir.
Petunjuk lain terdapat pada firman Allah SWT, (QS
02:267), yang menyatakan kepada orang-orang yang beriman
agar menafkahkan bagian yang baik dari apa yang mereka
usahakan dan dari apa yang telah dikeluarkan untuk mereka
dari bumi. Allah SWT juga memperingatkan agar dalam
menafkahkan, mereka tidak memilih yang buruk-buruk dari
apa yang mereka peroleh. Apalagi, hanya karena mereka tidak
74

MENGELOLA KEKAYAAN
mau mengambil, bahkan tidak mau melihat yang buruk-buruk
itu. Tuhan telah menegaskan bahwa Dia Maha Kaya lagi Maha
Terpuji.
Amanah II: Hak Hidup Masa Kini
Setelah membersihkan kekayaan kita dari hak orang lain
dengan mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah, maka bagian
kedua adalah hak hidup masa kini. Tuhan telah berfirman agar
manusia mencari kebahagiaan di akhirat, namun diperintahkan
untuk tidak melupakan haknya untuk memperoleh kenikmatan
duniawi. Guna memperoleh kenikmatan duniawi, manusia
diperintahkan berbuat baik dan dilarang berbuat kerusakan. Baik
kerusakan atas dunia, makhluk, orang lain, maupun diri sendiri.
Allah SWT telah menyatakan bahwa tidak semua manusia
akan memperoleh rezeki yang banyak. Pada saat yang sama, juga
diingatkan bahwa Tuhan tidak akan memikulkan beban melebihi
kemampuan seseorang. Allah SWT juga mengisyaratkan bahwa
setelah setiap satu kesukaran, akan diberikan banyak kemudahan,
bila manusia mau mengikuti perintah-Nya.
Dalam Kitab Suci (QS 65:07), Allah SWT berfirman
bahwa orang yang mempunyai keleluasaan diperintahkan untuk
menafkahkan dari kemampuannya. Sementara, bagi orang
yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah memberi nafkah
dari rezeki yang diberikan kepadanya. Kemudian, ditegaskan
bahwa Tuhan tidak memikulkan beban kepada seseorang
kecuali menurut apa yang Dia berikan padanya, dan
berjanji akan menjadikan banyak kemudahan sesudah
setiap satu kesukaran.
75

Iwan P. Pontjowinoto
Amanah III: Hak Masa Sulit
Dalam kehidupan manusia selalu terdapat masa senang
dan masa sulit. Karena itulah, Allah SWT menyatakan bahwa
manusia yang baik adalah mereka yang dalam menafkahkan
hartanya tidak berlebih-lebihan, namun juga tidak kikir. Manusia
yang baik akan berlaku di antara keduanya, yaitu menafkahkan
lebih banyak dari yang kikir, tetapi menafkahkan lebih
sedikit dari yang berlebih-lebihan.
Allah SWT juga memperingatkan agar janganlah orangorang
bakhil (kikir) dari kelebihan yang telah diberikan
kepadanya. Jangan pula mereka mengira bahwa hal itu adalah
baik bagi mereka, karena bakhil itu sebenarnya buruk bagi
mereka. Allah SWT menegaskan bahwa sebenarnya semua yang
ada di langit dan bumi adalah kepunyaan-Nya yang dipusakakan
kepada manusia. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang manusia
kerjakan (QS 03:180). Dia juga melarang manusia untuk
tubazzir (menyia-nyiakan) harta mereka dengan boros, karena
sesungguhnya orang-orang yang mubazzirin (menyia-nyiakan)
adalah teman setan (QS 17:27).
Nabi Muhammad SAW juga telah mengingatkan bahwa
Allah SWT akan memberikan rahmat kepada manusia yang
membelanjakan harta dengan hemat, serta menyisihkan
kelebihan untuk menghadapi hari kefakiran.
Amanah IV: Hak Masa Depan
Allah SWT telah memberi pelajaran mengenai menghadapi
masa depan, salah satunya melalui kisah Nabi Yusuf yang
bermimpi tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk
76

MENGELOLA KEKAYAAN
dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus. Dalam
mimpi tersebut, Nabi Yusuf juga memegang tujuh bulir gandum
yang hijau dan tujuh bulir gandum kering (QS 12:46-48).
Mimpi itu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf sebagai perintah
untuk menyimpan kelebihan dari tujuh masa panen yang sangat
baik untuk digunakan pada tujuh masa yang sulit. Penafsiran itu
memberi ilham kepada Nabi Yusuf untuk melakukan persiapan
agar di akhir masa-masa sulit mereka masih mempunyai sedikit
simpanan hasil panen untuk memulai kembali kehidupan
mereka.
Yang menarik, jumlah masa panen dan masa sulit dalam
pelajaran ini adalah tujuh, bukan enam atau lima atau bahkan
tiga. Hal ini bukan kebetulan, melainkan untuk menegaskan
bahwa walaupun terjadi berulang-ulang, tidak ada jaminan
bahwa hal itu akan berkelanjutan. Setelah sesuatu yang baik
terjadi untuk pertama kali, umumnya kita akan sangat bersyukur.
Bila terjadi kedua kalinya, biasanya kita tetap bersyukur. Setelah
terjadi secara terus menerus, apalagi sampai lebih dari lima
kali, kita dapat tergoda untuk merasa bahwa hal yang baik itu
terjadi semata-mata karena usaha kita sendiri. Buktinya setiap
kita berusaha, kita berhasil. Akibatnya, kita bisa ingkar bahwa
hasil tersebut sebenarnya adalah nikmat Tuhan.
Pelajaran lain dari kisah Nabi Yusuf di atas adalah
menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa
kepada-Nya, dan hendaklah setiap manusia memerhatikan apa
yang telah diperbuatnya untuk hari esok (QS 59:18).
Pelajaran-pelajaran di atas mengarahkan manusia untuk
menyimpan sebagian dari rezeki masa kini untuk
77

Iwan P. Pontjowinoto
kehidupan masa depan, baik masa depan untuk diri sendiri
maupun masa depan keluarga dan keturunannya.
Nabi Muhammad SAW juga telah menyatakan bahwa:
“Adalah lebih baik kamu meninggalkan keturunanmu
dalam keadaan sehat dan kaya daripada meninggalkannya
dalam keadaan miskin sehingga harus memintaminta.”
Amanah V: Hak Masyarakat
Di dalam rezeki yang dilimpahkan kepada manusia, terdapat
hak untuk orang lain yang dititipkan kepada manusia, hak
dirinya dan anak keturunannya serta masa depannya, dan juga
hak untuk masyarakat. Karena itu, kelebihan rezeki dan harta
harus digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga dapat
menyebar-luaskan kemasalahatan bagi masyarakat. Contohnya
adalah pada harta emas dan perak.
Pada masa Nabi Muhammad SAW, uang dibuat dari
emas dan perak. Hal itu terutama disebabkan, pada masa itu,
hubungan perdagangan dan hubungan informasi masih sangat
terbatas oleh kondisi fisik. Sementara itu, menurut syariah,
Pemerintah harus menetapkan uang sebagai alat pembayaran
yang sah dan harus menjamin nilai dari uang tersebut. Karena
itu, jaminan nilai yang terbaik pada saat itu adalah jaminan
intrinsik pada materi uang itu sendiri.
Fungsi utama dari emas dan perak pada saat itu adalah
sebagai uang. Sehingga bila ada manusia yang menyimpan
78

MENGELOLA KEKAYAAN
atau mengumpulkan emas dan perak, maka berarti manusia
tersebut menimbun uang. Tindakan ini menimbulkan
dampak berkurangnya jumlah uang dalam peredaran, sehingga
mengurangi kemungkinan masyarakat melakukan transaksi
perniagaan. Tindakan menimbun emas dan perak dianggap
perilaku asosial. Allah SWT berfirman bahwa orang-orang yang
menyembunyikan, atau tidak menggunakan emas dan perak
di jalan Allah, maka mereka akan menerima azab yang paling
menyiksa (QS 09:34).
Rezeki dari Allah SWT dapat pula dilimpahkan melalui
kegiatan usaha manusia dalam bentuk keuntungan berusaha.
Dalam menjalankan usaha, manusia dianjurkan untuk bekerja
sama dengan manusia lain, baik dalam bentuk perserikatan
maupun dengan mempekerjakan manusia lain.
Melalui firman-Nya dalam Kitab Suci (QS 16:71) telah
diingatkan bahwa Allah SWT melebihkan sebagian dari manusia
atas sebagian yang lain. Bagi orang-orang yang memperoleh
“kelebihan” juga telah diingatkan agar memberi rezeki kepada
orang-orang yang bekerja padanya. Apabila mereka tidak mau
melakukan hal itu, maka mereka telah mengingkari nikmat-Nya,
dan akan menerima azab yang sangat pedih.
79

Iwan P. Pontjowinoto
Mengelola Kekayaan
Kekayaan yang dilimpahkan kepada kita bukanlah semata-mata
untuk diri kita sendiri. Dalam kekayaan juga terdapat amanah
berupa hak pihak lain yang diberikan melalui manusia kita. Amanah
tersebut adalah amanah untuk orang lain, untuk masa kini, untuk
masa sulit, untuk masa depan, serta amanah untuk masyarakat
yang harus dikelola.
Pertama, hal yang penting dilakukan dalam mengelola harta
adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan zakat, infaq,
dan sedekah. Kedua, menafkahkan harta untuk hidup masa kini
sesuai dengan keleluasaan atau kesempitan, serta tidak melupakan
hak atas kenikmatan yang halal di dunia.
Ketiga, membelanjakan harta dengan hemat dan menyisihkan
kelebihan untuk masa-masa sulit. Keempat, mempersiapkan untuk
masa depan agar dapat hidup bahagia setelah tidak produktif, serta
dapat meninggalkan keturunan dalam keadaan sehat dan kaya.
Kelima, atau yang terakhir, mengembangkan harta untuk
meningkatkan penyebarluasan kemaslahatan bagi masyarakat.---
80

Kaya Secara Halal
dan Thoyib
Pada 1984, saya bekerja di IBM Asia Corporation yang
berlokasi di Hongkong. Waktu itu, saya bekerja sebagai Program
Manager untuk Market Research dengan tim yang terdiri dari
5 orang, masing-masing dari Malaysia, Taiwan, Philippines,
Hongkong, dan saya dari Indonesia. Sebagai seorang Muslim,
saya tidak boleh makan makanan yang mengandung babi. Teman
saya dari Malaysia adalah keturunan India yang tidak makan
daging sapi. Sisanya ada yang alergi seafood, ada yang tidak suka
makan sayuran, ada juga yang tidak doyan ayam. Kami berlima
kompak sekali dan sering makan bersama. Masalahnya adalah
bagaimana cara kami memesan makanan agar semua dapat
menikmatinya dengan adil.
Saya telah menceritakan masalah ini dalam berbagai
kesempatan, dan tentunya menanyakan tentang makanan apa
yang dapat kami pesan agar semua dapat menikmati dengan adil.
Ada yang menyarankan memesan masakan daging kambing, ada
81

Iwan P. Pontjowinoto
yang menyarankan pesan bakmi atau burung dara (mungkin
karena di Hongkong), dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang
kami lakukan.
“Di samping menghindari
hal-hal yang secara
dzat adalah syubhat
atau haram, cara
memperolehnya juga
tidak boleh melalui cara
yang dilarang oleh Allah
SWT.”
Kami selalu berusaha
memesan 1 masakan dengan
daging babi, 1 masakan
daging sapi, 1 masakan ayam,
1 seafood, dan 1 sayuran.
Dengan demikian semua
dapat menikmati 4 dari 5
masakan yang kami pesan.
Adil, bukan
Untuk makanan, halal
atau haram adalah menurut
keyakinan masing-masing. Tetapi menurut hemat saya, halal atau
haram untuk hasil usaha atau kegiatan keuangan akan berlaku
secara universal. Mengapa Karena hasil usaha yang halal pasti
akan membawa kemaslahatan. Anda tidak sependapat Silakan
baca lebih lanjut.
Mengapa Hanya yang Halal dan Thoyib
Dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai hasil
tertentu, baik berupa keuntungan ataupun hasil-hasil lainnya,
manusia tetap harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Allah SWT Dalam hal kegiatan ekonomi, Allah SWT
berfirman dalam Kitab Suci (QS 02:168), yang menyatakan
agar manusia hanya mengambil dari bumi apa saja yang halal
dan thoyib, serta agar manusia tidak mengikuti jalan-jalan setan
82

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi
manusia.
Jadi, jelas bahwa Allah SWT telah memerintahkan manusia
untuk hanya mengambil yang halal dan thoyib dari bumi dan
segala isinya. Lebih lanjut, Allah SWT menyatakan bahwa bila
tidak mengikuti perintah ini, berarti manusia telah mengikuti
jalan-jalan setan, musuh nyata bagi manusia.
Sekarang, bagaimana cara memilih yang halal dan mem bedakannya
dengan yang tidak halal
Perihal yang halal, Nabi Muhammad SAW telah mem berikan
pelajaran yang sangat jelas melalui sabda-sabdanya.
“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang
haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang
syubhat yang tidak diketahui banyak orang. Maka, bila takut
(maksudnya: menghindar dari) pada syubhat, maka ia terbebas
dari kecaman atas pribadinya dan agamanya. Dan barangsiapa
yang jatuh ke dalam syubhat, maka ia akan jatuh pada yang
haram.
Seperti roin (gembala/pemimpin) yang memimpin di
sekitar batas daerah syubhat, dapat diduga akan jatuh
ke dalam daerah syubhat dan oleh karenanya akan jatuh
ke dalam daerah yang haram.
Ingat! Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada
sebuah gumpalan, apabila ia baik, maka baik pula seluruh
tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh,
gumpalan itu adalah hati.”
83

Iwan P. Pontjowinoto
Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa se sungguhnya
yang halal maupun yang haram itu jelas. Dan, di antara
yang halal dan yang haram, terdapat hal-hal yang syubhat yang
tidak diketahui banyak orang. Manusia sebaiknya menghindar
dari yang syubhat, karena hampir dipastikan ia akan jatuh kepada
yang haram. Jadi, bukan hanya harus meninggalkan yang haram,
tetapi juga harus menghindari yang syubhat, yang meragukan.
Karena wajib menghindari yang syubhat, berarti manusia
harus pula meninggalkan hal yang lebih besar mudharatnya
dibandingkan dengan manfaatnya, lebih besar potensi ruginya
dibandingkan peluang untungnya.
“Nabi Muhammad SAW
mengajarkan melakukan
transaksi pada harga
pasar yang wajar.
Berapa pun harga yang
terjadi, transaksi akan
saling ridha karena
penjual-pembeli sepakat
bertransaksi setelah
mengetahui harga pasar
yang wajar.”
Allah SWT juga memerintahkan
kepada manusia
agar jangan saling mengambil
harta di antara manusia
dengan jalan atau cara yang
batil. Dia pun melarang
manusia untuk membawa
urusan harta kepada hakim
dengan maksud agar dapat
mengambil harta dari orang
lain dengan jalan berbuat
dosa, yaitu jalan yang dilarang
Allah SWT, padahal
mereka mengetahui bahwa jalan itu dilarang (QS 02:188).
Berarti, di samping menghindari hal-hal yang secara zat adalah
syubhat atau haram, cara memperolehnya juga tidak boleh
melalui cara yang dilarang oleh Allah SWT
84

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
Setelah membahas cara membedakan yang halal dari yang
haram serta yang syubhat, maka perlu dibahas bagaimana cara
memilih yang halal dan juga thoyib.
Sebelum mengetahui cara memilih yang thoyib, tentunya
perlu dipahami apa itu thoyib Ternyata, Allah SWT telah
berfirman dalam Kitab Suci (QS 07:157) bahwa Nabi
telah diperintahkan Allah SWT untuk menyuruh manusia
mengerjakan yang ma’ruf dan melarang yang munkar,
serta menghalalkan bagi manusia hal-hal yang thoyib dan
mengharamkan atas manusia hal-hal yang khobaais.
Dalam bahasa Arab, kata thoyib secara umum berarti baik.
Tetapi apakah hanya sekadar baik Karena sebagaimana halnya
kata ridha, kata thoyib membawa pengertian yang berkaitan
dengan perasaan dan kesungguhan hati. Dari firman tersebut
dapat kita perkirakan bahwa hal-hal yang thoyib tentunya
akan ma’ruf, tidak akan munkar dan bukan khobaais. Ma’ruf
maksudnya adalah arif, bijak, dan oleh karenanya menjadi
benar. Munkar berarti ingkar terhadap ketentuan dan perintah
Allah, dan karenanya tidak benar atau bahkan merusak.
Sedangkan khobaais artinya buruk atau rusak. Oleh karena
itu, istilah thoyib mempunyai pengertian akan hal-hal
yang dilakukan secara arif dan bijaksana, tidak ingkar
terhadap ketentuan dan perintah Allah, tidak merusak,
serta tidak buruk. Sehingga thoyib sejalan dengan arif,
bijak, benar, dan membawa kebaikan.
Jadi, Allah SWT menghendaki dalam mengelola bumi
dan segala isinya, serta dalam menjalankan kegiatan yang
berhubungan dengan sesamanya, hamba-hamba-Nya
85

Iwan P. Pontjowinoto
melakukannya dengan arif dan bijaksana sehingga menghasilkan
hal-hal yang benar serta membawa kebaikan.
Syarat Kehalalan
Maka, dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang harus
dipenuhi untuk mencapai kehalalan, yaitu kehalalan dari zat
atau barangnya, kehalalan dari cara perolehannya, dan kehalalan
dari cara penggunaannya.
Untuk kehalalan zat-nya, contoh yang paling lazim adalah
minuman, makanan, atau obat-obat yang dalam jumlah atau
kadar tertentu akan memabukkan. Minuman atau makanan
tersebut bisa membuat manusia kehilangan kesadaran. Dan
dalam keadaan tidak sadar, manusia dapat saja melakukan halhal
yang tidak baik, yang dalam keadaan sadar tidak mungkin
dilakukannya.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang
halal secara zat adalah barang-barang yang bermanfaat, tidak
membawa mudharat, serta memenuhi ketentuan Allah SWT
dan tidak dilarang untuk dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi.
Kemudian, walaupun sudah pasti kehalalan atas zatnya, juga
harus dipastikan kehalalan dari cara perolehan dan tidak
boleh melanggar ketentuan Allah SWT Karena bila diperoleh
dengan cara-cara yang batil—seperti mencuri, menipu, korupsi,
dan semacamnya, barang yang halal secara zat jadi haram bagi
yang memperolehnya serta bagi keluarganya. Secara zat, uang itu
halal, Namun bila diperoleh melalui transaksi secara riba akan
menjadi haram. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa
di samping kehalalan dari zat, harus pula dipastikan kehalalan
86

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
dari cara perolehan, yaitu cara yang tidak bathil, tidak curang,
tidak zhalim, atau tidak merugikan orang lain.
Akhirnya, kehalalan cara pemakaian, karena barang yang
secara zat dan cara perolehan dapat diyakini kehalalannya hanya
boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan
perintah Allah SWT Karena bila digunakan untuk berbuat
zhalim, untuk merusak milik sendiri maupun milik orang lain,
untuk membunuh, atau tujuan lain yang tergolong dosa, maka
zat yang halal dan telah diperoleh dengan cara yang halal akan
menjadi haram. Contohnya, beberapa jenis obat yang tergolong
penghilang rasa sakit atau narkotika, bila digunakan untuk
mengurangi rasa sakit pada korban kecelakaan adalah halal.
Namun bila disalahgunakan untuk menghilangkan kesadaran
dari orang yang tidak sakit akan menjadi haram.
Prinsip Kehalalan
Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas,
di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat. Dengan
mempunyai hati yang baik, maka yang halal, yang haram, maupun
yang syubhat dapat kita lihat dengan jelas.
Kehalalan harus memenuhi kehalalan dari zatnya, dari cara
perolehannya, dan dari cara penggunaannya. Esensi dari kehalalan
adalah memberikan manfaat dan menghindari mudarat bagi
manusia, sehingga akan menghilangkan kebathilan, kecurangan,
ke-zhalim-an, dan kerugian. Karena itu, perintah Allah SWT untuk
hanya mengambil yang halal serta menghindari yang haram
maupun syubhat, pada hakikatnya adalah dalam rangka menyebarluaskan
kemaslahatan bagi umat manusia.---
87

Iwan P. Pontjowinoto
Syarat Thoyib
Allah SWT telah berfirman kepada orang-orang yang
beriman untuk tidak saling mengambil harta di antara manusia
dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
secara saling ridha di antara manusia. Kemudian Allah SWT
menegaskan agar manusia tidak mematikan dirinya sendiri,
karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada manusia
(QS 04:29).
Dari firman ini dapat dipahami bahwa hal yang halal dan
thoyib tentu tidak diperoleh dengan cara yang batil, melainkan
dengan jalan perniagaan yang berlaku secara saling ridha.
Perniagaan yang baik tentunya yang saling memberi manfaat
bagi semua pihak yang terlibat dalam perniagaan tersebut.
Sedangkan yang dapat diperoleh dengan saling ridha berarti
keputusan diambil dengan hati yang ikhlas. Dengan demikian,
tentunya para pihak tidak berlaku zhalim dan juga tidak mau
diperlakukan secara zhalim. Sementara bila diperoleh dengan
cara yang batil, sama saja seperti manusia membunuh dirinya
sendiri.
Kemudian di samping berfirman agar manusia tidak
mengambil harta sesamanya dengan cara yang batil, Allah SWT
juga telah berfirman agar manusia tidak mengambil harta dari
orang lain dengan jalan berbuat dosa, yaitu jalan yang dilarang
Allah SWT (QS 02:188). Karena itu, dapat disimpulkan bahwa
hal-hal yang halal dan thoyib tidak mungkin diperoleh dengan
jalan berbuat dosa.
Dengan kata lain, hal-hal yang halal dan thoyib hanya akan
diperoleh melalui jalan-jalan yang tidak melanggar ketentuan
88

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
Allah SWT Dalam hal ini, dapat dikaji pendapat yang
disampaikan oleh para pakar bahwa kaidah yang digunakan
dalam melakukan ibadah vertikal ke hadirat Allah SWT adalah,
“Semuanya tidak boleh kecuali yang telah diperintahkan
Allah SWT”. Sedangkan kaidah dalam melakukan ibadah
horizontal melalui hubungan antarmanusia adalah, “Semuanya
boleh kecuali yang telah dilarang Allah SWT”. Perintah-Nya
disampaikan melalui firman-Nya, pelajaran dari nabi dan rasul-
Nya, maupun disampaikan melalui ilham.
Prinsip Ke-thoyib-an
Thoyib terkait dengan kehalusan hati dan memiliki nilai
yang lebih tinggi dari baik. Karena selain baik, yang thoyib juga
memenuhi aspek menunjang yang ma’ruf, menghindari yang
munkar, bersikap ramah dengan lembut dan murah hati, serta
saling ridha dan saling memberi manfaat. Sikap ramah, lembut
dan murah hati membuat hubungan menjadi semakin baik dan
menunjang saling ridha.
Kondisi saling ridha mengakibatkan para pihak yang terkait
akan ikhlas menerima hasil yang diberikan. Karena ikhlas, maka
akan saling memberi manfaat dan para pihak yang terkait merasa
diperlakukan secara adil. Sehingga segala yang thoyib itu akan
memberikan kepuasan lahir dan bathin, baik di dunia maupun
kelak di akhirat.---
89

Iwan P. Pontjowinoto
Jurus Halal 1: Kurma dan Uang
Salah satu pelajaran yang menarik dari Nabi Muhammad
SAW tentang halal-haram adalah hadis yang saya sebut sebagai
hadis kurma.
Abu Said mengatakan bahwa suatu hari Bilal datang
menghadap Rasulullah SAW dengan membawa kurma yang
baik. Beliau bertanya, “Dari mana engkau mendapat kurma
ini” Bilal menjawab, “Kami mempunyai kurma yang bermutu
rendah, karena itu kami berikan 2 keranjang kurma tersebut
untuk ditukar dengan 1 keranjang kurma yang baik ini, dengan
maksud untuk dihadiahkan kepada Rasulullah”.
Setelah mendengar penjelasan itu Beliau bersabda, “Ini jelas
riba. Jangan ulangi perbuatan ini. Jika kamu menginginkan
kurma yang bermutu baik, pertama-tama engkau jual kurma
yang bermutu rendah itu, lalu dengan hasil penjualannya engkau
beli kurma yang berkualitas baik.”
Bilal dikenal sebagai orang yang jujur dan baik. Pastilah
Bilal hanya akan berhubungan dengan orang-orang yang jujur
dan baik. Apalagi bila terkait dengan kurma yang hendak ia
hadiahkan kepada Rasulullah SAW Oleh karena itu, tentunya
mereka akan bertransaksi dengan jujur dan saling ridha.
Termasuk dalam hal tukar-menukar kurma.
“Akan tetapi, mengapa Nabi Muhammad SAW melarangnya”
“Apa yang berbeda bila kurma tersebut dijual terlebih dahulu
ke pasar”
“Apa perbedaan antara membeli kurma di pasar dengan
menukar kurma”
90

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
Pedagang kurma di pasar adalah orang-orang yang seharihari
melakukan jual-beli kurma. Sepatutnya mereka paham betul
jenis-jenis kurma dan sangat mengerti harga pasar dari kurmakurma
tersebut. Karena itu, penjualan kurma Bilal pasti akan
ditakar dengan harga yang layak untuk kurma jenis atau kualitas
tersebut. Demikian pula pembelian kurma yang baik oleh Bilal
akan dihitung dengan harga yang layak. Sehingga, mungkin saja
perbandingan harga kurma-kurma yang ditransaksikan oleh Bilal
bukanlah 2 : 1. Mungkin saja 2,2 : 1,0 atau 1,8 : 1,0. Selisih
yang mungkin terjadi dapat saja membuat Bilal atau pemilik
kurma yang bagus menjadi tidak ridha. Akibatnya, transaksi
menjadi batil.
Jadi, sebenarnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan
melakukan transaksi pada harga pasar yang wajar. Berapa pun
harga yang terjadi, transaksi akan saling ridha karena penjualpembeli
sepakat bertransaksi setelah mengetahui harga pasar
yang wajar.
Inilah salah satu jurus syariah untuk mendapatkan
hasil yang halal.
Dalam kasus “tukar kurma” tersebut, Nabi Muhammad
SAW sebenarnya juga mengajarkan tentang peran uang.
Ketika itu, Bilal diajarkan untuk menjual kurma yang bermutu
rendah ke pasar. Kemudian dengan “hasil penjualan” itu, Bilal
membeli kurma yang bermutu baik. Dalam hal ini, akan timbul
kebutuhan akan alat pertukaran nilai yang disebut sebagai “hasil
penjualan”. Alat pertukaran nilai atau alat pembayaran tersebut
kita kenal sebagai uang.
91

Iwan P. Pontjowinoto
Bila terdapat jarak waktu antara saat Bilal menjual kurma
yang bermutu rendah dan menerima uang hasil penjualan
dengan saat Bilal membeli kurma bermutu baik dan membayar
uang sebanyak harga pembelian, akan timbul kebutuhan untuk
menjamin nilai dari uang tersebut. Itulah sebabnya Ibnu
Khaldun menyatakan syarat uang adalah telah ditetapkan oleh
pihak yang berwajib sebagai alat pembayaran yang sah dan
terdapat jaminan yang dapat dipercaya dari nilai dari uang
tersebut.
Jaminan nilai uang tersebut dapat berbentuk jaminan
secara intrinsik (uang berupa koin emas atau perak), jaminan
berdasarkan harta dengan nilai yang stabil (jaminan emas dan
perak), atau jaminan lainnya. Karena itu, Pemerintah harus
menentukan uang sebagai
alat pembayaran yang sah
serta harus menjamin nilai
uang tersebut. Bila hal ini
dipenuhi, maka uang sebagai
“zat” sudah memenuhi syarat
kehalalan.
“Suatu ketika, salah satu
dari mitra usaha tersebut
ingin mengirim hadiah
sebagai tanda apresiasi
kepada saya. Namun,
karena hal tersebut
dilarang, saya minta mitra
usaha tersebut mengirim
hadiah dalam bentuk lain
kepada badan sosial.”
Bila nilai uang tidak
di jamin oleh pemerintah
atau tidak dapat dijaga nilainya,
maka masyarakat yang
menyimpan hartanya dalam
bentuk simpanan uang (semisal
deposito, obligasi) akan menderita kerugian. Maka, pada
saat itu, “zat” uang yang bersangkutan tidak lagi memenuhi
syarat kehalalan.
92

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
Karena uang adalah alat pembayaran yang sangat diperlukan
untuk perniagaan dan mengingat hukum penawaran-permintaan
(supply-demand), Pemerintah harus mengatur jumlah uang
yang beredar. Tujuannya adalah untuk menjaga nilai dari uang
tersebut. Karena itu, masyarakat dilarang menyimpan atau
menyembunyikan uang, sebab dapat mengganggu perniagaan.
Mungkin itu sebabnya dalam Kitab Suci Allah SWT juga
melarang manusia untuk menyimpan emas dan perak,
sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam
perdagangan (QS 06:34). Karena pada masa Nabi Muhammad
SAW, uang dibuat dari emas dan perak. Sehingga bila emas atau
perak disimpan, maka jumlah material untuk membuat uang
akan berkurang dan akan mengganggu perniagaan.
Inilah pelajaran yang sangat berharga mengenai kehalalan.
Walaupun secara zat, uang rupiah telah memenuhi syarat
kehalalan dan diperoleh dengan cara yang halal, namun bila
digunakan untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat, akan
menjadi haram.
Jurus Halal 2: Valas yang Fals
Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998
membawa pengalaman yang tak terlupakan bagi saya. Ketika
itu, saya sedang memimpin Danareksa Investment Management
dan sedang getol-getolnya mengembangkan reksa dana. Jumlah
investor maupun jumlah dana yang kami kelola berkembang
pesat. Hasil investasi juga sangat menggembirakan. Tetapi,
setelah “krismon” menghantam, harga saham hancur lebur,
harga obligasi apalagi—turun ke tingkat yang paling tidak masuk
akal. Bayangkan, ada obligasi yang baru diterbitkan kurang
93

Iwan P. Pontjowinoto
dari 12 bulan, ternyata harganya turun sampai tinggal 10%
dari nilai nominal. Jadi, bila Anda membeli obligasi tersebut
senilai Rp.100 miliar, dalam waktu kurang dari 12 bulan nilai
pasarnya tinggal Rp.10 miliar. Aduh biyung…
Ternyata “krismon” terjadi karena banyaknya orang yang
berspekulasi dengan valuta asing. Selama bertahun-tahun,
Pemerintah Orde Baru “menjaga” nilai tukar (kurs) rupiah
agar “stabil” sehingga praktis tidak ada risiko akibat penurunan
nilai kurs. Sementara itu, suku bunga pinjaman dalam rupiah
sekitar 5% di atas suku bunga pinjaman dalam US$. Bahkan,
bunga pinjaman US$ masih lebih rendah dari bunga deposito
rupiah. Tidak heran kalau banyak orang nekad mengambil
pinjaman dalam valas untuk membiayai usaha yang memberikan
pendapatan rupiah. Perbankan juga seakan-akan “tutup mata”
atas praktik yang sangat berisiko ini.
Setelah “krismon” berlalu, dalam berbagai kesempatan, saya
sering menerima pertanyaan.
“Apakah investasi dalam valas itu halal”
“Apakah investasi di luar negeri—yang tentunya dalam
valas—itu halal
“Apakah usaha tukar uang valas itu halal”
“Apakah pasar uang valas itu halal”
“Apa sih yang salah dari valas itu”
Wah, pertanyaan-pertanyaan di atas, sesungguhnya, bagus
sekali. Akan tetapi, untuk memahami valas dengan bijak, baiklah
kita kaji lebih dahulu apa itu uang.
Pada zaman dulu, dulu sekali, tentu uang—apalagi uang
kertas—belum dikenal. Perdagangan masih dilakukan dengan
94

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
barter—padahal zaman dulu juga belum ada komputer,
handphone, atau internet. Uang diciptakan manusia untuk
memudahkan transaksi dengan memudahkan pembayaran.
Sehingga, pada awalnya, uang adalah alat pembayaran.
Kemudian dengan adanya perbedaan nilai transaksi serta
nilai objek transaksi maka uang menjadi alat ukur nilai. Dan
berikutnya karena terdapat jangka waktu antara penerimaan
dan pemakaian uang maka uang harus disimpan dan menjadi
alat simpan nilai. Tentu tidak ada yang salah dari ketiga
peran uang ini.
Untuk memastikan bahwa uang menjadi alat pembayaran
yang sah dan memastikan nilai uang, maka uang harus
diatur oleh Pemerintah. Namun, tidak berarti bahwa uang
harus diterbitkan oleh Pemerintah. Buktinya, pada zaman
Nabi Muhammad SAW, pemerintahan Beliau tidak pernah
menerbitkan uang, tetapi menetapkan uang logam yang
diterbitkan oleh pemerintahan lain sebagai alat pembayaran
yang sah di daerah pemerintahan Beliau.
Jadi, suatu jenis uang berlaku untuk daerah pemerintahan
yang menetapkan uang tersebut sebagai alat pembayaran yang
sah. Bank Indonesia atas nama Pemerintah RI menerbitkan uang
rupiah dan menyatakan, “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha
Esa, Bank Indonesia menerbitkan uang sebagai alat pembayaran
yang sah dengan nilai ……..” Begitu pun dengan Pemerintah
Amerika Serikat yang menetapkan US$ sebagai “legal tender” di
daerah yang mengakui US$ sebagai alat pembayaran yang sah.
Lalu, bagaimana nilai tukarnya
95

Iwan P. Pontjowinoto
Secara rasional, nilai tukar antara dua macam uang (valuta)
akan ditentukan oleh kondisi perdagangan antarnegara yang
bersangkutan. Bila ada orang Indonesia yang menjual produknya
ke Amerika Serikat, mungkin akan menerima pembayaran dalam
US$. Karena dia ingin memakai uangnya di Indonesia, maka
seharusnya dia mencari orang di Indonesia yang ingin membeli
produk dari Amerika Serikat dan membutuhkan US$ untuk
membayar pembelian tersebut. Demikian seterusnya, sehingga
atas penawaran-permintaan akan penukaran uang tersebut akan
terbentuk “harga” kurs yang wajar. Di sini jelas bahwa usaha
tukar uang valas akan banyak membantu pihak-pihak yang
terkait dalam jual-beli antarnegara, sehingga usaha itu halal.
Tetapi timbul godaan bila ternyata nilai tukar bisa berubah
dengan tajam dalam waktu yang relatif singkat. Muncul pula
godaan untuk menukar uang rupiah dengan US$, karena mengharapkan
adanya penurunan nilai rupiah. Dengan demikian,
ketika US$ ditukar kembali dengan rupiah akan diperoleh
jumlah rupiah yang lebih besar. Makin besar selisih yang pernah
terjadi, makin besar godaannya.
Lantas, di mana letak kesalahannya
Pertama, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Imam Ghazali
maupun Ibnu Khaldun, uang diperlukan untuk alat pembayaran
guna mempermudah perdagangan. Bila uang disimpan, maka
jumlah uang yang tersedia untuk perdagangan jadi berkurang.
Dalam firman Allah SWT (QS 06:34), hal ini dilarang—
istilahnya, kanzul maal. Tindakan ini mengakibatkan jumlah
US$ yang tersedia untuk membeli produk dari luar negeri yang
memakai harga US$ akan berkurang. Sesuai dengan hukum
96

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
penawaran-permintaan, maka nilai rupiah akan berkurang,
masyarakat umum dirugikan. Maka ini akan haram.
Kemudian, perubahan “harga” nilai tukar seharusnya terjadi
mengikuti kondisi perdagangan (ekspor-impor). Manfaat yang
dihasilkan dalam perdagangan ini akan dibagikan di antara
pihak-pihak yang terkait—termasuk manfaat akibat perubahan
nilai tukar yang mempunyai hubungan sebab-akibat dengan
perdagangan. Bila ada orang yang menyimpan US$ padahal ia
tidak terlibat dalam perdagangan antarnegara sehingga tentunya
tidak berperan dalam perubahan kurs tersebut. Sehingga bila ia
ingin mendapat hasil, maka ia mengambil risiko yang berlebihan.
Hasil ini akan haram.
Dapat disimpulkan, “investasi” dalam uang US$ atau valas
lainnya adalah tidak benar dan tidak dibenarkan. Tetapi bila
menempatkan uang dalam aset atau usaha di luar negeri—
yang diukur dan dibukukan dalam valas—maka hal ini serupa
dengan investasi di dalam negeri. Hanya kondisinya dan jenis
uangnya berbeda. Jadi, selama dilakukan dengan ikatan yang
benar, investasi ini akan halal.
Kemudian, bagaimana kalau kita menyimpan valas untuk
berjaga-jaga Jawabannya, tentu saja boleh. Tetapi, kemudian
akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru.
“Berjaga-jaga terhadap risiko apa”
“Apakah karena mau membeli barang atau jasa dari luar
negeri”
“Apakah karena akan bepergian ke luar negeri”
Selanjutnya, dari pertanyaan-pertanyaan di atas bermunculan
pertanyaan lain.
97

Iwan P. Pontjowinoto
“Kapan valas tersebut akan diperlukan”
“Apakah pada saat diperlukan valas tersebut akan sulit
didapat”
“Atau malah kurs akan naik”
Apabila sudah jelas jumlah nilai valas yang diperlukan,
sudah jelas kapan valas tersebut akan diperlukan, dan sudah
jelas bahwa valas tersebut akan sulit diperoleh, maka tentu saja
boleh memiliki valas sebagai simpanan.
Namun, bagaimana kalau meminjam uang dalam valas
untuk dipakai dalam usaha yang memberikan hasil dalam rupiah
Tentu saja, tidak ada yang salah dengan menerima
pembiayaan dalam valas, selama ikatannya benar dan
perhitungan (pembukuan) juga dalam valas. Tetapi kalau
pendapatan dalam rupiah dan pembukuan dalam valas, akan
terdapat risiko selisih kurs. Risiko ini menjadi besar bila
mayoritas pendapatan dalam rupiah. Sehingga, sebaiknya pembukuan
mengikuti valuta yang digunakan dalam pendapatan.
Bila tidak, akan timbul risiko yang berlebihan. Artinya, haram.
Jadi, kenapa sih cari risiko yang berlebihan. Bukankah
Tuhan Yang Mahakuasa telah menyatakan bahwa semua
manusia akan mendapat balasan yang sempurna atas semua
yang diusahakannya—tentunya usaha yang halal dan thoyib
Karena itu, ikuti saja cara syariah, semua akan kaya, semua
akan bahagia.
Betul, kan
98

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
Sudah bertahun-tahun Transparency International menempat
kan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia.
“Prestasi” yang—sesungguhnya—tidak layak dibanggakan.
Menurut hemat saya, salah satu penyebabnya adalah toleransi
yang salah mengenai penyimpangan etika dalam berusaha.
Salah satu di antaranya adalah mengenai hadiah atau ongkos
administrasi.
Saya beruntung karena memulai karier tahun 1978 di sebuah
perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika usaha. Pada saat
itu, belum banyak orang yang bicara tentang gratifikasi, tetapi
IBM dengan tegas melarang karyawannya menerima gratifikasi.
Ketika bekerja untuk IBM, saya pernah bertanggung jawab atas
penjualan produk IBM melalui mitra usaha yang disebut sebagai
dealer, value-added remarketer, maupun system integrator. Tugas
tim saya adalah membina kemampuan mitra usaha, baik dari
segi teknologi, pemasaran, bahkan manajemen. Saat itu, banyak
mitra usaha yang mendapat keuntungan dan merasa bahwa tim
saya berperan besar dalam keberhasilan mereka.
Suatu ketika, salah satu dari mitra usaha tersebut ingin
me ngirim hadiah sebagai tanda apresiasi kepada saya. Namun,
karena hal tersebut dilarang, saya minta mitra usaha ter sebut
mengirim hadiah dalam bentuk lain kepada badan sosial.
Hasilnya, mitra usaha saya gembira karena tetap bisa me nyampaikan
rasa terima kasih, sekaligus beramal. Sedangkan badan
sosial gembira karena mendapat bantuan. Saya juga gembira
karena semua bisa diselesaikan tanpa harus melanggar peraturan
perusahaan.
99

Iwan P. Pontjowinoto
Praktik ini saya coba lanjutkan di berbagai perusahaan lain
tempat saya bekerja. Salah satunya, ketika saya mengelola reksa
dana syariah. Karena aktivitas transaksi efek, terkadang dana
tunai dari reksa dana syariah mengendap di bank kustodian.
Oleh karena saat itu tidak ada bank kustodian, kami terpaksa
memakai bank umum konvensional sebagai bank kustodian.
Sehingga atas pengendapan dana tunai tersebut, bank kustodian
biasanya memberikan jasa giro. Jelas saja saya menghadapi
dilema. Jasa giro tidak boleh dibukukan dalam reksa dana
syariah, namun sayang juga bila jasa giro tersebut dikembalikan
ke bank kustodian.
Atas persetujuan DPS, kami membentuk dana sosial dengan
nama Danareksa Syariah Peduli. Jasa giro dan hasil-hasil lain
yang tidak dapat dibukukan ke dalam reksa dana syariah kami
tampung dalam dana sosial tersebut. Dana tersebut kemudian
kami gunakan dalam berbagai kegiatan sosial. Namun, sesuai
dengan arahan dari DPS, dana tersebut tidak bisa diberikan
sebagai zakat maupun dalam bentuk makanan atau pakaian.
Pertanyaan lain yang sering saya terima adalah mengenai
uang administrasi atau pungutan tidak resmi. Misalnya,
bila kita sedang mengurus surat tanpa pengenal atau surat ijin,
kadangkala kita merasa mengalami kesulitan. Kemudian, dengan
alasan “gaji kecil” atau “fasilitas tidak cukup” atau “anggaran
terbatas”, kita diminta untuk membayar “pungutan tidak resmi”.
Bagaimana seharusnya kita bersikap
Guru saya mengajarkan bahwa bila Anda terpaksa membayar
lebih dari yang seharusnya untuk mendapatkan hak Anda, maka
itu bukan salah Anda. Situasinya darurat. Tetapi bila Anda
100

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
membayar lebih untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak
Anda, maka Anda bersalah.
Mungkin ada baiknya kita mengambil pelajaran dari penga
laman Arifin Panigoro. Suatu ketika, ada perusahaan asing
yang mencari mitra usaha di Indonesia. Arifin mempersiapkan
pro posal untuk menjadi mitra. Tanpa sepengetahuan Arifin,
ternyata sudah ada kesepakatan awal antara perusahaan asing
dengan perusahaan lokal. Namun karena proposal Arifin sangat
menarik dan perusahaan asing itu juga sudah mengenal Arifin,
maka perusahaan asing tersebut membatalkan kesepakatan awal
dan menunjuk perusahaan Arifin sebagai mitra.
Apa yang Arifin lakukan
Ternyata nurani Arifin terusik. Hanya saja, tidak mungkin
untuk membatalkan perjanjian dengan perusahaan asing tersebut.
Karena itu, tanpa sepengetahuan perusahaan asing
tersebut, Arifin mengikutsertakan perusahaan lokal tadi sebagai
bagian dari perusahaan Arifin. Dan yang mengejutkan, setelah
pekerjaan kemitraan tersebut selesai, Arifin memutuskan untuk
memberikan bagian keuntungannya kepada perusahaan lokal
yang menjadi mitranya.
Apakah Arifin rugi
Tidak. Selain perusahaan lokal tadi sangat berterima kasih
dan menyebarluaskan etika dan kebaikan Arifin, jangan lupa
bahwa Allah SWT menjanjikan balasan yang sempurna atas
semua tindakan Arifin.
Pertanyaan lain yang sering saya terima terkait dengan
nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan
pinjaman. Dalam Kitab Suci (QS 02:282), Allah SWT telah
101

