Download - Ditjen Cipta Karya

LIPUTAN KHUSUS 

Jalur Cepat Mencapai MDGs 

Bersama PAMSIMAS 12 

INFO BARU 2 

Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 

Dalam RUU Perumahan dan Permukiman 19 

Cipta Karya Dukung 

Sarana dan Prasarana 

Desa Wisata Cibatutiga 

Edisi 08/Tahun VIII/Agustus 2010 

Menghindari Pemborosan 

Investasi Pembangunan dengan 

SPPIP

daftar isi 

AGUSTUS 2010 

Berita Utama 

http://ciptakarya.pu.go.id 

4 Strategi Pembangunan 

Permukiman dan In frastruktur 

Perkotaan (SPPIP) 

Hindari Pemborosan Investasi 

Pembangunan 

Pelindung 

Budi Yuwono P 

Penanggung Jawab 

Danny Sutjiono 

Dewan Redaksi 

Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria 

Amin, Susmono, Guratno Hartono, 

Joessair Lubis, 

Budi Hidayat 

Pemimpin Redaksi 

Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto 

Penyunting dan Penyelaras Naskah 

T.M. Hasan, Bukhori 

Bagian Produksi 

Djoko Karsono, Emah Sadjimah, 

Radja Mulana MP. Sibuea, 

Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, 

Indah Raftiarty 

Bagian Administrasi & Distribusi 

Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, 

Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, 

Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, 

Harni Widayanti, Deva Kurniawan, 

Mitha Aprini, Nurfhatiah 

Kontributor 

Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, 

Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, 

Amiruddin, Handy B. Legowo, 

Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, 

Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, 

Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, 

Ade Syaeful Rahman, 

Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, 

Bambang Purwanto, 

Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, 

Deddy Sumantri, 

M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong 

Alamat Redaksi 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 

12110 Telp/Fax. 021-72796578 

Email 

publikasi_djck@yahoo.com 

Redaksi menerima artikel, berita, 

karikatur yang terkait bidang cipta 

karya dan disertai gambar/foto 

serta identitas penulis. Naskah 

ditulis maksimal 5 halaman A4, 

Arial 12. Naskah yang dimuat akan 

mendapat insentif. 

7 SPPIP Mengarahkan Pembangunan 

Kota (Kasus 

Empat Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur) 

9 Penataan Permukiman 

Pesisir di Kaki Jembatan 

Suramadu 

Liputan Khusus 

12 Jalur Cepat Mencapai 

MDGs Bersama PAMSIMAS 

Info Baru 

16 Permukiman Vertikal untuk 

Perdesaan Pulau Jawa 

19 Keterpaduan Pembangunan 

Infrastruktur Dalam RUU 

Perumahan dan Permukiman 

23 Cipta Karya Dukung Sarana 

dan Prasarana Desa Wisata 

Cibatutiga 

Inovasi 

23 GPS dalam Pembangunan 

Bidang Cipta Karya 

Gema RPIJM 

28 SPPIP Memperkuat 

Dokumen RPIJM 

Resensi 

29 Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Cipta Karya 

2010-2014 

9 

28 

16

Foto Cover : Foto Udara Kota Banda Aceh 

editorial 

Perencanaan Pembangunan Daerah Milik Siapa 

Kita harus berhati-hati mengatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah kadang 

dirampok oleh kepentingan tertentu. Namun, meskipun pahit harus berani diungkapkan. RTRW adalah buku 

putih Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dengan 

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena ada kekhawatiran tentang kondisi lingkungan 

sekarang dan masa depan. Kepentingan ekonomi biasanya menjadi raja. Atas kepentingan tertentu, suatu 

kawasan yang mestinya menjadi wajib dikonservasi bahkan dilestarikan, akhirnya dijual kepada kapitalisme 

karena buntut gejolak politik. Seorang kepada daerah, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, harus 

mengeluarkan dana yang besar. Dengan embel-embel mendanai pencalonan bakal kepala daerah tersebut, 

swasta pun meminta ‘gain’ berupa sebuah keputusan seorang kepala daerah yang merugikan masyarakat 

dan lingkungannya. Itu dari yang besar, dan yang secara sadar dilakukan. 

Kini kita tengok yang terkadang secara tidak sadar, dan dilakukan oleh masyarakat awam dan berefek 

langsung pada pelaksanaan pembangunan. Sudah menyita waktu berlarut-larut, dari mulai survey, penetapan 

lokasi, desain, penyiapan lahan, hingga mendapat restu AMDAL, namun ada saja pihak-pihak, baik 

dari dalam maupun luar yang mencoba mengambil keuntungan dengan memanfaatkan properti berupa 

kemiskinan, pendidikan, dll. Contoh kecil saja, pembangunan boezem dan pengeruk sampah (trash rack) 

sungai di kawasan Morokrembangan Surabaya. Secara eksisting, padatnya permukiman penduduk memang 

menyulitkan. Ditambah lagi dengan teror terhadap alat-alat berat yang masuk kawasan ini untuk membawa 

sampah. Ada pula yang dengan sengaja mematikan motor pengeruk sampah agar sampah tetap menumpuk 

tidak terkeruk agar bisa mereka ambil, mereka bisa kita sebut pemulung sampah di sungai. Masih banyak 

karut marut perencanaan pembangunan di daerah yang implementasinya belum sesuai harapan. 

Lalu pertanyannya, perencanaan pembangunan daerah yang banyak tertuang dalam ribuan lembar 

dokumen itu milik siapa Karena masih banyak yang harus dibenahi oleh kepala daerah selain memenuhi 

janji politiknya pada segelintir pengusaha. Sebut saja tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendapatan 

rendah atau kurangnya peluang investasi terkait erat dengan berbagai masalah fisik dan sosial, termasuk 

tingkat kesehatan yang rendah dan kaena kondisi prasarana permukimannya yang rendah, ketidakmampuan 

dalam infrastruktur fisik (misalnya, pasokan air, pembuangan limbah, fasilitas transportasi), polusi lingkungan, 

dan kekurangan dalam pendidikan, jasa rekreasi dan sosial. Sebuah program pembangunan 

daerah direncanakan biasanya mencoba untuk mendudukkan permasalahan tersebut secara komprehensif. 

Namum banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan memerlukan koordinasi semua pihak pun kadang 

menyulitkan implementasinya. 

