rusunawa - Ditjen Cipta Karya

usunawa 

komitmen bersama 

penanganan permukiman kumuh

usunawa, 

2 komitmen bersama penanganan permukiman kumuh

pencapaian 

rusunawa 


penanganan permukiman kumuh 

1

Kuatkan Sinergi, Tuntaskan 

Permukiman Kumuh 

Undang-undang yang mengatur 

penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan permukiman serta 

rumah susun telah disempurnakan 

sesuai dengan tuntutan 

perkembangan keadaan saat ini 

dan mengantisipasi perkembangan 

dimasa-masa mendatang. Kedua 

Undang-Undang tersebut yaitu 

UU No. 1 tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman serta UU No. 20 

tahun 2011 tentang Rumah Susun; 

keduanya mengamanatkan tugas 

dan wewenang serta tanggung 

jawab masing-masing pemangku 

kepentingan dalam berkoordinasi, 

berintegrasi dan bersinergi dalam 

penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan permukiman serta 

penyelenggaran rumah susun. 

Pencegahan dan peningkatan 

kualitas terhadap perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh 

yang diatur dalam Undang- 

Undang salah satunya dapat 

dilakukan dengan penyelenggaraan 

hunian vertikal atau rumah susun, 

dan diamanatkan pula bahwa 

rumah susun umum dan atau 

rumah susun khusus merupakan 

tanggung jawab pemerintah, untuk 

itulah maka Kementerian Pekerjaan 

Umum melalui Direktorat Jenderal 

Cipta Karya pada RPJMN 2010- 

2014 mendapatkan mandat, tugas 

dan wewenang untuk membangun 

250 twin block Rumah Susun yang 

diperuntukkan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan 

cara sewa, dalam konteks penataan 

permukimaan perkotaan. 

Penanganan perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh tidak 

hanya semata-mata didasarkan 

atas alasan fisik dan lingkungan 

serta estetika kawasan perkotaan 

saja, tetapi tinjauan dan sentuhan 

dari sisi sosial, budaya serta 

ekonomi kemasyarakatan menjadi 

hal penting yang mendasari 

perencanaan dan perancangan 

rusunawa, 


sambutan 

“ 

Mari kuatkan sinergi lintas sektoral seperti 

yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Semua 

pihak diharapkan kontribusi nyatanya, sehingga 

percepatan pencapaian target program dapat 

terpenuhi. 

penyelenggaraan perumahan dan 

permukiman pada umumnya, 

dan penyelenggaraan rusunawa 

khususnya. 

Penyelenggaraan Rusunawa oleh 

Direktorat Jenderal Cipta Karya 

senantiasa dikembangkan untuk 

mendapatkan hasil yang memadai 

dalam memberikan pelayanan 

bagi masyarakat, membantu 

pemerintah kota/kabupaten dalam 

menata kembali perumahan dan 

permukiman di wilayahnya serta 

mendorong efisiensi pemanfaatan 

lahan perkotaan. 

“ 

yang akan mendapatkan manfaat 

dari pembangunan rusunawa, dan 

keberhasilan penyelenggaraan 

rusunawa adalah bagian keberhasilan 

menuntaskan permasalahan 

perumahan dan permukiman 

kumuh yang sudah di deklarasikan 

akan selesai pada tahun 2020 nanti. 

Jakarta, September 2012 

Keberhasilan penyelenggaraan 

rusunawa tidak lepas dari 

kerjasama dari seluruh pemangku 

kepentingan termasuk masyarakat 

banyak, khususnya masyarakat 

budi Yuwono P 

Direktur Jenderal Cipta Karya 

3

Solusi Percepatan 

Pembangunan Rusunawa 

sama yang baik dengan berbagai 


Hunian vertikal atau rumah susun 

4 rusunawa, 


merupakan salah satu solusi pihak terutama Pemerintah Daerah, 

untuk penanganan perumahan masyarakat dan institusi lain 

dan permukiman kumuh sekaligus yang kebijakan dan kegiatannya 

mencegah tumbuhnya enclaves berdampak dalam kelancaran 

kumuh baru sebagai konsekuensi proses hulu-hilir penyelenggaraan 

dari pesatnya pembangunan rusunawa ini. 

kawasan perkotaan yang menuai 

dampak seperti meningkatnya Undang-undang No. 20 tahun 

kepadatan penduduk, tingginya 2011 tentang Rumah Susun 

kepadatan bangunan, rendahnya mengamanatkan tentang tugas 

kualitas infrastruktur serta makin dan wewenang bagi masingmasing 

langkanya lahan yang diperuntukkan 

pemangku kepentingan 

bagi permukiman. 

untuk mendukung percepatan 

penyelenggaraan rusunawa ini, 

Rusunawa yang akan dibangun sehingga output dan outcome 

oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dari penyelenggaraan rusunawa 

pada RPJMN 2010-2014 adalah 

sejumlah 250 twin block, sehingga 

sekitar 24.750 unit satuan rumah 

ini dapat tercapai sesuai dengan 

apa yang sudah direncanakan, dan 

lebih dari itu Ditjen Cipta Karya akan 

susun akan tersedia untuk melayani menangkap momentum tersebut 

masyarakat berpenghasilan rendah 

dalam kaitan penanganan kawasan 

untuk membangun kesadaran dan 

kesamaan pemahaman dari seluruh 

kumuh dengan cara sewa. Tentu pemangku kepentingan untuk 

bukan suatu hal yang mudah 

bagi Ditjen Cipta Karya untuk 

bersinergi mencapai target : “tepat 

waktu dan tepat mutu”. 

menyelenggarakannya tanpa kerja

kata pengantar 

“ 

Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk 

melakukan percepatan pembangunan Rusunawa. 

Telah diaturnya dengan jelas tugas dan kewajiban 

masing-masing pihak sangat membantu kelancaran 

proses pembangunan rusunawa. 

Diakui bahwa masih ada kendala 

yang sedikit menghambat 

percepatan penyelenggaraan 

Rusunawa, namun dengan 

semangat kerjasama yang tinggi 

dan sinergitas dari banyak sektor 

serta makin sempurnanya sistem 

penyelenggaraan rusunawa, maka 

kendala tersebut dapat diperkecil 

dan pada gilirannya tidak akan ada 

lagi kendala yang berarti. 

memperindah estetika kota juga 

memberikan kontribusi bagi negara 

untuk memenuhi komitmen bangsa 

dalam forum dunia yaitu menjadikan 

Indonesia bebas kawasan kumuh 

pada tahun 2020. 

Jakarta, September 2012 

“ 

Dengan itikad baik seluruh pemangku 

kepentingan, semoga apa yang 

telah dirintis oleh Ditjen Cipta Karya 

melalui pembangunan rusunawa 

yang menjadi salah satu entry 

point penanganan perumahan dan 

permukiman kumuh spektrumnya 

tidak sekedar berdampak lokal 

maupun regional tapi lebih dari itu 

selain memberi pelayanan prima 

bagi seluruh warga masyarakat dan 

amwazi idrus 

Direktur pengembangan permukiman 

5

usunawa untuk nelayan, kota baubau 

02 Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya, 

Kementerian PU. 

04 Kata Pengantar Direktur Pengembangan 

Permukiman, Kementerian PU. 

latar belakang : komitmen dan 

1 kesadaran Bersama 

10 Penanganan Multi Sektoral 

12 Pemahaman Sebagai Landasan Rencana Aksi 

13 Strategi Pembangunan infrastuktur 

Permukiman dan Pengembangan Perkotaan 

13 Penanganan Kualitas Lingkungan/Kawasan 

17 Upaya Pencegahan Kawasan Permukiman 

Kumuh 

2 

rusunawa sebagai salah satu solusi 

22 Landasan Hukum : Menegaskan Keberpihakan 

23 Rusunawa sebagai Strategi Penataan 


24 Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Penyelenggara 

Rusunawa 

mempersiapkan pembangunan 

3 rusunawa 

28 Kriteria Kota; Lokasi 

28 Lokasi 

29 Lahan 

29 Pemanfaatan 



daftar isi 

aktifitas bermain anak-anak di rusunawa 

30 Peluang Komersialisasi 

30 Status Aset 

30 Teknis 

31 Pengelolaan 

31 Penghunian 

31 Bantuan Teknis 

31 Uang sewa atau iuran 

31 Kelembagaan 

proses dan tahapan pembangunan 

4 rusunawa 

35 Perjanjian Kerja sama 

35 Usulan 

36 Kelengkapan Usulan 

37 Sosialisasi Hingga Konstruksi 

38 Pelaksanaan Fisik 

38 Persiapan Penghunian dan Hibah 

39 Proses dan Persyaratan Hibah 

39 Status Penghunian Rusunawa 

peran dan kontribusi para pemangku 

5 kepentingan 

44 Pemerintah Pusat 

45 Pemerintah Provinsi 

45 Pemerintah Kabupaten/Kota. 

best practices rusunawa 

6 Kota Probolinggo 

7 

penutup 

peta & Tabel Pembangunan Rusunawa 

8 ta 2003-2011 

7

usunawa, 


1 

latar belakang 

komitmen dan kesadaran bersama


komitmen dan kesadaran bersama 

Indonesia telah menyampaikan komitmennya di mata dunia untuk 

ikut berpartisipasi menghapus kawasan kumuh. Tekad tersebut 

dikukuhkan dengan telah ditandatanganinya Deklarasi Millenium, 

yang menegaskan kesepakatan Pemerintah Indonesia untuk 

mengikatkan diri bersama-sama beberapa negara lain di dunia 

mencapai target-target MDGs. 

Dalam kaitan tersebut, Ditjen Cipta Karya bertugas dan bertanggungjawab 

menuntaskan target ke 11 MDGs, yaitu mencapai perbaikan yang berarti 

untuk meningkatkan kehidupan sedikitnya 100 juta masyarakat miskin yang 

hidup di permukiman kumuh hingga tahun 2020. Target tersebut salah 

satunya diimplementasikan dengan kegiatan penyelenggaraan Rusunawa 

yang telah dirintis pelaksanaannya sejak tahun 2003. 

Dalam perjalanannya, program ini cukup berdampak untuk mengurangi 

luasan dan jumlah enclaves permukiman kumuh secara parsial dibeberapa 

daerah, namun belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan 

pada pengurangan jumlah kawasan permukiman kumuh secara nasional. 

Berbagai upaya perbaikan dan terobosan telah dilakukan, termasuk 

dengan lahirnya regulasi tentang Rumah Susun (Rusun). Kelahiran Undang- 

Undang No. 20 tahun 2011 ini diharapkan dapat membangkitkan semangat 

dan menyuntikkan energi baru untuk mendorong kemajuan program 

pembangunan Rusun yang lebih baik bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR). 

Berbekal kesungguhan komitmen dan kerja keras semua pemangku 

kepentingan yang bergerak dengan kesadaran dan pemahaman yang sama, 

diharapkan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan 

permukiman kumuh di Indonesia dapat segera diatasi. 

Penanganan Multi Sektoral 

Penanganan kawasan/lingkungan permukiman kumuh perkotaan harus 

menjadi kesadaran bersama. Kawasan permukiman kumuh perkotaan 

yang dapat berupa Slum : kawasan atau lingkungan permukiman dengan 

kondisi fisik dibawah standar kelayakan, atau Settlement : permukiman 




kawasan permukiman kumuh 

yang dihuni sekelompok warga masyarakat tanpa 

adanya kepastian hukum yang umumnya juga 

berada dibawah standar kelayakan hunian jika 

tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan 

berbagai ekses yang merugikan. 

Penanganan menyeluruh terhadap masalah ini 

membutuhkan kesadaran dan komitmen berbagai 

kalangan berdasarkan kewenangan dan fungsinya 

masing-masing. Sinergi multi sektoral antara 

Pemerintah Pusat, Daerah, wakil masyarakat, 

masyarakat umum dan pihak-pihak yang memiliki 

kompetensi dan kepedulian yang bergerak 

berdasarkan koridor-koridor yang telah ditetapkan 

akan mampu mendorong pencapaian hasil yang 

lebih baik. 

Kesadaran akan pentingnya sinergi penanganan 

lintas sektoral dilandasi ketentuan Undang-Undang 

yang telah menetapkan lingkup tugas Pemerintah 

Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan 

penyelenggaraan rumah susun. Kewenangannya 

terbatas meliputi : perumusan kebijakan dan 

strategi, sinkronisasi dan sosialisasi, koordinasi, 

fasilitator, pengalokasian dana pembangunan, 

pencadangan dan pengadaan tanah, 

penyelenggaraan fungsi operasionalisasi serta 

pengembangan lingkungan dan pemberdayaan 

pemangku kepentingan ditingkat nasional. Adapun 

wewenang implementasi pembangunannya berada 

ditangan Pemerintah Kota/Kabupaten. 

Pemerintah Kota/Kabupaten memulai langkah ini 

dengan terlebih dahulu mengenali permasalahan 

sekaligus mengidentifikasikan sebab dan akibat dari 

keberadaan perumahan dan permukiman kumuh 

tersebut sebagai dasar perencanaan permukiman 

yang mengacu pada produk perencanaan penataan 

ruang serta strategi pembangunan permukiman 

dan infrastruktur perkotaan yang dimiliki. Dalam 

11

kondisi saat terjadi penyesuaian kebijakan 

Pemerintah Pusat yang mewajibkan Pemerintah 

Kota/Kabupaten melakukan revisi atas RTRW-nya, 

rencana penanganan perumahan dan permukiman 

kumuh dapat dipertimbangkan sebagai masukan 

untuk saling memperbaiki dalam rangka kontrol 

kualitas yang menerus (quality control circle). 

