Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...
Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...
Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LAPORAN AKHIR<br />
NASKAH AKADEMIK<br />
IJIN USAHA PERKEBUNAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
TAHUN 2013<br />
1
PASAL 53 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN<br />
2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<br />
“…… MASYARAKAT BERHAK MEMBERIKAN MASUKAN SECARA LISAN DAN<br />
TERTULIS DALAM RANGKA PENYIAPAN ATAU PEMBAHASAN RANCANGAN<br />
UNDANG-UNDANG ATAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH”.<br />
MEMBERIKAN LANDASAN ILMIAH BAGI PENYUSUNAN RANCANGAN<br />
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG MEMBERIKAN ARAH,<br />
DAN MENETAPKAN RUANG LINGKUP BAGI PENYUSUNAN PERATURAN<br />
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN<br />
PENYELENGGARAAN IJIN USAHA PERKEBUNAN<br />
DI KABUPATEN BANDUNG<br />
2
A. PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF, DILAKUKAN DENGAN CARA<br />
MENGKAJI KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU, KHUSUSNYA<br />
KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18<br />
TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN, SERTA PERATURAN<br />
PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN<br />
PERANCANGAN PERATURAN DAERAH.<br />
B. PENDEKATAN PARTISIPATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN<br />
PENJARINGAN ASPIRASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERUTAMA<br />
YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK PENYELENGGARAAN<br />
USAHA PERKEBUNAN.<br />
C. PENDEKATAN KOMPARATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN STUDI<br />
PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DAN<br />
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA LAIN YANG MENGATUR<br />
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN.<br />
4
A. KAJIAN KEPUSTAKAAN,<br />
(LIBRARY RESEARCH).<br />
B. KAJIAN PARTISIPATIF.<br />
C. PENELITIAN LAPANGAN (FIELD<br />
RESEARCH).<br />
D. PENGAMATAN<br />
NEED ASSESSMENT<br />
KONDISI EKSISTING<br />
PENELITIAN :<br />
- Desk Study<br />
- Field Study<br />
- Benchmark Study<br />
PEMAPARAN FAKTA :<br />
- Fakta Empiris<br />
- Fakta Hukum<br />
- Fakta Sosial<br />
Expert<br />
Meeting<br />
IDENTIFIKASI MASALAH<br />
ISU STRATEGIS<br />
SOLUSI STRATEGIS<br />
FGD<br />
Expert<br />
Meeting<br />
MATERI MUATAN<br />
FGD<br />
PRINSIP PENORMAAN<br />
NASKAH AKADEMIK<br />
5
CITA HUKUM YANG MENDASARI ATURAN HUKUM PENGATURAN IJIN USAHA<br />
PERKEBUNAN DITURUNKAN DARI SILA KELIMA PANCASILA YAKNI KEADILAN<br />
SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, DENGAN ASAS DEMOKRASI<br />
EKONOMI, KEADILAN, KESEIMBANGAN, KEMANFAATAN UMUM,<br />
KETERPADUAN, KEBERLANJUTAN SERTA TRANSPARANSI DAN<br />
AKUNTABILITAS.<br />
A. PASAL 7 UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN<br />
PERUNDANG-UNDANGAN<br />
B. UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN.<br />
C. PERATURAN MENTERI PERTANIAN<br />
NOMOR 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN<br />
USAHA PERKEBUNAN.<br />
MEMPERHATIKAN KENYATAAN DAN KONDISI PENYELENGGARAAN USAHA<br />
PERKEBUNAN YANG TELAH BERJALAN SELAMA INI, KAITANNYA DENGAN<br />
KEBUTUHAN DAN ATAU KEPENTINGAN MASYARAKAT SERTA KONDISI<br />
SEKARANG INI, SERTA HARUS DAPAT MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA<br />
PENGATURAN IJIN USAHA PERKEBUNAN YANG DILAKUKAN ADALAH DALAM<br />
RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH<br />
KABUPATEN BANDUNG KHUSUSNYA<br />
6
A. MASALAH REGULASI DAN HUKUM : mengacu pada Undang-Undang<br />
No. 18 Tahun 2004 Tentang <strong>Perkebunan</strong> dan Peraturan Menteri Pertanian<br />
Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 <strong>tentang</strong> Pedoman Perizinan <strong>Usaha</strong><br />
<strong>Perkebunan</strong>.<br />
B. MASALAH TUMPANG TINDIH KAWASAN : tumpang tindih kawasan ini<br />
sering terjadi antara kawasan usaha perkebunan dan kawasan usaha<br />
pertambangan/Kehutanan.<br />
C. MASALAH IU (IJIN USAHA) PERKEBUNAN : moratorium pelepasan<br />
kawasan hutan telah digelontorkan sejak 26 September 2001 melalui<br />
Surat Menteri Kehutanan Nomor 1712/Menhut-VII/2001. Kemudian<br />
dipertegas kembali melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.51/Menhut-<br />
VII/2005 tanggal 11 Februari 2005, agar gubernur/bupati tidak<br />
menerbitkan IU <strong>Perkebunan</strong> yang lokasinya berada di kawasan hutan.<br />