Karena itu perlu strategi untuk mensinkronkan banyaknya perencanaan pembangunan, khususnya 

bidang permukiman yang dimiliki oleh daerah. Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menjawab 

hal ini dengan memfasiltasi penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan 

(SPPIP) sebagai sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pembangunan perkotaan yang telah dimiliki oleh 

pemerintah kota/ kabupaten. SPPIP dituangkan sebagai strategi untuk pelaksanaan pembangunan dengan 

mempertimbangkan sumberdaya dan sumberdana serta ‘tantangan’ yang ada. 

Selamat membaca dan berkarya! 

.....Suara Anda 

Lowongan dan mutasi di Dirjen Cipta Karya 

Nama Saya Dede Kosri Mafazan, ST. Saya PNS di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Sungai Penuh - Jambi. Golongan IIIa, Sarjana S1 Teknik Arsitektur - 

Universitas Mercu Buana - Jakarta. 

Saya mau menanyakan apakah ada lowongan (Mutasi) di Dirjen Cipta 

Karya. Kalau ada bagaimana caranya. Terimakasih 

Dede Kosri Mafazan, ST-Jambi 

Kepada Yth. Saudara Dede Kosri Mafazan, ST. 

Berdasarkan pertanyaan yang Saudara ajukan maka saya berusaha 

dengan ini menjawabnya : 

1. Apakah ada lowongan (Mutasi) di Ditjen. Cipta Karya 

Jawab : Lowongan (Mutasi) ada jika Formasi dibutuhkan. 

2. Persyaratannya 

Jawab : Melengkapi persyaratan dapat dilihat pada http://www. 

pu.go.id/publik/Ind/pengumuman/Ntc_100521141535.pdf 

Diajukan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan me lampiri 

CV dan persyaratan tadi. 

Demikian jawaban dari kami, semoga informasi ini dapat berguna buat 

Saudara. Terima Kasih. 

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id 

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 3

Berita Utama 

Strategi Pembangunan Permukiman 

dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) 

Hindari Pemborosan Investasi 

Pembangunan 

Joerni Makmoerniaty*) 

Untuk menghindari pemborosan, maka pembangunan perkotaan harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang mempertimbangkan 

tata ruang, sumberdaya, dan kemampuan sumber dananya. 

Pada setiap pertengahan tahun anggaran 

pembangunan, kita selalu disibukkan untuk 

menyusun rencana kerja dan rencana alokasi 

dana kegiatan pembangunan untuk tahun 

anggaran berikutnya. Rencana tersebut tidak 

lain akan dialokasikan pada sebagian 

kota/kabupaten maupun perdesaan di seluruh 

propinsi di Indonesia dalam rangka dukungan 

pemerintah pada pembangunan 

dae rah. 

Aktivitas penyusunan dokumen Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

(RKAKL) tersebut umumnya sangat menyita 

waktu, mulai dari menentukan lokasi, kegiatan, 

biaya, sampai jangka waktu pe laksanaan. 

Hal ini karena banyaknya usulan 

dari pemerintah daerah dan usulan lainnya 

yang tentunya belum terintegrasi satu dengan 

yang lainnya. Setiap sektor kegiatan 

mempunyai tumpukan usulan dan hasil 

‘stu di’ yang akan mengikuti ‘antrean’ untuk 

mendapatkan alokasi dana pembangunan 

(APBN). 

Ironisnya, manfaat hasil pembangunan 

tersebut masih banyak yang belum dapat 

menggambarkan secara nyata peran fasilitasi 

pembangunan infrastruktur Cipta Karya bagi 

pembangunan kota itu sendiri, sesuai dengan 

potensi dan kendalanya. Bahkan masih sulit 

menyatakannya dalam satu ukuran, apakah 

fasilitasi yang diberikan telah mendorong 

per kembangan kota ke arah yang sesuai dengan 

rencana penataan ruangnya Mam pukah 

mendukung pertumbuhan ekonomi kota 

serta meningkatkan kesejahteraan ma syarakatnya 

4 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

BERITAUTAMA 

Foto Kiri : Kantong-kantong permukiman padat di kawasan pusat kota Surabaya 

Foto Kanan : Kondisi kawasan permukiman, turut menentukan masa depan generasi mendatang 

Strategi pembangunan mutlak diperlukan 

Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 

sekaligus juga sebagai kawasan permukiman 

penduduk dengan segala aktivitasnya sangat 

memerlukan dukungan prasarana dan 

sarana dasar perkotaan. Pertumbuhan akti 

vitas ekonomi perkotaan yang ditandai 

dengan meningkatnya aktivitas pergerakan 

orang, barang dan jasa keluar maupun masuk 

kawasan perkotaan tersebut, telah memicu 

meningkatnya kebutuhan infrastruktur penun 

jangnya. 

Permasalahan akan muncul apabila percepatan 

pertumbuhan aktivitas tersebut tidak 

diimbangi dengan percepatan penyediaan 

prasarana dan sarana penunjangnya, se hingga 

akan terjadi banyak pemborosan, baik 

dana, waktu, ruang, energi dan sumberdaya 

lainnya. Keadaan ini terlihat ham pir di semua 

kota di Indonesia, terutama di kota-kota 

besar, dan seakan-akan menjadi hal biasa 

bagi perkotaan di Indonesia dan selalu menjadi 

keluhan/hambatan pem ba ngunan kota. 

Sesungguhnya keterbatasan kemampuan 

pemerintah, baik dana maupun sumber daya 

lainnya, untuk melaksanakan dan mengelola 

pembangunan perkotaan harus dipandang 

sebagai ‘tantangan’ yang dimanfaatkan untuk 

membangkitkan energi positif dalam 

me laksanakan pembangunan. Semakin meningkat 

pertumbuhan ekonomi di suatu ko - 

ta, semakin cepat pula perkembangan fisik 

ruangnya, bahkan perkembangan ter sebut 

seringkali mengabaikan ‘tantangan’ sumber 

daya yang ada. Disinilah pemborosan 

tersebut secara tak disadari terjadi, atau 

bahkan sa dar namun tidak mampu mencari 

solusinya. 

Untuk menghindari pemborosan, maka 

pem bangunan perkotaan harus dilaku kan 

berdasarkan perencanaan yang mempertimbangkan 

tata ruang, sumberdaya, dan 

kemampuan sumber dananya. Hal ini bukanlah 

suatu langkah baru, namun sudah 

menjadi pengetahuan bagi para pemangku 

kepentingan, namun kemauan/kemampuan 

pelak sanaannya yang masih banyak terkendala. 