Kesadaran dan kemauan untuk melakukan 

penanganan secara komprehensif dan terintegrasi 

ini nantinya diharapkan dapat memberikan dampak 

yang lebih signifikan pada upaya penanganan 

perumahan dan permukiman kumuh yang 

selama beberapa tahun pelaksanaannya belum 

memberikan hasil memuaskan secara kumulatif 

nasional. Namun demikian, dibeberapa daerah 

yang memiliki pemimpin yang berkemauan kuat dan 

bersedia bekerja keras menangulangi masalah ini, 

hasilnya sudah dapat dilihat serta dinikmati langsung 

oleh masyarakat. Upaya terintegrasi secara vertikal 

dan horisontal dalam penanggulangan kawasan 

kumuh ini diharapkan dapat terus mengurangi 

jumlah luasan kantung–kantung kumuh perkotaan. 

Kunci keberhasilannya adalah kemauan pimpinan 

daerah dan jajarannya untuk serius dan benar– 

benar mau memperjuangkan dan berkeinginan 

untuk membangun dan memperbaiki wajah kota 

secara terencana tanpa meninggalkan semangat 

keberpihakan bagi warga masyarakat perkotaan 

yang kurang beruntung. 

Pemahaman Sebagai Landasan 

Rencana Aksi 

Untuk melakukan penanganan yang berhasil 

dan tepat sasaran, penanganan perumahan dan 

permukiman kumuh harus dilakukan dalam satu 

strategi besar yang telah mengantisipasi berbagai 

kemungkinan dan dampak atas keterlibatan 

berbagai elemen dalam pelaksanaannya. 

Penanganan fisik saja seperti pembangunan 

dan perbaikan insfrastrukstur, atau pemugaran 

rumah tidak dapat serta merta memecahkan 

masalah. Untuk menjamin keberlanjutan program 

pendekatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan, 

termasuk aspek sosial budaya sangat dibutuhkan. 

Kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat 

Indonesia belum terbiasa hidup di hunian vertikal 

membutuhkan kerja keras pemerintah untuk 

mensosialisasikan kebiasaan baru tersebut. Program 

sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan 

harus terus menerus dilakukan untuk meyakinkan 

masyarakat bahwa hidup pada hunian vertikal 

yang layak, akan jauh lebih baik daripada hidup di 

lingkungan permukiman kumuh yang tidak terjamin 

keamanan, kenyamanan maupun kesehatannya. 

Untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutannya, 

proses penyelenggaraan rusunawa memerlukan 

koordinasi yang serius sejak tahap awal. Format 

penanganan sebaiknya dirumuskan melalui 

pendifinisian bersama atas berbagai komponen 




Strategi Pembangunan infrastuktur 

permukiman dan pengembangan 

Perkotaan 

Strategi penanganan permukiman kumuh harus 

menjadi bagian Strategi Pengembangan Perkotaan 

(SPPIP/RPKPP). SPPIP/RPKPP mutlak harus 

disusun oleh semua Kota/Kabupaten di Indonesia 

sebagai landasan turunan produk-produk penataan 

ruang yang ada dan sudah direvisi sesuai UU no 26 

tahun 2007 tentang penataan Ruang. 

kawasan 

permukiman 

kumuh 

yang telah disepakati antara para pemangku 

kepentingan. Kemudian berlandaskan pemahaman 

yang sama tersebutlah dilakukan kesepakatan yang 

akan menjadi acuan rencana tindakan sekaligus 

target yang ingin dicapai oleh para pihak. Adanya 

persamaan pemahaman akan sangat membantu 

saat masing-masing instansi menjalankan tugasnya 

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). 

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat 

Jenderal Cipta Karya akan lebih fokus melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan 

insfrastruktur yang meliputi kegiatan: perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatannya. 

Selanjutnya, masing-masing pihak kemudian 

menentukan rencana tindakan berdasarkan tugas 

pokok dan fungsinya, sehingga dalam pelaksanaan 

di lapangan semua pihak yang terlibat telah 

memahami dengan baik tugas dan kewenangannya. 

SPPIP/RPKPP sebagai skenario pembangunan 

infrastuktur permukiman kota yang sudah 

menetapkan arah dan ikon yang diyakini 

akan mampu membawa sebuah kota ke arah 

perkembangan disegala bidang dan memiliki daya 

saing sesuai dengan kekhasan masing–masing, 

yang kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan 

tupoksi Cipta Karya dan dimasukkan dalam format 

Rencana Program Investasi jangka Menengah 

(RPIJM) sesuai anjuran Direktorat Jenderal Cipta 

Karya sejak tahun 2005. 

Didalam SPPIP/RPKPP, rencana penanganan 

perumahan dan permukiman kumuh perkotaan 

sudah harus dimuat secara jelas, sementara detail 

kebutuhan infrastrukturnya tercantum dalam 

RPIJM. Untuk menetapkan sasaran yang tepat, 

didalam RPKPP sudah harus menampilkan profil 

kawasan kumuh kota yang bersangkutan. Melalui 

profil tersebut akan dapat diketahui kategori 

kekumuhan, penyebab serta dampaknya jika tidak 

segera diatasi. Kategori dan tingkatan kekumuhan 

akan menentukan jenis penanggulangannya. 

Penanganan Kualitas Lingkungan/ 

Kawasan 

Kawasan kumuh yang identik dengan kemiskinan 

tidak hanya memperburuk citra dan wajah kota 

namun juga menimbulkan masalah kemanusiaan, 

sosial dan lingkungan. Permasalahan ini tidak 

hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia, 

13

namun juga dunia sejalan dengan tumbuh 

masifnya berbagai kawasan perkotaan untuk 

menunjang gaya hidup modern. Dunia tak hentihentinya 

menghimbau dan mengirimkan pesan 

agar semua negara peduli terhadap penghapusan 

kemiskinan dan kawasan kumuh perkotaan melalui 

perencanaan kota yang baik dan tetap berpihak 

kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Salah satu upayanya adalah penyediaan hunian 

sehat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 

permukiman kumuh perkotaan. 

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan 

Umum bekerjasama dengan berbagai pihak telah 

melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan 

meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman 

kumuh melalui berbagai program peningkatan 

kualitas permukiman kumuh sejak lama, misalnya : 

Program perbaikan kampung, program penanganan 

lingkungan permukiman kumuh, program 

peningkatan kualitas lingkungan serta, programprogram 

lain dibidang perumahan dan permukiman 

seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa), 

rumah susun sederhana (rusuna), dan Neighborhood 

Upgrading and Shelter project (NUSSP), serta 

program-program lain yang dilakukan bersama 

pihak swasta dan masyarakat. 

Dalam proses penanganan perumahan dan 

permukiman kumuh diterapkan 2 (dua) pendekatan 

yang disesuaikan dengan skala masalah dan kondisi 

eksisting kawasan tersebut yang diuraikan sebagai 

berikut : 




Peningkatan Kualitas Perumahan dan 


Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap 

perumahan dan permukiman kumuh, Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah menetapkan 

kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan 

yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan 

ekonomis. 

Peningkatan kualitas terhadap perumahan dan 

permukiman kumuh didahului dengan penetapan 

lokasi perumahan dengan pola-pola penanganan: 

a. Pemugaran; 

b. Peremajaan; atau 

c. Pemukiman kembali. 

Pola-pola pengelolaan penanganan dilanjutkan 

melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat 

kualitas perumahan dan permukiman. 

Penetapan Lokasi 

(1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman 

kumuh wajib memenuhi persyaratan: 

a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang 

wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah 

provinsi, dan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota; 

b. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan 

dan lingkungan; 

c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan 

utilitas umum yang memenuhi persyaratan 

dan tidak membahayakan penghuni; 

d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; 

e. Kualitas bangunan; dan 

f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. 

(2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh wajib didahului proses 

pendataan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah dengan melibatkan peran masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan 

lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

dengan peraturan daerah. 

15

Pemugaran 

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/ 

atau pembangunan kembali, perumahan dan 

permukiman menjadi perumahan dan permukiman 

yang layak huni. 

Peremajaan 

(1) Peremajaan sebagaimana dilakukan untuk 

mewujudkan kondisi rumah, perumahan, 

permukiman, dan lingkungan hunian yang 

lebih baik guna melindungi keselamatan dan 

keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. 

(2) Peremajaan harus dilakukan dengan terlebih 

dahulu menyediakan tempat tinggal bagi 

masyarakat terdampak. 

(3) Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman 

yang diremajakan harus diwujudkan secara 

lebih baik dari kondisi sebelumnya. 

(4) Peremajaan dilakukan oleh pemerintah 

dan pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya dengan melibatkan peran 

masyarakat. 

Pemukiman Kembali 

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud 

dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, 

perumahan, dan permukiman yang lebih baik 

guna melindungi keselamatan dan keamanan 

penghuni dan masyarakat. 

(2) Pemukiman kembali dilakukan dengan 

memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi 

yang tidak mungkin dibangun kembali karena 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ 

atau rawan bencana serta dapat menimbulkan 

bahaya bagi barang ataupun orang. 

(3) Pemukiman kembali dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah 

kabupaten/kota. Lokasi yang akan ditentukan 

sebagai tempat untuk pemukiman kembali 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 

melibatkan peran masyarakat. 




Upaya Pencegahan Kawasan 


Pemerintah melalui Kementerian PU juga telah 

melakukan upaya-upaya nyata pencegahan 

(preventif) di daerah-daerah yang berpotensi menjadi 

kawasan perumahan dan permukiman kumuh. 

Salah satu contohnya adalah dengan membangun 

rusunawa untuk mahasiswa di kota-kota yang 

menjadi tempat beroperasinya beberapa perguruan 

tinggi yang menampung ribuan mahasiswa. 

Langkah pencegahan dilakukan untuk mengantisipasi 

meluasnya dampak akibat tingginya permintaan 

hunian mahasiswa, yang dijawab masyarakat 

dengan membangun kos-kos-an secara liar, tidak 

terkendali dan dilakukan parsial tersebar di berbagai 

lokasi tanpa memperhatikan aturan pengembangan 

tata ruang wilayah. Jika dibiarkan, kondisi ini 

berpotensi menggangu keindahan wajah kota 

yang berdampak pada menurunnya kenyamanan 

dan kualitas hidup masyarakat serta menggangu 

semangat belajar para mahasiswa yang tinggal dan 

belajar di kota tersebut. 

Pada tanggal 30 Agustus 2012, Kementerian 

PU telah meresmikan rusunawa mahasiswa ITB 

sebagai salah satu upaya preventif pencegahan 

perumahan dan permukiman kumuh di 

Jatinangor. Keberadaan rusunawa berikut fasilitas 

penunjangnya di lingkungan kampus ini telah 

dibangun dengan konsep eco campus dan green 

campus untuk mendukung green city yang sejalan 

dengan upaya Kementerian PU dalam mencapai 

prinsip permukiman yang berkelanjutan. Kawasan 

rusunawa ITB Jatinangor menjadi istimewa karena 

telah dilengkapi penataan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) yang akan menjadi model bagi penataan 

dan pengembangan rusunawa Kementerian PU 

ditahun-tahun yang akan datang. 

17

usunawa, 


pencapaian 

2 

rusunawa 

sebagai salah satu solusi 

19

usunawa 

sebagai salah satu solusi 

“Multidimensionalnya penanganan kawasan kumuh melalui 

pembangunan rusunawa membutuhkan kerjasama lintas sektoral 

yang didasari pemahaman dan komitmen untuk membantu 

masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik” 

Landasan Hukum : Menegaskan Keberpihakan 

Era baru yang lebih menjanjikan bagi pengembangan program rusun baru 

saja dimulai. Indonesa kini telah memiliki Undang-Undang (UU) Rumah 

Susun (rusun) baru. UU No. 20 tahun 2011 yang telah disyahkan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurna tanggal 18 Oktober 2011 

ini menggantikan UU No. 16 tahun 1985 yang sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum, kebutuhan setiap individu dan partisipasi masyarakat 

serta tanggungjawab dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan rusun. 

Disamping dinamika perubahan masyarakat, globalisasi dan budaya yang 

turut mempengaruhi dan menjadikan Undang-Undang sebelumnya tidak lagi 

memadai sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan rusun. 

Undang-Undang yang memperkuat konsepsi program penanganan 

Perumahan dan Permukiman Kumuh dan penyelenggaraan rusunawa 

yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam beberapa 

tahun terakhir ini jelas mengamanatkan penanganan terpadu lintas sektoral, 

mengingat penanganan masalah ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu 

sektor saja. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota diamanatkan 

mempersiapkan diri terutama dalam menetapkan lokasi-lokasi kawasan 

kumuh dan merencanakan penanganan secara terpadu. Adapun Pemerintah 

Provinsi diharapkan perannya sebagai fasilitator yang membantu koordinasi, 

dan pembinaan dalam proses pelaksanaan fisiknya. 