Iwan P. Pontjowinoto
memberikan panduan mengenai penanganan masalah dalam
pengembalian pinjaman—yang sekarang dikenal sebagai debt
rescheduling, debt restructuring, debt hair-cut, dan debt write-off.
Jadi, apabila Anda menjadi nasabah debitur dan mengalami
kesulitan dalam mengembalikan pinjaman, Anda berhak
mendapat kelonggaran. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda
sudah bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban Anda
Apakah Anda melakukan perencanaan dengan baik dan tidak
mengambil risiko yang berlebihan Apakah Anda menjalankan
kegiatan usaha dengan cermat dan kreatif Dan apakah Anda
sudah teliti dan hemat dalam mengelola keuangan kegiatan
usaha tersebut Apakah Anda memakai uang sesuai dengan
ketentuan dan kesepakatan
Jika salah satu jawabannya adalah tidak, mungkin Anda
tidak berhak mendapat kelonggaran.
Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tentang
berniaga dengan thoyib. Nabi Muhammad SAW telah
ber kata bahwa Beliau mendoakan agar Allah SWT
mem berikan ampunan dan rahmat-Nya kepada orangorang
yang lembut dan murah hati dalam niaganya
dan bersikap ramah dalam menagih kewajiban orang
ke padanya.
Ada dua pelajaran berharga yang dapat ditarik dari ajaran
Rasulullah ini. Pertama, harus lembut dan murah hati dalam
berniaga. Artinya hal-hal yang halal dan thoyib akan diperoleh
melalui kelembutan dan kemurahan hati, bukan dengan cara
niaga yang keras dan kejam.
102

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
Kedua, walaupun kewajiban orang kepada kita adalah hak
kita, tetapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tetap
bersikap ramah dalam menagih hak tersebut kepada mitra usaha
kita. Keramahan tersebut akan menyentuh hati mitra usaha,
sehingga mereka akan bersungguh-sungguh dalam memenuhi
kewajibannya. Tentunya, harus bersikap tegas bila mitra usaha
tersebut kurang baik. Dan, bahkan, bila mitra usaha terbukti
tidak baik, maka harus ditinggalkan.
Jurus Thoyib 2: Mekanisme Pasar yang Wajar
Hakikat dari firman Allah SWT dalam Kitab Suci (QS
04:29) agar manusia jangan saling mengambil harta sesamanya
dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
secara saling ridha. Dan hakikat dari hadis tentang menukar
kurma adalah bahwa kehalalan juga ditentukan oleh ke-thoyib-an
dari transaksi. Dan untuk kegiatan perniagaan haruslah melalui
mekanisme pasar yang wajar.
Namun, bagaimana cara penerapannya
Saya sering menerima pertanyaan dan pernyataan bahwa
investasi di bursa efek itu sama halnya dengan judi.
Per tanyaan dan pernyataan tersebut muncul karena adanya
tindakan spekulasi di bursa efek. Tetapi, perlu disadari bahwa
tindakan spekulasi juga terjadi di mana-mana. Bahkan, di jalan
raya banyak pengemudi yang berspekulasi dalam mengemudikan
sepeda motor, mobil, bus, atau truknya dengan risiko kehilangan
nyawa—bukan hanya nyawanya sendiri, tetapi juga nyawa orang
lain yang tidak bersalah.
103

Iwan P. Pontjowinoto
Akan tetapi, apakah berarti berada di jalan raya sama dengan
berjudi dengan maut Tentu saja tidak.
Salah satu pilar dari bentuk pasar modal ideal adalah adanya
infrastruktur informasi Bursa Efek yang transparan, tepat waktu
dan merata di publik, ditunjang oleh mekanisme pasar yang
wajar. Mekanisme Bursa Efek yang wajar juga menyangkut
kewajaran permintaan dan penawaran serta menyangkut niat
investor dalam melakukan transaksi.
Nabi Muhammad SAW melarang suatu pihak untuk
menjual barang yang belum dimiliki. Akibatnya praktik
short-selling dengan menjual efek yang belum dimiliki, untuk
kemudian (berusaha) membeli efek yang sama pada hari yang
sama untuk memenuhi kewajiban yang terbentuk pada saat
menjual efek, menjadi dilarang. Demikian juga short-selling
dengan meminjam efek dari pihak lain (share lending). Hal
ini dilarang karena efek yang menjadi objek penjualan tidak
benar-benar dimiliki atau dikuasai oleh pihak penjual. Yang ada
hanyalah jaminan dari pihak lain untuk meminjamkan efek yang
sama bila penjual tersebut tidak bisa mendapatkannya di pasar.
Namun, hal ini dibolehkan bila pihak yang akan menjual
membeli dahulu efek yang dimaksud dari pihak ketiga tersebut
sebelum menjualnya kembali, dan pihak ketiga tersebut berjanji
akan membelinya kembali efek tersebut pada harga tertentu dan
hari yang sama bila pihak penjual tersebut dapat membeli efek
yang dimaksud melalui mekanisme pasar.
Nabi Muhammad SAW juga melarang gangguan pada
penawaran yang dicontohkan dengan praktik menimbun
barang dan praktik membeli hasil pertanian dari petani sebelum
104

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
petani tersebut sampai di pasar. Dalam hal mekanisme bursa
efek, kondisi penawaran dalam pasar adalah fungsi dari jumlah
efek yang beredar (free float), distribusi kepemilikan, jumlah
investor dan likuiditas perdagangan. Oleh karena itu, praktik
yang mengganggu penawaran, misalnya kepemilikan oleh pihak
terafiliasi yang terselubung dan praktik cornering, tentunya
dilarang.
Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang suatu pihak
membeli atau mengajukan permintaan untuk membeli tanpa
memiliki kebutuhan dan daya beli. Karena itu, transaksi marjin
dilarang karena pihak pembeli sebenarnya tidak memiliki uang
yang cukup untuk membeli efek tersebut. Memang ada pihak
ketiga yang berjanji memberikan pembiayaan untuk melunasi
kewajiban (dengan menimbulkan kewajiban baru), sehingga
berarti pembeli tersebut mengambil risiko yang berlebihan.
Karena takdir yang terjadi atas harga efek berada di tangan
Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kalau atas pinjaman tersebut
dikenakan beban yang tidak sesuai dengan manfaat yang timbul,
misalnya dikenakan bunga.
Demikian juga halnya dengan praktik short-buying, karena
pada saat membeli kemungkinan besar pihak pembeli tidak
memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembelian.
Atau karena tujuan (niat) melakukan pembelian adalah bukan
untuk melakukan investasi yang wajar dan berhati-hati. Praktik
gangguan pada permintaan juga dilarang, misalnya dengan
menempatkan permintaan beli pada suatu harga tertentu, namun
kemudian segera menarik kembali permintaan beli tersebut
ketika harga sudah mendekati harga yang diajukan.
105

Iwan P. Pontjowinoto
Pasar yang wajar akan menghasilkan harga transaksi yang
wajar sehingga disebut sebagai harga pasar wajar. Oleh karena itu,
prinsip syariah menginginkan adanya kegiatan pasar yang wajar,
termasuk dalam hal likuiditas perdagangan. Sehingga harga yang
terbentuk dalam transaksi di Bursa Efek merefleksikan kekuatan
tawar menawar pasar yang sebenarnya. Karena itu, harga pasar
yang diakui sebagai acuan harus memenuhi persyaratan likuditas
tertentu.
Melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh
capital gain tidaklah dilarang. Karena hal itu adalah konsekuensi
yang wajar atas suatu investasi. Namun, bagaimana kalau kita
membeli saham dan kemudian kita jual lagi pada hari yang
sama dengan memperoleh keuntungan (capital gain) Bolehkah
Itu semua tergantung pada niatnya. Sebelum melakukan
investasi, investor tentu sebaiknya melakukan analisa dan
menentukan batas harga jual dan batas harga beli atas efek
yang menjadi objek investasi. Katakanlah, Anda membeli
saham perusahaan X pada harga Rp.1.000 per saham dan
berpendapat bahwa harga tertinggi yang wajar adalah Rp.1.200
per saham. Tiba-tiba pada hari yang sama, harga saham X naik
pesat sehingga telah melampaui batas harga jual (Rp.1.200 per
saham). Maka, Anda dapat saja menjual saham X yang telah
Anda miliki itu sehingga memperoleh keuntungan (capital
gain). Bila pada keesokan harinya, harga saham X ternyata jatuh
sehingga berada di bawah batas harga beli (Rp.1.000 per saham),
sementara Anda tidak merasa adanya perubahan fundamental
dari sisi perusahaan X, maka Anda dapat saja membeli kembali
saham X tersebut.
106

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
Infrastruktur informasi Bursa Efek yang transparan, tepat
waktu dan merata di publik harus juga mencakup kewajaran
dari informasi. Kewajaran informasi ini akan ikut menentukan
proses pembentukan harga dan pada akhirnya akan menentukan
kewajaran dari harga yang terjadi.
Pasar yang wajar harus didukung oleh informasi
yang wajar. Investor harus mempunyai kemampuan
untuk memahami peluang hasil dan kemungkinan
risiko, sehingga tidak mengambil risiko yang berlebihan.
Untuk itu, Bursa Efek harus memastikan agar investor dapat
memperoleh informasi yang diperlukan secara wajar. Sedangkan
perusahaan yang menerbitkan efek (dalam istilah pasar modal
disebut emiten) bertanggung jawab sepenuhnya atas informasi
yang dipublikasikan.
Dalam kelaziman prinsip syariah, suatu pihak dapat
membatalkan transaksi dalam waktu tiga hari. Dengan
mengambil analogi ini, bila emiten mengetahui adanya
atau menerbitkan informasi yang salah atau menyesatkan,
maka emiten hanya mempunyai waktu tiga hari untuk
memperbaikinya. Bila dalam waktu tiga hari tidak ada koreksi,
maka informasi tersebut dianggap valid dan emiten sepenuhnya
bertanggung jawab dan tidak bisa menyatakan kesalahan sebagai
keteledoran. Di lain pihak, apabila setelah menerbitkan suatu
informasi yang benar ternyata telah terjadi kejadian berikutnya
yang berakibat besar, maka emiten wajib menerbitkan laporan
keuangan baru dengan segera dan menyatakan dengan spesifik
kejadian tersebut, serta dampaknya pada laporan keuangan.
Secara umum, investor akan memakai informasi harga
harian untuk mengetahui kondisi efek yang menjadi sasaran
107

Iwan P. Pontjowinoto
investasinya. Prinsip syariah menginginkan agar harga tersebut
menunjukkan kekuatan pasar yang sebenarnya. Di sini terdapat
perbedaan yang cukup mendasar. Dalam penerapan prinsip
Syariah, harga yang dicatatkan sebagai indikasi harga pada suatu
hari perdagangan adalah bukan harga penutupan, melainkan
harga rata-rata tertimbang. Sehingga transaksi dalam nilai yang
relatif kecil pada detik-detik terakhir dari hari perdagangan tidak
akan dapat memengaruhi nilai rata-rata tertimbang. Pasar hanya
akan mendapat informasi mengenai kekuatan tawar-menawar
pasar yang sesungguhnya.
“Hakikat dari hadis
tentang menukar kurma
adalah bahwa kehalalan
juga ditentukan oleh kethoyib-an
dari transaksi.
Dan untuk kegiatan
perniagaan haruslah
melalui mekanisme pasar
yang wajar.”
Prinsip syariah menginginkan
agar terdapat harga
pasar yang wajar. Oleh sebab
itu, sebaiknya investor memiliki
analisa valuasi harga
efek sehingga dapat menetapkan
batas harga beli dan
jual yang wajar. Maka, sebagai
pihak yang memfasilitasi perdagangan
sebaiknya Bursa
Efek juga harus memberi
in formasi mengenai valuasi atas suatu efek sehingga investor
dapat memperoleh pandangan yang fair.
Bursa Efek dapat menentukan beberapa analis untuk setiap
efek yang dicatatkan sebagai Efek Syariah. Konsensus dari para
analis tersebut dapat dipublikasikan. Kemudian, bila terjadi
transaksi pada harga di luar konsensus tersebut, Bursa Efek
dapat meminta analis untuk melihat apakah ada informasi
yang mendukung justifikasi harga yang terbentuk. Sebagai
108

KAYA SECARA HALAL DAN THOYIB
konsekuensinya, maka dalam Bursa yang memperdagangkan
Efek Syariah, batas kisaran harga yang diperbolehkan untuk
Efek Syariah bisa berbeda-beda, sehingga batas suspensi untuk
Efek Syariah tersebut bisa berbeda dengan batas suspensi untuk
efek lainnya.
Bila kebersamaan antara investor, analis, emiten, dan bursa
efek dapat dibina dengan baik, maka investor akan menerima
dengan baik apa pun hasil investasi yang diperolehnya. Tercipta
kondisi saling ridha, sehingga keuntungan yang diperoleh—baik
oleh emiten, investor, bursa efek, dan analis—akan menjadi
hasil yang halal lagi thoyib.
Semua akan kaya, semua akan bahagia, dengan cara
syariah.
109

Hindari Riba
1992. Itulah tahun untuk pertama kalinya saya mengenal sistem
keuangan syariah. Waktu itu, saya masih bekerja di Lippo
Bank dan mendapat tugas untuk mengelola kerja sama antara
Lippo dengan PP Muhammadiyah dalam agribisnis. Ketika itu,
Bank Muamalat baru berdiri dan di mana-mana orang sibuk
membicarakan bank syariah. Karena kegiatan yang saya kelola
adalah kerja sama antara bank umum konvensional dengan
ormas Islam, tentu saja banyak pertanyaan mengenai penerapan
prinsip syariah dalam kerja sama tersebut. Saat itu, semua
orang berbicara tentang bank syariah sebagai bank yang tidak
menerima ataupun memberikan bunga, melainkan bagi hasil.
Secara sederhana, aksioma yang dipakai saat itu bank
syariah adalah bank tanpa bunga, karena bunga bank
adalah riba. Apakah aksioma ini benar
Pada masa itu, saya bertemu dengan banyak tokoh Islam
dan praktisi perbankan. Ada yang menyatakan, menerima bunga
bank bagi nasabah tabungan dan deposito bukanlah riba karena
111

Iwan P. Pontjowinoto
dibayarkan bukan atas permintaan nasabah. Jadi, dianggap
sebagai hadiah. Ada juga yang menyatakan, kalau nilainya masih
di bawah nilai inflasi, maka itu bukan riba melainkan ganti rugi
terhadap inflasi. Ada juga yang menyatakan bahwa bank umum
konvensional itu membawa manfaat bagi umat, maka bunga
bank yang dibayarkan menjadi halal. Tetapi apakah benar begitu
Ada suatu kejadian yang sangat menarik.
Ada kenalan saya yang ingin membeli mobil dengan
kredit. Ia mencari informasi ke bank umum konvensional dan
bank syariah. Tak lama berselang, ia mengatakan kepada saya
bahwa—ternyata—cara perhitungan keduanya sama. Bedanya,
yang syariah pakai istilah marjin, sedangkan yang konvensional
menggunakan istilah bunga. Tetapi nilai marjin yang syariah
sama dengan nilai bunga yang konvesional. Persyaratan lainnya
juga mirip sekali.
”Kalau begitu, apa bedanya”
”Mengapa yang satu halal dan yang lain haram”
Konsep Riba
Memang sering terjadi kesalahpahaman tentang konsep riba.
Se lain disebabkan penjelasannya yang tidak terlalu mudah—
karena “bunga” sudah sedemikian memasyarakat, juga harus
di akui bahwa banyak petugas di lembaga keuangan syariah
yang tidak menjelaskan konsep marjin dalam pembiayaan
sya riah secara terstruktur. Memang lebih cepat dan mudah
mem bandingkan marjin dengan bunga, dan kalau nasabah
yang meminta pembiayaan sudah setuju, toh akadnya akan
112

HINDARI RIBA
dijalankan. Mungkin mereka berpendapat bahwa salah paham
sedikit, “biarlah”.
Allah SWT telah berfirman dalam Kitab Suci (QS 04:29)
agar semua orang yang beriman tidak mengambil keuntungan
dari sesama manusia dengan jalan yang batil, tetapi harus
dengan jalan perniagaan yang berlaku saling ridha. Dan Allah
SWT telah memperingatkan manusia untuk tidak melanggar
aturan itu, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang.
Salah satu cara terbaik untuk mencapai saling ridha
adalah dengan tidak berlaku zhalim, maupun tidak mau
diperlakukan secara zhalim. Dan, ternyata, salah satu bentuk
kezhaliman yang terbesar adalah riba.
Firman Allah SWT yang pertama tentang riba, sebagaimana
termaktub dalam Kitab Suci (QS 02:275), menyatakan bahwa
orang-orang yang bertransaksi dengan riba, tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena
sentuhan atau menyentuh setan. Keadaan yang demikian itu
terjadi disebabkan mereka berpendapat bahwa sesungguhnya
jual beli itu hanyalah sama seperti riba. Padahal, Allah SWT
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Nabi Muhammad SAW pun telah memberi pelajaran
mengenai hal ini. Suatu ketika, seorang sahabat menyatakan
bahwa temannya pernah menjual perak dengan pembayaran
yang ditangguhkan sampai musim haji. Nabi Muhammad
SAW menyatakan bahwa untuk jual beli perak, selama langsung
diserahterimakan, tidak apa-apa. Namun bila ditangguhkan
penyelesaian kewajibannya, maka menjadi riba.
Memang contoh tersebut terjadi pada masa lalu.
113

Iwan P. Pontjowinoto
Lantas, bagaimana penerapannya pada era globalisasi seperti
masa kini
Kalau kita perlu suatu barang modal—misalnya mobil--dan
ada penjual yang mau menjual mobil yang kita perlukan dengan
harga yang pantas, tetapi dana kita tidak cukup secara tunai,
apakah kita tidak boleh membeli mobil dengan cara mencicil
Padahal, dengan memiliki mobil tersebut dapat berusaha lebih
baik dan lebih hemat. Hasilnya akan memberi kita tambahan
penghasilan yang dapat membayar kembali harga mobil
ditambah dengan keuntungan. Dan bila penjual tidak punya
cukup dana untuk menjual dengan cara mencicil, sementara ada
lembaga keuangan yang mau meminjamkan uangnya, apakah
kita tidak boleh mengadakan kerja sama tiga pihak.
“Di mana salahnya”
“Di mana haramnya”
Jual-Beli versus Riba
Tambahan yang diperoleh sebagai keuntungan dari transaksi
jual beli suatu objek adalah halal karena terdapat kejelasan objek
maupun manfaat, sedangkan tambahan yang diperoleh dari riba
adalah haram.
Tambahan karena Penangguhan
Melalui firman-Nya, Allah SWT dengan tegas menyatakan
bahwa jual-beli berbeda dengan riba. Dalam bahasa Arab, riba
mempunyai arti tambahan. Dengan demikian, dapat ditafsirkan
114

HINDARI RIBA
bahwa tambahan yang diperoleh dari jual-beli bukanlah riba.
Atau dengan kata lain, tambahan yang berupa riba berbeda
dengan tambahan yang diterima dari transaksi jual beli.
Bagaimana penjelasannya
Ternyata ada perbedaan yang besar antara jual beli dengan
riba. Pada jual beli, penjual tidak akan mau menjual sesuatu
apabila ia tidak merasa akan mendapatkan keuntungan kalau
menjual objek jual beli tersebut. Di lain pihak, pembeli juga
tidak akan membeli bila ia tidak merasa ada untungnya membeli
objek jual beli tersebut. Apa pun bentuk keuntungan, bagi
penjual maupun pembeli, adalah hak penjual ataupun pembeli
untuk menentukannya.
Pada jual beli secara
tunai, objek jual beli dan
pem bayaran langsung di serahte
rima kan secara seketika.
Pen jual langsung menerima
pem bayaran harga barang
atau jasa yang diberikan
(di jual). Pembeli langsung
me nerima barang atau jasa
yang dibeli. Dalam keadaan
normal, penjual memperoleh
“Transaksi secara riba
ternyata membuat
orang tidak bisa berpikir
dengan jernih atau
waras, sehingga seakanakan
“kesetanan”
dan cenderung akan
mengambil risiko yang
berlebihan.”
tam bahan berupa selisih antara biaya perolehan dengan harga
transaksi—yang lazim disebut marjin penjualan. Sedangkan
pembeli memperoleh tambahan berupa perubahan nilai dari
uang menjadi barang atau jasa.
Namun, jual beli juga dapat dilaksanakan tidak secara tunai.
Mungkin karena objek jual beli tidak langsung diserahkan,
115

Iwan P. Pontjowinoto
ataupun karena pembayaran tidak langsung ditunaikan. Dalam
hal ini, ada salah satu pihak yang menerima manfaat walaupun
belum menunaikan seluruh kewajibannya. Misalnya, pembeli
menerima barang atau jasa yang merupakan objek transaksi
walaupun belum melunasi pembayarannya. Atau penjual
menerima pembayaran, walaupun belum menyerahkan barang
atau jasa yang menjadi objek transaksi.
Akibatnya, manfaat yang diterima oleh pihak lain akan
berkurang. Oleh karena itu, harus ada kompensasi atau
tambahan yang diberikan kepadanya oleh pihak yang menerima
objek jual beli atau pembayaran sebelum menunaikan seluruh
kewajibannya. Kompensasi atau tambahan tersebut harus
dinyatakan dengan jelas pada saat transaksi. Masalah akan
timbul bila kompensasi atau tambahan tersebut tidak dinyatakan
secara jelas. Hal ini dapat memicu terjadinya kesalahpahaman,
khususnya dari pihak yang harus memberi kompensasi atau
tambahan. Kesalahpahaman akan berakibat negatif bila pihak
yang memberi tambahan merasa bahwa tambahan yang harus
diberikan ternyata lebih besar dari manfaat yang diterima.
Sehingga pihak yang memberi tambahan merasa dipaksa, dan
dia telah diperlakukan secara zhalim.
Tambahan karena Penangguhan versus Riba
Penangguhan pembayaran maupun penyerahan objek dalam
transaksi jual-beli adalah fasilitas pinjaman, karena itu tambahan
karena penangguhan ini adalah riba kecuali: (1) terdapat kejelasan
manfaat bagi pihak yang menerima penangguhan; (2) tambahan
lebih kecil dari manfaat tersebut; dan (3) jumlah tambahan
disepakati di muka dan bersifat tetap.
116

Bahaya Riba
HINDARI RIBA
“Bila sebenarnya tambahan karena penangguhan pembayaran
adalah halal dan mudah dilakukan, mengapa masih ada orang
yang mau bertransaksi dengan riba”
“Mengapa tambahan berasas manfaat berbeda dengan riba”
“Apabila fasilitas atau kemudahan tersebut bukan diberikan
oleh penjual, melainkan oleh pihak ketiga (misalnya bank), apakah
prinsip tambahan ini masih berlaku”
“Bagaimana jika ternyata manfaat yang terjadi berbeda dengan
manfaat yang diperkirakan”
Ternyata, kemudahan yang diberikan dengan memberi
penangguhan pembayaran bisa membuat pihak yang mendapat
kemudahan merasa mendapatkan keuntungan hingga
membuatnya lupa akan kewajiban yang menjadi konsekuensi
dari penerimaan penangguhan tersebut. Demikian juga
dengan pihak yang menerima tambahan dengan memberikan
kemudahan (pinjaman) merasa beruntung mendapat tambahan
yang besar, sehingga lupa bahwa pinjaman yang diberikan
mungkin tidak terbayar kembali.
Transaksi secara riba ternyata membuat orang tidak bisa
berpikir dengan jernih atau waras, sehingga seakan-akan “kesetanan”
dan cenderung akan mengambil risiko yang berlebihan.
Persis seperti ungkapan dalam firman Allah SWT, (QS 02:275),
yang menyatakan bahwa orang-orang yang bertransaksi dengan
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan setan, karena “sentuhan” atau “menyentuh” setan.
Mereka “kesetanan riba” dan tidak dapat berpikir dengan waras.
117

Iwan P. Pontjowinoto
Dengan demikian, jelas bahwa tambahan yang diberikan
harus didasarkan pada manfaat yang diterima oleh pihak yang
mendapat keuntungan (manfaat) dari penundaan pembayaran
atau penyerahan tersebut.
Ada kemungkinan bahwa penjual tidak mempunyai kemampuan
keuangan untuk memberikan fasilitas penundaan
pembayaran. Dan pembeli tidak mempunyai cukup dana untuk
membeli secara tunai. Tetapi baik pembeli maupun penjual
sangat ingin melaksanakan transaksi ini karena melihat adanya
peluang keuntungan yang rasional—bukan berspekulasi atau
membawa risiko yang tinggi.
Dalam hal ini, bisa saja ada pihak ketiga yang mempunyai
kemampuan keuangan—misalnya bank—untuk ikut berperan
serta membantu penjual-pembeli dengan memberikan fasilitas
pinjaman. Pihak ketiga tersebut membantu pihak penjual untuk
memberikan fasilitas penangguhan pembayaran, dengan cara
pihak ketiga membayar pelunasan harga barang atau jasa yang
menjadi objek transaksi kepada penjual. Kemudian, pihak ketiga
tersebut menerima pengalihan hak tagih dari pihak penjual
untuk menagih cicilan atau angsuran pembayaran dari pihak
pembeli.
Dalam sistem keuangan syariah, ikatan jual-beli dengan
fasilitas penangguhan pembayaran disebut sebagai Akad
Murabaha. Adapun ikatan jual-beli dengan fasilitas pe nangguhan
penyerahan objek jual-beli disebut sebagai Akad Salam.
Bila di kemudian hari, manfaat yang diterima oleh pihak
yang mendapat fasilitas atau kemudahan tersebut ternyata lebih
kecil daripada yang diperkirakan, maka pihak tersebut dapat
118

HINDARI RIBA
mengajukan permohonan keringanan. Namun, hak untuk
memberikan keringanan tetap ada pada pihak yang memberikan
fasilitas, bukan pada pihak yang menerima fasilitas.
Bahaya Riba
Pihak yang memberi pinjaman atau penangguhan menerima
hasil yang umumnya lebih besar dari hasil yang biasa diperolehnya
sehingga “kesetanan” lupa akan risiko. Pihak yang menerima
pinjaman atau penangguhan “kesetanan” karena dapat memiliki
objek sebelum mempunyai cukup uang untuk melunasi, sehingga
lupa akan risiko bila ternyata tidak sanggup melunasi kewajibannya.
Beda Riba dengan Hadiah atau Sedekah
Riba yang paling berbahaya adalah riba (tambahan) yang
berkaitan dengan peminjaman uang. Khususnya peminjaman
uang tanpa ada kejelasan penggunaan uang pinjaman tersebut,
sehingga manfaat yang diterima oleh pihak yang meminjam
juga tidak jelas. Dengan demikian, sulit menentukan jumlah
tambahan yang wajar dan adil berdasarkan manfaat yang
ada. Karena itu, akan terjadi kondisi zhalim dari pihak yang
memberikan pinjaman kepada pihak yang menerima pinjaman.
Apalagi bila pihak yang meminjam berada dalam kesulitan atau
sedang terkena “sentuhan” atau godaan setan.
“Sentuhan” atau godaan setan juga bisa terjadi pada pihak
yang memiliki uang. Godaan lain adalah pendapat bahwa
tambahan tersebut bukan karena terpaksa, melainkan adalah
hadiah atau sedekah sebagai tanda terima kasih atas bantuan
119

Iwan P. Pontjowinoto
(pinjaman) yang diberikan. Namun, godaan ini mudah
dipatahkan. Jika memang tambahan itu adalah hadiah atau
sedekah, seharusnya pihak yang memiliki uang harus rela bisa
pihak yang meminjam uang ternyata tidak memberikan hadiah
atau sedekah. Namanya hadiah atau sedekah tidak boleh dipaksa
atau terpaksa. Harus sesuai kerelaan yang memberi hadiah atau
sedekah itu.
“bahwa akan sia-sia
mencoba “menipu” Allah
SWT. dengan menyatakan
bahwa riba tersebut
adalah sedekah, karena
sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa saja yang
manusia kerjakan.”
Allah SWT telah berfirman
dalam Kitab Suci
(QS 02:276), bahwa Allah
SWT menghapuskan riba
sedikit demi sedikit dan
menyuburkan sedekah. Dan,
Allah SWT menegaskan
bahwa Dia tidak menyukai
setiap orang yang berulangulang
melakukan kekufuran
dan banyak berbuat dosa.
Firman ini menganjurkan bahwa tambahan yang diberikan
atau diterima akibat pinjaman, yang merupakan riba, akan
dihapuskan. Tambahan itu tidak akan bermanfaat bagi semua
pihak. Sedangkan tambahan yang diberikan benar-benar secara
ikhlas tanpa ikatan apa pun—dalam bentuk sedekah—akan
berkembang dengan subur. Tambahan itu akan memberi manfaat
berkelanjutan bagi semua pihak.
Jadi, jelas bahwa akan sia-sia mencoba “menipu” Allah SWT
dengan menyatakan bahwa riba tersebut adalah sedekah, karena
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa saja yang manusia
kerjakan. Di samping itu, perlu diingat bahwa Allah SWT juga
120

HINDARI RIBA
memberikan kebijaksanaan dalam meninggalkan riba, yaitu bisa
dilakukan secara bertahap atau sedikit demi sedikit.
Riba Versus Sedekah
Riba dibayar oleh pihak yang menerima pinjaman atau
penangguhan karena terpaksa atau terperdaya. Riba diterima
oleh pihak yang memberi pinjaman atau penangguhan karena
keserakahan. Yang terjadi adalah kezhaliman, bukan keridhaan.
Sedekah atau hadiah diberikan dengan ikhlas tanpa paksaan,
karena mengharapkan ridha Allah SWT Hasilnya, akan tumbuh
saling tolong-menolong, saling mengasihi, dan Tuhan adalah Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang.
Godaan lain dapat timbul melalui pendapat yang terkait
dengan nilai atau daya beli dari uang adalah inflasi. Karena bila
terjadi inflasi, maka nilai atau daya beli uang akan menurun.
Sementara sebagian besar manusia yang mencari nafkah dengan
bekerja pada Pemerintah, organisasi, perusahaan, atau orang lain,
umumnya tidak memiliki kemampuan untuk ‘memutarkan’
uangnya pada kegiatan usaha. Akibatnya, mereka menyimpan
kelebihan harta dalam bentuk uang. Dan inflasi menurunkan
nilai dari uang simpanan mereka. Karena itu timbul pendapat,
apabila tambahan yang diterima lebih kecil atau sama dengan
inflasi, maka tambahan tersebut bukan riba. Walaupun tambahan
tersebut diterima tanpa kejelasan manfaat. Lebih lanjut, mereka
berpendapat bahwa tambahan akan menjadi riba hanya bila
121

Iwan P. Pontjowinoto
tambahan itu berlipat ganda. Selama masih sedikit, tambahan
itu bukan riba.
Pendapat tersebut mungkin kesalahpahaman atas firman
Allah SWT (QS 03:130) yang memerintahkan kepada orangorang
yang beriman agar jangan mengambil untung dengan
riba yang lipat ganda yang berlipat ganda dan mereka dipe
rintahkan untuk bertakwa kepada Allah supaya beruntung.
Istilah yang dipakai untuk pengertian lipat ganda yang berlipat
ganda adalah adh’afan mudhaa’afatan.
Untuk lebih jelasnya, baiklah kita simak firman Allah SWT
lainnya yang berkaitan dengan riba dan berlipat ganda. Allah
SWT telah berfirman (QS 30:39) bahwa riba yang manusia
peroleh dengan maksud untuk menambah pada harta manusia,
tidak menambah pada sisi Allah. Tetapi, segala yang manusia
berikan dari zakat dengan maksud untuk memperoleh ridha
Allah SWT, maka mereka yang berbuat demikian itu akan
menjadi orang-orang yang memperoleh hasil secara berlipat
ganda. Istilahnya adalah mudh’ifuuna, artinya orang-orang yang
mudhaa’afatan.
Jadi, jelas bahwa riba yang besar maupun yang kecil, tetap
saja riba. Dan, tentu saja, tetap haram.
Riba bersifat “memabukkan”. Orang yang mengambil
riba akan “kesetanan” dan berusaha me lipat gandakan
keuntungan. Padahal, yang diperoleh dari riba tidak
akan menambah kekayaan seseorang di dunia ataupun
di akhirat. Berbeda dengan sedekah atau zakat yang diberikan
se mata-mata karena mengharap ridha Allah, akan dibalas dengan
pahala berlipat ganda, di dunia dan akhirat.
122

HINDARI RIBA
Sebagai ilustrasi, mungkin kita bisa mengambil hikmah
dari kisah Robin Hood. Dalam kisah ini, Robin Hood menjadi
pahlawan karena membela rakyat kecil. Namun caranya cukup
“menarik”, yaitu dengan mencuri harta dari orang kaya yang
zhalim. Niatnya baik, hasilnya juga bermanfaat bagi rakyat
kecil. Tetapi cara memperolehnya dilakukan dengan melanggar
hukum, baik hukum positif maupun prinsip agama (syariah).
Karena itu, yang dilakukan oleh Robin Hood tetap saja salah,
tetap saja berdosa, dan tetap saja haram. Demikian pula halnya
dengan korupsi.
Apa pun yang dilakukan dengan menggunakan harta hasil
korupsi, meskipun digunakan untuk beramal, disedekahkan
kepada rakyat miskin, membangun rumah-rumah ibadah, tetap
saja korupsi itu haram.
Ibnu Khaldun menyatakan.
“Bila pekerjaan penduduk sebuah daerah (negara) dibagibagikan
semua sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan
penduduk itu (spesialisasi atau fokus), maka (jumlah)
hasilnya akan lebih banyak daripada bila masing-masing
penduduk berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri.
Kelebihan (produksi) tersebut akan dikeluarkan untuk
memenuhi keinginan serta hasrat penduduk daerah itu,
dan kelebihan berikutnya untuk memenuhi kebutuhan
penduduk daerah-daerah lain. Para penduduk akan saling
mengambil barang-barang yang mereka butuhkan dan
yang mereka kehendaki dari penduduk yang memiliki
123

Iwan P. Pontjowinoto
surplus, melalui tukar-menukar atau jual-beli. Maka,
penduduk yang memiliki surplus akan mendapat bagian
yang baik dari kekayaan (mendapat keuntungan).”
Pernyataan Ibnu Khaldun tersebut mengusung pengertian
bahwa penduduk harus terus mencari jalan untuk
mengetahui tingkat kebutuhan yang optimal, begitu pun
cara mendistribusikan hasil produksi secara optimal. Karena
hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, maka
di beberapa tempat akan terjadi ketidakseimbangan antara
penawaran (supply) dan permintaan (demand), sehingga harga
akan naik—bila permintaan lebih besar, atau harga akan turun—
bila penawaran lebih besar.
Apabila penduduk yang memiliki surplus barang/jasa
memperoleh keuntungan, maka daya belinya akan meningkat.
Akibatnya permintaan akan meningkat, bukan hanya atas
kebutuhan pokok tetapi juga atas kebutuhan sekunder
atau kemewahan. Sehingga harga-harga secara umum akan
meningkat. Akan timbul inflasi. Namun karena kemampuan
dan kekayaan juga meningkat, maka inflasi merupakan dampak
yang logis atas pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut Ibnu Khaldun menyatakan:
“Kekayaan (harta/aset) tidak akan berkembang bila
dana yang terhimpun (tabungan) hanya ditimbun atau
ditumpuk (istilahnya, kanzul maal) sehingga tidak
dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Dana suatu
masyarakat akan tumbuh dan bertambah bila digunakan
seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat, memenuhi
124

HINDARI RIBA
hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan
masyarakat. Penggunaan dana yang demikian akan
membuat masyarakat makin baik, pada gilirannya akan
membuat negara makin kuat dan makmur sehingga
dapat mencapai kedaulatannya.”
Oleh karena itu, Pemerintah harus menyediakan sarana agar
dana (kekayaan) masyarakat dapat digunakan dengan aman dan
baik, guna mencapai hasil yang optimal. Sehingga pertumbuhan
hasil produksi serta tingkat keuntungan yang dicapai oleh
masyarakat akan lebih tinggi dari tingkat kenaikan harga
(inflasi) akibat peningkatan keuntungan dan ketidakseimbangan
distribusi barang dan jasa.
Dengan demikian, jelas bahwa inflasi merupakan konsekuensi
logis dari pertumbuhan ekonomi, selama pertumbuhan
produksi lebih tinggi dari inflasi serta tersebar dengan baik dan
wajar, maka masyarakat tetap akan menikmati hasilnya. Dalam
hal ini, kesalahpahaman mengenai riba—yang lebih kecil dari
inflasi adalah halal—tidak perlu terjadi.
Perintah Meninggalkan Riba
Allah SWT telah berfirman kepada orang-orang yang
beriman agar mereka bertakwa kepada Allah dan meninggalkan
apa yang tersisa dari riba yang belum dipungut, jika memang
beriman (QS 02:278). Karena itu, sebagai manusia yang beriman,
kita harus mulai meninggalkan transaksi dengan riba,
walau pun hanya dilakukan secara bertahap, dan percaya kepada
Allah bahwa kita akan tetap memperoleh hasil yang baik dan
halal dengan meninggalkan riba.
125

Iwan P. Pontjowinoto
Allah SWT juga telah memperingatkan bahwa barangsiapa
yang telah menerima pengetahuan atau peringatan dari Tuhannya
menyangkut riba, lalu berhenti melakukan transaksi riba,
maka baginya apa yang telah lalu yaitu yang telah diambilnya
sebelum datang larangan. Dan, Allah SWT menegaskan bahwa
kebijakan maupun perhitungan atas apa yang telah lalu adalah
menjadi hak prerogatif dari Allah SWT Namun, Allah SWT
juga memperingatkan bahwa siapa saja yang kembali melakukan
transaksi dengan riba walaupun sudah mendapat peringatan,
maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka
akan kekal di dalam neraka (QS 02:275).
Kemudian, Allah SWT
men deklarasikan dalam
Kitab Suci (QS 02:279)
bahwa jika manusia tidak
mau meninggalkan transaksi
dengan riba, akan ada pernyataan
perang dari Allah
SWT dan rasul-Nya. Namun,
“Dana suatu masyarakat
akan tumbuh dan
bertambah bila
digunakan seluruhnya
untuk kesejahteraan
masyarakat”
jika manusia bertobat dari bertransaksi dengan riba, maka
baginya pokok hartanya.
Pada akhirnya, Allah SWT memberikan pedoman pokok
tentang riba, bahwa manusia yang tidak bertransaksi dengan
riba adalah manusia yang tidak berlaku zhalim dan tidak pula
mau diperlakukan zhalim. Karenanya, manusia tersebut akan
bertransaksi melalui perniagaan yang berlaku secara saling ridha.
Pedoman ini juga berarti bahwa larangan riba berlaku baik bagi
manusia yang menerima riba, maupun yang membayar atau
memberi riba, baik secara sukarela maupun karena terpaksa.
126

HINDARI RIBA
Pada 1985, ketika kembali dari tugas kerja di Hongkong,
saya mengambil kredit pemilikan mobil di suatu bank.
Sewaktu mengadakan pengikatan perjanjian kredit, pejabat
bank mengatakan bahwa perhitungan bunga mengikuti sistem
effective annual rest. Terus terang, saya tidak terlalu paham sistem
tersebut, tetapi saya malu bertanya. Akibatnya, saya “sesat di
jalan”. Ternyata yang dimaksud dengan annual rest adalah bunga
dibebankan di awal tahun. Misalnya, saya pinjam Rp.50 juta
dengan bunga 25%, maka sehari setelah saya tandatangani
pinjaman, saldo hutang saya menjadi Rp.62,5 juta, yaitu pokok
Rp.50 juta ditambah bunga (untuk setahun) Rp.12,5 juta.
Kalau saya mau melunasi di pertengahan tahun, tetap saja saya
harus membayar bunga untuk satu tahun. Wah, saya merasa
dizhalimi. Tapi, salah sendiri, kenapa mau!
Ternyata perasaan saya pada pertengahan 1980-an itu
tergambar dalam firman-firman Allah SWT mengenai riba.
Mungkin perasaan yang sama dialami oleh orang-orang yang
belanja berlebihan dengan kartu kredit dan ternyata tidak
sanggup membayar kewajibannya. Atau, nasabah bank yang
mengambil kredit untuk kegiatan yang spekulatif, namun tetap
mendapat kredit karena menyodorkan jaminan yang bagus.
Setelah usaha yang dijalankannya tidak berhasil karena spekulatif
dan akhirnya kredit macet, lalu jaminan disita. Sedih sekali!
Dalam kasus saya di tahun 1985, bila terjadi jual-beli atas
mobil tersebut, di mana penjual sudah menyerahkan mobil
tapi saya belum melunasi pembayaran, maka saya beruntung
sudah bisa mendapatkan mobil walaupun belum membayar
lunas. Sedangkan keuntungan penjual berkurang karena
127

Iwan P. Pontjowinoto
tidak menerima pembayaran secara lengkap, padahal sudah
menyerahkan mobil. Oleh karena itu, harus ada kompensasi
atau tambahan yang saya diberikan kepada penjual. Namun,
kompensasi atau tambahan tersebut harus lebih kecil dari
manfaat yang akan saya terima karena sudah menerima mobil
walaupun belum melunasi pembayarannya. Kompensasi ini harus
dinyatakan di muka dan disepakati oleh saya dan penjual mobil.
Berapa besar kompensasi yang selayaknya saya berikan
Kompensasi atau tambahan tersebut saya berikan karena
saya mendapat manfaat, yaitu sudah menerima mobil meskipun
belum melunasi pembayaran. Nilai manfaat tersebut merupakan
fungsi dari pemakaian mobil oleh saya dan jangka waktu
pelunasan. Untuk itu, saya dan penjual harus bernegosiasi untuk
mencapai kesepakatan nilai tambahan dan cara pembayarannya.
Kesepakatan tersebut harus berada dalam koridor manfaat yang
saya terima. Kalau penjual tidak sepakat, tentunya transaksi batal.
Kemudian, ternyata penjual tidak memiliki kemampuan
keuangan untuk memberikan fasilitas penundaan tersebut.
Dalam hal ini, penjual dapat mencari pihak lain—bank—untuk
membantu memberikan fasilitas penundaan. Motivasi utama
penjual tentunya adalah agar mobil terjual dan penjual mendapat
untung. Apabila saya dan pihak lain tersebut dapat mencapai
kesepakatan atas nilai tambahan dan cara pembayaran, barulah
transaksi dapat dijalankan.
Penjual menyerahkan mobil dan menerima pembayaran
total harga tunai atas mobil tersebut dari saya (berupa “uang
muka”) dan dari pihak lain (bank). Saya menerima mobil
dan mempunyai kewajiban membayar cicilan atau angsuran
128

