06.02.2015 Views

Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...

Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...

Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LAPORAN AKHIR<br />

NASKAH AKADEMIK<br />

IJIN USAHA PERKEBUNAN<br />

KABUPATEN BANDUNG<br />

TAHUN 2013<br />

1


PASAL 53 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN<br />

2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<br />

“…… MASYARAKAT BERHAK MEMBERIKAN MASUKAN SECARA LISAN DAN<br />

TERTULIS DALAM RANGKA PENYIAPAN ATAU PEMBAHASAN RANCANGAN<br />

UNDANG-UNDANG ATAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH”.<br />

MEMBERIKAN LANDASAN ILMIAH BAGI PENYUSUNAN RANCANGAN<br />

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG MEMBERIKAN ARAH,<br />

DAN MENETAPKAN RUANG LINGKUP BAGI PENYUSUNAN PERATURAN<br />

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN<br />

PENYELENGGARAAN IJIN USAHA PERKEBUNAN<br />

DI KABUPATEN BANDUNG<br />

2


A. PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF, DILAKUKAN DENGAN CARA<br />

MENGKAJI KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU, KHUSUSNYA<br />

KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18<br />

TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN, SERTA PERATURAN<br />

PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN<br />

PERANCANGAN PERATURAN DAERAH.<br />

B. PENDEKATAN PARTISIPATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN<br />

PENJARINGAN ASPIRASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERUTAMA<br />

YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK PENYELENGGARAAN<br />

USAHA PERKEBUNAN.<br />

C. PENDEKATAN KOMPARATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN STUDI<br />

PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DAN<br />

PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA LAIN YANG MENGATUR<br />

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN.<br />

4


A. KAJIAN KEPUSTAKAAN,<br />

(LIBRARY RESEARCH).<br />

B. KAJIAN PARTISIPATIF.<br />

C. PENELITIAN LAPANGAN (FIELD<br />

RESEARCH).<br />

D. PENGAMATAN<br />

NEED ASSESSMENT<br />

KONDISI EKSISTING<br />

PENELITIAN :<br />

- Desk Study<br />

- Field Study<br />

- Benchmark Study<br />

PEMAPARAN FAKTA :<br />

- Fakta Empiris<br />

- Fakta Hukum<br />

- Fakta Sosial<br />

Expert<br />

Meeting<br />

IDENTIFIKASI MASALAH<br />

ISU STRATEGIS<br />

SOLUSI STRATEGIS<br />

FGD<br />

Expert<br />

Meeting<br />

MATERI MUATAN<br />

FGD<br />

PRINSIP PENORMAAN<br />

NASKAH AKADEMIK<br />

5


CITA HUKUM YANG MENDASARI ATURAN HUKUM PENGATURAN IJIN USAHA<br />

PERKEBUNAN DITURUNKAN DARI SILA KELIMA PANCASILA YAKNI KEADILAN<br />

SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, DENGAN ASAS DEMOKRASI<br />

EKONOMI, KEADILAN, KESEIMBANGAN, KEMANFAATAN UMUM,<br />

KETERPADUAN, KEBERLANJUTAN SERTA TRANSPARANSI DAN<br />

AKUNTABILITAS.<br />

A. PASAL 7 UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN<br />

PERUNDANG-UNDANGAN<br />

B. UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN.<br />

C. PERATURAN MENTERI PERTANIAN<br />

NOMOR 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN<br />

USAHA PERKEBUNAN.<br />

MEMPERHATIKAN KENYATAAN DAN KONDISI PENYELENGGARAAN USAHA<br />

PERKEBUNAN YANG TELAH BERJALAN SELAMA INI, KAITANNYA DENGAN<br />

KEBUTUHAN DAN ATAU KEPENTINGAN MASYARAKAT SERTA KONDISI<br />

SEKARANG INI, SERTA HARUS DAPAT MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA<br />

PENGATURAN IJIN USAHA PERKEBUNAN YANG DILAKUKAN ADALAH DALAM<br />

RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH<br />

KABUPATEN BANDUNG KHUSUSNYA<br />

6


A. MASALAH REGULASI DAN HUKUM : mengacu pada Undang-Undang<br />

No. 18 Tahun 2004 Tentang <strong>Perkebunan</strong> dan Peraturan Menteri Pertanian<br />

Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 <strong>tentang</strong> Pedoman Perizinan <strong>Usaha</strong><br />

<strong>Perkebunan</strong>.<br />

B. MASALAH TUMPANG TINDIH KAWASAN : tumpang tindih kawasan ini<br />

sering terjadi antara kawasan usaha perkebunan dan kawasan usaha<br />

pertambangan/Kehutanan.<br />

C. MASALAH IU (IJIN USAHA) PERKEBUNAN : moratorium pelepasan<br />

kawasan hutan telah digelontorkan sejak 26 September 2001 melalui<br />

Surat Menteri Kehutanan Nomor 1712/Menhut-VII/2001. Kemudian<br />

dipertegas kembali melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.51/Menhut-<br />

VII/2005 tanggal 11 Februari 2005, agar gubernur/bupati tidak<br />

menerbitkan IU <strong>Perkebunan</strong> yang lokasinya berada di kawasan hutan.<br />