Keberadaan Undang-Undang ini jelas telah memperkuat legitimasi serta 

menciptakan dasar hukum yang tegas berkaitan dengan penyelenggaraan 

rusun berdasarkan asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, 

kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan kemanfaatan, 

kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, 

keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, 

kenyamanan, dan kemudahan, serta keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 



usunawa sebagai salah satu solusi 

rusun asrama mahasiswa itb jatinangor 

Rusunawa Sebagai Strategi penataan 

permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh bisa diatasi dengan 

perencanaan kawasan dan implementasi yang 

terintegrasi dengan hunian vertikal sebagai salah satu 

solusinya. Kelangkaan lahan serta tingginya harga 

lahan di perkotaan telah mengisyaratkan pemangku 

kepentingan khususnya pemerintah, masyarakat 

dan swasta untuk mulai mempertimbangkan 

konsepsi hunian vertikal sebagai upaya efisiensi 

lahan yang juga akan berdampak pada penurunan 

biaya hidup masyarakat serta penghematan energi 

terutama dikaitkan dengan pembelanjaan dibidang 

transportasi. 

Rusunawa sebagai salah satu strategi penataan 

permukiman kumuh perkotaan membawa 

beberapa implikasi positif antara lain : 

(1) Membantu mengatasi permasalahan pemukiman 

kumuh perkotaan dengan penerapan urban 

renewel atau peremajaan kota. 

(2) Sebagai bentuk keberpihakan kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang 

belum atau tidak mampu menghuni rumah 

milik. 

(3) Menjamin kepastian dan keamanan tinggal 

(secure tenure) terutama bagi komunitas 

yang semula menghuni lingkungan dan atau 

kawasan ilegal. 

21

(4) Penggunaan lahan yang efisien akan 

berdampak pada pelestarian lingkungan 

karena memperluas daerah resapan air dan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta memberikan 

ruang/lahan untuk fungsi-fungsi sosial yang 

bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan 

komunitas yang tinggal dilingkungan tersebut. 

(5) Teknik pembangunan fisik rusunawa 

telah dikembangkan (diantaranya dengan 

sistem prototype dan sistem terkini) yang 

mempercepat proses konstruksi yang dapat 

diandalkan dalam efisiensi waktu, pengatasan 

permasalahan runtuh dan tahan gempa. 

(6) Bentuk bangunan vertikal menekankan pada 

efisiensi pemanfaatan lahan. 

(7) Konsentrasi hunian yang terpusat menciptakan 

efisiensi dalam investasi dan pemeliharaan 

infrastruktur perkotaan. 

(8) Radius pencapaian yang relatif dekat dengan 

pusat kota akan mengurangi pemborosan 

biaya hidup keluarga dan penghematan energi 

berkaitan dengan transportasi. 

jawab dan memfasilitasi penyediaanya yang 

diperuntukan bagi MBR dengan cara sewa. 

Renstra Kementerian PU 2010-1014 

mengamanatkan pembangunan 250 Twin Block 

(TB) yang difokuskan untuk membantu Pemda 

dan menata permukiman perkotaan. Pada periode 

tahun 2010-2012 telah dibangun sebanyak 110 

TB, sisanya sebanyak 140 TB direncanakan akan 

dibangun pada periode tahun 2013-2014. 

Menurut UU No. 20/2011, penyelenggaraan rusun 

meliputi : 

1. Perencanaan, Pembangunan dan Penguasaan. 

2. Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pemeliharaan. 

3. Perawatan, Pengendalian, Kelembagaan, 

Pendanaan dan Sistem Pembiayaan. 

4. Peran serta masyarakat yang dilaksanakan 

secara sistematis, terpadu, berkelanjutan dan 

bertanggungjawab. 

Direktorat jenderal Cipta Karya 

sebagai Penyelenggara Rusunawa 

Keberadaan Undang-Undang No.1 tahun 2011 

tentang Perumahan Kawasan Permukiman yang 

menyempurnakan UU No. 4 tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Permukiman, UU No. 20 tahun 

2011 tentang Rumah Susun menggantikan UU 

No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, telah 

memperkuat konsepsi program penanganan 

perumahan dan permukiman kumuh serta 

penyelenggaraan Rusunawa yang sudah dilakukan 

oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak tahun 

1993. 

UU No. 20/2011, mengkategorikan rumah susun 

komersial, umum, khusus dan Negara. Sebagian 

besar rusun yang dibangun oleh Kementerian PU 

sampai saat ini adalah rusun umum dan khusus 

yang mewajibkan pemerintah untuk bertanggung 

“Renstra Kementerian PU 

mengamanatkan pembangunan 

250 TB sepanjang tahun 2010- 

2014. Dalam periode tahun 

2010-2012 telah dibangun 110 

TB. Sisanya sebanyak 140 TB 

direncanakan dibangun tahun 

2013-2014” 



usunawa sebagai salah satu solusi 

rusunawa cingised, bandung, jawa barat 

23

usunawa, 


pencapaian 

3 

mempersiapkan 

pembangunan rusunawa 

25

mempersiapkan 


“Rumah adalah tempat pertama pembentukan karakter dan jati diri. 

Pada anak-anak yang tumbuh di rumah dengan lingkungan yang 

baik dan sehat, masa depan bangsa dipertaruhkan” 

Kriteria Kota 

Kota yang sudah harus mempertimbangkan pengembangan hunian vertikal 

adalah kota metropolitan, kota besar dan kota sedang (yang memiliki 

permasalahan kawasan kumuh yang ada diwilayahnya melalui penyusunan 

SPPIP/RPKPP, RPIJM). 

Disamping karena faktor besarnya jumlah penduduk dan kepadatannya, 

maka kota-kota yang berciri sebagaimana disebutkan dibawah ini sudah 

harus bersiap mengembangkan penanganan hunian vertikal. Ciri-cirinya 

adalah sebagai berikut : 

1. Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW) sesuai PP No. 26 tahun 2007 tentang RTRWN. 

2. Kota potensial pendorong pertumbuhan yang dicirikan sebagai pusat jasa, 

pusat pengolahan dan atau simpul transportasi regional maupun nasional. 

3. Kota penyangga kota besar/metropolitan dengan basis kegiatan 

ekonomi perkotaan, kawasan-kawasan industri, pelabuhan/transportasi, 

perdagangan dan lain sebagainya yang berada diwilayahnya dan atau 

berada disekitar wilayah administrasinya. 

Lokasi 

Lokasi tempat rusunawa akan dibangun ditetapkan sendiri oleh masingmasing 

Pemerintah Daerah sesuai kebijakan lokal berdasarkan kriteria dan 

peraturan nasional yang berlaku serta pertimbangan radius atau jarak serta 

kemudahan transportasi bagi warga calon penghuni dari tempat awal dan 

atau tempat mereka bekerja. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan 

antara lain adalah : 

• Bertolak dari penanganan permukiman kumuh yang diawali dengan 

pemetaan dan kajian kelayakan untuk menetapkan tingkatan kekumuhan 

sehingga memerlukan upaya peremajaan yang berdampak pada 

kebutuhan akan hunian sewa vertikal sebagai salah satu solusinya. 

• Tinjauan terhadap RTRW untuk menentukan kelayakan lokasi ditilik dari 

fungsi lahan dan tata guna tanah. 




tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan 

(diperlukan kajian amdal). 

4. Tidak berdampak sosial negatif, artinya bahwa 

pembangunannya diyakini tidak menimbulkan 

gejolak sosial yang merugikan dan berlangsung 

lama. 

Luas lahan minimal yang disyaratkan adalah : 

50m 2 x 100m 2 = 5000 meter persegi dan kondisi 

lahan matang/siap bangun. 

kontruksi pembangunan rusunawa 

• Tinjauan sosial dan ekonomi yang akan 

meyakinkan bawah komunitas yang dipindahkan 

dan nantinya menghuni rusunawa di lokasi yang 

baru tidak tercabut dari akar kehidupan dan 

penghidupannya yang mendasar. 

Lahan 

Tempat gedung negara yang berupa rusunawa 

tersebut dibangun harus dijamin bahwa : 

1. Memenuhi syarat administratif yang diartikan 

bahwa lahan tersebut adalah milik Pemda (atau 

perguruan tinggi/lembaga-lembaga lain yang 

telah selasai diseleksi dan disetujui oleh Ditjen 

Cipta Karya) yang syah dan tidak menyalahi 

peraturan lokal, regional maupun nasional. 

2. Memenuhi persyaratan fisik yang dimaksudkan 

bahwa lahan tersebut tidak rawan bahaya dan 

atau bencana permanen periodik yang tidak 

bisa diatasi. 

3. Memenuhi persyaratan ekologi yang artinya 

dibangunnya hunian bertingkat jamak tersebut 

Pemanfaatan 

Pola Investasi 

Stimulus awal pembangunan rusunawa berasal 

dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN 

dan APBD, sehingga tidak dituntut pulih biaya. 

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kutipan iuran 

biaya pengelolaan atau sewa kepada penghuni 

tidak diperhitungkan atas besaran investasi 

tetapi maksimal hanya sebesar nilai pengeluaran 

untuk pengelolaan yang diperhitungkan tiap 

bulannya. Berdasarkan kondisi tersebut jelas 

bahwa keberadaan rusunawa dari APBN tidak 

bisa diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi 

pemerintah setempat maupun pengelola. 

Sementara disisi lain keberlanjutan operasionalisasi 

bangunannya tetap harus dipikirkan. Dengan 

demikian diperlukan terobosan kebijakan lokal 

yang inovatif agar kegiatan operasionalnya tetap 

berkesinambungan. 

Salah satu cara misalnya dengan memberikan 

subsidi silang antar penghuni dengan membedakan 

fasilitas unit hunian untuk sasaran penghuni yang 

berbeda kelas. Tujuan kebijakan ini adalah agar 

unit yang lebih representatif dapat mensubsidi unit 

yang dihuni oleh masyarakat yang benar-benar 

tidak mampu. Untuk dapat menerapkan kebijakan 

inovatif yang tepat sasaran dan tujuan, diperlukan 

pengamatan yang cermat dari pengelola sehingga 

dampaknya dapat dirasakan oleh warga yang 

benar-benar berhak untuk dibantu. 

27

Peluang Komersialisasi 

Peluang komersialisasi sangat mungkin dilakukan 

dengan cara membangun hunian vertikal campuran 

dalam satu lingkungan, yang terdiri atas hunian 

sewa bagi masyarakat menengah keatas dengan 

tarif sewa sesuai dengan harga pasar yang 

pengadaan dan pengelolaannya dikelola swasta 

dengan hunian rusun sewa bagi MBR. Disamping 

itu juga bisa didirikan bangunan komersial lainnya 

sebagai sumber pendapatan. Kondisi ini tentu 

hanya bisa dilakukan jika lokasi bangunannya 

terletak di kawasan yang strategis dengan luas 

kawasan memadai serta dukungan peraturan yang 

kondusif untuk implementasinya. 

Status Aset 

Gedung negara berupa rusunawa sebelum 

diserahkan kepada Pemda sebagai status 

aset tetap, masih menjadi aset Negara yang 

pembangunannya telah dibiayai APBN. Penyerahan 

kepada Pemda secara bertahap dimulai saat proses 

konstruksi dimulainya yaitu dengan melengkapi 

dokumen-dokumen sesuai peraturan yang ada, 

yakni berdasarkan UU No.1 tahun 2004, dan PP 

No.6 tahun 2006. 

Teknis 

Teknis pelaksanaan pembangunan rusunawa 

ditetapkan sebagai kebijakan Kementerian 

Pekerjaan Umum C/q Ditjen Cipta Karya yang telah 

dipertimbangkan secara matang dari berbagai 

sisi baik teknis sosial maupun ekonomi dengan 

tidak mengabaikan peraturan yang ada baik lokal, 

regional maupun nasional. 

Beberapa hal yang menjadi ketentuan spesifikasi 

teknis bangunan rusunawa adalah sebagai berikut : 

1. Bangunan vertikal berlantai 5 (lima), sebuah 

bangunan vertikal masih diijinkan tanpa elevator. 

2. Satuan bangunan yang disebut twin blok yang 

memuat 48 unit sarusun setiap bloknya atau 96 

unit sarusun. Setiap twin block ditambah 3 (tiga) 

rusunawa siap huni 

unit hunian yang diletakkan di ground floor bagi 

warga penderita cacat. 

3. Prasarana dan sarana dalam bangunan, 

lingkungan dan atau kawasan disediakan sesuai 

dengan persyaratan yang mempertimbangkan 

jumlah pemakai dan intensitas pemakainya. 

4. Dilaksanakan melalui desain prototype yang 

dikembangkan dan masih memungkinkan 

adanya sentuhan arsitektur lokal dan adaptasi 

kondisi lokal lainnya yang tidak banyak 

berpengaruh terhadap garis kebijakan yang 

ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 

5. Luasan unit satuan rusun adalah 24 m 2 

dilengkapi dengan pantry dan kamar mandi dan 

WC. 

6. Persyaratan bangunan termasuk penyediaan 

instalasi–instalasi dalam bangunan dipenuhi 

sesuai peraturan yang ada. 

7. Menggunakan sistem precast sesuai dengan 

persyaratan–persyaratan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum . 




Pengelolaan 

Pengelolaan rusunawa paska konstruksi menjadi 

tanggungjawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU 

No. 20 tahun 2011 pasal 57 ayat 3 dimungkinkan bagi 

Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi biaya 

pengelolaan bagi rusunawa tersebut. 