HINDARI RIBA
kepada pihak lain (bank) tersebut. Dan pihak lain (bank) yang
membayar pelunasan harga tunai atas mobil akan mempunyai
hak menerima pembayaran cicilan atau angsuran dari saya sesuai
dengan kesepakatan.
Bila saya jujur dan berhati-hati dalam menghitung perkiraan
manfaat yang saya terima, serta saya menjalankan kewajiban saya
kepada pihak lain tersebut, maka semua pihak akan bahagia,
dan bertambah kaya, dengan cara syariah.
Tetapi, dalam kasus saya sewaktu menerima pinjaman
dengan bunga effective annual rest, saya menerima manfaat
karena bisa memakai mobil walaupun belum membayar lunas.
Karena itu saya wajib memberi tambahan. Namun, tambahan
yang berupa besarnya bunga tidak dikaitkan atau dibandingkan
dengan manfaat yang saya terima. Ditambah lagi, sebenarnya
syarat dan kondisinya tidak jelas bagi saya, sehingga saya
diperlakukan secara zhalim. Akibatnya, tambahan yang saya
bayar menjadi riba. Bank mungkin bahagia, penjual mobil juga
bahagia, tetapi saya akan tersenyum “kecut” karena terpaksa
membayar riba.
Dalam suatu seminar, saya pernah ditanya, apakah mengambil
uang dari ATM bank konvensional itu halal Penanya ini
kemudian mengambil ilustrasi tentang memasak makanan yang
zatnya halal, tetapi karena memakai alat masak yang sama dengan
alat masak yang baru saja dipakai untuk memasak makanan
haram, maka makanan yang zatnya halal tadi menjadi haram.
Alasannya, ada kemungkinan bahan masakan yang haram tadi
129

Iwan P. Pontjowinoto
masih melekat di alat masak tersebut sehingga mencemari
makanan yang zatnya halal itu.
Saya teringat peristiwa tahun 2003 sewaktu ikut rombongan
Bapak BJ Habibie ke kantor pusat Islamic Development Bank
di Jeddah. Pada saat itu, BPPN sedang mengadakan tender
untuk menjual Bank BCA yang sudah direkapitalisasi. BCA jelas
bukan bank syariah, tetapi BCA memiliki sistem pembayaran
yang terbaik pada saat itu. Selain itu, BCA juga ditunjang oleh
jaringan ATM, EDC, merchant dan sistem kartu yang paling
luas dan paling banyak pemakainya pada saat itu.
Karena itu, saya mengusulkan kepada Pak Habibie untuk
meminta dukungan IDB untuk membeli BCA. Bukan untuk
dijadikan bank syariah, karena komposisi nasabah BCA pada
saat itu dirasakan belum cocok untuk jasa perbankan syariah.
Tetapi usulan saya adalah untuk spin-off sistem pembayaran
BCA dan dijadikan unit usaha terpisah. Kemudian unit usaha
ini akan menyediakan jasa pelayanan ATM dan merchant untuk
seluruh bank umum syariah, BPR syariah, dan semua lembaga
keuangan syariah—termasuk BMT, Koperasi, dan sebagainya.
Saya bayangkan, bila semua lembaga keuangan syariah—besar,
kecil, maupun yang mikro—bisa terlayani dengan sistem ini,
lembaga keuangan syariah bisa tumbuh pesat.
Usulan ini diterima oleh Pak Habibie. Kemudian karena
keahlian Pak Habibie bernegoisasi, usulan ini diterima oleh
Presiden IDB. Tapi sayang, tim kami di Indonesia tidak berhasil
menjalankan rencana ini sehingga usulan ini—dan dukungan
IDB—hanya menjadi cerita belaka. Sayang sekali!
130

HINDARI RIBA
Pertanyaannya sekarang, apakah ada perbedaan antara sistem
pembayaran yang sesuai syariah dengan sistem pembayaran yang
berlaku di bank umum di Indonesia
Sistem pembayaran mempunyai dua kegiatan pokok,
yaitu sistem bayar dari simpanan—yang lazim disebut sebagai
sistem bayar debit, dan sistem bayar atas transaksi yang telah
dilaksanakan di muka atau sistem bayar tertunda—yang lazim
disebut sebagai sistem kredit.
Sistem simpan-bayar untuk mengambil uang melalui
ATM adalah suatu mekanisasi dari proses pengambilan uang
di kantor cabang suatu bank. Karena melalui mekanisasi, maka
di perlukan sarana identifikasi. Sarana identifikasi pada masa kini
umumnya berupa kartu seperti kartu penduduk atau paspor.
Untuk transaksi keuangan, sarana tersebut umumnya berupa
kartu plastik dengan fasilitas pengecekan data.
Dulu, pengecekan data dilakukan dengan tanda tangan,
kemudian dilakukan dengan menggunakan data magnetis,
data grafis (bar-code), dan foto. Sekarang, sebagian besar menggunakan
data digital. Dengan memakai kartu tersebut—yang
untuk ATM disebut sebagai kartu ATM, maka nasabah bisa
mengambil uang yang disimpan di bank yang bersangkutan
melalui ATM.
Pada masa lalu, ATM yang dapat digunakan hanyalah
ATM dari bank di mana nasabah menyimpan uangnya. Tetapi
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,
saat ini nasabah dapat pula mengambil uang dari ATM bank
lain. Karena uang adalah uang, tidak ada perbedaan antara uang
yang dipakai di bank konvensional dengan bank syariah. Dan
131

Iwan P. Pontjowinoto
karena selama uang dinyatakan sebagai alat pembayaran yang
sah dan dijamin nilainya. Maka uang tersebut adalah halal.
Sehingga tidak ada tindakan yang melanggar prinsip syariah
dalam mengambil uang dari ATM bank konvensional selama
seluruh syarat administrasi terpenuhi.
Kartu identitas untuk transaksi keuangan, yang dikenal
dengan nama kartu ATM dan kartu kredit, telah berkembang
dengan cukup pesat. Saat ini kartu identitas dapat memuat
data digital, menjadi store-card, dan menjadi kartu pintar (smart
card) dengan chip yang dapat diprogram untuk memuat data
dan transaksi. Karena dapat memuat data dan transaksi, maka
kartu identitas tadi dapat pula berfungsi seperti buku-tabungan.
Bank Muamalat telah menjadi pelopor penggunaan storecard
untuk menjadi bukti penyimpanan uang—seperti buku
tabungan—yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran
pada tempat-tempat yang terhubung dengan bank. Kartu
tersebut diberi nama ‘Shar-e’. Dengan menggunakan perangkat
penerima data secara elektronik (electronic data capture atau
EDC), penjual dapat menerima pembayaran dari nasabah Bank
Muamalat dengan mendebet dana nasabah melalui transaksi
atas data yang tersimpan dalam kartu Shar-e. Jika dananya telah
habis, nasabah dapat melakukan setoran dana melalui tempattempat
yang telah ditentukan, dan data di dalam kartu Shar-e
akan di’up-date’ untuk merefleksikan saldo dana yang baru.
Produk kartu simpan-bayar (store card), seperti Shar-e,
sekarang sudah diterbitkan oleh banyak bank. Termasuk Bank
BCA dengan kartu Flash, dan Bank Mandiri dengan e-Toll.
Karena pada dasarnya kartu tersebut adalah semacam buku
tabungan, maka dana yang disimpan sebenarnya dapat pula
132

HINDARI RIBA
diperlakukan seperti tabungan. Oleh sebab itu, bank dapat
memberikan bagi hasil atas saldo dana yang mengendap di
kartu simpan-bayar tersebut. Hasilnya, nasabah merasa bahagia
karena memperoleh kemudahan dalam simpan-bayar dan tetap
memperoleh bagi hasil. Penjual produk atau jasa juga berbahagia
karena bisa menerima pembayaran secara digital, bank juga
bahagia bisa memperoleh dana simpanan dan fee.
Semua bahagia, semua kaya—dan sesuai syariah.
Di samping sistem simpan-bayar, bank dan lembaga
keuangan bisa memberikan jasa pembayaran untuk transaksi
jual-beli. Sistem pembayaran untuk transaksi jual-beli sebenarnya
sederhana, yaitu sistem untuk melaksanakan pembayaran dari
suatu pihak yang menerima suatu barang atau jasa (disebut
pembeli) kepada pihak lain yang memberikan barang atau jasa
tersebut (disebut penjual).
Tetapi, kadangkala pembeli dan penjual tidak bertemu di
suatu tempat, mungkin karena memang lokasi atau domisilinya
berbeda, sehingga pembeli harus mengirim uang tersebut ke
alamat penjual. Mungkin juga karena pembeli adalah suatu
perusahaan atau organisasi, sehingga pembayaran harus
melalui suatu proses untuk administrasi yang baik. Mungkin
juga pembeli tidak mau repot-repot membawa uang, sehingga
perlu proses untuk membuktikan bahwa transaksi telah terjadi,
barang atau jasa telah diterima, sehingga penjual bisa yakin akan
memperoleh pembayaran di kemudian hari.
133

Iwan P. Pontjowinoto
Perkembangan proses tersebut memerlukan empat sarana,
yaitu (1) sarana identifikasi penjual dan pembeli, (2)
sarana untuk membuktikan hak penjual untuk mendapatkan
pembayaran, (3) sarana penjaminan bahwa pembeli akan
melakukan pembayaran kepada penjual dalam waktu tertentu,
dan (4) sarana untuk membuktikan bahwa pembeli sudah
melakukan pembayaran.
Sarana identifikasi serupa dengan sarana identifikasi untuk
ATM. Sarana pembuktian hak penjual untuk mendapatkan
pembayaran umumnya diberikan dalam bentuk pernyataan
pembeli bahwa pembeli telah menerima barang/jasa dan akan
melakukan pembayaran, yang umumnya diperkuat dengan
tanda tangan pembeli.
Tantangan terbesar adalah pada sarana penjaminan pembayaran.
Pihak yang paling lazim memberikan jaminan semacam
ini adalah pihak bank umum. Ikatan untuk memberi jaminan
atas kewajiban suatu pihak kepada pihak lain dalam istilah
syariah disebut Akad Kafala.
Pada masa lalu, jaminan ini diberikan dalam bentuk cek atau
giro yang diterbitkan oleh bank, kemudian diisi oleh pembeli dan
dilengkapi dengan tanda tangan. Sekarang, jaminan diberikan
melalui perangkat eletronik yang merupakan kombinasi dari
kartu identifikasi pembeli dan perangkat EDC. Dengan ikatan
penjaminan (akad kafala) antara bank dengan pembeli, maka
penjual akan mendapat kepastian bahwa pembayaran akan
diterima, tentunya bila persyaratan administratif dipenuhi.
Untuk kemudahan, biasanya penjual telah melakukan perikatan
dengan suatu bank atau lembaga keuangan untuk memastikan
diterimanya pembayaran dari pembeli.
134

HINDARI RIBA
Dalam istilah perbankan, pembeli adalah pemegang kartu
(cardholder), bank yang memberikan jaminan atas nama pembeli
dengan menerbitkan kartu adalah penerbit kartu (issuer), penjual
adalah pedagang (merchant), dan bank yang memberikan
jaminan kepada penjual dan akan mewakili penjual menagih
pem bayaran ke bank penjamin adalah penerima tagihan
(acquirer).
Setelah terjadi transaksi, penjual akan menagih ke bank
(acquirer). Bila syarat lengkap maka bank (acquirer) akan melakukan
pembayaran kepada penjual. Kemudian bank (acquirer)
akan mewakili penjual untuk menagih ke bank (issuer). Jika
syarat lengkap, maka bank (issuer) akan membayar ke bank
(acquirer). Dan akhirnya bank (issuer) akan menagih ke pembeli,
dan pembeli membayar ke bank (issuer). Tentunya akan ada
persyaratan mengenai waktu pembayaran, baik dari bank
(acquirer) ke penjual, dari bank (issuer) ke bank (acquirer), dan
dari pembeli ke bank (issuer).
Ikatan antara pembeli (cardholder) dengan bank (issuer)
adalah ikatan penjaminan—dengan Akad Kafala. Ikatan
antara penjual dengan bank (acquirer) adalah ikatan pengalihan
hak tagih—dengan Akad Hawala. Dan ikatan antara bank
penjamin pembeli (issuer) dengan bank wakil penjual (acquirer)
adalah ikatan pengalihan hak tagih—dengan Akad Hawala.
Ikatan-ikatan tersebut memberi hak kepada bank untuk
me nerima imbal jasa (fee). Dalam istilah perbankan, imbal
jasa yang diterima bank (acquirer) dari penjual disebut sebagai
merchant discount, nilainya menurut syariah dapat merupakan
bagian (prosentase) dari nilai tagihan. Imbal jasa yang diterima
bank (issuer) dari bank (acquirer) disebut interbank fee, nilainya
135

Iwan P. Pontjowinoto
menurut syariah dapat merupakan bagian (prosentase) dari
nilai tagihan. Dan akhirnya, imbal jasa yang diterima bank
(issuer) dari pembeli (cardholder) adalah imbal jasa pengelolaan
pembayaran yang nilainya tetap dan dapat dipungut secara
periodik yang biasa disebut annual fee, dan imbal jasa
penjaminan pembayaran yang menurut syariah nilainya dapat
merupakan bagian (prosentase) dari nilai tagihan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, selama tidak ada
beban biaya atau imbal jasa yang dikaitkan dengan nilai dan
jangka waktu penundaan pembayaran, maka tidak ada hal-hal
yang bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak ada pihak
yang berlaku atau diperlakukan secara zhalim.
Tentunya, tidak diharapkan penjual menaikkan harga untuk
transaksi dengan sistem ini. Tetapi hal ini tidak dilarang, selama
pembeli tidak berkeberatan. Bila jumlah transaksi dengan sistem
ini cukup dominan, maka tentunya penjual dapat menyesuaikan
sistim penentuan harga.
Terlepas dari nama atau istilah yang dipakai, sistem pembayaran
untuk transaksi jual-beli ini adalah halal, tidak ada riba.
Semua pihak akan bahagia, dan bertambah kaya
dengan cara syariah.
“Bagaimana kalau kita mau membeli barang atau bahkan
jasa yang sangat kita perlukan, tetapi saat itu kita tidak memiliki
dana cukup untuk membayar secara tunai”
“Bila barang atau jasa tersebut sangat kita perlukan dan
bermanfaat bagi kita, serta dengan memiliki barang atau jasa
136

HINDARI RIBA
tersebut kita bisa makin produktif, dapatkah kita membeli barang
tersebut dengan sistem bayar cicil”
Contohnya ketika seseorang jatuh sakit atau ada keluarganya
yang sakit dan memerlukan pengobatan tetapi tidak memiliki
uang tunai untuk membayar lunas. Bila tidak diobati maka
kehidupan orang tersebut akan terganggu, dan produktivitas
berkurang.
Contoh lain adalah bila seseorang mendapat peluang
pekerjaan yang membutuhkan peralatan tertentu, misalnya
komputer, kamera atau lainya, di mana dengan keahliannya
maka keuntungan dari pekerjaan itu akan cukup untuk
membayar harga peralatan tersebut.
Dapatkah sistem pembayaran membantu untuk bayar cicil
Jawabannya, tentu bisa!
Ikatan yang digunakan dalam transaksi ini adalah Akad
Murabaha, yaitu membeli dengan fasilitas penundaan pembayaran—termasuk
cicilan. Ikatan ini lazimnya diadakan antara
penjual dengan pembeli yang dalam sistem pembayaran kita
disebut merchant dan cardholder. Tetapi bila penjual (merchant)
tidak mempunyai kemampuan keuangan atau administrasi untuk
member fasilitas bayar cicil, maka dapat saja bank (issuer) yang
membantu. Hanya saja, caranya harus sesuai agar terhindar dari
keadaan zhalim (riba).
Fasilitas ini mirip dengan fasilitas yang diberikan oleh bank
umum konvensional dengan memakai kartu identitas yang
disebut “kartu kredit”. Dalam hal ini, pembeli (cardholder)
yang memiliki kartu kredit bisa membeli barang di penjual
(merchant) dengan otorisasi dari bank (issuer). Kemudian bank
137

Iwan P. Pontjowinoto
(issuer) memberi fasilitas kredit sehingga pembeli (cardholder)
bisa membayar dengan cara mencicil.
Namun, ada kondisi yang bisa membuat keadaan zhalim.
Dalam skim yang diberikan oleh bank umum konvensional,
pembeli bisa menentukan jumlah cicilan selama lebih tinggi
dari nilai pembayaran minimum yang ditentukan oleh bank
(issuer). Kelihatannya menarik bukan
Tapi, tunggu dulu, bank (issuer) berhak meminta tambahan
yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh bank (issuer)
menurut sisa harga yang belum dibayar dengan besar tambahan
tidak ditentukan dimuka. Akibatnya, jumlah pembayaran
bisa membesar tanpa disepakati terlebih dahulu oleh pembeli
(cardholder). Karena fasilitas terlihat “sangat menarik”, maka
pembeli (cardholder) tidak bisa berfikir dengan jernih atau
waras sehingga seakan-akan “kesetanan” dan cenderung akan
mengambil risiko yang berlebihan.
Persis seperti ungkapan dalam firman Tuhan (QS 02:275)
yang menyatakan bahwa orang-orang yang bertransaksi dengan
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan setan karena sentuhan atau menyentuh setan.
Mereka “kesetanan riba” dan tidak dapat berfikir dengan waras.
Dalam sistem pembayaran yang antiriba, sebelum memberi
fasilitas bayar cicil bank (issuer) harus memastikan bahwa
pembeli memiliki kemampuan untuk membayar cicil. Banyak
cara untuk memastikan hal ini, termasuk dengan melihat data
pendapatan bulanan dan sejarah transaksi. Kemudian, bank
(issuer) harus memberi penawaran dimuka atas fasilitas bayar
cicil ini dengan memberi rincian jumlah tambahan (marjin)
138

HINDARI RIBA
yang diminta serta jumlah dan jadwal cicilan. Pembeli harus
mengetahui tawaran bank sebelum mengambil keputusan untuk
menerima tawaran dan terikat dalam akad murabaha.
Mekanisme pelaksanaannya tidak terlalu sulit karena
kemajuan dari teknologi informasi dan telekomunikasi.
Contohnya, kita bisa “membeli” pulsa telepon dengan mengirim
pesan SMS, kemudian operator telepon menambah pulsa kita
dan bank mendebit dana kita. Mengikuti cara tersebut, salah
satu alternatif adalah setelah pembeli (cardholder) menentukan
akan membeli barang atau jasa yang akan dibayar cicil dari
penjual (merchant), maka melalui perangkat EDC, penjual
(merchant) akan memberitahu bank (acquirer dan issuer) bahwa
pembeli (cardholder) meminta fasilitas bayar cicil selama waktu
tertentu. Kemudian, melalui data dan fasilitas telekomunikasi
yang dimiliki, bank (issuer) mengirim penawaran bayar cicil
melalui pesan SMS kepada pembeli (cardholder). Bila pembeli
(cardholder) setuju, pembeli (cardholder) mengirim pesan SMS
ke bank (issuer). Setelah kesepakatan dicapai, bank (issuer)
memberikan otorisasi kepada penjual (merchant) untuk
melakukan transaksi. Penjual menerima pembayaran, pembeli
menerima barang atau jasa, dan bank menerima imbal jasa.
Semua bahagia, semua kaya.
“Apa bedanya dengan kartu kredit biasa” “Mengapa tidak
menjadi riba”
Jawabannya sederhana, bank harus mengetahui kemampuan
pembeli sebelum memberikan fasilitas bayar cicil. Fasilitas hanya
diberikan untuk barang atau jasa yang bersifat barang modal
usaha kecil atau untuk keadaan darurat. Pembeli mengetahui
139

Iwan P. Pontjowinoto
pasti tambahan (marjin) serta jumlah dan jadual pembayaran.
Bila terjadi masalah, bank tidak boleh meminta tambahan
(marjin) lagi—apalagi yang dikaitkan dengan waktu. Semua
sesuai Akad Murabaha, kondisi zhalim dapat dihindari.
Insya Allah halal, insya Allah kaya dan bahagia,
dengan cara syariah.
140

Bab 8
Kendalikan Risiko
Dubai adalah salah satu dari tujuh emirat di Uni Emirat Arab.
Pada 1999, untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki ke
Dubai, sewaktu diajak oleh Dirjen Hubungan Ekonomi Luar
Negeri untuk menjajaki kerja sama investasi di Indonesia. Wah,
waktu itu saja saya sudah tercengang melihat bandara Dubai,
lapangan golf, dan pembangunan menara-menara komersial.
Apalagi sekarang, pastilah sudah jauh berbeda dibanding tahun
1999.
Dubai World adalah salah satu BUMN Dubai yang bergerak
dalam pembangunan infrastruktur. Melalui anak perusahaannya
bernama Al Nakheel, Dubai World mengembangkan properti
wisata yang mewah, seperti The Palm Island—konsep
perumahan megah yang teletak di tengah laut berbentuk pohon
kurma, The Dubai Mall—salah satu Mall terbaik di dunia, dan
Burj Dubai—gedung tertinggi di dunia yang memiliki ketinggian
sekitar 800 meter.
141

Iwan P. Pontjowinoto
Proyek-proyek Al Nakheel dibiayai dengan modal dan
utang. Salah satu di antaranya adalah dengan menerbitkan sukuk
(obligasi syariah) dengan akad ijarah (sewa) pada Desember
2006. Sukuk Al Nakheel memegang rekor sebagai sukuk ijarah
terbesar di dunia, nilainya mencapai US$3,52 miliar (lebih dari
Rp.30 triliun), dengan jangka waktu tiga tahun dan memberikan
imbal hasil berupa sewa dengan besaran 6,345% per tahun.
Sukuknya disebut sebagai ”Pre-QPO Equity-link Sukuk Ijarah”.
Pre-QPO adalah Pre Qualified Public Offering. Maksudnya, bila
Al Nakheel atau Dubai World atau anak perusahaan Dubai
World akan menawarkan saham kepada publik, maka pemegang
sukuk berhak untuk membeli saham pada harga diskon sebelum
penawaran umum. Bingung, ya!
“Istilah yang digunakan
berkaitan dengan prinsip
kehati-hatian dalam
pengambilan risiko, yaitu
gharar, khamar, dan
maysir. Gharar adalah
ketidakjelasan yang
merugikan.”
Sukuk diterbitkan pada
Desember 2006 dan akan
jatuh tempo Desember 2009.
Pada Oktober-November
2008 terjadi krisis keuangan
dunia yang dipicu oleh
masalah pembiayaan properti
di Amerika Serikat. Proyek
Al Nakheel adalah properti
mewah untuk kegiatan
wisata. Pada November 2009,
setahun setelah krisis keuangan global dan sebulan sebelum jatuh
tempo, sukuk Al Nakheel dinyatakan tidak dapat dibayarkan
pada saat jatuh tempo. Alamak!
142

KENDALIKAN RISIKO
Dubai salah satu ”keajaiban” zaman modern, pembiayaan
dengan cara syariah. Pertanyaannya, kok bisa macet Kenapa
bisa gagal bayar Apa yang salah
Konsep Risiko
Dalam kehidupan, manusia memang selalu menghadapi
ketidakpastian. Perubahan atau ketidakpastian hasil selain dapat
menguntungkan, juga dapat merugikan. Karena itu, manusia
harus berupaya mengelola dampak negatif dari perubahan atau
ketidakpastian. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan.
“Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa
sakitmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu,
masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa
lapangmu sebelum datang masa sempitmu, masa
hidupmu sebelum datang kematianmu. Karena kamu
tidak tahu apa yang akan menimpamu esok hari.”
Dalam dunia ekonomi, terdapat faktor-faktor penyebab dari
sesuatu kejadian yang membawa kerugian, seperti pendapatan
yang lebih kecil dari pengeluaran, terlambat atau bahkan tidak
diterimanya pembayaran, tidak ada uang tunai pada saat harus
melakukan pembayaran, dan sebagainya. Ada risiko yang melekat
dalam sistem ekonomi, yang disebut sebagai risiko sistemik.
Ada pula risiko yang terkait dengan kondisi industri, kondisi
persaingan, atau bahkan kondisi internal perusahaan.
Di samping faktor-faktor yang secara langsung menjadi
penyebab—yang sering disebut sebagai peril, juga terdapat suatu
hal atau kondisi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya
143

Iwan P. Pontjowinoto
kerugian. Misalnya kelalaian administrasi, pemakaian yang
tidak semestinya, mengabaikan aturan, dan sebagainya. Hal
atau kondisi itu disebut sebagai hazard. Kombinasi hazard dan
peril umumnya menjadi risiko, di mana risiko atas kemungkinan
terjadinya kerugian bisa menjadi masalah bila tingkat kepastian
terjadinya risiko semakin tinggi. Karena kerugian yang tidak
diperkirakan akan memberi dampak negatif yang lebih tinggi.
Boleh jadi Anda bertanya, “Apakah hazard dan peril itu”
Secara umum, hazard
atau hal dan kondisi yang
meningkatkan risiko menderita
kerugian terbagi
dua. Pertama, kondisi yang
ditimbulkan oleh karak teristik
dari suatu objek yang
dapat menimbulkan risiko.
Kedua, kondisi yang di timbulkan
oleh perilaku atau
sudut pandang seseorang
“Setelah berhasil
meluncurkan tiga reksa
dana di tahun 1996, maka
pada tahun 1997 mulai
mencoba mewujudkan
mimpi saya dengan
meluncurkan reksa dana
syariah.”
yang dapat menimbulkan tingkah laku yang merugikan atau
meningkatkan risiko, baik secara sengaja (direncanakan) ataupun
tidak. Dalam bahasa bisnis, kelompok pertama disebut physical
harazd, sedangkan kelompok kedua dinamakan moral hazard.
Cuaca buruk yang mengganggu jarak pandang meningkatkan
kemungkinan terjadinya kecelakaan, baik kecelakaan
di jalan raya, di udara, maupun di laut. Cuaca buruk adalah
physical hazard, sedangkan kecelakaan yang terjadi adalah peril.
Pengusaha yang berani mengambil pinjaman dalam valas untuk
kegiatan usaha dengan pendapatan rupiah, maupun spekulasi
144

KENDALIKAN RISIKO
dalam investasi serta pembiayaan rumah yang digunakan untuk
spekulasi adalah moral hazard. Sedangkan krisis moneter tahun
1997/1998 dan krisis keuangan tahun 2008 yang terjadi akibat
moral hazard tersebut adalah peril.
Biaya atau kerugian yang timbul akibat peristiwa peril yang
disebabkan oleh kedua moral hazards tersebut, bukanlah sekadar
kerugian langsung yang diderita oleh pengusaha, investor,
maupun lembaga keuangan yang melakukan kesalahan tersebut.
Tetapi juga menimpa pihak-pihak lain yang secara sadar maupun
tidak sadar—atau bahkan terpaksa—terkait dengan pengusaha,
investor, lembaga keuangan, maupun sistem keuangan yang
bersangkutan.
Padahal, perilaku atau mental yang tidak berhati-hati, tanpa
peduli akan risiko yang mungkin ditimbulkan, sangat dilarang
oleh syariah.
Pengendalian Risiko
Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk mencari
kebahagiaan di akhirat, namun tidak boleh melupakan bagiannya
atas kenikmatan dunia yang halal dan thoyib (QS 28:77). Nabi
Muhammad SAW juga telah mengajarkan bahwa:
“Ibadah itu sepuluh bagian, dan sembilan bagian di
antaranya adalah mencari rezeki yang halal.”
“Dunia adalah sebaik-baik kendaraan, dengannya
orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari
kejahatan.”
“Dunia adalah ladang akhirat.”
145

Iwan P. Pontjowinoto
Jadi, jelas bahwa manusia diperintahkan juga untuk mencari
kebahagiaan di dunia. Artinya tingkah laku, keberhasilan, dan
kebaikan di dunia akan menjadi investasi yang akan dinikmati
di akhirat. Dan, untuk itu manusia harus berusaha.
Sementara itu, tidak ada manusia yang mengetahui dengan
pasti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karenanya,
manusia harus mengambil keputusan di dalam ketidakpastian.
Bagaimana pedoman untuk memegang prinsip kehati-hatian
dalam pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian
Dalam firman-Nya (QS 35:05), Allah SWT telah
menegaskan bahwa janji-Nya adalah benar, oleh karena itu Allah
SWT memerintahkan agar dalam menjalani hidup, manusia
tidak boleh tertipu atau terpedaya oleh kehidupan dunia.
Kemudian Dia juga menegaskan agar manusia jangan tertipu
atau terpedaya tentang Allah SWT
Secara umum, kita tertipu karena masuk ke dalam
kondisi yang memberikan informasi yang tidak benar atau
menyesatkan. Akibatnya, kita salah pengertian dan sering
mengambil keputusan yang salah. Kondisi seperti itu sering
disebut sebagai physical hazard. Keputusan yang salah tersebut
tidak akan kita ambil bila kita mendapat informasi yang
benar. Sehingga dapat dikatakan kita tertipu oleh kondisi
physical hazard dan mengambil keputusan yang salah sehingga
mengalami kerugian.
Dalam melakukan transaksi, pihak yang menawarkan
seharusnya memberikan informasi yang jelas sehingga tidak
menimbulkan kondisi yang membuat pihak lain terperdaya.
Istilah yang dipakai dalam Kitab Suci untuk terperdaya adalah
146

KENDALIKAN RISIKO
taghararan. Sedangkan istilah untuk keadaan yang memperdaya
atau physical hazard adalah gharar. Bila ada pihak yang dengan
sengaja memberikan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap
atau salah sehingga menimbulkan kondisi yang merugikan atau
meningkatkan risiko—kondisi gharar, maka pihak tersebut
berdosa.
Seharusnya manusia mengambil keputusan hanya apabila
telah mempunyai informasi yang memadai, serta mempunyai
keyakinan atas informasi yang dimilikinya. Namun seringkali
manusia berani mengambil keputusan walaupun sebenarnya
belum mempunyai informasi yang memadai atau belum
mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengambil
keputusan tersebut. Akibatnya jelas, mengalami kerugian.
Bila manusia harus mengambil keputusan di tengah
ketidakpastian, berarti harus berani mengambil risiko.
Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam pengambilan risiko
Allah SWT telah berfirman tentang meminum khamar dan
melakukan maysir. Dikatakan bahwa khamar, maysir dan zalamu
adalah perbuatan keji yang berasal dari perbuatan setan (QS
05:90). Menjelaskan hal ini, Allah SWT menyatakan bahwa pada
khamar dan maysir terdapat beberapa manfaat dan dosa yang
besar. Tetapi karena dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya,
karena itu Allah SWT melarang manusia untuk melakukannya
(QS 02:219).
Khamar adalah minuman yang memabukkan, maysir adalah
mengambil risiko yang berlebihan, dan zalamu adalah mengundi
nasib dengan anak panah. Maysir dan zalamu tergolong judi.
Lebih lanjut diperintahkan untuk menjauhi perbuatan ini karena
setan memperdaya manusia untuk melakukan perbuatan itu
147

Iwan P. Pontjowinoto
dengan maksud agar timbul permusuhan dan kebencian di antara
manusia, yang akan menghalangi manusia dari zikir dan shalat,
dari mengingat dan menyembah Tuhan (QS 05:91). Karena
itu, Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman
untuk menjauhi perbuatan-perbuatan itu agar mendapatkan
keberuntungan (QS 05:90).
Jadi, untuk mencapai kehati-hatian, manusia tidak boleh
mengambil risiko yang kemungkinan mendapat kerugian lebih
besar dari kemungkinan mendapat manfaat. Dengan demikian,
manusia akan mendapat keberuntungan.
Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah mengendarai
mobil. Apakah mengemudi mobil di jalan raya dengan
kecepatan 140 km per jam adalah mengambil risiko yang
berlebihan Jawabannya tergantung. Maksudnya tergantung
pada kondisi. Setidaknya tergantung pada kondisi mobil, jalan,
lalu lintas, cuaca, dan pengemudi. Bila mobil yang dikendarai
adalah mobil Formula-1, di jalan raya yang bernama sirkuit
balap, lalu lintas yang hanya boleh dilalui oleh mobil Formula-1
untuk mengikuti balapan, dengan kondisi cuaca baik, dan
pengemudinya sekelas Michael Schumacher, bahkan kecepatan
lebih dari 200 km per jam pun masih dianggap dalam risiko
yang terkendali, masih memenuhi prinsip kehati-hatian.
Istilah yang digunakan dalam firman Allah SWT berkaitan
dengan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan risiko, yaitu
gharar, khamar, dan maysir. Gharar adalah ketidakjelasan yang
merugikan. Khamar adalah minuman yang memabukkan,
sehingga orang yang meminumnya mungkin mengambil
keputusan di luar kesadarannya. Maysir adalah mengambil
risiko yang melebihi kemampuan menanggulangi akibat dari
148

KENDALIKAN RISIKO
risiko tersebut. Nabi Muhammad SAW menguraikan masalah
ini dengan menggunakan tamsil tentang larangan jual-beli ikan
yang masih berada di dalam air (laut).
Di Indonesia, jual-beli ikan dalam air sama seperti
analogi membeli kucing dalam karung.
Bagaimana penjelasan menjual atau membeli ikan dalam
air
Dalam ilmu fisika dijelaskan bahwa air membiaskan
cahaya. Karena itu, sesuatu yang masih ada di dalam air bisa
tampak berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi
yang diterima mengenai objek transaksi melalui penglihatan
kita, bisa memperdaya. Artinya bila terjadi transaksi jual-beli
sesuatu, penjual tidak boleh memberikan informasi yang
sengaja dibuat atau diketahui sebagai “tidak jelas” atau bahkan
yang menyesatkan. Ibarat ikan di dalam air. Jika hal seperti ini
terjadi, berarti penjual menciptakan kondisi gharar. Dalam hal
ini penjual yang bersalah, sementara pembeli akan tertipu atau
terperdaya.
Begitu juga dengan sesuatu
yang ada di dalam
karung, misalnya kucing,
hanya dapat diketahui ke beradaannya
melalui perubahan
bentuk karung, mungkin
juga lewat bunyi (suara),
atau baunya. Maka, tidak
“Dalam Akad Salam,
petani dan pembeli harus
mempunyai bukti dan
keyakinan akan kuantitas
dan kualitas hasil panen.”
mungkin seseorang mengetahui dengan jelas spesifikasi dari
se suatu yang ada di dalam karung tersebut. Kalau pembeli tetap
149

Iwan P. Pontjowinoto
melakukan transaksi jual-beli, padahal ia tidak mempunyai
informasi yang memadai mengenai objek transaksi, maka
pembeli telah mengambil risiko yang berlebihan. Pembeli
telah melakukan maysir. Pembeli yang bersalah, bukan penjual.
Walaupun tentunya itikad baik penjual diragukan, karena
menjual sesuatu yang masih ada di dalam karung, dan tidak
bisa diketahui dengan jelas spesifikasinya.
Oleh karena itu, untuk memegang prinsip kehati-hatian
dalam kegiatan ekonomi, manusia harus terlebih dahulu memahami
manfaat dan risiko dari pilihan-pilihan yang tersedia
sebelum mengambil keputusan, terutama bila memasuki situasi
yang merupakan “zero-sum game”.
Jurus Tolak Risiko I: Nisbah Hutang Atas Modal
Salah satu masalah utama dalam kegiatan usaha adalah
mencari dana untuk membiayai usaha tersebut. Sumber
dana utama adalah dari pemilik atau pendiri atau dalam hal
perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas disebut sebagai
pemegang saham. Menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia,
dana setoran modal tersebut dibukukan sebagai saham.
Tetapi sering kali—hampir selalu—modal disetor tidak
cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana hingga manajemen
perusahaan lalu mengambil utang. Sesuai dengan ikatan
yang dibuat, modal (saham) adalah dana yang ditempatkan
ke dalam perusahaan dan tidak direncanakan untuk ditarik
kem bali dari perusahaan, sampai perusahaan tersebut dibubarkan.
Sedangkan dana yang dibukukan sebagai utang,
harus dikembalikan pada waktu tertentu, sesuai dengan ikatan
150

KENDALIKAN RISIKO
(kesepakatan) yang dibuat pada saat dana tersebut ditempatkan
sebagai utang.
Kemudian, sebagai imbalannya, dana yang disetorkan
sebagai modal (saham) akan mendapat bagi hasil dari ke untungan
usaha setelah dipotong pajak, yaitu dalam bentuk
dividen. Sedangkan dana yang ditempatkan untuk jangka
waktu tertentu dan dibukukan sebagai utang akan mendapat
im balan sesuai dengan kesepakatan. Di sini timbul peluang
untuk terjadinya kondisi zhalim yang membawa risiko.
Coba kita simak pertanyaan-pertanyaan berikut.
“Apakah kesepakatan pemberian imbalan atas penempatan
dana tersebut sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari
penggunaan dana tersebut”
“Bagaimana penggunaan dana tersebut”
“Apakah ada ketentuan tertentu mengenai penggunaan dana
tersebut”
“Apakah dana tersebut hanya boleh digunakan untuk membiayai
aset tertentu atau kegiatan tertentu”
“Bila hanya untuk membiayai aset tertentu atau kegiatan
tertentu, bagaimana manfaat yang diperoleh dari aset atau kegiatan
ter tentu tersebut”
“Bila imbalan dihitung bukan berdasarkan manfaat, bagaimana
bila imbalan tersebut lebih besar dari manfaat yang
diperoleh”
Kemudian, masalah hak yang terkait dengan pengembalian
dana yang ditempatkan. Dana modal (saham) jelas haknya,
yaitu berhak atas seluruh kekayaan (aset) perusahaan dikurangi
dengan kewajiban (utang) perusahaan—yang terdiri dari
151

Iwan P. Pontjowinoto
kewajiban lancar (jangka kurang dari 12 bulan) dan kewajiban
jangka panjang. Bila kekayaan dikurangi kewajiban lebih kecil
dari jumlah dana modal yang telah disetor—maka pemegang
saham rugi. Sedangkan kalau selisihnya positif, pemegang
saham untung.
Dana yang ditempatkan untuk jangka waktu tertentu dan
dibukukan sebagai utang mempunyai hak atas kekayaan perusahaan
sesuai dengan nilai kewajibannya. Namun, bila ternyata
kekayaan perusahaan lebih kecil dari kewajibannya, maka pihak
yang menempatkan dana tersebut mengalami kerugian.
Pertanyaan yang penting dikemukakan adalah:
“Apakah pada waktu penempatan, pihak pemilik dana
menyadari dan siap untuk mengalami kerugian”
“Bagaimana jaminan atas pengembalian dana sebagaimana
telah disepakati”
Dari kedua hal tersebut di atas, yaitu imbalan atas penempatan
dana dan jaminan untuk pengembalian dana, jelas
terdapat risiko akan terjadinya kondisi zhalim, yaitu zhalim atas
perusahaan bila imbalan lebih besar dari manfaat dan zhalim
kepada pemilik dana bila ternyata dana tersebut tidak bisa
dikembalikan sesuai kesepakatan.
Karena itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan batasan
tertentu atas nisbah (rasio) uang orang lain terhadap modal
pemilik usaha. Dalam konteks pembukuan modern, batasan itu
adalah rasio kewajiban (utang) atas modal atau debt-to-equity
ratio, yang juga dikenal sebagai struktur modal (capital structure).
Tahun 1999, saya memimpin Danareksa. Pada saat menerbitkan
Reksa Dana Syariah, K.H. Ma’ruf Amin yang
152

KENDALIKAN RISIKO
bertindak sebagai Dewan Pengawas Syariah meminta usulan
saya tentang nisbah utang atas modal ini. Mungkin karena
beliau memandang bahwa nisbah yang berlaku pada masa kini
harus disesuaikan dengan kondisi aktual yang berlaku. Saya
kemudian meminta teman-teman di Danareksa untuk memilih
100 emiten saham yang tercatat di BEJ menurut criteria screening
yang ditetapkan oleh Pak Kiai. Kemudian, kami menghitung
rata-rata rasio struktur modal dari 100 emiten tersebut. Data
rasio tersebut kemudian saya sampaikan ke Pak Kiai.
Tahun 2001, DSN MUI menerbitkan fatwa tentang Reksa
Dana Syariah dengan ketetapan batas maksimum nisbah utang
terhadap modal adalah 82%.
Kemudian, tahun 2003, Bapepam mencanangkan penerapan
Prinsip Syariah di Pasar Modal. Batas nisbah tersebut kemudian
dicantumkan dalam Keputusan Bapepam.
Selanjutnya, tahun 2007, ketika saya menyelesaikan program
S-3 di Unpad, saya mengadakan penelitian atas struktur modal
optimal untuk perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya
di bursa dan telah menerbitkan obligasi. Hasil penelitian
tersebut menjadi disertasi doktor saya, dan hasilnya telah saya
sampaikan ke Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bapepam-LK.
Alhamdulillah, berarti DSN dan Bapepam-LK telah mengetahui
cara yang ilmiah berdasarkan data empiris untuk menghitung
nisbah utang terhadap modal yang optimal. Bila diterapkan,
ketentuan nisbah utang terhadap modal ini dapat mengurangi
risiko terjadinya kondisi zhalim dan risiko yang berlebihan. Bila
diterapkan dalam kasus Al Nakheel, Dubai World, mungkin
malapetaka yang terjadi dapat dihindari. Bila diterapkan, insya
Allah dapat menjadi jurus tolak risiko.
153

Iwan P. Pontjowinoto
Hasilnya, semua akan bahagia, semua akan kaya
dengan cara syariah.
Ikatan (akad) yang dipakai dalam sukuk (obligasi) yang
diterbitkan oleh Al Nakheel, sebagaimana diceritakan di bagian
awal bab ini, adalah Akad Ijarah. Akad ini adalah akad syariah.
Hanya saja, ada beberapa hal yang mengganjal.
“Mengapa terjadi gagal bayar”
“Siapa yang salah”
“Apakah akadnya ataukah cara penerapannya”
Kegiatan usaha lazimnya memerlukan aset tertentu untuk
menjalankan usahanya. Usaha produksi memerlukan pabrik
atau sarana produksi. Usaha jasa transportasi memerlukan alat
transportasi, seperti kapal, pesawat terbang, bus, truk atau
mobil. Usaha penjualan atau ritel memerlukan toko atau tempat
menjajakan produk yang dijualnya. Usaha jasa telekomunikasi
memerlukan perangkat telekomunikasi. Begitu pula dengan
jenis usaha lainnya.
Perusahaan dapat memiliki sendiri aset produktif tersebut
kalau memiliki cukup dana untuk itu. Bila tidak, perusahaan
bisa mencari pembiayaan untuk memiliki aset produktif itu.
Atau dapat juga perusahaan menyewa aset produktif itu. Yang
penting bagi perusahaan adalah dapat memakai manfaat atau
kemampuan dari aset produktif tersebut.
Bila menyewa, maka pada hakikatnya terjadi kerja sama
antara pemilik atau penguasa aset dengan perusahaan yang
memerlukan manfaat atau kemampuan dari aset tersebut. Agar
154

KENDALIKAN RISIKO
tercapai keadilan, perlu diadakan bagi hasil atas pemanfaatan aset
atau kemampuan produksi dari aset. Sistemnya bagi hasil yang
dilakukan atas pemanfaatan aset ataupun kemampuan produksi
dari aset, setara dengan sewa atas manfaat atau aset tersebut.
Bagi hasil dapat dianggap sebagai upah atas pemanfaatan aset.
Dalam istilah syariah, upah adalah ujroh dan akadnya
disebut ijarah.
Esensi dari kerja sama ini adalah adanya manfaat atau
kemampuan dari suatu aset. Atas pemakaian manfaat atau
kemampuan tersebut dikenakan upah (ujroh) atau sewa.
Dan untuk menghindari keadaan gharar atau keraguan yang
merugikan, harus jelas keberadaan dan penguasaan aset tersebut,
dan jelas manfaat atau kemampuan yang menjadi objek kerja
sama. Kemudian, untuk menghindari kondisi maysir atau
pengambilan risiko yang berlebihan, maka bagi pihak pemakai
(penyewa) harus jelas hasil yang dapat diperoleh dari penggunaan
manfaat atau kemampuan tersebut. Besaran hasil ini menjadi
batasan dari besaran nilai upah atau sewa (ujroh) yang akan
dikenakan.
Dalam kasus Al Nakheel, ternyata aset yang memberikan
manfaat atau kemampuan tersebut belum dibangun. Bahkan
untuk membangun aset yang dimaksud akan digunakan
dana US$3,52 miliar yang diperoleh dari penerbitan sukuk
ijarah. Dana lebih dari Rp.30 triliun adalah dana yang sangat
besar. Untuk membangun aset senilai US$3,52 miliar, tentu
memerlukan waktu yang cukup lama. Sementara jangka
waktu sukuk ijarah hanya 3 tahun, tidak memadai untuk bisa
membangun dan memperoleh hasil sewa yang diperlukan.
155

