Download - Ditjen Cipta Karya
Download - Ditjen Cipta Karya
Download - Ditjen Cipta Karya
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LIPUTAN KHUSUS<br />
Jalur Cepat Mencapai MDGs<br />
Bersama PAMSIMAS 12<br />
INFO BARU 2<br />
Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur<br />
Dalam RUU Perumahan dan Permukiman 19<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Dukung<br />
Sarana dan Prasarana<br />
Desa Wisata Cibatutiga<br />
Edisi 08/Tahun VIII/Agustus 2010<br />
Menghindari Pemborosan<br />
Investasi Pembangunan dengan<br />
SPPIP
daftar isi<br />
AGUSTUS 2010<br />
Berita Utama<br />
http://ciptakarya.pu.go.id<br />
4 Strategi Pembangunan<br />
Permukiman dan In frastruktur<br />
Perkotaan (SPPIP)<br />
Hindari Pemborosan Investasi<br />
Pembangunan<br />
Pelindung<br />
Budi Yuwono P<br />
Penanggung Jawab<br />
Danny Sutjiono<br />
Dewan Redaksi<br />
Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria<br />
Amin, Susmono, Guratno Hartono,<br />
Joessair Lubis,<br />
Budi Hidayat<br />
Pemimpin Redaksi<br />
Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto<br />
Penyunting dan Penyelaras Naskah<br />
T.M. Hasan, Bukhori<br />
Bagian Produksi<br />
Djoko Karsono, Emah Sadjimah,<br />
Radja Mulana MP. Sibuea,<br />
Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri,<br />
Indah Raftiarty<br />
Bagian Administrasi & Distribusi<br />
Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady,<br />
Doddy Krispatmadi, A. Sihombing,<br />
Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi,<br />
Harni Widayanti, Deva Kurniawan,<br />
Mitha Aprini, Nurfhatiah<br />
Kontributor<br />
Panani Kesai, Rina Agustin Indriani,<br />
Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono,<br />
Amiruddin, Handy B. Legowo,<br />
Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi,<br />
Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid,<br />
Siti Bellafolijani, Djoko Mursito,<br />
Ade Syaeful Rahman,<br />
Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik,<br />
Bambang Purwanto,<br />
Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan,<br />
Deddy Sumantri,<br />
M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong<br />
Alamat Redaksi<br />
Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru<br />
12110 Telp/Fax. 021-72796578<br />
Email<br />
publikasi_djck@yahoo.com<br />
Redaksi menerima artikel, berita,<br />
karikatur yang terkait bidang cipta<br />
karya dan disertai gambar/foto<br />
serta identitas penulis. Naskah<br />
ditulis maksimal 5 halaman A4,<br />
Arial 12. Naskah yang dimuat akan<br />
mendapat insentif.<br />
7 SPPIP Mengarahkan Pembangunan<br />
Kota (Kasus<br />
Empat Kabupaten/Kota di<br />
Jawa Timur)<br />
9 Penataan Permukiman<br />
Pesisir di Kaki Jembatan<br />
Suramadu<br />
Liputan Khusus<br />
12 Jalur Cepat Mencapai<br />
MDGs Bersama PAMSIMAS<br />
Info Baru<br />
16 Permukiman Vertikal untuk<br />
Perdesaan Pulau Jawa<br />
19 Keterpaduan Pembangunan<br />
Infrastruktur Dalam RUU<br />
Perumahan dan Permukiman<br />
23 <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Dukung Sarana<br />
dan Prasarana Desa Wisata<br />
Cibatutiga<br />
Inovasi<br />
23 GPS dalam Pembangunan<br />
Bidang <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Gema RPIJM<br />
28 SPPIP Memperkuat<br />
Dokumen RPIJM<br />
Resensi<br />
29 Rencana Strategis Direktorat<br />
Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
2010-2014<br />
9<br />
28<br />
16
Foto Cover : Foto Udara Kota Banda Aceh<br />
editorial<br />
Perencanaan Pembangunan Daerah Milik Siapa<br />
Kita harus berhati-hati mengatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah kadang<br />
dirampok oleh kepentingan tertentu. Namun, meskipun pahit harus berani diungkapkan. RTRW adalah buku<br />
putih Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dengan<br />
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena ada kekhawatiran tentang kondisi lingkungan<br />
sekarang dan masa depan. Kepentingan ekonomi biasanya menjadi raja. Atas kepentingan tertentu, suatu<br />
kawasan yang mestinya menjadi wajib dikonservasi bahkan dilestarikan, akhirnya dijual kepada kapitalisme<br />
karena buntut gejolak politik. Seorang kepada daerah, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, harus<br />
mengeluarkan dana yang besar. Dengan embel-embel mendanai pencalonan bakal kepala daerah tersebut,<br />
swasta pun meminta ‘gain’ berupa sebuah keputusan seorang kepala daerah yang merugikan masyarakat<br />
dan lingkungannya. Itu dari yang besar, dan yang secara sadar dilakukan.<br />
Kini kita tengok yang terkadang secara tidak sadar, dan dilakukan oleh masyarakat awam dan berefek<br />
langsung pada pelaksanaan pembangunan. Sudah menyita waktu berlarut-larut, dari mulai survey, penetapan<br />
lokasi, desain, penyiapan lahan, hingga mendapat restu AMDAL, namun ada saja pihak-pihak, baik<br />
dari dalam maupun luar yang mencoba mengambil keuntungan dengan memanfaatkan properti berupa<br />
kemiskinan, pendidikan, dll. Contoh kecil saja, pembangunan boezem dan pengeruk sampah (trash rack)<br />
sungai di kawasan Morokrembangan Surabaya. Secara eksisting, padatnya permukiman penduduk memang<br />
menyulitkan. Ditambah lagi dengan teror terhadap alat-alat berat yang masuk kawasan ini untuk membawa<br />
sampah. Ada pula yang dengan sengaja mematikan motor pengeruk sampah agar sampah tetap menumpuk<br />
tidak terkeruk agar bisa mereka ambil, mereka bisa kita sebut pemulung sampah di sungai. Masih banyak<br />
karut marut perencanaan pembangunan di daerah yang implementasinya belum sesuai harapan.<br />
Lalu pertanyannya, perencanaan pembangunan daerah yang banyak tertuang dalam ribuan lembar<br />
dokumen itu milik siapa Karena masih banyak yang harus dibenahi oleh kepala daerah selain memenuhi<br />
janji politiknya pada segelintir pengusaha. Sebut saja tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendapatan<br />
rendah atau kurangnya peluang investasi terkait erat dengan berbagai masalah fisik dan sosial, termasuk<br />
tingkat kesehatan yang rendah dan kaena kondisi prasarana permukimannya yang rendah, ketidakmampuan<br />
dalam infrastruktur fisik (misalnya, pasokan air, pembuangan limbah, fasilitas transportasi), polusi lingkungan,<br />
dan kekurangan dalam pendidikan, jasa rekreasi dan sosial. Sebuah program pembangunan<br />
daerah direncanakan biasanya mencoba untuk mendudukkan permasalahan tersebut secara komprehensif.<br />
Namum banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan memerlukan koordinasi semua pihak pun kadang<br />
menyulitkan implementasinya.<br />
Karena itu perlu strategi untuk mensinkronkan banyaknya perencanaan pembangunan, khususnya<br />
bidang permukiman yang dimiliki oleh daerah. <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Kementerian Pekerjaan Umum menjawab<br />
hal ini dengan memfasiltasi penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan<br />
(SPPIP) sebagai sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pembangunan perkotaan yang telah dimiliki oleh<br />
pemerintah kota/ kabupaten. SPPIP dituangkan sebagai strategi untuk pelaksanaan pembangunan dengan<br />
mempertimbangkan sumberdaya dan sumberdana serta ‘tantangan’ yang ada.<br />
Selamat membaca dan berkarya!<br />
.....Suara Anda<br />
Lowongan dan mutasi di Dirjen <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Nama Saya Dede Kosri Mafazan, ST. Saya PNS di Dinas Pekerjaan Umum<br />
Kota Sungai Penuh - Jambi. Golongan IIIa, Sarjana S1 Teknik Arsitektur -<br />
Universitas Mercu Buana - Jakarta.<br />
Saya mau menanyakan apakah ada lowongan (Mutasi) di Dirjen <strong>Cipta</strong><br />
<strong>Karya</strong>. Kalau ada bagaimana caranya. Terimakasih<br />
Dede Kosri Mafazan, ST-Jambi<br />
Kepada Yth. Saudara Dede Kosri Mafazan, ST.<br />
Berdasarkan pertanyaan yang Saudara ajukan maka saya berusaha<br />
dengan ini menjawabnya :<br />
1. Apakah ada lowongan (Mutasi) di <strong>Ditjen</strong>. <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> <br />
Jawab : Lowongan (Mutasi) ada jika Formasi dibutuhkan.<br />
2. Persyaratannya <br />
Jawab : Melengkapi persyaratan dapat dilihat pada http://www.<br />
pu.go.id/publik/Ind/pengumuman/Ntc_100521141535.pdf<br />
Diajukan ke Sekretaris Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> dengan me lampiri<br />
CV dan persyaratan tadi.<br />
Demikian jawaban dari kami, semoga informasi ini dapat berguna buat<br />
Saudara. Terima Kasih.<br />
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 3
Berita Utama<br />
Strategi Pembangunan Permukiman<br />
dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)<br />
Hindari Pemborosan Investasi<br />
Pembangunan<br />
Joerni Makmoerniaty*)<br />
Untuk menghindari pemborosan, maka pembangunan perkotaan harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang mempertimbangkan<br />
tata ruang, sumberdaya, dan kemampuan sumber dananya.<br />
Pada setiap pertengahan tahun anggaran<br />
pembangunan, kita selalu disibukkan untuk<br />
menyusun rencana kerja dan rencana alokasi<br />
dana kegiatan pembangunan untuk tahun<br />
anggaran berikutnya. Rencana tersebut tidak<br />
lain akan dialokasikan pada sebagian<br />
kota/kabupaten maupun perdesaan di seluruh<br />
propinsi di Indonesia dalam rangka dukungan<br />
pemerintah pada pembangunan<br />
dae rah.<br />
Aktivitas penyusunan dokumen Rencana<br />
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga<br />
(RKAKL) tersebut umumnya sangat menyita<br />
waktu, mulai dari menentukan lokasi, kegiatan,<br />
biaya, sampai jangka waktu pe laksanaan.<br />
Hal ini karena banyaknya usulan<br />
dari pemerintah daerah dan usulan lainnya<br />
yang tentunya belum terintegrasi satu dengan<br />
yang lainnya. Setiap sektor kegiatan<br />
mempunyai tumpukan usulan dan hasil<br />
‘stu di’ yang akan mengikuti ‘antrean’ untuk<br />
mendapatkan alokasi dana pembangunan<br />
(APBN).<br />
Ironisnya, manfaat hasil pembangunan<br />
tersebut masih banyak yang belum dapat<br />
menggambarkan secara nyata peran fasilitasi<br />
pembangunan infrastruktur <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> bagi<br />
pembangunan kota itu sendiri, sesuai dengan<br />
potensi dan kendalanya. Bahkan masih sulit<br />
menyatakannya dalam satu ukuran, apakah<br />
fasilitasi yang diberikan telah mendorong<br />
per kembangan kota ke arah yang sesuai dengan<br />
rencana penataan ruangnya Mam pukah<br />
mendukung pertumbuhan ekonomi kota<br />
serta meningkatkan kesejahteraan ma syarakatnya<br />
4 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
BERITAUTAMA<br />
Foto Kiri : Kantong-kantong permukiman padat di kawasan pusat kota Surabaya<br />
Foto Kanan : Kondisi kawasan permukiman, turut menentukan masa depan generasi mendatang<br />
Strategi pembangunan mutlak diperlukan<br />
Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi<br />
sekaligus juga sebagai kawasan permukiman<br />
penduduk dengan segala aktivitasnya sangat<br />
memerlukan dukungan prasarana dan<br />
sarana dasar perkotaan. Pertumbuhan akti<br />
vitas ekonomi perkotaan yang ditandai<br />
dengan meningkatnya aktivitas pergerakan<br />
orang, barang dan jasa keluar maupun masuk<br />
kawasan perkotaan tersebut, telah memicu<br />
meningkatnya kebutuhan infrastruktur penun<br />
jangnya.<br />
Permasalahan akan muncul apabila percepatan<br />
pertumbuhan aktivitas tersebut tidak<br />
diimbangi dengan percepatan penyediaan<br />
prasarana dan sarana penunjangnya, se hingga<br />
akan terjadi banyak pemborosan, baik<br />
dana, waktu, ruang, energi dan sumberdaya<br />
lainnya. Keadaan ini terlihat ham pir di semua<br />
kota di Indonesia, terutama di kota-kota<br />
besar, dan seakan-akan menjadi hal biasa<br />
bagi perkotaan di Indonesia dan selalu menjadi<br />
keluhan/hambatan pem ba ngunan kota.<br />
Sesungguhnya keterbatasan kemampuan<br />
pemerintah, baik dana maupun sumber daya<br />
lainnya, untuk melaksanakan dan mengelola<br />
pembangunan perkotaan harus dipandang<br />
sebagai ‘tantangan’ yang dimanfaatkan untuk<br />
membangkitkan energi positif dalam<br />
me laksanakan pembangunan. Semakin meningkat<br />
pertumbuhan ekonomi di suatu ko -<br />
ta, semakin cepat pula perkembangan fisik<br />
ruangnya, bahkan perkembangan ter sebut<br />
seringkali mengabaikan ‘tantangan’ sumber<br />
daya yang ada. Disinilah pemborosan<br />
tersebut secara tak disadari terjadi, atau<br />
bahkan sa dar namun tidak mampu mencari<br />
solusinya.<br />
Untuk menghindari pemborosan, maka<br />
pem bangunan perkotaan harus dilaku kan<br />
berdasarkan perencanaan yang mempertimbangkan<br />
tata ruang, sumberdaya, dan<br />
kemampuan sumber dananya. Hal ini bukanlah<br />
suatu langkah baru, namun sudah<br />
menjadi pengetahuan bagi para pemangku<br />
kepentingan, namun kemauan/kemampuan<br />
pelak sanaannya yang masih banyak terkendala.<br />
Permasalahan yang terjadi adalah,<br />
apa kah perencanaan tersebut dibuat dan<br />
disepakati dengan proses yang benar Apakah<br />
keter libatan warga masyarakat terwakilkan<br />
dalam kesepakatan tersebut Apakah strategi<br />
pem bangunan sudah dibuat berdasarkan<br />
pe rencanaan yang ada dan telah disepakati<br />
oleh semua pemangku kepentingan kota/<br />
kabupaten terebut. Apakah prioritas pem -<br />
bangunan telah ditentukan dengan pertimbangan<br />
sumberdana dan sumberdaya, serta<br />
merespons ‘tantangan’ yang dihadapi<br />
Dengan dalih pembangunan harus terus<br />
berjalan, maka seringkali pembangunan dilaksanakan<br />
secara responsif terhadap hambatan<br />
yang muncul. Hal ini akan memunculkan<br />
permasalahan-per masalah an baru<br />
yang terakumulasi menjadi permasalahan<br />
umum yang sedang dihadapi kota-kota besar,<br />
pada umumnya, dan kota metropolitan<br />
pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu<br />
strategi yang menjabarkan kebijakan<br />
yang telah ada dan menentukan prioritas<br />
pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan<br />
da ri semua pemangku kepentingan kota/kabupaten<br />
yang bersangkutan.<br />
Tanpa adanya strategi pelaksanaan kebijakan<br />
pembangunan yang konsisten dan<br />
seiring dengan rencana Penataan Ruang<br />
Wilayah yang telah disepakati, dikhawatirkan<br />
terjadi pembangunan kota yang menggiring<br />
perkembangan kota yang tidak sesuai dengan<br />
daya dukung dan pola ruang yang<br />
ada. Hal ini akan diperburuk dengan terlaksananya<br />
investasi pembangunan yang<br />
ti dak termanfaatkan dan bahkan akan menimbulkan<br />
permasalahan baru pada kawasan<br />
yang bersangkutan, sehingga akan terjadi<br />
in-efisiensi atau pemborosan dana, ruang,<br />
waktu, serta sumberdaya yang dimiliki.<br />
Mengingat peran kota sebagai pusat pertumbuhan<br />
ekonomi dan permukiman bagi<br />
warganya, maka infrastruktur perkotaan<br />
menjadi salah satu aspek perkotaan yang<br />
harus mendapatkan prioritas pena nganan -<br />
nya. Hal ini berkaitan dengan laju percepatan<br />
pembangunan ekonomi itu sendiri<br />
yang diikuti dengan laju percepatan<br />
permintaan akan akses pada jaringan pelayanan,<br />
serta tuntutan peningkatan kesejahteraan<br />
masyarakat, terutama mereka yang<br />
bermukim pada kawasan perkotaan dan<br />
me reka yang terkena dampak dari de nyut<br />