Pengelolaan rusunawa merupakan tahap lanjut yang 

menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan 

termasuk masyarakat berkaitan dengan keberlanjutan 

kemanfaatan yang harus senantiasa dijaga, dimulai 

sejak gedung rusunawa tersebut dinyatakan layak 

untuk dihuni. Dalam hal ini peran aktif Pemerintah 

Daerah sangat berpengaruh pada keberhasilan 

pemanfaatan rusunawa sebagai salah satu program 

penanggulangan kemiskinan dan bentuk keberpihakan 

kepada MBR hingga keberadaannya sebagai ikon kota 

yang bebas dari kawasan kumuh. 

Penghunian 

Penghunian rusunawa merupakan bagian penting 

dari pengelolaan yang harus segera dilakukan oleh 

Pemerintah Kota/Kabupaten pada proses paska 

kontruksi. Hal terkait penghunian semestinya telah 

dipersiapkan dengan matang, termasuk penghuni 

yang diperbolehkan menyewa atau tinggal di unit-unit 

sarusun saat Pemerintah Kota/Kabupaten mengusulkan 

pembangunan rusunawa. 

Bantuan Teknis 

Bantuan teknis pengelolaan dan penghunian rusunawa 

akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini 

Ditjen Cipta Karya untuk mengantisipasi pra dan pasca 

konstruksi. Kegiatan tersebut berupa pendampingan 

dilapangan yang sebelumnya telah diawali dengan proses 

sosialisasi dengan panduan–panduan sebagai berikut : 

Pra Konstruksi 

Bantuan teknis pra konstruksi kepada Pemda dapat 

berupa : 

1. Pemahaman tentang penanganan kawasan kumuh. 

2. Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat. 

3. Pemahaman tentang kebijakan perencanaan 

bangunan gedung negara dan pelaksanaan 

konstruksi. 

4. Pemahaman lain berkaitan dengan tugas dan 

tanggung jawab masing–masing Pemangku 

Kepentingan. 

Pasca Konstruksi 

Bantuan teknis Paska Konstruksi kepada Pemda 

dapat berupa : 

1. Administrasi pengelolaan termasuk 

kelembagaan. 

2. Pelaksanaan penghunian termasuk sistem 

sewa. 

Uang sewa atau iuran 

Uang sewa atau iuran pengelolaan yang dikutip 

dari penghuni merupakan tulang punggung 

pembiayaan pengelolaan rusunawa. Namun 

demikian, saat Pemda meyakini bahwa jumlah 

iuran yang dikutip tidak cukup untuk menutupi 

pengeluaran pengelolaan maka Pemda harus 

memutuskan untuk memberikan subsidi demi 

menjaga keberlangsungan operasionalnya. 

Kelembagaan 

Pengelolaan rusunawa pada awal penghunian 

dilakukan oleh UPT (Unit Pengelola Teknis) yang 

keanggotaan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Setelah berkembang dan status gedung 

negara tersebut sudah dihibahkan kepada Pemda, 

maka Pemda dianjurkan untuk mengembangkan 

manajemen pengelolaan yang disesuaikan dengan 

kondisi lokal tempat gedung tersebut berada. 

Badan Layanan Umum (BLU) atau sistem 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

adalah kelembagaan dan cara legal yang dapat 

dipertimbangkan dalam rangka pengelolaan aset 

rusunawa ketika gedung negara tersebut telah 

diserahkan sebagai aset tetap . 

29

usunawa, 


pencapaian 

4 

proses dan tahapan 


31

proses dan tahapan 


“Proses pembangunan rusunawa telah diatur melalui tahapan yang 

jelas untuk memudahkan para pemangku kepentingan menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan tepat dan efisien”. 

Proses dan tahapan pelaksanaan pembangunan 

rusunawa meliputi : 

1. Usulan dari Pemda diterima dan dibahas oleh 

Tim Pokja rusunawa di Pusat; 

2. Sosialisasi dan pematangan usulan oleh Tim 

Sosialisasi Pokja rusunawa; 

3. Investigasi terhadap (form 1 s/d 4) dan tinjauan 

lapangan termasuk melihat kemungkinan 

dampak sosial dan aspirasi masyarakat secara 

selintas; 

4. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh 

Pemda; 

5. Alokasi kegiatan pada tahun yang telah 

disepakati oleh Pemerintah Pusat maupun 

daerah berkaitan dengan kesiapan sesuai 

dengan persyaratan; 




tahap penyelenggaraan usulan hingga tandatangan perjanjian kerja sama 

Tahap Penyelenggaraan 

Usulan Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah yang 

merencanakan penanganan masalah 

perumahan dan permukiman kumuh 

dengan hunian vertikal. 

Mengajukan proposal dengan lebih 

dulu menyusun SPPIP dan RPKPP 

serta RPUM yang mengidentifikasikan 

kebutuhan Rusunawa. 

Verifikasi Administrasi dan Fisik 

Tim Direktorat Jenderal Cipta Karya dan 

Pemerintah Provinsi akan mendalami proposal 

dan mencocokkan dengan keadaan di 

lapangan, baik yang bersifat : 

1. Kesesuaian program. 

2. Status tanah. 

3. Luasan dan dimensi tanah. 

4. Kematangan tanah. 

5. Lingkungan sekitar termasuk kelengkapan 

kemudahan pelaksana konstruksi. 

Tandatangan Perjanjian 

Kerjasama 

Jika seluruh persyaratan dipenuhi dan 

masing-masing pihak (Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

KabupatenKota) telah memahami 

tugas dan tanggungjawabnya, maka 

PKS ditandatangani ketiga belah 

pihak sebagai pegangan pemenuhan 

tugas dan tanggungjawabnya. 

Mengkondisikan dampak sosial, 

ekonomi dan lingkungan. 

6. Pembuatan DED yang mempertimbangkan 

persyaratan/peraturan yang berlaku, kebijakan 

teknis Kementerian Pekerjaan Umum serta 

semaksimal mungkin mengadaptasi aspirasi 

masyarakat; 

7. Pelaksanaan fisik; 

8. Bantuan teknis pengelolaan dan penghunian 

dan pendampingan pelaksanaan di lapangan. 

Perjanjian Kerja sama 

Setelah dipenuhinya seluruh persyaratan dan 

dipahaminya tugas dan tanggungjawab oleh 

masing-masing pihak maka akan dilanjutkan 

dengan proses penandatanganan kerjasama yang 

proses dan ketentuannya diuraikan sebagai berikut : 

Perjanjian kerjasama ditandatangani bersama oleh 

Direktur Pengembangan Permukiman, Kepada 

Dinas Provinsi dan Walikota/Bupati. 

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Program dan pembiayaan penyelenggaraan 

rumah susun umum sewa (rusunawa). 

2. Sosialisasi penyelenggaraan rusunawa. 

3. Pelaksanaan pembangunan rusunawa. 

4. Pengelolaan yang terdiri dari pemanfaatan, 

penghunian, pemeliharaan dan perawatan. 

5. Pelaksanaan hibah aset Barang Milik Negara. 

Tugas dan tanggungjawab, pendanaan, jangka 

waktu, penyelesaian perselisihan, keadaan 

memaksa, perubahan perjanjian dan ketentuan 

penutup. 

Usulan 

Usulan pembangunan rusunawa oleh Pemerintah 

Kota/Kabupaten disampaikan kepada Kementerian 

Pekerjaan Umum c/q Ditjen Cipta Karya dengan 

memperhatikan beberapa hal berikut : 

1. Pemerintah Kota/Kabupaten sudah memiliki 

rencana penanganan kawasan pemukiman 

kumuh perkotaan (tercantum dalam Rencana 

Strategis Daerah), SPPIP/RPKPP yang memuat 

profil kawasan kumuh. 

33

2. Tercantum dalam RPIJM bahwa rusunawa 

merupakan salah satu solusi permasalahan 

penanganan kawasan permukiman kumuh 

perkotaan. 

3. Pemerintah Kota/Kabupaten menyediakan 

lahan (milik Pemerintah Daerah) yang memenuhi 

persyaratan administratif, sosial, teknis (siap 

bangun) dan ekologis. 

4. Pemerintah Kota/Kabupaten menyelesaikan 

semua ijin yang berada dalam kewenangannya. 

5. Pemerintah Kota/Kabupaten bersedia 

menyediakan prasarana dan sarana dasar 

antara lain sambungan air minum dan listrik. 

6. Pemerintah Kota/Kabupaten bersedia mengelola 

secara baik dan berkelanjutan setelah bangunan 

secara teknis dinyatakan siap huni. 

Kelengkapan Usulan 

Usulan pembangunan rusunawa yang dipersiapkan 

Pemerintah Daerah harus dilengkapi Surat 

Permohonan Pembangunan rusunawa yang ditujukan 

kepada Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU yang 

dilengkapi lampiran berupa proposal yang bermuatan 

hal–hal sebagai berikut : 

1. Konsepsi penanganan kawasan pemukiman kumuh 

dikaitkan dengan rencana kebutuhan rusunawa yang 

diusulkan termasuk SPPIP/RPKPP atau draft atau 

proses penyusunan SPPIP/RPKPP dan profil kumuh. 

2. Produk perencanaan yang ada (memuat rencana 

penanganan pemukiman). 

3. Gambar lahan, peta kota yang memuat informasi 

kawasan kumuh dan rencana lokasi rusunawa 

serta data–data pendukung lainnya luasan, kondisi 

sekitar, status lahan, dll.) 

4. Sertifikat lahan atau tanda bukti sewa tanah lebih 

lama dari 20 tahun terhitung mulai bangunan 

difungsikan. 

5. Bukti bahwa tanah sudah siap bangun dan tidak 

terganggu oleh segala bentuk aktifitas yang berada 

diatas lahan tempat rusunawa akan dibangun . 




tahap penyelenggaraan sosialisasi hingga pelaksanaan konstruksi 


Sosialisasi dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

sehubungan akan dibangunnya 

rusunawa dengan tujuan : 

• Masyarakat siap menerima 

keberadaan rusunawa 

dilingkungannya; 

• Siap dipindahkan bagi calon 

penghuni; 

• Tidak ada gangguan/hambatan 

baik selama proses konstruksi 

maupun saat dimanfaatkan. 

Penyusunan Detail Engineering Design 

(DED) 

• Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta 

Karya melalui Satker PKPPS Direktorat 

Pengembangan Permukiman. 

• Desain gedung prototype. 

• DED dibuat untuk penyesuaian dengan 

keadaan lahan dan kondisi lahan dan 

kondisi tanah berkaitan dengan desain sub 

struktur. 

Pelaksanaan Konstruksi 

1. Penyerahan lokasi kerja. 

2. SPMK. 

3. Program mutu. 

4. Rapat pra pelaksanaan kontrak. 

5. Mobilisasi 

6. Pemeriksaan bersama. 

7. Pekerjaan dimulai. 

8. Pekerjaan selesai PHO-FHO. 

Sosialisasi Hingga Konstruksi 

Setelah dipenuhinya seluruh persyaratan 

dan ketentuan, akan diadakan sosialisasi 

pemberdayaan yang dilaksanakan secara pararel 

dengan penyusunan Detail Engineering Design 

(DED) untuk mempersiapkan proses pelaksanaan 

konstruksi secermat dan tepat mungkin. Berikut 

diuraikan secara detail setiap tahapan sejak proses 

sosialisasi, penyusunan DED hingga pelaksanaan 

konstruksi. 

Pelaksanaan Fisik 

Dalam tahapan pelaksanaan tahapan fisik, 

dilakukan beberapa kegiatan yang dimulai sejak 

penyerahan lokasi hingga serah terima yang 

prosesnya diuraikan sebagai berikut : 

1. Penyerahan lokasi kerja dilakukan PPK kepada 

kontraktor setelah sebelumnya PPK menerima 

lokasi tersebut dari Pemerintah Daerah. 

2 Program mutu dibuat oleh kontraktor yang 

diserahkan saat rapat persiapan pelaksanaan 

kontrak yang berisi pekerjaan yang akan 

dilaksanakan, organisasi kerja, jadwal 

pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, prosedur 

instruksi kerja dan pelaksanaan kerja. 

3. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dihadiri 

oleh PPK, kontraktor, manajemen konstruksi, 

konsultan perencana dan wakil Pemprov dan 

wakil Pemkab/Kota yang membahas program 

mutu, teknis dan jadwal pelaksanaan, metode 

kerja dan lain-lain. 

4. Pengendalian Pelaksanaan meliputi kegiatan : 

• Pelaporan oleh manajemen konstruksi 

(harian, mingguan dan bulanan); 

• Rapat Koordinasi (rutin dan berkala, mingguan 

dan bulanan) melibatkan tim pelaksana/ 

direksi pekerjaan. 

• Monitoring dan evaluasi. 

5. Show Case Meeting (SCM) dilakukan ketika ada 

keterlambatan progress fisik sebagai berikut : 

• Deviasi 5%-7%, SCM antara satker, 

konsultan, pengawas lapangan (MK) dan 

kontraktor. 

• Deviasi 7%-10%, SCM antara kadinas 

PU Provinsi, satker, konsultan (MK) dan 

kontraktor. 

• >10%-

peresmian rusun asrama mahasiswa itb jatinangor oleh menteri pekerjaan umum, djoko kirmanto dan rektor itb 

Prof. dr. akhmaloka didampingi wakil menteri pekerjaan umum, hermanto dardak dan dirjen cipta karya, budi yuwono 

tahap PERSIAPAN PENGHUNIAN HINGGA PROSES HIBAH 


Persiapan Penghunian Pengelolaan/Penghunian Proses Hibah 

• Diawali pembentukan UPT. 