Iwan P. Pontjowinoto
Apalagi mengingat aset yang dimaksud adalah aset wisata yang
mewah.
Imbal hasil (sewa) yang dijanjikan adalah 6,345% per tahun
atau dalam 3 tahun berarti 19,035%. Jika untuk membangunnya
saja membutuhkan waktu 12 bulan untuk membangun—ini
juga cukup mustahil, dan seluruh aset mewah tersebut disewa
selama 18 bulan, maka nilai keuntungan dari sewa—dipotong
biaya operasi dan biaya lainnya—harus lebih dari 1% per bulan.
Hal yang sangat sulit dilaksanakan. Jadi, salah akadnya atau salah
yang menerapkan akad Belum lagi opsi membeli saham sebelum
IPO pada harga diskon, membawa peluang kondisi keraguan
yang merugikan (gharar) dan godaan untuk mengambil risiko
yang berlebihan (maysir).
Yang jelas, kerja sama antara pemilik atau penguasa aset
dengan pihak atau perusahaan yang memerlukan manfaat atau
kemampuan dari aset tersebut adalah kerja sama yang akan
saling menguntungkan. Bila dijalankan sesuai dengan ketentuan,
jurus sewa manfaat akan membuat semua pihak kaya, semua
pihak bahagia.
Jurus Tolak Risiko III: SBSN
Instrumen pembiayaan jangka panjang yang lazim di pasar
modal adalah obligasi. Menurut ketentuan Bapepam-LK, obligasi
adalah surat pengakuan utang jangka panjang yang diterbitkan
oleh suatu pihak atas pinjaman uang dari masyarakat dengan
imbalan bunga tertentu dan pembayaran secara berkala. Bila
yang menerbitkan surat pengakuan utang tersebut adalah
Pemerintah (atas nama Negara), namanya menjadi Surat Utang
Negara (SUN). Dan menurut ketentuan Undang-undang, SUN
156

KENDALIKAN RISIKO
adalah surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun
valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya
oleh Negara Republik Indonesia.
“Bank Century harus
memberikan informasi
yang memadai kepada
nasabah—Bank Century
harus menghindari
kondisi gharar.”
Dalam dunia keuangan,
imbal hasil yang diberikan
oleh efek yang diterbitkan
oleh negara disebut sebagai
risk-free return. Maksudnya,
imbal hasil yang bebas risiko.
Sebenarnya bukan benarbenar
bebas risiko, tetapi
risiko yang terkandung di dalamnya adalah risiko yang akan
dihadapi oleh semua efek di negara itu. Jadi, karena semua
menghadapi hal yang sama, maka risiko tersebut menjadi titik
acuan, alias dianggap tidak ada, sehingga SUN menjadi acuan
untuk semua efek utang yang konvensional. Tetapi, bagaimana
untuk efek yang syariah Adakah efek yang dapat dipakai sebagai
acuan untuk efek syariah
Sejak UU tentang Surat Utang Negara ditetapkan pada
tahun 2002, saya telah beberapa kali bertemu dengan Pak
Fuad Rachmany, Pak Rahmat Waluyanto, dan Pak Dahlan
Siamat untuk menyampaikan usulan penerbitan SUN Syariah.
Mengingat obligasi syariah dapat diterbitkan dengan memakai
ketentuan UU mengenai obligasi (konvensional), maka saya
usulkan bagaimana kalau diterbitkan SUN Syariah dengan
memakai ketentuan mengenai SUN. Pada prinsipnya, Pak Fuad
dan teman-teman di PMON sangat mendukung diterbitkannya
SUN Syariah, tetapi karena UU tentang SUN sangat spesifik
sehingga secara hukum kurang tepat bila dipakai untuk
157

Iwan P. Pontjowinoto
menerbitkan SUN Syariah. Di samping itu, banyak pertanyaan
mengenai struktur (ikatan/akad) dan nama dari efek tersebut.
Istilah surat utang dirasa kurang tepat. Selain itu, penerbitan
SUN tidak harus didukung oleh suatu aset tertentu, sedangkan
sukuk ijarah harus didukung oleh suatu aset tertentu. Bagaimana
seharusnya
Obligasi adalah istilah Indonesia yang berasal dari bahasa
Inggris, obligation. Artinya, kewajiban. Namun istilah yang
dipakai untuk obligasi dalam bahasa Inggris adalah bond. Arti
kata bond adalah ikatan. Sedangkan padanan kata ikatan dalam
bahasa Arab adalah akad.
Pada awal penerbitan obligasi yang sesuai dengan prinsip
syariah, digunakan istilah obligasi syariah. Tetapi kemudian
istilah “obligasi syariah” diganti dengan istilah sukuk, yakni
dari istilah bahasa Arab yang padanan katanya dalam bahasa
Indonesia adalah surat berharga. Sedangkan istilah yang dipakai
dalam UU Pasar Modal untuk surat berharga adalah efek.
Jadi, obligasi adalah kewajiban adalah bond adalah
ikatan adalah akad adalah sukuk adalah surat berharga
adalah efek.
Seru juga, ya
Sementara itu, dalam kaidah syariah dinyatakan bahwa
tidak boleh membayar utang dengan mengambil utang baru.
Istilah dalam dunia perbankan untuk praktik tersebut adalah
evergreen loan. Maksudnya, utang yang tidak pernah terbayar
lunas. Mungkin istilah umum yang lumrah di Indonesia adalah
gali lubang (untuk) tutup lubang. Lalu, kapan beresnya
158

KENDALIKAN RISIKO
Mengapa istilah obligasi atau bond dihindari Ternyata
mirip dengan istilah pinjaman atau kredit yang juga dihindari.
Obligasi atau bond, secara umum dikenal sebagai surat
utang, dan umumnya memberi hasil berupa bunga. Karena
ada kaidah tidak boleh membayar utang dengan utang,
yang kemudian diartikan bahwa tidak boleh berinvestasi pada
utang. Dan juga, karena pinjaman dalam bahasa Arab adalah
qard, dan istilah qard umumnya bersambungan dengan hasanah
menjadi qard al hasan. Maknanya, pinjaman untuk kebaikan.
Pada qard al hasan tidak boleh ada tambahan atau bagi hasil.
Oleh karena istilah pinjaman atau kredit dihindari, mestinya
istilah obligasi dan bond juga dihindari.
Dengan demikian, untuk penempatan dana yang harus
dikembalikan kembali dan berhak mendapat bagi-hasil atau
marjin atau sewa, istilah yang tepat untuk digunakan adalah
pembiayaan. Dan digunakan istilah sukuk yang berarti sertifikat
atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian
penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: 1)
kepemilikan aset berwujud tertentu; 2) nilai manfaat dan jasa
atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau
3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi
tertentu. Dengan definisi tersebut, tentunya instrumen seperti
yang diterbitkan tanpa ada kejelasan nilai manfaat atau proyek
atau aset tertentu tidak bisa dinamakan sukuk.
Bagaimana dengan yang diterbitkan oleh Al Nakheel seperti
yang dituturkan di atas
Silakan analisa sendiri.
159

Iwan P. Pontjowinoto
Akhirnya, pada 2008, lebih dari lima tahun sejak saya
presentasikan SUN Syariah ke Pak Fuad Rachmany dan temanteman,
UU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
ditetapkan oleh Presiden. Menurut UU tersebut, SBSN atau
Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti penyertaan dalam
aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Oleh karena harus jelas adanya penyertaan dalam aset
tertentu, diharapkan SBSN akan membuat semua bahagia,
semua kaya, dengan cara syariah.
Jurus Tolak Risiko IV: DSN
Tahun 1995, waktu saya bersama Glenn Yusuf, Agus
Prodjosasmito, dan Edgar Ekaputra Suyanto diangkat menjadi
Direksi di Danareksa, masing-masing mengajukan “mimpi”
yang akan kita wujudkan di Danareksa. Mimpi saya adalah
mengembangkan Islamic mutual fund, walaupun waktu itu
sebenarnya saya belum tahu apa itu Islamic mutual fund.
Alhamdulillah, rupanya Allah SWT sudah menentukan
bahwa tahun itu diterbitkan UU tentang Pasar Modal yang
juga mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi
kolektif (KIK)—yang merupakan implementasi mutual fund
dalam sistem hukum di Indonesia.
Setelah berhasil meluncurkan tiga reksa dana di tahun 1996,
maka pada tahun 1997 mulai mencoba mewujudkan mimpi
saya dengan meluncurkan reksa dana syariah. Waktu itu, kami
tidak bisa menemukan pakar di Indonesia yang faham tentang
Islamic mutual fund atau reksa dana syariah.
160

KENDALIKAN RISIKO
Teringat amar pepatah malu bertanya sesat di jalan,
kami mencoba mencari informasi dan pendapat dari para
ulama serta teman-teman di bank syariah dan asuransi syariah.
Beruntunglah karena saat itu sudah banyak lembaga perbankan
syariah yang membentuk Dewan Pengawas Syariah, seperti di
Bank Muamalat, Syarikat Takaful, dan Bank Syariah Mandiri.
Ibarat gayung bersambut, kami segera menghubungi beliaubeliau
yang duduk di Dewan Pengawas Syariah. Ternyata, banyak
di antara mereka yang belum memahami pasar modal—apalagi
reksa dana—dan tidak ada referensi yang jelas mengenai pasar
modal dan reksa dana dari sudut pandang syariah. Alhamdulillah,
K.H. Ma’ruf Amien bersedia mempelajari lebih lanjut, sehingga
kami ajukan nama beliau ke Bapepam. Lebih bersyukur lagi,
karena ajuan kami diterima oleh Bapepam sehingga reksa dana
syariah yang pertama dapat diluncurkan.
Namun, tidak berarti masalahnya selesai. Kenapa Karena,
berani memakai nama “syariah” berarti harus pula siap
bertanggung jawab atas “kehalalan” reksa dana tersebut. Kami,
di Danareksa, jelas tidak memiliki kemampuan untuk itu.
Tetapi, kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi
Kemudian, mencuat ide untuk meminta para ulama
berkumpul dan membahas perihal pasar modal. Tetapi karena
cakupan pasar modal cukup luas—sehingga mungkin jadi tidak
efektif, maka diputuskan untuk membatasi pembahasan hanya
pada reksa dana. Aries Mufti—waktu itu menjabat Direktur
Bank Muamalat—bersedia membantu. Maka, Danareksa
menjadi sponsor bagi Bank Muamalat untuk mengadakan
Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah.
161

Iwan P. Pontjowinoto
Lucu juga ya, Bank Muamalat tidak ada urusan dengan reksa
dana, tetapi mengadakan lokakarya ulama tentang reksa dana.
Segala hajat baik selalu diberkahi. Begitulah. Allah SWT
meridhai niat baik kami. Lokakarya ulama yang membahas
pandangan syariah tentang Reksa Dana ternyata bahkan
mengajukan rekomendasi untuk membentuk Dewan Syariah
Nasional (DSN) guna mengawasi dan mengarahkan lembagalembaga
keuangan syariah secara nasional, serta menjadi rujukan
bagi Dewan Pengawas Syariah pada semua lembaga keuangan
syariah.
Dengan demikian, akan terbentuk kesatuan pendapat dan
fatwa ulama yang akan mengurangi peluang perbedaan pendapat
yang mungkin berpeluang “membingungkan”. Tentu saja, buah
dari semua itu, risiko melakukan kesalahan dalam mengikuti
prinsip syariah dapat dikurangi, karena ada DSN yang secara
nasional menerbitkan fatwa-fatwa yang diperlukan. Selain itu,
fatwa-fatwa DSN dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan
sehingga kondisi gharar dan maysir dapat dihindari.
Akhirnya, di tahun yang sama, 1999, MUI membentuk
DSN. Lalu, pada April 2000, ditentukan pedoman dasar
dan pedoman pelaksanaan DSN. Kemudian, pada Juni
2003, diterbitkan SK tentang pengembangan organisasi dan
keanggotaan DSN untuk periode 2000-2005. Alhamdulillah,
saya mendapat amanah untuk ikut dalam Badan Pelaksana
Harian dari DSN.
Sungguh, banyak ilmu dan pengalaman yang saya peroleh
selama “terjun” dalam kegiatan DSN. Ilmu tersebut kemudian
berkembang dan sebagian saya paparkan dalam buku yang
162

KENDALIKAN RISIKO
sedang Anda baca ini. Mudah-mudahan bisa menambah amal
ibadah kita.
Dan, insya Allah, semua bahagia dan semua ‘kaya’
akan amal ibadah.
Jurus Tolak Risiko V: Saling Tolong, Saling Jamin
Salah satu jurus mengendalikan risiko adalah mengalihkan
risiko, yang dikenal sebagai asuransi. Menurut ketentuan
undang-undang, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, di mana salah satu pihak menjadi penanggung dan
mengikat diri kepada pihak lain yang menjadi tertanggung,
dengan menerima premi asuransi untuk memberikan
penggantian atau pembayaran tertentu karena terjadinya
suatu risiko pada pihak tertanggung yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti. Risiko yang ditanggung meliputi
risiko karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan, atau karena tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga, atau karena meninggalnya seseorang yang
dipertanggungkan. Tetapi, tertanggung tetap menghadapi suatu
risiko, yaitu bila penanggung terjadi tidak dapat atau tidak
mau memberikan penggantian atau pembayaran sebagaimana
disepakati.
Bagaimana cara mengelola risiko dengan adil
Allah SWT telah berfiman (QS 5:2) agar manusia saling
tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Dalam firman
ini, Tuhan mengggabungkan kebajikan dan takwa. Ada
pelajaran yang penting dalam firman ini. Manusia diperintahkan
untuk saling tolong menolong dalam kebajikan, yaitu dengan
163

Iwan P. Pontjowinoto
saling memberikan kebaikan. Namun, dalam usaha saling
memberikan kebajikan, manusia diingatkan untuk bertakwa—
untuk menerima takdir Allah SWT Yaitu, bila ternyata usaha
mereka untuk saling tolong menolong tidak memberikan hasil
sebagaimana yang mereka harapkan.
Pertama, saling tolong menolong melalui Akad Ta’awun
dengan membentuk suatu dana kumpulan untuk kepentingan
bersama. Kedua, saling melindungi melalui Akad Takaful untuk
memberikan perlindungan (santunan, penggantian, pembayaran)
atas terjadinya suatu risiko sebagaimana yang telah disepakati
bersama. Hal ini disebut ta’awun wa takafuli.
Karena niatnya adalah saling tolong menolong, maka dana
kumpulan adalah dana yang dimaksudkan untuk mendapat
berkah dari Allah SWT Dana yang terkumpul disebut
sebagai dana tabarru’. Dan karena niatnya untuk menolong,
peserta saling tolong ini memberikan dana melalui Akad Hibah
atau Akad Tabarru’ sehingga peserta seharusnya tidak boleh
mengambil kembali (sisa) uangnya yang diberikan ke dalam
dana kumpulan itu.
Agar perlindungan dapat diberikan sesuai dengan hara pan
peserta, tentunya diperlukan kemampuan untuk meng hitung
risiko—kemampuan aktuaria, kemampuan untuk mengad
ministrasikan dana—mulai dari penagihan, pencatatan,
pembukuan, sampai pembayaran, serta kemampuan mengelola
sebagai dana investasi—agar diperoleh hasil pengembangan.
Yang perlu dipahami, tujuannya adalah untuk saling tolong
menolong dan saling melindungi sesuai dengan kemampuan
yang ada. Jadi bila ternyata kemampuannya terbatas, maka
164

KENDALIKAN RISIKO
perlindungan yang diberikan mungkin tidak sesuai harapan.
Mungkin saja dana tabarru’ tidak cukup untuk memberikan
perlindungan kepada peserta yang mengalami risiko yang
terakhir. Tetapi selama tetap mengingat firman Tuhan untuk
saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, apa pun
yang terjadi, semua akan merasa bahagia—dan merasa
kaya.
Jurus Tolak Risiko VI: Jaminan PHK
Bagi sebagian besar kita yang tidak punya bakat, nyali, dan
kemampuan untuk berwirausaha, maka pilihan yang paling
aman adalah bekerja di suatu perusahaan. Namun, pilihan yang
paling aman itupun mempunyai risiko yang cukup besar. Salah
satu yang paling menakutkan adalah pemutusan hubungan
kerja (PHK) karena kegiatan usaha menurun (downsizing) atau
bahkan perusahaan terancam ditutup, baik karena masalah
internal maupun karena kondisi pasar atau ekonomi.
Bagaimana solusinya
Sebenarnya, Pemerintah berkewajiban mengupayakan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Salah satu upaya yang utama
adalah mengusahakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat yang
mampu dan mau bekerja. Dan, bila ada yang kehilangan
pekerjaan, seharusnya Pemerintah memberi santunan atau
bantuan agar dapat hidup layak selama mencari pekerjaan
lain—misalnya selama 6 bulan.
Akan tetapi, bagaimana bila Pemerintah tidak mempunyai
anggaran yang cukup untuk memberi santunan atau bantuan
tersebut (unemployment social security)
165

Iwan P. Pontjowinoto
Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia memuat
ketentuan mengenai jaminan pasca hubungan kerja yang lazim
disebut sebagai uang pesangon (PHK) dan uang penghargaan
masa kerja. Jaminan tersebut dihitung berdasarkan masa kerja
dan gaji terakhir. Semua pemberi kerja wajib menyisihkan
sebagian dari hartanya untuk jaminan pasca hubungan kerja
ini, yang dibukukan sebagai kewajiban manfaat karyawan.
Masalahnya, perusahaan yang mengalami penurunan kegiatan
usaha, apalagi yang akan bangkrut, umumnya tidak memiliki
cukup dana untuk memenuhi kewajiban manfaat karyawan
tersebut. Bahkan, seringkali tidak cukup punya uang untuk bayar
gaji, apalagi pesangon. Yang lebih gawat lagi, ada perusahaan
yang berjalan baik tetapi direksi perusahaan tersebut “lupa”
menyisihkan dana jaminan pesangon (PHK), dan komisaris
atau serikat pekerjanya tidak mempersoalkan “kelupaan” ini.
Gawat juga, ya!
Ketika saya memimpin PT. Jamsostek di tahun 2005-2007,
saya menghadapi masalah serupa. Banyak pemberi kerja dan
tenaga kerja yang mengalami masalah dalam pembayaran uang
pesangon (PHK). Umumnya karena perusahaan tidak membuat
cadangan pesangon (PHK) sesuai ketentuan. Bahkan, saya
menemukan data bahwa cadangan uang pesangon (PHK) untuk
karyawan PT. Jamsostek sendiri masih kurang. Alhamdulillah,
tahun 2006, kami berhasil mendapat laba usaha yang jauh
lebih besar dari sasaran yang ditentukan oleh pemegang saham
(Pemerintah), sehingga kami dapat menggunakan sebagian dari
laba usaha (sekitar Rp.200 miliar) untuk memenuhi kekurangan
yang sebenarnya harus dipenuhi oleh direksi sebelum kami
menjabat.
166

KENDALIKAN RISIKO
Tetapi, bagaimana dengan perusahaan yang tidak memperoleh
keuntungan
Salah satu tindakan yang dilakukan adalah “menyalah gunakan”
Jaminan Hari Tua (JHT). Sesuai ketentuan yang berlaku,
pemberi kerja dan tenaga kerja harus ikut program JHT. Program
ini dirancang untuk mempersiapkan tabungan untuk digunakan
setelah peserta mencapai hari tua—yaitu usia 55 tahun. Namun,
kemudian ditambah ketentuan bahwa “tabungan” JHT dapat
diambil setelah peserta tidak lagi bekerja—berarti bukan lagi
memenuhi syarat sebagai tenaga kerja. Tambahan ketentuan
ini lalu “diplesetkan” menjadi dapat diambil setelah 6 bulan
berhenti bekerja. Plesetan ini membuat JHT seakan-akan serupa
dengan jaminan pesangon. Ketika pemberi kerja melakukan
PHK dan tidak dapat membayar pesangon, maka tenaga kerja
yang terkena PHK bisa meminta agar JHT mereka “dicairkan”.
Konsekuensinya, mereka tidak lagi punya tabungan untuk hari
tua. Umumnya para pekerja tersebut berkilah bahwa mereka
membutuhkan uang tersebut untuk meneruskan hidup. Tanpa
uang tersebut mereka tidak bisa mencapai usia 55 tahun.
Bagaimana sebaiknya
Pada awal tahun 2007, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan
untuk membuat program Jaminan Pesangon dengan
prinsip asuransi. Tetapi dari segi asuransi, program ini termasuk
program manfaat pasti (defined benefit), karena manfaat yang
diberikan ditentukan oleh UU bukan berdasarkan iuran yang
dibayarkan. Akibatnya, setelah dihitung secara aktuaria, ternyata
premi/iuran yang harus dibayar menjadi besar sekali. Pengusaha
yang menjadi pemberi kerja keberatan dengan nilai premi/iuran
yang harus dibayar. Jadi, bagaimana penyelesaiannya
167

Iwan P. Pontjowinoto
Pada kenyataannya, masalah pesangon PHK umumnya
menimpa karyawan atau buruh dengan gaji atau upah yang
kecil. Dan, pada umumnya terjadi pada perusahaan yang
pembukuannya tidak baik—sehingga kekurangan cadangan
dana pesangon tidak diketahui dan dilaporkan dengan baik.
Kalau cadangan dana pesangon mencukupi, tentunya tidak ada
masalah dalam pembayaran pesangon.
Jadi, yang sangat memerlukan perlindungan atau jaminan
adalah tenaga kerja (karyawan/buruh) dengan gaji atau upah
yang di bawah nilai tertentu—katakanlah lebih kecil dari 3x
pendapatan tidak kena pajak, atau PTKP. Dalam hal ini, bisa
dibuat program Jaminan Pesangon (PHK) dengan prinsip
ta’awun dan takafuli. Namun, perlu diingat bahwa menurut
UU yang berlaku, pembayaran uang pesangon adalah kewajiban
pemberi kerja. Jadi, program Jaminan Pesangon (PHK) bukan
menggantikan kewajiban pemberi kerja, melainkan program
untuk membantu tenaga kerja tertentu untuk mendapatkan
haknya berupa uang pesangon.
Dalam program Jaminan Pesangon (PHK), dana ta’awun
di kumpulkan dari pemberi kerja berupa dana amanah yang
dititipkan kepada Penyelenggara program Jaminan Pesangon
(PHK). Dana amanah tersebut merupakan bagian dari
cadangan dana pesangon yang merupakan kewajiban pemberi
kerja. Besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria.
Selisihnya—sisa dana pesangon—tetap dikelola oleh pemberi
kerja. Penerima manfaat dari dana amanah adalah tenaga kerja
dengan gaji atau upah tertentu yang bekerja pada pemberi kerja
tersebut.
168

KENDALIKAN RISIKO
Penyelenggara harus memiliki sistem informasi mengenai
tenaga kerja yang ikut program Jaminan Pesangon (PHK), di
mana tenaga kerja tersebut harus dapat mengakses data mengenai
keikutsertaannya pada program dan haknya atas uang pesangon.
Penyelenggara memberikan jaminan (takafuli) atas pembayaran
uang pesangon. Sehingga, bila terjadi PHK atas tenaga
kerja yang ikut program ini, sementara dana amanah
yang dititipkan oleh pemberi kerja ternyata tidak mencukupi,
maka penyelenggara harus menalangi kekurangannya. Dengan
de mikian, tenaga kerja tersebut mendapat jaminan akan memperoleh
uang pesangon yang menjadi haknya. Kemudian, penyelenggara
akan menagih kekurangan dana tersebut kepada
pemberi kerja. Kewajiban pembayaran uang pesangon ditentukan
oleh UU. Oleh karena itu, bila perusahaan pemberi kerja tidak
dapat membayar kekurangan tersebut, maka kewajiban tersebut
beralih kepada pemegang saham.
Pada tahun 2006-2007, kami mengimplementasikan sistem
informasi untuk pelayanan terpadu di PT. Jamsostek. Kami
juga telah memperbaiki aturan akuntansi Jamsostek sehingga
dapat mengelola dana amanah secara terpisah dari aset milik
Jamsostek. Kami juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 2001
untuk kegiatan operasi dan investasi di Jamsostek. Dan, pada
saat itu, saldo dana cadangan teknis untuk program JKK, JK,
dan JPK telah lebih besar dari total santunan untuk 3 tahun.
Artinya bila dalam waktu 3 tahun jumlah klaim santunan tidak
bertambah, maka Jamsostek dapat membayar santunan walaupun
peserta tidak membayar iuran.
Mengingat Jamsostek memiliki kompetensi teknologi,
operasional, dan investasi, serta memiliki kekuatan keuangan,
169

Iwan P. Pontjowinoto
maka kami usulkan kepada Pemerintah agar program Jaminan
Pesangon (PHK) tersebut diterapkan dengan menunjuk PT.
Jamsostek sebagai penyelenggara. Insya Allah, bila terkena
musibah PHK, tenaga kerja dengan penghasilan di bawah
3x PTKP akan memperoleh haknya berupa uang pesangon
sesuai dengan ketentuan UU. Risiko masalah sosial bisa lebih
terkendali.
Hanya sayangnya, pada saat itu usulan kami belum diterima
oleh Pemerintah.
Jurus Tolak Risiko VII: Lindung Nilai
Salah satu tantangan terbesar bagi petani dan pengusaha
yang bergerak dalam bidang pertanian adalah modal kerja
serta kepastian harga jual. Demikian juga bagi pengrajin
dan pengusaha yang mengekspor produksinya ataupun yang
mengimpor bahan baku untuk produksi. Salah satu tantangan
terbesar adalah modal kerja, kepastian pembayaran ekspor dan
penyerahan impor, serta nilai tukar pada saat pembayaran. Oleh
karena itu, baik petani, pengrajin maupun pengusaha, berusaha
melakukan lindung nilai.
Petani dan pengusaha pertanian memerlukan modal
untuk berproduksi. Masa produksi pertanian memakan waktu
yang cukup lama, hingga kadang-kadang mereka kehabisan
dana. Bahkan, kadang-kadang tidak lagi memiliki uang untuk
melanjutkan hidup dan bekerja, padahal belum masa panen.
Bila dalam kondisi sulit itu mereka tidak mendapat dukungan
pembiayaan, mereka dapat tergoda untuk menjual hasil panen
dengan cara ijon. Padahal, ada cara lain yang lebih baik.
170

KENDALIKAN RISIKO
Cara yang saya maksud adalah menjual hasil panen
dengan Akad Salam. Pada akad ini, pembeli dapat memberi
pembayaran di muka, baik sebagian maupun seluruhnya,
kemudian menerima penyerahan hasil produksi setelah panen.
Loh, kok sama dengan ijon
Oh, tidak sama!
Dalam akad ijon, pembeli membayar untuk seluruh panen.
Karena itu, tidak jelas kuantitas, kualitas, dan waktu, serta cara
penyerahan produk pertanian yang menjadi objek jual-beli.
Bila hasil panen lebih banyak atau lebih baik dari perkiraan,
berarti petani akan rugi. Dan, memang pada umumnya petani
terpaksa menerima harga dan perkiraan jumlah yang rendah
karena sangat memerlukan uang untuk terus bertahan hidup
dan berproduksi.
Dalam Akad Salam, petani dan pembeli harus mempunyai
bukti dan keyakinan akan kuantitas dan kualitas hasil panen.
Tentunya dibuat berdasarkan data dan bukti hasil panen
sebelumnya. Kemudian, berdasarkan prakiraan tersebut,
ditentukan kuantitas, kualitas dan waktu serta cara penyerahan.
Lalu, ditentukan harga jual-beli.
Bedanya dengan Akad Ijon, bila hasil panen lebih baik dari
perkiraan, maka petani cukup menyerahkan dalam kuantitas
dan kualitas yang telah disepakati. Kelebihannya menjadi
hak—dan keuntungan—petani. Tetapi, bila hasil panen
lebih buruk dari perkiraan, dan kuantitas atau kualitas tidak
sesuai dengan kesepakatan, maka petani harus memenuhi
kekurangannya dengan membeli dari petani lain atau dari pasar.
Jadi, keuntungan petani akan lebih kecil dari yang diharapkan.
171

Iwan P. Pontjowinoto
Namun, cara dengan Akad Salam lebih adil. Pembeli akan
mendapat objek jual-beli sesuai dengan kesepakatan, dan petani
akan mendapat sesuai dengan hasil panen. Dengan kata lain, for
better, for worse semua akan mendapat bagian sesuai takdirnya.
Bagaimana dengan pengrajin atau pengusaha yang melakukan
ekspor-impor
Untuk yang mengekspor, biaya umumnya dalam rupiah,
sedangkan pendapatan dalam valuta asing. Untuk yang
mengimpor, sebagian biaya dalam valuta asing sedangkan
pendapatan dalam rupiah. Dalam titik tertentu, hal seperti ini
akan membawa risiko dan menimbulkan kekhawatiran.
“Bagaimana bila kurs tukar rupiah-valas berubah sehingga
merugikan”
“Apakah ada jurus tolak risiko yang halal”
Jurus yang sama dapat digunakan. Tentunya dengan sedikit
variasi. Tergantung pada situasi yang menimbulkan risiko.
Apakah risiko timbul bila kurs rupiah-valas lebih tinggi dari
perkiraan, atau lebih rendah dari perkiraan. Pengrajin atau
pengusaha dapat mengadakan Akad Salam dengan bank—atau
pihak lain—untuk tukar valas. Pada waktu yang ditentukan,
pengrajin atau pengusaha akan membayar rupiah dengan jumlah
tertentu dan akan menerima valas menurut kurs tukar yang
ditentukan di muka. Atau sebaliknya, membayar valas dengan
jumlah tertentu dan akan menerima rupiah menurut kurs tukar
yang ditentukan di muka.
Sesuai dengan Akad Salam, pengrajin atau pengusaha
harus membayar sebagian dari rupiah (atau valas) di muka.
Dan atas pembayaran uang muka tersebut, bank terikat untuk
172

KENDALIKAN RISIKO
menyerahkan valas (atau rupiah) pada waktu tertentu, bila
pengrajin atau pengusaha melunasi pembayaran. Dan, Akad
Salam juga memungkinkan bank memberi hak kepada pengrajin
atau pengusaha untuk membatalkan pertukaran dengan tidak
melakukan pelunasan. Tetapi, uang muka tetap menjadi hak
bank. Tercipta kondisi win-win karena semua beruntung, dalam
sudut pandang masing-masing.
Jurus Tolak Risiko VIII: Risiko Sistemik
Pada awal tahun 1980-an, saya bekerja di IBM yang
berkantor di Wisma Metropolitan, Jakarta. Pada suatu hari,
ketika sedang memimpin rapat, tiba-tiba terdengar suara
ledakan keras. Rupanya, ada bom mobil—mungkin bom mobil
pertama di Jakarta. Kebetulan saya sedang memandang ke arah
jendela sehingga saya melihat—dan mendengar—ledakan itu.
Kebetulan juga, mobil saya diparkir di dekat tempat terjadinya
ledakan. Saya pun segera turun dan ternyata memang lokasi
mobil saya sangat dekat dengan mobil yang meledak itu. Saya
segera memindahkan mobil saya dan membantu mendorong
mobil-mobil yang ada di sekitar lokasi ledakan. Ternyata ada
satu mobil yang tidak bisa didorong karena rem parkir terpasang.
Setelah ditunggu beberapa lama, sang pemilik mobil tidak juga
datang. Saya khawatir mobil itu ikut terbakar dan akan membuat
situasi tambah berbahaya. Karena itu, saya mengambil batu dan
memecahkan kaca jendela mobil itu. Akhirnya saya berhasil
melepaskan rem parkir, dan bersama-sama kami memindahkan
mobil tersebut.
Setelah kebakaran reda, pemilik mobil datang. Tentu saja ia
kaget melihat mobilnya sudah dipindahkan dan kaca jendelanya
173

Iwan P. Pontjowinoto
pecah. Ia marah dan bertanya siapa yang telah memecahkan
kaca mobilnya. Dengan tenang saya sampaikan bahwa sayalah
yang memecahkan kaca jendela mobilnya dan mengutarakan
alasan mengapa melakukannya.
Ternyata pemilik mobil itu tidak bisa menerima penjelasan
saya, dan masih marah. Karena tidak mau ribut-ribut, saya
berikan kartu nama saya dan mempersilakan pemilik mobil
untuk menemui saya guna meminta ganti kerugian. Keesokan
harinya, pemilik mobil datang bersama istrinya. Ternyata, ia
sudah tidak marah lagi, bahkan meminta maaf karena telah
memarahi saya di muka umum. Saya katakan tidak apa, saya
paham, yang penting sekarang kita jadi saling kenal dan mudahmudahan
di lain waktu bisa saling bantu.
Cerita tersebut sering saya pakai untuk membuka diskusi
ketika orang bertanya mengenai kasus Bank Century. Cerita
itu saya pakai sebagai analogi untuk menjelaskan tentang risiko
sistemik.
Sewaktu saya dan pemilik mobil itu memarkir mobil di
tempat parkir, kita tidak tahu bahwa ada mobil yang akan
diledakkan—dan tentunya kita tidak tahu mobil mana yang
akan diledakkan. Jadi, kita memilih tempat parkir yang paling
memudahkan di antara tempat parkir yang ada. Ketika bom
mobil itu diledakkan, otomatis semua mobil yang ada di sekitar
bom mobil tersebut mempunyai risiko ikut terbakar. Terlepas
siapa pemilik mobil tersebut, atau bagus tidaknya mobil tersebut.
Dan bila mobil tersebut berisi bahan bakar yang cukup banyak
dan pada gilirannya turut terbakar, tentu saja akan memperbesar
dampak kebakaran. Itulah ilustrasi dari dampak sistemik.
174

KENDALIKAN RISIKO
Contoh lain adalah masalah Yunani dan Masyarakat
Eropa. Yunani adalah negara kecil di bagian Selatan Eropa
dengan GDP tahun 2009 hanya US$350 miliar. Sementara,
GDP semua negara yang menggunakan mata uang Euro
sekitar US$14 triliun. Artinya, kontribusi GDP Yunani hanya
2,5% dari total GDP Masyarakat Eropa. Dari sudut pandang
perdagangan, ekspor Yunani tahun 2009 hanya US$19 miliar,
dan impor US$63 miliar. Berarti, defisit perdagangan Yunani
sekitar US$43 miliar. Padahal cadangan devisa Yunani hanya
US$4 miliar. Total perdagangan luar negeri Masyarakat Eropa
sekitar US$ triliun, di mana sekitar 60% adalah perdagangan
intra Masyarakat Eropa. Tetapi, kenapa Eropa dan IMF merasa
perlu menyelamatkan Yunani
Rata-rata rasio defisit fiskal negara-negara Eropa adalah
80% dan Yunani yang tertinggi dengan rasio 115%. Defisit
fiskal Yunani terhadap GDP sudah mencapai 14%, sementara
rata-rata negara Eropa mendekati 8%. Berarti, sumber utama
pembiayaan anggaran negara-negara Eropa adalah dengan
menerbitkan obligasi pemerintah. Nah, bila Yunani tidak
dibantu, imbal hasil yang harus dibayarkan oleh Pemerintah
Yunani atas obligasi yang telah diterbitkannya akan meningkat.
Mau tidak mau, hal ini akan menular ke negara-negara Eropa
lainnya. Akibatnya, Pemerintah negara -negara Eropa akan
kesulitan menerbitkan obligasi.
Cerita bom mobil dan kasus Yunani dapat digunakan
dalam membahas masalah yang dihadapi oleh Pemerintah
terkait masalah Bank Century. Ada kaitan hubungan yang tidak
dapat dielakkan. Pertama, masyarakat cenderung bereaksi secara
berlebihan atas suatu (berita) risiko yang berpotensi merugikan.
175

Iwan P. Pontjowinoto
Kedua, kenyataan bahwa sebagian besar aset bank di Indonesia
adalah dalam bentuk Surat Utang Negara. Apabila terjadi
penarikan dana yang besar, maka instrumen yang paling mudah
untuk dilikuidasi adalah SUN. Akibat besarnya penawaran jual
SUN, maka harga pasar SUN akan turun. Berarti imbal hasil
SUN akan naik. Siapa yang harus membayar kenaikan imbal
hasil SUN tersebut Tentu saja seluruh rakyat Indonesia melalui
Pemerintah.
Sebenarnya di mana masalah utamanya
Menurut hemat saya, masalah utama adalah kezhaliman.
Mungkin Anda bertanya, “Apa maksudnya”
Begini, nasabah yang menempatkan dana di Bank Century
sebenarnya cukup mengetahui situasi Bank Century, karena
sudah cukup banyak berita di media massa mengenai Bank
Century. Jadi, kalau mereka tidak mau mengambil risiko, maka
kemungkinan besar mereka akan menempatkan dana mereka
di bank yang lebih kecil risikonya.
Persoalannya, mengapa mereka tetap mau menempatkan
dana di Bank Century
Pertama, karena mereka mengharapkan mendapatkan imbal
hasil yang lebih besar—karena Bank Century menjanjikan
bunga yang lebih besar. Apakah mungkin kita mendapatkan
imbal hasil yang lebih besar, namun tetap aman Secara teoritis,
mungkin saja—walaupun secara pribadi saya kurang setuju—
yaitu menempatkan dana dalam batasan yang ditentukan
oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sehingga bila
terjadi masalah dengan bank tersebut, setidaknya kita masih
mendapatkan kembali pokok dana yang ditempatkan tersebut.
176

KENDALIKAN RISIKO
Masalahnya, LPS memberikan batasan jumlah simpanan
serta batasan bunga untuk mendapatkan jaminan LPS.
Kalau simpanan kita lebih besar, terpaksa kita mengandalkan
kemampuan bank mengembalikan dana simpanan kita.
Kedua, ada penempatan yang dialihkan ke “reksa dana”
yang dipasarkan oleh staf yang berkantor di kantor cabang Bank
Century. Apakah nasabah tahu dan faham mengenai reksa dana
ini Mungkin tahu dan paham, mungkin juga tidak. Kalau
nasabah tahu dan paham, seharusnya mereka siap menanggung
risiko. Bila tidak tahu dan tidak paham, mengapa mereka mau
memindahkan simpanan mereka ke “reksa dana” tersebut Jadi,
salah siapa
Kemudian, bagaimana tanggung jawab Pemerintah sebagai
otoritas dalam perbankan dan dalam pasar modal (reksa dana)
Pertama, sebagai otoritas perbankan, sebenarnya Pemerintah
sudah menerapkan jurus saling tolong-saling jamin. Pemerintah
sudah mendirikan LPS, para nasabah—melalui bank tempat
mereka menyimpan dana—telah membayar iuran. Dana
tabarru hasil iuran para nasabah tersebut dikelola oleh LPS
untuk memberikan jaminan kepada (bagian) dari para nasabah
tersebut yang menderita akibat terjadinya risiko—bank tidak
bisa mengembalikan simpanan mereka. Jadi, Pemerintah sudah
menjalankan tugasnya.
Mungkin ada pertanyaan, dapatkah jaminan tersebut
ditingkatkan dengan menghilangkan batasan nilai yang
dijamin—istilahnya, full guarantee Jawabannya, ya. Tentu saja
dapat. Untuk itu, nilai premi perlu dihitung dan tetap saja akan
ada persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pihak bank.
177

Iwan P. Pontjowinoto
Kemudian, mengenai peran Pemerintah terkait “reksa dana”
yang dipasarkan oleh karyawan yang berkantor di Bank Century.
Tentunya, Bank Century harus memberikan informasi yang
memadai kepada nasabah—Bank Century harus menghindari
kondisi gharar. Dan nasabah harus punya kesadaran. Nasabah
harus bisa menghindari kondisi maysir. Pemerintah, melalui
Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan dan melalui Bapepam
selaku otoritas pasar modal, harus mengupayakan agar jangan
ada pihak yang memberikan informasi yang tidak benar. Bila hal
itu terjadi, maka seharusnya pihak tersebut—yang memasarkan
“reksa dana” di kantor Bank Century—dikenakan tuntutan
sesuai peraturan UU yang berlaku.
Dengan demikian, jelas bahwa risiko sistemik adalah
risiko yang nyata, yang akan dihadapi oleh semua pihak yang
bersentuhan dengan dunia keuangan. Ada “biaya” yang harus
dibayar untuk mengatasi dampak risiko sistemik tersebut. Biaya
yang harus ditanggung oleh pemilik dana—melalui pembayaran
premi LPS—dan biaya yang ditanggung oleh rakyat. Ada pilihan
biaya yang ditanggung oleh rakyat, yaitu melalui peningkatan
imbal hasil SUN dan SBSN, atau melalui modal Pemerintah
di LPS. Yang jelas, kalau semua pihak—otoritas, lembaga
keuangan, pemilik dana—bersungguh-sungguh menghindari
kondisi gharar dan maysir, serta menerapkan jurus saling tolong,
saling jamin, seyogyanya risiko dapat dikendalikan. Sayangnya,
godaan setan memang berat. Dengan keimanan yang memadai
kita akan dapat mengatasinya. Insya Allah.
Semua akan kaya, semua akan bahagia, dengan cara
syariah.
178

Bab 9
Bersama Kita Bisa!
Tersebutlah suatu negara antah berantah di sebuah pulau
kecil yang hanya dihuni oleh sekelompok manusia. Pulau tersebut
banyak ditumbuhi pohon kelapa sehingga menarik minat kawanan
monyet untuk menetap di sana. Penduduk di pulau itu—kita sebut
saja Pulau Monyet—hidup sederhana, namun cukup bahagia.
Pohon kelapa memberikan berbagai hasil yang dapat memenuhi
kebutuhan mereka, sementara monyet berperan untuk memetik
kelapa, sekaligus dilatih sebagai hiburan.
Pada suatu ketika, datang seorang investor asing bernama
Mr. Ferry Greedy. Menurutnya, monyet-monyet di sana cocok
untuk dijadikan skilled monkeys alias tenaga terlatih untuk
membuat produk-produk khusus yang sangat berbahaya jika harus
dikerjakan oleh manusia. Monyet-monyet itu juga dibutuhkan
untuk mendukung kegiatan penelitian. Untuk kepentingan itulah, ia
menemui pemuka masyarakat Pulau Monyet dan menyampaikan
minatnya untuk mengekspor skilled monkeys ke luar negeri.
179

