06.02.2015 Views

prosedur standar pemberian pinjaman - CIPSED

prosedur standar pemberian pinjaman - CIPSED

prosedur standar pemberian pinjaman - CIPSED

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2009<br />

PROSEDUR STANDAR<br />

PEMBERIAN PINJAMAN<br />

KOPERASI SIMPAN PINJAM<br />

SEJAHTERA (*)<br />

(*untuk kepentingan publikasi, nama disamarkan demi menjaga<br />

kerahasiaan)<br />

Disusun bersama oleh<br />

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA &<br />

MICRO FINANCE TEAM – <strong>CIPSED</strong> PROJECT<br />

23 April 2009


D A F T A R<br />

I S I<br />

HALAMAN<br />

PASAL I Tujuan 1<br />

PASAL II Ruang Lingkup 1<br />

PASAL III Segmentasi Peminjam 1<br />

PASAL IV Tata Cara Permohonan Pinjaman 2<br />

PASAL V Jaminan/Agunan 4<br />

PASAL VI Limit Pinjaman 5<br />

PASAL VII Komite Pinjaman 5<br />

PASAL VIII Pengelolaan Perkiraan Pinjaman 6<br />

PASAL IX Perlindungan Peminjam 6<br />

PASAL X Dokumentasi 7<br />

PASAL XI Pelunasan Pinjaman 7<br />

PASAL XII Kode Etik Pinjaman 8<br />

Lampiran:<br />

Formulir 1. Permohonan dan Analisa Pinjaman<br />

Formulir 2. Perjanjian Pinjaman<br />

Formulir 3. Berita Acara Penyerahan Bukti Barang Jaminan<br />

Formulir 4. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan dan Kuasa Menjual Jaminan<br />

Formulir 5. Laporan Kunjungan Lapangan


Prosedur Standar Operasi – Layanan Pinjaman<br />

KOPERASI SIMPAN PINJAM “SEJAHTERA”<br />

(KSP SEJAHTERA)<br />

PASAL I<br />

T u j u a n<br />

1. Memberikan pedoman dan pemahaman atas kebijakan dan <strong>prosedur</strong> layanan <strong>pinjaman</strong>;<br />

2. Menerapkan <strong>standar</strong>disasi (keseragaman) <strong>prosedur</strong> evaluasi <strong>pinjaman</strong>;<br />

3. Menjaga obyektivitas pengambilan keputusan atas permohonan <strong>pinjaman</strong>;<br />

4. Menjaga kualitas <strong>pinjaman</strong> yang sehat untuk menjamin keberlangsungan institusi;<br />

5. Menjamin pelayanan yang berkualitas kepada anggota peminjam dan calon anggota peminjam;<br />

PASAL II<br />

Ruang Lingkup<br />

Pedoman Operasional Kegiatan Pinjaman mencakup hal-hal berupa: segmentasi peminjam, tata cara<br />

permohonan, evaluasi, pengambilan keputusan, pencairan, pemantauan, pengelolaan <strong>pinjaman</strong>,<br />

pencatatan, pendokumentasian dan kode etik.<br />

PASAL III<br />

Segmentasi Peminjam<br />

1. Segmentasi dimaksudkan untuk memberikan batasan mengenai bidang-bidang, atau sektor-sektor<br />

usaha yang akan dibiayai oleh KSP Sejahtera, dengan tujuan agar penanganan <strong>pinjaman</strong> kepada<br />

peminjam maupun calon peminjam dapat menjadi lebih terarah dan efisien;<br />

2. Pinjaman dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok dan dapat dipergunakan untuk<br />

mendukung keperluan usaha dan non-usaha dari calon peminjam sepanjang calon peminjam<br />

mempunyai usaha atau memiliki sumber penghasilan untuk menjamin tersedianya sumber<br />

pendapatan untuk pembayaran <strong>pinjaman</strong> kembali;<br />

3. Pinjaman diberikan kepada calon peminjam yang memenuhi kriteria sebagai berikut:<br />

3.1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten XXXX dan wilayah lainnya yang<br />

dapat dijangkau oleh kantor operasional KSP Sejahtera;<br />

3.2 Memiliki sumber pendapatan tetap selama paling sedikit 1 (satu) tahun;<br />

3.3. Menjalankan usaha mikro produktif selama paling sedikit 1 (satu) tahun dalam bidang:<br />

- Pertanian/Nelayan<br />

- Peternakan/Budidaya Kelautan<br />

- Perdagangan<br />

- Jasa<br />

- Produksi<br />

3.4 Bersedia menyediakan agunan, jika diperlukan, berdasarkan survey pasar dan analisa<br />

<strong>pinjaman</strong> yang dilakukan oleh KSP Sejahtera;<br />

3.5. Bersedia menyimpan sejumlah dana di KSP Sejahtera secara teratur dalam bentuk<br />

simpanan;


Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />

Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />

3.6. Mendapatkan persetujuan dari pasangan (suami atau istri) untuk mengajukan dan<br />

menandatangani akad <strong>pinjaman</strong>;<br />

4. Besarnya <strong>pinjaman</strong> diberikan berdasarkan pertimbangan faktor-faktor utama berikut:<br />

4.1. Untuk Pinjaman Non Konsumtif adanya kesesuaian antara rencana usaha terhadap<br />

<strong>pinjaman</strong> dan rencana alokasi penggunaannya;<br />

4.2. Untuk Pinjaman Konsumtif, adanya kejelasan penggunaan dana <strong>pinjaman</strong>;<br />

4.3. Analisa kemampuan pengembalian <strong>pinjaman</strong>, yang diperhitungkan dari tingkat keuntungan<br />

dalam jangka waktu tertentu. Adapun hal-hal yang diperhitungkan adalah:<br />

(i)<br />

(ii)<br />

(iii)<br />

(iv)<br />

(v)<br />

Besarnya penghasilan pokok;<br />

Sumber penghasilan lainnya;<br />

Biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan;<br />

Kewajiban-kewajiban termasuk hutang kepada pihak lain;<br />

Nilai kekayaan yang dimiliki.<br />

PASAL IV<br />

Tata Cara Permohonan Pinjaman<br />

Tata cara permohonan <strong>pinjaman</strong> adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemohon <strong>pinjaman</strong>,<br />

petugas dan pejabat <strong>pinjaman</strong> serta pihak terkait lainnya beserta kelengkapan administrasi/formulirformulir<br />

yang diperlukan dalam proses permohonan <strong>pinjaman</strong> hingga kepada saat pencairan <strong>pinjaman</strong>.<br />

Permohonan Pinjaman terdiri atas: a) permohonan layanan <strong>pinjaman</strong> oleh peminjam baru (<strong>pinjaman</strong><br />

baru); dan b) permohonan layanan <strong>pinjaman</strong> oleh peminjam lama (<strong>pinjaman</strong> ulangan/tambahan).<br />

4.1. Prosedur Umum:<br />

(i)<br />

(ii)<br />

(iii)<br />

(iv)<br />

(v)<br />

(vi)<br />

Calon Peminjam mengisi bagian nomor 1 sampai dengan 5 dari Formulir Pemohonan dan<br />

Analisa Pinjaman dan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan<br />

• Fotokopi Tanda Pengenal Diri dan Pasangan (suami dan istri) yang masih berlaku<br />

• Fotokopi Kartu Keluarga<br />

• Bukti Kepemilikan Harta Jaminan, jika diperlukan<br />

Calon Peminjam memiliki simpanan pokok dan wajib di KSP Sejahtera, bagi pemohon yang<br />

merupakan anggota KSP Sejahtera;<br />

Bagi calon anggota, diwajibkan memelihara simpanan calon anggota selama masa <strong>pinjaman</strong>.<br />

Calon Peminjam memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas <strong>pinjaman</strong> yang<br />

ditunjuk oleh KSP Sejahtera (baik melalui wawancara maupun dalam kunjungan lapangan);<br />

Calon Peminjam membayar biaya administrasi 1,5% dan provisi 0,5% pada saat pencairan<br />

pembiayaaan dari <strong>pinjaman</strong> yang dicairkan dan biaya-biaya langsung lain jika ada (seperti<br />

biaya materai, biaya notaris atau biaya pengikatan jaminan);<br />

Pengurusan administrasi permohonan <strong>pinjaman</strong> tidak dapat diwakilkan oleh calon peminjam<br />

kepada pihak lain;<br />

Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh KSP Sejahtera;<br />

4.2. Prosedur Permohonan Fasilitas Pinjaman Baru<br />

4.2.1 Saat Pengajuan Permohonan<br />

1. Calon Peminjam memenuhi Prosedur Umum sebagaimana disebut pada bagian 4.1.<br />

dan menyerahkan semua dokumen persyaratan kepada Petugas Pinjaman;<br />

2. Petugas Pinjaman menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut di atas,<br />

dan selanjutnya menyerahkan seluruh berkas kepada Kepala Cabang/Kepala Unit<br />

