prosedur standar pemberian pinjaman - CIPSED
prosedur standar pemberian pinjaman - CIPSED
prosedur standar pemberian pinjaman - CIPSED
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2009<br />
PROSEDUR STANDAR<br />
PEMBERIAN PINJAMAN<br />
KOPERASI SIMPAN PINJAM<br />
SEJAHTERA (*)<br />
(*untuk kepentingan publikasi, nama disamarkan demi menjaga<br />
kerahasiaan)<br />
Disusun bersama oleh<br />
KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA &<br />
MICRO FINANCE TEAM – <strong>CIPSED</strong> PROJECT<br />
23 April 2009
D A F T A R<br />
I S I<br />
HALAMAN<br />
PASAL I Tujuan 1<br />
PASAL II Ruang Lingkup 1<br />
PASAL III Segmentasi Peminjam 1<br />
PASAL IV Tata Cara Permohonan Pinjaman 2<br />
PASAL V Jaminan/Agunan 4<br />
PASAL VI Limit Pinjaman 5<br />
PASAL VII Komite Pinjaman 5<br />
PASAL VIII Pengelolaan Perkiraan Pinjaman 6<br />
PASAL IX Perlindungan Peminjam 6<br />
PASAL X Dokumentasi 7<br />
PASAL XI Pelunasan Pinjaman 7<br />
PASAL XII Kode Etik Pinjaman 8<br />
Lampiran:<br />
Formulir 1. Permohonan dan Analisa Pinjaman<br />
Formulir 2. Perjanjian Pinjaman<br />
Formulir 3. Berita Acara Penyerahan Bukti Barang Jaminan<br />
Formulir 4. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan dan Kuasa Menjual Jaminan<br />
Formulir 5. Laporan Kunjungan Lapangan
Prosedur Standar Operasi – Layanan Pinjaman<br />
KOPERASI SIMPAN PINJAM “SEJAHTERA”<br />
(KSP SEJAHTERA)<br />
PASAL I<br />
T u j u a n<br />
1. Memberikan pedoman dan pemahaman atas kebijakan dan <strong>prosedur</strong> layanan <strong>pinjaman</strong>;<br />
2. Menerapkan <strong>standar</strong>disasi (keseragaman) <strong>prosedur</strong> evaluasi <strong>pinjaman</strong>;<br />
3. Menjaga obyektivitas pengambilan keputusan atas permohonan <strong>pinjaman</strong>;<br />
4. Menjaga kualitas <strong>pinjaman</strong> yang sehat untuk menjamin keberlangsungan institusi;<br />
5. Menjamin pelayanan yang berkualitas kepada anggota peminjam dan calon anggota peminjam;<br />
PASAL II<br />
Ruang Lingkup<br />
Pedoman Operasional Kegiatan Pinjaman mencakup hal-hal berupa: segmentasi peminjam, tata cara<br />
permohonan, evaluasi, pengambilan keputusan, pencairan, pemantauan, pengelolaan <strong>pinjaman</strong>,<br />
pencatatan, pendokumentasian dan kode etik.<br />
PASAL III<br />
Segmentasi Peminjam<br />
1. Segmentasi dimaksudkan untuk memberikan batasan mengenai bidang-bidang, atau sektor-sektor<br />
usaha yang akan dibiayai oleh KSP Sejahtera, dengan tujuan agar penanganan <strong>pinjaman</strong> kepada<br />
peminjam maupun calon peminjam dapat menjadi lebih terarah dan efisien;<br />
2. Pinjaman dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok dan dapat dipergunakan untuk<br />
mendukung keperluan usaha dan non-usaha dari calon peminjam sepanjang calon peminjam<br />
mempunyai usaha atau memiliki sumber penghasilan untuk menjamin tersedianya sumber<br />
pendapatan untuk pembayaran <strong>pinjaman</strong> kembali;<br />
3. Pinjaman diberikan kepada calon peminjam yang memenuhi kriteria sebagai berikut:<br />
3.1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten XXXX dan wilayah lainnya yang<br />
dapat dijangkau oleh kantor operasional KSP Sejahtera;<br />
3.2 Memiliki sumber pendapatan tetap selama paling sedikit 1 (satu) tahun;<br />
3.3. Menjalankan usaha mikro produktif selama paling sedikit 1 (satu) tahun dalam bidang:<br />
- Pertanian/Nelayan<br />
- Peternakan/Budidaya Kelautan<br />
- Perdagangan<br />
- Jasa<br />
- Produksi<br />
3.4 Bersedia menyediakan agunan, jika diperlukan, berdasarkan survey pasar dan analisa<br />
<strong>pinjaman</strong> yang dilakukan oleh KSP Sejahtera;<br />
3.5. Bersedia menyimpan sejumlah dana di KSP Sejahtera secara teratur dalam bentuk<br />