Iwan P. Pontjowinoto
Guna membuktikan keseriusannya, Mr. Ferry Greedy menunjukkan
beberapa brosur dan proposal tentang pusat pe nelitian
dan konsep produksi yang membutuhkan tenaga skilled monkeys.
Rencananya, ia akan mendirikan monkeys training camp (MTC)
dan membeli monyet-monyet untuk dilatih terlebih dahulu.
Rencana bisnis Mr. Greedy sontak mendapat persetujuan
pemuka masyarakat dan warga Pulau Monyet. Sebagai bentuk
awal penanaman modal asing di sana, ia mendirikan fasilitas MTC
berbentuk beberapa kandang besar untuk monyet-monyet. Ia juga
mengumumkan bahwa MTC akan membeli 2.000 ekor monyet
dengan harga US$10 per ekor.
Penduduk kaget, namun gembira mendengar pengumuman
tersebut. Mereka pun berbondong-bondong menangkap monyet
untuk dijual ke MTC. Tak heran, target Mr. Greedy membeli
2.000 ekor monyet terpenuhi hanya dalam waktu satu minggu.
Kemudian, Mr. Greedy menyatakan bahwa monyet-monyet
ter sebut ternyata “bermutu tinggi”. Karena itulah, ia kembali
bermaksud membeli 2.000 ekor monyet dengan harga lebih
tinggi, US$15 per ekor.
Bukan main. Permintaannya lagi-lagi terpenuhi hanya dalam
waktu 2 minggu. Kemudian, dengan pertimbangan populasi
monyet yang telah sangat menurun, ia kembali mengumumkan
bahwa harga beli monyet telah meningkat menjadi US$20 per
ekor. Namun, MTC tetap bersedia membeli semua monyet yang
ditawarkan.
Singkat cerita, hampir semua monyet yang ada di pulau itu,
atau sebanyak 4.321 ekor telah ditangkap dan dijual ke MTC.
Namun, menurut Mr Greedy, permintaan luar negeri terus
meningkat. Karena itulah, ia kembali mengumumkan niatnya
180

BERSAMA KITA BISA!
untuk membeli monyet. Mr. Greedy menyebut angka US$45 per
ekor. Tapi sayang, sudah tidak ada lagi monyet di sana. Dengan
alasan itulah Mr. Greedy pergi mencari skilled monkeys di pulaupulau
tetangga. Selama Mr. Greedy pergi, pengawasan MTC ia
serahkan kepada asistennya, Pak Culas.
Sepeninggal Mr. Greedy, Pak Culas menemui beberapa
penduduk. Setengah berbisik ia menawarkan untuk menjual
monyet yang ada di MTC dengan harga US$30 per ekor ke pada
penduduk Pulau Monyet. Strateginya, Pak Culas akan berbohong
kepada Mr. Greedy dengan mengatakan bahwa semua skilled
monkeys di MTC telah kabur. Kandang-kandang di MTC jebol
akibat serangan babi hutan ketika terjadi hujan lebat di suatu
malam.
Penduduk pun terbuai oleh tawaran Pak Culas. Maklum,
terbayang keuntungan besar dari hasil penjualan monyet yang
harganya telah membengkak menjadi US$45 per ekor, seperti
tawaran Mr. Greedy. Dengan harga beli yang cuma US$30
per ekor, mereka akan memperoleh keuntungan 50%. Jadi, tak
usah heran jika dalam waktu singkat Pak Culas berhasil menjual
4.000 ekor monyet di MTC kepada penduduk Pulau Monyet.
Total jenderal, Pak Culas berhasil mengumpulkan dana sebesar
US$120.000 dari hasil penjualan monyet-monyet yang selama
ini ditampung di MTC.
Keesokan harinya, Pak Culas minta ijin pada tetangga untuk
pulang kampung. Menurutnya, ia baru menerima kabar bahwa
istrinya sakit keras. Pak Culas memberikan honor US$100 kepada
seorang tetangga untuk menjaga MTC selama seminggu. Tapi
itulah, hingga berminggu-minggu penduduk menunggu di rumah
yang penuh monyet, Pak Culas maupun Mr. Greedy tak pernah
lagi kelihatan batang hidungnya di Pulau Monyet.
181

Iwan P. Pontjowinoto
Apa yang sebenarnya terjadi
Mari berhitung keuntungan yang berhasil diraup penipu
ulung berkedok investor asing itu. Mr. Greedy dan Pak Culas
menghabiskan dana sekitar US$70.000 untuk mendapatkan
ijin penanaman modal asing, membangun MTC, membeli dan
memelihara monyet. Tetapi mereka pergi dengan membawa
US$120.000 atau meraup untung US$50.000 dalam waktu
kurang dari 3 bulan. Fantastis!
Tetapi, salah siapa
Usaha adalah Risiko
Agar berhasil dan menjadi kaya, kita harus berusaha.
Dalam melakukan usaha, kita harus mengambil keputusan di
tengah ketidakpastian hasil, harus berani mengambil risiko. Itu
sebabnya dikenal pemeo, “Business is risk, if you don’t want to
take any risk, don’t go to business”. Usaha adalah risiko, bila tidak
berani mengambil risiko, maka jangan memulai suatu usaha.
Sementara setiap usaha harus dibentuk berdasarkan suatu
tujuan. Sebagai hamba Allah SWT, tentunya tujuan hidup adalah
memenuhi perintah Allah SWT, dengan ukuran keberhasilan
adalah mencapai akhir yang baik, husnul khotimah. Sehingga,
usaha apa pun yang kita lakukan harus ditujukan untuk
mencapai ukuran keberhasilan tersebut. Namun, bagaimana
caranya
Allah SWT telah berfirman bahwa barangsiapa menghendaki
keuntungan di akhirat, maka Allah SWT akan menambahkan
keuntungan tersebut di dunia dan di akhirat. Sedangkan
barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia, maka Allah
182

BERSAMA KITA BISA!
hanya akan memberikan keuntungan di dunia dan tidak
sedikit pun keuntungan di akhirat (QS 42:20). Allah SWT
juga menyatakan bahwa manusia harus mencari apa-apa yang
telah dianugerahkan Allah SWT kepadanya berupa kebahagiaan
di akhirat, namun juga diperintahkan agar tidak melupakan
bagiannya yang halal dari kenikmatan duniawi (QS 28:77).
Di samping itu, Allah SWT juga menegaskan bahwa bagi
manusia yang bertakwa, akhir lebih baik daripada awal,
yang berarti hasil di akhirat lebih baik atau lebih utama daripada
hasil di dunia (QS 93:04).
Jadi, jelas bahwa hasil yang utama atau tujuan utama dari
segala usaha dalam hidup kita sebagai hamba Allah SWT adalah
memperoleh keuntungan atau kebahagiaan di akhirat. Tetapi
kita diperintahkan untuk tidak melupakan hak atas hasil berupa
kenikmatan yang halal di dunia.
Sehingga dalam berusaha, kita harus mencari hasil atau
kemaslahatan untuk diri sendiri, yang kemudian hasilnya harus
dapat memberikan kemaslahatan untuk keluarga, kelompok,
atau perusahaan tempat kita berada. Kemudian, hasil yang
diberikan untuk keluarga, kelompok, atau perusahaan tersebut
harus terakumulasi menjadi hasil ekonomi di negara kita. Dan
seterusnya, hasil ekonomi di negara kita harus menciptakan
hasil atau keuntungan bagi seluruh umat manusia di dunia.
Hanya saja, praktiknya tidaklah semudah itu.
“Bagaimana cara mencari keseimbangan antara keuntungan
individu, keuntungan usaha, keuntungan ekonomi, dan keuntungan
umat manusia”
183

Iwan P. Pontjowinoto
“Dan, bagaimana mencari keseimbangan antara keuntungan
di dunia dan kebahagiaan di akhirat”
Allah SWT berfirman bahwa manusia tidak boleh
melakukan sesuatu yang risiko berbuat dosanya lebih besar
daripada peluang mendapatkan manfaat (QS 02:219). Karena
itu, jelas bahwa dalam berusaha, manusia dianjurkan untuk
mengutamakan perolehan hasil dengan Asas Manfaat. Untuk
menciptakan manfaat yang berpotensi memberikan hasil
keuntungan, usaha harus mengeluarkan biaya. Dan, walaupun
sudah berusaha dan sudah mengeluarkan biaya, terdapat
risiko bahwa hasil yang diperoleh bisa lebih kecil dari usaha
dan biaya yang telah dikeluarkan. Kenyataan ini menegaskan
bahwa manusia tidak boleh mengharapkan hasil, bila tidak
mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan biaya dan tidak
punya kemampuan untuk memahami risiko yang terkait dengan
usaha dan pengeluaran biaya tersebut.
Allah SWT juga telah memerintahkan semua orang yang
beriman untuk tidak mengambil harta antara sesama dengan
cara yang bathil, tetapi harus dengan jalan perniagaan yang
berlaku secara saling ridha (QS 4:29).
Esensi dari perintah ini, manusia harus mengejar manfaat
dengan cara yang thoyib, cara yang baik dan dengan pemahaman
akan risiko yang diambil, sehingga akan saling ridha atas
hasil yang diperoleh. Itulah sebabnya, akad-akad yang sesuai
dengan ketentuan Allah SWT akan mengutamakan Asas
Manfaat. Karena itu, dikenal kaidah hasil adalah fungsi dari
pengeluaran biaya atau istilahnya al kharaj bi al dhaman, serta
kaidah hasil adalah fungsi dari risiko yang telah diambil,
atau istilahnya alghunmu bi al ghumi.
184

BERSAMA KITA BISA!
Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat
yang menempatkan dana untuk digunakan dalam kegiatan usaha
yang dikelola oleh seorang sahabat yang lain. Pada masa itu,
risiko usaha cukup tinggi karena infrastruktur pengangkutan dan
sarana pembayaran antardaerah masih sangat terbatas. Untuk
membatasi risiko atas dana yang dimilikinya, sahabat pemilik
dana memberi syarat atau batasan tertentu kepada sahabat
pemilik usaha. Syaratnya, aset yang dibeli dengan dananya
tidak boleh dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah
yang berbahaya, atau untuk membeli ternak. Nabi Muhammad
SAW menyetujui adanya syarat atau batasan ini, karena dengan
demikian modal yang dimiliki oleh sahabat pemilik dana dapat
menjadi produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, sementara
risiko masih dalam batas yang dapat diterima.
Dalam hubungan kerja
sama antara pemilik modal
dengan pemilik usaha, di
mana pemilik modal menye
diakan seluruh modal
untuk usaha, terdapat kaidah
khusus. Kaidah tersebut menen
tukan bahwa sebelum
kerja sama dimulai, pemilik
“Yang lebih
membanggakan, ternyata
IDB “belajar” dari
Danareksa mengenai
pengelolaan portofolio
pembiayaan.”
modal dan pemilik usaha harus sepakat atas rasio atau nisbah
pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh. Namun,
bila ternyata terjadi kerugian, maka kerugian harus ditanggung
sepenuhnya oleh pemilik modal.
Ketentuan ini dibuat mengingat pemilik usaha tidak ikut
menyetor modal, melainkan hanya memberi kontribusi berupa
185

Iwan P. Pontjowinoto
tenaga, kemampuan, pengalaman, dan jaringan. Jadi, bila terjadi
kerugian dan pemilik usaha harus ikut menanggung kerugian,
maka pemilik usaha akan mempunyai utang kepada pemilik
modal karena pemilik usaha tidak menyetor modal yang dapat
dipakai untuk mengganti kerugian. Kondisi ini tidak diharapkan
terjadi karena akan merusak hubungan kerja sama. Bila terjadi
kerugian, pemilik usaha sudah kehilangan tenaga, waktu, dan
reputasi. Tetapi lain halnya bila pemilik usaha tidak amanah,
maka pemilik usaha harus bertanggung jawab.
Contoh lain tentang sahabat yang mempunyai suatu barang
dan ingin menjualnya ke pasar. Ternyata dalam perjalanan ke
pasar, sahabat pemilik barang bertemu dengan sahabat lain yang
ingin membeli barang tersebut. Kemudian mereka bernegosiasi
dan sepakat melakukan transaksi jual beli sebelum si penjual
sampai ke pasar. Namun karena ketentuan yang melarang
pembelian barang sebelum penjual sampai ke pasar, maka mereka
sepakat bahwa penjual mendapat hak khiyar, yaitu hak untuk
meneruskan jual-beli atau membatalkan transaksi bila ternyata
harga di pasar lebih tinggi daripada harga transaksi.
Jelas bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, manusia
telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan manfaat
dari kegiatan usaha, dengan mengendalikan biaya dan risiko
melalui ketentuan-ketentuan tertentu atas akad-akad yang
dibuat.
Salah satu cara menciptakan manfaat adalah melalui akad
kerja sama untuk saling memperkuat sehingga dapat memperoleh
186

BERSAMA KITA BISA!
hasil yang lebih besar dari jumlah hasil secara sendiri-sendiri,
dan dapat menciptakan sinergi.
Allah SWT telah berfirman bahwa Dia telah menjadikan
sebagian manusia lebih baik dari sebagian yang lain, agar dapat
berguna bagi yang lain (QS 43:32). Dengan kata lain, manusia
memang diciptakan untuk dapat berbeda, sebagian diciptakan
untuk lebih baik dari sebagian yang lain supaya dapat berguna
bagi sebagian yang lain tersebut. Sebaliknya, sebagian yang lain
diciptakan untuk membutuhkan sebagian lain yang diciptakan
lebih baik dari mereka. Namun, jarang sekali ada manusia yang
diciptakan lebih baik dalam segala hal dari manusia yang lain,
sehingga tidak pernah memerlukan manusia yang lain.
Karena itu, Ibnu Khaldun menyatakan:
“Setiap individu tidak dapat dengan sendirinya memperoleh
atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua
harus saling bekerja sama untuk memperoleh kebutuhan
hidup dalam peradabannya. Hasil kerja sama sejumlah
ma nusia dapat menutupi kebutuhan beberapa kali lipat
dari jumlah mereka sendiri. Bila pekerjaan penduduk
sebuah kota dibagi-bagikan sesuai dengan kepentingan
dan kebutuhan penduduk itu, maka hasilnya akan lebih
banyak dari yang dibutuhkan (oleh seluruh penduduk
itu).”
Bekerja sama atau berserikat dengan tujuan untuk menggabungkan
kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada
manusia merupakan hal yang sangat dianjurkan.
187

Iwan P. Pontjowinoto
Bahkan, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Allah
SWT telah berfirman:
“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat,
selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang
lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari
(perserikatan) mereka.”
Di samping menganjurkan kerja sama melalui serikat
atau kongsi atau bentuk-bentuk kerja sama ekonomi lainnya,
Allah SWT menegaskan bahwa modal utama dari kerja sama
adalah kejujuran dan kemampuan memegang amanah.
Sedangkan musuh utama kerja sama adalah pengkhianatan.
Dapat dipahami bahwa persekutuan yang paling baik adalah
persekutuan dengan pihak yang paling bermodal dan paling
berkuasa. Dan Allah SWT adalah Yang Maha Kaya dan
Mahakuasa. Sehingga dengan menyatakan bahwa Allah SWT
akan menjadi sekutu dari semua manusia yang berserikat,
selama tidak ada di antara mereka yang berkhianat. Itu adalah
endorsement atau dukungan yang paling tinggi yang dapat
diterima oleh manusia, oleh hamba Allah SWT Bila saja manusia
dapat memahaminya.
Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau menetapkan
bahwa tanah-tanah yang mengandung air, baik untuk air minum,
air pertanian maupun air garam, serta padang rumput dan hutan
adalah milik bersama, milik seluruh umat manusia. Namun,
Nabi Muhammad SAW juga pernah memberikan kepada orang
Yahudi hak untuk mengelola tanah di Khaibar dengan prinsip
bagi hasil tertentu. Kebijakan ini menandaskan, walaupun
188

BERSAMA KITA BISA!
sumber daya yang menyangkut kepentingan masyarakat harus
dikuasai negara sebagai aset negara. Namun aset negara dapat
pula dikelola melalui kontrak kerja sama untuk meningkatkan
produktivitasnya. Dan, semua manusia—tanpa memandang
agama atau golongan—mempunyai kesempatan yang sama
menjadi mitra negara dalam mengelola aset negara tersebut.
kerja sama antara badan atau lembaga umumnya dilakukan
melalui suatu perjanjian atau ikatan (akad).
Dalam akad kerja sama antara badan usaha ataupun lembaga
Pemerintah, harus ditetapkan bagi hasil atau imbal jasa
bagi badan atau lembaga yang menjadi mitra sesuai dengan
kon tribusinya dalam peningkatan nilai. Bila bagi hasil dilakukan
atas hasil produksi, baik bagi hasil pendapatan maupun bagi
hasil keuntungan, maka akad yang berlaku tergantung pada
hubungan dan kontribusi para pihak yang bekerja sama.
Pada masa Khalifah Umar ditetapkan bahwa bagi hasil atas
penggunaan tanah pemerintah adalah 50% dari hasil produksi,
sedangkan bila seluruh modal dan biaya dibebankan kepada
negara maka hasil untuk pengelola adalah sepertiga (33%).
Kalau semua pihak sama-sama memberikan kontribusi
modal atau aset dan kontribusi kemampuan usaha, akad kerja
sama yang terjadi disebut Akad Musyarakah atau Shirkah.
Mirip dengan kerja sama melalui badan hukum berbentuk perseroan
terbatas. Perbedaannya terdapat pada penentuan bagi
hasil (dividen). Karena dalam hal musyarakah, rasio pembayaran
dividen (dividend payout ratio) atau nisbah bagi hasil harus
ditentukan di muka (awal tahun anggaran). Sedangkan pada
per seroan terbatas umumnya ditentukan pada setelah periode
pem bukuan berakhir.
189

Iwan P. Pontjowinoto
Bila ada satu pihak yang memberikan harta atau aset
dan ada pihak lain yang menjadi pengelola atau pengusaha,
dalam istilah syariah, pemilik harta adalah shahibul maal dan
pengusaha adalah ‘mudharib’. Ada pun akadnya disebut Akad
mudharabah. Pada akad ini, kerugian menjadi tanggung jawab
pemilik harta, sedangkan keuntungan dibagi antara pemilik
harta dan pengusaha menurut nisbah bagi hasil yang ditentukan
di muka. Di samping itu, pemilik harta berhak sewaktu-waktu
menarik penempatan dana atau hartanya.
Mengapa ikatan musyarakah dan mudharaba lebih adil
Baiklah, kita kaji jurus-jurus berikut ini.
Saya sering mendapat pertanyaan maupun pernyataan yang
menyatakan bahwa investasi dalam bentuk saham maupun
obligasi di pasar modal adalah haram. Karena saham maupun
obligasi hanyalah secarik kertas. Juga jual beli saham di bursa
efek sama saja dengan judi. Bahkan, yang lebih menarik, banyak
orang yang tidak bisa membedakan antara pasar modal dengan
bursa saham.
Firman-firman Allah SWT mengenai riba sebagian besar
terdapat dalam surat Al Baqarah. Dalam bahasa Arab, al baqarah
berarti sapi betina. Oleh karena itu, saya sering memakai cerita
tentang sapi betina untuk menjelaskan mengenai perserikatan
dan saham.
Coba kita simak tamsil yang tersirat dari cerita berikut ini.
Ada tiga orang sahabat: Ahmad, Benny, dan Cecep. Mereka
sepakat untuk menjalin usaha bersama. Untuk menjalankan
190

BERSAMA KITA BISA!
usaha itu, mereka sepakat membeli seekor sapi betina yang akan
mereka pelihara di mana susunya akan dijual, kotorannya akan
dibuat pupuk, dan mudah-mudahan bisa melahirkan anak sapi.
Mereka membeli seekor sapi dengan harga Rp.9 juta. Masingmasing
menyeahkan modal Rp.3 juta, sehingga masing-masing
memiliki sepertiga dari sapi betina tersebut.
Sembilan bulan kemudian, sapi semakin gemuk. Selama
jangka sembilan bulan itu pula, sapi peliharaan mereka telah
menghasilkan susu yang banyak. Kotorannya pun telah diolah
menjadi pupuk dan diperjual-belikan. Tiga sekawan itu sangat
gembira karena mendapat hasil yang baik. Lebih-lebih setelah
sapi betina itu bunting. Meeka semakin girang, karena alamat
usaha menjanjikan banyak keuntungan.
“Menerbitkan reksa dana
syariah adalah salah
satu mimpi saya sewaktu
diangkat menjadi Direktur
di Danareksa.”
Tiba-tiba ada masalah
pelik yang pelu mereka atasi.
Cecep mendapat berita dari
kampungnya. Orangtuanya
meminta Cecep segera pulang
kampung, karena orangtua
nya berharap Cecep bisa
me neruskan usaha keluarga di kampung. Karena itu, Cecep
ingin mengambil haknya atas sapi betina tersebut. Bagaimana
caranya Tentu saja, Cecep memiliki hak sepertiga dari sapi
betina itu. Tetapi ada masalah.
“Apa yang harus dilakukan agar modal Cecep bisa di kembalikan,
dan usaha bisa tetap dijalankan”
“Apakah sapi betina harus dipotong dan diambil sepertiganya”
191

Iwan P. Pontjowinoto
Tentu cara yang terbaik bukanlah dengan memotong sapi
betina yang sedang bunting, tetapi adalah mencari orang lain
yang mau menggantikan Cecep dalam investasi di sapi betina
tersebut. Tentunya Ahmad atau Benny juga boleh.
Pertanyaan berikut yang tak kalah pelik.
“Berapa nilai penggantian modal Cecep”
“Apakah tetap Rp.3 juta sesuai modal setoran awal”
“Ataukah pada nilai lain”
Sebenarnya, solusinya tidaklah sepelik yang dibayangkan.
Jawabannya adalah mengikuti “nilai pasar”, persis seperti yang
telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang
terjadi pada kasus kurma Bilal.
Tiga sekawan itu hanya perlu mencari tahu berapa harga sapi
betina itu bila dijual di pasar. Katakanlah, sekarang harganya
naik menjadi Rp.12 juta. Maka, nilai hak Cecep adalah sepertiga
dari Rp.12 juta, yaitu Rp.4 juta. Berapa harga yang terjadi
Terserah Cecep dan “investor” yang mau mengambil alih hak
Cecep. Untuk bukti hak atas sapi betina tersebut, bisa saja
tiga sekawan membuat sertifikat kepemilikan atas sapi. Bisa
dibuat tiga lembar, masing-masing menyatakan kepemilikan
atas sepertiga dari sapi betina tersebut. Nilai sertifikat berubah
sesuai dengan nilai atau harga pasar dari sapi betina itu.
Sejatinya, kisah sapi betina di atas hanyalah analogi,
semacam tamsil yang dapat kita hubungkan dengan usaha lain
di era mutakhir ini.
Misalnya, ganti saja sapi betina dengan jenis usaha lain,
seperti foto copy, usaha penyewaan mobil, atau dengan
perusahaan seperti Astra International atau Medco Energi.
192

BERSAMA KITA BISA!
Dengan demikian, sertifikat kepemilikan sapi dapat kita sebut
sebagai saham. Nah, sekarang menjadi lebih mudah. Apakah
jual beli hak atas sepertiga sapi betina yang dinyatakan dengan
sertifikat tadi dinyatakan sebagai jual beli kertas Tentu
jawaban yang tepat, tidak. Dan, apakah akan dikatakan haram
Jawabannya masih sama, tidak. Lalu, apakah mau dikatakan judi
Karena “asset”-nya dan nilai pasar dari “asset” tersebut sangat
jelas, tentu tidak bisa dikategorikan sebagai judi.
Itulah analogi pasar modal.
Pasar adalah pertemuan antara pihak yang saling memerlukan
dan siap untuk menukarkan dengan sesuatu yang dimilikinya.
Pasar ikan adalah pertemuan antara pihak yang punya
ikan dan perlu uang, bertemu dengan pihak yang punya uang
tapi perlu ikan. Demikian pula pasar burung, pasar buah, dan
lain sebagainya. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak
yang punya peluang usaha atau investasi dan perlu modal
bertemu dengan pihak yang punya modal tapi perlu peluang
usaha atau investasi.
Sertifikat atau saham yang dibicarakan sebelumnya, dalam
istilah keuangan disebut sebagai surat berharga dan dalam
istilah pasar modal disebut sebagai ‘efek’. Jadi saham, obligasi,
dan beberapa instrumen keuangan lainnya disebut sebagai efek.
Karena itu, pasar modal menurut ketentuan Undang-undang
adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penerbitan efek,
penawaran efek kepada masyarakat, dan perdagangan efek,
serta tentunya lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Sedangkan bursa efek adalah suatu pihak atau lembaga yang
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana
193

Iwan P. Pontjowinoto
untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli
dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek di antara
mereka. Jadi, bursa efek adalah salah satu lembaga di
pasar modal, sedangkan pasar modal itu tidak ada
bentuk fisiknya. Tidak seperti Pasar Baru atau Pasar
Senen.
Pasar modal akan memungkinkan orang-orang yang
memiliki usaha ataupun peluang usaha untuk mendapat modal
bagi usahanya—baik yang dibukukan sebagai modal ataupun
kewajiban jangka panjang. Pasar modal juga memungkinkan
orang-orang yang mempunyai dana yang tidak terlalu besar
untuk ikut memiliki suatu perusahaan yang besar dan ikut
menikmati hasilnya. Tentunya seperti yang telah diajarkan oleh
Nabi Muhammad SAW, selama tidak ada yang berkhianat—
misalnya dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau
dengan menipu atau dengan korupsi, maka Tuhan akan selalu
bersama mereka. Dan bila disertai oleh Tuhan Yang Mahakuasa,
kebersamaan dalam usaha tersebut akan memberikan hasil yang
baik dan halal. Karena itu, bila tidak ada yang khianat, usaha
bersama akan memberikan keuntungan.
Semua akan kaya, semua akan bahagia, dengan cara
sesuai syariah.
Pada tahun 1997, saat mengikuti seminar di Jogjakarta, saya
berkenalan dengan Bapak M. Siddik, waktu itu Direktur IDB
untuk kawasan Asia Tenggara. Seusai seminar, beliau mengirim
beberapa buku dan jurnal terbitan Islamic Research and Training
194

BERSAMA KITA BISA!
Institute—IDB, yang kemudian saya share ke Ibu Sri Mulyani
Indrawati, dosen FE-UI.
Lalu, setelah terjadi krisis moneter di Indonesia, Menteri
Keuangan, Bapak Mar’ie Muhammad, mengimbau IDB untuk
membantu Indonesia. Delegasi IDB, dipimpin oleh Mr. D.
M. Qureshi, Treasurer, datang ke Jakarta untuk me ngatur
pelaksanaan dukungan IDB dalam pasar keuangan. Sebenarnya,
saat itu, delegasi IDB dijadwalkan hanya bertemu dengan
kalangan perbankan. Tetapi karena salah satu masalah besar
adalah terkait dengan pasar modal, maka Pak Siddik mengusulkan
saya untuk membawa proposal Danareksa ke dele gasi
IDB. Waktu itu, saya belum mengenal IDB. Tetapi karena kami
di Danareksa cukup paham masalah di pasar modal, maka kami
ajukan proposal dalam pertemuan dengan IDB di Departemen
Keuangan.
Alhamdulillah, setelah acara pertemuan di Departemen
Keuangan selesai, D.M. Qureshi memutuskan untuk mengubah
jadwal dan berkunjung ke kantor Danareksa yang berlokasi tepat
di sebelah Bursa Efek Jakarta. Pertemuan siang itu berlanjut
dengan pertemuan sampai malam di hotel tempat delegasi
IDB menginap. Dan, pada akhir kunjungan, delegasi IDB
menyatakan akan menempatkan dana sebesar US$ 100 juta dari
Treasury IDB melalui Danareksa untuk jangka waktu 3 tahun.
Tantangan yang dihadapi tidak mudah karena IDB belum
pernah menempatkan dana dalam portofolio saham—apalagi di
Indonesia yang sedang krisis moneter. Sementara itu, Danareksa
juga belum pernah mengelola portofolio saham secara syariah—
apalagi dana IDB. Apalagi dana treasury IDB tidak boleh
mencatatkan kerugian—dan harus dibukukan dalam US$ atau
195

Iwan P. Pontjowinoto
Islamic Dinar. Oleh karena itu, IDB meminta adanya proteksi
dana awal (capital protection).
Waktu itu, nilai tukar rupiah sedang merosot dahsyat,
harga saham anjlok tajam, tidak ada lembaga keuangan yang
berani memberi jaminan nilai tukar. Menurut aturan IMF,
Pe merintah Indonesia tidak boleh memberikan jaminan atas
risiko penurunan nilai. Dan BI tidak bisa memberikan jaminan
nilai tukar valuta.
Bagaimana solusinya
Pak Siddik mengajarkan kepada saya, M. Hanif dan Kanny
Hidaya mengenai akad Mudharaba dan Murabaha. Pada akad
Mudharaba, IDB sebagai pemilik dana akan menempatkan
dana melalui Danareksa untuk dikelola dalam portofolio efek.
Kalau untung, Danareksa akan mendapat bagi hasil. Kalau
rugi, IDB yang akan menanggung semua kerugian. Tetapi IDB
dapat sewaktu-waktu—tanpa pemberitahuan terlebih dahulu—
menarik sebagian atau seluruh dana itu. Sedangkan dalam akad
Murabaha, IDB akan membeli saham, kemudian menjual saham
tersebut ke Danareksa dengan menambahkan marjin, karena
Danareksa diberi waktu tiga tahun untuk melunasi pembayaran
saham tersebut. Selama tiga tahun, tentunya, Danareksa bisa
mengelola saham tersebut dan mendapatkan keuntungan kalau
harga saham meningkat.
Jelas lebih baik bagi Danareksa bila memakai akad Mudharabah,
karena Danareksa tidak menanggung risiko. Namun, IDB
keberatan karena IDB tidak bisa menanggung risiko. Bagi IDB,
lebih baik memakai akad Murabaha karena ada kepastian marjin
(dalam rupiah) dan bila dapat dikelola dengan baik tentunya
196

BERSAMA KITA BISA!
Danareksa bisa mendapat keuntungan. Itu kalau kondisi pasar
uang membaik, bagaimana kalau tidak membaik
Setelah bolak-balik Jakarta-Jeddah untuk negosiasi, akhirnya
IDB setuju untuk mengadakan akad Mudharaba dan Murabaha.
Berdasarkan perhitungan Danareksa, untuk jangka waktu 3
tahun, peluang untuk memperoleh hasil minimal 0% (alias
tidak rugi, alias kembali modal) adalah bila 30% dana dalam
akad Mudharaba dan 70% dalam akad Murabaha. Dengan
demikian, IDB tidak memerlukan jaminan Pemerintah atas
hasil pengelolaan. Tetapi, agar Pemerintah tetap memberikan
perhatian atas pengelolaan dana IDB oleh Danareksa, maka
IDB meminta Pemerintah qq Kementerian Negara BUMN dan
Bapepam untuk memberikan comfort letter yang menyatakan
bahwa pengelolaan Danareksa memenuhi GCG.
“Portofolio reksa dana
syariah hanya boleh berisi
efek syariah, sehingga
‘zat’-nya juga sudah
halal.”
Akan tetapi, bagaimana
dengan kepastian hasil dalam
US$ Karena BI tidak bisa
memberikan jaminan nilai
tukar, maka Danareksa meminta
Bank BUMN untuk
memberikan standby letter of
credit. Kemudian Danareksa
meminta BI untuk memberikan surat kepada IDB yang
menyatakan bahwa BI mengetahui adanya standby letter of
credit tersebut. Dengan demikian, pengendalian risiko kerugian
diatasi dengan kombinasi 30% dana Mudharaba dan 70% dana
Murabaha. Sedangkan pengendalian risiko nilai tukar diatasi
dengan penerbitan standby letter of credit. Keduanya diperkuat
dengan pernyataan dari Pemerintah sebagai pemilik Danareksa—
197

Iwan P. Pontjowinoto
melalui Meneg BUMN, otoritas pasar modal—melalui Bapepam,
dan otoritas moneter—melalui BI.
Wah, lumayan juga solusinya!
Ada negosiasi yang menarik mengenai ketentuan akad
Mudharaba yang menyatakan bahwa pemilik dana (IDB)
dapat sewaktu-waktu menarik dananya. Sesuai kelaziman di
pasar modal, lawyer Danareksa mengajukan klausul bahwa
IDB dapat sewaktu-waktu menarik dana Mudharaba dengan
pemberitahuan 40 hari kerja di muka (40 working days
prior notice). Tetapi lawyer IDB menyatakan bahwa kontrak
Mudharaba yang dipakai IDB selalu menyatakan bahwa IDB
dapat sewaktu-waktu menarik dananya without prior notice
(tanpa pemberitahuan di muka). Namun Danareksa diberi
waktu 40 hari kerja untuk mencairkan dana tersebut ke dalam
US$.
Sebenarnya masalahnya sederhana. Dana Mudharaba dari
IDB digunakan untuk investasi di saham dengan valuasi menurut
harga pasar wajar pada hari yang bersangkutan. Karena jumlah
dana cukup besar, sedangkan pasar saham di Jakarta tidak selalu
“likuid”, maka apabila Danareksa harus segera menjual saham
pada satu hari dikhawatirkan harga saham tersebut akan turun.
Hal yang logis karena keseimbangan penawaran-permintaan akan
terganggu. Lalu, siapa yang harus menanggung risiko turunnya
harga saham Belum lagi adanya risiko perubahan nilai tukar
dari Rupiah ke US$.
Ternyata proses negosiasi ini sangat merepotkan, karena baik
lawyer Danareksa maupun lawyer IDB sama-sama bersikeras
dengan klausul yang mereka ajukan. Negosiasi melalui telepon
198

BERSAMA KITA BISA!
dan e-mail tidak membuahkan hasil. Lalu, saya nekad terbang
ke Jeddah untuk bertemu lawyer IDB. Sesampai di Jeddah,
saya langsung umroh dulu ke Mekkah, baru keesokan harinya
ke kantor IDB. Dengan keyakinan, insya Allah, kalau niat baik
akan ada jalan yang baik.
Lawyer IDB kaget juga sewaktu saya muncul di
kantornya. Lawyer asal Mesir ini cukup senior, badannya
besar, penampilannya sangat berwibawa. Saya ajak ngobrol
dulu agar lebih santai. Rupanya ia belum pernah ke Indonesia.
Alkisah, sewaktu saya berikan oleh-oleh lukisan batik berisi
peta Indonesia, kami bisa berbincang banyak hal tentang
Indonesia. Kemudian, saya jelaskan tentang kondisi pasar modal
di Indonesia, dan masalah likuiditas pasar yang memengaruhi
harga saham. Alhamdulillah, lebih membahagiakan lagi, ia
memahami penjelasan saya. Sebaliknya, ia menjelaskan bahwa
dana Mudharaba adalah aset IDB dan nilai yang dilaporkan
adalah nilai pembukuan. Jadi sewaktu IDB menarik kembali
dana Mudharaba, maka yang diserahkan ke IDB adalah aset
Mudharaba dengan nilai buku dalam Rupiah yang dikonversikan
ke US$ menurut nilai tukar hari tersebut. Nah, setelah serah
terima, IDB akan meminta Danareksa untuk menjual aset
IDB tersebut dalam waktu 40 hari kerja. Berapa pun hasilnya,
IDB akan menerima. Meskipun, tentu saja, IDB berharap agar
Danareksa berusaha dengan baik.
Wah, rupanya telah terjadi kesalahpahaman. Danareksa
khawatir atas risiko penurunan harga saham dan risiko nilai
tukar, karena itu lawyer Danareksa meminta proteksi dalam
bentuk 40 working days prior notice. Padahal, IDB sudah siap
menanggung risiko tersebut dengan memberi klausul 40 working
199

Iwan P. Pontjowinoto
days to liquidate the Mudharaba asset. Dengan klausul ini, maka
risiko penurunan harga saham dan risiko nilai tukar akan
ditanggung IDB, Danareksa tidak perlu menanggung risiko
itu. Jadi, masalahnya adalah masalah kemampuan komunikasi.
Sudah diberi klausul yang bagus, kok malah ‘ngotot’.
Ada kejadian yang menegangkan sewaktu akad dimulai.
Hari Jumat adalah hari libur bagi IDB, sedang hari Sabtu dan
Minggu adalah hari libur untuk Jakarta. Maka, untuk memulai
pembelian saham, sebaiknya Danareksa membeli pada hari
Kamis-Jumat dan laporan dikirim ke IDB pada hari Jumat
malam dengan harapan IDB akan memproses pada hari Sabtu-
Minggu sehingga pada hari Senin Danareksa dapat menerima
dana pembayaran pembelian saham.
Setelah semua dokumen selesai ditandatangani, kami mulai
membeli saham pada hari Kamis-Jumat. Pada hari Senin, kami
menunggu kiriman dana IDB di rekening Danareksa. Karena
sampai siang hari dana belum sampai, maka kami menghubungi
IDB. Ternyata IDB menyatakan bahwa ada satu dokumen
yang belum diterima, padahal data kurir menunjukkan bahwa
dokumen sudah sampai di kantor IDB, Jeddah.
Kami panik, karena pada hari Rabu, Danareksa harus
membayar pembelian saham-saham tersebut, sementara kami
belum terbiasa menyelesaikan masalah seperti ini dengan IDB.
Padahal, nilai pembelian lumayan besar. Kami putuskan untuk
menjual kembali saham tersebut. Alhamdulillah, mungkin
karena Danareksa banyak membeli saham, maka harga saham
secara umum naik. Hasilnya, sampai hari Rabu, saham-saham
yang kami beli tersebut dapat kami jual dengan harga lebih
200

BERSAMA KITA BISA!
tinggi dari harga pembelian. Untuk sementara kami lega karena
ternyata untung.
Tiba-tiba treasury kami, Pak Evy Firmansyah mengabarkan
bahwa hari Rabu itu ada dana masuk dari IDB, dengan nilai
sama dengan nilai pembelian awal yang telah kami laporkan ke
IDB. Berarti dokumen sudah diterima lengkap oleh IDB dan
kontrak sudah berlaku. Tetapi masalahnya saham-saham itu
sudah dijual dan harga sudah naik. Bagaimana pula ini
Allah SWT memang sangat baik kepada kami, sewaktu
kami berupaya membeli kembali saham pada
hari Kamis-Jumat, ternyata harga saham turun menjadi
se perti harga pada Kamis-Jumat minggu sebelumnya.
Jadi, kami bisa membeli kembali saham-saham tersebut pada
harga yang setara dengan dana yang dikirim IDB, berdasarkan
laporan kami minggu sebelumnya. Alhamdulillah!!
Untuk menjaga transparansi dan mengurangi kesalahpahaman,
walaupun tidak diminta oleh IDB, Danareksa mengajukan
investment guidelines dan trading guidelines yang akan
menjadi aturan tambahan dalam pengelolaan portofolio saham
tersebut. Baik atas saham yang secara hukum memang milik
IDB—yaitu dana Mudharaba, ataupun yang secara hukum
sebenarnya sudah milik Danareksa—yaitu portofolio Murabaha.
IDB meminta laporan bulanan, Danareksa memberikan laporan
mingguan. Dan setiap tiga bulan sekali, Danareksa datang ke
kantor IDB untuk memberikan presentasi ke Treasury dan
Risk Management IDB. Mereka senang sekali, Danareksa
dipandang sebagai manajer investasi yang profesional setara
manajer investasi global.
201

Iwan P. Pontjowinoto
Yang lebih membanggakan, ternyata IDB “belajar” dari
Danareksa mengenai pengelolaan portofolio pembiayaan.
Kemudian IDB menggunakan komposisi portofolio pembiayaan
pendapatan teratur (murabaha) dikombinasikan dengan
portofolio pembiayaan atas aset (ijarah atau mudharabah) dalam
produk IDB yang disebut sebagai trust certificate (semacam
unit penyertaan reksa dana). Logika komposisi selaras dengan
logika akad Mudharaba-Murabaha IDB dengan Danareksa, dan
investment guidelines yang digunakan juga mirip dengan yang
kami usulkan pada tahun 1999.
Selama tahun pertama, harga saham terus meningkat dan
nilai tukar terus membaik. Sehingga portofolio saham yang kami
kelola berdasarkan dana IDB terus meningkat nilainya. Baik
dalam ukuran rupiah, apalagi dalam ukuran US$. IDB senang
sekali. Selain mendapat apresiasi karena membantu Indonesia,
ternyata secara komersial beruntung pula. Danareksa juga
untung, dapat tambahan dana dan dapat bagi hasil. Pemerintah,
Bapepam, dan BI juga gembira karena hasilnya baik. Saya juga
beruntung, setelah saya tidak lagi di Danareksa ada teman-teman
seperti M. Hanif, Josep Ginting, Priyo Santoso dan Reza Zahar
yang melanjutkan langkah saya.
Alhamdulillah, dengan niat baik, semua untung, semua
kaya, semua bahagia, dengan cara sesuai syariah.
Jurus Kebersamaan III: Reksa Dana Syariah
Saya beruntung karena ketika ditunjuk sebagai Direktur
Utama PT. Danareksa Fund Management pada tahun 1995,
Pemerintah dan DPR menerbitkan UU Pasar Modal yang
memuat ketentuan tentang reksa dana—termasuk reksa
202

BERSAMA KITA BISA!
dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Sementara
itu, Danareksa masih mengelola portofolio untuk Sertifikat
Danareksa. Sehingga, kami dapat dengan segera menerbitkan
reksa dana berbentuk KIK. Reksa dana pertama yang kami
terbitkan adalah reksa dana portofolio saham (Danareksa
Mawar), portofolio efek pendapatan tetap (Danareksa Melati),
dan portofolio campuran (Danareksa Anggrek).
Ketika itu, saya juga beruntung karena kondisi pasar modal
sedang marak, sehingga—dalam waktu singkat—dana yang
dikelola dalam ketiga reksa dana tersebut sudah hampir mencapai
batas maksimum. Dengan pengalaman kami mengelola reksa
dana dan jumlah dana yang hampir mencapai batas maksimum,
terbuka kesempatan bagi kami untuk menerbitkan reksa dana
baru—berarti peluang bagi kami untuk menerbitkan reksa dana
syariah. Ya, menerbitkan reksa dana syariah adalah salah satu
mimpi saya sewaktu diangkat menjadi Direktur di Danareksa.
Mungkin saja terlintas pertanyaan di benak Anda.
“Apakah reksa dana syariah itu”
“Bagaimana cara menerbitkan dan mengelola reksa dana
syariah”
“Apa manfaat reksa dana syariah bagi masyarakat”
Baiklah, sebelum saya menguraikannya, kita kupas dulu
masalah investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal
membutuhkan kemampuan mengelola suatu portofolio efek
serta dukungan sistem informasi yang dapat memberikan
data dan informasi yang akurat dan mutakhir. Di samping
itu, untuk membentuk suatu portofolio yang baik, diperlukan
jumlah dana investasi yang cukup besar. Sehingga, bagi banyak
203

Iwan P. Pontjowinoto
orang yang hanya memiliki dana investasi terbatas, serta tidak
memiliki kemampuan pengelolaan investasi dan dukungan
sistem informasi, akan mengalami kesulitan dalam mencapai
hasil yang optimal. Di sinilah reksa dana dapat berperan.
“Pasar modal bukanlah
suatu lembaga keuangan
atau produk keuangan,
tetapi serangkaian
kegiatan yang terkait
dengan instrumen
investasi yang disebut
efek.”
Reksa dana adalah wadah
untuk menghimpun dana
dari masyarakat pemodal,
yang akan diinvestasikan
kembali ke dalam portofolio
efek, yang dikelola oleh ma -
najer investasi. Harta bersama
milik para pemodal
itu akan disimpan dan di ad -
ministrasikan oleh bank kustodian.
Jadi, manajer investasi
dan bank kustodian akan menjadi wakil dari para pemodal
untuk mengelola dana investasi milik para pemodal, dalam
bentuk suatu portofolio investasi. Dalam istilah syariah, ikatan
ini disebut Akad Wakala.
“Bagaimana cara memastikan bahwa manajer investasi dan
bank kustodian memiliki kemampuan yang diperlukan serta akan
menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan”
Itu adalah tugas dan wewenang Bapepam. Oleh karena itu,
Bapepam membuat peraturan tentang kualifikasi dan sertifikasi
bagi perusahaan sekuritas yang memberikan jasa manajemen
investasi, serta bank yang memberikan jasa bank kustodian.
Kemudian, Bapepam juga membuat aturan mengenai cara
pembuatan Kontrak Investasi Kolektif (KIK), cara penerbitan
reksa dana, dan cara pengelolaan portofolio reksa dana. Sehingga,
204