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam untuk menentukan waktu pelaksanaan survey.<br />

4.2.2 Survey Lapangan dan Analisa<br />

1. Dilakukan paling lambat 2 hari setelah pengisian Formulir Permohonan dan Analisa<br />

Pinjaman, dimana keputusan untuk melakukan survey dan analisa <strong>pinjaman</strong><br />

dikeluarkan oleh Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;<br />

4


Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />

Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />

2. Petugas Pinjaman melakukan survey/kunjungan lapangan untuk melakukan analisa<br />

<strong>pinjaman</strong> yang mencakup:<br />

• Pengujian kebenaran informasi dalam Formulir Permohonan dan Analisa<br />

Pinjaman melalui: a) wawancara dengan calon peminjam, tetangga atau pihak<br />

lainnya yang dianggap berkaitan atau berkepentingan, b)<br />

inspeksi/pemeriksaan langsung ke tempat usaha atau rumah, dan c)<br />

penelitian dokumen-dokumen/catatan-catatan terkait;<br />

• Pengisian Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman dengan temuantemuan<br />

dan analisa tentang kondisi peminjam termasuk kondisi usaha<br />

(pendapatan);<br />

• Analisa kelayakan peminjam berdasarkan prinsip 5 C: Character (Karakter<br />

Debitur), Capital (Permodalan), Collateral (Agunan), Conditions (Kondisi usaha<br />

dan ekonomi), Capacity (Kapasitas Peminjam dan usahanya);<br />

• Memberi usulan berdasarkan hasil pengujian di atas dalam Formulir<br />

Permohonan dan Analisa Pinjaman.<br />

3. Setelah survey dan analisa diatas selesai, Petugas Pinjaman memberi usulan<br />

besaran <strong>pinjaman</strong> berikut persyaratannya dan menuliskannya dalam Formulir<br />

Permohonan dan Analisa Pinjaman.<br />

4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah survey dan analisa selesai dilakukan,<br />

Petugas Pinjaman menyampaikan hasil survey, hasil analisa dan usulannya kepada<br />

Komite Pinjaman yang akan memutuskan disetujui atau tidak disetujuinya<br />

permohonan <strong>pinjaman</strong>.<br />

4.2.3. Evaluasi atas Permohonan<br />

1. Komite Pinjaman, sesuai dengan kewenangan, melakukan evaluasi dan memberikan<br />

keputusan atas permohonan <strong>pinjaman</strong> dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) hari<br />

kerja setelah hasil survey, analisa dan usulan dari Petugas Pinjaman diterima;<br />

2. Segera setelah keputusan dihasilkan oleh Komite Pinjaman, Petugas Pinjaman<br />

menyampaikan keputusan permohonan <strong>pinjaman</strong> dari Pinjaman Komite kepada calon<br />

peminjam;<br />

3. Apabila permohonan ditolak, maka Petugas Pinjaman memproses permohonan<br />

<strong>pinjaman</strong> yang lain;<br />

4. Apabila permohonan disetujui, maka <strong>prosedur</strong> berlanjut sebagaimana disebut dalam<br />

bagian 4.2.4.<br />

4.2.4. Pencairan Pinjaman<br />

1. Persetujuan Komite Pinjaman atas permohonan <strong>pinjaman</strong> dituangkan dalam kolom<br />

khusus pada Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman dari calon peminjam yang<br />

bersangkutan;<br />

2. Berdasarkan persetujuan tertulis di atas, Petugas Pinjaman mempersiapkan:<br />

i. Akad Pinjaman;<br />

ii. Berita Acara Penyerahan Bukti Barang Jaminan;<br />

iii. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan dan Kuasa Menjual Jaminan;<br />

iv. Surat Kuasa Pemotongan gaji (apabila diperlukan);<br />

v. Buku Pinjaman dan Simpanan<br />

3. Calon peminjam menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas bersama-sama<br />

dengan pejabat berwenang dari KSP Sejahtera dan atau pihak lainnya yang ditunjuk<br />