Selain itu pemegang IU <strong>Perkebunan</strong> yang berlokasi di kawasan hutan<br />

diminta agar menghentikan pembukaan kawasan hutan sebelum ada izin<br />

pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.<br />

7


A.KONSIDERAN : PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG MENJADI<br />

ALASAN POKOK PERLUNYA PENGATURAN PERATURAN DAERAH<br />

TENTANG KEBIJAKAN IJIN USAHA PERKEBUNAN.<br />

B.KETENTUAN UMUM : KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI<br />

DIDASARKAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN<br />

YANG TERKAIT DAN DIJADIKAN ACUAN, TERUTAMA UNDANG-<br />

UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN DAN<br />

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM<br />

BUDIDAYA TANAMAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA<br />

TAHUN 1992 NOMOR 46, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK<br />

INDONESIA NOMOR 3478).<br />

C.ASAS DAN TUJUAN :<br />

•ASAS KEADILAN DAN KERAKYATAN<br />

•ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS<br />

•ASAS KEPROFESIONALAN<br />

8


A.KONSIDERAN : PERDA MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI PERUNDANGAN<br />

DAN PERATURAN YANG DIPAYUNGI OLEH UUD 1945, SERTA PERUNDANGAN<br />

LAINNYA YANG CAKUPANNYA LEBIH UMUM DAN LUAS.<br />

B. PENGATURAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA : SESUAI DENGAN<br />

YANG DIPERSYARATKAN DI DALAM KONSIDERAN, BAHWA ADA TIGA FUNGSI<br />

PERKEBUNAN, YAKNI :<br />

• EKONOMI, YAITU PENINGKATAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN<br />

RAKYAT SERTA PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI WILAYAH DAN<br />

NASIONAL,<br />

• EKOLOGI, YAITU PENINGKATAN KONSERVASI TANAH DAN AIR, PENYERAP<br />

KARBON, PENYEDIA OKSIGEN, DAN PENYANGGA KAWASAN LINDUNG,<br />

• SOSIAL BUDAYA, YAITU SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA.<br />

C. RUANG LINGKUP PENGATURAN : PERENCANAAN, PENGGUNAAN<br />

TANAH, PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA, PENGOLAHAN DAN<br />

PEMASARAN HASIL, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,<br />

PWNGWMBANGAN SDM, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN<br />

D. JENIS DAN PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN : USAHA PERKEBUNAN<br />

TERDIRI ATAS BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DAN/ATAU USAHA<br />

INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN.<br />

9


E. PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP : SETIAP PELAKU<br />

USAHA PERKEBUNAN WAJIB MEMELIHARA KELESTARIAN FUNGSI<br />

LINGKUNGAN HIDUP DAN MENCEGAH KERUSAKANNYA.<br />

F. PENYIDIKAN : PENENTUAN PERATURAN MENGENAI TATACARA PENYIDIKAN<br />

JIKA TERJADI PELANGGARAN YANG MENGARAH PADA TINDAK PIDANA<br />

YANG BERINDIKASI MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH.<br />

G. KETENTUAN PIDANA : PENGATURAN MENGENAI ANCAMAN PIDANA<br />

KEPADA PELAKU USAHA PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN,<br />

BAIK DIKARENAKAN TIDAK MEMILIKI IJIN USAHA PERKEBUNAN, MAUPUN<br />

KARENA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN DAN<br />

ATAU KEBAKARAN, BAIK DISENGAJA MAUPUN KARENA KELALAIANNYA.<br />

H. KETENTUAN PERALIHAN : KETENTUAN PERALIHAN DIPERLUKAN APABILA<br />

MATERI HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SUDAH PERNAH DIATUR.<br />

KETENTUAN PERALIHAN HARUS MEMUAT PEMIKIRAN TENTANG<br />

PENYELESAIAN MASALAH/KEADAAN ATAU PERISTIWA YANG SUDAH ADA<br />

PADA SAAT MULAI BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<br />

YANG BARU.<br />

I. KETENTUAN PENUTUP : KETENTUAN YANG BERKENAAN DENGAN<br />

PERNYATAAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ATAU MULAI<br />

PELAKSANAAN SUATU KETENTUAN UNDANG-UNDANG.<br />

J. PENUTUP : PENUTUP MERUPAKAN BAGIAN AKHIR PERATURAN<br />

PERUNDANG-UNDANGAN.<br />

10


BAB I : KETENTUAN UMUM.<br />

BAB II : ASAS DAN TUJUAN<br />

BAB III : JENIS, LUAS MAKSIMUM DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA<br />

BAB IV : SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PERIJINAN<br />

BAB V : SURVEY LAPANGAN<br />

BAB VI : KEMITRAAN<br />

BAB VII : PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN DAN PERUBAHAN<br />

KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA<br />

BAB VIII : IJIN PEMBUKAAN LAHAN (LAND CLEARING)<br />

BAB IX : MASA BERLAKU IJIN<br />

BAB X : KEWAJIBAN PEMILIK IJIN<br />

BAB XI : SANKSI-SANKSI<br />

BAB XIII : KETENTUAN PIDANA<br />

BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN<br />

BAB XV : KETENTUAN PENUTUP<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!