simpanan;
Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />
Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />
3.6. Mendapatkan persetujuan dari pasangan (suami atau istri) untuk mengajukan dan<br />
menandatangani akad <strong>pinjaman</strong>;<br />
4. Besarnya <strong>pinjaman</strong> diberikan berdasarkan pertimbangan faktor-faktor utama berikut:<br />
4.1. Untuk Pinjaman Non Konsumtif adanya kesesuaian antara rencana usaha terhadap<br />
<strong>pinjaman</strong> dan rencana alokasi penggunaannya;<br />
4.2. Untuk Pinjaman Konsumtif, adanya kejelasan penggunaan dana <strong>pinjaman</strong>;<br />
4.3. Analisa kemampuan pengembalian <strong>pinjaman</strong>, yang diperhitungkan dari tingkat keuntungan<br />
dalam jangka waktu tertentu. Adapun hal-hal yang diperhitungkan adalah:<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
(iv)<br />
(v)<br />
Besarnya penghasilan pokok;<br />
Sumber penghasilan lainnya;<br />
Biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan;<br />
Kewajiban-kewajiban termasuk hutang kepada pihak lain;<br />
Nilai kekayaan yang dimiliki.<br />
PASAL IV<br />
Tata Cara Permohonan Pinjaman<br />
Tata cara permohonan <strong>pinjaman</strong> adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemohon <strong>pinjaman</strong>,<br />
petugas dan pejabat <strong>pinjaman</strong> serta pihak terkait lainnya beserta kelengkapan administrasi/formulirformulir<br />
yang diperlukan dalam proses permohonan <strong>pinjaman</strong> hingga kepada saat pencairan <strong>pinjaman</strong>.<br />
Permohonan Pinjaman terdiri atas: a) permohonan layanan <strong>pinjaman</strong> oleh peminjam baru (<strong>pinjaman</strong><br />
baru); dan b) permohonan layanan <strong>pinjaman</strong> oleh peminjam lama (<strong>pinjaman</strong> ulangan/tambahan).<br />
4.1. Prosedur Umum:<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
(iv)<br />
(v)<br />
(vi)<br />
Calon Peminjam mengisi bagian nomor 1 sampai dengan 5 dari Formulir Pemohonan dan<br />
Analisa Pinjaman dan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan<br />
• Fotokopi Tanda Pengenal Diri dan Pasangan (suami dan istri) yang masih berlaku<br />
• Fotokopi Kartu Keluarga<br />
• Bukti Kepemilikan Harta Jaminan, jika diperlukan<br />
Calon Peminjam memiliki simpanan pokok dan wajib di KSP Sejahtera, bagi pemohon yang<br />
merupakan anggota KSP Sejahtera;<br />
Bagi calon anggota, diwajibkan memelihara simpanan calon anggota selama masa <strong>pinjaman</strong>.<br />
Calon Peminjam memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas <strong>pinjaman</strong> yang<br />
ditunjuk oleh KSP Sejahtera (baik melalui wawancara maupun dalam kunjungan lapangan);<br />
Calon Peminjam membayar biaya administrasi 1,5% dan provisi 0,5% pada saat pencairan<br />
pembiayaaan dari <strong>pinjaman</strong> yang dicairkan dan biaya-biaya langsung lain jika ada (seperti<br />
biaya materai, biaya notaris atau biaya pengikatan jaminan);<br />
Pengurusan administrasi permohonan <strong>pinjaman</strong> tidak dapat diwakilkan oleh calon peminjam<br />
kepada pihak lain;<br />
Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh KSP Sejahtera;<br />
4.2. Prosedur Permohonan Fasilitas Pinjaman Baru<br />
4.2.1 Saat Pengajuan Permohonan<br />
1. Calon Peminjam memenuhi Prosedur Umum sebagaimana disebut pada bagian 4.1.<br />
dan menyerahkan semua dokumen persyaratan kepada Petugas Pinjaman;<br />
2. Petugas Pinjaman menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut di atas,<br />
dan selanjutnya menyerahkan seluruh berkas kepada Kepala Cabang/Kepala Unit<br />
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam untuk menentukan waktu pelaksanaan survey.<br />