eko nomi perkotaan. Untuk itulah, stra tegi<br />
pengembangan permukiman dan in fra struktur<br />
perkotaan yang mendukung pe ran ko ta<br />
tersebut, harus menjadi prioritas pem bangunan.<br />
Apa yang dimaksud SPPIP<br />
Strategi Pembangunan Permukiman dan<br />
In frastruktur Perkotaan (SPPIP) merupakan<br />
sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pem -<br />
bangunan perkotaan yang telah dimi liki<br />
oleh pemerintah kota/kabupaten. SPPIP di -<br />
tuangkan sebagai strategi untuk pe lak sanaan<br />
pembangunan dengan mem per timbangkan<br />
sumberdaya dan sumber dana serta<br />
‘tantangan’ yang ada. Proses penyusunan<br />
strategi tersebut harus dapat melibatkan pemahaman<br />
semua pemangku kepentingan,<br />
ser ta diketahui oleh warganya, sehingga dapat<br />
ditentukan prioritas pelaksanaan yang<br />
efisien dan efektif bagi perkembangan kota/<br />
kabupaten itu sendiri, serta mendukung kesejahteraan<br />
masyarakatnya.<br />
Adapun kebijakan yang dimaksud dalam<br />
sinkronisasi tersebut di atas antara lain<br />
adalah kebijakan berkaitan dengan ren cana<br />
tata ruang wilayah, Rencana Prog ram<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 5
BERITAUTAMA<br />
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana<br />
Pengembangan Perumahan dan Permukiman<br />
Daerah (RP4D), Strategi Sanitasi<br />
Kota (SSK), kebijakan yang bersangkutan<br />
dengan pendanaan pembangunan daerah<br />
yang bersangkutan, Rencana Anggaran dan<br />
Belanja Daerah (RAPBD) dan kebijakan pembangunan<br />
lainnya.<br />
Mengingat salah satu peran kota sebagai<br />
permukiman, maka pembangunan<br />
infrastruktur perkotaan selain diarahkan<br />
un tuk mendukung pertumbuhan ekonomi<br />
ko ta/kabupaten, juga diarahkan untuk memenuhi<br />
kebutuhan pelayanan dasar masyarakatnya<br />
yang diarahkan pada kawasan-kawasan<br />
permukiman. Hal tersebut di<br />
atas akan tercapai apabila pengembangan<br />
permukiman perkotaannya diilakukan dengan<br />
memperhatikan pertimbangan pri o-<br />
ritas pembangunan sesuai dengan stra tegi<br />
yang telah ditelaah berdasarkan se mua<br />
kebijakan yang ada.<br />
Oleh sebab itu, maka penyusunan rencana<br />
pembangunan pada kawasan permukiman<br />
prioritas juga perlu ditentukan terlebih dahulu,<br />
agar pengembangannya sesuai dengan<br />
investasi pembangunan prasarana dan<br />
sarana perkotaannya. Apabila investasi dalam<br />
pembangunan infrastruktur perkotaan telah<br />
dilaksanakan, maka permukiman di ka wasan<br />
perkotaan akan mendapatkan dam pak pada<br />
terlayaninya masyarakat me la lui penyediaan<br />
infrastruktur pelayanan dasar. Apabila hal ini<br />
dapat terlaksana dengan seimbang, ma ka per -<br />
masalahan per kotaan dapat diminimalkan,<br />
ka rena arah dan tujuan pembangunan se jalan<br />
de ngan arah dan tujuan kebijakan, serta<br />
ren cana pengembangan kota/kabupaten ter -<br />
sebut. Kesejahteraan masyarakatnya pun me -<br />
ningkat dan akan berdampak pada me ningkatkan<br />
produktivitas masyarakat.<br />
Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan<br />
Perkotaan<br />
Sejak terbitnya UU no. 32 tahun 2004 tentang<br />
Pemerintahan Daerah, maka urusan<br />
wa jib pemerintah daerah antara lain adalah<br />
perencanaan dan pengendalian pembangunan,<br />
perencanaan pemanfaatan dan<br />
pengawasan tata ruang. Oleh sebab itu, maka<br />
pemerintah kota/ kabupaten bersama semua<br />
pemangku kepentingan pembangunan kota/<br />
kabupaten yang bersangkutan harus dapat<br />
mensinkronkan kebijakan perencanaan dan<br />
pembangunan agar visi dan misi kota/ kabupaten<br />
dapat terwujud searah dengan kebijakan<br />
pendukung lainnya.<br />
Pemangku kepentingan secara ber sama-sama<br />
berkoordinasi untuk dapat mewujudkan<br />
kebijakan yang telah dibuat un tuk<br />
disinkronisasikan dan dituangkan dalam strategi<br />
pembangunan dengan mem per hatikan<br />
ruang, sumberdaya dan sumber dana yang<br />
tersedia serta rentang waktu pelaksanaan<br />
se suai target dalam rencana program jangka<br />
menengah daerah (RPJMD) kota/ kabupaten<br />
tersebut.<br />
Seperti telah disampaikan sebelumnya,<br />
bahwa kota sebagai tempat bermukim dan<br />
beraktivitas ekonomi maupun sosial, maka<br />
setiap warga yang turut terlibat secara langsung<br />
maupun tak langsung dalam pro ses<br />
pembangunan akan menjadi pe neri ma manfa<br />
at pembangunan kota/ka bu patennya,per -<br />
lu untuk mengetahui dan mem berikan masukan<br />
pada setiap kebijakan pem ba ngunan<br />
yang akan dilaksanakan. Bah kan pa da<br />
suatu tahapan tertentu, warga kota/kabupaten<br />
mempunyai hak untuk me nyam paikan<br />
pendapat/masukan pada ren cana pelaksanaan<br />
kebijakan pemerintahnya.<br />
Dalam rangka menjaga keterbukaan kebijakan<br />
pembangunan, maka dalam setiap<br />
proses penyusunan kebijakan pembangunan<br />
semaksimal mungkin kelompok pemangku<br />
kepentingan kota/kabupaten bersangkutan<br />
harus selalu diikutsertakan, terutama warga<br />
yang tinggal di kawasan perencanaan.<br />
Hal ini sangat diperlukan agar terbangun<br />
nilai-nilai kepedulian masyarakat dan atau<br />
pemangku kepentingan kota/kabupaten<br />
yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak<br />
pada terbangunnya pengawasan/kontrol<br />
pe m bangunan, sehingga diharapkan pembangunan<br />
dapat menghasilkan output yang<br />
bermanfaat dan berkesinambungan, baik<br />
ter hadap ruang, waktu dan sumberdaya<br />
yang dimiliki serta dapat mewujudkan pertumbuhan<br />
ekonomi dan kesejahteraam masyarakat<br />
yang berkesinambungan.<br />
*) Kasubdit Pengembangan Permukiman Ba <br />
ru, Direktorat Pengembangan Permukim an,<br />
DJCK<br />
STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN<br />
KSPN : Kebijakan & Strategi Perkotaan Nasional<br />
KSPD : Kebijakan & Strategi Perkotaan Daerah<br />
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah<br />
RPJPD : Rencana program jangka Panjang Daerah<br />
RPJMD : Rencana Program Jangka Menengah daerah<br />
SPPIP : Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan<br />
RPKPP : Rencana Pembangunan kawasan Permukiman Perkotaan<br />
RPIJM : Rencana Program Investasi Jangka Menengah<br />
6 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
BERITAUTAMA<br />
Berita Utama<br />
Pelaksanaan Bantuan Teknis (Bantek) penyusunan<br />
Strategi Pengembangan Permukiman<br />
dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) di Provinsi<br />
Jawa Timur telah dilaksanakan sejak<br />
pertengahan bulan Mei 2010, dengan demikian<br />
proses penyusunan SPPIP sampai<br />
dengan saat ini telah berjalan 3 bulan. Secara<br />
umum, proses yang dilakukan di 4 kota/<br />
kabupaten yang terdapat di provinsi Jawa<br />
Timur, yaitu Surabaya, Pasuruan, Probolinggo<br />
dan Blitar telah berjalan sesuai dengan proses<br />
yang dijadwalkan.<br />
Keseluruhan kota/kabupaten telah melak<br />
sanakan penyamaan pemahaman an ta ra<br />
Bantuan teknis penyusunan SPPIP di Jawa Timur masih berjalan sesuai jadwal<br />
SPPIP Mengarahkan<br />
Pembangunan Kota<br />
(Kasus Empat Kabupaten/Kota<br />
di Jawa Timur)<br />
Zaenal Arifin*)<br />
SPPIP adalah strategi yang mengacu pada dokumen perencanaan yang telah<br />
ada. Sehingga muatan yang akan dihasilkan lebih sebagai bentuk adopsi dan<br />
sinkronisasi dari dokumen yang ada dari pada sebuah dokumen yang baru.<br />
Hal ini mensyaratkan pentingnya ketersediaan akan dokumen-dokumen<br />
perencanaan dengan kondisi baik dan legal, dalam artian kesiapan untuk<br />
dijadikan sebagai acuan, baik secara substansi maupun aspek legalitasnya.<br />
pemangku kepentingan yang di rep re senta<br />
sikan ke dalam Kelompok Kerja Teknis Kota/Kabupaten<br />
(PokJaNis) dengan para tenaga<br />
ahli konsultan yang ber fungsi sebagai<br />
pendamping/fasilitator ban tu an tek nis kepada<br />
para PokJaNis dalam me nyusun SPPIP.<br />
Pe nyamaan pemahaman baik terhadap proses,<br />
pendekatan dan ke luaran SPPIP sangat<br />
penting dilakukan di awal kegiatan. Hal ini<br />
dikarenakan perlunya penekanan pada pendekatan<br />
yang esensial, dimana pemangku<br />
kepentingan kota dan pokjanisnya sebagai<br />
aktor utama.<br />
Penyusunan SPPIP adalah sebuah kegiatan<br />
yang lebih menekankan pada pencapaian<br />
proses dibandingkan produk. Kesepakatan<br />
antar pemangku kepentingan yang menjadi<br />
dasar legitimasi dari capaian keluaran, men -<br />
jadi hal pokok yang dipersyaratkan. Me mahami<br />
bahwa setiap kota dengan dimensi dan<br />
kelasnya memiliki kompleksitas permasalahan<br />
yang berbeda, maka akan memiliki potensi<br />
perbedaan tingkat capaian keluaran. Akan<br />
tetapi dalam prosesnya, seluruh kota akan<br />
memiliki rangkaian/siklus logis yang sama<br />
dan bertahap dalam menghasilkan SPPIP<br />
yang disepakati. Karenanya, dari minimum<br />
4 FGD, 2 Konsultasi Publik dan Diseminasi<br />
yang harus dilakukan selama proses, maka<br />
keseluruhannya harus dilakukan secara aktif<br />
oleh PokJaNis dengan difasilitasi oleh tenaga<br />
ahli konsultan pendamping.<br />
Pada kegiatan FGD 1 dan FGD 2, proses<br />
penentuan permasalahan permukiman hing -<br />
ga penentuan kawasan prioritas ber ikut<br />
de ngan penentuan kriteria yang akan digu<br />
nakan telah berhasil dilaksanakan dengan<br />
pendekatan pelibatan pemangku ke -<br />
pentingan (stakeholder approach) de ngan<br />
sa ngat baik. Penentuan lokasi per mukiman<br />
yang akan ditangani beserta de ngan<br />
per masalahan infrastruktur kota te lah dihasilkan<br />
dari kesepakatan antar pe mangku<br />
kepentingan di tingkat Pokjanis, bahkan<br />
hingga penentuan kriteria yang akan di gunakan<br />
dalam menentukan skala prioritas<br />
kawasan yang akan ditangani dalam skala<br />
kota.<br />
Dalam hal ini, hambatan yang tim bul<br />
umumnya lebih disebabkan pada perma -<br />
salahan adaptasi terhadap paradigma pendekatan<br />
keaktifan pemangku kepen ting an<br />
yang diba wa oleh<br />
SPPIP ini, dimana pemangku ke pentingan<br />
kota seringkali dihadapkan pada kondisi<br />
se bagai penerima program atau tidak terlalu<br />
diberikan ruang dalam pengambilan<br />
keputusan untuk menentukan program yang<br />
terkait dengan sumber pendanaan lain. Sehingga<br />
interpretasi yang masih ter biasa dengan<br />
pendekatan lama, menjadi halyang<br />
harus dibenahi secara bertahap. Akan tetapi<br />
secara keseluruhan rasa memiliki da ri<br />
kegiatan ini, sebagai konsekuensi pen dekatan<br />
pelibatan yang intensif, telah mem berikan semangat<br />
tersendiri dari pe mang ku kepentingan.<br />
Hal ini tercermin da ri keaktifan yang<br />
semakin tinggi dalam mengikuti setiap<br />
prosesnya.<br />
SPPIP adalah strategi yang mengacu pada<br />
dokumen perencanaan yang telah ada.<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 7
BERITAUTAMA<br />
Sehingga muatan yang akan dihasilkan lebih<br />
ke dalam bentuk adopsi dan sinkronisasi<br />
dari dokumen yang ada daripada membuat<br />
sesuatu yang baru. Hal ini mensyaratkan<br />
ketersediaan dokumen-dokumen peren cana<br />
an dengan kondisi baik dan legal, dalam<br />
artian kesiapan untuk dijadikan sebagai<br />
acu an, baik secara substansi maupun aspek<br />
legalitasnya.<br />
Terkait dalam hal ini, tiga dari empat kota<br />
di Jawa Timur (Surabaya, Pasuruan dan Blitar)<br />
tengah menjalani proses pemilihan Kepala<br />
Daerah yang berkonsekuensi pada tengah<br />
disusunnya Rencana Pembangunan Daerah<br />
(RJPD,RPJMD), disisi lain revisi terhadap<br />
rencana penataan ruang yang baru (RTRW<br />
Kota/Kabupaten) juga tengah berlangsung.<br />
Kondisi tersebut memiliki dampak negatif<br />
maupun positif dalam proses penyusunan<br />
SPPIP. Dampak negatifnya yaitu proses yang<br />
lebih lama dalam pengambilan keputusan<br />
disebabkan karena belum siapnya dokumen<br />
yang akan dijadikan acuan, baik secara<br />
substansi maupun legalitasnya. Sedangkan<br />
dampak positifnya adalah masih tersedianya<br />
ruang yang cukup besar bagi SPPIP untuk<br />
memberikan masukan, khususnya terkait<br />
dalam sinkronisasi antar dokumen pe -<br />
rencanaan (pada beberapa dokumen yang<br />
terdapat perbedaan), dan potensi untuk<br />
menjadi pertimbangan (input) dalam penyiapan<br />
kebijakan yang akan menjadi payung<br />
pada dokumen yang lebih tinggi. Hal<br />
ini dikarenakan penyusunan SPPIP dilakukan<br />
secara paralel dengan kegiatan penyusunan<br />
dokumen-dokumen tersebut.<br />
Beberapa hal teknis lain yang perlu dicermati<br />
adalah kesan daerah bahwa akan<br />
terdapat banyak sekali Pokjanis yang harus<br />
dibentuk untuk setiap program. Biasa<br />
dalam hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi<br />
bila setiap pihak khususnya pemangku kepentingan<br />
kota tidak memahami PokJaNis<br />
sebagai suatu panitia Ad-Hoc, akan tetapi<br />
dipahami lebih sebagai mekanisme dalam<br />
menjalankan fungsi pemangku kepentingan<br />
(sesuai Tupoksinya) yang memang sebagai<br />
pihak yang memiliki kewenangan dalam<br />
menyusun setiap dokumen yang terkait<br />
dengan pembangunan kotanya. Akan tetapi<br />
tetap dibutuhkan dukungan koordinasi yang<br />
baik antara pemerintah pusat, propinsi dan<br />
kota/kabupaten dalam ikut mendukung ke -<br />
beradaan mekanisme pokjanis sebagai pen -<br />
dekatan yang memang seharusnya di lakukan,<br />
dan menjamin tidak terjadinya tumpang<br />
tindih dalam pelaksanaannya.<br />
Sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan<br />
intensitas tinggi terutama dalam mendam<br />
pingi pemangku kepentingan kota da -<br />
lam menghasilkan kesepakatan pada se tiap<br />
prosesnya, maka keberadaan tenaga ahli<br />
dalam memberikan fasilitasi secara in te n sif di<br />
setiap kota menjadi persyaratan utama<br />
dalam mendukung keberhasilan program.<br />
Permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan<br />
tenaga ahli sesuai yang dibutuhkan<br />
pada setiap kota/kabupaten di mana SPPIP<br />
ini disusun. Pada beberapa kota besar atau<br />
ibukota provinsi, ketersediaan tenaga ahli<br />
masih memungkinkan. Akan tetapi perlu<br />
dicermati bahwa sebaran tenaga ahli saat<br />
ini belum merata sesuai distribusi dari kota/<br />
kabupaten pelaksana SPPIP. Hal ini pada<br />
gilirannya akan menyebabkan rendahnya<br />
efektifitas pelaksanaan di kota/kabupaten.<br />
Belum meratanya kemampuan tenaga ahli<br />
terkait dengan pendekatan perencanaan<br />
partisipatif, stakeholder approach dan fasilitatif,<br />
merupakan hambatan teknis lain yang<br />
perlu dicermati dalam mendukung ke berhasilan<br />
pelaksanaan SPPIP di masa yang akan<br />
datang.<br />
Berdasarkan pada penerapan kegiatan<br />
Penyusunan Strategi Pengembangan Permukim<br />
an dan Infrastruktur Perkotaan (SPP-<br />
IP) dan Rencana Penyusunan Kawasan Permukiman<br />
Prioritas (RPKPP) di Jawa Timur,<br />
terdapat beberapa hal yang dapat ditarik<br />
benang merahnya untuk dapat dijadikan<br />
pelajaran bersama, baik oleh pemerintah<br />
pusat maupun pemerintah daerah. Adapun<br />
pelajaran pertama yang dapat diambil adalah<br />
terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan<br />
sekaligus dokumen keluaran yang dihasilkan.<br />
Disain proses pelaksanaan kegiatan yang<br />