BERSAMA KITA BISA!
pemodal dapat mengetahui manajer investasi, bank kustodian
dan reksa dana mana yang memenuhi syarat dan mana yang
tidak.
“Bagaimana cara mengetahui peluang hasil dan risiko yang
dihadapi”
“Bagaimana mengetahui hak kita atas harta bersama dalam
reksa dana”
Bapepam juga telah membuat aturan mengenai keterbukaan
informasi. Pada saat reksa dana diterbitkan, pengelola reksa
dana harus menerbitkan prospektus yang memuat informasi
tentang batasan komposisi portofolio, pedoman investasi, risiko
investasi, dan berbagai informasi lainnya. Kemudian, Bapepam
juga telah membuat aturan cara bank kustodian membukukan
harta bersama milik pemodal, menghitung nilai bersih dari harta
tersebut, mencatat jumlah unit penyertaan, serta menerbitkan
nilai aktiva bersih untuk tiap unit penyertaan pada setiap hari
kerja bursa. Dengan demikian, pemodal bisa mengetahui nilai
bersih dari investasinya. Di samping itu, setiap enam bulan
sekali, harus diterbitkan laporan keuangan yang telah diaudit
oleh akuntan publik. Jadi, governance dan transparansi dari reksa
dana sangat baik sekali.
Pertanyaan berikutnya: Bagaimana cara mengetahui
bahwa kehalalan dari hasil investasi reksa dana syariah
Peraturan Bapepam mengenai pengelolaan reksa dana jelas
menjamin terhindarnya kondisi gharar dan maysir. Jadi, cara
perolehannya sudah jelas halal. Kemudian, portofolio reksa
dana syariah hanya boleh berisi efek syariah, sehingga ‘zat’-nya
juga sudah halal. Kebersamaan pemodal dalam reksa dana
205

Iwan P. Pontjowinoto
juga memberi manfaat dalam mencapai diversifikasi portofolio
yang optimal. Jadi, membawa kemaslahatan bersama. Sehingga
melalui reksa dana syariah diharapkan pemodal mendapat
hasil yang optimal dan halal, perusahaan (emiten) mendapat
pembiayaan melalui penerbitan efek, likuiditas pasar modal
meningkat, ketahanan pasar modal terhadap serbuan spekulan
bertambah.
Semua bisa tambah kaya dan tambah bahagia,
dengan cara syariah.
Jurus Kebersamaan IV: Obligasi Mudharaba
Sistem pembukuan di Indonesia, memisahkan pembukuan
penempatan modal menurut ikatan jangka waktu. Bila
penempatan modal adalah untuk selamanya, alias tidak akan
ditarik kembali, maka dibukukan sebagai setoran modal—
yang dalam bahasa Inggris disebut equity. Bila penempatan
untuk jangka panjang, artinya wajib dikembalikan, maka
dibukukan sebagai kewajiban jangka panjang. Sedangkan kalau
penempatannya untuk jangka pendek, yang umumnya terkait
dengan transaksi antara perusahaan dengan pihak lain, maka
dibukukan sebagai kewajiban jangka pendek.
Di samping masalah jangka waktu penempatan, ada juga
masalah imbal hasil. Penempatan dana sebagai setoran modal
berhak untuk mendapat imbal hasil berupa dividen (bagi hasil
keuntungan). Penempatan dalam jangka waktu tertentu, baik
jangka panjang maupun jangka pendek, umumnya mendapat
imbal hasil berupa bunga. Namun, ada masalah dengan
bunga, yaitu bila tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh
perusahaan dari pemanfaatan dana yang ditempatkan tersebut.
206

BERSAMA KITA BISA!
Oleh karena itu, timbul ide untuk mengatur penempatan
dalam jangka waktu tertentu dengan imbal hasil berupa bagi
hasil. Penempatan serupa ini dalam istilah syariah adalah
menurut Akad Mudharabah. Hanya ada beberapa hal yang
perlu disesuaikan.
Pertama, menurut syariah, pemilik dana berhak menarik
dana sewaktu-waktu, sehingga dalam hal ini pemilik dana
harus menyatakan bahwa pemilik dana tidak akan menarik
dananya sebelum waktu yang telah disepakati. Kedua, dalam
akad Mudharabah, pemilik dana menyediakan seluruh dana
yang diperlukan untuk kegiatan usaha tertentu tersebut. Dalam
hal ini, manajemen perlu membuat pembukuan khusus atas
pemanfaatan dana mudharabah ini, termasuk pembukuan
atas hasil yang diperoleh. Dengan demikian, perhitungan dan
pembayaran bagi hasil bisa lebih transparan dan lebih adil.
Ketiga, nisbah atau rasio bagi hasil harus ditetapkan di muka.
Di sini ada hal yang menarik, bagi hasil adalah untuk pemilik
dana dan untuk pemilik usaha. Dalam hal perseroan terbatas,
pemilik usaha terdiri dari pemegang saham, manajemen, dan
perseroan. Sehingga, dalam hal ini, sebelum kegiatan usaha
dijalankan, harus ditentukan nisbah bagi hasil untuk pemilik
dana—yang akan dibukukan sebagai biaya, nisbah bagi hasil
untuk pemegang saham—yang akan dibukukan sebagai dividen,
nisbah bagi hasil untuk manajemen—yang lazim disebut sebagai
tantiem/bonus, dan nisbah bagi hasil bagi perseroan—yang
lazim disebut laba ditahan atau cadangan.
Yang menarik bagi saya yang pernah jadi Direktur, rasio
tantiem atau bonus terhadap laba usaha ditentukan di muka.
Hasilnya, manajemen mempunyai motivasi yang kuat untuk
207

Iwan P. Pontjowinoto
mencapai laba usaha yang tinggi. Sewaktu saya menjadi Direktur
Utama Jamsostek, kami pernah mencapai laba usaha di atas
Rp.800 miliar—jauh di atas anggaran. Akan tetapi, sebagai
Direktur Utama, saya hanya mendapat tantiem tidak sampai
1/1000 dari laba usaha tersebut. Sedih juga. Curhat nih!
Penempatan dana untuk jangka panjang dibukukan sebagai
kewajiban jangka panjang, dan instrumen yang diterima oleh
pemilik dana disebut sebagai obligasi. Jadi, bila atas penempatan
dana jangka panjang tersebut akan diberikan bagi hasil, maka
ikatannya adalah akad mudharabah, sehingga instrumen yang
digunakan disebut sebagai “obligasi mudharabah”.
Obligasi syariah yang pertama diterbitkan di Indonesia
adalah obligasi mudharabah yang diterbitkan oleh PT. Indonesia
Sattelite (Indosat). Orang yang “nekad” menerbitkan obligasi
syariah tersebut adalah Yunino Yahya, Direktur Keuangan
Indosat. Saya sebut nekad karena pada saat itu belum ada
peraturan yang mengatur penerbitan obligasi syariah. Jadi,
obligasi tersebut diterbitkan mengikuti ketentuan Bapepam
mengenai penerbitan obligasi, ditambah dengan fatwa DSN
mengenai obligasi syariah mudharabah. Dan, Sang Direktur
Keuangan sudah menyiapkan pembukuan yang khusus untuk
perhitungan bagi hasil. Dengan “bondo nekad” alias “bonek”,
tetapi didukung dengan sistem yang baik dan kepatuhan pada
peraturan, maka investor mendapat hasil yang halal dan adil,
Indosat memperoleh dana yang diperlukan untuk pengembangan
usaha dan mendapat keuntungan. Selain itu, Bapepam senang
peraturan dipatuhi, DSN bahagia karena obligasi syariah
diterbitkan, Direktur Keuangan juga senang karena terobosannya
mendatangkan keuntungan.
208

BERSAMA KITA BISA!
Semua kaya, semua bahagia, dengan jurus syariah.
Setelah menerbitkan reksa dana syariah pertama di
Indonesia, kami menghadapi tantangan untuk membuktikan
bahwa pengelolaan reksa dana yang sesuai dengan prinsip
syariah akan memberikan hasil yang lebih baik dengan risiko
yang lebih kecil.
Tantangannya, bagaimana cara membuktikan pendapat itu
Pada 1997, sewaktu saya memimpin teman-teman di
Danareksa menerbitkan reksa dana syariah, pengetahuan kami
tentang prinsip syariah masih sangat terbatas. Kami hanya tahu
bahwa syariah adalah bagi hasil. Saat itu, instrumen investasi
di pasar modal yang memberikan bagi hasil hanyalah saham.
Bagi hasil atas keuntungan dalam bentuk dividen. Memang
ada obligasi bagi hasil yang diterbitkan oleh CMNP, tetapi
jumlahnya kecil dan struktur bagi hasil masih belum jelas. Jadi,
saat itu kami berpendapat bahwa reksa dana yang sesuai dengan
syariah hanyalah reksa dana saham. Sehingga reksa dana syariah
pertama adalah reksa dana dengan portofolio saham.
Namun, ada pertanyaan yang mencuat setelahnya.
“Saham-saham mana yang boleh dibeli”
“Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan
portofolio saham yang sesuai dengan prinsip syariah itu”
Sebenarnya, pada saat kami meluncurkan reksa dana
syariah yang pertama, DSN belum didirikan dan MUI belum
mengeluarkan fatwa tentang reksa dana syariah. Tetapi karena
saat itu Bapak Putu Ary Suta -Ketua Bapepam, Bapak Arys Ilyas,
209

Iwan P. Pontjowinoto
dan K.H. Ma’ruf Amin sangat mendukung niat kami, maka reksa
dana syariah itu dapat diluncurkan. Untuk amannya, portofolio
investasi reksa dana syariah tersebut hanya kami isi dengan
saham. Adapun dana likuiditas kami tempatkan di bank umum
syariah. Sedangkan untuk seleksi perusahaan (emiten), kami
menggunakan kriteria yang umum dipakai oleh bank umum
syariah. Jadi, melalui dukungan kerja sama dengan Bapepam,
MUI, dan bank umum syariah, reksa dana syariah yang pertama
dapat diluncurkan dan dapat beroperasi sesuai prinsip syariah.
Sebagai tolok ukur
untuk investasi saham secara
umum, Bursa Efek Jakarta
(BEJ)—yang sekarang telah
bergabung dengan Bursa
Efek Surabaya menjadi Bursa
Efek Indonesia, telah memiliki
Indeks Harga Saham
“Saling tolong-menolong
dalam menanggulangi
risiko dapat dilakukan
dengan jurus ta’awuntakafuli.
Gabungan (IHSQ) dan Indeks Saham-Saham yang Likuid
(LQ-45).
Sementara itu, pada Februari 1999, Dow Jones, lembaga
penyedia jasa informasi untuk dunia keuangan, telah
meluncurkan indeks saham untuk saham-saham yang diperdagangkan
di New York Stock Exchange. Dow Jones
menggunakan nama The Dow Jones Islamic Market Index
(DJIM). Maksudnya adalah indeks atau tolok ukur untuk
investasi di NYSE yang sesuai dengan pasar/investor Islami.
Pada November 1999, Financial Times Stock Exchange
(FTSE) International di London juga meluncurkan The FTSE
Global Islamic Indices Series (FTSE-GIIS) dan The International
210

BERSAMA KITA BISA!
Finance Corporation Indices, unit dari IFC-World Bank, telah
meluncurkan tolok-ukur (benchmark) untuk Islamic Leasing
Fund.
“Apakah Indonesia bisa punya indeks harga saham yang sesuai
dengan syariah”
Saya mengontak Mas Ahmad Daniri, pimpinan BEJ, untuk
mengajak BEJ menerbitkan indeks harga saham syariah. Ternyata
Pak Daniri dan teman-teman di BEJ sangat antusias. Tetapi
pertanyaannya, “Siapa yang akan bertanggung jawab atas
kesesuaian dengan prinsip syariah dari saham-saham
yang akan dipilih sebagai bagian dari indeks harga
saham tersebut”
Setelah negosiasi yang cukup alot, tetapi karena semua pihak
sangat ingin meluncurkan indeks harga saham syariah maka
akhirnya kesepakatan diperoleh. BEJ akan menerbitkan indeks
yang akan diberi nama Jakarta Islamic Index (JII). Saham-saham
yang membentuk JII akan dipilih dari daftar saham syariah.
Danareksa bertanggung jawab untuk menyusun daftar saham
syariah. Untuk itu, Danareksa akan meminta pendapat dari
Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah ditunjuk MUI
untuk Danareksa—yang terdiri dari K.H. Ma’ruf Amin, Dr.
Anwar Ibrahim, dan Drs. Hasanuddin Syathori.
Bila untuk LQ-45 dipilih 45 saham dari saham-saham yang
paling liquid di BEJ, berapa jumlah saham yang masuk
ke JII Pada saat itu, Danareksa memperkirakan ada lebih dari
100 saham yang sesuai syariah. Jadi, jumlahnya sebaiknya tidak
lebih dari 50. Karena LQ-45 terdiri dari 45 saham, berarti dari
angka keramat 17 atau 8 atau 45, tinggal 17 atau 8. Namun,
211

Iwan P. Pontjowinoto
kedua-duanya terlalu kecil untuk menjadi representasi saham
syariah. Akhirnya kita pilih 28 saham.
Guna memilih saham yang akan membentuk JII, pertamatama
dipilih perusahaan yang kegiatan usahanya tidak ber tentangan
dengan syariah serta telah mencatatkan sahamnya di
bursa lebih dari 1 tahun. Kemudian, dipilih perusahaan yang
pendapatan bunga kurang dari 5% dan rasio hutang terhadap
total aset kurang dari 90%. Dari daftar yang tersusun, dipilih 60
saham dengan kapitalisasi pasar yang terbesar. Kemudian dipilih
28 saham berdasarkan likuiditas perdagangan yang tertinggi.
Daftar ini akan diteliti ulang setiap 6 bulan dan daftar baru
akan digunakan setiap awal bulan Januari dan Juli.
Dengan kebersamaan Bapepam, MUI, bank umum
syariah, BEJ, dan Danareksa, maka Jakarta Islamic Index dapat
diluncurkan pada bulan Juli tahun 2000.
Semua bahagia, semua “kaya teman”.
Jurus Kebersamaan VI: Prinsip Syariah di Pasar Modal
Setelah penerbitan reksa dana syariah dan obligasi syariah,
serta peluncuran Jakarta Islamic Indeks, Bapepam merasa sudah
waktunya dibuat aturan khusus tentang investasi syariah di pasar
modal. Oleh karena itu, di tahun 2003, Bapepam bersama BEJ
dan lembaga penunjang pasar modal lainnya, dengan dukungan
DSN, mencanangkan peluncuran pasar modal syariah.
Namun, ada pertanyaan besar yang perlu dijawab.
Jika pada perbankan ada Bank Umum Syariah, BPR
Syariah, dan Unit Usaha Syariah di bank umum konvensional,
bagaimana di pasar modal
212

BERSAMA KITA BISA!
Bila ada Dewan Pengawas Syariah untuk Bank
Umum Syariah, BPR Syariah, dan Unit Usaha Syariah,
ba gaimana di pasar modal
Menurut ketentuan Undang-undang, pasar modal adalah
kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan publik (terbuka atau Tbk.) yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan efek. Lembaga pasar modal adalah
bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyim
panan dan penyelesaian. Sedangkan lembaga keuangan
yang terkait adalah perusahaan sekuritas yang memberikan jasa
penjaminan emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajemen
investasi. Instrumen investasinya antara lain adalah saham dan
obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten) serta unit
penyertaan dari reksa dana.
Jadi, yang mana yang harus syariah
Pada saat itu, saya menerbitkan buku dengan judul Prinsip
Syariah di Pasar Modal. Mengapa judulnya demikian Menurut
pendapat saya, pasar modal bukanlah suatu lembaga keuangan
atau produk keuangan, tetapi serangkaian kegiatan yang terkait
dengan instrumen investasi yang disebut efek. Sehingga, bukan
pasar modalnya yang dijadikan syariah, tetapi kegiatan pasar
modal harus sesuai dengan prinsip syariah.
Tidak sependapat Mari kita kaji satu persatu.
Perusahaan sekuritas adalah lembaga keuangan, tetapi tidak
memberikan produk kepada nasabah melainkan jasa, yaitu jasa
penjaminan emisi—guna membantu perusahaan menerbitkan
efek, jasa perantara pedagang efek—guna membantu investor
213

Iwan P. Pontjowinoto
dalam memebli atau menjual efek, serta jasa manajemen
investasi—guna membantu investor dalam mengelola suatu
portofolio investasi.
Bursa Efek adalah pihak atau lembaga yang menye lenggarakan
dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan
penawaran jual dan beli investor (pemodal) dengan
tujuan untuk memperdagangkan efek di antara investor. Jadi,
bursa efek dapat dianalogikan dengan bursa mobil, atau bursa
lukisan. Produk yang menjadi objek pada bursa efek adalah
efek, pada bursa mobil adalah mobil, dan pada bursa lukisan
adalah lukisan.
Pada perbankan, yang menerima dana masyarakat adalah
bank, dan bank adalah lembaga keuangan. Sedangkan pada
pasar modal, yang menerima dana masyarakat adalah perusahaan
(emiten) atau reksa dana, di mana perusahaan menerima dana
tersebut bukan dalam fungsi sebagai lembaga keuangan.
Jadi, yang perlu sesuai syariah adalah objek investasi
yaitu efek, yaitu instrumen yang diterbitkan oleh pihak yang
menerima dana masyarakat yaitu emiten dan reksa dana, serta
cara perdagangan efek. Karena itu, secara pribadi saya sangat
berbahagia, ketika tahun 2006 Bapepam menerbitkan keputusan
tentang penerbitan efek syariah di mana Bapepam memakai
istilah Prinsip Syariah di Pasar Modal, bukan istilah Pasar Modal
Syariah. Menurut ketentuan tersebut, prinsip syariah di
pasar modal adalah “prinsip-prinsip hukum Islam dalam
kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-
MUI, baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam
peraturan Bapepam-LK maupun fatwa DSN-MUI yang
telah diterbitkan sebelumnya, sepanjang fatwa tersebut
214

BERSAMA KITA BISA!
tidak bertentangan dengan peraturan Bapepam-LK yang
didasarkan pada fatwa DSN-MUI.”
Bapepam juga menetapkan bahwa Efek Syariah adalah
efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar
Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang akad maupun cara
penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Sedangkan Akad Syariah adalah perjanjian/kontrak yang sesuai
dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Bapepam-LK.
Bagaimana dengan Dewan Pengawas Syariah
Kelihatannya Bapepam berpendapat bahwa DPS adalah
“domain”-nya DSN. Sehingga, Bapepam membuat ketentuan
bahwa setiap pihak yang menerbitkan Efek Syariah wajib
memenuhi kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar
Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan. Jadi,
apabila DSN mengeluarkan fatwa bahwa harus ada DPS, maka
semua perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah (sukuk)
atau suatu reksa dana menerbitkan unit penyertaan syariah
harus mempunyai DPS.
Di samping itu, ada kaidah syariah yang menyatakan bahwa
untuk urusan hubungan antarmanusia (muamalah), segala
sesuatu diperbolehkan sampai timbulnya larangan. Oleh karena
itu, Bapepam membuat aturan bahwa bila suatu pihak yang
menerbitkan Efek Syariah dan menyatakan bahwa kegiatan
usaha serta cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip-prinsip
Syariah di Pasar Modal, maka pihak tersebut wajib menyatakan
bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, sebagaimana
215

Iwan P. Pontjowinoto
tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Kontrak
Investasi Kolektif (KIK). Selain itu, pihak (perusahaan atau reksa
dana) tersebut wajib menyatakan bahwa jenis usaha, produk
barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara
pengelolaan perusahaan pihak yang melakukan penawaran
umum tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di
Pasar Modal.
Dan, karena Bapepam tidak memiliki jurisdiksi atas Dewan
Pengawas Syariah (DPS), maka Bapepam membuat ketentuan
bahwa perusahaan tersebut wajib memiliki anggota direksi
dan anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
Sedangkan reksa dana harus memiliki wakil manajer investasi
(pada perusahaan manajemen investasi) dan penanggungjawab
atas pelaksanaan kegiatan kustodian (pada bank kustodian) yang
mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsipprinsip
syariah di pasar modal.
Dengan demikian, para pemodal, perusahaan (emiten),
perusahaan sekuritas, lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan efek akan dapat membangun kebersamaan yang saling
menguntungkan dan tetap mematuhi prinsip syariah.
Jadi semua kaya, semua bahagia, cara syariah.
Jurus Kebersamaan VII: Unit Link
Sebagaimana telah disampaikan, saling tolong-menolong
dalam menanggulangi risiko dapat dilakukan dengan jurus
ta’awun-takafuli. Kebersamaan dalam melakukan investasi di
pasar modal dapat dilakukan melalui reksa dana syariah. Tolong-
216

BERSAMA KITA BISA!
menolong antara masyarakat dan negara dalam meningkatkan
perekonomian dapat berlangsung melalui instrumen Surat
Berharga Syariah Negara—atau lebih dikenal dengan nama
Sukuk Ritel. Kita dapat pula menggalang kebersamaan yang
menggabungkan jurus ta’awun-takafuli, reksa dana syariah,
obligasi/sukuk syariah, dan Sukuk Ritel.
Seperti apa kebersamaan itu
Ketika saling tolongmenolong
dalam me nanggu
langi risiko melalui
produk ta’awun-takafuli,
para pihak (peserta) akan
menghimpun dana melalui
pembayaran iuran. Dana
Kebersamaan dalam
melakukan investasi
di pasar modal dapat
dilakukan melalui reksa
dana syariah.”
tersebut akan digunakan untuk memberikan jaminan atau
santunan bila salah seorang peserta mengalami musibah.
Tentunya, jaminan atau santunan tersebut harus sesuai dengan
kesepakatan bersama. Iuran tersebut bersifat waqaf atau sedekah
dengan harapan akan memperoleh barokah dari Allah SWT.
Karena itu, dana yang terbentuk disebut sebagai dana tabarru’.
Untuk meningkatkan daya guna, dana tabarru’ tersebut
harus dikelola dengan baik oleh pengelola. Cara pengelolaan
dana tabarru’ agar sesuai prinsip syariah dapat dilakukan dengan
cara yang mirip dengan pengelolaan portofolio investasi di
reksa dana syariah. Sementara itu, pengelola juga bertugas
untuk mengumpulkan iuran dari para peserta. Oleh karena itu,
pengelola tersebut akan mempunyai kompetensi yang baik dalam
melakukan penagihan (collection) dan pencatatan iuran. Nah,
bagaimana kalau kedua keahlian pengelola tersebut digabungkan
217

Iwan P. Pontjowinoto
“Cara pengelolaan dana
tabarru’ agar sesuai
prinsip syariah dapat
dilakukan dengan cara
yang mirip dengan
pengelolaan portofolio
investasi di reksa dana
syariah.”
Bila kita gabungkan,
maka produk gabungan akan
memberikan perlindungan
atas risiko tertentu (misalnya
risiko kehilangan penghasilan
karena meninggalnya sese
orang) seperti produk
ta’a wun-takafuli dan akan
mem berikan hasil investasi
yang halal dan baik seperti
produk reksa dana syariah.
Dalam industri keuangan, gabungan produk pertanggungan
(asuransi) dan produk investasi (reksa dana) disebut dengan
unit-link, maksudnya mengadakan “link (hubungan) unit
penyertaan dari suatu reksa dana dengan perlindungan risiko
(ta’awun-takafuli atau asuransi syariah)”.
Apakah produk unit-link itu halal dan baik
Selama pengelolaan dana investasi tersebut sesuai dengan
pengelolaan portofolio investasi reksa dana syariah, maka
produk tersebut adalah produk yang halal dan insya Allah akan
memberikan hasil yang baik. Dan bila perlindungan risiko
tersebut mengikuti prinsip ta’awun-takafuli, maka perlindungan
atau pertanggungan yang diberikan adalah halal, sehingga
produk unit-link adalah produk yang halal dan insya Allah
memberikan hasil yang baik.
Semua bisa tetap kaya, semua bisa bahagia, dengan
cara syariah.
218

Bab 10
Ciptakan Kekayaan
Sepanjang periode tahun 2002 hingga 2005, rata-rata
harga rumah di Amerika Serikat meningkat sekitar 13,5%
per tahun. Pada kurun waktu yang sama, suku bunga kredit
pemilikan rumah (KPR) yang berlaku, paling tinggi dipatok
pada level 6%. Saat itu, bank maupun lembaga keuangan
berlomba menyalurkan KPR (mortgage) meski kepada nasabah
yang sebenarnya tidak layak menerima KPR (sub-prime). Di
tengah sumringah-nya industri properti yang seperti itu, tak
mengherankan jika banyak nasabah yang sebenarnya tidak
memiliki kemampuan mencicil, tergoda memanfaatkan fasilitas
KPR untuk membeli rumah yang harganya naik terus itu.
Celakanya, tujuan mereka bukan mengejar target untuk
segera memiliki rumah sendiri, tetapi untuk dijual kembali.
Maklum, uang muka yang dipersyaratkan sangat rendah dengan
beban suku bunga yang juga rendah, atau cuma 6% per tahun.
Dengan asumsi kenaikan harga rumah yang rata-rata 13,5%
219

Iwan P. Pontjowinoto
per tahun, dengan hitung-hitungan secara kasar saja, mereka
akan meraih untung cukup besar, jika dalam 2 tahun rumah
KPR-nya bisa dijual kembali.
Ambil contoh, untuk pembelian rumah seharga
US$200.000, calon nasabah hanya dikenakan uang muka 10%
atau US$20.000. Bunga KPR 6% per tahun cuma US$21.600
untuk 2 tahun. Dengan asumsi kenaikan harga rumah yang
menunjukkan kenaikan rata-rata 13,5% per tahun, maka dalam
2 tahun ke depan harga rumah tersebut diharapkan membengkak
menjadi US$257.000.
Artinya, dengan modal awal sebesar US$20.000 (untuk uang
muka), nasabah akan memperoleh keuntungan dari harga jual
sebesar US$57.000 (US$257.000 - US$200.000). Potong biaya
bunga US$21.600 dan biaya-biaya lain, katakanlah US$10.000,
maka nasabah tersebut masih menangguk margin (keuntungan)
sebesar US$25.400.
Singkat cerita, dengan modal yang cuma US$20.000,
spekulasi pada jual beli rumah nasabah KPR itu memiliki potensi
keuntungan sebesar US$25.400 atau 127% dalam waktu 2
tahun. Siapa yang tak tergiur
Pertanyaannya kemudian tentulah:
“Apa benar begitu”
“Siapa yang menentukan harga rumah”
“Apakah kenaikan harga yang diterapkan cukup wajar”
“Mungkinkah kenaikan harga terjadi karena “permainan”
pihak-pihak tertentu yang didukung spekulasi “gila-gilaan””
“Apakah situasi ini ibarat cerita “Pulau Monyet” di Amerika
Serikat”
220

CIPTAKAN KEKAYAAN
Menariknya, cerita ajaib ini ternyata tak cukup hanya
berhenti sampai di situ. Di Amerika Serikat juga berkembang
pasar sekunder untuk portofolio KPR yang disebut secondary
mortgage. Instrumen ini dipasang untuk menarik investor
institusi dengan iming-iming mempunyai pendapatan yang stabil
(dari cicilan KPR). Berdasarkan aset riil atau underlying asset,
dan umumnya mempunyai tingkat bunga yang cukup menarik.
Dan instrument secondary mortgage ini diterbitkan oleh lembaga
keuangan yang mendapat dukungan dari Pemerintah Amerika
Serikat, sehingga dianggap sebagai BUMN, yang dikenal dengan
julukan Fannie Mae dan Freddie Mac.
Fenomena lain yang
menarik saat itu, pada kurun
waktu 2002-2004 tingkat
pengembalian atau imbalhasil
(return) dari secondary
mortgage ditawarkan sekitar
5,25%, sementara suku bunga
pinjaman (prime rate) dipatok
sebesar 4,25%. Artinya,
terdapat selisih (spread)
sebesar 1.00% di atas suku
“Bila sudah membuat
akad yang sesuai dengan
ketentuan, maka Allah
SWT memerintahkan
semua orang yang
beriman untuk memenuhi
akad-akad yang telah
mereka buat (QS 5:1).”
bunga pinjaman (prime rate). Bila benar atas instrumen ini ada
underlying asset dengan valuasi yang wajar dan pendapatannya
stabil, maka instrumen investasi ini tentu sangat menarik. Tapi
bila tidak, “Wah, pasti bisa gawat”.
Hebatnya lagi, “kegawatan” itu ternyata belum ingin
berhenti sampai di sini. Harga rumah terus melejit bak “harga
monyet”. Prinsip kehati-hatian dilanggar dengan memberi
221

Iwan P. Pontjowinoto
pinjaman kepada nasabah yang tidak layak (sub-prime). Nasabah
mengambil pinjaman bukan untuk membeli rumah yang
akan dihuni sendiri, tetapi dengan tujuan spekulasi. Bukan
main! Atas aset KPR yang “gawat” itu diterbitkan secondary
mortgage, kemudian atas instrumen tersebut ternyata juga dijual
instrumen derivatif. Artinya, “kegawatan” semakin berulang dan
menumpuk, karena ada praktik gali lubang tutup lubang
yang telah digali untuk menutup lubang sebelumnya, lalu
digali lagi, dan seterusnya. Begitu selalu. Celakanya, instrumen
derivatif yang dijual pun bukan hanya satu tingkat, tetapi
bertingkat-tingkat.
Hingga saat itu, Amerika Serikat adalah negara adidaya.
Negara yang menjadi panutan negara-negara maju lainnya.
Jadi, tak mengherankan jika instrumen yang dinilai “inovatif”
ini laris manis bak pisang goreng. Penikmat ragam instrumen
investasi yang ditawarkan itu datang dari berbagai penjuru
dunia, terutama Jepang dan Eropa.
Ibarat pepatah, untung tak mudah diraih malang tak dapat
ditolak, pada tahun 2006-2007 gelembung harga rumah di
Amerika Serikat pecah. Harga rumah di Amerika Serikat terjun
bebas. Menukik tajam. Bila informasi ini dipahami oleh otoritas
keuangan dan masyarakat keuangan, seharusnya mereka segera
mengambil langkah-langkah untuk mengatasi risiko yang
mungkin terjadi. Tapi, entah kenapa, tak banyak tindakan yang
diambil. Akhirnya krisis keuangan pun meledak di akhir 2008.
Tak jauh berbeda dengan virus komputer, flu burung, atau
H1N1, dampaknya segera menyebar dengan gegap gempita
ke seantero dunia.
222

CIPTAKAN KEKAYAAN
“Mengapa hal ini bisa terjadi di negara maju seperti Amerika
Serikat”
“Mengapa pula dampaknya tak dapat dibendung meski di
negara-negara maju yang selama ini dianggap mempunyai sistem
ekonomi, sistem keuangan, dengan budaya tata kelola (corporate
governance) yang baik”
“Bagaimana sebenarnya sistem ekonomi dan sistem keuangan
yang berlaku”
“Apakah sistem-sistem tersebut tidak bisa mencegah situasi
yang sangat berbahaya itu”
“Apakah ada cara lain yang lebih sesuai untuk menuju dunia
yang lebih baik”
“Shariah Way for a Better World”
Prinsip ekonomi yang sesuai dengan ketentuan Allah
SWT adalah mencari hasil yang halal dan thoyib, dengan cara
yang penuh keridhaan (tidak terkait riba) dan kehati-hatian
(mencegah kondisi gharar dan menghindari maysir), serta
menjaga keseimbangan hasil dengan risiko. Esensi dari prinsip
ekonomi tersebut adalah menciptakan manfaat yang dapat
menghasilkan nilai tambah dan dapat dibagihasilkan oleh pihakpihak
yang bekerja sama dalam penciptaan manfaat tersebut.
Manfaat diperoleh dengan menciptakan sesuatu yang
mempunyai nilai lebih tinggi dari nilai jumlah biaya dan usaha
yang dicurahkan untuk menghasilkan sesuatu tersebut. Sesuatu
tersebut dapat berbentuk barang atau jasa. Nilai barang atau jasa
tersebut diukur dari sudut pandang pihak yang membutuhkan
223

Iwan P. Pontjowinoto
atau memakai barang atau jasa tersebut, bukan dari sudut
pandang pihak yang menghasilkan barang atau jasa tersebut.
Nilai tersebut terwujudkan bila terjadi transaksi antara pihak
yang memberikan barang atau jasa dengan pihak membutuhkan
barang atau jasa tersebut.
Agar nilai tersebut terwujudkan sesuai dengan niat para
pihak yang terkait, maka diadakan kesepakatan yang mengikat,
dengan tujuan agar para pihak yang terkait memenuhi
kewajibannya dan mendapatkan haknya. Kesepakatan yang
mengikat tersebut adalah ikatan (akad).
Ikatan atau akad akan dibuat sesuai dengan keyakinan
pihak-pihak yang mengadakan ikatan atau akad. Kaidah dalam
hubungan antarmanusia menyatakan bahwa semua hal pada
prinsipnya diperbolehkan kecuali yang telah dilarang. Karena
itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa
manusia bebas mengadakan akad kecuali bila dalam akad
tersebut ada syarat atau ketentuan yang mengharamkan
yang halal maupun adanya syarat atau ketentuan yang
menghalalkan yang haram. Dan bila sudah membuat akad
yang sesuai dengan ketentuan, maka Allah SWT memerintahkan
semua orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad yang
telah mereka buat (QS 5:1).
Manfaat yang tercipta dari suatu kegiatan ekonomi
merupakan hak dari pihak-pihak yang terkait dalam penciptaan
manfaat tersebut sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh
penciptaan manfaat juga merupakan hak dari pihak-pihak
terkait. Oleh karena itu, nilai tambah atau keuntungan akibat
manfaat yang tercipta harus dibagihasilkan di antara para pihak
yang terkait dalam penciptaan manfaat tersebut. Sehingga, bila
224

CIPTAKAN KEKAYAAN
tidak ada manfaat yang tercipta, maka tidak ada nilai tambah
yang dapat menjadi objek untuk bagi hasil, dan oleh karena
itu tidak terjadi akad. Karena itu, gerakan pertama untuk
memperoleh keuntungan adalah dengan menciptakan nilai
tambah.
Berbasis Objek Riil
Krisis keuangan yang menimpa seluruh dunia pada akhirakhir
ini adalah karena maraknya pembiayaan dan investasi tanpa
ada kejelasan manfaat dari objek transaksi. Hal ini terjadi karena
objek transaksi tidak dapat berfungsi sebagai aset produktif.
Sehingga, dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut tidak
memiliki underlying asset. Karena nilai tambah yang diciptakan
oleh objek transaksi tidak jelas, maka pembiayaan atau investasi
tersebut tidak dapat mengacu pada valuasi yang wajar atas
objek transaksi berdasarkan kemampuan objek tersebut dalam
memberikan nilai tambah sehingga tambahan yang diperoleh
dari transaksi tersebut adalah riba.
Dunia mengalami krisis keuangan karena meluasnya
transaksi dengan riba. Riba dalam hal ini bukanlah semata-mata
bunga bank, tetapi riba yang sebenar-benarnya karena telah
terjadi kezhaliman. Kezhaliman terjadi karena transaksi bukan
ditujukan untuk menciptakan manfaat melalui nilai tambah
yang dihasilkan oleh objek transaksi.
Sebenarnya, untuk nilai tambah diperoleh bila nilai
objek transaksi lebih besar dari jumlah nilai atau biaya yang
dibutuhkan untuk menciptakan dan menyampaikan objek
transaksi kepada pemakainya. Nilai objek transaksi hanya dapat
ditentukan dengan adil berdasarkan valuasi yang wajar atas objek
225

Iwan P. Pontjowinoto
transaksi. Maka, bila pemberi pembiayaan maupun penerima
pembiayaan sama-sama tutup mata, pura-pura tidak tahu bahwa
valuasi atas objek transaksi sudah sangat tidak wajar. Bila nilai
sebenarnya adalah dibawah nilai transaksi, maka timbul kondizi
zhalim, dan tambahan yang dihasilkan adalah riba. Haram!
Itulah sebabnya Allah SWT membandingkan riba dengan
jual-beli (QS 2:275), bukan dengan bagi hasil atau perserikatan
atau kongsi. Karena jual-beli adalah dasar dari perniagaan, dan
dalam jual-beli harus ada objek jual beli atau objek transaksi
yang merupakan sesuatu barang atau jasa yang mempunyai
nilai sehingga dapat menjadi harta. Dan harga yang terjadi
dalam transaksi tersebut tentunya berdasarkan valuasi dari objek
transaksi, di mana valuasi dari objek transaksi ditentukan oleh
manfaat yang diharapkan diterima oleh masing-masing pihak,
dalam mekanisme pasar yang wajar. Karena itu gerakan kedua
untuk memperoleh keuntungan adalah dengan melakukan
transaksi atas objek riil, atau aset, khususnya melalui transaksi
jual-beli atau peralihan kepemilikan atau penguasaan manfaat
dari objek riil tersebut.
Ibnu Khaldun telah menyatakan bahwa setiap individu
tidak dapat dengan sendirinya memperoleh seluruh kebutuhan
hidupnya, semua harus bekerja sama untuk memperoleh
kebutuhan hidup dalam peradabannya. Dan hasil kerja sama
sejumlah manusia dapat menutupi kebutuhan hidup beberapa
kali lipat dari jumlah mereka. Jadi, pemikir Islam ini telah
menyatakan bahwa manusia harus saling tolong-menolong agar
dapat meningkatkan produktivitasnya.
226

CIPTAKAN KEKAYAAN
Allah SWT telah berfirman agar manusia saling tolongmenolong
dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan melanggar aturan (QS
05:02). Manusia pun harus saling tolong-menolong karena Allah
SWT telah menjadikan sebagian manusia lebih baik dari sebagian
lain agar mereka dapat berguna bagi yang lain (QS 43:32), serta
karena Allah SWT menghendaki kemudahan bagi manusia dan
tidak menghendaki kesukaran bagi manusia. Bahkan, Allah
SWT menjanjikan bahwa dibalik setiap satu kesukaran akan
ada banyak kemudahan, bila manusia bertakwa (QS 65:07).
“Dunia mengalami
krisis keuangan karena
meluasnya transaksi
dengan riba. Riba dalam
hal ini bukanlah sematamata
bunga bank, tetapi
riba yang sebenarbenarnya
karena telah
terjadi kezhaliman.”
Memudahkan sesuatu
yang sukar serta mengurangi
atau bahkan menghilangkan
kesukaran adalah salah satu
cara tolong-menolong. Nabi
Muhammad SAW telah
mengajarkan, barangsiapa
memudahkan kesukaran
seseorang, maka Allah SWT
akan memudahkan baginya
di dunia dan di akhirat.
Allah SWT selalu menolong hamba-Nya yang suka menolong
temannya. Bahkan, orang yang hanya memberi petunjuk kepada
kebaikan sama pahalanya dengan orang yang memberikan
kebaikan itu.
Tolong-menolong bukan hanya antara manusia dengan
manusia lain secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan antara
manusia dengan suatu organisasi atau antarorganisasi, baik
227

Iwan P. Pontjowinoto
organisasi usaha, organisasi masyarakat, organisasi sosial, maupun
organisasi pemerintah.
Tolong-menolong bukan hanya dalam bentuk kerja sama
atas suatu tanah atau aset, dapat juga karena kemampuan atau
kesempatan yang dimiliki oleh suatu pihak dan dibutuhkan
oleh pihak lain. Bila pihak yang mempunyai kemampuan atau
kesempatan yang lebih baik memberikan jasa kepada pihak lain
yang membutuhkan kemampuan atau kesempatan tersebut,
maka secara total hasil yang diperoleh dapat ditingkatkan.
Dengan kata lain, melalui pemberian jasa tersebut produktivitas
dapat ditingkatkan.
Pertama, peningkatan produktivitas karena efisien.
Hal ini dapat terjadi karena pihak yang paling tepat dalam arti
mempunyai kemampuan yang tepat, atau kesempatan yang
tepat dan dengan waktu yang paling singkat. atau biaya yang
paling rendah akan melaksanakan pekerjaan atau tugas tersebut.
Sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya
atau waktu atau bahan yang lebih sedikit.
Kedua, peningkatan produktivitas karena efektif. Hal
ini dapat terjadi bila pihak yang memberikan jasa mempunyai
keahlian atau kemampuan yang lebih baik sehingga dengan
biaya atau waktu atau bahan yang sama dapat diperoleh hasil
yang lebih baik.
Pada tahun 2000, saya mengikuti delegasi yang dipimpin
oleh Menteri Luar Negeri RI, Bapak Alwi Shihab, mengunjungi
beberapa negara Timur Tengah untuk menawarkan peluang
228

CIPTAKAN KEKAYAAN
investasi di Indonesia. Dalam kesempatan itu, saya bertemu
dengan salah satu investor dari Oman yang sangat berminat
untuk berinvestasi di Indonesia.
Sebagaimana diketahui,
negara-negara Timur Tengah
banyak memasok energi ke
negara-negara Asia Timur,
khususnya China, Jepang,
dan Korea. Dalam perjalanan
kembali dari Asia Timur,
kapal pengangkut energi
tersebut relatif kosong—
mem buka peluang me manfaat
kan kapasitas angkut
”KPR adalah pembiayaan
yang aman, memberikan
hasil yang relatif pasti,
dan secara tidak langsung
akan meningkatkan
perekonomian negara
dan kesejahteraan
masyarakat.”
yang tidak terpakai itu. Di negara-negara Teluk, termasuk
Oman, energi cukup berlimpah. Sementara itu, negaranegara
Teluk memerlukan bahan logam untuk konstruksi dan
industri. Untuk mengolah bijih logam menjadi bahan logam
(smeltering) diperlukan energi yang besar. Oleh karena itu,
investor dari Oman menawarkan untuk membangun smeltering
facility di Oman untuk mengolah bijih logam dari Indonesia.
Pengangkutan bijih logam dari Indonesia ke Oman akan
memanfaatkan kapal pengangkut energi yang kembali dari Asia
Timur ke Kawasan Teluk. Sungguh suatu proposal yang menarik.
Sayangnya, waktu itu, saya tidak mampu mewujudkannya.
Enam tahun kemudian Oman mewujudkan rencana
tersebut, tetapi kerja sama yang terjadi bukan dengan Indonesia.
Sohar Aluminium, anak perusahaan Oman Oil Company,
membangun aluminium smelter lengkap dengan fasilitas
229

Iwan P. Pontjowinoto
pendukungnya untuk memanfaatkan sumber energi Oman
guna menghasilkan aluminium. Ternyata sebagian pendanaan
diperoleh dengan menerbitkan obligasi (sukuk) dengan nilai
US$260 juta. Ikatan yang digunakan adalah akad Istishna dan
akad Ijarah.
Akad Istishna adalah akad pembelian suatu objek yang
perlu memerlukan proses pembuatan. Melalui penerbitan sukuk
istishna oleh Sohar, investor mengadakan kontrak dengan Sohar
untuk membeli aluminium smelter. Jadi, investor menyediakan
dana. Sohar yang membangun aluminium smelter. Investor
kemudian akan memiliki aluminium smelter tersebut. Sohar
mendapat keuntungan dari kontrak pembangunan aluminium
smelter ini.
Akad Ijarah adalah akad penyewaan suatu aset. Sohar
menyewa aluminium smelter dari investor—aluminium smelter
ini dibuat oleh Sohar dalam akad Istishna. Karena Sohar akan
menyewa aluminium smelter tersebut setelah selesai dibuat
berdasarkan akad Istishna, maka tentunya spesifikasi aluminium
tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Sohar.
Investor memperoleh hasil sewa dari investasi dalam bentuk
aluminium smelter ini.
Kontrak penyewaan dimulai setelah aluminium smelter
selesai dibuat, dan berakhir 15 tahun setelah pembangunan
aluminium smelter dimulai. Jadi, investor menanam investasi
selama 15 tahun dan memperoleh imbal hasil dalam bentuk
sewa.
Sebagai pelengkap akad Istishna dan akad Ijarah ini,
investor mengadakan kontrak penjualan aluminium smelter
ini kepada Sohar pada akhir masa sewa. Jadi, investor akan
230