4.2.2 Survey Lapangan dan Analisa<br />
1. Dilakukan paling lambat 2 hari setelah pengisian Formulir Permohonan dan Analisa<br />
Pinjaman, dimana keputusan untuk melakukan survey dan analisa <strong>pinjaman</strong><br />
dikeluarkan oleh Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;<br />
4
Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />
Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />
2. Petugas Pinjaman melakukan survey/kunjungan lapangan untuk melakukan analisa<br />
<strong>pinjaman</strong> yang mencakup:<br />
• Pengujian kebenaran informasi dalam Formulir Permohonan dan Analisa<br />
Pinjaman melalui: a) wawancara dengan calon peminjam, tetangga atau pihak<br />
lainnya yang dianggap berkaitan atau berkepentingan, b)<br />
inspeksi/pemeriksaan langsung ke tempat usaha atau rumah, dan c)<br />
penelitian dokumen-dokumen/catatan-catatan terkait;<br />
• Pengisian Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman dengan temuantemuan<br />
dan analisa tentang kondisi peminjam termasuk kondisi usaha<br />
(pendapatan);<br />
• Analisa kelayakan peminjam berdasarkan prinsip 5 C: Character (Karakter<br />
Debitur), Capital (Permodalan), Collateral (Agunan), Conditions (Kondisi usaha<br />
dan ekonomi), Capacity (Kapasitas Peminjam dan usahanya);<br />
• Memberi usulan berdasarkan hasil pengujian di atas dalam Formulir<br />
Permohonan dan Analisa Pinjaman.<br />
3. Setelah survey dan analisa diatas selesai, Petugas Pinjaman memberi usulan<br />
besaran <strong>pinjaman</strong> berikut persyaratannya dan menuliskannya dalam Formulir<br />
Permohonan dan Analisa Pinjaman.<br />
4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah survey dan analisa selesai dilakukan,<br />
Petugas Pinjaman menyampaikan hasil survey, hasil analisa dan usulannya kepada<br />
Komite Pinjaman yang akan memutuskan disetujui atau tidak disetujuinya<br />
permohonan <strong>pinjaman</strong>.<br />
4.2.3. Evaluasi atas Permohonan<br />
1. Komite Pinjaman, sesuai dengan kewenangan, melakukan evaluasi dan memberikan<br />
keputusan atas permohonan <strong>pinjaman</strong> dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) hari<br />
kerja setelah hasil survey, analisa dan usulan dari Petugas Pinjaman diterima;<br />
2. Segera setelah keputusan dihasilkan oleh Komite Pinjaman, Petugas Pinjaman<br />
menyampaikan keputusan permohonan <strong>pinjaman</strong> dari Pinjaman Komite kepada calon<br />
peminjam;<br />
3. Apabila permohonan ditolak, maka Petugas Pinjaman memproses permohonan<br />
<strong>pinjaman</strong> yang lain;<br />
4. Apabila permohonan disetujui, maka <strong>prosedur</strong> berlanjut sebagaimana disebut dalam<br />
bagian 4.2.4.<br />
4.2.4. Pencairan Pinjaman<br />
1. Persetujuan Komite Pinjaman atas permohonan <strong>pinjaman</strong> dituangkan dalam kolom<br />
khusus pada Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman dari calon peminjam yang<br />
bersangkutan;<br />
2. Berdasarkan persetujuan tertulis di atas, Petugas Pinjaman mempersiapkan:<br />
i. Akad Pinjaman;<br />
ii. Berita Acara Penyerahan Bukti Barang Jaminan;<br />
iii. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan dan Kuasa Menjual Jaminan;<br />
iv. Surat Kuasa Pemotongan gaji (apabila diperlukan);<br />
v. Buku Pinjaman dan Simpanan<br />
3. Calon peminjam menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas bersama-sama<br />
dengan pejabat berwenang dari KSP Sejahtera dan atau pihak lainnya yang ditunjuk<br />
oleh pihak KSP Sejahtera;<br />
4. Setelah penandatangan perjanjian <strong>pinjaman</strong>, petugas <strong>pinjaman</strong> memberikan kepada<br />
peminjam:<br />
i. Berita Acara Penyerahan Bukti Barang Jaminan;<br />