• Melakukan pendekatan dan 

persiapan calon penghuni yang 

sudah mendapatkan daftarnya 

sejak pangajuan proposal. 

• Mendalami dan melaksanakan 

administrasi penghunian sesuai 

panduan yang ada. 

• Perawatan dan pemeliharaan bangunan. 

• Sewa/iuran penghuni. 

• Pemberdayaan penghuni. 

• Pengelolaan uang keluar/masuk. 

• Tata tertib penghuni. 

• Tugas dan tanggungjawab pengelola/ 

penghuni. 

• Hak dan kewajiban. 

• Pendaftaran ulang. 

• Penalti/denda. 

• Proses oleh Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara, Kementerian 

Keuangan. 

• Koordinasi dengan PBMN. 

• Kelengkapan dokumen. 




Persiapan Penghunian dan Hibah 

Setelah selesainya pembangunan/konstruksi 

segera harus disiapkan persiapan penghunian, 

pengelolaan penghunian hingga proses hibahnya. 

Untuk kelancaran proses yang sangat krusial ini 

peran aktif Pemerintah Daerah sangat menentukan. 

Bercermin dari realitas dilapangan dalam fase ini akan 

terjadi saat krusial yakni saat proses pemindahan 

aset belum sepenuhnya tuntas karena memerlukan 

proses yang cukup panjang di Direktorat Kekayaan 

Negara. Pada periode saat belum lengkapnya 

dokumen serah terima, sementara pembangunan 

sudah selesai dilakukan, pasti akan menimbulkan 

kekosongan/ketidakpastian pemelihaan atas 

aset tersebut. Untuk menghindari kerusakan atau 

tidak terpeliharanya aset dengan baik, Pemerintah 

Daerah dituntut mampu dan mau melakukan 

upaya terobosan sehingga kepentingan berbagai 

pihak, terutama masyarakat calon penghuni dapat 

berjalan dengan baik. 

Proses dan Persyaratan Hibah 

Syarat-syarat pelaksanaan hibah meliputi : 

1. Sertifikat tanah. 

2. Izin mendirikan bangunan. 

3. Permohonan pernyataan menerima BMN 

Rusunawa. 

4. KIB. 

5. PPS. 

6. DIP/DIPA. 

7. Laporan hasil audit. 

8. Copy dokumen kontrak. 

Status Penghunian Rusunawa 

Sejak digagas dan dirintis programnya pada tahun 2003 

hingga tahun 2011 telah dibangun sebanyak 235,5 TB 

rusunawa dengan 142,5 TB telah terhuni serta 93 TB 

yang belum terhuni. 

STATUS PENGHUNIAN RUSUNAWA Ta 2003 -2011 

Status : 27 September 2012 

RUSUNAWA TERBANGUN RUSUNAWA TERhuni RUSUNAWA belum tehuni 

TOTAL TA 2003-2011 : 235,5 TB 

TOTAL TA 2003-2011 : 142,5 TB 

Presentase Terhuni 61% 

TOTAL TA2003-2011 : 93 TB 

Presentase Belum Terhuni 39% 

Tahun Anggaran 2003 - 2009 : 195,5 TB Tahun Anggaran 2003 - 2009 : 135,5 TB Tahun Anggaran 2003 - 2009 : 59 TB 

• 19 TB 

Rusunawa Lokasi DKI Jakarta (saat ini 

dalam proses serah terima pengelolaan) 

• 40 TB 

-24 TB: Saat ini dalam proses penghunian 

-16 TB: belum dapat dihuni tahun ini 

Tahun Anggaran 2010-2011 : 40 TB Tahun Anggaran 2010 - 2011 : 6 TB Tahun Anggaran 2010-2011 : 34 TB 

• 34 TB 

Saat ini dalam proses penyambungan 

PLN dan PDAM 

37

5 

peran dan kontribusi 

para pemangku kepentingan


para pemangku kepentingan 

Untuk menjamin pencapaian target dan keberlanjutan program 

rusunawa, kesadaran dan peran aktif para pemangku kepentingan 

mutlak diperlukan. Hal tersebut penting maknanya mengingat 

sukses pelaksanaan program sangat tergantung pada terciptanya 

kolaborasi kokoh yang didasari pemahaman yang sama, serta 

kesadaran masing-masing pihak untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan tepat dan penuh rasa tanggungjawab. 

Kesediaan semua pihak untuk saling mendukung dengan menjalankan 

sebaik mungkin porsi tugas dan tanggungjawabnya akan sangat membantu 

percepatan pencapaian target kinerja sekaligus ketersediaan hunian layak 

bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Berikut uraian tugas dan fungsi para pemangku kepentingan pendukung 

suksesnya program rusunawa sebagai salah satu upaya penuntasan 

kawasan kumuh : 

Pemerintah Pusat 

Selaku pelaksana pembangunan rusunawa Pemerintah Pusat, Kementerian 

Pekerjaan Umum berperan memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis 

bagi penyediaan rusun. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan tingginya 

dinamika kebutuhan hunian diperkotaan serta sebagai langkah penting untuk 

menghilangkan kawasan kumuh tanpa harus memarjinalkan komunitas 

tidak mampu. Dalam kaitan ini Pemerintah Pusat berperan mendorong 

kemandirian Pemda dalam pengelolaan dan pengembangan rusunawa 

dengan menetapkan : 

1. Pedoman Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Pembangunan. 

2. Menetapkan Pedoman tentang standar pelayanan minimal yang dapat 

ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 

rusunawa di wilayahnya. 

3. Melakukan bantuan teknis pembangunan, penghunian dan pengelolaan 

rusunawa pra konstruksi sampai konstruksi. 




rusunawa penjaringan sari, surabaya 

41

peresmian rusunawa sukoharjo, jawa tengah oleh menteri pekerjaan umum, djoko kirmanto 

Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Cipta Karya 

bertugas melaksanakan dan menyukseskan 

program tersebut dengan menjalankan tugas 


1. Mengamankan amanat RPJMN dan Renstra 

Kementerian Pekerjaan Umum untuk 

membangun 250 TB pada periode tahun 2010- 

2014. 

2. Menjaga kesesuaian program (penanganan 

perumahan dan permukiman kumuh yang 

direncanakan oleh Pemerintah Daerah). 

3. Pembangunan fisik rusunawa. 

4. Menjaga kualitas, estetika dan keandalan 

bangunan. 

5. Pembinaan dalam pengelolaan dan penghunian. 

6. Fasilitator dalam proses hibah. 

Pemerintah Provinsi 

Pemerintah Provinsi berperan sebagai (agen 

of development) dari Pemerintah Pusat 

utamanya dalam menunjang pembangunan 

rusunawa. Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan 

mengkoordinasikan antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pembinaan 



pencapaian 

penyelenggaraan rusunawa serta membantu dalam 

proses pelaksanaan fisik. Kewajibannya meliputi : 

1. Memasukan konsepsi pembangunan rusunawa 

dalam Jakstra pemukiman tingkat provinsi. 

2. Memberi masukan kepada Pemerintah Pusat 

tentang peta permasalahan berkaitan dengan 

kebutuhan rusunawa diwilayahnya. 

3. Melakukan bantuan teknis pembangunan 

rusunawa, penghunian dan pengelolaan sesuai 

kebijakan nasional dan provinsi. 

Garis besar tugas Pemerintah Provinsi diuraikan 


1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan hubungan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten dan Kota. 

2. Pembinaan penyelenggaraan rusunawa. 

3. Membantu dalam proses pelaksanaan fisik. 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran 

penting dalam suksesnya pembangunan fisik 

hingga pengelolaan dan penghunian Rusunawa. 

Keberhasilan pengelolaan Rusunawa pada 

akhirnya ikut mencerminkan kesuksesan 

peran Pemda didalam menangani wilayahnya. 

Peran Pemda sangat penting sejak tahap awal 

hingga keberlanjutannya ketika Pemerintah 

Pusat dan Provinsi sudah harus menurunkan 

tingkat perhatiannya kepada kota/kabupaten 

bersangkutan. 

Garis besar tugas Pemerintah Kabupaten/Kota 

adalah : 

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Perumahan dan Permukiman kumuh melalui 

SPPIP, RPKPP dan RPIJM. 

2. Menyediakan lahan siap bangun dengan luasan 

dan dimensi yang memenuhi Persyaratan lahan. 

3. Mengalokasikan dana APBD untuk penunjangan 

pembangunan insfrastuktur (PSD) rusunawa 

seperti listrik dan penyediaan air bersih dan 

subsidi pengelolaan rusunawa jika diperlukan. 

4. Sosialisasi atau pengkondisian warga 

masyarakat calon penghuni serta masyarakat 

sekitar tentang bagaimana cara hidup di/ dan 

sekitar Rusunawa. 

5. Melengkapi dokumen pembangunan dan hibah. 

6. Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

7. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan 

penghunian, perawatan dan pemeliharaan 

bangunan. 

8. Mengalokasikan subsidi pengelolaan, jika 

iuran/uang sewa tidak dapat menutup biaya 

operasional gedung. 

rusunawa di entikong, kalimantan barat 

43

usunawa, 


pencapaian 

6 

best practices rusunawa 

kota probolinggo 

45

Rusunawa Bayuangga, Probolinggo 

Keluarga Baru Itu Lahir Dari Rasa Kebersamaan 

Melewati pagi di Kota Probolinggo begitu mengesankan. Selain 

bisa menghirup udara segar, kita juga dapat menikmati suasana 

kota yang bersih dan tertata apik hingga di setiap sudutnya. Tak 

heran bila Piala Adipura (4 kali) dan Piala Citra Adi Bhakti Abdi 

Negara berhasil diraihnya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan 

komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam menanggulangi 

kemiskinan dan permukiman kumuh perkotaan. Diraihnya 

beberapa penghargaan tingkat nasional tersebut sejalan dengan 

Visi Kota Probolinggo 2010-2014, “Terwujudnya Kesejahteraan 

Masyarakat Kota Probolinggo melalui Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan dan Pengangguran Berbasis Investasi Produktif dan 

Berkesinambungan.” 

suasana 

di rusunawa 

banyuangga, 

Probolinggo 

Jawa timur 



est practices 

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di 

Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 56.667 

km 2 . Kota yang memiliki pelabuhan perikanan 

yang cukup besar ini berbatasan langsung dengan 

Selat Madura di sebelah utara, serta Kabupaten 

Probolinggo di sebelah timur, selatan dan 

tengah. Secara administrasi pemerintahan Kota 

Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 

29 Kelurahan. 

Kawasan permukiman di Kota Probolinggo 

rnerupakan kawasan yang paling dominan diantara 

kawasan yang ada, yaitu mencapai luas 2.090 

Ha (36,88% dari luasan Kota). Pola persebaran 

kawasan permukiman cenderung mengikuti 

arah dan pola perkembangan kota yaitu disekitar 

pusat kegiatan jasa atau sekitar pusat distribusi 

potensi sumber daya alam. Sedangkan untuk pola 

perkembangan permukiman dibagi menjadi 2 yakni 

kampung tradisional yang sejak awal terbentuknya 

dipengaruhi oleh keberadaan potensi sumber daya 

alamnya. Kampung tradisional tersebut adalah : 

kampung petani di wilayah selatan yang merupakan 

wilayah pertanian dan kampung nelayan yang 

menempati wilayah pesisir serta real estate yang 

merupakan lahan kosong, dulunya merupakan 

sawah atau lahan tidak produktif yang kemudian 

berkembang menjadi kawasan permukiman. 

“Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam 

pengentasan kekumuhan memang sangat tinggi. 

Program pengentasannya tidak hanya dilakukan 

terbatas pada anggaran yang kami miliki (APBD) 

tetapi juga melalui kerjasama dengan provinsi, 

lembaga lain seperti ICETT, USAID, Kementerian 

Perumahan Rakyat serta Kementerian Pekerjaan 

47

usunawa, 

48 komitmen bersama penanganan permukinan kumuh

est practices 

Umum yang telah membangun 2 twin block 

rusunawa di kota kami,” jelas H. M. Buchori SH., 

M.Si., Walikota Probolinggo. Menurut Buchori, 

pembangunan rusunawa di Kota Probolinggo 

merupakan program yang cukup strategis, 

karena merupakan salah satu program untuk 

mengatasi kekurangan (backlog) rumah dan dapat 

meningkatkan aksesibilitas penduduk miskin 

terhadap hunian yang sehat, nyaman dan layak, 

sehingga dapat mengurangi kantong-kantong 

kekumuhan di Kota Probolinggo. 

“Dari data jumlah backlog yang mencapai 10.887, 

maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kota 

Probolinggo memang sangat membutuhkan 

lahan untuk hunian dan salah satu pemecahannya 

adalah dengan pembangunan rusunawa,” tambah 

Buchori. 

Mengatasi kekumuhan di kawasan 

industri dengan hunian vertikal. 