CIPTAKAN KEKAYAAN
mendapatkan kembali dana pokok investasinya pada akhir
masa 15 tahun setelah awal penempatan dana. Tentunya besar
marjin keuntungan Sohar dari kontrak Istishna, nilai sewa yang
diperoleh investor selama masa Ijarah, dan nilai penjualan aset
aluminium smelter harus lebih kecil dari manfaat dan nilai aset
aluminium smelter yang diperoleh Sohar. Dan, tentu saja harus
memenuhi imbal hasil yang diharapkan oleh investor.
Kombinasi kontrak Istishna dan Ijarah ini terbukti sangat
sesuai untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas produksi.
Dengan pola pembiayaan semacam ini, fasilitas jalan tol,
bandara, pelabuhan laut, transportasi kereta, pembangkit tenaga
listrik, dan sebagainya, dapat dibangun. Pola pembiayaan ini
memberi peluang kepada masyarakat—baik yang memiliki dana
yang besar maupun yang hanya memiliki dana terbata—untuk
ikut menikmati imbal hasil dari proyek-proyek infrastruktur.
Proyek infrastruktur juga akan meningkatkan perekonomian
yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang mendapatkan
keuntungan. Bila pola pembiayaan ini diterapkan, semua akan
kaya, semua akan bahagia, dengan cara syariah.
Maukah pemerintah, pengusaha, dan masyarakat
menerapkannya
Jurus Cipta II: Ijarah
Di Hongkong, ada suatu tempat yang namanya Admiralty.
Tempat itu sangat strategis karena di sana terdapat stasiun kereta
bawah tanah yang menghubungkan berbagai rute, baik di Pulau
Hongkong maupun yang menuju ke daratan Kowloon. Di
lokasi itu, seorang pengusaha dari Australia dan New Zealand
231

Iwan P. Pontjowinoto
mendirikan bangunan menara kembar dengan rancangan
arsitektur yang cukup unik: Menggambarkan beberapa koala
sedang memanjat pada suatu batang pohon. Bangunan itu
diberi nama “The Bond Tower”, dan relatif cukup laku karena
menempati lokasi yang strategis.
Untung tak dapat dikejar, malang tak dapat ditolak.
Pengusaha tersebut terkena suatu kasus keuangan sehingga
dihukum penjara. Akibatnya, banyak penyewa ruangan di
Bond Tower yang pindah ke bangunan lain. Peluang ini dilihat
oleh Mochtar Riady, pemilik Lippo Group. Ia menghubungi
pengelola Bond Tower dan mengadakan negosiasi untuk
menyewa seluruh ruangan di bangunan tersebut dengan harga
murah. Maklum saat itu Bond Tower kekurangan penyewa
karena penyewa tidak ingin dikaitkan dengan nama pemilik
bangunan itu. Tidak hanya meminta harga yang sangat murah,
Mochtar Riady juga meminta hak untuk menyewakan kembali
serta hak untuk mengganti nama bangunan tersebut.
Setelah mendapat hak menyewa dan mengganti nama
bangunan menjadi “Lippo Center”, ruangan di bangunan
tersebut kemudian ditawarkan kepada mitra usaha Lippo.
Karena Lippo juga akan berkantor di Lippo Center, maka banyak
pengusaha yang berminat. Akhirnya, Lippo dapat menyewakan
sebagian besar dari ruangan tersebut dengan jumlah harga yang
lebih besar dari harga yang dibayar oleh Lippo untuk seluruh
bangunan itu. Sehingga, Lippo mendapat nama bangunan dan
sebagian ruangan serta mendapat keuntungan dari menyewakan
kembali.
Dalam konsep syariah, akad yang digunakan
Mochtar Riady dalam kasus di atas disebut sebagai akad
232

CIPTAKAN KEKAYAAN
Ijarah. Akar katanya adalah ujrah, artinya upah. Dalam
akad ini, yang menjadi objek akad adalah manfaat
dari suatu “aset”. Karena itu, tidak menjadi soal, siapa yang
sebenarnya memiliki aset tersebut. Selama pihak tersebut
memiliki kuasa atau mendapat kuasa untuk menggunakan
manfaat dari aset tersebut, maka pihak tersebut dapat menjual
manfaat tersebut kepada menerima bayaran. Menjual manfaat
mungkin lebih dikenal sebagai “menyewakan”, dan bayaran yang
diterima lebih dikenal sebagai “uang sewa”. Jadi Mochtar Riady
memiliki hak manfaat atas bangunan yang sebelumnya diberi
nama Bond Tower, kemudian berhak mengganti nama serta
menyewakan kembali ruangan-ruangan pada bangunan tersebut
kepada orang lain. Bila harga yang dibayar kepada pemilik
bangunan lebih kecil dari harga yang dibayar oleh penyewa,
maka tentunya Mochtar Riady memperoleh keuntungan. Smart
bukan
Ada cerita lain. Setelah krisis moneter, Merpati Nusantara
tidak memiliki armada pesawat terbang yang cukup, sehingga
banyak awak pesawat, termasuk pramugari dan pramugara yang
tidak mendapat tugas “terbang”. Hal ini cukup meresahkan para
awak pesawat, karena penghasilan mereka sangat tergantung
pada “jam terbang”. Artinya, kalau jumlah “jam terbang” pada
suatu bulan tidak memadai, maka penghasilan mereka juga
tidak memadai.
Sementara itu, Saudia Airlines memenangkan “tender”
untuk melayani perjalanan haji Indonesia. Saudia Airlines
memiliki cukup uang untuk mengadakan pesawat terbang yang
diperlukan untuk melayani perjalanan haji. Namun, Saudia
Airlines tidak memiliki cukup pramugari/pramugara untuk
233

Iwan P. Pontjowinoto
melayani perjalanan haji tersebut. Di samping itu, sebagian
besar jamaah haji belum terbiasa mengadakan perjalanan dengan
pesawat terbang, apalagi untuk ibadah haji. Sehingga, Saudia
Airlines memerlukan pramugari/pramugara yang bisa berbahasa
Indonesia dan memahami budaya jamaah haji Indonesia agar
dapat melayani dengan baik.
Merpati Nusantara yang “kelebihan” awak pesawat dan
memerlukan kesempatan “terbang” dan Saudia Airlines yang
memerlukan awak pesawat dan memiliki kesempatan “terbang”
bisa mengadakan kerja sama. Merpati bisa “menjual” manfaat
dari “aset” yang dikuasainya, yaitu awak pesawat yang terlatih
dan mampu melayani jama’ah haji Indonesia, dan menerima
bayaran atau “upah”. Akadnya juga disebut Ijarah.
Merpati senang menerima bayaran, awak pesawat senang
mendapat honor “terbang” dan kesempatan untuk haji atau
umrah, Saudia Airlines senang bisa menjalankan pekerjaan
dengan baik.
Semua senang, semua kaya, semua bahagia, dengan
cara syariah.
Jurus Cipta III: Penjaga Kekayaan
Dalam upaya mengelola risiko yang dihadapi, manusia dapat
saling tolong-menolong (ta’awun) dan saling menjamin (takaful)
dengan niat mendapat berkah dari Allah SWT dan membentuk
dana tabarru’. Semua pihak yang menjadi peserta ta’awun-takaful
akan memerlukan suatu pihak untuk mengelola dana tabarru’.
Mulai dari menghitung dan menentukan jumlah iuran (hibah)
yang harus dibayarkan agar dapat memberikan perlindungan
234

CIPTAKAN KEKAYAAN
yang diharapkan, memungut iuran (hibah) yang telah disepakati,
mengelola dana untuk meningkatkan nilainya, memeriksa klaim
perlindungan, dan membayar santunan perlindungan. Pihak
pengelola dana tersebut tentunya berhak memperoleh imbal
jasa. Dan karena pihak pengelola adalah wakil peserta untuk
mengelola dan atas jasanya berhak mendapat imbal jasa (ujrah),
maka ikatannya disebut akad wakalah bi al ujrah.
Kebutuhan para peserta
untuk mempunyai wakil
yang profesional guna
mengelola dana tabarru’
ini dilihat oleh pengusaha
sebagai peluang. Oleh karena
“all well will end well.
Semua niat baik, yang
dijalankan dengan baik,
akan berakhir baik.”
itu, beberapa perusahaan yang mempunyai kompetensi dalam
menghitung risiko (aktuari), mengadministrasikan dana,
penagihan dan pembayaran, dan mengelola dana, mengajukan
diri untuk jadi pengelola. Tentu saja dalam proses pengalihan
pengelolaan ini harus ditentukan pedoman pengelolaan, batasan
pengelolaan, serta kuasa atau wewenang yang diberikan. Dan
atas jasa yang diberikan dapat diberikan imbal jasa dengan nilai
tertentu atau bahkan imbalan berupa bagi hasil dengan nisbah
yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Perusahaan seperti
itu adalah perusahaan asuransi. Akadnya tetap akad wakalah
bi al ujrah.
Perusahaan asuransi juga mempunyai kompetensi dalam
memberikan perlindungan atau jaminan (takaful). Karena itu,
perusahaan asuransi dapat menawarkan untuk ikut memberikan
jaminan, sehingga bila ternyata dana tabarru’ tidak cukup
untuk membayar santunan, maka perusahaan asuransi akan
235

Iwan P. Pontjowinoto
memberikan dana talangan. Atas dana talangan itu, perusahaan
asuransi berhak mendapatkan imbalan yang lazim disebut
premi. Akadnya menjadi akad Takaful. Dana talangan atau dana
pinjaman dari perusahaan asuransi kepada dana tabarru’ untuk
menanggulangi ketidakcukupan dana tabarru’ yang diperlukan
untuk membayar santunan atau klaim dari peserta, yang dalam
istilah syariah disebut qardh.
Perusahaan asuransi juga dapat menawarkan untuk
mengambil alih semua kegiatan pengelolaan dan penjaminan
dalam kegiatan ta’awun-takafuli tersebut. Dengan demikian
perusahaan asuransi menjadi pengusaha (mudharib) yang
mendapat kuasa untuk dalam mengelola dana tabarru’ dan
kuasa untuk menggabungkan dana tabarru’ tersebut dengan
kekayaan (aset) perusahaan asuransi. Peserta ta’awun-takafuli
menjadi pemilik dana (shahibul maal). Dan perusahaan asuransi
berhak mendapat imbalan berupa bagi hasil dengan nisbah yang
besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan perusahaan
asuransi terhadap dana tabarru’ yang digabungkan. Akadnya
disebut akad Mudharabah Musytarakah.
Dalam uraian di atas, inisiatif untuk melakukan kerja sama
saling tolong-menolong (ta’awun) dan saling menjamin (takaful)
dengan membentuk dana tabarru’, berasal dari para peserta.
Bagaimana bila sebenarnya banyak orang-orang yang perlu untuk
saling tolong-menolong dan saling menjamin tetapi mereka tidak
saling mengenal Mungkin ibaratnya banyak pria dan wanita yang
saling memerlukan pasangan untuk membina keluarga, tetapi
tidak saling mengenal. Maka, timbul peluang untuk jasa biro
jodoh. Dalam hal ini, timbul peluang bagi perusahaan asuransi
236

CIPTAKAN KEKAYAAN
untuk menawarkan diri menjadi pengelola dana tabarru’ dan
memberikan jasa takaful.
Produk yang ditawarkan tersebut disebut produk takaful.
Produk tersebut dirancang oleh perusahaan asuransi. Bila
produknya sesuai dengan kebutuhan (calon) peserta, maka
akan banyak orang yang menjadi peserta. Sebaliknya, bila tidak
sesuai, peminatnya jarang. Bila pesertanya tidak memenuhi
batasan keekonomian, maka tentunya perusahaan asuransi
akan rugi. Peserta semakin banyak, berarti dana tabarru’ akan
surplus dan perusahaan asuransi akan untung. Kemudian,
perusahaan asuransi dapat menurunkan nilai premi sehingga
semakin banyak peserta yang ikut. Semakin banyak orang yang
mendapat perlindungan dan jaminan.
”Bisnis harus punya
tanggung jawab sosial.”
Di samping kebutuhan
untuk mendapat perlin dungan
dan jaminan ter hadap
risiko di usia pro duk tif, manusia
juga membutuhkan “perlindungan” ketika sudah tidak
lagi produktif. Atau, masa-masa pensiun. Ada mekanisme yang
dipakai untuk pengelolaan dana tabarru’ maupun untuk dana
investasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dana
yang dihimpun disebut sebagai dana pensiun. Perbedaannya,
pada dana tabarru’ atau dana investasi yang mengambil inisiatif
adalah para peserta, karena itu mereka yang membayar iuran.
Sedangkan pada dana pensiun dimulai sebagai penghargaan
kepada karyawan dan pegawai negeri, sehingga yang mengambil
inisiatif adalah pemberi kerja, yaitu perusahaan atau Pemerintah.
Akibatnya, yang membayar iuran adalah perusahaan atau
237

Iwan P. Pontjowinoto
Pemerintah. Dana pensiun seperti ini disebut sebagai dana
pensiun pemberi kerja.
Tetapi tidak semua orang bekerja di perusahaan atau menjadi
pegawai negeri. Banyak juga orang yang bekerja mandiri sebagai
profesional, memberikan jasa bersama beberapa partner, atau
berwirausaha sebagai UKM dengan jumlah karyawan yang
sedikit. Mereka juga memerlukan perlindungan untuk masa
pensiun. Mereka juga perlu memiliki dana pensiun.
Memang sebaiknya mereka bergabung dalam suatu dana
kumpulan atau dana bersama. Tetapi, bagaimana bila mereka
belum saling mengenal Seperti halnya pada program ta’awuntakafuli,
terbuka bagi lembaga keuangan untuk menawarkan
produk dana pensiun. Produk ini disebut Dana Pensiun
Lembaga Keuangan (DPLK). Bila pengelolaan investasi DPLK
mengikuti ketentuan yang sama dengan pengelolaan investasi
reksa dana syariah, maka tentunya hasilnya akan halal, dan
mudah-mudahan thoyib.
Semakin banyak merasa orang kaya, makin bahagia
di hari tua, dengan cara syariah.
Jurus Cipta IV: Rumahku, Surgaku
Salah satu jurus sistem ekonomi neo-liberal menyatakan
bahwa Pemerintah harus menerapkan disiplin kebijakan fiskal
yang menghindari defisit anggaran. Untuk memenuhi hal itu,
anggaran belanja negara harus diutamakan pada layanan umum,
termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan prasarana
(infrastruktur). Ini berarti bahwa Pemerintah sebaiknya tidak
membiayai pembangunan infrastruktur dengan dana yang
238

CIPTAKAN KEKAYAAN
diperoleh dari utang, tetapi harus mengandalkan penerimaan
pajak. Apakah ini benar Sementara cerita di awal bab ini
menunjukkan bahwa krisis keuangan dunia berawal dari masalah
subprime mortage di Amerika Serikat. Lantas, bagaimana cara
mengatasi masalah ini
Baiklah, saya ambil suatu analogi. Coba lihat pada
kehidupan kita sendiri. Pada saat kita memulai kehidupan
berkeluarga, sebagian besar dari kita belum memiliki mobil
dan—apalagi—rumah. Dalam kondisi semacam itu, dengan
hanya mengandalkan pada sisa penghasilan—setelah dipotong
biaya hidup, apakah kita dapat membeli mobil dan rumah
Memang dengan disiplin yang ketat, kita bisa menabung. Tetapi,
kapankah tabungan kita akan cukup untuk membeli mobil dan
rumah Faktanya, harga mobil dan rumah meningkat lebih pesat
dari peningkatan nilai tabungan kita. Apalagi kalau kita harus
membayar biaya sewa rumah dan biaya transportasi.
Tidak heran jika pertanyaan seperti di bawah ini kerap
menghantui kita.
”Kapan kita punya mobil”
”Kapan kita punya rumah”
”Kapan kita bisa kaya dan bahagia”
Karena itu, fakta menunjukkan bahwa pembiayaan
kepemilikan mobil dan rumah adalah suatu keniscayaan. Suatu
kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi, bagaimana cara yang
terbaik
Adakah cara penciptaan kekayaan yang sesuai syariah
Kenyataan menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang
menabung sejak usia belasan tahun sampai dengan usia tiga
239

Iwan P. Pontjowinoto
puluhan. Sebagian besar dari mereka berharap bisa mempunyai
rumah, setidaknya ketika mereka telah mencapai usia tiga puluh
tahun. Jadi, mereka menabung selama sekitar 10 tahun, dan
selama itu mereka berharap mendapat imbal hasil (selama ini
disebut ”bunga”) yang baik (maksudnya, ”tinggi”). Namun
ketika mereka berusia 30 tahun, mereka mengambil KPR untuk
jangka waktu 15 tahun lebih dan berharap membayar beban
atau imbal hasil (selama ini disebut ”bunga”) yang rendah.
Lucu juga ya, selama menabung meminta imbal hasil yang
tinggi dan selama mencicil KPR berharap beban imbal hasil
yang rendah. Padahal, imbal hasil dari tabungan menentukan
imbal hasil KPR. Karena sebagian dana untuk KPR yang dicicil
orang-orang pada usia 30 sampai 45 tahun berasal dari tabungan
orang-orang pada usia 15 hingga 30 tahun.
Bagaimana kalau mereka berserikat untuk menciptakan sinergi
di antara mereka
Pembiayaan KPR adalah pembiayaan yang sangat menarik.
Pertama, orang yang memerlukan KPR banyak sekali dan mereka
dalam usia produktif. Rumah adalah aset utama suatu keluarga
sehingga nasabah KPR akan berjuang sekuat tenaga untuk
membayar cicilan KPR mereka. Rumah juga suatu jenis aset
yang—secara umum—harganya terus meningkat. Dan, rumah
mempunyai fungsi ekonomi dan sosial yang besar sekali. Dengan
rumah yang baik, suatu keluarga akan sehat dan bahagia. Dan
keluarga yang sehat dan bahagia akan produktif dan menjadi
anggota masyarakat yang baik pula.
Jadi, KPR adalah pembiayaan yang aman, memberikan hasil
yang relatif pasti, dan secara tidak langsung akan meningkatkan
240

CIPTAKAN KEKAYAAN
perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. KPR juga
sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan terbatas
(maksudnya ”rendah”). Jadi, KPR sangat dibutuhkan oleh
suatu negara. Rumah bagi suatu keluarga adalah identik dengan
infrastruktur bagi suatu negara. Kalau begitu, kenapa neo-liberal
tidak mendukung negara menerbitkan obligasi untuk membiayai
infrastruktur dan kenapa KPR untuk golongan tidak mampu
(subprime mortgage) di AS memicu krisis keuangan di dunia
kerja sama antara masyarakat
yang menabung atau
menyimpan dana dengan
ma syarakat yang memerlukan
pembiayaan KPR akan menim
bulkan sinergi yang akan
menguntungkan masyarakat.
Imbal hasil dari penempatan
”Rasulullah SAW juga
menganjurkan agar kita
mendengarkan hal yang
benar, sekalipun yang
menyampaikan adalah
anak kecil.”
dana tidak boleh dilihat hanya dari hasil bulanan atau tahunan
yang diterima oleh masyarakat pemilik dana. Akan tetapi,
juga harus dilihat dari dampak positif pada ekonomi dan
kesejahteraan. Karena bila ekonomi membaik dan rakyat makin
sejahtera maka perusahaan akan semakin mudah memperoleh
keuntungan, dan imbal hasil dari kegiatan ekonomi akan
meningkat.
Hal serupa juga berlaku untuk pembiayaan infrastruktur
bagi Pemerintah. Bila pemilik dana menempatkan dana
pada obligasi yang diterbitkan Pemerintah untuk membiayai
pembangunan infrastruktur, maka imbal hasil yang diperoleh
bukan hanya yang secara langsung diterima dari penempatan
dana di obligasi, tetapi juga pada kemudahan kegiatan
241

Iwan P. Pontjowinoto
masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi yang difasilitasi
oleh infrastruktur tersebut.
Jadi, siapa bilang Pemerintah sebaiknya membatasi
peminjaman dana untuk pembangunan infrastruktur
Lalu, bagaimana dengan pembiayaan KPR bagi masyarakat
berpenghasilan terbatas (rendah) Apakah mereka tidak berhak
untuk mendapatkan fasilitas KPR Tentu saja mereka berhak,
karena mereka juga anggota masyarakat. Hanya saja, mereka
ditakdirkan mempunyai penghasilan yang terbatas. Lantas,
bagaimana caranya
Sebenarnya tidak ada batasan minimum untuk nilai cicilan
atau angsuran. Hanya saja, bila nilai cicilan lebih rendah dari
imbal hasil yang diharapkan oleh pemilik dana, akan timbul
masalah. Tetapi perlu diingat bahwa dalam jangka panjang (5
tahun atau lebih), harga rumah akan meningkat dan penghasilan
nasabah KPR juga akan meningkat. Khususnya karena nasabah
tersebut akan makin sehat dan produktif.
Jadi, bagaimana caranya
Pada akhir tahun ’80-an, saya bekerja di Lippo Bank sebagai
Senior Vice President untuk Consumer Banking. Saat itu banyak
bank yang ”jor-joran” menawarkan KPR. Saya diajak ke Batam
untuk menjual KPR bagi orang Indonesia dan Singapura yang
ingin memiliki rumah atau apartemen di Batam. Sepulang
dari Batam, saya dipanggil oleh Pak Mochtar Riady. Beliau
menasehati saya untuk berhati-hati dalam memberikan KPR.
Kata beliau, ”Pak Iwan, saya tidak ingin Anda membuat orang
yang sudah cukup bahagia menjadi tidak bahagia karena
mendapat KPR dari Lippo”. Waktu itu saya bingung juga. Saya
242

CIPTAKAN KEKAYAAN
tidak mengerti maksud Pak Mochtar Riady. Tapi saya ”manut”
saja karena toh beliau sudah terbukti bisa berhasil dalam bisnis
perbankan dan beliau pemilik Lippo.
Tidak lama setelah dinasehati oleh Pak Mochtar, Pemerintah
menerapkan kebijakan uang ketat, tight money policy. Wah gawat,
suku bunga naik menjadi lebih dari 15% per tahun. Dampaknya
cukup besar untuk cicilan KPR. Karena berjangka panjang, pada
tahap awal, sebagian besar dari cicilan KPR adalah pembayaran
bunga. Jadi, kalau suku bunga naik dari 10% menjadi 15%,
maka cicilan KPR bisa naik lebih dari 30%. Cukup merepotkan
untuk nasabah yang penghasilannya terbatas. Akibatnya bisa
lebih dari 50% gajinya dipakai untuk membayar cicilan KPR.
Dampaknya, banyak juga nasabah KPR Lippo yang tidak
sanggup dan meminta keringanan.
Bersama anggota tim lainnya, Fransiscus The Fon Kiu dan
Muliadi Hardja, saya harus mengatur strategi untuk mencari
solusi yang tepat. Solusi yang dapat mengakomodasikan
keterbatasan nasabah dan tetap memberikan imbal hasil yang
memadai bagi bank serta nasabah pemilik dana. Kami membuat
analisis portofolio KPR berdasarkan nilai rumah, saldo pinjaman,
dan pendapatan bulanan nasabah. Dari analisis tersebut kami
menemukan bahwa kami dapat menerapkan cicilan yang
tetap selama 36 bulan dan membukukan tambahan pinjaman
agar imbal hasil tetap di atas biaya dana. Mengingat bahwa
harga rumah umumnya meningkat, maka nilai jaminan juga
akan meningkat sehingga dimungkinkan adanya penambahan
pinjaman. Kemudian pendapatan nasabah juga meningkat,
maka kemampuan mencicil juga akan meningkat. Sehingga,
243

Iwan P. Pontjowinoto
bila nilai cicilan ditingkatkan setiap 3 sampai dengan 5 tahun
sekali, nasabah tetap akan mampu membayar.
Lalu, saya menghadap Pak Mochtar. Pertama-tama, saya
meminta maaf karena saya tidak paham nasihat Pak Mochtar.
Setelah itu, saya sampaikan analisis kami atas portofolio KPR.
Setelah yakin Pak Mochtar bisa menangkap ide yang kami
sampaikan, kami mengajukan usul menerapkan cicilan tetap
untuk nasabah dengan penghasilan terbatas. Alhamdulillah,
Pak Mochtar tersenyum dan berkata bahwa beliau senang kami
paham maksud dari nasihat yang telah diberikan. Beliau juga
menyatakan bahwa bisnis harus punya tanggung jawab sosial.
Dan, beliau mendukung usulan kami serta menyuruh kami
menghadap ke direksi untuk ditindaklanjuti. Alhamdulillah.
Ketika saya undang nasabah-nasabah yang bersangkutan dan
saya sampaikan keputusan kami banyak nasabah yang menangis
gembira. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang berusaha
memeluk saya. Ada juga yang berusaha mencium tangan saya.
Tentu saja saya menghindar dan menyatakan bahwa memang
sudah kewajiban kami untuk memberikan yang terbaik bagi
nasabah dan bagi bank.
Alhamdulillah, seperti ungkapan di cerita Tintin, “all well
will end well”. Semua niat baik, yang dijalankan dengan baik,
akan berakhir baik.
Pengalaman ini memberi pelajaran bahwa cicilan KPR
sebaiknya tidak berubah sewaktu-waktu. Cicilan KPR sebaiknya
ditentukan di muka dan nilainya bertambah secara berkala—
misalnya setiap lima tahun sekali. Cara ini persis sama dengan
cara pemberian KPR dengan akad Murabaha. Cara yang lebih
adil dibandingkan dengan KPR yang cicilannya berubah
244

CIPTAKAN KEKAYAAN
berdasarkan perubahan kondisi ekonomi makro. Karena manfaat
dari rumah yang dibeli dengan fasilitas KPR tidak berubah
berdasarkan perubahan kondisi ekonomi makro, tentunya tidak
adil bila cicilan KPR boleh berubah berdasarkan perubahan
kondisi ekonomi makro.
Jurus Cipta V: Rusunawa Rusunami
Ternyata, sebelum saya diserahi amanah memimpin
Jamsostek, direksi sebelumnya telah mendirikan rumah
susun sewa di Bekasi dan Batam. Dalam istilah Kementerian
Negara Perumahan Rakyat, rumah susun sederhana yang
disewakan disebut rusunawa, sedangkan rumah susun
sederhana yang dapat dimiliki disebut rusunami.
Kebetulan, saya mengenal dengan baik Menteri dan beberapa
pejabat di Kementerian Perumahan Rakyat sehingga sering ikut
rapat membahas program rusunawa-rusunami. Pemerintah
mempunyai rencana akan membangun banyak rusunawa
dan rusunami. Karena rusun berupa bangunan tinggi, maka
dicanangkan program “1000 tower”. Maksudnya, 1000
bangunan rusuna. Pemerintah juga menyusun program insentif
agar pengembang maupun rakyat berminat untuk membangun
dan tinggal di rusuna.
Jamsostek mengelola dana yang berasal iuran peserta dan
hasil pengembangannya. Dengan dana tersebut, Jamsostek
memberikan perlindungan berupa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan
Kematian (JK), serta mengelola dana Jaminan Hari Tua (JHT).
Sepanjang masa kepesertaan dalam program Jamsostek, tenaga
kerja mungkin memanfaatkan fasilitas JPK beberapa kali dalam
245

Iwan P. Pontjowinoto
setahun, mengajukan klaim JKK satu atau dua kali setahun,
klaim kematian (JK) tentunya hanya sekali, dan mengambil
JHT seharusnya hanya setelah berusia 55 tahun. Karena itu,
lebih dari 70% dana amanah yang dikelola oleh Jamsostek
adalah merupakan tabungan JHT. Otomatis, dana JHT terus
meningkat setiap tahun, baik karena pertambahan iuran maupun
karena akumulasi hasil investasi (pengembangan).
“Ke mana dana JHT diinvestasikan”
Menurut ketentuan, dana JHT dapat diinvestasikan
ke dalam obligasi pemerintah, deposito di bank, obligasi
korporasi, saham serta beberapa instrument investasi lainnya.
Apa manfaatnya bagi tenaga kerja Manfaat utamanya adalah
mendapatkan hasil investasi. Kapan mereka menikmatinya
Seharusnya setelah mencapai usia 55 tahun. Wah, lama bener
nih. Padahal, sementara itu, mereka membutuhkan dana untuk
membeli rumah, membeli kendaraan untuk transportasi,
membayar biaya pendidikan untuk anak-anak mereka, dan
biaya kebutuhan hidup yang lainnya.
Karena itu, timbul pemikiran untuk meningkatkan manfaat
dana JHT bagi tenaga kerja dengan menggunakan dana JHT
untuk pembiayaan KPR bagi tenaga kerja. Tetapi, untuk
mewujudkannya ternyata tidaklah mudah.
“Bagaimana caranya menentukan alokasi dana JHT untuk
pembiayaan KPR ini”
“Bagaimana caranya menentukan tenaga kerja yang berhak
menerima”
“Bagaimana pula caranya pelaksanaan yang memenuhi prinsip
kehati-hatian
246

“Diharapkan kerja sama
PNM-Danareksa dapat
memberi manfaat kepada
rakyat Indonesia yang
tidak kalah dengan
manfaat yang diberikan
PNB kepada rakyat
Malaysia.”
CIPTAKAN KEKAYAAN
Pembiayaan perumahan,
khususnya untuk rumah
pertama, adalah salah satu
jenis investasi yang paling
aman. Dari segi aset yang
dibiayai, cukup aman, karena
permintaan akan jenis rumah
(atau rusun) yang tersebut
relatif besar sehingga harga
juga relatif terjaga baik. Dari
segi kemauan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya,
juga cukup baik, karena rumah adalah kebutuhan utama setiap
keluarga dan tentunya mereka akan berjuang untuk membayar
cicilan KPR agar tidak kehilangan rumah satu-satunya itu.
Memang imbal hasil tidak akan setinggi hasil investasi di saham,
tetapi bagi tenaga kerja yang belum punya rumah, lebih baik
mendapat fasilitas KPR dengan biaya terjangkau selama 15 tahun
di usia 30-an walaupun untuk itu harus imbal hasil yang lebih
kecil untuk dana yang akan mereka nikmati di usia 55 tahun.
Karena itu, tidak ada salahnya mengalokasikan sebagian besar
dana JHT untuk pembiayaan KPR bagi tenaga kerja peserta JHT.
Sampai tahun 2005, Jamsostek telah menerbitkan lebih dari
20 juta kartu untuk peserta program JHT. Memang sistem yang
digunakan memungkinkan seorang peserta mempunyai lebih dari
satu kartu. Karena bila ia pindah kerja dan tidak mengalihkan
kartu yang lama, maka peserta tersebut akan mempunyai lebih
dari satu kartu. Padahal, peserta yang aktif membayar iuran
hanya sekitar 8 juta orang. Sehingga, mungkin peserta program
JHT hanya sekitar 15 juta orang.
247

Iwan P. Pontjowinoto
Jumlah dana JHT saat itu sekitar Rp.30 triliun. Kelihatannya
besar, bukan Tetapi bila pinjaman KPR rata-rata Rp.100 juta
per orang, maka dana JHT saat itu hanya cukup untuk 300.000
peserta. Bila dana JHT digunakan untuk pembiayaan “uang
muka” KPR dengan nilai Rp.30 juta per orang, maka dana JHT
bisa untuk 1 juta peserta.
Perbankan umumnya mensyaratkan nilai cicilan KPR
maksimum sepertiga dari penghasilan bulanan. Untuk jangka
waktu 20 tahun, bila imbal hasil 10% dan nilai cicilan bulanan
tidak berubah, maka nilai KPR sekitar 100 kali cicilan bulanan.
Namun bila cicilan meningkat 5% per tahun, maka nilai KPR
sekitar 300 kali cicilan tahun pertama. Jadi, untuk peserta
dengan gaji Rp.1 juta per bulan, cicilan KPR tahun pertama
adalah Rp.330.000 per bulan dan nilai pinjaman KPR bisa
mencapai Rp.100 juta. Bila 30% dari harga rumah (rusun)
dibiayai oleh dana JHT dan sisanya oleh bank, maka harga
netto rumah (rusun) yang dapat dibiayai mencapai Rp.100 juta.
Setiap tahun, peserta program JHT yang mendapat KPR
dari dana JHT akan membayar cicilan ke dana JHT. Berarti,
akan ada pengembalian dana JHT yang dapat digunakan untuk
memberikan pinjaman KPR untuk peserta JHT lainnya. Dari
simulasi perhitungan di atas, ada kemungkinan 1 juta peserta
yang akan membayar cicilan Rp.330.000 per bulan. Berarti
tahun pertama akan terdapat pengembalian dana sekitar Rp.4
triliun. Dana hasil pengembalian ini bisa dimanfaatkan untuk
memberikan pinjaman KPR serupa kepada 130.000 peserta.
Dan, tentunya pada tahun kedua, jumlah pengembalian dari
tiap peserta akan meningkat. Demikian pula jumlah peserta
yang mengembalikan juga akan meningkat. Sehingga, semakin
248

CIPTAKAN KEKAYAAN
banyak peserta yang akan mendapat kesempatan memperoleh
pinjaman KPR dengan dukungan dana JHT.
Ada satu hal menarik yang perlu kita ketahui. Jumlah
penduduk Indonesia hampir 10 kali lipat dari penduduk
Malaysia, tetapi jumlah dana JHT di Malaysia lebih dari 10
kali lipat dari dana JHT di Indonesia.
“Kenapa hal ini bisa terjadi”
“Mengapa keberhasilan penghimpunan dana JHT di Malaysia
bisa 100 kali lebih baik dari di Indonesia”
Di samping sistem informasi yang digunakan lebih baik,
ternyata kesadaran tenaga kerja Malaysia untuk ikut program
JHT jauh lebih baik daripada tenaga kerja Indonesia. Salah satu
penyebabnya adalah manfaat pengelolaan dana JHT di Malaysia
lebih baik. Di Malaysia, tenaga kerja yang ikut program JHT
dapat menggunakan sebagian dari dana JHT mereka untuk
membeli rumah melalui fasilitas KPR. Tentunya hanya rumah
yang pertama. Kemudian dapat juga digunakan untuk membeli
mobil, juga hanya mobil pertama. Bahkan, peserta JHT di
Malaysia dapat menentukan pilihan investasi untuk sebagian
dana JHT mereka, sehingga sesuai dengan pilihan mereka
tersebut. Asyik, kan
Jadi, bila Peraturan Pemerintah mengenai investasi dana JHT
bisa disesuaikan, fasilitas KPR tersebut di atas mulai diterapkan
untuk peserta program JHT dengan gaji maksimal Rp.1 juta per
bulan, dan dilanjutkan dengan peserta dengan gaji maksimal
Rp. 2 juta per bulan, maka daya beli peserta program JHT
akan meningkat dan tentunya makin banyak pengembang yang
akan membangun rusuna untuk memenuhi permintaan dari
249

Iwan P. Pontjowinoto
peserta program JHT. Dan bila peserta program JHT merasa
bahwa program JHT memberi manfaat yang lebih dini—bukan
hanya setelah mereka mencapai usia 55 tahun, berarti makin
banyak orang yang menjadi peserta program JHT dan semakin
mereka peduli akan akurasi pembayaran dan pencatatan iuran
JHT mereka.
Bila hal itu terjadi, tentu saja jumlah dana JHT di Indonesia
akan lebih banyak dari yang di Malaysia. Dan dengan dana
yang lebih besar, makin banyak peserta program JHT yang
akan mendapat kesempatan memiliki rumah. Makin banyak
keluarga yang kaya, makin banyak keluarga yang
bahagia, dengan cara syariah.
“Kapan hal ini akan mulai terjadi”
Mungkin bila Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan,
Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri
BUMN membaca buku ini. Insya Allah.
Sebelum reksa dana KIK yang pertama diterbitkan, PT.
Danareksa Investment Management (waktu itu namanya PT.
Danareksa Fund Management) mengelola beberapa produk
investasi Danareksa yang disebut sebagai Sertifikat Danareksa.
Pada dasarnya, Sertifikat Danareksa serupa dengan reksa dana
KIK. Bedanya terdapat pada dasar hukum dan mekanisme
kerjanya.
Pada saat diterbitkan, Sertifikat Danareksa dimaksudkan
untuk memberi peluang bagi rakyat dengan dana serta
pengetahuan investasi yang terbatas untuk ikut serta mendapat
250

CIPTAKAN KEKAYAAN
keuntungan sebagai pemegang saham dari perusahaanperusahaan
yang besar dan menguntungkan. Termasuk beberapa
perusahaan multinasional. Saat itu, diberikan beberapa pilihan.
Ada yang hanya berisi saham satu perusahaan. Ada pula yang
merupakan portofolio dari saham beberapa perusahaan.
Kemudian secara berkala, pemegang Sertifikat Danareksa
mendapat pembagian hasil yang mirip dengan dividen. Namun,
karena diberikan beberapa kali dalam satu tahun, maka untuk
sebagian investor Sertifikat Danareksa dianggap seperti deposito.
Ketika kami akan menerbitkan reksa dana KIK yang
pertama, Bapepam menanyakan rencana kami dengan produk
Sertifikat Danareksa yang selama ini kami kelola. Khususnya,
karena dasar hukum untuk penerbitannya sudah berubah karena
sudah ada UU tantang Pasar Modal Tahun 1995. Karena itu,
kami perlu mempersiapkan rencana yang baik.
Kemudian, saya mendapat informasi mengenai keberhasilan
Permodalan Nasional Berhad (PNB) di Malaysia dalam
menggalang dana investasi dari masyarakat. Oleh karena itu,
saya segera mengadakan studi banding ke PNB. Pada saat studi
banding itu, saya mendapat kesempatan bertemu dengan Tan Sri
Dato’ Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (saat itu Chairman—
Komisaris Utama—PNB), Tan Sri Dato’ Abdul Khalid Ibrahim
(mantan CEO PNB), dan Hamad Kama Piah bin Che Othman
(saat itu CEO PNB).
Ada sesuatu yang agak “lucu” ketika bertemu dengan
Hamad Kama Piah. Ia menanyakan sejak kapan saya bekerja
di Danareksa. Ketika saya menjawab bahwa saya belum lama
ditunjuk sebagai Direktur Utama DIM, ia tersenyum. Lalu, ia
sampaikan bahwa sebenarnya di tahun 1970-an, ia datang ke
251

Iwan P. Pontjowinoto
Danareksa untuk belajar. Waktu itu dia masih berstatus staf
biasa. Dua puluh tahun kemudian, ia sudah jadi orang no-1 di
PNB. Lucunya, Direktur Danareksa datang untuk belajar ke
PNB—yang dulu belajar di perusahaannya. “Apa tidak aneh”
Katanya.
Dengan lugas saya menjawab bahwa Nabi Muhammad SAW
menganjurkan agar kita belajar sampai ke “Negeri Cina”. Selain
itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan agar kita mendengarkan
hal yang benar, sekalipun yang menyampaikan adalah anak
kecil. Jadi, tidaklah salah atau aneh kalau sekarang saya sebagai
“anak kemarin sore” di Danareksa belajar ke “orang yang paling
berhasil” di PNB. Hamad Kama Piah tersenyum lagi, dan kami
menjadi sahabat baik.
Dari hasil studi banding itu, saya juga mendapat
pelajaran berharga dan berkesimpulan bahwa kunci
keberhasilan (key success factors) dari PNB ada lima,
yaitu: adanya Jaminan Modal Awal (Capital Guarantee),
Dividen tahunan lebih baik dari bunga tabungan
atau deposito, kemudahan investasi bagi pemodal,
independensi dari Pengelola Investasi (Amanah), dan
transparansi pengelolaan
Mulai tahun 1981, PNB meluncurkan produk Amanah
Saham Nasional (ASN) yang sebenarnya dibuat mengikuti pola
Sertifikat Danareksa. Untuk menarik minat masyarakat karena
investasi dalam saham umumnya membawa resiko penurunan
nilai modal (capital loss), diberikan jaminan pencairan unit
pada nilai modal awal, yaitu RM1.00. Jaminan modal awal ini
dirancang untuk mendorong pemerataan kesempatan pemilikan
atas aset nasional karena portofolio investasi adalah pada
252

CIPTAKAN KEKAYAAN
perusahaan nasional yang merupakan aset nasional. Namun,
jaminan ini mempunyai dampak “penyimpangan hukum pasar”,
karena harga pasar dari unit penyertaan dapat bergerak sesuai
dengan nilai aktiva bersih (NAB) dari portofolio investasi,
sehingga tidak selalu sama dengan RM1.00. Karena itu, perlu
diadakan ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan atas
unit penyertaan dari ASN agar fasilitas ini tidak disalahgunakan.
ASN diluncurkan tahun 1981 dan menurut perjanjian
pada saat pendirian, jaminan modal diberikan untuk jangka
waktu 10 tahun, dan setelah itu pencairan unit dilakukan
pada harga pasar (Nilai Aktiva Bersih). Namun dalam survei
pada 1989, diketahui bahwa sebagian besar pemodal akan
mencairkan unitnya bila harga pasar (NAB) lebih tinggi dari
nilai modal awal. Sementara itu, harga saham yang menjadi
portofolio ASN telah meningkat pesat. Karena tidak mungkin
merubah ketentuan ASN, maka diluncurkanlah Amanah Saham
Bumiputera (ASB) yang memberikan jaminan modal awal untuk
jangka waktu yang tidak terbatas.
PNB menganut prinsip bahwa tidak boleh ada subsidi
dalam pembagian dividen. Baik subsidi pendapatan pengelolaan
investasi, maupun subsidi (potongan) harga pembelian saham
(efek) dalam portofolio. Tingkat hasil yang tinggi dimungkinkan
karena pada saat ASN diluncurkan, kondisi ekonomi Malaysia
sedang baik sehingga tingkat suku bunga cukup rendah dan
kemampuan menabung cukup tinggi. Di samping itu, ASN
diluncurkan tiga tahun setelah PNB didirikan (1978). Selama
tiga tahun tersebut, modal awal PNB—yang nilainya sekitar
RM 3 miliar—telah dikelola dengan baik sehingga memberikan
hasil yang baik. Hasil investasi ini dibukukan sebagai cadangan
253

Iwan P. Pontjowinoto
atas jaminan modal awal. Untuk mendorong investasi jangka
panjang, dividen dibagikan secara pro-rata menurut jangka
waktu investasi dalam tahun dividen. Dan nilai dividen
diupayakan selalu lebih tinggi dari imbal hasil tabungan maupun
deposito.
Kemudahan investasi yang berupa kemudahan dalam
membeli, mencairkan dan mengetahui saldo unit penyertaan
secara on-line adalah merupakan bagian dari Strategi Pemasaran.
Kemudahan dalam membeli dan mencairkan dilakukan dengan
menunjuk agen-agen penjualan di seluruh Malaysia sehingga
memudahkan distribusi. Kemudahan dalam mengetahui saldo
unit penyertaan secara on-line diperlukan untuk meningkatkan
kepercayaan pemodal karena setiap saat pemodal dapat mencek
saldo kepemilikan mereka.
Walaupun merupakan organisasi yang sarat dengan pejabat
pemerintah, PNB sebagai pengelola investasi memiliki kebebasan
secara profesional dan bebas dari intervensi anggota kabinet.
Hal ini dimungkinan karena PNB bukanlah suatu perseroan
(Berhad) yang dimiliki oleh Pemerintah (seperti BUMN),
tapi perseroan didirikan oleh Yayasan Pelaburan Bumi Putra,
suatu yayasan yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri.
Pengawasan atas operasi PNB dilakukan melalui suatu Dewan
yang dipimpin oleh PM dan beranggotakan 3 Menteri dan 2
Tokoh Masyarakat. Pedoman Investasi dijabarkan secara jelas
dan tegas oleh Dewan, dan Pengelola Investasi harus mengikuti
pedoman tersebut sehingga investasi tidak spekulatif. Tim
Pengelola Investasi PNB dipimpin oleh Professional Investment
Manager dan memiliki jenjang karier yang jelas. Bukti yang
paling jelas adalah Hamad Kama Piah sendiri. Ia adalah
254