diimplementasikan pada situasi keberadaan<br />
dokumen acuan (RPJPD, RPJMD, dan RTRW)<br />
yang belum terlegitimasi sedangkan telah<br />
banyak dokumen perencanaan sektoral yang<br />
disusun, sebagaimana yang terjadi di Kota<br />
Surabaya, Pasuruan menjadikan kebe ra da an<br />
proses pelaksanaan kegiatan beri kut doku<br />
men yang dihasilkannya me n jadi sangat<br />
strategis. Dalam hal ini, pro ses yang<br />
dilakukan dapat menjadi sarana un tuk melakukan<br />
sinkronisasi dan integrasi terhadap<br />
semua dokumen yang ada, sehing ga ketidaksinergian<br />
kebijakan, stra tegi, dan program<br />
pembangunan dapat ditengarai dan<br />
dikoreksi dari awal. Selain itu, dokumen<br />
SPPIP yang dikeluarkan dari suatu proses<br />
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai<br />
mana mestinya dapat menjadi masukan<br />
bagi penyusunan dokumen acuan yang belum<br />
terlegitimasi tersebut.<br />
Terkait dengan proses pelaksanaan kegiatannya,<br />
secara garis besar, penerapan<br />
yang dilakukan di Jawa Timur dengan berbagai<br />
situasi dan kondisinya masih sejalan<br />
dengan disain awal yang dikembangkan.<br />
Namun proses ini membutuhkan dukungan<br />
dari semua pihak yang terlibat. Desain awal<br />
kegiatan yang mengedepankan pendekatan<br />
partisipatif, fasilitatif, dan teknis akademis<br />
ini, dalam implementasinya perlu didukung<br />
dengan kapasitas pengetahuan yang baik<br />
dari semua pihak yang terlibat, terutamanya<br />
dari anggota PokJaNis sebagai penentu<br />
perumusan hasil SPPIP. Dukungan kapasitas<br />
pengetahuan ini diperlukan terkait dengan<br />
kebutuhan untuk membangun diskusi yang<br />
lebih intensif sehingga dapat menghasilkan<br />
substansi yang benar-benar sesuai dengan<br />
kebutuhan kota. Terkait dengan hal ini, maka<br />
upaya peningkatan kapasitas menjadi suatu<br />
yang penting untuk diperhatikan pada saat<br />
awal pembentukan PokJaNis dan pelibatan<br />
pihak-pihak lain dalam proses penyusunan.<br />
Hal ini sekaligus merupakan pelajaran kedua<br />
yang dapat diambil dari penerapan kegiatan<br />
ini di Jawa Timur.<br />
Selain kedua hal tersebut, pelajaran lain<br />
yang juga dapat diambil adalah ketersediaan<br />
tenaga ahli. Fungsi Kota Surabaya sebagai<br />
ibukota Provinsi Jawa Timur sekaligus salah<br />
satu kota besar di Indonesia, menjadikan<br />
ketersediaan tenaga ahli yang kompeten<br />
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan<br />
ini bukan menjadi suatu kendala yang<br />
berarti. Tenaga ahli yang kompeten yang<br />
membantu Pokjanis dalam perumusan SP-<br />
P IP dan RPKPP masih memungkinkan untuk<br />
berasal dari kota yang bersangkutan,<br />
sehingga pemahaman terhadap kota dan<br />
intensitas pertemuan menjadi lebih baik.<br />
Kondisi ini akan memungkinkan untuk terjadi<br />
sebaliknya pada kota/kabupaten di luar Jawa.<br />
Ketersediaan tenaga ahli yang kompeten<br />
dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan<br />
kegiatan, sehingga tenaga ahli akan banyak<br />
dipenuhi dari kota-kota besar di sekitarnya<br />
yang secara lokasi jauh dari kota/kabupaten<br />
yang sedang melakukan penyusunan SPPIP<br />
dan RPKPP. Terkait dengan hal ini maka perlu<br />
adanya pemikiran yang lebih mendalam<br />
oleh pemerintah pusat maupun pemerintah<br />
daerah mengenai mekanisme penyediaan<br />
tenaga ahli.<br />
*) Kepala Satuan Kerja Pengembangan<br />
Kawa san Permukiman Propinsi Jawa Timur<br />
8 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
BERITAUTAMA<br />
Berita Utama<br />
Permukiman nelayan Tambak Wedi di kaki jembatan suramadu<br />
Penataan Permukiman Pesisir<br />
di Kaki Jembatan Suramadu<br />
Sugianto Tarigan*)<br />
Di balik kebanggaan bangsa terhadap Jembatan Suramadu dan segala aspek keuntungannya, ternyata masih menyisakan<br />
cerita pahit bagi permukiman nelayan di sekitarnya, terutama di wilayah pinggiran Kota Surabaya. Kawasan pesisir pantai<br />
di sekitar Jembatan Suramadu juga tak luput dari pembangunan kota metropolitan ini, seperti permukiman mewah di<br />
sekitar Jembatan Suramadu, tepatnya di Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran yang akan dikembangkan menjadi<br />
Waterfront Central Bussines Distric (Waterfront CBD). Masyarakat di sana rawan terhadap pergeseran (relokasi) akibat<br />
rencana pengembangan Waterfront CBD tersebut.<br />
Rencana perubahan peruntukan kawasan<br />
yang didisain dalam tata ruang kota di lakukan<br />
untuk mendukung tumbuhnya in dustrialisasi<br />
dan perdagangan pasca pem bangunan<br />
Jem batan Suramadu. Na mun, hal ini akan<br />
menyebabkan ruang hi dup war ga pesisir<br />
semakin menyempit dan mung kin akan<br />
me ngalami pergeseran me la lui kebijakan<br />
relokasi. Selain itu, per u bah an disain peruntukan<br />
kawasan yang le bih modern, mengancam<br />
kaum nelayan kehilangan sumber<br />
penghidupan dari per airan laut. Akibatnya,<br />
kemiskinan bagi mereka adalah sebuah<br />
keniscayaan.<br />
Pembangunan jembatan ini pun menyisakan<br />
cerita pahit bagi keberlanjutan sumber<br />
penghidupan masyarakat pesisir. Masalah<br />
BBM (Bahan Bakar Minyak) menjadi kendala<br />
serius. Tingkat konsumsi bahan bakar semakin<br />
bertambah sebagai konsekuensi untuk menjangkau<br />
jarak dan wilayah yang makin jauh.<br />
Jarak yang makin jauh itu disebabkan karena<br />
perahu layar tidak bisa lagi leluasa melintasi<br />
wilayah perairan, karena terhalang oleh keber<br />
adaan Jembatan Suramadu yang melintasi<br />
perairan dengan kokohnya.<br />
Seperti kita ketahui, kawasan pesisir<br />
ada lah lokasi strategis yang dimiliki oleh<br />
ma syarakat, sehingga berpotensi mening -<br />
katkan kualitas masyarakat dan ling kungannya<br />
jika dikelola dengan baik. Pada sisi<br />
lain, pengembangan Kawasan Kaki Jembatan<br />
Suramadu (KKJS) bisa jadi bu merang<br />
jika tidak mampu bersaing de ngan<br />
lingkungan sekitarnya dan kemudian tercipta<br />
kesenjangan.<br />
Untuk meminimalisir konflik di tingkat<br />
komunitas maka pola penataan kawasan Kelurahan<br />
Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran,<br />
khususnya pada Kawasan Kaki Jembatan<br />
Su ramadu (KKJS) hendaknya melibatkan masyarakat<br />
sekitar. Dengan melibatkan ma syarakat,<br />
diharapkan akan timbul rasa me miliki<br />
(sense of belonging) untuk tetap memelihara<br />
lingkungannya pasca penataan.<br />
Pada sisi lain, isu lingkungan yang berkelanjutan<br />
(sustainability) memiliki prinsip<br />
meng hargai dan melibatkan peng guna da -<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 9
lam memecahkan masalah sehingga diper -<br />
lukan respon lokal mengenai bentuk pola<br />
penataan kawasan permukiman agar<br />
ha sil nya sesuai dengan pola hidup ma syarakat<br />
dan mudah diadaptasi. Proses ini disebut<br />
environmental probabilism, yaitu sebuah<br />
proses yang me libatkan pengguna di<br />
dalamnya melalui se rangkaian diskusi dan<br />
tanya jawab yang ak an menghasilkan respon<br />
pengguna untuk dipertimbangkan dalam<br />
bentuk penataan.<br />
Penataan Permukiman<br />
Pola Penataan Permukiman yang baik dan<br />
tertata akan tercipta apabila memenuhi kriteria<br />
ideal aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik<br />
meliputi letak geografis, lingkungan alam<br />
dan binaan, serta sarana dan infrastruktur.<br />
Sedangkan aspek non fisik meliputi aspek<br />
politik, ekonomi, sosial dan budaya.<br />
Selain aspek tersebut di atas, ada satu<br />
aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek<br />
psikologis. Aspek psikologis meliputi rasa<br />
aman, tentram, senang, atau ketakutan<br />
yang dirasakan oleh masyarakat penghuni<br />
permukiman. Kriteria yang telah disebutkan<br />
di atas sebaiknya terpenuhi, karena jika tidak<br />
terpenuhi dengan baik, maka permukiman<br />
tersebut belum dapat dikatakan sebagai tempat<br />
hunian yang baik atau permukiman tidak<br />
tertata.<br />
Aspek fisik didukung oleh permukiman<br />
nelayan yang tertata setidaknya perlu mencakup<br />
hal-hal berikut: tidak mengganggu<br />
ekosistem pesisir pantai dan laut, memiliki<br />
drainase terhadap pola pasang surut air<br />
laut, keberadaan air bersih, serta sistem<br />
pengolahan limbah.<br />
Arahan Penataan Permukiman Tambak<br />
Wedi<br />
Arahan penataan permukiman nelayan<br />
Tam bak Wedi dibagi dalam dua aspek, fisik<br />
dan non fisik. Variabel fisik sebagai arahan<br />
penataan permukiman nelayan, dapat digambarkan<br />
sebagai berikut;<br />
· Pertama, Lo kasi geografis yang meliputi;<br />
aksesibilitas me madai keluar dan ke dalam<br />
permukiman; aksesibilitas nelayan<br />
terhadap shoreline melalui jalur khusus;<br />
dan ketersediaan der maga yang dekat<br />
dengan permukiman.<br />
· Kedua, lingkungan alam yang meliputi;<br />
penetapan garis sempadan pantai minimal<br />
100 meter dari titik pasang tertinggi;<br />
penetapan daratan pantai dengan fungsi<br />
permukiman dan pengolahan selebar<br />
Peta udara penataan kawasan permukiman di kaki jembatan suramadu<br />
Pola Penataan Permukiman yang baik dan tertata akan tercipta<br />
apabila memenuhi kri teria ideal aspek fisik dan non fisik. Aspek<br />
fisik meliputi letak geografis, lingkungan alam dan binaan, serta<br />
sarana dan infrastruktur. Sedangkan aspek non fisik meliputi<br />
aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.<br />
400m – 2km dari GSP; dan pemikiran<br />
terhadap isu pemanasan global dan<br />
antisipatif terhadap kenaikan muka air<br />
laut.<br />
· Ketiga, Lingkungan permukiman. Hal<br />
ini meliputi; orientasi dua arah bagi permukiman<br />
nelayan tangguh dan pe ngolah<br />
ikan, yaitu waterfront dan inside-out<br />
tersusun dalam komposisi ruang yang<br />
berulang (continuity of space); penggunaan<br />
central place dalam cluster sebagai ruang<br />
pengolahan dengan barier tertentu; dan<br />
mempertahankan struktur ruang sosial<br />
yang telah tercipta sebelumnya dalam<br />
per mukiman eksisting.<br />
· Keempat, prasarana dan sarana. Aspek<br />
ini meliputi; penyediaan air minum di<br />
permukiman dan ruang pengolahan;pe -<br />
nyediaan jalan sebagai sarana trans por tasi<br />
sekaligus pencegah perambat an kebakaran<br />
dan jalur evakuasi mela lui jarak<br />
yang sudah ditetapkan. Mem per tahankan<br />
sis tem IPAL yang ada dan mengem bangkan<br />
sistem UASP pada kawasan pe sisir<br />
yaitu; pemberdayaan masyarakat da lam<br />
pengolahan sampah organik dan pengu<br />
atan sistem koperasi sebagai sarana<br />
ekonomi pendukung kehidupan nelayan.<br />
Variabel Non fisik sebagai arahan pengem<br />
bangan potensi permukiman ne la yan<br />
dari hasil eksplorasi potensi se tem pat, dapat<br />
digambarkan sebagai be r ikut; pertama,potensi<br />
kelembagaan ne layan. Mem per tahan<br />
kan kelembagaan nela yan lokal yang<br />
su dah terbentuk dan memacu persaingan<br />
sehat serta pembinaan kenelayanan sejak<br />
dini. Kedua, potensi kemandirian ekonomi<br />
nelayan. Mengembangkan sentra industri<br />
pengasapan melalui konsep smoked fish-to-go<br />
yaitu proses, kemas, dan jual dalam satu area;<br />
Memudahkan akses nelayan dalam kegiatan<br />
pemasaran ikan dan olahannya melalui kope<br />
rasi. Ketiga, potensi kemasyarakatan. Mengasah<br />
kemampuan formal dan informal<br />
kenelayanan sejak dini melalui ekstrakurikuler<br />
tingkat SD. Dan keempat, potensi keunikan<br />
dan budaya pariwisata. Adat larung sesajen<br />
sebagai point of interest ; Lomba perahu layar<br />
yang dilaksanakan setiap Agustus menjadi<br />
10 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
BERITAUTAMA<br />
atraksi yang menarik di bawah kaki Jembatan<br />
Suramadu.<br />
Rekomendasi penataan permukiman pesisir<br />
Tambak Wedi<br />
Dalam Penanganan penataan permukiman<br />
pesisir di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan<br />
Kenjeran, Kota Surabaya, direkomendasi bebe<br />
rapa upaya sebagai berikut:<br />
· Pertama, Memperhatikan fungsi dan kebutuhan<br />
kawasan. Dalam pengem bangan<br />
kawasan harus memperhatikan fungsi<br />
kawasan itu sendiri. Permukiman pesisir<br />
Tambak Wedi memiliki aktivitas utama nelayan<br />
selain aktivitas lainnya. Oleh karena<br />
itu pengembangan permukiman harus<br />
mendukung perkembangan aktivitas ini.<br />
Pola nearby relocation yang akan dite rapkan<br />
seharusnya tetap memberikan akses<br />
yang memadai bagi aktivitas nelayan.<br />
· Kedua, memperhatikan peran kawasan<br />
terhadap perkembangan kawasan Sura<br />
madu. Jembatan Suramadu telah terbangun,<br />
selanjutnya akan dikem bangkan<br />
Waterfront CBD yang dapat mendongkrak<br />
aktivitas ekonomi Kota Surabaya dan<br />
regional Jawa Timur secara lebih luas.<br />
Oleh karena itu, kawasan permukiman<br />
pesisir Tambak Wedi harus ditingkatkan<br />
kualitasnya agar dapat berfungsi maksimal<br />
dan dapat mendukung kegiatan<br />
wisata Suramadu. Ketersediaan dermaga<br />
kapal nelayan, tempat pelelangan ikan,<br />
pasar, dan layanan lainnya perlu diperhatikan<br />
agar permukiman nelayan<br />
dapat berkembang.<br />
· Ketiga, pengelolaan lahan. Prinsip near<br />
by relocation dan land sharing yang<br />
akan diterapkan di dalam pena ta an permukiman<br />
pesisir yang akan dikembangkan<br />
sebagai kawasan water front CBD<br />
Suramadu, permukiman pe si sir di Tambak<br />
Wedi terpaksa harus di pindahkan<br />
dengan syarat tetap memiliki akses ke<br />
laut. Mengingat sebagian masyarakat<br />
berprofesi sebagai nelayan.<br />
Menurut wawancara yang dilakukan ter -<br />
hadap sampel warga Tambak Wedi, diperoleh<br />
kesimpulan bahwa pada dasar nya<br />
penduduk tidak keberatan dipin dahkan<br />
selama masih dapat menjalankan aktivitas<br />
seperti semula. Dalam proses relokasi yang<br />
dekat dengan lokasi awal, masyarakat<br />
juga perlu diberikan kebebasan untuk<br />
menentukan komunitas mereka sendiri<br />
yang didasarkan atas ta tanan sosial, ikatan<br />
keluarga dan jenis pekerjaan. Land sharing<br />
merupakan alter natif penyelesaian pembagian<br />
lahan di an tara masyarakat melalui<br />
kesepakatan masing-masing pihak<br />
dengan diketahui oleh pihak yang berwenang<br />
atas pen catatan lahan, yakni BPN<br />
(Badan Per tanahan Nasional)<br />
· Keempat, pengelolaan Prasarana dan<br />
Sa rana. Arahan pembangunan prasara -<br />
na dan sarana yang dilakukan di permukiman<br />
pesisir Tambak Wedi, harus<br />
mem perhatikan kebutuhan masya rakat<br />
se tempat yang sebagian besar pen duduknya<br />
merupakan nelayan.<br />
Dalam proses pembangunan infrastruktur<br />
harus melibatkan sepenuhnya masyarakat<br />
sebagai pengguna dan agar masyarakat<br />
mempunyai rasa memiliki lingkungannya.<br />
Kondisi prasarana dan sarana harus didesain<br />
sedemikian rupa sehingga dapat<br />
berfungsi dengan baik di lokasi yang<br />
dekat dengan laut.<br />
Prasarana yang mesti disediakan dalam<br />
permukiman pesisir Tambak Wedi meliputi<br />
: jalan akses, akses menuju laut, saluran<br />
drainase, saluran limbah, pengelolaan<br />
sam pah, air bersih, sarana pengolahan dan<br />
pengeringan produk tangkapanla ut, pasar<br />
atau tempat pelelangan ikan, dan lain-lain.<br />
Dalam pengelolaan prasarana dan sarana<br />
diperlukan dukung an pemerintah daerah<br />
dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya<br />
dan juga ma sya rakat sendiri sebagai<br />
peng guna. Peran kedua belah pihak<br />
ini diperlukan agar kondisi prasarana<br />
dan sarana yang sudah tersedia dapat<br />
terpelihara secara maksimal.<br />
· Kelima, pembiayaan perumahan. Peme -<br />
rintah Kota Surabaya juga mengenal<br />
lem baga keuangan yang dapat membiayai<br />
pembangunan perumahan seperti<br />
bank pemerintah maupun swasta,<br />
ko pe rasi, dan lain-lain. Dalam kasus relokasi<br />
permukiman Tambak Wedi, masyarakat<br />
mempunyai hak atas lahan<br />
yang saat ini mereka tempati, sehingga<br />
penggantian lahan di lokasi lain menjadi<br />
hal mutlak, karena masyarakat memang<br />
menghendaki demikian. Pembiayaan ter -<br />
hadap penggantian lahan dapat di la ku -<br />
kan oleh pemerintah kota, sedang pem bangunan<br />
perumahan dapat dilaku kan oleh<br />
swasta sebagai kom pensasi di ijinkannya<br />
berinvestasi di kawasan ter se but.<br />
· Keenam, kelembagaan dalam Pe ngembangan<br />
Perumahan. Kelompok-ke lompok<br />
masyarakat di Kelurahan Tam bak Wedi<br />
perlu diberdayakan agar dapat ter libat<br />
se cara aktif dalam proses pe ren canaan<br />
pembangunan per mukiman Tambak<br />
Wedi. Untuk itu, perlu adanya arahan<br />
pen dampingan agar merekamam pu meren<br />
canakan dan memelihara ling kungan<br />
permukimannya dengan du kung an pe merintah<br />
kota. Kemitraan de ngan kelompokkelompok<br />
di luar Tam bak We di perlu pula<br />
dijalin dan ditingkatkan, agar terjadi saling<br />
tukar informasi dan perkembangan di<br />
daerah lainnya.<br />
Peran perguruan tinggi ITS (Institut Teknologi<br />
Surabaya) dalam hal ini sangat di harapkan<br />
untuk menjembatani an ta ra ma syarakat,<br />
dengan Pemerintah Kota Sura baya, Pengelola<br />
Kawasan Suramadu, in vestor dan<br />
lembaga lainnya yang terkait. Pe me rin tah<br />
Kota Surabaya diharapkan dapat me netapkan<br />
peraturan dan regulasi yang berpihak<br />
kepada masyarakat Tambak Wedi serta<br />
mampu mengakomodasi kepentingan<br />
investasi bagi perkembangan perekonomian<br />
Kota Surabaya.<br />
Diharapkan dengan arahan penataan<br />
per mukiman pesisir di bawah kaki Jembatan<br />
Suramadu, dapat memberikan manfaat bagi<br />
masyarakat pesisir di kaki untuk meningkatkan<br />
kehidupan yang lebih baik pasca<br />
pembangunan Jembatan Suramadu.<br />
*) Staf Subdit Pengembangan Permukiman<br />
Baru, Dit. Pengembangan Permukiman,<br />
<strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 11
Liputan Khusus<br />
Apa kata dunia jika mendengar sebanyak 100<br />
juta orang Indonesia belum mendapatkan<br />
akses air minum dan sanitasi yang layak<br />
Itu artinya sama dengan seluruh penduduk<br />
Filipina ramai-ramai ambil air dan buang air di<br />
Sungai Pasig. Kondisi sanitasi Indonesia saat<br />
ini banyak yang mengamini sedang terpuruk.<br />
Makanya perlu akselerasi program yang<br />
cepat dan dukungan dana dan komitmen<br />
antar pihak.<br />
Status Pencapaian Millenium Development<br />
Goals (MDGs) Indonesia 2009, menurut<br />
Jalur Cepat Mencapai MDGs<br />
Bersama PAMSIMAS<br />
PAMSIMAS Desa Petanang Kecamatan Lembat,Kabupaten Muara Enim.<br />
sumber dari Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan<br />
Sektoral, Bappenas, penduduk<br />
dengan akses air minum yang layak (perpipaan<br />
dan non perpipaan terlindungi) sebesar<br />
47,3% dari target tahun 2015 sebesar<br />
60,3%. Sedangkan akses sanitasi yang layak<br />
sudah tercapai 51% dari target sebesar 62,4%.<br />
Ada dua jalur utama yang saat ini ditempuh<br />
pemerintah Indonesia dalam mencapai target<br />
MDGs bidang air minum dan sanitasi,<br />
yaitu jalur normal dan jalur cepat. Termasuk<br />
jalur normal antara lain; peningkatan cakupan<br />
pelayanan maupun kualitas yang dimulai<br />
dari fase perencanaan advokasi maupun<br />
reformasi kebijakan, pendanaan dari<br />
berbagai sumber termasuk hibah, dan on<br />
going program seperti PPSP (Percepatan<br />
Pembangunan Sanitasi Perkotaan), STBM<br />
(Sa nitasi Total Berbasis Masyarakat), WAS-<br />
POLA, INDII, maupun JICA. Sedangkan the<br />
fast track terdiri dari on going program seperti<br />
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi<br />
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi<br />
Berbasis Masyarakat (SANIMAS), CWSH<br />
(Community Water Supply and Health), Pro Air,<br />
dan Denpasar Sewerage Development Project<br />
(DSDP).<br />
Di bidang air minum, Pemerintah telah<br />
menetapkan rencana tindak pengembangan<br />
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik<br />
melalui sistem cost recovery dan non<br />
cost recovery. Di tengah perjalanan cepat<br />
pemerintah mencapai titik target MDGs pada<br />
2015, rasanya tak salah jika dilakukan langkah<br />
dan cara apa saja asal benar, salah satunya<br />
mendorong SPAM berbasis masyarakat, termasuk<br />
PAMSIMAS. Akses air minum dan<br />
sanitasi dari PAMSIMAS mulai banyak menjawab<br />
problem kesehatan masyarakat perdesaan,<br />
terpencil dan marjinal.<br />
Pengembangan SPAM dengan sistem<br />
cost recovery meliputi fasilitasi penyediaan<br />
air baku untuk air minum dan fasilitasi<br />
penyediaan air minum (PDAM). Sistem yang<br />
satu itu memang penting, tapi sambil menguji<br />
kemandirian PDAM, pemerintah sebaiknya<br />
mulai memaksimalkan sistem non<br />
cost recovery yang selama ini tak terjangkau<br />
pemodal. Sistem non cost recovery meliputi<br />
pengembangan SPAM skala kecil (perdesaan)<br />
yang pembiayaannya didorong melaluiDAK;<br />
fasilitasi pengembangan SPAM pada IKK;<br />
kawasan perbatasan/pulau terdepan; fasilitasi<br />
pengembangan SPAM bagi kawa s-<br />
an-kawasan tertinggal; dan fasilitasi peng -<br />
em bangan SPAM bagi perdesaan (desa<br />
ra wan air) melalui pemicuan perubahan pe -<br />
ri laku menjadi hidup bersih dan sehat, pembangunan<br />
modal so sial, capacity building<br />
bagi masyarakat, serta pembangunan dan<br />
pe ngelolaan SPAM berbasis masyarakat.<br />
Direktur Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Kemente<br />
rian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, saat<br />
membuka Road Show PAMSIMAS di Pa-<br />
12 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
LIPUTANKHUSUS<br />
Di bidang air minum, Pemerintah telah menetapkan rencana<br />
tindak pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)<br />
ba ik melalui sistem cost recovery dan non cost recovery.<br />
lembang akhir Juli lalu mengatakan, sebagai<br />
motor penggerak program PAMSIMAS telah<br />
dibentuk perangkat kerja mulai dari tingkat<br />
pusat hingga desa/kelurahan sasaran. Kunci<br />
keberhasilan program PAMSIMAS menurut<br />
Budi Yuwono, adalah kuatnya koordinasi stake<br />
holder terkait, baik lintas sektor (Bap peda,<br />
Dinas PU <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>, Dinkes, Dinas/Badan<br />
Pemberdayaan Masyarakat, Konsultan) maupun<br />
lintas wilayah (Pusat, Provinsi, Kab/kota<br />
hingga desa/kelurahan sasaran).<br />
Selain itu, tata penyelenggaraan program<br />
yang baik, program terselenggara sesuai<br />
urutan proses yang benar (diawali<br />
pem berdayaan dan promosi kesehatan un -<br />
tuk mengubah perilaku masyarakat, baru<br />
pelaksanaan fisik dan pengelolaan sarana<br />
air minum dan sanitasi) serta proses pembentukan<br />
Rencana Kerja Masyarakat (RKM)<br />
secara partisipatif dan demokratis guna<br />
menghindari potensi konflik pelaksanaan di<br />
masyarakat juga merupakan salah satu dari<br />
kunci keberhasilan program PAMSIMAS ini.<br />
Pada kesempatan yang sama, Budi Yuwono<br />
juga menegaskan bahwa pe nguasaan<br />
lapangan dan standar kualitas pe laksanaan<br />
fisik air minum dan sanitasi, untuk<br />
menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan<br />
pemeliharaan sarana yang terbangun dan<br />
kesiapan Badan Pengelola Sarana setelah<br />
pelaksanaan fisik selesai, untuk memelihara<br />
dan mengembangkan cakupan pelayanan<br />
air minum yang telah terbangun serta monitoring<br />
dan pencatatan keseluruhan rangkaian<br />
progres program turut menjadi kunci<br />
sukses.<br />
”PAMSIMAS merupakan peran ban tu Pemerintah<br />
Pusat dalam rangka memper cepat<br />
daerah dalam memenuhi layanan AMPL, oleh<br />
karenanya PAMSIMAS perlu di ke lola dengan<br />
baik dengan prinsip ke berlanjutan oleh Pemerintah<br />
Daerah sendiri,” tegasnya.<br />
Road show di wilayah Sumatera ini merupakan<br />
road show pertama program PAM-<br />
SIMAS Tahun 2010, yang nanti akan disusul<br />
dengan road show lainnya secara marathon di<br />
wilayah Jawa, Sulawesi dan Kalimantan dan<br />
wilayah timur yang akan diadakan di Kupang,<br />
NTT.<br />
Dalam sambutan yang diwakili oleh Staf<br />
Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, H.<br />
Ru s li Nawi, road show ini betul-betul dapat<br />
dimanfaatkan dan dioptimalkan, sehingga<br />
dapat menghasilkan keputusan-keputusan<br />
yang berguna bagi program PAMSIMAS<br />
di daerah kita masing-masing. Karena keber<br />
hasilan kegiatan ini tidak terlepas dari<br />
dukungan dan partisipasi pemerintah pu sat,<br />
pemerintah provinsi dan terutama pemerintah<br />
Kabupaten/Kota, serta dukungan riil<br />
masyarakat.<br />
”Oleh karena itu kami sangat mengharapkan<br />
para Bupati/Walikota dan DPRD<br />
Kabupaten/Kota memberikan dukungan da -<br />
lam penyelenggaraan pengembangan PAM-<br />
SIMAS yang lebih baik, terutama me nyiapkan<br />
desa sasaran 2011, APBD, Dana Daerah<br />
untuk Kegiatan Bersama (DDUB) dan Biaya<br />
Operasional (BOP),” tuturnya pada acara pembukaan<br />
road show di Palembang, 19/7.<br />
Pada kesempatan itu juga, Rusli Nawi<br />
berharap, program Pamsimas tahun 2011<br />
disiapkan sedari dini, terutama dalam menyiapkan<br />
desa sasaran tahun 2011 dan<br />
menyiapkan anggaran pendamping. Begitu<br />
juga terhadap hasil program Pamsimas<br />
tahun 2008 dan 2009, seyogyanya dapat<br />
dikelola dan dimanfaatkan dengan baik guna<br />
meningkatkan kesejahteraan dan derajat<br />
kesehatan masyarakat miskin di perdesaan<br />
dan pinggiran perkotaan.<br />
Kepala Satker PPIP Tanozisochi Lase<br />
me ng ungkapkan, melalui road show ini dila<br />
kukan sosialisasi ulang kepada para pengambil<br />
kebijakan di daerah mengenai<br />
prin sip, pendekatan, serta strategi Program<br />
PAMSIMAS. “Diharapkan dengan adanya<br />
ro ad show akan terbangun pemahaman<br />
yang sama dan melahirkan kepedulian para<br />
pengambil kebijakan di daerah terhadap<br />
implementasi dan keberlanjutan Program<br />
PAMSIMAS.”<br />
Keberlanjutan<br />
Setelah setahun penyiapan dan dua ta hun<br />
terakhir dilaksanakan, PAMSIMAS mu lai mendapatkan<br />
sorotan dari aspek ke ber lan jutan<br />
manfaat prasarana dan sarana air minum dan<br />
sanitasi yang dihasilkan. Apalagi program<br />
ini akan berakhir pada 2011 sesuai yang<br />
dicanangkan Bank Dunia sebagai pendonor.<br />
Tak kurang, Direktur Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono<br />
menegaskan hal itu saat meninjau<br />
lokasi PAMSIMAS di Kabupaten Ogan Ilir<br />
dan Kabupaten Muaran Enim Sumatera Se-<br />
latan, akhir bulan lalu. Buah karya bersama<br />
masyarakat dalam PAMSIMAS akan sa ngat<br />
disayangkan jika tidak dipikirkan keber lanjutnnya.<br />
“Kunci keberhasilan PAMSIMAS ini adalah<br />
bagaimana kontribusi masyarakat dalam<br />
me ngelola infrastruktur ini. Ada banyak hal,<br />
salah satunya kepedulian warga untuk menyediakan<br />
dana operasional melalui pe netapan<br />
tarif atau retribusi yang adil dan wajar<br />
untuk mengantisipasi kerusakan mesin pompa,<br />
bahkan bagaimana jika cadangan air semakin<br />
berkurang. Dalam hal ini Pemda harus<br />
turun tangan untuk membantu, jangan hanya<br />
jadi penonton diam,” terang Budi Yuwono.<br />
Seperti tekad yang ditunjukkan warga<br />
Ulak Segeulung, Kabupaten Ogan Ilir,<br />
Sumatera Selatan. Lewat Lembaga Keswadayaan<br />
Masyarakat (LKM) <strong>Karya</strong> Bersama<br />
yang dipimpin Awaluddin, mereka berhasil<br />
membangun 6 unit sumur bor yang dilengkapi<br />
menara penampung air, 1 unit MCK<br />
Umum, dan 8 unit sarana Cuci Tangan Pakai<br />
Sabun (CTPS) di Sekolah Dasar Ulak Segelung.<br />
Mereka menerima manfaat ini sejak tahun<br />
2009 dengan bantuan langsung sebesar Rp<br />
250 juta dari pemerintah pusat dan APBD,<br />
serta swadaya masyarakat baik berupa dana<br />
(in cash) maupun material dan tenaga (in<br />
kind).<br />
“Kami menetapkan tarif kepada kelompok<br />
masyarakat pemakai Rp 4.500 per bulan. Jika<br />
dirata-ratakan sebulan memerlukan Rp 120<br />
ribu untuk operasional mesin per unitnya,<br />
maka sisa per bulannya didapat sebesar Rp 20<br />
ribu. Sisanya akan dikumpulkan jika sewaktuwaktu<br />
ada kerusakan mesin,” jelas Awaludin<br />
kepada rombongan.<br />
Lain di Ulak Segelung, lain pula di Desa<br />
Petanang Kecamatan Lembat Kabupaten<br />
Mua ra Enim. Dengan dana kurang lebih<br />
sama, LKM Bersama membangun 11 unit<br />
sumur bor plus menara penampung air.<br />
Selain dipakai masyarakat di tempat, LKM<br />
juga menyalurkannya sepanjang 1.000 meter<br />
ke rumah warga. Dari 11 penampungan,<br />
cuma 2 unit saja yang belum disalurkan ke<br />
sambungan rumah.<br />
Bahkan di desa ini pemeliharaannya lebih<br />
efisien, yakni Rp 105 ribu per unit per bulan.<br />
Sedangkan tarif yang dikenakan masyarakat<br />
pemakai sebesar Rp 5000 hingga Rp<br />
10.000. Pompa mampu mengaliri air ke bak<br />
penampung hingga penuh selama enam jam<br />
per hari. Dengan kemampuan ini, 80% dari<br />
sekitar 520 KK sudah menikmati air minum<br />
dari PAMSIMAS ini. (bcr)<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 13
Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim:<br />
“Rp 30 Miliar dari Padang<br />
Pariaman untuk PAMSIMAS”<br />
Membangun prasarana dan sarana kesehatan seperti PAMSIMAS jauh lebih baik dibandingkan<br />
membangun banyak rumah sakit dan menambah anggaran pengobatan.<br />
“Jadikan PAMSIMAS se perti Program<br />
Keluarga Berencana (KB) yang didukung<br />
oleh semua kalangan, baik dari pemerintah<br />
hingga pemuka agama,”<br />
Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim<br />
14 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010<br />
Dalam rangka persiapan program Penyediaan<br />
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat<br />
(PAMSIMAS) tahun 2011, Bupati<br />
dan Ketua DPRD Padang Pariaman beserta 2<br />
perwakilan kepala daerah dari Propinsi Riau<br />
dan Sumatera Selatan menandatangani Nota<br />
Kesepakatan PAMSIMAS pada acara road<br />
show program Pamsimas 19-22 Juli 2010 lalu.<br />
PAMSIMAS memberikan sumbangsih pe -<br />
ning katan kesehatan masyarakat Indo nesia<br />
dengan indikator menurunnya angka<br />
ke ma tian anak. Perlu diperhatikan oleh semua<br />
pihak, membangun prasarana dan<br />
sa rana kesehatan seperti PAMSIMAS jauh<br />
lebih baik dibandingkan membangun<br />
banyak rumah sakit dan menambah<br />
ang garan pengobatan. Seperti yang<br />
diungkapkan oleh seorang pa kar di<br />
Amerika, memberikan anggaran<br />
US $ 1 untuk olahraga dan kesehatan<br />
akan mengurangi US<br />
$ 3,5 biaya pengobatan.