Pengentasan kawasan kumuh bukan hanya 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, tetapi 

juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Dalam 

proses pembangunan, Kota Probolinggo menjadi 

kota yang produktif berbasis investasi. Pemerintah 

Kota telah merealisasikan beberapa pembangunan 

yang tercantum dalam Rencana Pembangunan 

Investasi Jangka Menengah (RPIJM), termasuk 

pembangunan 4 twin block rusunawa yang dimulai 

sejak tahun 2009 – 2012, yaitu 1 twin block 

rusunawa di Kelurahan Mangunharjo (Rusunawa 

Bestari), 2 twin block rusunawa di Kelurahan 

Pilang (Rusunawa Bayuangga), dan 1 twin block 

rusunawa di Kelurahan Triwung Kidul (dalam 

proses pembangunan). “Daerah ini memang 

kawasan prioritas titik kumuh yang perlu ditangani 

karena termasuk kawasan industri yang terus 

berkembang cepat,” ujar Ir. Sanusi Sapuwan, MT., 

Kepala Bappeda Kota Probolinggo. Menurutnya, 

permasalahan jumlah penduduk perkotaan yang 

terus meningkat serta keterbatasan lahan yang 

dimiliki Kota Probolinggo membuat kehadiran 

rusunawa menjadi solusi yang tepat. 

Rusunawa Bayuangga, misalnya. Selain digunakan 

oleh MBR yang berada di Kota Probolinggo juga 

digunakan oleh buruh-buruh di kawasan industri 

tersebut yang membutuhkan tempat tinggal 

layak. Pembangunan rusunawa sendiri dalam 

penggunaaan lahan untuk permukiman masih 

memenuhi persyaratan 10% dari kawasan industri. 

Sebanyak 196 unit kamar di rusunawa yang terletak 

di Jalan Brantas itu sudah dihuni oleh warga yang 

sudah terdata di bidang aset Dinas Pendapatan 

Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota 

Probolinggo. Melalui DPPKA inilah masyarakat 

mendaftar untuk memperoleh giliran menempati 

salah satu unit di rusunawa Kota Probolinggo. 

Kepala Bidang Aset DPPKA, Pujo A Sastro 

49

mengatakan bahwa fasilitas dan harga sewanya 

sangat terjangkau. Lantai I dan II Rp 100 ribu per 

bulan, lantai III dan IV Rp 90 ribu sedangkan lantai 

V lebih murah yaitu Rp 80 ribu sehingga membuat 

masyarakat yang masuk dalam daftar tunggu 

“waiting list“ rusunawa Bayuangga maupun Bestari 

terus bertambah. 

Saat ini DPPKA memang dipercaya untuk 

mengelola rusunawa Kota Probolinggo agar 

tetap terpelihara dengan baik. Untuk tahun 2011, 

DPPKA menganggarkan Rp 285.000.000,- dan 

Rp 303.100.000 pada tahun 2012 untuk keperluan 

pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di 

rusunawa dalam skala kecil diantaranya pengadaan 

genset, pemeliharaan hydrant, pengecatan dinding 

rusunawa dan lain lain. Kelak, rusunawa akan dikelola 

secara mandiri jika telah terbentuk UPTD. Pujo juga 

menegaskan kepada penghuni untuk menjaga hal 

yang akan menimbulkan ketidaknyamanan sesama 

penghuni lainnya. Pihaknya menghimbau kepada 

penghuni agar rusunawa dipergunakan sesuai 

peruntukannya, tidak disewakan ke orang lain 

apalagi bukan warga dari Kota Probolinggo. 

Paguyuban, kerja bakti hingga 

aerobik, semua ada! 

Namun demikian, kehadiran rusunawa tidak serta 

merta membuat masyarakat Kota Probolinggo 

khususnya Kecamatan Mayangan tertarik untuk 

menghuninya. “Sangat sulit mencari calon penghuni 

yang menempati rusunawa kala itu. Kerjasama 

seluruh tim komunitas rusunawa dengan memberi 

sosialisasi kepada calon penghuni di kelurahan 

sekitar rusunawa termasuk memberi ganti santun 

kepada masyarakat yang dulunya menempati 

tanah pemerintah untuk pindah ke rusunawa serta 

memberi pengertian akan pentingnya hunian sehat 

dan layak sangat membantu kelancaran prosesnya. 

Dengan berbagai upaya tersebut, tak jarang 

masih ada pro dan kontra dari masyarakat,” ujar 

Ir. Imanto, MT., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Probolinggo. Tetapi setelah rusunawa terbangun, 

lanjut Imanto, antusiasme masyarakat untuk 

menghuni sangat besar terutama bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah 

atau tinggal di kawasan kumuh dengan rumah 

yang tidak layak menjadi sangat terbantu dengan 

adanya rusunawa. “Masyarakat diberi pengetahuan 

untuk hidup lebih teratur, belajar bersosialisasi yang 

dibantu dengan dibentuknya RT/RW, paguyuban, 

pengajian dan karang taruna serta penerapan 

tata tertib penghuni oleh pengelola, sehingga 

masyarakat yang beraneka ragam karakteristiknya 

dapat hidup rukun dan saling bertoleransi,” 

imbuhnya. 

Untuk dapat meningkatkan intensitas hubungan 

antar warga, Pemerintah Kota melalui Dinas 

Pekerjaan Umum juga telah membangun beberapa 

fasilitas di lingkungan rusunawa seperti taman, 

pagar dan pos keamanan, canopi, musholla juga 

lapangan olahraga yang akan segera direalisasikan. 

Bagi Avianto, Ketua RT 02 Blok B Rusunawa 

Bayuangga, tinggal di rusunawa sudah seperti 

tinggal di lingkungan keluarga sendiri. “Kami sering 



est practices 

guyub (kumpul) di teras, menjaga kebersihan 

lingkungan dengan kerja bakti,” imbuhnya. Seperti 

keluarga lainnya, Avianto menempati ruangan 

berukuran 21m2 bersama isteri dan satu orang 

anak. “Alhamdulilah, terasa cukup bagi kami,” 

ungkapnya sambil tersenyum. Begitu pula yang 

dirasakan Sujiwo (54 tahun) pedagang makanan 

matang yang tinggal di Blok B Lantai 2, “Saya dan 

isteri merasa nyaman tinggal disini walaupun harus 

angkat barang naik turun tangga sehabis berjualan. 

Ongkos sewanya pun murah, hanya Rp 100.000,-/ 

bulan. Keamanan juga terjamin. Daripada rumah 

kontrakan saya yang dulu, bayarnya lebih mahal 

tapi rumahnya sudah rusak.” 

Solehudin (34 tahun) Ketua RT 01 Blok A yang 

sangat bersyukur bisa menempati rusunawa 

ini. “Kami ini rata-rata dulunya tetangga waktu 

tinggal di Kecamatan Mayangan. Jadi kami sudah 

saling kenal. Sudah seperti saudara. Ibu-ibu juga 

banyak kegiatannya, ada senam aerobik setiap 

minggu, posyandu, dan pengajian. Banyak orang 

beranggapan kalau tinggal di rusun kegiatannya jadi 

terbatas atau anggapan lain yang tidak baik. Oleh 

karena itu kami ingin menunjukkan pada masyarakat 

lain bahwa tinggal di rusunawa lebih sehat dan 

layak daripada tinggal di permukiman yang padat 

penduduknya,”tukasnya penuh semangat. 

Ya, tanpa disadari, kebersamaan yang mereka 

ciptakan menimbulkan rasa memiliki satu sama lain 

sehingga mampu memupuk rasa persaudaraan 

yang kuat menjadi sebuah keluarga besar, Keluarga 

Rusunawa Kota Probolinggo. 

51

H.M. Buchori SH. M.SI 

walikota probolinggo 

“Pemerintah Probolinggo memiliki komitmen yang sangat serius untuk 

mengentasan kawasan kumuh. Keberadaan rusunawa nampaknya bisa 

menjadi alternatif yang tepat untuk meningkatkan akses masyarakat 

berpenghasilan rendah terhadap hunian yang sehat dan layak. Untuk 

menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang, kami siap mengambil 

peran dan mendukung program dengan menjalankan berbagai tugas 

dan fungsi sesuai koridor undang-undang. Percepatan program ini, serta 

keberhasilan implementasinya sangat ditunggu oleh masyarakat”. 

Ir. Sanusi Sapuwan, MT. 

Ketua Bappeda Kota Probolinggo 

“Pelaksanaan pembangunan rusunawa sejalan dengan arahan dan rencana 

pembangunan kota, serta sangat membantu Pemerintah Kota untuk 

mengatasi kekurangan (backlog) perumahan sekaligus meningkatkan 

aksesibilitas penduduk miskin terhadap hunian yang sehat, nyaman dan 

layak. Melalui upaya yang serius dan komitmen yang kuat dari Pemerintah 

Kota dan masyarakatnya, program pembangunan rusunawa ini diharapkan 

dapat membantu mengurangi keberadaan kantong-kantong kekumuhan di 

Kota Probolinggo”. 

Ir. Imanto, MT. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

KOTA PROBOLINGGO 

“Pembangunan rusunawa di Probolinggo berdampak positif bagi masyarakat. 

Saat ini ada sekitar 196 KK yang telah mendapatkan kesempatan untuk 

merasakan kenyamanan tinggal di rusunawa dengan biaya sewa yang 

sangat terjangkau. Program ini telah ikut membantu tertatanya lingkungan 

permukiman menjadi jauh lebih sehat, bersih dan aman.” 

Sujiwo (54 tahun), 

pedagang (penghuni) 

“Saya dan isteri bersyukur sekali bisa menempati rumah 

yang bagus dengan harga sewa yang terjangkau. Yang 

pasti lingkungan lebih sehat dan tidak kumuh lagi.” 



pencapaian 

53

usunawa, 


7 

penutup

penutup 

pemanfaatan dan pengelolaan perkelanjutan 

“landasan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, 

Kabupaten/Kota dan masyarakat didasari oleh adanya pemahaman 

yang sama sebagai landasan aksi” 

Rusunawa merupakan salah satu alternatif penanganan kawasan kumuh 

yang terus bertambah luasannya sejalan dengan masifnya pengembangan 

perkotaan diberbagai wilayah Indonesia. Disamping bertujuan mengurangi 

kawasan kumuh terutama diperkotaan, rusunawa juga diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui peremajaan, 

pemugaran dan relokasi. 

Pembangunan rusunawa juga diarahkan pada pembangunan perkotaan 

yang lebih manusiawi sekaligus solusi peningkatan kualitas permukiman 

karena ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi perumahan dan 

permukiman. 

Upaya rintisan pembangunan rusunawa telah dilakukan Ditjen Cipta Karya 

sejak tahun 2003. Hingga saat ini telah sukses membangun 235,5 twin block 

dan akan terus ditingkatkan akselerasinya sehingga target untuk menjadikan 

Indonesia bebas daerah kumuh ditahun 2020 dapat terpenuhi. Pemenuhan 

komitmen ini penting artinya, tidak hanya karena komitmen Indonesia untuk 

memenuhi capaian ke-11 dari program MDGs, namun lebih dari itu karena 

program pemenuhan hunian yang layak bagi masyarakat merupakan salah 

satu tugas negara yang layak diprioritaskan. 

Negara melalui Undang-Undang Dasarnya pada Pasal 28 H ayat 1 

menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Rumah sebagai tempat tinggal bermakna sangat strategis karena 

dirumahlah pembentukan watak, karakter, jadi diri dan kepribadian bangsa 

sebagai tahapan penting pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

dimulai. Menilik esensi pesan tersebut, keberpihakan, kepedulian dan 

tanggungjawab negara dalam menjamin pemenuhan hak akan tempat 

tinggal/rumah yang layak dan terjangkau makin penting maknanya. 

Lahirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Rusun 

(Rusun) menggantikan Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 yang sudah 



penutup 

kepentingannya sejak perencanaan hingga 

pengelolaan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan 

rusunawa sejak usulan hingga serah terima/ 

hibah telah diatur sedemikian rupa sehingga 

memudahkan para pemangku kepentingan dalam 

menjalankan proses ini. 

Kriteria kota, lokasi,lahan dan aspek teknis lainnya 

juga telah ditetapkan ketentuannya sehingga 

Pemerintah Daerah selaku penyelenggara memiliki 

panduan dalam merencanakan dan menyusun 

proposal awal yang ditujukan kepada Pemerintah 

Pusat melalui tim Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

Setelah itu masing-masing pihak akan menjalankan 

tugas dan fungsinya yang secara jelas telah diatur 

dalam undang-undang rusun yang baru. 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan 

dinamika masyarakat memberikan optimisme baru 

akan penyelenggaraan rusun yang lebih baik dan 

lebih cepat dimasa yang datang. Undang-Undang 

yang mengatur secara komprehensif berbagai 

aspek penting penyelenggaraan rusun ini, telah 

memperkuat legitimasi dan menegaskan peran para 

pemangku kepentingan sehingga yang diharapkan 

dapat bekerja sama, membangun sinergi lintas 

sektoral yang kokoh dan berkelanjutan. 

Landasan penguatan sinergi antara Pemerintah 

Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat 

didasari oleh adanya pemahaman yang sama 

sebagai landasan aksi. Kesepahaman ini selanjutnya 

akan mendorong lahirnya kesadaran bersama 

untuk bergerak, mendukung dan mensukseskan 

program rusunawa sesuai koridor tugas dan fungsi 

masing-masing. 