oleh pihak KSP Sejahtera;<br />

4. Setelah penandatangan perjanjian <strong>pinjaman</strong>, petugas <strong>pinjaman</strong> memberikan kepada<br />

peminjam:<br />

i. Berita Acara Penyerahan Bukti Barang Jaminan;<br />

ii. Buku Pinjaman dan Simpanan.<br />

5. Petugas Pinjaman menyerahkan berkas dokumen sebagaimana disebutkan dalam poin<br />

4.2.4.2 di atas kepada kasir untuk tindak lanjut pencairan;<br />

6. Petugas Pinjaman menyimpan seluruh berkas permohonan Pinjaman, persetujuan<br />

Pinjaman dalam satu file dan disimpan di dalam lemari Bagian Pinjaman. Dokumen<br />

<strong>pinjaman</strong> terdiri atas:<br />

i. Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman;<br />

ii. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Bukti Kepemilikan jaminan;<br />

iii. Perjanjian Pinjaman;<br />

iv. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan dan Kuasa Menjual Jaminan;<br />

v. Laporan Kunjungan Lapangan;<br />

vi. Dokumen pendukung lainnya: SK Pemotongan Gaji, Surat Kuasa Jaminan (jika<br />

barang jaminan bukan merupakan milik peminjam);<br />

7. Pencairan dilakukan secara tunai kepada yang bersangkutan.<br />

4.3. Tata Cara Permohonan Fasilitas Pinjaman Ulangan/Tambahan<br />

Permohonan fasilitas ulangan/tambahan adalah permohonan penambahan fasilitas <strong>pinjaman</strong> dari<br />

peminjam lama (yang telah menerima fasilitas <strong>pinjaman</strong> dari koperasi).<br />

5


Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />

Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />

4.3.1. Saat Pengajuan Permohonan<br />

1. Telah melunasi seluruh kewajiban yang timbul akibat <strong>pinjaman</strong> yang sedang berjalan<br />

(pokok, bagi hasil maupun biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lain);<br />

2. Memiliki catatan pembayaran yang memuaskan, tepat waktu, tidak ada tunggakan<br />

dan menunjukkan sikap koperatif (kerjasama yang baik);<br />

3. Mengisi Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman dan kelengkapannya dan<br />

menyerahkan kepada Petugas Pinjaman sebagaimana diatur dalam ayat 4.1;<br />

4. Petugas Pinjaman memeriksa ulang keabsahan data-data pemohon misalnya masa<br />

berlaku kartu identitas, kecocokan alamat dan data kependudukan. Jika sudah<br />

kadaluarsa, maka calon peminjam wajib menyerahkan data terbaru. Jika tidak, maka<br />

data lama dapat dipergunakan kembali;<br />

5. Selanjutnya mengikuti <strong>prosedur</strong> sama seperti yang diatur dalam ayat 4.2.1.<br />

4.3.2. Survey Lapangan & Analisa<br />

1. Dilakukan paling lambat 2 hari setelah peminjam mengisi Formulir Permohonan dan<br />

Analisa Pinjaman;<br />

• Petugas Pinjaman bersama Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Kepala<br />

Unit Simpan Pinjam meninjau kembali usaha dan tempat tinggal pemohon;<br />

• Membuat laporan analisa permohonan <strong>pinjaman</strong> yang baru dan<br />

membandingkannya dengan data fasilitas sebelumnya;<br />

• Menganalisa ulang kelayakan peminjam berdasarkan prinsip 5 C: Characteristic,<br />

Capital, Collateral, Condition and Capacity;<br />

2. Petugas Pinjaman memberikan usulan <strong>pinjaman</strong> dan persyaratannya dalam Analisa<br />

Pinjaman;<br />

3. Paling lambat 2 (dua) hari setelah survey dan analisa dilakukan, Petugas Pinjaman<br />

menyampaikan hasil survey, analisa dan usulan kepada Kepala Cabang/Kepala Unit<br />

Simpan Pinjam/Kepala Unit Simpan Pinjam.<br />

4.3.3. Evaluasi Permohonan<br />

1. Penilaian kelayakan penambahan dilakukan dengan mempertimbangkan<br />

peningkatan volume usaha, kondisi agunan yang nilainya tidak mengalami<br />

penurunan, catatan pembayaran kewajiban atas fasilitas <strong>pinjaman</strong> sebelumnya;<br />

2. Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Kepala Unit Simpan Pinjam atau Komite<br />