Permasalahan yang terjadi adalah, 

apa kah perencanaan tersebut dibuat dan 

disepakati dengan proses yang benar Apakah 

keter libatan warga masyarakat terwakilkan 

dalam kesepakatan tersebut Apakah strategi 

pem bangunan sudah dibuat berdasarkan 

pe rencanaan yang ada dan telah disepakati 

oleh semua pemangku kepentingan kota/ 

kabupaten terebut. Apakah prioritas pem - 

bangunan telah ditentukan dengan pertimbangan 

sumberdana dan sumberdaya, serta 

merespons ‘tantangan’ yang dihadapi 

Dengan dalih pembangunan harus terus 

berjalan, maka seringkali pembangunan dilaksanakan 

secara responsif terhadap hambatan 

yang muncul. Hal ini akan memunculkan 

permasalahan-per masalah an baru 

yang terakumulasi menjadi permasalahan 

umum yang sedang dihadapi kota-kota besar, 

pada umumnya, dan kota metropolitan 

pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu 

strategi yang menjabarkan kebijakan 

yang telah ada dan menentukan prioritas 

pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan 

da ri semua pemangku kepentingan kota/kabupaten 

yang bersangkutan. 

Tanpa adanya strategi pelaksanaan kebijakan 

pembangunan yang konsisten dan 

seiring dengan rencana Penataan Ruang 

Wilayah yang telah disepakati, dikhawatirkan 

terjadi pembangunan kota yang menggiring 

perkembangan kota yang tidak sesuai dengan 

daya dukung dan pola ruang yang 

ada. Hal ini akan diperburuk dengan terlaksananya 

investasi pembangunan yang 

ti dak termanfaatkan dan bahkan akan menimbulkan 

permasalahan baru pada kawasan 

yang bersangkutan, sehingga akan terjadi 

in-efisiensi atau pemborosan dana, ruang, 

waktu, serta sumberdaya yang dimiliki. 

Mengingat peran kota sebagai pusat pertumbuhan 

ekonomi dan permukiman bagi 

warganya, maka infrastruktur perkotaan 

menjadi salah satu aspek perkotaan yang 

harus mendapatkan prioritas pena nganan - 

nya. Hal ini berkaitan dengan laju percepatan 

pembangunan ekonomi itu sendiri 

yang diikuti dengan laju percepatan 

permintaan akan akses pada jaringan pelayanan, 

serta tuntutan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, terutama mereka yang 

bermukim pada kawasan perkotaan dan 

me reka yang terkena dampak dari de nyut 

eko nomi perkotaan. Untuk itulah, stra tegi 

pengembangan permukiman dan in fra struktur 

perkotaan yang mendukung pe ran ko ta 

tersebut, harus menjadi prioritas pem bangunan. 

Apa yang dimaksud SPPIP 

Strategi Pembangunan Permukiman dan 

In frastruktur Perkotaan (SPPIP) merupakan 

sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pem - 

bangunan perkotaan yang telah dimi liki 

oleh pemerintah kota/kabupaten. SPPIP di - 

tuangkan sebagai strategi untuk pe lak sanaan 

pembangunan dengan mem per timbangkan 

sumberdaya dan sumber dana serta 

‘tantangan’ yang ada. Proses penyusunan 

strategi tersebut harus dapat melibatkan pemahaman 

semua pemangku kepentingan, 

ser ta diketahui oleh warganya, sehingga dapat 

ditentukan prioritas pelaksanaan yang 

efisien dan efektif bagi perkembangan kota/ 

kabupaten itu sendiri, serta mendukung kesejahteraan 

masyarakatnya. 

Adapun kebijakan yang dimaksud dalam 

sinkronisasi tersebut di atas antara lain 

adalah kebijakan berkaitan dengan ren cana 

tata ruang wilayah, Rencana Prog ram 


BERITAUTAMA 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana 

Pengembangan Perumahan dan Permukiman 

Daerah (RP4D), Strategi Sanitasi 

Kota (SSK), kebijakan yang bersangkutan 

dengan pendanaan pembangunan daerah 

yang bersangkutan, Rencana Anggaran dan 

Belanja Daerah (RAPBD) dan kebijakan pembangunan 

lainnya. 

Mengingat salah satu peran kota sebagai 

permukiman, maka pembangunan 

infrastruktur perkotaan selain diarahkan 

un tuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

ko ta/kabupaten, juga diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan dasar masyarakatnya 

yang diarahkan pada kawasan-kawasan 

permukiman. Hal tersebut di 

atas akan tercapai apabila pengembangan 

permukiman perkotaannya diilakukan dengan 

memperhatikan pertimbangan pri o- 

ritas pembangunan sesuai dengan stra tegi 

yang telah ditelaah berdasarkan se mua 

kebijakan yang ada. 

Oleh sebab itu, maka penyusunan rencana 

pembangunan pada kawasan permukiman 

prioritas juga perlu ditentukan terlebih dahulu, 

agar pengembangannya sesuai dengan 

investasi pembangunan prasarana dan 

sarana perkotaannya. Apabila investasi dalam 

pembangunan infrastruktur perkotaan telah 

dilaksanakan, maka permukiman di ka wasan 

perkotaan akan mendapatkan dam pak pada 

terlayaninya masyarakat me la lui penyediaan 

infrastruktur pelayanan dasar. Apabila hal ini 

dapat terlaksana dengan seimbang, ma ka per - 

masalahan per kotaan dapat diminimalkan, 

ka rena arah dan tujuan pembangunan se jalan 

de ngan arah dan tujuan kebijakan, serta 

ren cana pengembangan kota/kabupaten ter - 

sebut. Kesejahteraan masyarakatnya pun me - 

ningkat dan akan berdampak pada me ningkatkan 

produktivitas masyarakat. 

Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan 

Perkotaan 

Sejak terbitnya UU no. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka urusan 

wa jib pemerintah daerah antara lain adalah 

perencanaan dan pengendalian pembangunan, 

perencanaan pemanfaatan dan 

pengawasan tata ruang. Oleh sebab itu, maka 

pemerintah kota/ kabupaten bersama semua 

pemangku kepentingan pembangunan kota/ 

kabupaten yang bersangkutan harus dapat 

mensinkronkan kebijakan perencanaan dan 

pembangunan agar visi dan misi kota/ kabupaten 

dapat terwujud searah dengan kebijakan 

pendukung lainnya. 