ii. Buku Pinjaman dan Simpanan.<br />
5. Petugas Pinjaman menyerahkan berkas dokumen sebagaimana disebutkan dalam poin<br />
4.2.4.2 di atas kepada kasir untuk tindak lanjut pencairan;<br />
6. Petugas Pinjaman menyimpan seluruh berkas permohonan Pinjaman, persetujuan<br />
Pinjaman dalam satu file dan disimpan di dalam lemari Bagian Pinjaman. Dokumen<br />
<strong>pinjaman</strong> terdiri atas:<br />
i. Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman;<br />
ii. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Bukti Kepemilikan jaminan;<br />
iii. Perjanjian Pinjaman;<br />
iv. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan dan Kuasa Menjual Jaminan;<br />
v. Laporan Kunjungan Lapangan;<br />
vi. Dokumen pendukung lainnya: SK Pemotongan Gaji, Surat Kuasa Jaminan (jika<br />
barang jaminan bukan merupakan milik peminjam);<br />
7. Pencairan dilakukan secara tunai kepada yang bersangkutan.<br />
4.3. Tata Cara Permohonan Fasilitas Pinjaman Ulangan/Tambahan<br />
Permohonan fasilitas ulangan/tambahan adalah permohonan penambahan fasilitas <strong>pinjaman</strong> dari<br />
peminjam lama (yang telah menerima fasilitas <strong>pinjaman</strong> dari koperasi).<br />
5
Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />
Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />
4.3.1. Saat Pengajuan Permohonan<br />
1. Telah melunasi seluruh kewajiban yang timbul akibat <strong>pinjaman</strong> yang sedang berjalan<br />
(pokok, bagi hasil maupun biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lain);<br />
2. Memiliki catatan pembayaran yang memuaskan, tepat waktu, tidak ada tunggakan<br />
dan menunjukkan sikap koperatif (kerjasama yang baik);<br />
3. Mengisi Formulir Permohonan dan Analisa Pinjaman dan kelengkapannya dan<br />
menyerahkan kepada Petugas Pinjaman sebagaimana diatur dalam ayat 4.1;<br />
4. Petugas Pinjaman memeriksa ulang keabsahan data-data pemohon misalnya masa<br />
berlaku kartu identitas, kecocokan alamat dan data kependudukan. Jika sudah<br />
kadaluarsa, maka calon peminjam wajib menyerahkan data terbaru. Jika tidak, maka<br />
data lama dapat dipergunakan kembali;<br />
5. Selanjutnya mengikuti <strong>prosedur</strong> sama seperti yang diatur dalam ayat 4.2.1.<br />
4.3.2. Survey Lapangan & Analisa<br />
1. Dilakukan paling lambat 2 hari setelah peminjam mengisi Formulir Permohonan dan<br />
Analisa Pinjaman;<br />
• Petugas Pinjaman bersama Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Kepala<br />
Unit Simpan Pinjam meninjau kembali usaha dan tempat tinggal pemohon;<br />
• Membuat laporan analisa permohonan <strong>pinjaman</strong> yang baru dan<br />
membandingkannya dengan data fasilitas sebelumnya;<br />
• Menganalisa ulang kelayakan peminjam berdasarkan prinsip 5 C: Characteristic,<br />
Capital, Collateral, Condition and Capacity;<br />
2. Petugas Pinjaman memberikan usulan <strong>pinjaman</strong> dan persyaratannya dalam Analisa<br />
Pinjaman;<br />
3. Paling lambat 2 (dua) hari setelah survey dan analisa dilakukan, Petugas Pinjaman<br />
menyampaikan hasil survey, analisa dan usulan kepada Kepala Cabang/Kepala Unit<br />
Simpan Pinjam/Kepala Unit Simpan Pinjam.<br />
4.3.3. Evaluasi Permohonan<br />
1. Penilaian kelayakan penambahan dilakukan dengan mempertimbangkan<br />
peningkatan volume usaha, kondisi agunan yang nilainya tidak mengalami<br />
penurunan, catatan pembayaran kewajiban atas fasilitas <strong>pinjaman</strong> sebelumnya;<br />
2. Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam/Kepala Unit Simpan Pinjam atau Komite<br />
Pinjaman kemudian membuat keputusan atas permohonan penambahan fasilitas<br />
<strong>pinjaman</strong> dari pemohon yang bersangkutan.<br />