LIPUTANKHUSUS<br />
oleh permukiman di sekitarnya. PAMSIMAS<br />
juga tidak terlepas dari kampanye perubahan<br />
perilaku, percuma saja jika prasarananya<br />
sudah dibangun tapi budaya masyarakat<br />
lebih memilih BAB di sungai karena perilaku<br />
turun temurun dan sambil silaturahmi dengan<br />
yang lain. “Jadikan PAMSIMAS seperti<br />
Program Keluarga Berencana (KB)<br />
yang didukung oleh semua kalangan, dari<br />
pemerintah hingga pemuka agama,” ujar<br />
Kasim.<br />
PAMSIMAS Ulak Segeulung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan juga menyediakan prasana Cuci Tangan<br />
Pakai Sabun di SD setempat<br />
“Pengetahuan masyarakat ten tang sanitasi<br />
dan kesehatan masih minim sehingga<br />
perlu sosialisasi yang intens. Pe merintah<br />
dae rah juga harus mempertegas wilayah<br />
mana yang harus mendapatkan PAMSIMAS,<br />
dan wilayah mana lagi yang harus diberikan<br />
program-program PNPM Mandiri lainnya,”<br />
tegas Kasim yang baru saja terpilih menjadi<br />
Wakil Gubernur Sumatera Barat periode<br />
2010-2014.<br />
Anggaran pemda memang masih minim.<br />
Seperti DAU yang sudah habis separuhnya<br />
lebih untuk belanja aparat. Sehingga perlu<br />
kreatifitas untuk menganggarkan programprogram<br />
sejenis PAMSIMAS ini. “Kalau di<br />
Kabupaten Padang Pariaman, tahun ini saja<br />
kami menganggarkan Rp 30 miliar untuk<br />
PAMSIMAS, padahal APBD kami sekitar Rp<br />
800 miliar. Komitmen kami ini tentu saja<br />
didukung oleh DPRD, tidak bisa Pemdanya<br />
saja,” ucap Kasim.<br />
Penentuan lokasi PAMSIMAS di Kabupaten<br />
Padang Pariaman dipengaruhi oleh<br />
banyaknya jumlah sungai (kali) yang diikuti<br />
Nota Kesepakatan<br />
Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/<br />
Kota pelaksana Program PAMSIMAS Region<br />
1 menandatangani nota kesepakatan se ba -<br />
gai bentuk komitmen mendukung pelaksanaan<br />
Program Pamsimas. Ada 7 butir<br />
yang merupakan isi dari kesepakatan yang<br />
dibacakan oleh Ketua CPMU PAMSIMAS,<br />
S. Bellafolijani. Nota kesepakatan ini di tandatangani<br />
secara bergantian di hadapan<br />
peserta Road Show Pamsimas yang dilaksanakan<br />
pada 19-22 Juli kemarin di Palembang,<br />
Sumatera Selatan. Selain Bupati/<br />
Walikota dan Ketua DPRD, nota kesepakatan<br />
juga ditandatangani (mengetahui) Kepala<br />
Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />
Air Minum (PK-PAM) dari provinsi masingmasing.<br />
(bcr/berbagai sumber)<br />
Inilah isi Nota Kesepakatan sebagai bentuk komitmen mendukung pelaksanaan program PAMSIMAS :<br />
1. Penyediaan air minum dan sanitasi dasar merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun<br />
2004. Melalui road show ini, kami menegaskan kembali komitmen dalam mendukung Program Nasional PAMSIMAS sebagai upaya untuk<br />
meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, dan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan Millennium<br />
Development Goals (MDGs).<br />
2. Merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri No. 900/1307/IV/Bangda tanggal 11<br />
September 2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Kebutuhan Dana Pendamping Program PAMSIMAS; dengan ini Pemerintah Daerah<br />
menegaskan kembali komitmen atas partisipasinya dalam Program PAMSIMAS dan akan menyediakan dana pendukung APBD untuk<br />
Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUB), biaya operasional proyek (BOP) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan<br />
monitoring, evaluasi dan supervisi program PAMSIMAS tahun 2011.<br />
3. Pemerintah Daerah akan melakukan sosialisasi Program PAMSIMAS kepada masyarakat guna memberi pemahaman yang benar terhadap<br />
konsep dan pendekatan Program PAMSIMAS. Hal ini akan dilakukan dalam rangka mempersiapkan desa sasaran untuk TA 2011. Terhadap<br />
desa sasaran TA 2011 dan tahun selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan promosi Program PAMSIMAS secara lebih baik.<br />
4. Beberapa daerah telah memiliki dokumen rencana strategi (RENSTRA) pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis<br />
Masyarakat (AMPL BM). Meski demikian banyak daerah pelaksana Program PAMSIMAS belum memiliki dokumen RENSTRA di bidang<br />
AMPL BM. Oleh karena itu guna mendukung pelaksanaan Program PAMSIMAS, kami akan segera mengupayakan terwujudnya dokumen<br />
perencanaan pembangunan AMPL BM guna mendukung pengadopsian dan perluasan pendekatan PAMSIMAS.<br />
5. Untuk keberhasilan Program PAMSIMAS mendatang, kami akan menyerahkan daftar usulan desa sasaran (shortlist) TA 2011 selambatlambatnya<br />
sebelum akhir bulan September tahun 2010, yang disertai dengan kesanggupan kami untuk menyediakan dana pendamping<br />
APBD sesuai jumlah desa sasaran yang kami usulkan.<br />
6. Melaksanakan program replikasi dengan rincian pendanaan RKM (Rencana Kerja Masyarakat), 80% dari APBD dan 20% dari kontribusi<br />
masyarakat (4% in-cash dan 16% in-kind) sesuai ketentuan yang berlaku.<br />
7. Menyediakan biaya perekrutan, pelatihan dan gaji fasilitator, serta biaya operasional bagi Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan BPMD<br />
serta Tim Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program PAMSIMAS. (bcr/berbagai sumber)<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 15
Info Baru 1<br />
Permukiman vertikal identik dengan daerah<br />
perkotaan. Dalam Pedoman Pelaksanaan<br />
Pe ngelolaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana<br />
Sewa), <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>, Kementerian<br />
Pekerjaan Umum, juga dise butkan<br />
bahwa pembangunan Rusunawa adalah<br />
“da lam rangka peningkatan penye diaan perumahan<br />
khususnya pada daerah-daerah<br />
perkotaan dan daerah-daerah in dustri”.<br />
Sedangkan dalam Undang-undang nomor<br />
16 tahun 1985 tentang Rumah Susun<br />
disebutkan pada bagian menimbang: “bahwa<br />
dalam rangka peningkatan daya guna dan<br />
hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan<br />
dan untuk lebih meningkatkan<br />
kualitas lingkungan pemukiman terutama<br />
di daerah-daerah yang berpenduduk padat<br />
tetapi hanya tersedia luas tanah yang<br />
terbatas”. Daerah berpenduduk padat dengan<br />
luas tanah yang terbatas ini memang<br />
merupakan salah satu ciri khas daerah perkotaan.<br />
Namun, dengan adanya Undang-undang<br />
no mor 41 tahun 2009 tentang Per lin dungan<br />
Lahan Pertanian Pangan Berke lanjutan, masa<br />
lah keterbatasan lahan un tuk per mukiman<br />
tidak akan menjadi ma salah daerah perkotaan<br />
saja. Daerah per desaan pun, ter utama<br />
di Pulau Jawa akan mengalaminya.<br />
Undang-undang ini bertujuan untuk<br />
men jamin ketersediaan pangan bagi masyara<br />
kat Indonesia dengan cara melindungi<br />
la han pertanian tanaman pangan dari alih<br />
fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan perta<br />
nian produktif di Indonesia mencapai<br />
35.000 hekar per tahun, dan untuk Pulau<br />
16 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
INFOBARU 1<br />
Permukiman Vertikal<br />
untuk Perdesaan<br />
Pulau Jawa<br />
Nurdien Adji*)<br />
Dengan adanya Undang-undang nomer 41 tahun 2009 tentang Perlindungan<br />
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di mana UU ini menjamin ketersediaan<br />
pangan bagi masyarakat Indonesia dengan cara melindungi lahan pertanian<br />
tanaman pangan dari alih fungsi lahan, maka masalah keterbatasan lahan<br />
untuk permukiman tidak akan menjadi masalah daerah perkotaan saja. Daerah<br />
perdesaan pun, terutama di Pulau Jawa akan mengalaminya.<br />
Foto Kiri : Rusunawa Cimahi II<br />
Foto Kanan : Permukiman perdesaan yang padat<br />
Jawa saja mencapai 13.400 hektar per tahun<br />
untuk lahan pertanian dengan irigasi teknis<br />
(Keynote Speech Menteri Pekerjaan Umum<br />
pada Rapat Kerja Daerah Se-Pulau Jawa-Bali<br />
dan Sumatera di Semarang, Desember 2005).<br />
Lahan pertanian ini menjadi lahan cadangan<br />
bagi pertumbuhan kebutuhan atas permukiman<br />
akibat laju pertumbuhan penduduk.<br />
Pada kurun waktu 1994 hingga 1999,<br />
terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi<br />
permukiman sebesar 9.334 hektar. (Agenda<br />
dan Roadmap Riset Pangan 2008-2012, Lokakarya<br />
Agenda Riset Pangan dan Energi,<br />
http://web.ipb.ac.id/).<br />
Perlindungan lahan pertanian dari alih<br />
fungsi ini dilakukan dengan menetapkan<br />
se bagian lahan pertanian sebagai Lahan<br />
Per tanian Pangan Berkelanjutan, di mana lahan<br />
pertanian yang sudah ditetapkan menjadi<br />
Lahan Pertanian Pangan Ber kelanjutan<br />
dilarang untuk dialihfungsikan (pasal 44 ayat<br />
1).<br />
Pada pasal 44 ayat 3 disebutkan bahwa<br />
“Dalam hal untuk kepentingan umum, La-<br />
han Pertanian Pangan Berkelanjutan seba -<br />
gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat<br />
di alihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai de -<br />
ngan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<br />
Di mana dalam bagian penjelasan,<br />
penggunaan sebagai permukiman tidak termasuk<br />
dalam kepentingan umum.<br />
Sedangkan, penjelasan mengenai ketentuan<br />
alih fungsi lahan, salah satunya adalah<br />
mengenai penggantian lahan:<br />
Penyediaan lahan pengganti terhadap<br />
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 17
INFOBARU 1<br />
www.keprinews.files.wordpress.com<br />
Kawasan Perkotaan yang padat<br />
dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam<br />
Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas<br />
dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan<br />
sebagai berikut:<br />
a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal<br />
yang dialihfungsikan lahan beririgasi;<br />
b. Paling sedikit dua kali luas lahan dalam<br />
hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi<br />
rawa pasang surut dan nonpasang surut<br />
(lebak); dan<br />
c. Paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal<br />
yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi<br />
(Pasal 46 ayat 1);<br />
Dengan mempertimbangkan hal-hal di<br />
atas, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi<br />
terhadap lahan pertanian yang sudah ditetapkan<br />
sebagai Lahan Pertanian Pangan<br />
Ber kelanjutan menjadi lahan permukiman<br />
sangat sulit untuk dilakukan.<br />
Sementara, Pulau Jawa yang merupakan<br />
7% wilayah daratan Indonesia menampung<br />
130 juta penduduk atau 62% penduduk<br />
Indonesia dan menjadi pulau dengan kepadatan<br />
penduduk tertinggi di dunia dengan<br />
1.026 penduduk per km 2 , dan terus tumbuh<br />
de ngan kecepatan tinggi. Pada tahun 2025,<br />
BPS memprediksikan bahwa Pulau Jawa akan<br />
dihuni oleh 151 juta jiwa.<br />
Bersamaan dengan itu, Pulau Jawa memiliki<br />
lahan sawah sebesar 3,3 juta hektar,<br />
atau hampir 50% dari luas lahan sawah di<br />
Indonesia. Hal ini ditambah dengan kondisi<br />
tanah Pulau Jawa yang sangat cocok untuk<br />
pertanian padi sebagai makanan pokok<br />
ma yoritas masyarakat Indonesia dan memiliki<br />
jaringan irigasi yang lebih lengkap jika<br />
dibandingkan dengan lahan pertanian di luar<br />
Pulau Jawa.<br />
Tingginya populasi penduduk di Pulau<br />
Jawa menciptakan kebutuhan akan lahan<br />
permukiman yang tinggi. Menurut Ke menterian<br />
Perumahan Rakyat, Indonesia me m -<br />
butuhkan 800.000 unit rumah per tahun,<br />
sedangkan menurut REI, kebutuhan riilnya<br />
adalah 1,2 juta unit rumah per tahun. Dari situ<br />
dapat diasumsikan bahwa kebutuhan rumah<br />
di Pulau Jawa sebesar 60% dari kebutuhan<br />
rumah Indonesia, yaitu sebesar 720.000 unit<br />
per tahun.<br />
Dengan kondisi Pulau Jawa yang memiliki<br />
luas wilayah yang kecil menimbulkan ke cenderungan<br />
untuk terjadi alih fungsi la han<br />
(ter utama lahan pertanian) menjadi per mukiman<br />
untuk memenuhi kebutuhan yang ada<br />
tersebut.<br />
Namun, Pulau Jawa sebagai lumbung<br />
pangan nasional yang memproduksi 40%<br />
total produksi beras nasional menyebabkan<br />
lahan pertanian di Pulau Jawa sangat penting<br />
untuk ketahanan pangan nasional, dan kare<br />
nanya sangat mungkin untuk nantinya ditetapkan<br />
sebagai bagian dari Lahan Pertanian<br />
Pangan Berkelanjutan.<br />
Kondisi seperti ini mengakibatkan alih<br />
fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman<br />
akan sulit untuk terjadi (untuk<br />
tidak mengatakan mustahil). Hal ini mengakibatkan<br />
berkurangnya secara drastis keter<br />
sediaan lahan potensial untuk lahan permukiman,<br />
terutama di wilayah perdesaan,<br />
di mana mayoritas lahan pertanian berada.<br />
Keterbatasan lahan untuk permukiman ini<br />
dapat mengakibatkan munculnya permukiman<br />
kumuh akibat tingginya ke bu tuhan<br />
lahan untuk permukiman akibat pertumbuhan<br />
jumlah penduduk.<br />
Sebenarnya kondisi permukiman perdesaan<br />
yang kumuh akibat keterbatasan<br />
lahan permukiman ini sudah terjadi di beberapa<br />
tempat. Area perdesaan dengan lahan<br />
pertanian milik masyarakat yang ter batas,<br />
seperti misalnya daerah perdesaan yang<br />
berada di dekat daerah perkebunan besar,<br />
di mana lahan pertanian sebagian besar<br />
merupakan lahan milik perusahaan, banyak<br />
memiliki permukiman yang padat dan kumuh.<br />
Hal ini terjadi karena masyarakat tidak<br />
memiliki lahan cadangan untuk per mukiman,<br />
karena lahan pertanian yang ada tidak bisa<br />
dialihfungsikan menjadi lahan permukiman.<br />
Dengan adanya potensi keterbatasan<br />
la han permukiman di daerah perdesaan Pulau<br />
Jawa yang disebabkan adanya UU no.<br />
41/2009 ini, perlu disiapkan konsep un tuk<br />
memenuhi kebutuhan lahan untuk permukiman<br />
di perdesaan dalam rangka mencegah<br />
timbulnya permukiman kumuh di<br />
per desaan, di mana salah satunya adalah<br />
berupa permukiman vertikal bagi masyarakat<br />
perdesaan.<br />
Karakteristik sosial masyarakat perdesaan<br />
yang jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan<br />
memang memerlukan pendekatan<br />
yang mungkin jauh berbeda pula, sehingga<br />
konsep permukiman vertikal di perdesaan<br />
pun akan berbeda dengan permukiman vertikal<br />
di perkotaan.<br />
Kebutuhan-kebutuhan masyarakat perde<br />
saan yang perlu ditampung dalam permukiman<br />
vertikal, misalnya: kebutuhan yang<br />
berkait dengan pertanian sebagai mata<br />
pen caharian utama penduduk perdesaan,<br />
ruang-ruang sosialisasi yang cukup untuk<br />
mewadahi karakteristik masyarakat perde -<br />
saan yang guyup, dan desain yang bisa<br />
meng akomodasi gegar budaya akibat transisi<br />
dari permukiman horisotal ke permukiman<br />
vertikal.<br />
Dengan adanya permukiman vertikal<br />
un tuk perdesaan Pulau Jawa, diharapkan dapat<br />
memecahkan masalah ketersediaan lahan<br />
untuk permukiman tanpa mengganggu<br />
ketahanan pangan nasional melalui Lahan<br />
Pertanian Pangan Berkelanjutan.<br />
*) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina<br />
Program, DJCK<br />
18 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
INFOBARU 2<br />
Info Baru 2<br />
Perumahan Ayodya Purwodadi Grobogan<br />
Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur<br />
dalam RUU Perumahan dan<br />
Permukiman<br />
Deva Kurniawan Rahmadi dan Andreas Budi Wirawan *)<br />
www.flickr.com<br />
Dalam RUU tentang Perumahan dan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilaksanakan<br />
sebagai satu kesatuan sistem. Dimana pelaksanaannya secara berkelanjutan dan dapat memanfaatkan berbagai<br />
pendekatan yang relevan serta implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.<br />
Pengembangan perumahan dan per mukiman<br />
merupakan kegiatan dalam menata<br />
suatu kawasan agar sesuai dengan rencana<br />
tata ruang. Apabila sesuai dengan tata ruang<br />
otomatis didukung peningkatan kualitas<br />
hi dup berupa tempat hunian, fasilitas pendukung<br />
dan lingkungan sekitar.<br />
Upaya pengembangan perumahan dan<br />
permukiman yang telah dilakukan hing ga<br />
kini adalah hasil proses panjang dan akan<br />
berlangsung terus sejalan dengan perkembangan<br />
peradaban dan merupakan<br />
per masalahan yang tak bisa langsung diselesaikan<br />
karena kompleks. Kompleks, karena<br />
bukan semata-mata aspek fisik dalam<br />
membangun rumah, tetapi banyak sektor<br />
seperti sosial budaya, ekonomi, pertanahan,<br />
perindustrian, ilmu pengetahuan, teknologi<br />
dan lingkungan sekitarnya.<br />
Seiring dengan diberlakukannya ke bijakan<br />
desentralisasi serta otonomi daerah,<br />
terjadi perubahan dalam sistem pengelolaan<br />
pembangunan di daerah. Baik dalam hal<br />
penyediaan prasarana sarana, utilitas umum<br />
maupun pelayanan perkotaan. Kesemuanya<br />
itu telah diatur dalam Undang-undang<br />
No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan<br />
permukiman.<br />
Materi pengaturan dalam Undang-Un -<br />
dang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan<br />
dan Permukiman saat ini di rasa<br />
perlu penyempurnaan. Karena per a tur an<br />
perundangan tersebut kurang men dukung<br />
dan belum dapat menjawab berbagai<br />
permasalahan yang sedang terjadi<br />
ser ta tantangan rencana ke depan dalam<br />
pembangunan perumahan dan permukiman.<br />
Aturan itu juga belum memuat aturan soal<br />
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan<br />
dalam mewujudkan perumahan dan permukiman<br />
yang layak dan terjangkau dalam<br />
lingkungan masyarakat. Serta belum secara<br />
tegas membahas tentang infrastruktur, hanya<br />
sebagai fasilitas dan utilitas ikutan dari<br />
perumahan dan permukiman.<br />
Khususnya, dalam materi pengaturan<br />