Pemangku kepentingan secara ber sama-sama 

berkoordinasi untuk dapat mewujudkan 

kebijakan yang telah dibuat un tuk 

disinkronisasikan dan dituangkan dalam strategi 

pembangunan dengan mem per hatikan 

ruang, sumberdaya dan sumber dana yang 

tersedia serta rentang waktu pelaksanaan 

se suai target dalam rencana program jangka 

menengah daerah (RPJMD) kota/ kabupaten 

tersebut. 

Seperti telah disampaikan sebelumnya, 

bahwa kota sebagai tempat bermukim dan 

beraktivitas ekonomi maupun sosial, maka 

setiap warga yang turut terlibat secara langsung 

maupun tak langsung dalam pro ses 

pembangunan akan menjadi pe neri ma manfa 

at pembangunan kota/ka bu patennya,per - 

lu untuk mengetahui dan mem berikan masukan 

pada setiap kebijakan pem ba ngunan 

yang akan dilaksanakan. Bah kan pa da 

suatu tahapan tertentu, warga kota/kabupaten 

mempunyai hak untuk me nyam paikan 

pendapat/masukan pada ren cana pelaksanaan 

kebijakan pemerintahnya. 

Dalam rangka menjaga keterbukaan kebijakan 

pembangunan, maka dalam setiap 

proses penyusunan kebijakan pembangunan 

semaksimal mungkin kelompok pemangku 

kepentingan kota/kabupaten bersangkutan 

harus selalu diikutsertakan, terutama warga 

yang tinggal di kawasan perencanaan. 

Hal ini sangat diperlukan agar terbangun 

nilai-nilai kepedulian masyarakat dan atau 

pemangku kepentingan kota/kabupaten 

yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak 

pada terbangunnya pengawasan/kontrol 

pe m bangunan, sehingga diharapkan pembangunan 

dapat menghasilkan output yang 

bermanfaat dan berkesinambungan, baik 

ter hadap ruang, waktu dan sumberdaya 

yang dimiliki serta dapat mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraam masyarakat 

yang berkesinambungan. 

*) Kasubdit Pengembangan Permukiman Ba 

ru, Direktorat Pengembangan Permukim an, 

DJCK 

STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN 

KSPN : Kebijakan & Strategi Perkotaan Nasional 

KSPD : Kebijakan & Strategi Perkotaan Daerah 

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah 

RPJPD : Rencana program jangka Panjang Daerah 

RPJMD : Rencana Program Jangka Menengah daerah 

SPPIP : Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan 

RPKPP : Rencana Pembangunan kawasan Permukiman Perkotaan 

RPIJM : Rencana Program Investasi Jangka Menengah 


BERITAUTAMA 

Berita Utama 

Pelaksanaan Bantuan Teknis (Bantek) penyusunan 

Strategi Pengembangan Permukiman 

dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) di Provinsi 

Jawa Timur telah dilaksanakan sejak 

pertengahan bulan Mei 2010, dengan demikian 

proses penyusunan SPPIP sampai 

dengan saat ini telah berjalan 3 bulan. Secara 

umum, proses yang dilakukan di 4 kota/ 

kabupaten yang terdapat di provinsi Jawa 

Timur, yaitu Surabaya, Pasuruan, Probolinggo 

dan Blitar telah berjalan sesuai dengan proses 

yang dijadwalkan. 

Keseluruhan kota/kabupaten telah melak 

sanakan penyamaan pemahaman an ta ra 

Bantuan teknis penyusunan SPPIP di Jawa Timur masih berjalan sesuai jadwal 

SPPIP Mengarahkan 

Pembangunan Kota 

(Kasus Empat Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur) 

Zaenal Arifin*) 

SPPIP adalah strategi yang mengacu pada dokumen perencanaan yang telah 

ada. Sehingga muatan yang akan dihasilkan lebih sebagai bentuk adopsi dan 

sinkronisasi dari dokumen yang ada dari pada sebuah dokumen yang baru. 

Hal ini mensyaratkan pentingnya ketersediaan akan dokumen-dokumen 

perencanaan dengan kondisi baik dan legal, dalam artian kesiapan untuk 

dijadikan sebagai acuan, baik secara substansi maupun aspek legalitasnya. 

pemangku kepentingan yang di rep re senta 

sikan ke dalam Kelompok Kerja Teknis Kota/Kabupaten 

(PokJaNis) dengan para tenaga 

ahli konsultan yang ber fungsi sebagai 

pendamping/fasilitator ban tu an tek nis kepada 

para PokJaNis dalam me nyusun SPPIP. 

Pe nyamaan pemahaman baik terhadap proses, 

pendekatan dan ke luaran SPPIP sangat 

penting dilakukan di awal kegiatan. Hal ini 

dikarenakan perlunya penekanan pada pendekatan 

yang esensial, dimana pemangku 

kepentingan kota dan pokjanisnya sebagai 

aktor utama. 

Penyusunan SPPIP adalah sebuah kegiatan 

yang lebih menekankan pada pencapaian 

proses dibandingkan produk. Kesepakatan 

antar pemangku kepentingan yang menjadi 

dasar legitimasi dari capaian keluaran, men - 

jadi hal pokok yang dipersyaratkan. Me mahami 

bahwa setiap kota dengan dimensi dan 

kelasnya memiliki kompleksitas permasalahan 

yang berbeda, maka akan memiliki potensi 

perbedaan tingkat capaian keluaran. Akan 

tetapi dalam prosesnya, seluruh kota akan 

memiliki rangkaian/siklus logis yang sama 

dan bertahap dalam menghasilkan SPPIP 

yang disepakati. Karenanya, dari minimum 

4 FGD, 2 Konsultasi Publik dan Diseminasi 

yang harus dilakukan selama proses, maka 

keseluruhannya harus dilakukan secara aktif 

oleh PokJaNis dengan difasilitasi oleh tenaga 

ahli konsultan pendamping. 