Pinjaman kemudian membuat keputusan atas permohonan penambahan fasilitas<br />

<strong>pinjaman</strong> dari pemohon yang bersangkutan.<br />

3. Apabila permohonan ditolak, maka Petugas Pinjaman memproses permohonan<br />

<strong>pinjaman</strong> yang lain;<br />

4. Apabila permohonan disetujui, maka <strong>prosedur</strong> berlanjut sebagaimana disebut dalam<br />

bagian 4.2.4<br />

4.3.4. Pencairan Pinjaman<br />

Mengikuti <strong>prosedur</strong> sebagamana diatur dalam ayat 4.2.4.<br />

PASAL V<br />

Jaminan/Agunan<br />

Jaminan atau agunan adalah sesuatu berupa barang atau harta tidak bergerak dan/atau barang bergerak<br />

atau lainnya yang mempunyai nilai ekonomis (berharga) yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan<br />

atas <strong>pinjaman</strong> yang diterima dari KSP Sejahtera. Penyerahan agunan disyaratkan untuk <strong>pinjaman</strong><br />

dengan nominal diatas Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Khusus bagi “Kredit Pasar” kewajiban<br />

menyerahkan jaminan diperuntukkan bagi <strong>pinjaman</strong> dengan nominal di atas Rp.1.000.000,00 (Satu Juta<br />

Rupiah).<br />

1. Harta yang dapat diterima menjadi jaminan <strong>pinjaman</strong> di KSP Sejahtera antara lain:<br />

• Tanah dan Bangunan;<br />

• Lahan Kosong berupa sawah atau ladang dan lainnya yang dapat diperjual-belikan;<br />

• Kendaraan Bermotor yang masih dalam keadaan layak pakai dan dapat diperjual belikan;<br />

• Barang-barang inventaris untuk usaha;<br />

• Barang-barang rumah tangga;<br />

6


Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />

Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />

• Perhiasan Emas;<br />

• Gaji bulanan pada instansi pemerintah dan/atau swasta ;<br />

2. Selama jangka waktu <strong>pinjaman</strong> barang barang dan lainnya yang dijaminkan tersebut dikuasai oleh<br />

KSP Sejahtera, yang dituangkan dalam dokumen Penyerahan Barang Jaminan dan Surat Kuasa<br />

Menjual;<br />

3. Jaminan yang disimpan oleh koperasi dicatat dalam suatu buku register dan disimpan oleh kasir yang<br />

mencatat jenis <strong>pinjaman</strong>, nomor akad <strong>pinjaman</strong>, tanggal penerimaan jaminan oleh koperasi dan<br />

tanggal pengeluaran jaminan oleh koperasi serta tanda tangan penerima jaminan pada saat<br />

dikeluarkan dari tempat penyimpanan jaminan di koperasi;<br />

4. Pengembalian barang jaminan harus disertai dengan bukti pelunasan <strong>pinjaman</strong> (Slip atau Kuitansi<br />

Kas) yang distempel “Lunas” oleh Kasir atau Petugas Keuangan.<br />

5. Selama <strong>pinjaman</strong> belum dilunasi, barang/harta jaminan dan bentuk lain yang dijaminkan, tidak dapat<br />

dipergunakan oleh peminjam untuk menjadi jaminan atas hutang/<strong>pinjaman</strong> kepada pihak lainnya.<br />

6. Secara berkala tiga bulan sekali di adakan pemeriksaan fisik terhadap bukti kepemilikan jaminan<br />

yang disimpan dalam lemari brankas oleh manager koperasi atau pejabat yang ditunjuk,<br />

diperbandingkan dengan buku register jaminan. Pemeriksaan fisik dimaksud dilaporkan dalam<br />

sebuah berita acara tertulis.<br />

PASAL VI<br />

Limit Pinjaman<br />

Limit <strong>pinjaman</strong> pertama bagi individu ditentukan berdasarkan kelayakan usaha, serta faktor analisa<br />

lainnya dengan <strong>pinjaman</strong> setinggi-tingginya Rp. 2,000,000,00 (Dua Juta Rupiah) per individu. Limit<br />

Pinjaman akan dievaluasi secara berkala oleh Komite Pinjaman untuk memastikan produk <strong>pinjaman</strong> yang<br />

ditawarkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan persaingan usaha.<br />