bidang pengembangan permukiman be lum<br />
secara komprehensif menunjukkan pengaturan<br />
penyelenggaraan sebagai kesa tuan<br />
antar kawasan yang terpadu dan saling mendukung<br />
baik infrastruktur, fungsi dan bentuk<br />
kawasan.<br />
Materi pengaturan<br />
Dilatarbelakangi oleh permasalahan serta<br />
kebijakan desentralisasi, maka dirasa perlu<br />
untuk melakukan revisi UU 4/92 yang telah<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 19
menjadi inisiatif DPR RI. Berbagai tahapan<br />
proses perumusan telah dilalui dengan menyerap<br />
aspirasi para stakeholder melalui<br />
berbagai forum RDP, FGD, Perumusan dalam<br />
PANJA, Perumusan dalam Draf Peripurna<br />
bersama antara fraksi-fraksi, unsur<br />
pemerintahan, instansi/ lembaga terkait, para<br />
pakar dan pemerhati, pihak akademis, LSM<br />
dan wakil masyarakat yang berhubungan<br />
dengan perumahan dan permukiman Ser -<br />
ta yang terakhir dilakukan adalah pe nyia<br />
pan dalam penyusunan DIM (Daftar Inventaris<br />
Masalah) dengan muatan/materi<br />
pengaturan yang disusun telah mendudukan<br />
permasalahan permukiman atau perumahan<br />
khususnya penyediaan infrastruktur dengan<br />
keterpaduan penyelenggaraannya.<br />
Dalam muatan RUU disebutkan bahwa<br />
perumahan dan permukiman di se lenggarakan<br />
dengan berasaskan pada as as keterpaduan.<br />
Yang dimaksud dengan “asas<br />
keterpaduan” adalah penyelenggaraan peru<br />
mahan dan permukiman dengan memperhatikan<br />
keterpaduan kebijakan antar instansi<br />
dan sektor terkait.<br />
Penyelengaraan perumahan permukiman<br />
harus memperhatikan keterpaduan di dalam<br />
sistem infrastruktur baik yang berada dalam<br />
kawasan terbangun tertentu dan dengan<br />
sistem infrastruktur yang lebih besar pada<br />
jaringan tingkat kota, propinsi ataupun nasional.<br />
Termasuk juga keterpaduan dalam<br />
pembangunan keberlanjutan melalui as pek<br />
ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilanjutkan<br />
dengan fase berikutnya sebagai<br />
implementasi berupa penyelenggaraan permukiman.<br />
Pembangunan berkelanjutan<br />
Dalam RUU tentang Perumahan dan Permukiman,<br />
penyelenggaraan perumahandan<br />
permukiman harus dilaksanakan se bagai<br />
sa tu kesatuan sistem. Dimana pelak sana -<br />
annya secara berkelanjutan dan dapat memanfaatkan<br />
berbagai pendekatan yang re levan<br />
serta implementasinya dapat di se suaikan<br />
dengan kondisi masyarakat se tempat.<br />
Pembangunan berkelanjutan dilak sana -<br />
kan dengan pencapaian tujuan pem bangun<br />
an lingkungan, pembangunan sosial<br />
dan pembangunan ekonomi. Secara praktis,<br />
konsep pembangunan berkelanjutan, yang<br />
sudah berkembang sebagai asas pelaksanaan<br />
pembangunan perumahan dan permukiman,<br />
secara prinsip bertujuan memberdayakan<br />
masyarakat, secara sosial dan ekonomi serta<br />
lingkungan. Pendekatan ini dilakukan<br />
Eksisting Kawasan Kota Jakarta Tahun 2010<br />
de ngan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan<br />
dan pemberdayaan masyarakat,<br />
pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi,<br />
serta pendayagunaan prasarana dan sarana<br />
dasar perumahan dan permukiman sebagai<br />
satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan.<br />
Pembangunan perumahan dan per mukim<br />
an, yang memanfaatkan ruang ter besar<br />
dari kawasan perkotaan, merupakan kegiatan<br />
yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu,<br />
pengelolaan pembangunan perumahan dan<br />
permukiman senantiasa memperhatikan ke -<br />
ter sediaan daya du kung serta dampak terhadap<br />
kelestarian lingkungan. Kesadaran<br />
ter sebut harus dimulai sejak tahap pe rencanaan,<br />
perancangan dan pelaksanaan pem -<br />
bangunan sampai dengan tahap pe nge lo laan<br />
dan pengembangannya. Hal itu dilakukan agar<br />
tetap selaras dengan prin sip-prinsip pembangunan<br />
berkelanjutan se cara eko no mi,<br />
sosial dan lingkungan.<br />
Dalam fase perencanaan kawasan permukiman<br />
yang diatur didalam RUU tentang<br />
Perumahan dan Permukiman, ditekankan<br />
bah wa Perencanaan kawasan permukiman<br />
(Pasal 63 Draf RUU Tentang Perumahan dan<br />
Permukiman) harus terhubung dengan keterpaduan<br />
sarana dan jaringan prasarana<br />
yang terstruktur dan hierarkis. Dengan begitu<br />
akan meningkatkan hubungan/keterkaitan<br />
fungsional di antara kawasan-kawasan tersebut,<br />
terintegrasi dengan sistem jaringan<br />
primer dan memperhatikan keterpaduan serta<br />
keserasian secara hierarkis dan fung sional<br />
dengan kawasan di sekitarnya.<br />
Keterpaduan sarana dan jaringan pra -<br />
sarana ini dimaksudkan sebagai ke ter hubungan<br />
antara permukiman per kotaan dan<br />
permukiman perdesaan yang diarahkan<br />
un tuk menciptakan keseimbangan antara<br />
desa dan kota sesuai dengan fungsi dan<br />
peranannya masing-masing. Hal tersebut<br />
di lakukan dengan mengakomodir fungsi<br />
dan peranan kota, optimalisasi sumber daya<br />
alam yang berkelanjutan dan berwawasan<br />
lingkungan serta memperhatikan kondisi sosial<br />
budaya setempat dan kearifan lokal.<br />
Tahapan perencanaan kawasan per mu ki-<br />
Penyelengaraan perumahan permukiman harus memperhatikan<br />
keterpaduan di dalam sistem infrastruktur baik yang berada<br />
dalam kawasan terbangun tertentu dan dengan sistem<br />
infrastruktur yang lebih besar pada jaringan tingkat kota,<br />
propinsi ataupun na sional.<br />
20 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
INFOBARU 2<br />
man dalam mendukung keterpaduan me liputi<br />
penyiapan dan pematangan la han, peren<br />
canaan keterpaduan sarana dan jaring an<br />
prasarana pendukung serta tentunya di sertai<br />
pembiayaan dan pembinaan. Pe nyiapan dan<br />
pematangan lahan harus di dahului dengan<br />
penetapan lokasi dan pe nyiapan kawasan<br />
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.<br />
Perencanaan kawasan permukiman di lakukan<br />
dalam rangka memenuhi keleng kapan<br />
dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas<br />
umum; dan dukungan sistem sarana dan<br />
jaringan prasarana. Perencanaan prasarana,<br />
sarana dan utilitas umum per mukiman tersebut<br />
dimaksudkan untuk:<br />
a. Menyiapkan kawasan permukiman yang<br />
layak huni.<br />
b. Mendukung terpadunya pengembangan<br />
kawasan permukiman, baik di dalam<br />
kawasan maupun antar kawasan.<br />
c. Membentuk struktur ruang kawasan ser -<br />
ta mengarahkan pola pemanfaatan ru -<br />
ang sebuah kawasan permukiman ser -<br />
ta memiliki sistem penghubung an tar<br />
kawasan Berupa sistem sarana dan jaringan<br />
prasarana sesuai dengan rencana<br />
tata ruang wilayah perkotaan dan/atau<br />
perdesaan .<br />
Keterkaitan Perumahan dan Permukiman<br />
dengan Lingkungan Hidup dan Penataan<br />
Ruang<br />
Salah satu tujuan pengelolaan lingkungan<br />
hidup menurut Undang-Undang Nomor 32<br />
Tahun 2009 adalah menjamin kelangsungan<br />
kehidupan makhluk hidup dan kelestarian<br />
ekosistem, menjaga kelestarian fungsi ling -<br />
kungan hidup, mencapai keserasian, kese<br />
larasan, dan keseimbangan lingkungan<br />
hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber<br />
daya alam secara bijaksana, mewujudkan<br />
pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi<br />
isu lingkungan global. Dengan<br />
demikian, penyelenggaraan kegiatan ha rus<br />
berdasarkan prinsip pembangunan ber kelanjutan<br />
dan berwawasan lingkungan.<br />
Sedangkan pembangunan berkelanjutan<br />
da pat diartikan upaya sadar dan terencana<br />
yang memadukan aspek lingkungan hidup,<br />
sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan<br />
untuk menjamin keutuhan lingkungan<br />
hidup serta keselamatan, kemampuan,<br />
kesejahteraan, dan mutu hidup ge ne<br />
rasi masa kini dan generasi masa depan.<br />
Adapun salah satu tujuan penye lenggaraan<br />
penataan ruang adalah untuk mewujudkan<br />
ruang wilayah nasional yang aman,<br />
nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pena<br />
taan ruang juga harus berlandaskan wawasan<br />
nusantara dan ketahanan nasional<br />
yang harmonis antara lingkungan alam dan<br />
lingkungan buatan, terpadu dalam penggunaan<br />
sumber daya alam dan sumber daya<br />
buatan, serta perlindungan fungsi ruang<br />
dan pencegahan dampak negatif terhadap<br />
lingkungan. Pe nataan ruang dilakukan dalam<br />
beberapa tingkatan dengan tingkat<br />
ke rincian yang berbeda dari yang sangat<br />
makro, mencakup seluruh wilayah Negara<br />
dan menjadi we wenang Pemerintah sampai<br />
dengan pena taan ruang wilayah provinsi<br />
yang menjadi wewenang pemerintah ka bupaten<br />
dan kota.<br />
Pengaturan penyelenggaraan per muki -<br />
man merupakan turunan terhadap pe ngaturan<br />
penataan ruang dan sekaligus memiliki<br />
peran pengelolaan lingkungan hidup<br />
dengan pe ngaturan penyelenggaraan bangunan<br />
tempat berbagai kegiatan. Pe ngaturan<br />
penataan ruangnya dilakukan pada<br />
tingkat pengaturan pola pemanfaatan ruang<br />
secara garis besar. Pengaturan bangunannya<br />
mencakup jaringan primer prasarana yang<br />
menggambarkan hubungan antar berbagai<br />
kawasan peruntukan, yang meliputi jaringan<br />
jalan primer dan arteri sekunder, saluran<br />
primer pembuangan air hujan dan air limbah,<br />
serta tempat pembuangan akhir sampah.<br />
Dalam kerangka itu, penyelenggaraan<br />
perumahan dan permukiman termasuk ta -<br />
ta ruang, pengadaan prasarana dan sarana<br />
lingkungan, serta utilitas umum di lakukan<br />
untuk menunjang kegiatan sosial<br />
eko nomi masyarakat. Hal ini diperlukan<br />
agar dapat mendorong terwujudnya ke seimbangan<br />
pe m bangunan perkotaan dan<br />
per desaan. Dengan begitu perkotaan maupun<br />
pedesa an akan tumbuh secara se la ras<br />
dan sa ling mendukung dalam me nciptakan<br />
pe ngembangan kawasan secara komprehensif<br />
dan terpadu baik dalam an tar hunian,<br />
lingkungan, permukiman, in frastruktur, antar<br />
kawasan serta fungsi lain yang mendukung.<br />
Oleh karenanya, diperlukan pengembang<br />
an perencanaan dan perancangan,ser ta<br />
pembangunan perumahan dan per mu kiman<br />
yang kontributif terhadap pen capaian penataan<br />
ruang yang disusun se cara transparan<br />
dan partisipatif serta mem berdayakan masyarakat<br />
sebagai pelaku utama.<br />
Peran Kementerian Pekerjaan Umum<br />
Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan<br />
tugas dan fungsinya (tupoksi)<br />
mem butuhkan aspek keterpaduan yang<br />
me megang peranan penting dalam penyelenggaraan<br />
pembangunan, khususnya di<br />
bidang pekerjaan umum. Aspek ini sangat<br />
dibutuhkan karena diharapkan akan terwu<br />
jud kesamaan persepsi di antara pelaku<br />
pembangunan yang dapat meningkatkan<br />
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan bidang<br />
pekerjaan umum.<br />
Dalam pelaksanaannya, Kementerian<br />
Pe kerjaan Umum telah berusaha meng-<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 21
INFOBARU 2<br />
melalui pelaksanaan bantuan teknis dan<br />
sosialisasi kepada stakeholders terutama peme<br />
rintah daerah dan masyarakat.<br />
Foto Atas : Rapat Dengar Pendapat dengan Komite II DPD RI<br />
Foto Bawah : Salah satu tim perumus RUU sedang diskusi penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM)<br />
upayakan keterpaduan pembangunan dalam<br />
menyelenggarakan urusan bidang Pe kerja<br />
an Umum, namun masih ditemui ba -<br />
nyak hambatan di antaranya terlebih pada<br />
koordinasi yang kurang maksimal antar<br />
per sonil baik pada tingkatan perencanaan/<br />
kebijakan dan tingkatan pelaksanaan. Hambatan-hambatan<br />
ini menjadikan keterpaduan<br />
pembangunan bidang pekerjaan umum saat<br />
ini belum dapat dicapai secara optimal.<br />
Banyak terdapat kelemahan-kelemahan, baik<br />
dari segi internal maupun segi eksternal di<br />
luar Kementerian Pekerjaan Umum. Dari segi<br />
internal, di antaranya disebabkan oleh :<br />
· Kompleksitas pelaksanaan kegiatan, kesulitan<br />
bersinergi.<br />
· Belum adanya konsep keterpaduan yang<br />
dapat diacu.<br />
Sedangkan dari segi eksternal, di anta ranya<br />
disebabkan oleh :<br />
· Peraturan perundang-undangan yang tidak<br />
mendukung.<br />
· Kelemahan kebijakan dan perencanaan<br />
pembangunan nasional.<br />
· Tidak/kurang adanya koordinasi perencanaan<br />
dan program yang efektif di antara<br />
para pengambil keputusan sehingga menyulitkan<br />
pelaksanaan di daerah.<br />
· Ego-sektoral Kemeterian/Lembaga, yang<br />
masih ingin menonjolkan dominansi sektornya.<br />
Dalam rangka keterpaduan pem ba ngunan<br />
lintas “pelaku”, Kementerian Pe ker jaan<br />
Umum telah menggalang peran stakeholders,<br />
Peranan Pemerintah Daerah<br />
Pemerintah daerah dalam hal ini me me gang<br />
peranan penting, yang sangat di harapkan<br />
dalam penggalangan peran stake holders untuk<br />
optimalisasi keterpaduan pembangun an<br />
bidang pekerjaan umum. Ke giatan-ke giatan<br />
khusus di daerah mem butuhkan sharing<br />
pen danaan antara pe merintah pusat dan<br />
pe me rintah daerah, termasuk dalam hal ini<br />
peng galangan da na dari kalangan investor.<br />
Di sam ping itu pula penggalangan partisipasi<br />
ma sya rakat sebagai subyek pembangunan<br />
ju ga sangat membutuhkan komitmen dari<br />
pe me rintah daerah.<br />
Dalam meningkatkan efektifitas pe nyelenggaraan<br />
Pengembangan Per mukiman<br />
di bu tuhkan koordinasi antar wilayah khu -<br />
susnya antar kabupaten dan antar ka wasanlingkungan,<br />
terutama menyangkut batasan<br />
administratif serta jaringan pada skala perkotaan.<br />
Tingkat koordinasi ini me nuntut peran<br />
pemerintah daerah untuk banyak ter libat<br />
dalam penyusunan program per mukiman<br />
yang melibatkan kerjasama antar daerah dan<br />
stakeholders.<br />
Dalam tatanan perencanaan, diperlukan<br />
suatu strategi pengembangan kawasan/<br />
ko ta yang menitikberatkan pada peranan<br />
Pemda untuk mengatasi persoalan di daerahnya<br />
yaitu strategi pengembangan kota<br />
pada pengembangan permukiman dan strategi<br />
perkotaan atau yang dikenal sebagai<br />
Strategi Pengembangan Permukiman dan<br />
Infrasturktur Perkotaan (SPPIP). SPPIP ini pada<br />
dasarnya merupakan bagian integral dari<br />
kerangka pembangunan daerah (provinsi,<br />
ko ta/kabupaten) yang memuat rancangan<br />
tata cara pembangunan permukiman dan<br />
in frastruktur perkotaan. Sektor permukiman<br />
dan infrastruktur perkotaan akan menjadi<br />
bagian penting yang mendukung tercapainya<br />
ruang kota sebagai wahana berkehidupan<br />
yang ramah layanan bagi masyarakat perkotaan.<br />
Kedepannya, SPPIP ini nantinya diharapkan<br />
akan menjadi instrumen penting<br />
untuk menjamin terwujudnya pembangunan<br />
yang serasi dan terpadu antar sektor dan<br />
alokasi ruangnya terutama yang berkaitan<br />
dengan pengembangan permukiman dan<br />
infrastruktur perkotaan.<br />
*) Staf Perencanaan Teknis dan Pengaturan<br />
Di rektorat Pengembangan Permukiman<br />
Dit jen. <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
22 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
INFOBARU3<br />
Info Baru 3<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Dukung Sarana dan Prasarana<br />
Desa Wisata Cibatutiga<br />
Direktur PAM Tamin Z. Amin mempresentasikan dukungan infrastruktur cipta karya di kawasan MMNI kepada Ibu Ani Yudhoyono<br />
<strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Kementerian Pekerjaan<br />
Umum mendukung pembangunan sarana<br />
dan prasarana untuk para pengrajin di<br />
Padepokan Mutu Manikam Nusantara Indonesia<br />
(MMNI) di Desa Wisata Cibatutiga,<br />
Cariu, Bogor, Jawa Barat. Dukungan tersebut<br />
berupa pembangunan jalan akses ke<br />
area MMNI, pembuatan area parkir serta<br />
pembangunan sarana air minum yaitu pembangunan<br />
reservoir berkapasitas 30 m 3 dan<br />
6 unit Hidran umum. Peresmian Padepokan<br />
MMNI sendiri, dilakukan oleh Ibu Ani Yudhoyono<br />
di Bogor akhir Juli lalu.<br />
Bukan hanya itu saja, <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> beren<br />
cana menambah dukungan sarana dan<br />
prasarana dengan membangunan Sanimas<br />
(Sanitasi berbasis masyarakat) berupa sarana<br />
MCK yang rencana dimulai tahun 2011. Pembangunan<br />
tersebut menggunkan dana APBN<br />
sebesar Rp 300 juta.<br />
Pembentukan MMNI diprakarsai oleh<br />
Ibu Ani sejak 3,5 tahun lalu tepatnya pada<br />
Desember 2006. “Dengan MMNI diharapkan<br />
dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin<br />
dan masyarakat pada umumnya,” kata Ibu<br />
Ani.<br />
Menurut Pengawas MMNI Prihadi Santosa,<br />
MMNI adalah organisasi nirlaba yang<br />
merupakan perkumpulan para pencinta<br />
dan pengrajin perhiasan dengan tujuan<br />
uta ma menciptakan lapangan kerja bagi<br />
buruh perajin lepas yang tidak bekerja pada<br />
perusahaan.<br />
Mereka bisa diberdayakan melalui pengembangan<br />
industri mutu manikam In donesia<br />
serta membantu program pe me rin tah<br />
dalam upaya mengentaskan ke miskinan.<br />
Se jak dibentuk, kata dia, MMNI telah melatih<br />
lebih kurang 750 perajin dari berbagai daerah<br />
di seluruh Indonesia dengan instruktur dari<br />
dalam dan luar negeri.<br />
Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad<br />
Heryawan, keberadaan Padepokan Mutumanikam<br />
Nusantara Indonesia di kawasan<br />
Cariu Bogor diharapkan membantu Pemerintah<br />
Daerah dan masyarakat dalam mengatasi<br />
masalah fundamental yang dihadapi,<br />
khususnya pada bidang pendidikan, layanan<br />