Sukses pembangunan rusunawa membutuhkan 

keterlibatan yang intens antara seluruh pemangku 

Masyarakat sebagai calon penghuni juga sejak 

awal telah dilibatkan melalui kegiatan sosialisasi 

pemberdayaan yang pelaksanaannya dilakukan 

secara pararel dengan penyusunan Detail 

Engeneering Design (DED). Proses ini diarahkan 

pada tujuan agar masyarakat siap menerima 

keberadaan rusunawa, siap dipindahkan serta 

meniadakan hambatan sejak proses konstruksi 

hingga pemanfaatannya. 

Fase yang juga sangat menentukan dalam 

penyelenggaraan rusunawa adalah fase persiapan 

penghunian, pengelolaan hingga hibah. Dalam 

proses ini Ditjen Cipta Karya melakukan berbagai 

tahapan dari masing-masing proses untuk menjamin 

pemanfaatan dan pengelolaan yang optimal atas 

aset negara yang diharapkan dapat dimanfaatkan 

secara optimal. Pola pengelolaan yang tepat 

serta mampu menjamin tetap terpeliharanya 

bangunan dan fungsi-fungsi rusunawa dalam 

jangka panjang akan berdampak pada peningkatan 

kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat 

sesuai tujuan penyelenggaraan rusunawa yakni : 

memenuhi kebutuhan MBR atas hunian yang sehat 

dan layak. 

57

8 

peta & tabel 

pembangunan rusunawa ta 2003-2011

Peta Hasil Pembangunan Rusunawa TA 2003-2011 

Sumatera 

sumatera Utara 

nanggro aceh darussalam 

2 Banda Aceh (2) 

1 

2 

3 

1 

4 

1 

medan belawan (1) 

Tanjung Balai, Sei Raja (1). Medan, USU (1) 

Medan, Belawan (1). Medan, USU (1). Tanjung Balai (1) 

Medan, Belawan (1) 

Kota Tebing Tinggi (2). Kota Medan (2) 

Kota Tanjung Balai (1) 

riau 

2 Batam, muka kuning (2) 

kepulauan riau 

4 

2 

4 

batam 1, sekupang (2). Batam 2, Sekupang (2) 

kota Batam, muka kuning (2) 

kota Batam 1 (2), kota Batam 2 (2) 

60 penanganan permukiman kumuh 



bangka-belitung 

2 

2 

sumatera barat 

Padang, UNAND (1) 1 

Kota Padang (2) 2 

bengkulu 

sumatera selatan 

bengkulu (1) 1 

1 

2 

lampung 

2 

bandar lampung (1) 1 

bandar lampung (1), keteguhan 1 

kota bandar lampung (2) 2 

kota pangkal pinang (2) 

kota pangkal pinang (2) 

Palembang, Kasnaryansyah (1) 

Palembang, unsri (2) 

kota palembang (2)


Jawa 

banten 

1,5 Tangerang, Manis Jaya (1,5) 

3 

2 

Kota Tangerang (2). Kab. Serang (1) 

Kota Tangerang (2). Kab. Serang (1) 

dki jakarta 

3 

2 

10 

5 

Jakarta Utara, Marunda (3) 

Jakarta Utara, Marunda (1) 

Komarudin 1 (2). Cipinang Besar 

Selatan (2). Pinus Elok 1 (2). Pinus 

Elok 2 (2). Cakung Barat (2) 

PTIQ, Jl. Pasar Jum’at (1). 

DKI, Jl. Komarudin 1 & 2 (4) 

Jawa tengah 

1 

2 

8 

3 

11 

6 

7 

Surakarta, Begalon (1) 

Semarang, Kali Gawe (1). 

Semarang, UNDIP (1) 

Semarang, Kaligawe (2), Surakarta, Begalon (1), 

Sukoharjo (1)Cilacap (1), Semarang, UNDIP (2), 

Karanganyar (1) 

Pekalongan, Krapyak (1), Wonosobo, UNSIQ (1), 

Surakarta, UNS (1) 

Sukoharjo (2). Surakarta, UMY (1), Pekalongan, 

Krapyak (2), Karanganyar, Sroyo (1), Cilacap, 

Tg. Kemulyaan (1), Semarang 1, Kaligawe (2), 

Semarang 2, Kaligawe (2) 

Kab. Semarang (1). Surakarta, Kel. Semanggi (2). 

Kab. Kudus (2). Kab. Jepara (1) 

Kab. Jepara 1 (2). Kab. Jepara 1 (1). Kota Surakarta 1 (1). 

Kota Surakarta 2 (1). Kota Salatiga (2) 

Jawa barat 

yogyakarta 

2 

Cimahi, Cigugur Tengah (2) 

1 

Yogyakarta, Cokrodirjan (1) 

4 

5 

Depok, Cimanggis (1). 

Bekasi, Jaya (1). 

Bogor, Menteng (1). 

Karawang, Jl. Truno Asri (1) 

Bogor, Menteng Asri. (1) 

Bandung, Cingised (1). 

Parung Panjang, Bogor (3) 

1 

1 

5 

Sleman (1) 

Yogyakarta, UGM (1) 

Yogyakarta, Kalicode (1). 

Yogyakarta, UGM (1). 

Yogyakarta, UMY (3). 

jawa timur 

5 

3 

Surabaya Penjaringan Sari (2). Surabaya 

Wonorejo (1). Surabaya Penjaringan Sari (1). 

Gresik (1) 

Sidoarjo, Tambak Sawah (1). Surabaya, 

Wonorejo (2) 

6 

Sumedang, UNPAD (2). 

Bandung, Cingised (1). 

Bandung, ITB (1). Depok (2) 

1 Bogor (1) 

Bogor, Menteng (1). 

2 

Bandung, Cingised (1) 

Kota Bandung Sadang-Serang (1). 

5 

Bandung Cingised (1). 

Kab. Cimahi 1 & 2 (3) 

Kota Cimahi 1 (2). Kota Cimahi 2 (1). 

6 

Kab. Bandung 1 (2). 

Kab. Bandung 2 (1) 

1 

2 

3 

2 

Sleman (1) 

Yogyakarta, Tg. Panggung (1). 

Yogyakarta, Gowongan (1) 

Kab. Bantul (2). Kab. Sleman (1) 

Kab. Sleman (1). Kab. Bantul (1) 

11 

3 

9 

9 

Surabaya, ITS (4), Sidoarjo (2). 

Surabaya, Sidotopo (3), Gresik (2) 

Surabaya, Tanah Merah (2) 

Sidoarjo, Tambakwaru (1) 

Kota Surabaya, Kalikedinding (2). 

Kota Surabaya, Penjaringan Asri (1). 

Kota Sidoarjo, Agro (2). Kab. Sidoarjo, 

Ngelom (2). Kota Probolinggo (1). 

Jember (1) 

Kab. Sidoarjo 1 (1). Kab. Sidoarjo 2 (2). 

Kota Probolinggo 1 (1). Kota Probolinggo 

2 (1). Kota Madiun (1). Kota Kediri (2). 

Kota Surabaya (1). 

KETERANGAN 

2003-2004 

2005-2006 

2007 

2008-2009 

2004-2005 

2006-2007 

2007-2008 

2010-2011


Kalimantan 

Kalimantan barat 

1 

Entikong (1) 

1 

Kota Pontianak, Kel. Sungai Beliung (1) 

Kalimantan timur 

1 

2 

1 

Nunukan, Kws Sedadap (1) 

samarinda (1), 

Tarakan, Boom Panjang (1) 

Kota balikpapan (1) 

Kalimantan tengah 

1 palangkaraya (1) 

Kalimantan selatan 

KETERANGAN 

1 

1 

1 

banjarmasin, kalayan selatan (1) 

banjarmasin (1) 

Kota banjarmasin (1) 

2003-2004 

2005-2006 

2007 

2008-2009 

2004-2005 

2006-2007 

2007-2008 

2010-2011 




Sulawesi, NTT & NTB 

sulawesi utara 

sulawesi tengah 

bitung (1) 

Kota manado 91), 

Kota bitung (1), 

Kota bitung (1) 

1 

3 

kota palu (1) 

1 

sulawesi selatan 

Makassar, Daya (1) 

Makassar, Marisso (3) 

1 

3 

sulawesi tenggara 

Makassar, UNHAS (2). 

Makassar Kota (1) 

Makassar, UNISMU (2). 

Luwu Timur, Malili (3) 

3 

5 

3 

2 

Kendari (1), Bau-bau, barataguru (2) 

kab kolaka (2) 

Kota Makassar, Mariso (2). 

Kota Makassar, Daya (1) 

3 

Kota Bantaeng (1) 

1 

nusa tenggara barat 

1 mataram (1) 

nusa tenggara timur 

1 kota kupang (1)


Papua 

papua 

Jayapura, UNCEN (1), 

Jayapura, Dok 9 (1) 

Jayapura, UNCEN (1) 