3. Apabila permohonan ditolak, maka Petugas Pinjaman memproses permohonan<br />
<strong>pinjaman</strong> yang lain;<br />
4. Apabila permohonan disetujui, maka <strong>prosedur</strong> berlanjut sebagaimana disebut dalam<br />
bagian 4.2.4<br />
4.3.4. Pencairan Pinjaman<br />
Mengikuti <strong>prosedur</strong> sebagamana diatur dalam ayat 4.2.4.<br />
PASAL V<br />
Jaminan/Agunan<br />
Jaminan atau agunan adalah sesuatu berupa barang atau harta tidak bergerak dan/atau barang bergerak<br />
atau lainnya yang mempunyai nilai ekonomis (berharga) yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan<br />
atas <strong>pinjaman</strong> yang diterima dari KSP Sejahtera. Penyerahan agunan disyaratkan untuk <strong>pinjaman</strong><br />
dengan nominal diatas Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Khusus bagi “Kredit Pasar” kewajiban<br />
menyerahkan jaminan diperuntukkan bagi <strong>pinjaman</strong> dengan nominal di atas Rp.1.000.000,00 (Satu Juta<br />
Rupiah).<br />
1. Harta yang dapat diterima menjadi jaminan <strong>pinjaman</strong> di KSP Sejahtera antara lain:<br />
• Tanah dan Bangunan;<br />
• Lahan Kosong berupa sawah atau ladang dan lainnya yang dapat diperjual-belikan;<br />
• Kendaraan Bermotor yang masih dalam keadaan layak pakai dan dapat diperjual belikan;<br />
• Barang-barang inventaris untuk usaha;<br />
• Barang-barang rumah tangga;<br />
6
Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />
Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />
• Perhiasan Emas;<br />
• Gaji bulanan pada instansi pemerintah dan/atau swasta ;<br />
2. Selama jangka waktu <strong>pinjaman</strong> barang barang dan lainnya yang dijaminkan tersebut dikuasai oleh<br />
KSP Sejahtera, yang dituangkan dalam dokumen Penyerahan Barang Jaminan dan Surat Kuasa<br />
Menjual;<br />
3. Jaminan yang disimpan oleh koperasi dicatat dalam suatu buku register dan disimpan oleh kasir yang<br />
mencatat jenis <strong>pinjaman</strong>, nomor akad <strong>pinjaman</strong>, tanggal penerimaan jaminan oleh koperasi dan<br />
tanggal pengeluaran jaminan oleh koperasi serta tanda tangan penerima jaminan pada saat<br />
dikeluarkan dari tempat penyimpanan jaminan di koperasi;<br />
4. Pengembalian barang jaminan harus disertai dengan bukti pelunasan <strong>pinjaman</strong> (Slip atau Kuitansi<br />
Kas) yang distempel “Lunas” oleh Kasir atau Petugas Keuangan.<br />
5. Selama <strong>pinjaman</strong> belum dilunasi, barang/harta jaminan dan bentuk lain yang dijaminkan, tidak dapat<br />
dipergunakan oleh peminjam untuk menjadi jaminan atas hutang/<strong>pinjaman</strong> kepada pihak lainnya.<br />
6. Secara berkala tiga bulan sekali di adakan pemeriksaan fisik terhadap bukti kepemilikan jaminan<br />
yang disimpan dalam lemari brankas oleh manager koperasi atau pejabat yang ditunjuk,<br />
diperbandingkan dengan buku register jaminan. Pemeriksaan fisik dimaksud dilaporkan dalam<br />
sebuah berita acara tertulis.<br />
PASAL VI<br />
Limit Pinjaman<br />
Limit <strong>pinjaman</strong> pertama bagi individu ditentukan berdasarkan kelayakan usaha, serta faktor analisa<br />
lainnya dengan <strong>pinjaman</strong> setinggi-tingginya Rp. 2,000,000,00 (Dua Juta Rupiah) per individu. Limit<br />
Pinjaman akan dievaluasi secara berkala oleh Komite Pinjaman untuk memastikan produk <strong>pinjaman</strong> yang<br />
ditawarkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan persaingan usaha.<br />
PASAL VII<br />
Komite Pinjaman<br />
1. Komite <strong>pinjaman</strong> adalah suatu panelis untuk memberikan keputusan atas permohonan fasilitas<br />
<strong>pinjaman</strong> dari anggota maupun calon anggota. Tugas Komite Pinjaman adalah membahas dan<br />