kesehatan, penyediaan sarana air bersih, pengelolaan<br />
lahan secara lestari, pembukaan<br />
lapangan kerja, pengembangan kreatifitas<br />
dan pemberdayaan masyarakat.<br />
Pada saat yang sama. Heryawan berha<br />
rap Desa Cibatu Tiga dapat tumbuh dan<br />
ber kembang menjadi desa wisata baru di<br />
Kabupaten Bogor. Sehingga, diharapkan menjadi<br />
tambahan destinasi wisata unggulan di<br />
Jawa Barat dan bahkan nasional. Hal ini tentunya<br />
sejalan dengan Program Visit Bogor<br />
2011 yang dicanangkan Bupati Bogor, serta<br />
sesuai pula dengan arah pengembangan<br />
kepariwisataan Jawa Barat “Kataji”, yaitu Krea<br />
tivitasnya yang Andal, Timpal wisatanya Aman<br />
dijelajah dan Indah.<br />
Dalam rangkaian peresmian Padepokan<br />
tersebut, Direktur Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Kementerian<br />
Pekerjaan Umum, Budi Yuwono,<br />
memberikan bantuan infrastruktur keciptakaryaan<br />
berupa tangki-tangki air kepada Bupati<br />
Bogor H. Rachmat Yasin dan selanjutnya<br />
diserahkan kepada Kepala Desa Cibatutiga<br />
Narja Hermawan untuk pengoperasiannya.<br />
Diserahkan pula bantuan berupa satu unit<br />
sepeda motor pintar yang diterima oleh<br />
Kepala Desa Cibatutiga Narja Hermawan<br />
untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat<br />
terutama dalam upaya meng apresiasi<br />
dan mengoptimalkan mutu prog ramprogram<br />
rumah pintar.<br />
(dvt/berbagai sumber)<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 23
Inovasi 1<br />
GPS dalam Pembangunan<br />
Bidang <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Wayan Lindu Suwara*)<br />
Penggunaan GPS dalam pembangunan infrastruktur ke-<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>-an bertujuan untuk memberikan informasi letak<br />
koordinat, posisi, satuan terbangun dan bisa ditambahkan informasi nilai alokasi yang telah diinvestasikan sehingga para<br />
pengambil keputusan dapat mengetahui prasarana dan sarana yang sudah terbangun dengan tepat, akurat dan tepat<br />
sasaran.<br />
Jauh sebelum Permintaan Unit Kerja Presiden<br />
bidang Pengawasan dan Pengen dalian<br />
Pembangunan (UKP-PPP), untuk menginformasikan<br />
pelaksanaan kegiatan dalam<br />
bentuk WebGIS yang dapat ditampilkan pada<br />
Situation Room Bina Graha (23 Pebruari<br />
2010), Kementerian Pekerjaan Umum sudah<br />
melakukan inovasi dengan menandai prasarana<br />
dan sarana yang telah terbangun.<br />
Menindaklanjuti hal itu, pada akhir Maret<br />
2010 Sekjen Kementerian PU menerbitkan<br />
surat edaran kepada seluruh Eselon I teknis<br />
di lingkungan Kementerian PU untuk melaksanakan<br />
permintaan UKP-PPP tersebut. Kepala<br />
UKP-PPP kemudian mempertegasnya<br />
dengan melayangkan surat kepada Menteri<br />
PU pada 6 Mei 2010 perihal menginformasikan<br />
pelaksanaan kegiatan dalam bentuk WebGIS<br />
yang dapat ditampilkan pada Station Room<br />
Bina Graha. Secara legalitas Kementerian Pekerjaan<br />
Umum segera menerbitkan Surat<br />
Edaran Menteri PU Nomor 13/2010 tentang<br />
kewajiban pencantuman koordinat geografis<br />
untuk lokasi pelaksanaan paket kegiatan di<br />
Lingkungan Kementerian PU.<br />
Peran GPS<br />
Peranan Global Positioning System (GPS)<br />
pada pembangunan infrastruktur bidang<br />
cipta karya adalah sebagai penanda telah<br />
terbangun prasarana dan sarana, data informasi<br />
ini dibutuhkan tidak terlepas dari<br />
penggunaan GIS (Geographical Infor mation<br />
System), atau istilah umumnya ada lah pemetaan.<br />
Penggunaan GPS dalam pem bangunan<br />
infrastruktur ke-<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>-an bertujuan<br />
untuk memberikan informasi le tak<br />
koordinat, posisi, satuan terbangun dan bisa<br />
ditambahkan informasi nilai alokasi yang telah<br />
diinvestasikan sehingga para pe ng ambil<br />
keputusan dapat mengetahui pra sarana dan<br />
sarana yang sudah terbangun de ngan tepat,<br />
akurat dan tepat sasaran.<br />
Saat ini, sudah banyak pihak yang menggunakaan<br />
alat navigasi berbasis sa telit<br />
dan pemetaan dalam merencanakan, memutuskan,<br />
melaksanakan, dan evaluasi program–program<br />
bidang ke-<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>-an<br />
ter masuk program-program yang berbasis<br />
ma syarakat. Kementerian Pekerjaan Umum<br />
melalui <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> saat ini sedang<br />
24 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
INOVASI 1<br />
gencar melakukan identifikasi informasi lokasi<br />
dan jenis prasarana dan sarana yang<br />
telah terbangun.<br />
GPS adalah suatu sistem navigasi satelit<br />
yang dipergunakan untuk menentukan koordinat/posisi/titik<br />
suatu obyek di bumi.<br />
Sis tem navigasi satelit mengirimkan data<br />
po sisi (garis bujur, lintang dan ketinggian)<br />
sinyal waktu ke alat penerima di permukaan.<br />
Penerima di permukaan dapat mengetahui<br />
posisinya, serta waktu yang tepat.<br />
Sistem ini menggunakan 24 satelit yang<br />
mengirimkan sinyal gelombang mikro ke<br />
Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat pe nerima<br />
di permukaan dan digunakan untuk<br />
menentukan posisi, kecepatan, arah<br />
dan waktu. Sistem ini awal mulanya dikembangkan<br />
oleh Departemen Pertahanan<br />
Amerika Serikat, dengan nama lengkapnya<br />
adalah NAVSTAR GPS nama ini diberikan oleh<br />
John Walsh (seseorang yang mempunyai<br />
peranan penting dalam program GPS).<br />
GPS sering disebut dengan GPS Tracking<br />
adalah teknologi AVL (Automated Vehicle<br />
Locater) yang memungkinkan peng -<br />
guna untuk melacak posisi ken daraan<br />
da lam keadaan Real-Time dan bisa juga dipergunakan<br />
untuk men-trac king infra struktur<br />
jalan dan jaringan per pipaan. GPS Tracking<br />
memanfaatkankom binasi teknologi GSM dan<br />
GPS untukme nentukan koordinat sebuah<br />
obyek, lalu menerjemahkannya dalam bentuk<br />
peta digital.<br />
Cara Kerja<br />
Sistem ini menggunakan sejumlah sa telit<br />
yang berada di orbit bumi, yang memancarkan<br />
sinyalnya ke bumi kemudian<br />
ditangkap oleh sebuah alat penerima. Ada<br />
tiga bagian penting dari sistem ini, yaitu<br />
bagian kontrol, bagian angkasa, dan bagian<br />
pengguna.<br />
1. Bagian Kontrol : seperti namanya, bagian<br />
Pengaplikasian GPS<br />
ini untuk mengontrol. Setiap satelit dapat<br />
berada sedikit diluar orbit, sehingga bagian<br />
ini melacak orbit satelit, lokasi, ketinggian,<br />
dan kecepatan. Sinyal-sinyal da ri<br />
satelit diterima oleh bagian kontrol, di koreksi<br />
dan dikirimkan kembali ke sa telit.<br />
Koreksi data lokasi yang tepat dari satelit<br />
ini disebut dengan data ephemeris yang<br />
nantinya akan di kirimkan kepada alat<br />
navigasi kita.<br />
2. Bagian Angkasa : Bagian ini terdiri dari<br />
kumpulan satelit-satelit yang berada di<br />
orbit bumi, sekitar 12.000 mil di atas permukaan<br />
bumi. Kumpulan satelit-satelit<br />
ini diatur sedemikian rupa sehingga alat<br />
navigasi setiap saat dapat menerima<br />
pa ling sedikit sinyal dari empat buah<br />
satelit. Sinyal satelit ini dapat melewati<br />
awan, kaca, atau plastik, tetapi tidak dapat<br />
melewati gedung atau gunung. Satelit<br />
mempunyai jam atom, dan juga<br />
akan memancarkan informasi waktu/<br />
jam. Data ini dipancarkan dengan kode<br />
random. Masing-masing satelit memiliki<br />
kodenya sendiri-sendiri. Nomor kode ini<br />
biasanya akan ditampilkan di alat navigasi,<br />
maka kita bisa melakukan identifikasi<br />
sinyal satelit yang sedang diterima alat<br />
tersebut. Data ini berguna bagi alat navigasi<br />
untuk mengukur jarak antara alat<br />
navigasi dengan satelit, yang akan<br />
di gunakan untuk mengukur koordinat<br />
lokasi. Kekuatan sinyal satelit juga akan<br />
membantu alat dalam penghitungan. Kekuatan<br />
sinyal ini lebih dipengaruhi oleh<br />
lokasi satelit, sebuah alat akan menerima<br />
sinyal lebih kuat dari satelit yang berada<br />
tepat di atasnya (bayangkan lokasi satelit<br />
seperti posisi matahari ketika jam 12 siang)<br />
dibandingkan dengan satelit yang berada<br />
di garis cakrawala (bayangkan lokasi satelit<br />
seperti posisi matahari terbenam/<br />
terbit).<br />
3. Bagian Pengguna : Bagian ini terdiri dari<br />
alat navigasi yang digunakan. Satelit<br />
ak an memancarkan data almanak dan<br />
ep hemeris yang akan diterima oleh alat<br />
na vigasi secara teratur. Data almanak<br />
ber isikan perkiraan lokasi (approximate<br />
location) satelit yang dipancarkan terus<br />
me nerus oleh satelit. Data ephemeris<br />
dipancarkan oleh satelit, dan valid untuk<br />
sekitar 4-6 jam. Untuk menunjukkan koordinat<br />
sebuah titik (dua dimensi), alat<br />
navigasi memerlukan paling sedikit sinyal<br />
dari 3 buah satelit. Untuk menunjukkan<br />
data ketinggian sebuah titik (tiga dimensi),<br />
diperlukan tambahan sinyal dari 1 buah<br />
satelit lagi.<br />
Sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh kumpulan<br />
satelit tersebut, alat navigasi akan melakukan<br />
perhitungan-perhitungan dan ha sil<br />
akhirnya adalah koordinat posisi alat ter -<br />
sebut. Makin banyak jumlah sinyal sa telit<br />
yang diterima oleh sebuah alat maka<br />
akan membuat alat tersebut menghitung<br />
koordinat posisinya lebih tepat dan akurat.<br />
Karena alat navigasi ini bergantung penuh<br />
pada satelit, maka sinyal satelit menjadi<br />
sangat penting. Alat navigasi berbasis satelit<br />
ini tidak dapat bekerja maksimal ketika ada<br />
gangguan pada sinyal satelit. Ada beberapa<br />
hal yang dapat menghambat kekuatan sinyal<br />
satelit:<br />
a. Kondisi geografis, selama kita masih dapat<br />
melihat langit yang cukup luas, alat ini masih<br />
dapat berfungsi.<br />
b. Hutan, makin lebat hutannya, maka makin<br />
berkurang sinyal yang dapat diterima.<br />
c. Air, mangan berharap dapat meng gu nakan<br />
alat ini ketika menyelam.<br />
d. Kaca film mobil, terutama yang mengandung<br />
metal.<br />
e. Alat-alat elektronik yang dapat mengeluarkan<br />
gelombang elektromagnetik.<br />
f. Gedung-gedung, tidak hanya ketika didalam<br />
gedung, berada diantara 2 buah<br />
gedung tinggi juga akan menyebabkan<br />
efek seperti berada di dalam lembah.<br />
g. Sinyal yang memantul, misal bila berada<br />
diantara gedung-gedung tinggi, dapat<br />
me ngacaukan perhitungan alat navigasi<br />
se hingga alat navigasi dapat menunjukkan<br />
posisi yang salah atau tidak akurat.<br />
Antena<br />
Ada dua jenis antena bawaan alat navigasi<br />
yang paling sering dijumpai, yaitu jenis<br />
patch dan quad helix. Jenis patch, bentuknya<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 25
Aplikasi GIS pembangunan bidang cipta karya dalam website cipta karya<br />
gepeng sedangkan quad helix bentuknya seperti<br />
tabung. Tentunya keduanya memiliki<br />
keunggulan dan kekurangannya masingma<br />
sing. Pada pemakaian sehari-hari, banyak<br />
sekali faktor yang mempengaruhi fungsinya.<br />
Alat navigasi yang memiliki antena patch,<br />
akan lebih baik penerimaan sinyalnya bila<br />
alat dipegang mendatar sejajar dengan bumi.<br />
Sedangkan alat yang memiliki antena<br />
quad helix, akan lebih baik bila dipegang<br />
tegak lurus, bagian atas ke arah langit. Untuk<br />
memastikan, periksalah spesifikasi antena<br />
alat navigasi.<br />
Pada pemakaian sehari-hari, seringkali<br />
di perlukan antena eksternal, contohnya, pemakaian<br />
di dalam kendaraan roda empat. Ada<br />
beberapa jenis antena eksternal yang dapat<br />
dipilih. Perlu diingat bahwa tidak semua tipe<br />
alat navigasi mempunyai slot untuk antena<br />
eksternal.<br />
a. Antena eksternal aktif. Disebut aktif<br />
karena dilengkapi dengan Low Noise<br />
Amplifier (LNA), penguat sinyal, karena<br />
sinyal akan berkurang ketika melewati<br />
ka bel. Artinya, jenis ini memerlukan sumber<br />
listrik untuk melakukan fungsinya,<br />
yang biasanya di ambil dari alat navigasi.<br />
Sehingga baterai alat navigasi akan lebih<br />
cepat habis. Ke untungannya, dapat digunakan<br />
kabel le bih panjang di ban dingkan<br />
tipe pasif.<br />
b. Antena Eksternal Pasif. Karena tidak dilengkapi<br />
oleh penguat sinyal, maka baterai<br />
tidak cepat habis. Tetapi kabel yang<br />
digunakan tidak dapat sepanjang tipe<br />
aktif.<br />
c. Antena Eksternal Re-radiating. Jenis<br />
ini ter diri dari dua bagian, yang pertama<br />
me nangkap sinyal satelit, yang kedua memancarkan<br />
sinyal. Karena sinyal dipancar<br />
kan, maka jenis ini tidak memerlukan<br />
hu bungan kabel ke alat navigasi. Alat navigasi<br />
akan menerima sinyal seperti bia sa.<br />
Tentu saja jenis ini memerlukan sumber<br />
listrik tambahan, tetapi bukan dari alat<br />
navigasi yang dipakai. Bagi tipe alat navigasi<br />
yang tidak mempunyai slot untuk<br />
antena eksternal, jenis ini merupakan<br />
al ternatif yang baik daripada harus memodifikasi<br />
alat navigasi.<br />
d. Antena Combo. Antena jenis ini adalah<br />
penggabungan antara antena untuk alat<br />
navigasi dan telpon genggam. Sumber<br />
listrik diperlukan untuk penggunaannya.<br />
Perlu diingat bahwa koordinat yang ditampilkan<br />
oleh alat navigasi adalah koordinat<br />
posisi antena eksternal. Jadi, penempatan<br />
antena eksternal juga perlu<br />
diperhatikan.<br />
DGPS<br />
DGPS (Differential Global Positioning System)<br />
adalah sebuah sistem atau cara untuk meningkatkan<br />
GPS, dengan menggunakan stasiun<br />
darat, yang memancarkan koreksi lokasi.<br />
Dengan sistem ini, maka ketika alat<br />
na vigasi menerima koreksi dan me ma sukkannya<br />
ke dalam perhitungan, ma ka akurasi<br />
alat navigasi tersebut akan me ningkat. Oleh<br />
karena menggunakan sta siun darat, maka<br />
si nyal tidak dapat mencakup area yang luas.<br />
Walaupun mempunyai per bedaan dalam cara<br />
kerja, SBAS (Satelite Based Augmentation<br />
System) secara umum dapat dikatakan adalah<br />
DGPS yang menggunakan satelit. Cakupan<br />
areanya jauh lebih luas dibandingkan dengan<br />
DGPS yang memakai stasiun darat. Ada beberapa<br />
SBAS yang selama ini dikenal, yaitu<br />
WAAS (Wide Area Augmentation System),<br />
EGNOS (European Geostationary Navigation<br />
Overlay Service), dan MSAS (Multi-functional<br />
Satellite Augmentation System). WAAS dike lola<br />
oleh Amerika Serikat, EGNOS oleh Uni Eropa,<br />
dan MSAS oleh Jepang. Ketiga sistem ini saling<br />
kompatibel satu dengan lainnya, artinya alat<br />
navigasi yang dapat menggunakan salah<br />
satu sistim, akan dapat menggunakan kedua<br />
sistem lainnya juga. Pada saat ini hanya<br />
WAAS yang sudah operasional penuh dan<br />
dapat dinikmati oleh pengguna alat navigasi<br />
di dunia. Walaupun begitu, sebuah DGPS<br />
dengan stasiun darat yang berfungsi baik,<br />
dapat meningkatkan akurasi melebihi/sama<br />
26 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
INOVASI 1<br />
dengan peningkatan yang dapat dicapai oleh<br />
SBAS.<br />
Secara umum, bisa dibagi menjadi dua<br />
bagian besar, yaitu “real time (langsung)”<br />
dan “Post processing (setelah kegiatan sele<br />
sai)”. Maksud dari ‘real time’ adalah alat<br />
navigasi yang menggunakan sinyal SBAS<br />
atau pun DGPS secara langsung saat di gunakan.<br />
Sedangkan ‘post processing’ maksudnya<br />
adalah data yang dikumpulkan oleh<br />
alat navigasi di proses ulang dengan menggunakan<br />
data dari stasiun darat DGPS. Ada<br />
banyak stasiun darat DGPS di seluruh dunia<br />
yang dapat kita pakai untuk hal ini, baik versi<br />
yang gratis maupun berbayar, bahkan kita<br />
dapat langsung menggunakannya mela lui<br />
internet.<br />
Walaupun DGPS ataupun SBAS dapat<br />
me ningkatkan akurasi, tetapi dengan syarat<br />
sinyal yang dipancarkan berisikan koreksi<br />
untuk wilayah dimana kita menggunakan<br />
alat navigasi. Bila tidak berisikan koreksi data<br />
bagi wilayah tersebut, tidak akan terjadi<br />
peningkatan akurasi.<br />
Beberapa pengertian istilah<br />
• Cold & Warm start<br />
Pada detail spesifikasi alat navigasi, biasanya<br />
tertulis waktu yang diperlukan<br />
un tuk cold dan warm start. Ketika alat<br />
na vigasi dimatikan, alat tersebut masih<br />
menyimpan data-data satelit yang ‘terkunci’<br />
sebelumnya. Salah satu data yang<br />
tersimpan adalah data ephemeris, dan<br />
data ini masih valid untuk sekitar 4-6 jam<br />
(untuk lebih mudah, pakai acuan waktu<br />
4 jam saja). Ketika dinyalakan kembali,<br />
maka alat navigasi tersebut akan mencari<br />
satelit berdasarkan data simpanan. Bila<br />
data yang tersimpan masih dalam<br />
ku run waktu tersebut, maka data-data<br />
tersebut masih bisa dipakai oleh alat<br />
navigasi untuk mengunci satelit, dan<br />
me nyebabkan alat navigasi lebih cepat<br />
‘mengunci’ satelit. Inilah yang disebut<br />
“Warm start”. Ketika data yang tersimpan<br />
sudah kadaluwarsa, artinya melebihi kurun<br />
waktu di atas, maka alat navigasi tidak<br />
dapat memakainya. Sehingga alat<br />
navigasi harus memulai seluruh proses<br />
dari awal, dan menyebabkan waktu yang<br />
diperlukan menjadi lebih lama lagi. Inilah<br />
yang disebut “Cold start”. Seluruh proses<br />
ini hanya berlangsung dalam beberapa<br />
menit saja.<br />
• Waterproof IPX7<br />
Standar ini dibuat oleh IEC (International<br />
Electrotechnical Commission), angka pertama<br />
menjelaskan testing ketahanan alat<br />
terhadap benda padat, dan angka kedua<br />
menjelaskan ketahanan terhadap benda<br />
cair (air). Bila alat hanya diuji terhadap<br />
salah satu kondisi (benda padat atau<br />
benda cair), maka huruf ‘X’ ditempatkan<br />