Pada kegiatan FGD 1 dan FGD 2, proses 

penentuan permasalahan permukiman hing - 

ga penentuan kawasan prioritas ber ikut 

de ngan penentuan kriteria yang akan digu 

nakan telah berhasil dilaksanakan dengan 

pendekatan pelibatan pemangku ke - 

pentingan (stakeholder approach) de ngan 

sa ngat baik. Penentuan lokasi per mukiman 

yang akan ditangani beserta de ngan 

per masalahan infrastruktur kota te lah dihasilkan 

dari kesepakatan antar pe mangku 

kepentingan di tingkat Pokjanis, bahkan 

hingga penentuan kriteria yang akan di gunakan 

dalam menentukan skala prioritas 

kawasan yang akan ditangani dalam skala 

kota. 

Dalam hal ini, hambatan yang tim bul 

umumnya lebih disebabkan pada perma - 

salahan adaptasi terhadap paradigma pendekatan 

keaktifan pemangku kepen ting an 

yang diba wa oleh 

SPPIP ini, dimana pemangku ke pentingan 

kota seringkali dihadapkan pada kondisi 

se bagai penerima program atau tidak terlalu 

diberikan ruang dalam pengambilan 

keputusan untuk menentukan program yang 

terkait dengan sumber pendanaan lain. Sehingga 

interpretasi yang masih ter biasa dengan 

pendekatan lama, menjadi halyang 

harus dibenahi secara bertahap. Akan tetapi 

secara keseluruhan rasa memiliki da ri 

kegiatan ini, sebagai konsekuensi pen dekatan 

pelibatan yang intensif, telah mem berikan semangat 

tersendiri dari pe mang ku kepentingan. 

Hal ini tercermin da ri keaktifan yang 

semakin tinggi dalam mengikuti setiap 

prosesnya. 

SPPIP adalah strategi yang mengacu pada 

dokumen perencanaan yang telah ada. 


BERITAUTAMA 

Sehingga muatan yang akan dihasilkan lebih 

ke dalam bentuk adopsi dan sinkronisasi 

dari dokumen yang ada daripada membuat 

sesuatu yang baru. Hal ini mensyaratkan 

ketersediaan dokumen-dokumen peren cana 

an dengan kondisi baik dan legal, dalam 

artian kesiapan untuk dijadikan sebagai 

acu an, baik secara substansi maupun aspek 

legalitasnya. 

Terkait dalam hal ini, tiga dari empat kota 

di Jawa Timur (Surabaya, Pasuruan dan Blitar) 

tengah menjalani proses pemilihan Kepala 

Daerah yang berkonsekuensi pada tengah 

disusunnya Rencana Pembangunan Daerah 

(RJPD,RPJMD), disisi lain revisi terhadap 

rencana penataan ruang yang baru (RTRW 

Kota/Kabupaten) juga tengah berlangsung. 

Kondisi tersebut memiliki dampak negatif 

maupun positif dalam proses penyusunan 

SPPIP. Dampak negatifnya yaitu proses yang 

lebih lama dalam pengambilan keputusan 

disebabkan karena belum siapnya dokumen 

yang akan dijadikan acuan, baik secara 

substansi maupun legalitasnya. Sedangkan 

dampak positifnya adalah masih tersedianya 

ruang yang cukup besar bagi SPPIP untuk 

memberikan masukan, khususnya terkait 

dalam sinkronisasi antar dokumen pe - 

rencanaan (pada beberapa dokumen yang 

terdapat perbedaan), dan potensi untuk 

menjadi pertimbangan (input) dalam penyiapan 

kebijakan yang akan menjadi payung 

pada dokumen yang lebih tinggi. Hal 

ini dikarenakan penyusunan SPPIP dilakukan 

secara paralel dengan kegiatan penyusunan 

dokumen-dokumen tersebut. 

Beberapa hal teknis lain yang perlu dicermati 

adalah kesan daerah bahwa akan 

terdapat banyak sekali Pokjanis yang harus 

dibentuk untuk setiap program. Biasa 

dalam hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi 

bila setiap pihak khususnya pemangku kepentingan 

kota tidak memahami PokJaNis 

sebagai suatu panitia Ad-Hoc, akan tetapi 

dipahami lebih sebagai mekanisme dalam 

menjalankan fungsi pemangku kepentingan 

(sesuai Tupoksinya) yang memang sebagai 

pihak yang memiliki kewenangan dalam 

menyusun setiap dokumen yang terkait 

dengan pembangunan kotanya. Akan tetapi 

tetap dibutuhkan dukungan koordinasi yang 

baik antara pemerintah pusat, propinsi dan 

kota/kabupaten dalam ikut mendukung ke - 

beradaan mekanisme pokjanis sebagai pen - 

dekatan yang memang seharusnya di lakukan, 

dan menjamin tidak terjadinya tumpang 

tindih dalam pelaksanaannya. 

Sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan 

intensitas tinggi terutama dalam mendam 

pingi pemangku kepentingan kota da - 

lam menghasilkan kesepakatan pada se tiap 

prosesnya, maka keberadaan tenaga ahli 

dalam memberikan fasilitasi secara in te n sif di 

setiap kota menjadi persyaratan utama 

dalam mendukung keberhasilan program. 

Permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan 

tenaga ahli sesuai yang dibutuhkan 

pada setiap kota/kabupaten di mana SPPIP 

ini disusun. Pada beberapa kota besar atau 

ibukota provinsi, ketersediaan tenaga ahli 

masih memungkinkan. Akan tetapi perlu 

dicermati bahwa sebaran tenaga ahli saat 

ini belum merata sesuai distribusi dari kota/ 

kabupaten pelaksana SPPIP. Hal ini pada 

gilirannya akan menyebabkan rendahnya 

efektifitas pelaksanaan di kota/kabupaten. 

Belum meratanya kemampuan tenaga ahli 

terkait dengan pendekatan perencanaan 

partisipatif, stakeholder approach dan fasilitatif, 

merupakan hambatan teknis lain yang 

perlu dicermati dalam mendukung ke berhasilan 

pelaksanaan SPPIP di masa yang akan 

datang. 

Berdasarkan pada penerapan kegiatan 

Penyusunan Strategi Pengembangan Permukim 

an dan Infrastruktur Perkotaan (SPP- 

IP) dan Rencana Penyusunan Kawasan Permukiman 

Prioritas (RPKPP) di Jawa Timur, 

terdapat beberapa hal yang dapat ditarik 

benang merahnya untuk dapat dijadikan 

pelajaran bersama, baik oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah. Adapun 

pelajaran pertama yang dapat diambil adalah 

terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan 

sekaligus dokumen keluaran yang dihasilkan. 