Selain itu pemegang IU <strong>Perkebunan</strong> yang berlokasi di kawasan hutan<br />
diminta agar menghentikan pembukaan kawasan hutan sebelum ada izin<br />
pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.<br />
7
A.KONSIDERAN : PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG MENJADI<br />
ALASAN POKOK PERLUNYA PENGATURAN PERATURAN DAERAH<br />
TENTANG KEBIJAKAN IJIN USAHA PERKEBUNAN.<br />
B.KETENTUAN UMUM : KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI<br />
DIDASARKAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN<br />
YANG TERKAIT DAN DIJADIKAN ACUAN, TERUTAMA UNDANG-<br />
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN DAN<br />
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM<br />
BUDIDAYA TANAMAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA<br />
TAHUN 1992 NOMOR 46, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK<br />
INDONESIA NOMOR 3478).<br />
C.ASAS DAN TUJUAN :<br />
•ASAS KEADILAN DAN KERAKYATAN<br />
•ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS<br />
•ASAS KEPROFESIONALAN<br />
8
A.KONSIDERAN : PERDA MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI PERUNDANGAN<br />
DAN PERATURAN YANG DIPAYUNGI OLEH UUD 1945, SERTA PERUNDANGAN<br />
LAINNYA YANG CAKUPANNYA LEBIH UMUM DAN LUAS.<br />
B. PENGATURAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA : SESUAI DENGAN<br />
YANG DIPERSYARATKAN DI DALAM KONSIDERAN, BAHWA ADA TIGA FUNGSI<br />
PERKEBUNAN, YAKNI :<br />
• EKONOMI, YAITU PENINGKATAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN<br />
RAKYAT SERTA PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI WILAYAH DAN<br />
NASIONAL,<br />
• EKOLOGI, YAITU PENINGKATAN KONSERVASI TANAH DAN AIR, PENYERAP<br />
KARBON, PENYEDIA OKSIGEN, DAN PENYANGGA KAWASAN LINDUNG,<br />
• SOSIAL BUDAYA, YAITU SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA.<br />
C. RUANG LINGKUP PENGATURAN : PERENCANAAN, PENGGUNAAN<br />
TANAH, PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA, PENGOLAHAN DAN<br />
PEMASARAN HASIL, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,<br />
PWNGWMBANGAN SDM, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN<br />
D. JENIS DAN PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN : USAHA PERKEBUNAN<br />
TERDIRI ATAS BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DAN/ATAU USAHA<br />
INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN.<br />
9
E. PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP : SETIAP PELAKU<br />
USAHA PERKEBUNAN WAJIB MEMELIHARA KELESTARIAN FUNGSI<br />
LINGKUNGAN HIDUP DAN MENCEGAH KERUSAKANNYA.<br />
F. PENYIDIKAN : PENENTUAN PERATURAN MENGENAI TATACARA PENYIDIKAN<br />
JIKA TERJADI PELANGGARAN YANG MENGARAH PADA TINDAK PIDANA<br />
YANG BERINDIKASI MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH.<br />
G. KETENTUAN PIDANA : PENGATURAN MENGENAI ANCAMAN PIDANA<br />
KEPADA PELAKU USAHA PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN,<br />
BAIK DIKARENAKAN TIDAK MEMILIKI IJIN USAHA PERKEBUNAN, MAUPUN<br />
KARENA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN DAN<br />
ATAU KEBAKARAN, BAIK DISENGAJA MAUPUN KARENA KELALAIANNYA.<br />
H. KETENTUAN PERALIHAN : KETENTUAN PERALIHAN DIPERLUKAN APABILA<br />
MATERI HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SUDAH PERNAH DIATUR.<br />
KETENTUAN PERALIHAN HARUS MEMUAT PEMIKIRAN TENTANG<br />
PENYELESAIAN MASALAH/KEADAAN ATAU PERISTIWA YANG SUDAH ADA<br />
PADA SAAT MULAI BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<br />
YANG BARU.<br />
I. KETENTUAN PENUTUP : KETENTUAN YANG BERKENAAN DENGAN<br />
PERNYATAAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ATAU MULAI<br />
PELAKSANAAN SUATU KETENTUAN UNDANG-UNDANG.<br />
J. PENUTUP : PENUTUP MERUPAKAN BAGIAN AKHIR PERATURAN<br />
PERUNDANG-UNDANGAN.<br />
10
BAB I : KETENTUAN UMUM.<br />
BAB II : ASAS DAN TUJUAN<br />
BAB III : JENIS, LUAS MAKSIMUM DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA<br />
BAB IV : SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PERIJINAN<br />
BAB V : SURVEY LAPANGAN<br />
BAB VI : KEMITRAAN<br />
BAB VII : PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN DAN PERUBAHAN<br />
KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA<br />
BAB VIII : IJIN PEMBUKAAN LAHAN (LAND CLEARING)<br />
BAB IX : MASA BERLAKU IJIN<br />
BAB X : KEWAJIBAN PEMILIK IJIN<br />
BAB XI : SANKSI-SANKSI<br />
BAB XIII : KETENTUAN PIDANA<br />
BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN<br />
BAB XV : KETENTUAN PENUTUP<br />
11