pada angka pertama atau kedua. IP X7<br />
artinya: X menunjukkan alat tersebut tidak<br />
diuji terhadap benda padat, sedangkan<br />
angka 7 berarti dapat direndam dalam air<br />
dengan kedalaman 15 cm – 1 meter .<br />
• Geocaching<br />
Istilah ini berasal dari kata ‘Geo’ yang<br />
diambil dari geografi, dan ‘caching’ yang<br />
diambil dari kegiatan menyimpan/menyembunyikan<br />
sesuatu. Geocaching sebenarnya<br />
adalah sebuah permainan untuk<br />
menemukan ‘harta karun’ tersembunyi<br />
dengan menggunakan alat navigasi berbasis<br />
satelit.<br />
Kegiatannya sederhana, pertama sembunyi<br />
kan beberapa barang kecil (pen,<br />
pensil, dan lain lain) pada beberapa<br />
tempat yang terpisah, sedemikian rupa<br />
sehingga tidak mudah terlihat. Ca tat<br />
koordinat masing-masing tempat ters<br />
e but. Lalu beberapa kelompok berusaha<br />
menemukan semua barang yang<br />
disembunyikan. Tentunya tidak akan terlalu<br />
mudah untuk menemukannya, karena<br />
masing-masing alat memiliki akurasi yang<br />
berbeda.<br />
Kegiatan ini dapat digabungkan dengan<br />
aktivitas lainnya, sebagai contoh, aktivitas<br />
membersihkan sampah di taman, atau<br />
kegiatan outbound, dan sebagainya.<br />
• DOP<br />
Merupakan singkatan dari ‘Dillution of<br />
Pre cision’, berhubungan erat dengan lo -<br />
kasi satelit di angkasa. Nilai DOP di dapatkan<br />
dari perhitungan matematis, yang<br />
menunjukkan ‘tingkat kepercayaan’ perhitungan<br />
sebuah lokasi. Ketika satelit-satelit<br />
terletak berdekatan, maka nilai DOP<br />
akan meningkat, yang menyebabkan akurasi<br />
alat navigasi berbasis satelit menjadi<br />
berkurang. Ketika satelit-satelit ter le tak<br />
ber jauhan, maka nilai DOP akan ber kurang<br />
sehingga alat navigasi menjadi lebih<br />
akurat. Bila nilai DOP lebih kecil dari 5<br />
(ada yang mengatakan di bawah 4), maka<br />
akurasi yang akan didapatkan cukup<br />
akurat. Ada beberapa nilai akan sering<br />
dijumpai, yaitu HDOP (Horizontal Dilution<br />
of Precision), VDOP (Vertical Dilution of<br />
Precision), dan PDOP (Positional Dilution of<br />
Precision – posisi tiga dimensi).<br />
• Koordinat lokasi<br />
Sebuah titik koordinat dapat ditampilkan<br />
dengan beberapa format. Masing-masing<br />
pengguna dapat mengatur format ini<br />
pada alat navigasi, program mapsource,<br />
ataupun program komputer lainnya.<br />
Format ini dapat diatur dari bagian<br />
setting dari masing-masing program/alat<br />
navigasi.<br />
Ada beberapa format yang umum digunakan:<br />
hddd.ddddd0 ; hddd0mm,mmm’<br />
; hddd0mm’ss.s” ; +ddd,ddddd0. Sehingga<br />
sebuah titik dapat ditunjukkan dengan<br />
beberapa cara, sebagai contoh: titik<br />
S6010.536’ E106049.614’ sama dengan titik<br />
S6.175600 E106.826910 sama dengan titik<br />
S6010’32.2” E106049’36.9” sama dengan<br />
-6.175600 106.826910. Bagian pertama adalah<br />
koordinat Latitude, yang diikuti oleh<br />
koordinat Longitude atau sering disingkat<br />
Lat/Long.<br />
Kegunaan<br />
• Militer<br />
GPS digunakan untuk keperluan perang,<br />
seperti menuntun arah bom, atau<br />
mengetahui posisi pasukan berada. De<br />
ngan cara ini maka kita bisa mengeta<br />
hui mana teman mana lawan untuk<br />
menghindari salah target, ataupun menen<br />
tukan pergerakan pasukan.<br />
• Navigasi<br />
GPS banyak juga digunakan sebagai<br />
alat navigasi seperti kompas. Beberapa<br />
jenis kendaraan telah dilengkapi dengan<br />
GPS untuk alat bantu nivigasi, dengan<br />
menambahkan peta, maka bisa digunakan<br />
untuk memandu pengendara, sehingga<br />
pengendara bisa mengetahui jalur mana<br />
yang sebaiknya dipilih untuk mencapai<br />
tujuan yang diinginkan.<br />
• Sistem Informasi Geografis<br />
Untuk keperluan Sistem Informasi Geografis,<br />
GPS sering juga diikutsertakan dalam<br />
pembuatan peta, seperti mengukur<br />
jarak perbatasan, ataupun sebagai referensi<br />
pengukuran.<br />
• Sistem pelacakan kendaraan.<br />
Kegunaan lain GPS adalah sebagai pelacak<br />
kendaraan, dengan bantuan GPS pemilik<br />
kendaraan atau pengelola armada bisa<br />
mengetahui keberadaan kendaraannya.<br />
*) Asisten Monev Satker Pembinaan Pembangunan<br />
Infrastruktur Perdesaan Direktorat<br />
Bina Program <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 27
GEMARPIJM<br />
Gema RPIJM<br />
Pembangunan di bidang keciptakaryaan<br />
me merlukan panduan yang jelas antara rencana<br />
Pemerintah, pemerintah propinsi serta<br />
pemerintah kabupaten/kota agar dapat ter -<br />
capai pembangunan infrastruktur yang terpadu,<br />
efektif, dan efisien. Untuk mencapai<br />
hasil yang maksimal, setiap pembangunan<br />
harus melewati tahapan evaluasi seperti diatur<br />
pada Peraturan Pemerintah Nomor 39<br />
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian<br />
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangunan.<br />
Rencana Program Investasi Jangka Menengah<br />
(RPIJM) lahir dalam rangka mengatasi<br />
kebingungan Pemerintah (Di rek torat Jen deral<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>) dalam memadukan ren cana<br />
strategisnya dengan rencana pem ba ngunan<br />
infrastruktur daerah. RPIJM me rupakan usaha<br />
DJCK dalam menjaring usu lan dari daerah<br />
untuk pembangunan di bi dang keciptakaryaan<br />
(bottom up). Karena usulan tersebut<br />
merupakan usulan yang akan didanai<br />
oleh APBN, maka tidak semua usulan dapat<br />
langsung disetujui melainkan harus disesuaikan<br />
dengan pagu dan target renstra<br />
serta memenuhi readiness criteria. RPIJM<br />
Suasana Kota Bandung<br />
SPPIP Memperkuat<br />
Dokumen RPIJM<br />
Ratih Fitriani*)<br />
Sebagian besar dokumen Rencana Program dan Investasi Jangka<br />
Menengah (RPIJM) yang dibuat oleh pemerintah daerah terkesan<br />
kurang serius terutama dalam melakukan analisis kebutuhan<br />
infrastrukturnya. Tahun 2010, DJCK memberikan bantuan teknis<br />
kepada daerah untuk menyusun dokumen SPPIP (Strategi<br />
Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan)<br />
sebagai dokumen pendukung RPIJM untuk memperkuat analisis<br />
kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah.<br />
merupakan salah satu alat DJCK dalam menyusun<br />
dan mengusulkan kegiatan serta<br />
alokasi anggarannya.<br />
Sebagai informasi, Readiness criteria meru<br />
pakan kriteria yang disusun DJCK dalam<br />
menyaring usulan dari pemerintah daerah.<br />
Adapun readiness criteria tersebut adalah :<br />
Terdapat rencana kegiatan rinci (Jelas); terdapat<br />
Indikator kinerja untuk monitoring;<br />
kesiapan lahan/sudah tersedia lahan; tersedia<br />
DED; khusus pembangunan TPA dan IPAL<br />
sudah tersedia dokumen AMDAL; tersedia<br />
Dana Daerah Untuk Bersama (DDUB); jelas<br />
unit pelaksana kegiatan; jelas institusi pengelola<br />
pasca konstruksi.<br />
RPIJM berisi tentang analisis kelayakan<br />
program (feasibility study) untuk rencana<br />
pem bangunan infrastruktur bidang keciptakaryaan.<br />
Analisis kelayakan ini harus dilakukan<br />
dengan melihat kondisi, potensi<br />
mau pun peluang yang dapat dimanfaatkan<br />
pada kabupaten/kota yang bersangkutan sehingga<br />
dapat mencapai tujuan dan sasaran<br />
pembangunan perkotaan yang diinginkan.<br />
Oleh karena itu, RPIJM harus disusun secara<br />
profesional dengan tetap menekankan pro-<br />
ses partisipasi melalui dialog kebijakan antar<br />
aparat pemerintah daerah dengan pihakpihak<br />
terkait, masyarakat, profesional serta<br />
dialog investasi dengan masyarakat dunia<br />
usaha.<br />
Dari segi pendanaan, program investasi<br />
yang diusulkan tersebut dapat melibatkan<br />
atau memerlukan sumber dana baik dari<br />
pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/<br />
kota, badan usaha, swasta ataupun masyarakat.<br />
Analisis kebutuhan infrastruktur harus<br />
dilakukan secara tepat agar dokumen<br />
RPIJM tersebut dapat dengan lebih tegas<br />
menggambarkan kondisi dan kebutuhan<br />
dae rah terhadap infrastruktur keciptakaryaan.<br />
Terlaksananya kegiatan DJCK yang sesuai<br />
dengan RPIJM merupakan salah satu upaya<br />
pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah.<br />
Pembangunan yang sesuai dengan<br />
RPIJM akan bermanfaat bagi masyarakat.<br />
Tercapainya kinerja DJCK diukur berdasarkan<br />
pemanfaatan hasil pembangunannya oleh<br />
masyarakat (outcome). Dengan demikian dokumen<br />
RPIJM dapat dimanfaatkan sebagai<br />
langkah awal dalam mengevaluasi kinerja<br />
DJCK. RPIJM dapat menjadi salah satu alat<br />
ukur tercapainya kinerja DJCK.<br />
Kondisi yang terjadi saat ini adalah<br />
sebagian besar dokumen RPIJM yang dibuat<br />
oleh daerah terkesan kurang serius<br />
terutama dalam melakukan analisis kebutuhan<br />
infrastrukturnya. Hasil akhir dari doku<br />
men tersebut ternyata hanya berupa<br />
daf tar rencana pembangunan infrastruktur<br />
tanpa ada keterkaitan yang jelas dengan<br />
analisis yang dilakukan pada bab-bab sebe<br />
lumnya. Selain itu, dokumen RPIJM belum<br />
memperlihatkan tindak lanjut dari usulan<br />
tersebut, belum terlihat apa rencana<br />
pembangunan yang akan dilakukan oleh<br />
daerah tersebut untuk membuat infrastruktur<br />
yang telah terbangun dapat bermanfaat bagi<br />
masyarakat. Dengan kata lain, dokumen<br />
RPIJM saat ini belum menggambarkan secara<br />
tepat kebutuhan infrastruktur daerah. Untuk<br />
mengatasi kondisi itu, maka DJCK pada tahun<br />
2010 memberikan bantuan teknis kepada<br />
daerah untuk menyusun dokumen SPPIP<br />
(Stra tegi Pengembangan Permukiman dan<br />
Infrastruktur Perkotaan) sebagai dokumen<br />
pendukung RPIJM. Dokumen tersebut diha<br />
rapkan dapat memperkuat analisis kebutuhan<br />
pembangunan infrastruktur pada<br />
RPIJM masing-masing daerah.<br />
*) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Dit. Bina Program,<br />
<strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
28 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
RESENSI<br />
Resensi<br />
Rencana Strategis<br />
Direktorat Jenderal<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
2010-2014<br />
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na sional<br />
tahun 2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik<br />
Indonesia nomor 5 tahun 2010 maka perlu disusun Rencana Strategis<br />
Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> tahun 2010-2014. Rencana Strategis<br />
Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> tahun 2010-2014 dibuat dengan<br />
mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum<br />
Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri<br />
Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tanggal 29 Januari 2010.<br />
Rencana Strategis Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> tahun 2010-<br />
2014 ini memuat arahan mandat undang-undang, tugas, fungsi,<br />
kewenangan, visi, misi dan tujuan <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>, serta rincian<br />
program dan kegiatan <strong>Ditjen</strong> tahun 2010-2014 dapat menjadi acuan<br />
bagi setiap Satminkal/Direktorat di lingkungan <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun mulai tahun<br />
2010 hingga 2014.<br />
Susunan Renstra <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> 2010-2014 dimulai dengan<br />
pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>; visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>;<br />
strategi penyelenggaraan <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>; serta program dan kegiatan.<br />
Pembangunan infrastruktur bidang <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> (permukiman)<br />
mempuanyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat<br />
dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi<br />
telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus<br />
menggerakkan sektor riil.<br />
Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier<br />
ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian<br />
dan pemeliharaan in fastruktur. Infrastrktur bidang <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
(permukiman) yang te lah terbangun tersebut pada akhirnya<br />
juga memperbaiki kualitas per mukiman.<br />
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang <strong>Cipta</strong><br />
<strong>Karya</strong> (permukiman) pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3<br />
(tiga) strategic goals yaitu; a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi<br />
kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran<br />
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses<br />
infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan<br />
kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan<br />
dan memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas<br />
lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh,<br />
meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawas an<br />
permukiman dan peningkatan pelayanan dan infrastruktur permukiman.<br />
Untuk mewujudkan tiga strategic goal di atas tugas pembangunan<br />
infrastruktur bidang <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> (permukiman) diwujudkan dengan<br />
dua pendekatan: i) pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas<br />
pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang permukiman; ii)<br />
pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur<br />
permukiman.<br />
Buku ini dilengkapi dengan diagram dan tabel seluruh kegiatan<br />
2010-2014. Buku ini wajib dimiliki oleh semua pejabat di lingkungan<br />
<strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>. Karena dalam buku ini memuat acuan dalam<br />
penyusunan program, rencana kerja serta Anggaran <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2013 sampai dengan 2014. (dvt)<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 29
SEPUTARKITA<br />
Seputar Kita<br />
2010, 14 TPA Uji Coba<br />
Sistem Sanitary Landfill<br />
Pada tahun 2010 ini, sebanyak 14 Tempat Pembuangan Akhir<br />
(TPA) sampah di 13 propinsi telah melakukan uji coba operasi dan<br />
pemeliharaan dengan menggunakan sistem sanitary landfill. Beberapa<br />
TPA yang sudah menjalankan uji coba diantaranya adalah TPA Bengkala<br />
di Propinsi Bali, TPA Kota Manado, TPA Malang di Provinsi Jawa Timur<br />
dan TPA Kota Kupang di Provinsi NTT. Uji coba ini merupakan hasil<br />
bantuan teknis yang dilakukan oleh <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>.<br />
“Beberapa TPA saat ini sudah selesai melakukan uji coba, sedangkan<br />
lainnya sedang berjalan. Untuk tahun ini <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
akan melakukan bantuan teknis di 14 TPA, sisanya akan dilakukan di<br />
tahun 2011. TPA Bengkala di Bali akan menjadi contoh sukses sistem<br />
sanitary landfill,” kata Kasubdit Pengelolaan dan Pengusahaan Dit.<br />
PLP Endang Setyaningrum dalam acara “Konsinyasi Bantuan Teknis<br />
Operasi dan Pemeliharaan TPA Sanitary Landfill” di Jakarta, Jumat (6/8).<br />
(dvt)<br />
Pemerintah Susun<br />
RUU Pengelolaan Air Limbah<br />
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum tengah<br />
me nyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Air<br />
Limbah. Sampai saat ini, penyiapan RUU tersebut sudah sampai pada<br />
tahap penyusunan draft rancangan undang-undang. Draft RUU ini<br />
diharapkan dapat menjadi bahan pemenuhan syarat pengajuan<br />
sebuah RUU sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan<br />
Perundangan yang berlaku di Indonesia.<br />
Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman<br />
(PLP) <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Syukrul Amien mengatakan, Draft RUU ini<br />
merupakan kelanjutan dari Penyusunan Naskah Akademik RUU<br />
Pengelolaan Air Limbah pada 2009 lalu. Penyusunan legal drafting ini<br />
merupakan langkah awal pembuatan undang-undang tentang air<br />
limbah.<br />
“Memang perlu waktu panjang untuk menjadi undang-undang,<br />
tapi yang penting kita sudah memulai,” katanya, saat membuka<br />
“Diskusi Pakar I Pemantapan Muatan Naskah Akademik Penyusunan<br />
Draft Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Limbah,” di Jakarta,<br />
Rabu (18/8). (dvt)<br />
DWP <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Berikan Bantuan Pendidikan<br />
Hipno.JPGDharma Wanita Persatuan (DWP) <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> peduli<br />
pada masalah pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan diserahkannya<br />
beasiswa pendidikan kepada tujuh orang pelajar di lingkungan <strong>Ditjen</strong><br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> masing-masing sebesar 250 ribu rupiah. Penyerahan<br />
dilakukan secara simbolik kepada orang tua pelajar oleh Ketua DWP<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Erna Budi Yuwono di Ruang Rapat Direktur Air Minum,<br />
Senin (9/8).<br />
Dalam kesempatan tersebut, Erna Budi Yuwono mengatakan,<br />
uang beasiswa ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Jumlah<br />
uangnya memang tidak besar, tapi saya harap dapat menjadi motivasi<br />
bagi anak untuk sukses dan meraih cita-cita yang diinginkan,” katanya.<br />
(dvt)<br />
30 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 08/Tahun VIII/Agustus 2010
Segenap Pimpinan dan Staf<br />
Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Mengucapkan<br />
selamat menunaikan<br />
ibadah puasa ramadhan<br />
1431 h
Segenap Pimpinan<br />
dan Staf Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Mengucapkan<br />
dirgahayu kemerdekaan RI<br />
ke-65<br />
semangat kemerdekaan<br />
untuk membangun bangsa<br />
www.flickr.com/photos/memet/3703041609