Disain proses pelaksanaan kegiatan yang 

diimplementasikan pada situasi keberadaan 

dokumen acuan (RPJPD, RPJMD, dan RTRW) 

yang belum terlegitimasi sedangkan telah 

banyak dokumen perencanaan sektoral yang 

disusun, sebagaimana yang terjadi di Kota 

Surabaya, Pasuruan menjadikan kebe ra da an 

proses pelaksanaan kegiatan beri kut doku 

men yang dihasilkannya me n jadi sangat 

strategis. Dalam hal ini, pro ses yang 

dilakukan dapat menjadi sarana un tuk melakukan 

sinkronisasi dan integrasi terhadap 

semua dokumen yang ada, sehing ga ketidaksinergian 

kebijakan, stra tegi, dan program 

pembangunan dapat ditengarai dan 

dikoreksi dari awal. Selain itu, dokumen 

SPPIP yang dikeluarkan dari suatu proses 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai 

mana mestinya dapat menjadi masukan 

bagi penyusunan dokumen acuan yang belum 

terlegitimasi tersebut. 

Terkait dengan proses pelaksanaan kegiatannya, 

secara garis besar, penerapan 

yang dilakukan di Jawa Timur dengan berbagai 

situasi dan kondisinya masih sejalan 

dengan disain awal yang dikembangkan. 

Namun proses ini membutuhkan dukungan 

dari semua pihak yang terlibat. Desain awal 

kegiatan yang mengedepankan pendekatan 

partisipatif, fasilitatif, dan teknis akademis 

ini, dalam implementasinya perlu didukung 

dengan kapasitas pengetahuan yang baik 

dari semua pihak yang terlibat, terutamanya 

dari anggota PokJaNis sebagai penentu 

perumusan hasil SPPIP. Dukungan kapasitas 

pengetahuan ini diperlukan terkait dengan 

kebutuhan untuk membangun diskusi yang 

lebih intensif sehingga dapat menghasilkan 

substansi yang benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan kota. Terkait dengan hal ini, maka 

upaya peningkatan kapasitas menjadi suatu 

yang penting untuk diperhatikan pada saat 

awal pembentukan PokJaNis dan pelibatan 

pihak-pihak lain dalam proses penyusunan. 

Hal ini sekaligus merupakan pelajaran kedua 

yang dapat diambil dari penerapan kegiatan 

ini di Jawa Timur. 

Selain kedua hal tersebut, pelajaran lain 

yang juga dapat diambil adalah ketersediaan 

tenaga ahli. Fungsi Kota Surabaya sebagai 

ibukota Provinsi Jawa Timur sekaligus salah 

satu kota besar di Indonesia, menjadikan 

ketersediaan tenaga ahli yang kompeten 

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan 

ini bukan menjadi suatu kendala yang 

berarti. Tenaga ahli yang kompeten yang 

membantu Pokjanis dalam perumusan SP- 

P IP dan RPKPP masih memungkinkan untuk 

berasal dari kota yang bersangkutan, 

sehingga pemahaman terhadap kota dan 

intensitas pertemuan menjadi lebih baik. 

Kondisi ini akan memungkinkan untuk terjadi 

sebaliknya pada kota/kabupaten di luar Jawa. 

Ketersediaan tenaga ahli yang kompeten 

dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan 

kegiatan, sehingga tenaga ahli akan banyak 

dipenuhi dari kota-kota besar di sekitarnya 

yang secara lokasi jauh dari kota/kabupaten 

yang sedang melakukan penyusunan SPPIP 

dan RPKPP. Terkait dengan hal ini maka perlu 

adanya pemikiran yang lebih mendalam 

oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah mengenai mekanisme penyediaan 

tenaga ahli. 

*) Kepala Satuan Kerja Pengembangan 

Kawa san Permukiman Propinsi Jawa Timur 


BERITAUTAMA 

Berita Utama 

Permukiman nelayan Tambak Wedi di kaki jembatan suramadu 

Penataan Permukiman Pesisir 

di Kaki Jembatan Suramadu 

Sugianto Tarigan*) 

Di balik kebanggaan bangsa terhadap Jembatan Suramadu dan segala aspek keuntungannya, ternyata masih menyisakan 

cerita pahit bagi permukiman nelayan di sekitarnya, terutama di wilayah pinggiran Kota Surabaya. Kawasan pesisir pantai 

di sekitar Jembatan Suramadu juga tak luput dari pembangunan kota metropolitan ini, seperti permukiman mewah di 

sekitar Jembatan Suramadu, tepatnya di Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran yang akan dikembangkan menjadi 

Waterfront Central Bussines Distric (Waterfront CBD). Masyarakat di sana rawan terhadap pergeseran (relokasi) akibat 

rencana pengembangan Waterfront CBD tersebut. 

Rencana perubahan peruntukan kawasan 

yang didisain dalam tata ruang kota di lakukan 

untuk mendukung tumbuhnya in dustrialisasi 

dan perdagangan pasca pem bangunan 

Jem batan Suramadu. Na mun, hal ini akan 

menyebabkan ruang hi dup war ga pesisir 

semakin menyempit dan mung kin akan 

me ngalami pergeseran me la lui kebijakan 

relokasi. Selain itu, per u bah an disain peruntukan 

kawasan yang le bih modern, mengancam 

kaum nelayan kehilangan sumber 

penghidupan dari per airan laut. Akibatnya, 

kemiskinan bagi mereka adalah sebuah 

keniscayaan. 

Pembangunan jembatan ini pun menyisakan 

cerita pahit bagi keberlanjutan sumber 

penghidupan masyarakat pesisir. Masalah 

BBM (Bahan Bakar Minyak) menjadi kendala 

serius. Tingkat konsumsi bahan bakar semakin 

bertambah sebagai konsekuensi untuk menjangkau 

jarak dan wilayah yang makin jauh. 

Jarak yang makin jauh itu disebabkan karena 

perahu layar tidak bisa lagi leluasa melintasi 

wilayah perairan, karena terhalang oleh keber 

adaan Jembatan Suramadu yang melintasi 

perairan dengan kokohnya. 