PASAL VII<br />

Komite Pinjaman<br />

1. Komite <strong>pinjaman</strong> adalah suatu panelis untuk memberikan keputusan atas permohonan fasilitas<br />

<strong>pinjaman</strong> dari anggota maupun calon anggota. Tugas Komite Pinjaman adalah membahas dan<br />

menilai permohonan <strong>pinjaman</strong> kemudian memberikan keputusan “Menyetujui” atau “Menolak”<br />

permohonan <strong>pinjaman</strong>;<br />

2. Komite Pinjaman dapat terdiri dari Panel A, Panel B dan Panel C:<br />

o<br />

Panel A terdiri dari:<br />

• Petugas Pinjaman<br />

• Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam<br />

o<br />

Panel B terdiri dari:<br />

• Seluruh Anggota Panel A<br />

• Manager Koperasi<br />

o Panel C terdiri dari:<br />

• Panel B<br />

• Ketua Pengurus Koperasi<br />

3. Otorisasi Batas Wewenang Memutuskan Pinjaman oleh masing-masing panel Komite Pinjaman<br />

adalah sebagai berikut:<br />

o Panel A: Pinjaman hingga jumlah Rp. 5,000.000,-<br />

o Panel B: Pinjaman di atas Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-<br />

o Panel C: Pinjaman di atas Rp. 10.000.000,-<br />

Apabila calon peminjam memiliki hubungan istimewa dengan anggota panel (misal hubungan darah<br />

atau kekerabatan) maka anggota panel tersebut tidak dapat memberikan suara dan/atau digantikan<br />

oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh anggota panel lainnya.<br />

4. Dalam keadaan dimana keputusan <strong>pinjaman</strong> menyangkut hal-hal yang menyimpang dari ketentuan<br />

normatif sebagaimana diatur dalam Prosedur Standar Operasi Pinjaman ini, maka keputusan<br />

<strong>pinjaman</strong> harus diambil dengan persetujuan oleh panel satu level di atas (One Up Level Approval).<br />

7


Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />

Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />

PASAL VIII<br />

Pengelolaan Perkiraan Pinjaman<br />

Pengelolaan perkiraan <strong>pinjaman</strong> meliputi kegiatan kegiatan berupa: pembayaran angsuran,<br />

memperbaharui informasi keuangan dan jaminan, penambahan/pengurangan fasilitas, peringatan<br />

pembayaran tertunggak, informasi jasa/cek jasa.<br />

1. Petugas kasir/keuangan membuat laporan pembayaran secara berkala termasuk untuk laporan<br />

angsuran terlambat (Klasifikasi kelancaran <strong>pinjaman</strong>: Lancar, Tidak Lancar, Diragukan, Macet);<br />

2. Petugas <strong>pinjaman</strong> melakukan kunjungan secara berkala untuk memantau keberadaan peminjam dan<br />

usahanya dan mengisi formulir Laporan Kunjungan Lapangan;<br />

3. Petugas lapangan memantau laporan pembayaran dan melakukan kunjungan atas angsuran yang<br />

tertunggak;<br />

4. Pengelolaan keterlambatan pembayaran dilakukan sebagai berikut:<br />

4.1. Petugas Pinjaman melakukan kunjungan kepada peminjam yang menunggak pembayaran<br />

angsuran hingga saat ganti bulan dan membuat Laporan Kunjungan Lapangan yang<br />

diserahkan kepada Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam;<br />

4.2. Apabila dalam kurun waktu 60 hari tunggakan pokok dan jasa belum juga dibayar, maka<br />

Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam akan mengeluarkan surat penggilan kepada<br />

peminjam untuk melunasi tunggakannya;<br />

4.3. Apabila dalam kurun waktu 90 hari tunggakan pokok dan jasa belum juga dibayar, maka<br />

proses penagihan selanjutnya akan diambil alih oleh Tim Penanggulangan Kredit Macet;<br />

4.4. Apabila tim belum dapat menyelesaikan <strong>pinjaman</strong> bermasalah seperti pada point 4.2 maka<br />

dapat dipertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga seperti: tokoh masyarakat, aparat desa,<br />

aparat keamanan ataupun melalui peradilan.<br />

5. Alternatif penyelesaian <strong>pinjaman</strong> bermasalah dapat dilakukan melalui langkah langkah antara lain:<br />

• Rekondisi <strong>pinjaman</strong>, yaitu langkah penyelesaian melalui pengurangan bagi hasil maupun<br />

kemudahan lainnya yang tidak merubah jangka waktu <strong>pinjaman</strong>;<br />