menilai permohonan <strong>pinjaman</strong> kemudian memberikan keputusan “Menyetujui” atau “Menolak”<br />
permohonan <strong>pinjaman</strong>;<br />
2. Komite Pinjaman dapat terdiri dari Panel A, Panel B dan Panel C:<br />
o<br />
Panel A terdiri dari:<br />
• Petugas Pinjaman<br />
• Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam<br />
o<br />
Panel B terdiri dari:<br />
• Seluruh Anggota Panel A<br />
• Manager Koperasi<br />
o Panel C terdiri dari:<br />
• Panel B<br />
• Ketua Pengurus Koperasi<br />
3. Otorisasi Batas Wewenang Memutuskan Pinjaman oleh masing-masing panel Komite Pinjaman<br />
adalah sebagai berikut:<br />
o Panel A: Pinjaman hingga jumlah Rp. 5,000.000,-<br />
o Panel B: Pinjaman di atas Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-<br />
o Panel C: Pinjaman di atas Rp. 10.000.000,-<br />
Apabila calon peminjam memiliki hubungan istimewa dengan anggota panel (misal hubungan darah<br />
atau kekerabatan) maka anggota panel tersebut tidak dapat memberikan suara dan/atau digantikan<br />
oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh anggota panel lainnya.<br />
4. Dalam keadaan dimana keputusan <strong>pinjaman</strong> menyangkut hal-hal yang menyimpang dari ketentuan<br />
normatif sebagaimana diatur dalam Prosedur Standar Operasi Pinjaman ini, maka keputusan<br />
<strong>pinjaman</strong> harus diambil dengan persetujuan oleh panel satu level di atas (One Up Level Approval).<br />
7
Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />
Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />
PASAL VIII<br />
Pengelolaan Perkiraan Pinjaman<br />
Pengelolaan perkiraan <strong>pinjaman</strong> meliputi kegiatan kegiatan berupa: pembayaran angsuran,<br />
memperbaharui informasi keuangan dan jaminan, penambahan/pengurangan fasilitas, peringatan<br />
pembayaran tertunggak, informasi jasa/cek jasa.<br />
1. Petugas kasir/keuangan membuat laporan pembayaran secara berkala termasuk untuk laporan<br />
angsuran terlambat (Klasifikasi kelancaran <strong>pinjaman</strong>: Lancar, Tidak Lancar, Diragukan, Macet);<br />
2. Petugas <strong>pinjaman</strong> melakukan kunjungan secara berkala untuk memantau keberadaan peminjam dan<br />
usahanya dan mengisi formulir Laporan Kunjungan Lapangan;<br />
3. Petugas lapangan memantau laporan pembayaran dan melakukan kunjungan atas angsuran yang<br />
tertunggak;<br />
4. Pengelolaan keterlambatan pembayaran dilakukan sebagai berikut:<br />
4.1. Petugas Pinjaman melakukan kunjungan kepada peminjam yang menunggak pembayaran<br />
angsuran hingga saat ganti bulan dan membuat Laporan Kunjungan Lapangan yang<br />
diserahkan kepada Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam;<br />
4.2. Apabila dalam kurun waktu 60 hari tunggakan pokok dan jasa belum juga dibayar, maka<br />
Kepala Cabang/Kepala Unit Simpan Pinjam akan mengeluarkan surat penggilan kepada<br />
peminjam untuk melunasi tunggakannya;<br />
4.3. Apabila dalam kurun waktu 90 hari tunggakan pokok dan jasa belum juga dibayar, maka<br />
proses penagihan selanjutnya akan diambil alih oleh Tim Penanggulangan Kredit Macet;<br />
4.4. Apabila tim belum dapat menyelesaikan <strong>pinjaman</strong> bermasalah seperti pada point 4.2 maka<br />
dapat dipertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga seperti: tokoh masyarakat, aparat desa,<br />
aparat keamanan ataupun melalui peradilan.<br />
5. Alternatif penyelesaian <strong>pinjaman</strong> bermasalah dapat dilakukan melalui langkah langkah antara lain:<br />
• Rekondisi <strong>pinjaman</strong>, yaitu langkah penyelesaian melalui pengurangan bagi hasil maupun<br />
kemudahan lainnya yang tidak merubah jangka waktu <strong>pinjaman</strong>;<br />
• Rescheduling, yaitu langkah penjadwalan ulang jangka waktu dan skema pelunasan <strong>pinjaman</strong>;<br />