Seperti kita ketahui, kawasan pesisir 

ada lah lokasi strategis yang dimiliki oleh 

ma syarakat, sehingga berpotensi mening - 

katkan kualitas masyarakat dan ling kungannya 

jika dikelola dengan baik. Pada sisi 

lain, pengembangan Kawasan Kaki Jembatan 

Suramadu (KKJS) bisa jadi bu merang 

jika tidak mampu bersaing de ngan 

lingkungan sekitarnya dan kemudian tercipta 

kesenjangan. 

Untuk meminimalisir konflik di tingkat 

komunitas maka pola penataan kawasan Kelurahan 

Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, 

khususnya pada Kawasan Kaki Jembatan 

Su ramadu (KKJS) hendaknya melibatkan masyarakat 

sekitar. Dengan melibatkan ma syarakat, 

diharapkan akan timbul rasa me miliki 

(sense of belonging) untuk tetap memelihara 

lingkungannya pasca penataan. 

Pada sisi lain, isu lingkungan yang berkelanjutan 

(sustainability) memiliki prinsip 

meng hargai dan melibatkan peng guna da - 


lam memecahkan masalah sehingga diper - 

lukan respon lokal mengenai bentuk pola 

penataan kawasan permukiman agar 

ha sil nya sesuai dengan pola hidup ma syarakat 

dan mudah diadaptasi. Proses ini disebut 

environmental probabilism, yaitu sebuah 

proses yang me libatkan pengguna di 

dalamnya melalui se rangkaian diskusi dan 

tanya jawab yang ak an menghasilkan respon 

pengguna untuk dipertimbangkan dalam 

bentuk penataan. 

Penataan Permukiman 

Pola Penataan Permukiman yang baik dan 

tertata akan tercipta apabila memenuhi kriteria 

ideal aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik 

meliputi letak geografis, lingkungan alam 

dan binaan, serta sarana dan infrastruktur. 

Sedangkan aspek non fisik meliputi aspek 

politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Selain aspek tersebut di atas, ada satu 

aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek 

psikologis. Aspek psikologis meliputi rasa 

aman, tentram, senang, atau ketakutan 

yang dirasakan oleh masyarakat penghuni 

permukiman. Kriteria yang telah disebutkan 

di atas sebaiknya terpenuhi, karena jika tidak 

terpenuhi dengan baik, maka permukiman 

tersebut belum dapat dikatakan sebagai tempat 

hunian yang baik atau permukiman tidak 

tertata. 

Aspek fisik didukung oleh permukiman 

nelayan yang tertata setidaknya perlu mencakup 

hal-hal berikut: tidak mengganggu 

ekosistem pesisir pantai dan laut, memiliki 

drainase terhadap pola pasang surut air 

laut, keberadaan air bersih, serta sistem 

pengolahan limbah. 

Arahan Penataan Permukiman Tambak 

Wedi 

Arahan penataan permukiman nelayan 

Tam bak Wedi dibagi dalam dua aspek, fisik 

dan non fisik. Variabel fisik sebagai arahan 

penataan permukiman nelayan, dapat digambarkan 

sebagai berikut; 

· Pertama, Lo kasi geografis yang meliputi; 

aksesibilitas me madai keluar dan ke dalam 

permukiman; aksesibilitas nelayan 

terhadap shoreline melalui jalur khusus; 

dan ketersediaan der maga yang dekat 

dengan permukiman. 

· Kedua, lingkungan alam yang meliputi; 

penetapan garis sempadan pantai minimal 

100 meter dari titik pasang tertinggi; 

penetapan daratan pantai dengan fungsi 

permukiman dan pengolahan selebar 

Peta udara penataan kawasan permukiman di kaki jembatan suramadu 

Pola Penataan Permukiman yang baik dan tertata akan tercipta 

apabila memenuhi kri teria ideal aspek fisik dan non fisik. Aspek 

fisik meliputi letak geografis, lingkungan alam dan binaan, serta 

sarana dan infrastruktur. Sedangkan aspek non fisik meliputi 

aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

400m – 2km dari GSP; dan pemikiran 

terhadap isu pemanasan global dan 

antisipatif terhadap kenaikan muka air 

laut. 

· Ketiga, Lingkungan permukiman. Hal 

ini meliputi; orientasi dua arah bagi permukiman 

nelayan tangguh dan pe ngolah 

ikan, yaitu waterfront dan inside-out 

tersusun dalam komposisi ruang yang 

berulang (continuity of space); penggunaan 

central place dalam cluster sebagai ruang 

pengolahan dengan barier tertentu; dan 

mempertahankan struktur ruang sosial 

yang telah tercipta sebelumnya dalam 

per mukiman eksisting. 

· Keempat, prasarana dan sarana. Aspek 

ini meliputi; penyediaan air minum di 

permukiman dan ruang pengolahan;pe - 

nyediaan jalan sebagai sarana trans por tasi 

sekaligus pencegah perambat an kebakaran 

dan jalur evakuasi mela lui jarak 

yang sudah ditetapkan. Mem per tahankan 

sis tem IPAL yang ada dan mengem bangkan 

sistem UASP pada kawasan pe sisir 

yaitu; pemberdayaan masyarakat da lam 

pengolahan sampah organik dan pengu 

atan sistem koperasi sebagai sarana 

ekonomi pendukung kehidupan nelayan. 

Variabel Non fisik sebagai arahan pengem 

bangan potensi permukiman ne la yan 

dari hasil eksplorasi potensi se tem pat, dapat 

digambarkan sebagai be r ikut; pertama,potensi 

kelembagaan ne layan. Mem per tahan 

kan kelembagaan nela yan lokal yang 

su dah terbentuk dan memacu persaingan 

sehat serta pembinaan kenelayanan sejak 

dini. Kedua, potensi kemandirian ekonomi 

nelayan. Mengembangkan sentra industri 

pengasapan melalui konsep smoked fish-to-go 

yaitu proses, kemas, dan jual dalam satu area; 

Memudahkan akses nelayan dalam kegiatan 

pemasaran ikan dan olahannya melalui kope 

rasi. Ketiga, potensi kemasyarakatan. Mengasah 

kemampuan formal dan informal 

kenelayanan sejak dini melalui ekstrakurikuler 

tingkat SD. Dan keempat, potensi keunikan 

dan budaya pariwisata. Adat larung sesajen 

sebagai point of interest ; Lomba perahu layar 

yang dilaksanakan setiap Agustus menjadi 


BERITAUTAMA 

atraksi yang menarik di bawah kaki Jembatan 

Suramadu. 