• Rescheduling, yaitu langkah penjadwalan ulang jangka waktu dan skema pelunasan <strong>pinjaman</strong>;<br />

• Penjualan Jaminan.<br />

PASAL IX<br />

Perlindungan Peminjam<br />

Perlindungan terhadap peminjam meliputi kebijakan dan aturan koperasi yang bertujuan untuk<br />

melindungi asset dan <strong>pinjaman</strong> peminjam pada koperasi, termasuk di dalamnya harta peminjam yang di<br />

jaminkan di koperasi.<br />

9.1. Pertanggungan Kredit<br />

1. Setiap peminjam ikut serta dalam program Pertanggungan Kredit yang dikelola oleh KSP<br />

Sejahtera. Nilai pertanggungannya adalah sejumlah sisa plafond <strong>pinjaman</strong>nya;<br />

2. Beban iuran pertanggungan dibebankan kepada peminjam;<br />

9.2. Kerahasian Peminjam<br />

1. Koperasi berikut semua perangkatnya, berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data<br />

keuangan/harta peminjam (baik anggota maupun non anggota);<br />

2. Informasi yang menyangkut <strong>pinjaman</strong> dan informasi keuangan peminjam di koperasi tidak<br />

boleh disebarluaskan/disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan peminjam;<br />

3. Pengecualian atas ketentuan di atas hanya dapat di lakukan apabila ada surat permintaan<br />

resmi dari instansi pemerintah yang sah.<br />

PASAL X<br />

Dokumentasi<br />

8


Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />

Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />

Dokumentasi adalah kegiatan yang meliputi pencatatan aktivitas keuangan dan <strong>pinjaman</strong> dalam koperasi.<br />

Dokumentasi diperlukan sebagai alat pemantauan perkiraan <strong>pinjaman</strong>:<br />

1. Bukti Penerimaan Kas: sarana Kasir (Petugas Keuangan) untuk mencatat penerimaan angsuran<br />

pokok, jasa, cadangan penghapusan piutang dan menjadi bukti transaksi kas yang di bayarkan<br />

oleh peminjam;<br />

2. Bukti Penerimaan Kas untuk pembayaran angsuran terakhir yang di stempel Lunas: sarana Kasir<br />

(Petugas Keuangan) untuk menyatakan bahwas peminjam telah melunasi kewajibannya. Dengan<br />

slip ini, peminjam dapat meminta kembali jaminan yang disimpan oleh koperasi, jika diinginkan<br />

oleh peminjam.<br />

3. Buku Anggota per Peminjam: sarana pencatatan mutasi <strong>pinjaman</strong> dan simpanan (jumlah dan<br />

tangggal pencairan <strong>pinjaman</strong>, jumlah dan tanggal penyetoran dan penarikan simpanan, jumlah<br />

pembayaran angsuran pokok, jasa dan saldo <strong>pinjaman</strong> selama masa <strong>pinjaman</strong>) yang diisi<br />

berdasarkan Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran Kas;<br />

4. Rekapitulasi Pencairan & Pembayaran Pinjaman: sarana untuk meringkas pencairan yang terjadi<br />

setiap bulan, berikut Jatuh Tempo serta Pembayaran dari Peminjam.<br />

PASAL XI<br />

Pelunasan Pinjaman<br />

11.1 Pelunasan sesuai Jadwal<br />

Pelunasan <strong>pinjaman</strong> adalah waktu dan keadaan dimana peminjam telah memenuhi keseluruhan<br />

kewajiban atas <strong>pinjaman</strong>nya kepada koperasi seperti yang tertuang dalam perjanjian <strong>pinjaman</strong>.<br />

1. Petugas <strong>pinjaman</strong> memeriksa ulang catatan fasilitas <strong>pinjaman</strong> peminjam untuk memastikan tidak<br />

ada lagi kewajiban yang tersisa (saldo <strong>pinjaman</strong> sudah tidak ada);<br />

2. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bukti Barang Jaminan dan dilampirkan dengan bukti<br />

pelunasan <strong>pinjaman</strong> seperti pada point 10.2, kasir mengembalikan bukti kepemilikan<br />

jaminan/agunan apabila peminjam apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan<br />

ulang fasilitas dengan membuatkan bukti tanda terima dokumen dan atau fisik jaminan dari<br />

peminjam yang bersangkutan;<br />

3. Petugas lapangan menawarkan produk <strong>pinjaman</strong> yang sama atau yang lain kepada Peminjam.<br />

11.2 Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo<br />

Pelunasan <strong>pinjaman</strong> dapat dilakukan sebelum jangka waktu masa <strong>pinjaman</strong> berakhir.<br />