• Penjualan Jaminan.<br />
PASAL IX<br />
Perlindungan Peminjam<br />
Perlindungan terhadap peminjam meliputi kebijakan dan aturan koperasi yang bertujuan untuk<br />
melindungi asset dan <strong>pinjaman</strong> peminjam pada koperasi, termasuk di dalamnya harta peminjam yang di<br />
jaminkan di koperasi.<br />
9.1. Pertanggungan Kredit<br />
1. Setiap peminjam ikut serta dalam program Pertanggungan Kredit yang dikelola oleh KSP<br />
Sejahtera. Nilai pertanggungannya adalah sejumlah sisa plafond <strong>pinjaman</strong>nya;<br />
2. Beban iuran pertanggungan dibebankan kepada peminjam;<br />
9.2. Kerahasian Peminjam<br />
1. Koperasi berikut semua perangkatnya, berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data<br />
keuangan/harta peminjam (baik anggota maupun non anggota);<br />
2. Informasi yang menyangkut <strong>pinjaman</strong> dan informasi keuangan peminjam di koperasi tidak<br />
boleh disebarluaskan/disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan peminjam;<br />
3. Pengecualian atas ketentuan di atas hanya dapat di lakukan apabila ada surat permintaan<br />
resmi dari instansi pemerintah yang sah.<br />
PASAL X<br />
Dokumentasi<br />
8
Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />
Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />
Dokumentasi adalah kegiatan yang meliputi pencatatan aktivitas keuangan dan <strong>pinjaman</strong> dalam koperasi.<br />
Dokumentasi diperlukan sebagai alat pemantauan perkiraan <strong>pinjaman</strong>:<br />
1. Bukti Penerimaan Kas: sarana Kasir (Petugas Keuangan) untuk mencatat penerimaan angsuran<br />
pokok, jasa, cadangan penghapusan piutang dan menjadi bukti transaksi kas yang di bayarkan<br />
oleh peminjam;<br />
2. Bukti Penerimaan Kas untuk pembayaran angsuran terakhir yang di stempel Lunas: sarana Kasir<br />
(Petugas Keuangan) untuk menyatakan bahwas peminjam telah melunasi kewajibannya. Dengan<br />
slip ini, peminjam dapat meminta kembali jaminan yang disimpan oleh koperasi, jika diinginkan<br />
oleh peminjam.<br />
3. Buku Anggota per Peminjam: sarana pencatatan mutasi <strong>pinjaman</strong> dan simpanan (jumlah dan<br />
tangggal pencairan <strong>pinjaman</strong>, jumlah dan tanggal penyetoran dan penarikan simpanan, jumlah<br />
pembayaran angsuran pokok, jasa dan saldo <strong>pinjaman</strong> selama masa <strong>pinjaman</strong>) yang diisi<br />
berdasarkan Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran Kas;<br />
4. Rekapitulasi Pencairan & Pembayaran Pinjaman: sarana untuk meringkas pencairan yang terjadi<br />
setiap bulan, berikut Jatuh Tempo serta Pembayaran dari Peminjam.<br />
PASAL XI<br />
Pelunasan Pinjaman<br />
11.1 Pelunasan sesuai Jadwal<br />
Pelunasan <strong>pinjaman</strong> adalah waktu dan keadaan dimana peminjam telah memenuhi keseluruhan<br />
kewajiban atas <strong>pinjaman</strong>nya kepada koperasi seperti yang tertuang dalam perjanjian <strong>pinjaman</strong>.<br />
1. Petugas <strong>pinjaman</strong> memeriksa ulang catatan fasilitas <strong>pinjaman</strong> peminjam untuk memastikan tidak<br />
ada lagi kewajiban yang tersisa (saldo <strong>pinjaman</strong> sudah tidak ada);<br />
2. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bukti Barang Jaminan dan dilampirkan dengan bukti<br />
pelunasan <strong>pinjaman</strong> seperti pada point 10.2, kasir mengembalikan bukti kepemilikan<br />
jaminan/agunan apabila peminjam apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan<br />
ulang fasilitas dengan membuatkan bukti tanda terima dokumen dan atau fisik jaminan dari<br />
peminjam yang bersangkutan;<br />
3. Petugas lapangan menawarkan produk <strong>pinjaman</strong> yang sama atau yang lain kepada Peminjam.<br />