CIPTAKAN KEKAYAAN
karyawan PNB yang memulai karier sebagai Analis Pengelola
Investasi dan 20 tahun kemudian menjadi CEO.
Amanah Saham adalah Public Trustee. Karena itu, ada wakil
pemodal yang duduk dalam Dewan dan Badan Pengawas.
Portofolio investasi diumumkan secara berkala dan dimuat
dalam informasi on-line sehingga kepercayaan pemodal semakin
bertambah. Ada pedoman yang jelas mengenai posisi PNB dalam
perusahaan (emiten) di mana PNB memiliki saham. Bila PNB
memiliki saham 51% atau lebih, maka perusahaan tersebut
disebut subsidiary company dan posisi Chairman (Komisaris
Utama) akan ditunjuk oleh PNB. Bila PNB memiliki saham
lebih dari 30% namun kurang dari 51%, maka perusahaan
tersebut menjadi associate company dan wakil dari PNB akan
menempati posisi Direktur Keuangan. Perusahaan yang menjadi
sasaran investasi bukan hanya perusahaan yang dimiliki oleh
pemerintah (BUMN), tetapi juga pada badan usaha swasta dan
anak perusahaan (subsidiary) dari usaha multinasional.
PNB jelas merupakan contoh keberhasilan pemerataan
penciptaan kekayaan kepada masyarakat. Memang selalu ada
perbedaan situasi dan kondisi sehingga muncul hal-hal yang
dapat dianggap sebagai tantangan dalam penerapan. Misalnya,
bagaimana memberikan jaminan modal awal yang tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak
membebani APBN. Atau, apakah pengelola dapat mengelola
dana dengan baik sehingga mampu member imbal hasil (dividen)
yang lebih baik daripada imbal hasil tabungan maupun deposito
Di samping itu, ada tantangan besar dalam bersaing dengan
produk tabungan serta kesalahpahaman mengenai investasi di
pasar modal. Kebetulan saya ikut serta dalam tim BCA-Lippo
255

Iwan P. Pontjowinoto
sewaktu mempromosikan produk tabungan “Tahapan”. Jadi, saya
paham betul tantangan yang dihadapi dalam hal komunikasi
dan promosi. Yang terakhir adalah tantangan mengenai struktur
hukum dari badan pengelola investasi dan produk investasi
keuangan yang akan ditawarkan. Dengan adanya UU Pasar
Modal, maka bentuk produk seperti Sertifikat Danareksa harus
diganti dengan reksa dana atau produk yang mengacu pada
reksa dana.
Pada saat itu, Presiden kita adalah Prof. B.J. Habibie,
Meneg BUMN adalah Tanri Abeng, Menteri Keuangan adalah
Bambang Subianto, dan Menteri Koperasi dan UKM adalah Adi
Sasono. Kabinet memberi arahan untuk membentuk badan baru
yang mengikuti keberhasilan PNB dengan nama Permodalan
Nasional Madani. Mengingat keterbatasan anggaran di kantor
Meneg BUMN, maka Danareksa menjadi penyandang dana
dari lokakarya pendirian PNM.
Setelah mempelajari tujuan pendirian dan situasi serta
kondisi Indonesia, pada tahun 1999, kami mengusulkan agar
PNM didirikan sebagai BUMN yang menjadi Perusahaan
Pengelola Aset Keuangan milik Negara. Pemerintah sebagai
pemegang saham BUMN diharapkan membentuk portofolio
yang terdiri dari saham-saham BUMN yang sudah dan akan
“go-public”. Kemudian, PNM ditunjuk sebagai pengelola
portofolio tersebut.
Melanjutkan pengalaman dan kompetensi yang terbina
selama mengelola Sertifikat Danareksa dan reksa dana, kami
usulkan Danareksa mendirikan reksa dana saham dan reksa
dana campuran dengan portofolio berisi saham dan obligasi
yang diterbitkan oleh BUMN. PNM kemudian menjadi sponsor
256

CIPTAKAN KEKAYAAN
utama reksa dana tersebut dengan “inbreng” portofolio saham
BUMN. Reksa dana tersebut dapat diberi nama reksa dana
Amanah Madani Saham, Amanah Madani Nusantara,
atau nama-nama lainnya.
Kemudian, Danareksa akan bekerja sama dengan bank-bank
BUMN dan perusahaan asuransi BUMN untuk memasarkan
produk reksa dana tersebut. Untuk itu akan dilakukan sosialisasi
dan promosi yang terstruktur agar dapat diperoleh pemahaman
yang baik atas tujuan, potensi, risiko, dan manfaat dari investasi
di reksa dana tersebut.
Data empiris menunjukkan bahwa dalam periode 1990-
1999 BUMN yang sudah go-public umumnya memberikan imbal
hasil rata-rata dengan nilai lebih dari 15%/tahun. Sedangkan
imbal hasil deposito di bawah 10%/tahun. Karena PNM
(yang kami usulkan) bukanlah lembaga keuangan, melainkan
perusahaan pengelola aset, maka PNM dapat memberikan
jaminan pembelian kembali pada akhir tahun ke-5 dan
seterusnya yang akan memberikan imbal hasil 12% per tahun.
Saya membuat simulasi portofolio saham dan obligasi BUMN
yang ada pada periode 1999-2004 dan sampai dengan 2009.
Ternyata portofolio tersebut memberikan imbal hasil rata-rata
lebih dari 20% per tahun. Sehingga, tentu saja tidak akan ada
investor yang memanfaatkan jaminan PNM karena harga pasar
sudah lebih tinggi.
Bila PNM—yang kami usulkan—dan Danareksa beroperasi
mengikuti ketentuan UU BUMN dan UU Pasar Modal,
maka good corporate governance dapat diterapkan dengan baik.
Di samping itu, kami usulkan membentuk Dewan Pengarah
Investasi yang akan terdiri dari pejabat publik (Menteri atau
257

Iwan P. Pontjowinoto
Dirjen) dan orang-orang yang ditunjuk oleh 100 pemegang unit
penyertaan terbesar. Dewan tersebut dapat memberi arahan,
panduan dan penilaian atas kegiatan pengelolaan investasi
reksa dana oleh Danareksa. Dengan demikian diharapkan kerja
sama PNM-Danareksa dapat memberi manfaat kepada rakyat
Indonesia yang tidak kalah dengan manfaat yang diberikan
PNB kepada rakyat Malaysia.
Mengikuti dinamika politik yang ada, akhirnya kantor
Meneg BUMN mendirikan BUMN baru dengan nama PT.
Permodalan Nasional Madani. Kegiatan usaha PNM difokuskan
pada pembinaan dan pengembangan UKM. Walaupun saya
banyak terlibat dalam pendirian PNM, tapi karena tujuan
saya adalah untuk ikut berperan serta dalam upaya penciptaan
kekayaan masyarakat, maka saya menolak tawaran untuk
menjadi Direksi PNM. Dan, akhirnya PNM berdiri dan
berkembang. Tentu saja, saya berdoa dan berharap agar PNM
dapat berkembang mengikuti keberhasilan PNB. Karena dengan
keberhasilan tersebut maka
makin banyak orang yang bisa menjadi kaya, makin
banyak orang yang bahagia, dengan cara syariah.
258

Khatimah
Dunia memang tengah berada pada situasi yang cukup sulit.
Hal itu, nyata terlihat pada beberapa fenomena yang membuat
sebagian besar manusia hampir kehilangan akal. Mulai dari
dampak gejolak ekonomi di negeri adidaya Amerika Serikat
yang meluas ke berbagai penjuru dunia, dilema perdagangan
bebas, efek sampingan demokrasi dan pemakaian teknologi
informasi yang kebablasan, sampai dengan perubahan iklim
yang tidak terduga-duga.
Namun bila percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa,
Yang Mahakuasa, Pencipta seluruh alam, tentu yakin pula bahwa
pasti ada jalan untuk mengatasi semua kesulitan yang dihadapi.
Tuhan telah berjanji: bahwa pada setiap satu kesukaran akan
terdapat banyak kemudahan. Karena itu, pasti ada cara yang
cerdas untuk menemukan dunia yang lebih baik. Ada Shariah
Ways for a Better World.
259

Iwan P. Pontjowinoto
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana
menyesuaikan kaidah usaha, etika bisnis, dan sistem ekonomi
yang ada, sehingga bisa memudahkan manusia dalam mencapai
dunia yang lebih baik. Memang, bangun sistem ekonomi—di
mana pun juga—pada hakikatnya adalah serupa. Tercipta atau
terbentuk dari peristiwa dan fenomena-fenomena ekonomi
yang nyaris serupa. Sebagai sistim ekonomi yang terbangun
dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan
memanfaatkan sumber daya dan kesempatan yang ada.
“Pasti ada cara yang
cerdas untuk menemukan
dunia yang lebih baik. Ada
Shariah Ways for a Better
World.”
Hanya memang, peristiwa
dan fenomena ekonomi
di suatu tempat, biasanya
tergantung pada faktor
penentu dan faktor pengaruh
yang sangat menentukan
dan mempengaruhi kondisi,
tindakan, hingga hasil dari kegiatan ekonomi yang diterapkan.
Ringkasnya, sistim ekonomi yang berlaku di suatu tempat,
sangat tergantung pada paradigma dan keyakinan manusianya.
Pada falsafah hidup dan nilai-nilai dasar masyarakatnya, bangsa
atau negara.
Indonesia didirikan oleh para founding fathers (dan founding
mothers) yang telah menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itulah, siapapun
yang tinggal dan hidup di negeri ini, harus menerima Pancasila
sebagai dasar negara.
Seluruh bangsa Indonesia paham betul dengan sila pertama
dari Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, semua
warganegara Indonesia mengakui, percaya atau beriman kepada
260

KHATIMAH
Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh bangsa Indonesia memiliki
keyakinan pada keberadaan Tuhan yang telah menciptakan
manusia dan alam raya beserta segala isinya.
Jurus Kaya dan Bahagia Cara Syariah adalah cara-cara cerdas
untuk menuju dunia yang lebih baik berdasarkan keyakinan
atau keimanan manusia kepada Tuhan. Karena itulah, keyakinan
dan paradigma para pelaku ekonomi di negeri ini seharusnya
mengikuti falsafah, tata nilai, prinsip, dan kaidah seperti
dijabarkan dalam firman Tuhan dan diajarkan oleh para nabi
dan rasul-Nya.
Manusia akan lebih mudah menjadi ‘kaya dan bahagia’ bila
dapat memahami dirinya, peran dan tugas yang harus dijalankan
di muka bumi dengan berpegang pada pemahaman bahwa:
1. Manusia adalah abdi Tuhan atau hamba Allah SWT yang
telah diangkat menjadi wakil-Nya di muka bumi untuk
menyebarluaskan rahmat Tuhan ke seluruh alam. Dalam
menjalankan tugas sebagai wakil-Nya, manusia diberi
wewenang untuk mengatasnamakan Tuhan atas segala
sesuatu yang dilakukannya. Keistimewaan itu dilakukan dengan
mengucapkan: “dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang”, atau “bismillahir rahmanir rahiim”.
2. Untuk mendukung peran manusia, Tuhan telah menciptakan
bumi dan segala isinya secara seimbang menurut ukuran yang
sesuai dengan ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, semua sumber
daya yang ada telah dimudahkan untuk kepentingan manusia,
dan disempurnakan sebagai nikmat lahir dan batin.
261

Iwan P. Pontjowinoto
3. Atas bumi dan segala isinya yang telah diciptakan dan
telah dipusakakan-Nya kepada manusia, Allah SWT juga
memberi manusia kewenangan sebagai pemilik sementara
dari (sebagian) bumi dan segala isinya agar digunakan untuk
kegiatan produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan. Manusia
harus mengelola sumber daya yang ada untuk kegiatan
produktif, sehingga dapat terus dinikmati umat manusia. Dari
generasi ke generasi.
4. Tugas utama manusia adalah menggunakan bumi dan segala
isinya untuk menciptakan kemasalahatan bagi umat manusia.
Kemaslahatan utama bagi manusia adalah keuntungan atau
kebahagiaan di akhirat. Pada saat yang sama, manusia juga
diperintahkan untuk tidak melupakan haknya atas keuntungan
atau kenikmatan di dunia.
5. Dalam menjalankan tugasnya, manusia harus berlaku adil
kepada dirinya dan kepada orang lain. Karena, esensi keadilan
adalah terciptanya keseimbangan antara kemasalahatan
individu dengan kemasalahatan umat manusia.
Selain meyakini pandangan hidup manusia sebagaimana
diuraikan di atas, manusia yang ingin menjadi ‘kaya dan bahagia’
harus pula mengikuti prinsip-prinsip tata nilai yang terungkap
setelah mempelajari prinsip syariah, yaitu:
1. Ruang lingkup tugas manusia sebagai hamba Allah SWT yang
utama adalah menjaga keimanan kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Selanjutnya, diikuti dengan menjaga kehidupan, menjaga
akal, menjaga kelangsungan keturunan, dan menjaga harta,
milik atau kekayaan yang telah dikaruniakan kepadanya.
2. Kebutuhan manusia adalah terbatas. Namun, kebutuhan utama
manusia adalah memenuhi keperluan hidup sebagai makhluk,
262

KHATIMAH
dan melengkapi kebutuhannya untuk mencapai fitrah sebagai
manusia. Lebih dari itu, manusia juga diberi keinginan untuk
memenuhi kebutuhannya secara lebih baik. Namun manusia
senantiasa diuji dengan “hasrat” untuk memenuhi keinginan
yang sebenarnya belum menjadi haknya. Keinginan atau hasrat
ini harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kerugian.
3. Atas segala upaya yang dilakukan manusia dalam membawakan
peran dan melaksanakan tugasnya di muka bumi, Tuhan
telah berjanji akan memberi balasan yang sempurna. Balasan
tersebut dapat berupa hasil di dunia maupun pahala di akhirat.
Tak hanya itu, Tuhan Yang Maha Pemurah masih memberikan
tambahan, dan hadiah karena kasih sayang-Nya kepada
manusia.
4. Bila balasan yang diberikan oleh Tuhan melebihi harapan, maka
manusia akan merasa beruntung dan memperoleh rezeki.
Bahkan, bila manusia berterima kasih atas semua balasan
dari-Nya, maka Tuhan akan memberi tambahan balasan-Nya.
Karena itulah, agar senantiasa memperoleh rezeki, manusia
diperintahkan untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala
rezeki-Nya.
5. Dalam rezeki yang Tuhan berikan terdapat kewajiban berupa
amanah yang perlu disampaikan, yaitu amanah untuk orang
lain (zakat), amanah untuk masa kini, masa sulit, masa depan,
hingga amanah untuk masyarakat. Karena itulah, manusia harus
mengelola rezeki yang diterima dengan sebaik-baiknya.
Dengan semua keyakinan yang telah dipegangnya, manusia
harus mengikuti prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah berikut ini:
263

Iwan P. Pontjowinoto
1. Hasil yang diperoleh harus memenuhi kriteria kehalalan yang
meliputi kehalalan dari sisi dzatnya, cara memperolehan dan
penggunaannya.
2. Hasil yang diperoleh juga harus memenuhi kriteria kethoyyiban,
yaitu hal-hal yang membawa kebaikan dan membuat manusia
lebih arif, sehingga teguh mengikuti perintah Tuhan, menjauhi
larangan-Nya dan menerima takdir-Nya.
3. Cara terbaik untuk memperoleh hasil yang halal dan thoyyib
adalah melalui jalan peniagaan yang berlaku secara saling
ridha. Tidak berlaku zhalim dan tidak mau diperlakukan secara
zhalim. Tidak merugikan dan tidak pula bersedia dirugikan oleh
orang lain.
4. Di samping berlaku saling ridha, manusia harus menghindari
keraguan yang merugikan maupun keputusan untuk mengambil
risiko yang melebihi kemampuan untuk mengatasinya.
5. Agar dapat berlaku saling ridha, menghindari keraguan yang
mungkin merugikan dan risiko yang melebihi kemampuan,
harus dicari keseimbangan antara pendapatan dengan biaya
serta antara hasil dengan risiko.
6. Tujuan utama dari kegiatan ekonomi sesuai prinsip, tata nilai
dan falsafah di atas adalah untuk menciptakan nilai tambah
yang diperoleh bila nilai atas hasil lebih besar terhadap
jumlah nilai biaya dan usaha yang dikeluarkan dalam upaya
memperoleh hasil tersebut.
7. Cara terbaik untuk menciptakan nilai tambah adalah dengan
melakukan kerja sama yang menghasilkan sinergi antara pihakpihak
yang memiliki kesempatan, kemampuan, dan sumber
daya.
264

KHATIMAH
8. Cara lain untuk menciptakan nilai tambah adalah melalui
transaksi atas objek transaksi yang menciptakan manfaat bagi
para pihak yang terlibat dalam transaksi.
9. Di samping melalui kerja sama yang menghasilkan sinergi
dan transaksi atas objek yang bermanfaat, nilai tambah dapat
diciptakan melalui cara saling tolong menolong berdasarkan
kemampuan, keahlian dan kesempatan dengan memberikan
jasa.
10. Penciptaan nilai tambah dengan jalan perniagaan yang berlaku
secara saling ridha, akan terselenggara melalui mekanisme
pasar yang wajar dan didukung oleh informasi yang dapat
menghindarkan keraguan yang merugikan maupun risiko yang
melebihi kemampuan.
Tuhan telah menyatakan bahwa Dia tidak akan mengubah
nasib suatu bangsa, kecuali bila bangsa itu telah berupaya
untuk mengubah nasibnya. Jika hal itu yang dilakukan, maka
pertolongan Tuhan akan datang. Semoga pemikiran yang tersurat
maupun tersirat dalam buku ini mampu memberikan inspirasi
bagi pembaca untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam
upaya merubah nasib bangsanya.
Ilmu pengetahuan yang disebarkan akan digunakan dalam
kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat dan kemaslahatan
bagi umat manusia. Semua kegiatan itu akan dicatat sebagai amal
ibadah bagi para pihak yang mengajarkan dan menyebarkan
ilmu pengetahuan. Insya Allah akan membuat kita menjadi
kaya dan bahagia.
265

Addendum
Sistem Ekonomi Syariah
Bangun Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi adalah suatu sistem di mana kehidupan
ekonomi terjadi dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan
kehidupan ekonomi adalah kumpulan dan rangkaian peristiwaperistiwa
serta fenomena-fenomena yang tampak secara lahiriyah
dalam kehidupan yang terkait dengan produksi, distribusi,
dan pemakaian produk serta jasa dalam kehidupan. Peristiwa
ekonomi adalah semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam
kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dari produk atau
jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh masyarakat dalam
suatu negara, yang mempunyai nilai. Fenomena ekonomi adalah
gejala-gejala yang dapat dipantau dalam peristiwa ekonomi yang
mempengaruhi perubahan peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi
dan fenomena ekonomi terjadi karena adanya faktor-faktor yang
menjadi penentu atau penyebab terjadinya peristiwa dan gejala
ekonomi tersebut (yang disebut faktor penentu) serta karena
267

Iwan P. Pontjowinoto
adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa
dan gejala ekonomi (yang disebut faktor pengaruh).
Bangun sistem ekonomi sendiri sebenarnya sangat mengikuti
fitrah dan kodrat manusia, yaitu yang memerlukan hubungan
dan keteraturan sosial untuk memenuhi segala kebutuhan,
keinginan dan hasratnya. Inti pokok dari bangun sistem ekonomi
adalah interaksi dan saling ketergantungan antara tenaga kerja
dengan pengusaha serta antara konsumen dengan produsen.
Tenaga kerja memberikan tenaga dan jasanya kepada
pengusaha atau perusahaan, dan sebagai imbalannya pengusaha
atau perusahaan memberikan gaji dan upah. Di lain pihak,
pengusaha atau perusahaan sebagai produsen dari barang dan
jasa membutuhkan konsumen untuk membeli barang dan jasa
yang dihasilkan. Dari interaksi dan saling ketergantungan para
pihak diharapkan akan tercipta nilai tambah atau bahkan sinergi,
sehingga nilai hasil yang diperoleh lebih besar dari nilai biaya
dan usaha yang diberikan. Akibatnya para pihak memperoleh
keuntungan dan dapat meningkatkan kemampuan dan daya
belinya. Jadi inti pokok dari sistem ekonomi adalah sistem
produksi, konsumsi dan niaga yang sering disebut sebagai
sektor riil.
Untuk mempermudah transaksi para pihak memerlukan
sarana pertukaran nilai yang disebut uang dan membutuhkan
pihak lain untuk memberikan jasa terkait dengan transaksi dan
pembayaran. Kemudian bila para pihak mendapat keuntungan,
maka mereka membutuhkan pihak lain untuk menyimpan nilai
dari keuntungan tersebut atau bahkan untuk meningkatkan
nilai dari keuntungan. Pihak lain tersebut adalah lembaga
keuangan. Sehingga terbentuk suatu sub-sistem untuk kegiatan
268

ADDENDUM
pembayaran, penyimpanan dan pembiayaan, yang disebut
sebagai sistem keuangan atau sektor keuangan.
Baik pihak-pihak yang terkait dalam sektor riil maupun
pihak-pihak yang terkait dalam sektor keuangan, semuanya
memerlukan kepastian dan keteraturan dalam melakukan
kegiatannya. Oleh karena itu mereka membutuhkan pemerintah
yang melindungi mereka dengan peraturan dan penegakkan
peraturan. Untuk itu para pihak wajib membiayai kegiatan
pemerintah dengan membayar pajak. Di samping itu para
pihak yang terkait dalam pembayaran dan penyimpanan nilai
memerlukan keabsahan dan kepastian nilai uang. Oleh karena itu
mereka membutuhkan lembaga pemerintah yang menerbitkan
uang sebagai alat pembayaran yang sah dan menjamin nilainya.
Selanjutnya lembaga keuangan memerlukan dukungan untuk
menyalurkan kelebihan dana serta sebagai ‘lender of last resort’.
Sehingga sistem ekonomi juga meliputi pihak pemerintah
yang akan memberikan keteraturan dan oleh karena itu berhak
memungut pajak serta lembaga yang akan menerbitkan dan
pengatur jumlah uang yang beredar. Dan terbentuklah subsistem
ekonomi yang disebut sistem fiskal dan sistem moneter.
Dan akhirnya pemerintah sebagai wakil dari seluruh warga
negara bertugas untuk mengelola sumber daya alam yang
dimiliki negara tersebut serta menyebarluaskan kesejahteraan
bagi seluruh warga negara.
Sehingga bangun sistem ekonomi dapat digambarkan
sebagai berikut:
269

Iwan P. Pontjowinoto
Sistem Ekonomi
Bangun sistem ekonomi ini bersifat bebas norma, karena
berlaku untuk seluruh masyarakat, dalam berbagai negara.
Bangun sistem ekonomi ini akan menjadi sistem ekonomi
komunis, sosialis, kapitalis, liberal, atau apapun juga tergantung
pada paradigma atau sudut pandang dari pelaku ekonomi
yang mempengaruhi tindakan yang diambil oleh pelaku
ekonomi. Paradigma pelaku ekonomi sangat tergantung oleh
keyakinannya akan falsafah, tata-nilai, prinsip dan kaidah yang
mempengaruhi keputusan yang diambil dan tindakan yang
dilakukan. Keyakinan dan paradigma pelaku ekonomi akan
menentukan cara atau metode yang dipilih dan diikuti dalam
kehidupan serta dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
Bila keyakinan pelaku ekonomi adalah sosialisme, maka
faktor-faktor yang menentukan dan mempengaruhi keputusan
270

ADDENDUM
ekonominya juga akan mengutamakan persamaan hak dengan
metoda kompensasi yang egaliter. Sehingga fenomena dan
peristiwa ekonomi yang terjadi juga akan mendukung faham
sosialis di mana sumber daya produksi dan distribusi dimiliki
secara kolektif. Sedangkan bila keyakinan pelaku ekonomi
adalah kapitalis, maka faktor-faktor yang menentukan dan
mempengaruhi keputusan ekonominya juga akan mengutamakan
kebebasan untuk menggunakan kekuatan ekonomi dengan
hak kepemilikan individu. Sehingga fenomena dan peristiwa
ekonomi yang terjadi juga akan mendukung faham kapitalis di
mana sumber daya produksi dan distribusi dimiliki, digunakan
serta diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
bagi pemiliknya. Sementara bila keyakinan pelaku ekonomi
adalah liberalis, maka faktor-faktor yang menentukan dan
mempengaruhi keputusan ekonominya juga akan mengutamakan
kepemilikan swasta dengan kebebasan berkontrak untuk
kepentingan individu atau kelompok. Sehingga fenomena
dan peristiwa ekonomi yang terjadi juga akan mendukung
faham liberalis di mana perdagangan dibebaskan seluas-luasnya
sementara peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi dibatasi
dalam penyediaan prasarana dan sarana untuk layanan umum.
Bagaimana bila keyakinan pelaku ekonomi di Indonesia
mengikuti syariah
Sistem Ekonomi Syariah
Dalam hidupnya, semua manusia pasti mau berjuang
untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Kebahagiaan yang
sesuai dengan keyakinan hidupnya. Untuk itu manusia terus
mencari cara-cara yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan
271

Iwan P. Pontjowinoto
hidup. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam
dunia yang lebih baik. Manusia akan berjuang mengikuti
keyakinannya, yang membentuk paradigma serta faktor-faktor
yang menentukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
keputusan-keputusan dalam kehidupannya, termasuk dalam
kehidupan ekonominya.
Keyakinan yang paling mendasar dan karenanya menempati
hierarki tertinggi bagi rakyat Indonesia adalah kepercayaan
atau keimanan atas Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian diikuti
dengan keyakinan bahwa keimanan tersebut dapat dijaga bila
mereka dapat menjaga kemanusiaan secara adil dan beradab.
Dan sebagai bangsa, untuk menjaga kemanusiaan secara adil
dan beradab maka perlu dijaga persatuan bangsa Indonesia.
Berikutnya, persatuan bangsa dapat dijaga bila mereka dapat
memenuhi harapan rakyat melalui hikmah musyawarah. Dan
akhirnya, agar harapan rakyat dapat dipenuhi dengan optimal
maka hak-hak sosial dari seluruh rakyat harus dapat dipenuhi
secara adil. Itulah Pancasila.
Bila hierarki keyakinan itu yang diyakini oleh rakyat
Indonesia, maka bagaimana sistem ekonomi yang paling cocok
untuk rakyat Indonesia dapat terbentuk Bagaimana falsafah,
tata nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang menjadi dasar
bagi faktor penentu dan faktor pengaruh dalam pengambilan
keputusan ekonomi yang sesuai dengan hierarki keyakinan
tersebut Kemudian, bagaimana peran lembaga pemerintah,
peran lembaga kemasyarakatan, peran lembaga usaha, dan
peran individu dalam sistem ekonomi tersebut Dan akhirnya,
bagaimana cara para pelaku ekonomi mengadakan ikatan-ikatan
transaksi di antara mereka, baik ikatan kerja sama, ikatan jual-
272

ADDENDUM
beli, ikatan jasa, maupun ikatan pembiayaan Bagaimana ciri
sistem ekonomi yang paling sesuai untuk Indonesia
Sistem ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah,
atau Sistem Ekonomi Syariah, pada dasarnya mempunyai ciriciri
sebagai berikut:
1. Falsafah Dasar:
Sistem ekonomi yang sesuai dengan fitrah manusia adalah
sistem ekonomi yang sesuai dengan falsafah hidup manusia.
Karena itu falsafah dasar dari Sistem Ekonomi Syariah harus
sesuai dengan falsafah hidup manusia menurut syariah.
Semua kajian tentang falsafah hidup manusia tentunya dimulai
dengan kajian tentang siapa manusia itu. Menurut syariah,
manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi Abdi Tuhan
dan telah diangkat menjadi khalifah di muka bumi untuk
menyebarkan rahmat Tuhan ke seluruh alam. Untuk itu Tuhan
telah memberikan fasilitas berupa bumi dan segala isinya yang
telah diciptakan Tuhan secara seimbang menurut ukuran
yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan telah dimudahkan
sebagai nikmat lahir dan bathin bagi manusia. Sehingga pasti
dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia, lahir dan bathin.
Kemudian bumi dan segala isinya telah di’pusaka’kan untuk
manusia. Dan sebagai khalifah, manusia berhak mengatur
kepemilikan sementara atas bumi dan segala isinya untuk
dimanfaatkan dengan tujuan untuk memberikan kemasalahatan
bagi umat manusia, yang harus dilaksanakan secara adil.
Sehingga dalam Sistem Ekonomi Syariah lembaga-lembaga
yang dibentuk oleh manusia, baik lembaga pemerintahan,
lembaga masyarakat, lembaga bisnis, maupun lembaga sosial
273

Iwan P. Pontjowinoto
harus diatur untuk mendukung peran manusia dalam mengelola
dan mengatur alokasi kepemilikan sumber daya alam untuk
menciptakan kemaslahatan dan menegakkan keadilan sesuai
dengan prinsip syariah. Syariah mengatur prioritas kepemilikan
atas sumber daya alam pada kepemilikan negara (daulat).
Kemudian sebagian sumber daya alam tersebut dialokasikan
untuk kepemilikan ummat, dan kepemilikan masyarakat.
Akhirnya bagian dari kepemilikan negara dapat dialokasikan
untuk kepemilikan swasta (perorangan maupun badan hukum)
bila digunakan secara produktif sehingga memberikan nilai
tambah. Karena itu dalam konteks ekonomi nasional, semua
sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup rakyat
harus dikuasai oleh negara, baik melalui lembaga pemerintah
(departemen, kementerian, dsb.), badan layanan umum (BLU),
maupun badan usaha milik negara (BUMN). Sumber daya
alam yang menyangkut kepentingan ummat dan masyarakat,
misalnya jalan raya, saluran air, lapangan, ruang terbuka
hijau, situs bersejarah, dsb. harus dikuasai oleh lembaga
yang ditunjuk oleh negara, termasuk BLU, BUMN, lembaga
khusus milik negara dan lembaga masyarakat. Penguasaan
sumber daya alam melalui kepemilikan swasta harus bersifat
sementara (maksudnya: tidak boleh mutlak) karena bila
dikemudian hari ternyata sumber daya alam tersebut ternyata
menyangkut hajat hidup rakyat maupun kepentingan ummat
atau masyarakat, maka kepemilikan swasta harus bisa dialihkan
menjadi kepemilikan masyarakat, atau kepemilikan ummat,
atau bahkan kepemilikan negara.
274

ADDENDUM
2. Tata Nilai :
Sistem ekonomi juga harus sesuai dengan tata nilai dalam
falsafah hidup manusia. Sebagai Abdi Tuhan, manusia
mempunyai hierarki kebutuhan di mana kebutuhan tertinggi
adalah kebutuhan untuk menjaga keimanan, diikuti dengan
kebutuhan untuk menjaga kehidupan, akal, keturunan,
dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk menjaga harta
duniawi. Kemudian mengacu pada pengalaman Nabi Adam
dan Hawa sebagaimana dijabarkan dalam Kitab Suci dapat
difahami bahwa kebutuhan manusia bukanlah tidak terbatas,
melainkan mempunyai tingkatan tertentu yang perlu difahami
dan dikendalikan. Karena manusia pasti akan berupaya untuk
memenuhi semua tingkat kebutuhannya, maka syariah juga
mengatur karakteristik hubungan antara usaha manusia dengan
hasilnya. Syariah menegaskan janji Tuhan untuk memberi
balasan yang sempurna atas semua usaha manusia. Dan
bahwa balasan yang Tuhan berikan dapat melebihi harapan
manusia sehingga manusia merasa beruntung dan mendapat
rezeki. Namun atas semua balasan yang Tuhan berikan kepada
manusia terdapat amanah yang perlu disampaikan, baik untuk
diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat; pada masa
kini, masa sulit, dan masa depan.
Sehingga dalam Sistem Ekonomi Syariah, manusia bukanlah
sekedar ”economic man”, melainkan ”socially and economically
responsible religious man”. Definisi ini mempunyai makna
bahwa hierarki kebutuhan utama manusia adalah ’religious’,
kemudian mempunyai tanggung jawab sosial dan mempunyai
kebutuhan ekonomi. Sehingga kebutuhan manusia adalah
tertentu dan terbatas. Karena itu manusia melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan keyakinan akan diperolehnya
275

Iwan P. Pontjowinoto
balasan yang adil dan sempurna, serta memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi semua amanah yang terkait dengan
hasil yang diterima. Dan tentunya lembaga-lembaga yang
dibentuk oleh manusia, baik lembaga pemerintahan, lembaga
masyarakat, lembaga bisnis, maupun lembaga sosial harus
diatur untuk mendukung peran manusia sebagai ”socially and
economically responsible religious man”.
Pemerintah harus mengatur agar rakyatnya memiliki
kesempatan yang wajar untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya,
yang terdiri dari kebutuhan dasar sebagai
mahluk hidup (basic needs), kebutuhan normatif sebagai
manusia (social needs), serta kebutuhan untuk berusaha
memenuhi keinginan dan hasratnya (wants and desires). Untuk
itu kebijakan ekonomi harus ditujukan untuk memberikan
kesempatan kerja yang seluas-luasnya (full employment),
berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang
ditunjang dengan jaminan sosial sebagai sasaran primer,
serta peluang untuk memenuhi keinginan dan hasrat manusia
dengan memberikan peluang berusaha yang seluas-luasnya
dalam kondisi persaingan yang adil dan mekanisme pasar yang
wajar (socially responsible market) sebagai sasaran sekunder.
Pemerintah juga harus mengatur dan menyediakan fasilitas,
baik melalui lembaga negara, lembaga masyarakat, maupun
lembaga sosial, agar penduduk dapat memperoleh bimbingan
dan pembinaan serta dapat menjalankan kegiatan ibadahnya
sesuai dengan keyakinan agamanya, berdasarkan sila Ke-Tuhanan
Yang Maha Esa.
276

ADDENDUM
3. Prinsip Ekonomi:
Sistem ekonomi juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang
mendukung tata nilai dalam falsafah hidup manusia. Karena
itu sistem ekonomi harus diatur menurut kriteria dari hasil yang
perlu dicari oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya
sesuai dengan tata nilai dalam falsafah hidup manusia serta
kriteria dari cara memperolehnya. Kriteria hasil adalah harus
halal dan thoyib, sedangkan kriteria cara memperoleh hasil
adalah dengan jalan yang saling ridha, berlandaskan pada
prinsip kehati-hatian, dan dengan menjaga keseimbangan
hasil dengan risiko. Kriteria kehalalan terdapat pada dzat,
pada cara perolehan, dan cara penggunaan. Kriteria thoyib
adalah segala hal-hal yang baik dan dapat membuat manusia
lebih arif sehingga teguh mengikuti perintah Tuhan, menjauhi
larangan-Nya serta menerima takdir-Nya dengan ikhlas.
Sedangkan keridhaan dapat diperoleh bila para pihak tidak
bertindak zhalim ataupun mau diperlakukan secara zhalim
sehingga keridhaan akan memastikan bahwa tidak ada pihak
yang dirugikan maupun merugikan pihak lain. Kehati-hatian
dapat dicapai dengan menghindari keraguan yang merugikan
serta pengambilan risiko yang melebihi kemampuan yang
wajar untuk menanggulangi. Sedangkan keseimbangan yang
dimaksud adalah keseimbangan antara pendapatan dengan
biaya, antara hasil dengan risiko.
Sehingga dalam Sistem Ekonomi Syariah, ketentuan dibuat
agar manusia hanya memperoleh hasil yang halal, dan
mengutamakan yang thoyib, melalui transaksi atau kegiatan
yang menghindari kezhaliman (riba), menghindari keraguan
yang merugikan (gharar), tidak mengambil risiko yang melebihi
277

Iwan P. Pontjowinoto
kemampuan (maysir), dengan menjaga keseimbangan antara
pendapatan dengan biaya, serta antara hasil dengan risiko. Dan
tentunya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh manusia, baik
lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat, lembaga bisnis,
maupun lembaga sosial harus diatur agar rakyat dan penduduk
dapat memperoleh hasil dan mengelola hasil (harta) dengan
cara-cara yang menghindari kezhaliman (riba), menghindari
keraguan yang merugikan (gharar), tidak mengambil risiko
yang melebihi kemampuan (maysir), dengan menjaga
keseimbangan antara pendapatan dengan biaya, serta antara
hasil dengan risiko. Untuk itu pemerintah harus mengatur
kegiatan perniagaan (produksi, distribusi, dan perdagangan),
pendukung perniagaan (infrastruktur), pembayaran (uang
sebagai alat tukar, sistim pembayaran), pembiayaan (lembaga
keuangan, pasar uang, dan pasar modal), serta perlindungan
nilai hasil usaha dan harta rakyat (stabilitas nilai uang atau
inflasi, dan nilai tukar valuta).
4. Kaidah Hubungan Ekonomi:
Sistem ekonomi adalah suatu sistem di mana kehidupan
ekonomi terjadi dalam suatu masyarakat atau negara.
Sedangkan kehidupan ekonomi adalah kumpulan dan
rangkaian peristiwa-peristiwa serta fenomena-fenomena yang
tampak secara lahiriyah dalam kehidupan yang terkait dengan
produksi, distribusi, dan pemakaian produk serta jasa dalam
kehidupan. Karena itu dalam sistem ekonomi harus diatur
kaidah-kaidah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
mengenai tujuan utama dari kegiatan ekonomi serta cara-cara
melaksanakan kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari kegiatan
ekonomi menurut syariah adalah menciptakan nilai tambah,
278

ADDENDUM
yaitu agar nilai hasil yang diperoleh lebih jumlah nilai dari biaya
dan usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut.
Cara menciptakan nilai tambah adalah melalui penciptaan
sinergi dan manfaat, dengan meningkatkan produktivitas, serta
melalui mekanisme pasar yang wajar. Kitab Suci menegaskan
bahwa sebagian manusia diciptakan oleh Tuhan lebih baik
dari sebagian lain agar dapat berguna bagi yang lain. Dan
bila manusia bersyarikat maka Tuhan akan bergabung
dalam persyarikatan itu selama tidak ada diantara mereka
yang berkhianat. Dengan bergabungnya Tuhan ke dalam
persyarikatan tersebut pastilah hasil yang diperoleh lebih besar
dari jumlah yang diberikan ke dalam persyarikatan. Sehingga
melalui perserikatan tanpa pengkhianatan niscaya akan tercipta
sinergi. Kegiatan ekonomi harus dapat menciptakan manfaat
bagi para pihak yang melakukan kegiatan ekonomi dan atas
manfaat yang tercipta dapat dilakukan pembagian hasil. Cara
lain untuk menciptakan nilai tambah adalah dengan cara
tolong-menolong berdasarkan kemampuan dan kesempatan
melalui pemberian jasa. Serta dengan menciptakan nilai tambah
dengan memegang prinsip keridhaan yaitu melalui mekanisme
pasar yang wajar.
Syariah mengatur kaidah ikatan-ikatan (akad) kegiatan usaha
atau transaksi ekonomi, baik akad kerja sama, akad jual-beli,
akad jasa, maupun akad pembiayaan. Kaidah ikatan diatur
berdasarkan kontribusi para pihak dalam transaksi, yaitu
kontribusi tenaga, kompetensi, dana, dan aset. Sehingga
dalam Sistem Ekonomi Syariah pengaturan bukan melalui jenis
badan hukum melainkan menurut hubungan antara pemilik
harta (dana) dengan pemilik usaha. Spektrum hubungan
meliputi perserikatan penuh (musyarakah), penggabungan
279

Iwan P. Pontjowinoto
dana dan kemampuan usaha (mudharabah), pembangunan
aset (istishna’), penyewaan aset (ijara), pembiayaan jual beli
baik kepada pembeli (murabahah) ataupun kepada penjual
(salam), jasa dengan kekuatan aset seperti penjaminan (kafala),
pengalihan kewajiban (hawala) dan gadai (rahn), sampai ke
pemberian jasa kompetensi (wakala, dsb.). Oleh karena itu
negara perlu memberikan prasarana hukum untuk memberikan
kepastian dan perlindungan kepada pelaku ekonomi dalam
melakukan transaksi ekonomi. Sementara itu hubungan
transaksi ekonomi pemerintah dengan pelaku ekonomi harus
disesuaikan dengan akad-akad tersebut. Termasuk dalam
transaksi dengan pemasok dan penyedia jasa, hubungan
kerja sama dengan swasta (public-private partnership), sampai
kepada pembiayaan APBN melalui penerbitan surat berharga
(sukuk).
5. Peran Pelaku Ekonomi:
Pelaku dalam sistem ekonomi terdiri dari perseorangan dan
lembaga. Oleh karena sistem ekonomi juga harus mengatur
peran lembaga, baik lembaga pemerintah, peran lembaga
kemasyarakatan dan sosial, serta peran lembaga usaha.
Sistem Ekonomi Syariah mengatur peran lembaga negara
dalam pemanfaatan sumber daya melalui kepemilikan
negara dan kepemilikan ummat, dalam menegakkan keadilan
ekonomi melalui kewajiban menjaga nilai uang (inflasi) dan
mekanisme pasar yang wajar, dalam distribusi kesejahteraan
dan jaminan sosial, dalam pengembangan perniagaan dan
kesempatan kerja, dalam pengembangan kegiatan keuangan,
serta dalam hubungan internasional. Lembaga negara adalah
pengejawantahan dari kedaulatan dan adalah pemegang
amanah dari bangsa untuk menjaga dan melindungi kesatuan,
280

ADDENDUM
persatuan dan kesejahteraan bangsa. Lembaga kemasyarakatan
merupakan penjabaran dari konsep jamaah serta merupakan
perpanjangan dari peran keluarga. Karena itu lembaga
kemasyarakatan, atas nama daulah atau pemerintah, berperan
dalam pengumpulan dan distribusi zakat, pengembangan dan
pemanfaatan waqaf, pelayanan pendidikan dan kesehatan,
penanganan masalah sosial, serta dalam perlindungan hak
masyarakat. Lembaga usaha melengkapi peran yang tidak
dapat dilakukan oleh lembaga negara maupun lembaga
kemasyarakatan. Lembaga usaha merupakan badan yang
memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh hasil,
baik melalui usaha dalam sektor riil, sektor jasa, maupun sektor
keuangan. Syariah mengatur hubungan antara pemegang
saham dengan pengurus perusahaan serta karyawan dalam
suatu perusahaan, hubungan pemilik dana dengan lembaga
keuangan, hubungan antara pemilik usaha dengan lembaga
keuangan, serta hubungan antara pemberi jasa dengan
penerima jasa. Dan akhirnya sistem ekonomi akan membentuk
karakteristik manusia yang berhasil serta karakteristik kepemimpinan
yang sesuai, yaitu yang jujur (siddiq), teguh pendirian
(istiqomah), cerdas (fathonah), dapat dipercaya (amanah) dan
mempunyai kemampuan berkomunikasi (tabligh).
281