1. Petugas <strong>pinjaman</strong> memeriksa ulang catatan fasilitas <strong>pinjaman</strong> untuk memastikan saldo <strong>pinjaman</strong><br />

yang tersisa;<br />

2. Pelunasan hanya dapat dilakukan apabila saldo <strong>pinjaman</strong> dibayar secara penuh oleh peminjam;<br />

3. Sumber dana pelunasan dapat berasal dari dana peminjam sendiri atau berasal dari <strong>pinjaman</strong><br />

tambahan (ulangan) yang diajukan oleh peminjam dan disetujui oleh KSP Sejahtera;<br />

4. Dalam hal pelunasan sebelum jatuh tempo peminjam berhak mendapatkan potongan atas jasa<br />

saldo <strong>pinjaman</strong> yang tersisa. Besaran potongan jasa dimaksud ditentukan sesuai dengan<br />

kebijakan KSP Sejahtera;<br />

5. Petugas <strong>pinjaman</strong> wajib memastikan semua <strong>prosedur</strong> pengikatan <strong>pinjaman</strong> seperti yang diatur<br />

dalam pasal 4.2.4 di atas.<br />

PASAL XII<br />

Kode Etik Pinjaman<br />

PRINSIP KODE ETIK PINJAMAN (dikutip dari ACCION INTERNATIONAL):<br />

1) Layanan yang berkualitas<br />

• Melayani anggota dan calon anggota dengan hormat, respek, nyaman dan tepat waktu<br />

2) Pengenaan Jasa dan Biaya secara transparan<br />

• Memberikan informasi yang jelas kepada peminjam mengenai biaya-biaya yang timbul dari<br />

pengajuan <strong>pinjaman</strong> (kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh peminjam seperti<br />

pembayaran jasa, iuran pertanggungan kredit, biaya administrasi, biaya provisi, biaya notaris,<br />

biaya materai, kewajiban menabung dll)<br />

3) Jasa yang layak<br />

9


Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />

Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />

• Tidak menetapkan jasa yang mencekik leher, koperasi hendaknya tidak memaksimalkan<br />

keuntungan namun mengenakan jasa yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup<br />

koperasi dan memungkinkan untuk berkembang (ekspansi) guna menjangkau lebih banyak<br />

peminjam.<br />

4) Menghindari Kelebihan Pinjaman<br />

• Menghindari <strong>pemberian</strong> <strong>pinjaman</strong> yang melebihi kemampuan peminjam untuk membayar<br />

5) Praktek-Praktek Penagihan Pinjaman yang Santun<br />

• Dalam menghadapi peminjam yang bermasalah, Petugas Penagihan tidak melakukan<br />

tindakan yang mengancam, namun tetap berlaku hormat dan tidak melakukan sita terhadap<br />

asset yang dipergunakan oleh peminjam untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar (sehingga<br />

peminjam menjadi tidak produktif)<br />

6) Kerahasiaan Informasi Peminjam<br />

• Melindungi semua informasi yang diberikan oleh peminjam/calon peminjam untuk<br />

kepentingan analisa semata<br />

7) Staff yang beretika<br />

• Professional, tidak menyakiti peminjam atau calon peminjam, menghindari konflik<br />

kepentingan<br />

8) Menerima Umpan Balik dari Peminjam<br />

• Bersedia menerima umpan balik dari peminjam dan menyediakan jalur bagaimana peminjam<br />

menyampaikan pendapat terhadap layanan lembaga, dan jika memungkinkan, memperbaiki<br />

layanan untuk memuaskan peminjam sepanjang umpan balik tersebut layak untuk<br />

ditindaklanjuti<br />

9) Kebijakan Operasi yang Pro Peminjam<br />

• Memberikan insentif pada peminjam lama (misal proses permohonan <strong>pinjaman</strong> lebih cepat<br />

dan dimungkinankan jumlah <strong>pinjaman</strong> meningkat bertahap seiring dengan pertumbuhan<br />

usaha), mengadakan pelatihan untuk peminjam, membangun skema insentif untuk staff<br />

berdasarkan kinerja.<br />

***<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!