11.2 Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo<br />
Pelunasan <strong>pinjaman</strong> dapat dilakukan sebelum jangka waktu masa <strong>pinjaman</strong> berakhir.<br />
1. Petugas <strong>pinjaman</strong> memeriksa ulang catatan fasilitas <strong>pinjaman</strong> untuk memastikan saldo <strong>pinjaman</strong><br />
yang tersisa;<br />
2. Pelunasan hanya dapat dilakukan apabila saldo <strong>pinjaman</strong> dibayar secara penuh oleh peminjam;<br />
3. Sumber dana pelunasan dapat berasal dari dana peminjam sendiri atau berasal dari <strong>pinjaman</strong><br />
tambahan (ulangan) yang diajukan oleh peminjam dan disetujui oleh KSP Sejahtera;<br />
4. Dalam hal pelunasan sebelum jatuh tempo peminjam berhak mendapatkan potongan atas jasa<br />
saldo <strong>pinjaman</strong> yang tersisa. Besaran potongan jasa dimaksud ditentukan sesuai dengan<br />
kebijakan KSP Sejahtera;<br />
5. Petugas <strong>pinjaman</strong> wajib memastikan semua <strong>prosedur</strong> pengikatan <strong>pinjaman</strong> seperti yang diatur<br />
dalam pasal 4.2.4 di atas.<br />
PASAL XII<br />
Kode Etik Pinjaman<br />
PRINSIP KODE ETIK PINJAMAN (dikutip dari ACCION INTERNATIONAL):<br />
1) Layanan yang berkualitas<br />
• Melayani anggota dan calon anggota dengan hormat, respek, nyaman dan tepat waktu<br />
2) Pengenaan Jasa dan Biaya secara transparan<br />
• Memberikan informasi yang jelas kepada peminjam mengenai biaya-biaya yang timbul dari<br />
pengajuan <strong>pinjaman</strong> (kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh peminjam seperti<br />
pembayaran jasa, iuran pertanggungan kredit, biaya administrasi, biaya provisi, biaya notaris,<br />
biaya materai, kewajiban menabung dll)<br />
3) Jasa yang layak<br />
9
Prosedur Standar Operasional Pinjaman<br />
Koperasi Simpan Pinjam “Sejahtera”<br />
• Tidak menetapkan jasa yang mencekik leher, koperasi hendaknya tidak memaksimalkan<br />
keuntungan namun mengenakan jasa yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup<br />
koperasi dan memungkinkan untuk berkembang (ekspansi) guna menjangkau lebih banyak<br />
peminjam.<br />
4) Menghindari Kelebihan Pinjaman<br />
• Menghindari <strong>pemberian</strong> <strong>pinjaman</strong> yang melebihi kemampuan peminjam untuk membayar<br />
5) Praktek-Praktek Penagihan Pinjaman yang Santun<br />
• Dalam menghadapi peminjam yang bermasalah, Petugas Penagihan tidak melakukan<br />
tindakan yang mengancam, namun tetap berlaku hormat dan tidak melakukan sita terhadap<br />
asset yang dipergunakan oleh peminjam untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar (sehingga<br />
peminjam menjadi tidak produktif)<br />
6) Kerahasiaan Informasi Peminjam<br />
• Melindungi semua informasi yang diberikan oleh peminjam/calon peminjam untuk<br />
kepentingan analisa semata<br />
7) Staff yang beretika<br />
• Professional, tidak menyakiti peminjam atau calon peminjam, menghindari konflik<br />
kepentingan<br />
8) Menerima Umpan Balik dari Peminjam<br />
• Bersedia menerima umpan balik dari peminjam dan menyediakan jalur bagaimana peminjam<br />
menyampaikan pendapat terhadap layanan lembaga, dan jika memungkinkan, memperbaiki<br />
layanan untuk memuaskan peminjam sepanjang umpan balik tersebut layak untuk<br />
ditindaklanjuti<br />
9) Kebijakan Operasi yang Pro Peminjam<br />
• Memberikan insentif pada peminjam lama (misal proses permohonan <strong>pinjaman</strong> lebih cepat<br />
dan dimungkinankan jumlah <strong>pinjaman</strong> meningkat bertahap seiring dengan pertumbuhan<br />
usaha), mengadakan pelatihan untuk peminjam, membangun skema insentif untuk staff<br />
berdasarkan kinerja.<br />
***<br />
10