2 

1 

KETERANGAN 

2003-2004 

2005-2006 

2007 

2008-2009 

2004-2005 

2006-2007 

2007-2008 

2010-2011 



Lokasi Pembangunan Rusunawa TA 2003-2011 

TA 2003-2004 

No Propinsi Kota/Kabupaten/Lokasi Type 

Twin 

Blok 

1 Riau Batam, Muka Kuning 27 2 160 

2 Jawa Barat Cimahi, Cigugur Tengah 21 2 192 

3 Banten Tangerang, Manis Jaya 21 1.5 144 

4 Jawa Tangah Surakarta, Begalon 21 1 96 

5 DI Yogyakarta Yogyakarta, Cokrodirjan (Kali Code) 21 1 72 

6 Jawa Timur Surabaya Penjaringan Sari 21 2 192 

Jml 

Unit 

Surabaya Wonorejo 21 1 96 

Surabaya Penjaringan Sari 21 1 96 

Gresik 21 1 96 

7 Sulawesi Selatan Makassar, Daya 21 1 96 

13.5 1240 

TA 2004-2005 


Twin 

Blok 

1 Sumatera Utara Medan, Belawan 21 1 96 

2 DKI Jakarta Jakarta Utara, Marunda 30 3 300 

3 Jawa Barat Depok, Cimanggis 21 1 96 

Jml 

Unit 

Bekasi, Jaya 21 1 96 

Bogor, Menteng Asri 27 1 80 

Karawang, Jl. Truno 30 1 80 

4 DI Yogyakarta Sleman 21 1 96 

9 844 

65

TA 2005-2006 


Twin 

Blok 

1 Sumatera Utara Tanjung Balai, Sei Raja 21 1 96 

Jml 

Unit 

Medan, USU 21 1 96 

2 Sumatera Selatan Palembang, Kasnaryansyah 21 1 96 

3 DKI Jakarta Jakarta Utara, Marunda 30 2 200 

4 Jawa Barat Bogor, Menteng Asri 27 1 80 

Bandung, Cingised 21 1 96 

Parung Panjang, Bogor 21 3 288 

5 Jawa Tengah Semarang, Kali Gawe 21 1 96 

Semarang, UNDIP 21 1 96 

6 DI Yogyakarta Yogyakarta, UGM 21 1 96 

7 Jawa Timur Sidoarjo, Tambak Sawah 21 1 96 

Surabaya, Wonorejo 21 2 192 

8 Kalimatan Barat Entikong 21 1 96 

9 Kalimatan Timur Nunukan, Kws. Sedadap 21 1 96 

10 Sulawesi Selatan Makassar, Marisso 21 3 288 

11 Papua Jayapura, Dok 9 21 1 96 

Jayapura, UNCEN 21 1 96 

23 2200 



peta dan tabel 

TA 2006-2007 


Twin 

Blok 


Jml 

Unit 

Medan, USU 21 1 96 

Tanjung Balai 21 1 96 

2 Sumatera Selatan Palembang, UNSRI 21 2 192 

3 Sumatera Barat Padang, UNAND 21 1 96 

4 Jawa Barat Sumedang, UNPAD 21 2 192 

Bandung, Cingised 21 1 96 

Bandung, ITB 21 1 96 

Depok 21 2 192 

5 Jawa Tengah Semarang, Kaligawe 21 2 192 

Surakarta, Begalon 21 1 96 

Sukoharjo 21 1 96 

Cilacap 21 1 96 

Semarang, UNDIP 21 2 192 

Karanganyar 21 1 96 

6 DI Yogyakarta Yogyakarta, Kalicode 21 1 96 

Yogyakarta, UGM 21 1 96 

Yogyakarta, UMY 21 3 288 

7 Jawa Timur Surabaya, ITS 21 4 384 

Sidoarjo 21 2 192 

Surabaya, Sidotopo 21 3 288 

Gresik 21 2 192 

8 Kalimantan Selatan Banjarmasin, Kelayan Selatan 21 1 96 

9 Sulawesi Selatan Makassar, UNHAS 21 2 192 

Makassar Kota 21 1 96 

10 Sulawesi Utara Bitung 21 1 96 

11 Papua Jayapura, UNCEN 21 1 96 

42 4032 

67

TA 2007 


Twin 

Blok 

1 Lampung Bandar lampung 21 1 96 

2 Jawa Barat Bogor 27 1 80 

3 Jawa Tengah Pekalongan, Krapyak 21 1 96 

Jml 

Unit 

Wonosobo, UNSIQ 21 1 96 

Surakarta, UNS 21 1 96 

4 DI Yogyakarta Sleman 21 1 96 

6 560 




TA 2007-2008 


Twin 

Blok 

1 Kepulauan Riau Batam 1, Sekupang 24 2 198 

Jml 

Unit 

Batam 2, Sekupang 24 2 198 


3 Bengkulu Bengkulu 21 1 96 

4 Lampung Bandar Lampung, Keteguhan 21 1 96 

5 DKI Jakarta Komarudin 1 30 2 200 

Cipinang Besar Selatan 30 2 200 

Pinus Elok 1 30 2 200 

Pinus Elok 2 30 2 200 

Cakung Barat 36 2 160 

6 Jawa Barat Bogor, Menteng 27 1 80 

Bandung, Cingides 21 1 96 

7 Jawa Tengah Sukoharjo 21 2 192 

Surakarta, UMY 21 1 96 

Pekalongan, Krapyak 21 2 192 

Karanganyar, Sroyo 21 1 96 

Cilacap, Tg. Kemulyaan 21 1 96 

Semarang 1, Kaligawe 24 2 198 

Semarang 2, Kaligawe 24 2 198 

8 DI Yogyakarta Yogyakarta, Tg. Panggung 21 1 96 

Yogyakarta, Gowongan 21 1 96 

9 Jawa Timur Surabaya, Tanah Merah 21 2 192 

Sidoarjo, Tambakwaru 21 1 96 

10 Kalimanta Timur Samarinda 21 1 96 

Tarakan, Boom Panjang 24 1 99 

11 Kalimantan Tengah Palangkaraya 21 1 96 

12 Sulawesi Tenggara Kendari 21 1 96 

Bau-Bau, Barataguru 24 2 198 

13 Sulawesi Selatan Makassar, UNISMU 21 2 192 

Luwu Timur, Malili 21 3 288 

46 4433 

69

TA 2008-2009 


Twin 

Blok 

1 Nangroe Aceh Darussalam Banda Aceh 24 2 198 

2 Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi 24 2 198 

Jml 

Unit 

Kota Medan 24 2 198 

3 Kepulauan Riau Kota Batam, Muka Kuning 24 2 198 

4 Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang 24 2 198 

5 Banten Kota Tangerang 24 2 198 

Kab. Serang 21 1 96 

6 DKI Jakarta PTIQ, Jl. Pasar Jum'at 24 1 99 

DKI, Jl. Komarudin 1 & 2 30 4 400 

7 Jawa Barat Kota Bandung Sadang-Serang 24 1 99 

Bandung Cingised 24 1 99 

Kab. Cimahi 1 & 2 24 3 297 

8 Jawa Tengah Kab. Semarang 24 1 99 

Surakarta, Kel. Semanggi 24 2 198 

Kab. Kudus 24 2 198 

Kab. Jepara 24 1 99 

9 DI Yogyakarta Kab. Bantul 24 2 198 

Kab. Sleman 24 1 99 

10 Jawa Timur Kota Surabaya, Kalikedinding 24 2 198 

Kota Surabaya, Penjaringan Asri 24 1 99 

Kota Sidoarjo, Agro 24 2 198 

Kab. Sidoarjo, Ngelom 24 2 198 

Kota Probolinggo 24 1 99 

Jember 24 1 99 

11 Nusa Tenggara Barat Mataram 24 1 99 

12 Kalimantan Barat Kota Pontianak, Kel. Sungai Beliung 24 1 99 

13 Kalimantan Selatan Banjarmasin 21 1 96 

14 Kalimanta Timur Kota Balikpapan 24 1 99 

15 Sulawesi Selatan Kota Makassar, Mariso 24 2 198 

Kota Makassar, Daya 24 1 99 

16 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka 24 2 198 

17 Sulawesi Tengah Kota Palu 24 1 99 

18 Sulawesi Utara Kota Manado 24 1 99 

Kota Bitung 24 1 99 

Kota Bitung 24 1 99 

54 5344 




TA 2010-2011 


Twin 

Blok 

1 Sumatera Barat Kota Padang 24 2 198 

2 Sumatera Utara Kota Tanjung Balai 24 1 99 

3 Kepulauan Riau Kota Batam 1 24 2 198 

Jml 

Unit 

Kota Batam 2 24 2 198 

4 Sumatera Selatan Kota Palembang 24 2 198 

5 Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang 24 2 198 

6 Lampung Kota Bandar Lampung 24 2 198 

7 Banten Kota Tangerang 24 2 198 

8 Jawa Barat Kota Cimahi 1 24 2 198 

Kota Cimahi 2 24 1 99 

Kab. Bandung 1 24 2 198 


9 Jawa Tengah Kab. Jepara 1 24 2 198 

Kab. Jepara 1 24 1 99 

Kota Surakarta 1 24 1 99 

Kota Surakarta 2 24 1 99 

Kota Salatiga 24 2 198 

10 DI Yogyakarta Kab. Sleman 24 1 99 

Kab. Bantul 24 1 99 

11 Jawa Timur Kab. Sidoarjo 1 24 1 99 

Kab. Sidoarjo 2 24 2 198 

Kota Probolinggo 1 24 1 99 

Kota Probolinggo 2 24 1 99 

Kota Madiun 24 1 99 

Kota Kediri 24 2 198 

Kota Surabaya 24 1 99 

12 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 24 1 99 

13 Sulawesi Selatan Kota Bantaeng 24 1 99 

40 4059 

71

TA 2011-2012 


Twin 

Blok 

1 Nangroe Aceh Darussalam Kota Banda Aceh 24 2 198 

2 Sumatera Utara Kota Tanjung Balai 24 1 99 

Kota Sibolga 24 2 198 

Unit 

Kota Medan 24 2 198 

Kota Binjai 24 1 99 

3 Sumatera Barat Kota Sawah Lunto 24 2 198 

4 Sumatera Selatan Kota Palembang 24 3 297 

5 Kepulauan Riau Kota Batam 24 4 396 

6 Riau Kota Pekanbaru 24 3 297 

7 Jawa Barat Kab.Bandung 1 24 3 297 

Kota Bandung 24 1 99 

Kota Sukabumi 24 1 99 

Bandung (ITB) 24 2 198 


8 Jawa Tengah Kota Tegal 24 2 198 

Kab. Cilacap 24 2 198 

Kota Semarang 1 24 2 198 

Kota Kudus 24 2 198 

Kab. Pemalang 24 1 99 

Kota Semarang 2 24 2 198 

Kab. Klaten 24 2 198 

9 D I Yogyakarta Kab. Bantul 24 1 99 

10 Jawa Timur 

Kab. Sleman 1 24 3 297 

Kab. Sleman 2 24 1 99 

Kota Surabaya 

Kab. Sidoarjo 1 

24 0,5 49,5 

24 0,5 49,5 

24 1 99 

24 2 198 

Kota Probolinggo 24 1 99 

Kota Kediri 24 3 297 

Kota Blitar 24 2 198 

Kab. Lumajang 24 2 198 

Kota Pasuruan 24 2 198 

Kab. Sidoarjo 2 24 2 198 




TA 2011-2012 


Twin 

Blok 

11 Kalimantan Timur Kota Tarakan 24 1 99 

Kota Balikpapan 24 1 99 

12 Kalimantan Barat Kota Pontianak (STAIN) 24 1 99 

13 Sulawesi Selatan Kab. Jeneponto 24 1 99 

Kab. Bantaeng 24 1 99 

14 Sulawesi Tengah Kota Palu 24 1 99 

15 Sulawesi Tenggara Kota Bau Bau 24 2 198 

Unit 

70 6930 

“Dalam upaya menangani permasalahan 

kawasan permukiman kumuh perkotaan, 

Kementerian Pekerjaan Umum melalui 

Direktorat Jenderal Cipta Karya, pada tahun 

2003-2009 telah membangun 193,5 TB. 

Dilanjutkan dengan 110 TB yang telah 

terbangun di tahun 2010-2012. Sedangkan 

tahun 2012-2013 masih ada 48 TB dalam 

proses pembangunan. Sesuai dengan 

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan 

Umum, pada tahun 2013-2014 akan dibangun 

67 TB dan 25 TB di tahun 2014, sehingga 

tahun 2010-2014 total rusunawa yang 

terbangun sebanyak 250 TB.” 

73

usunawa, 


Pembangunan Rusunawa 2003-2004 

cigugur tengah, cimahi, jawa barat 

cigugur tengah, cimahi, jawa barat 

75


muka kuning, batam, Riau 

belawan, medan, Sumatera utara 



makasar daya, makasar, sulawesi selatan 

Rusunawa menteng asri, 

bogor, jawa barat 

Rusunawa menteng asri, bogor, jawa barat 

77


cigugur, cimahi, jawa barat 

cigugur, cimahi, jawa barat 



ekasi jaya, bekasi jawa barat 

bekasi jaya, bekasi jawa barat 

79


parung panjang, bogor, jawa barat 

parung panjang, bogor, jawa barat 



cimanggis, depok, jawa barat 

cimanggis, depok, jawa barat 

81


marunda, jakarta 

marunda, jakarta 



sidoarjo, jawa timur 


83


kalicode, yogyakarta, diy 

bagelon, surakarta, jawatengah 



usunawa UGM,Yogyakarta, diy 

85


kasnariansyah, palembang, sumatera selatan 

cingsed, bandung jawa barat 



MARISO,MAKASAR, SULAWESI SELATAN 

MARISO,MAKASAR, SULAWESI SELATAN 

cingsed, bandung jawa barat 

87


jayapura, papua 





uncen, jayapura, papua 

uncen, jayapura, papua 

89


undip, semarang, jawa tengah 

undip, semarang, jawa tengah 



nunukan, sedadap, kalimantan timur 

entikong, kalimantan barat 

dok 9, papua 

91


kaligawe, semarang, jawa tengah 

kaligawe, semarang, jawa tengah 



krapyak, pekalongan, jawa tengah 

krapyak, pekalongan, jawa tengah 

93




usunawa cilacap, jawa tengah 

95


rusunawa, itb, bandung, jawa barat 

rusunawa, itb, bandung, jawa barat 



its, surabaya, jawa timur 


97


kalayan, banjarmasin, kalimantan selatan 

ugm, yogyakarta 






99


begalon, surakarta, jawa tengah 





gresik, jawa timur 



101






kalikedinding, surabaya, jawa timur 

jalan randu, surabaya, jawa timur 

jalan randu, surabaya, jawa timur 

103


jalan pinus elok, cakung jakarta 

sekupang, batam, riau 



jalan pinus elok, 

cakung jakarta 

rusunawa, bengkulu 


105


106 

sroyo, karanganyar, 

jawa tengah 


komitmen bersama penanganan 

sroyo, karanganyar, jawa tengah 

sroyo, karanganyar, 

jawa tengah

cipinang, jakarta timur, dki 



107


sukoharjo, jawa tengah 

sukoharjo, jawa tengah 

sukoharjo, 

jawa tengah 



uns, surakarta, 

jawa tengah 

uns, surakarta, jawa tengah 


uns, surakarta, jawa tengah 

109


rusunawa, jember, jawa timur 

rusunawa, jember, jawa timur 



muka kuning, batam, riau 

penjaringan, jakarta 

111


rusunawa, jepara jawa tengah 



usunawa, kediri, jawa timur 

rusunawa, kediri, jawa timur 

113

Daftar Istilah 

APBD 

: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

APBN 

: Anggaran Pendapatan Belanja Nasional 

BLU 

: Badan Layanan Umum 

DED 

: Detail Engineering Design 

DIPA 

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

DPR 

: Dewan Perwakilan Rakyat 

DPPKA 

: Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset 

ICETT 

: International Center for Environmental Technology Transfer 

MBR 

: Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

MDGs 

: Millenium Development Goals 

PDAM 

: Perusahaan Daerah Air Minum 

Pokja 

: Kelompok Kerja 

PKN 

: Pusat Kegiatan Nasional 

PKW 

: Pusat Kegiatan Wilayah 

PNPB 

: Penerimaan Negara Bukan Pajak 

PP 

: Peraturan Pemerintah 

PPK 

: Pejabat Pembuat Komitmen 

PSD 

: Pembangunan Sarana Dasar 

RPIJM 

: Rencana Program Investasi Jangka Menengah 

RPJM 

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

RPJMN 

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

RPKPP 

: Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas 

RTH 

: Ruang Terbuka Hijau 

RTRW 

: Rencana Tata Ruang Wilayah 

RT/RW 

: Rukun Tetangga/Rukun Warga 

RTRWN 

: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

Rusun 

: Rumah Susun 

SCM 

: Show Case Meeting 

SPPIP 

: Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan 

TB 

: Twinblok 

Tupoksi 

: Tugas Pokok dan Fungsi 

UU 

: Undang-undang 

UPT 

: Unit Pengelola Teknis 

USAID 

: United States Agency for International Development

usunawa komitmen bersama 


Pembina 

Budi Yuwono 

Pengarah 

Amwazi Idrus 

Penanggung Jawab 

Nieke Nindyaputri 

Christ Robert Marbun 

Hendarko Rudy Susanto 

Th. Sri Mulyantini Respati 

Fitri Peranginangin 

Pelaksana 

Deva Kurniawan 

Kusumawardhani 

Muhammad Danial 

Arifandi Pohan 

Astri Paramitha 

Irawanto 

Dessiana Sinukaban 

Penerbit 

Direktorat Pengembangan Permukiman 

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum 

Direktorat jenderal cipta karya 

direktorat pengembangan permukiman 

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 

116 rusunawa, Telp/Fax. (021) 72797427 

komitmen bersama penanganan permukiman kumuh

rusunawa - Ditjen Cipta Karya

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?