Rekomendasi penataan permukiman pesisir 

Tambak Wedi 

Dalam Penanganan penataan permukiman 

pesisir di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan 

Kenjeran, Kota Surabaya, direkomendasi bebe 

rapa upaya sebagai berikut: 

· Pertama, Memperhatikan fungsi dan kebutuhan 

kawasan. Dalam pengem bangan 

kawasan harus memperhatikan fungsi 

kawasan itu sendiri. Permukiman pesisir 

Tambak Wedi memiliki aktivitas utama nelayan 

selain aktivitas lainnya. Oleh karena 

itu pengembangan permukiman harus 

mendukung perkembangan aktivitas ini. 

Pola nearby relocation yang akan dite rapkan 

seharusnya tetap memberikan akses 

yang memadai bagi aktivitas nelayan. 

· Kedua, memperhatikan peran kawasan 

terhadap perkembangan kawasan Sura 

madu. Jembatan Suramadu telah terbangun, 

selanjutnya akan dikem bangkan 

Waterfront CBD yang dapat mendongkrak 

aktivitas ekonomi Kota Surabaya dan 

regional Jawa Timur secara lebih luas. 

Oleh karena itu, kawasan permukiman 

pesisir Tambak Wedi harus ditingkatkan 

kualitasnya agar dapat berfungsi maksimal 

dan dapat mendukung kegiatan 

wisata Suramadu. Ketersediaan dermaga 

kapal nelayan, tempat pelelangan ikan, 

pasar, dan layanan lainnya perlu diperhatikan 

agar permukiman nelayan 

dapat berkembang. 

· Ketiga, pengelolaan lahan. Prinsip near 

by relocation dan land sharing yang 

akan diterapkan di dalam pena ta an permukiman 

pesisir yang akan dikembangkan 

sebagai kawasan water front CBD 

Suramadu, permukiman pe si sir di Tambak 

Wedi terpaksa harus di pindahkan 

dengan syarat tetap memiliki akses ke 

laut. Mengingat sebagian masyarakat 

berprofesi sebagai nelayan. 

Menurut wawancara yang dilakukan ter - 

hadap sampel warga Tambak Wedi, diperoleh 

kesimpulan bahwa pada dasar nya 

penduduk tidak keberatan dipin dahkan 

selama masih dapat menjalankan aktivitas 

seperti semula. Dalam proses relokasi yang 

dekat dengan lokasi awal, masyarakat 

juga perlu diberikan kebebasan untuk 

menentukan komunitas mereka sendiri 

yang didasarkan atas ta tanan sosial, ikatan 

keluarga dan jenis pekerjaan. Land sharing 

merupakan alter natif penyelesaian pembagian 

lahan di an tara masyarakat melalui 

kesepakatan masing-masing pihak 

dengan diketahui oleh pihak yang berwenang 

atas pen catatan lahan, yakni BPN 

(Badan Per tanahan Nasional) 

· Keempat, pengelolaan Prasarana dan 

Sa rana. Arahan pembangunan prasara - 

na dan sarana yang dilakukan di permukiman 

pesisir Tambak Wedi, harus 

mem perhatikan kebutuhan masya rakat 

se tempat yang sebagian besar pen duduknya 

merupakan nelayan. 

Dalam proses pembangunan infrastruktur 

harus melibatkan sepenuhnya masyarakat 

sebagai pengguna dan agar masyarakat 

mempunyai rasa memiliki lingkungannya. 

Kondisi prasarana dan sarana harus didesain 

sedemikian rupa sehingga dapat 

berfungsi dengan baik di lokasi yang 

dekat dengan laut. 

Prasarana yang mesti disediakan dalam 

permukiman pesisir Tambak Wedi meliputi 

: jalan akses, akses menuju laut, saluran 

drainase, saluran limbah, pengelolaan 

sam pah, air bersih, sarana pengolahan dan 

pengeringan produk tangkapanla ut, pasar 

atau tempat pelelangan ikan, dan lain-lain. 

Dalam pengelolaan prasarana dan sarana 

diperlukan dukung an pemerintah daerah 

dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya 

dan juga ma sya rakat sendiri sebagai 

peng guna. Peran kedua belah pihak 

ini diperlukan agar kondisi prasarana 

dan sarana yang sudah tersedia dapat 

terpelihara secara maksimal. 

· Kelima, pembiayaan perumahan. Peme - 

rintah Kota Surabaya juga mengenal 

lem baga keuangan yang dapat membiayai 

pembangunan perumahan seperti 

bank pemerintah maupun swasta, 

ko pe rasi, dan lain-lain. Dalam kasus relokasi 

permukiman Tambak Wedi, masyarakat 

mempunyai hak atas lahan 

yang saat ini mereka tempati, sehingga 

penggantian lahan di lokasi lain menjadi 

hal mutlak, karena masyarakat memang 

menghendaki demikian. Pembiayaan ter - 

hadap penggantian lahan dapat di la ku - 

kan oleh pemerintah kota, sedang pem bangunan 

perumahan dapat dilaku kan oleh 

swasta sebagai kom pensasi di ijinkannya 

berinvestasi di kawasan ter se but. 

· Keenam, kelembagaan dalam Pe ngembangan 

Perumahan. Kelompok-ke lompok 

masyarakat di Kelurahan Tam bak Wedi 

perlu diberdayakan agar dapat ter libat 

se cara aktif dalam proses pe ren canaan 

pembangunan per mukiman Tambak 

Wedi. Untuk itu, perlu adanya arahan 

pen dampingan agar merekamam pu meren 

canakan dan memelihara ling kungan 

permukimannya dengan du kung an pe merintah 

kota. Kemitraan de ngan kelompokkelompok 

di luar Tam bak We di perlu pula 

dijalin dan ditingkatkan, agar terjadi saling 

tukar informasi dan perkembangan di 

daerah lainnya. 

Peran perguruan tinggi ITS (Institut Teknologi 

Surabaya) dalam hal ini sangat di harapkan 

untuk menjembatani an ta ra ma syarakat, 

dengan Pemerintah Kota Sura baya, Pengelola 

Kawasan Suramadu, in vestor dan 

lembaga lainnya yang terkait. Pe me rin tah 

Kota Surabaya diharapkan dapat me netapkan 

peraturan dan regulasi yang berpihak 

kepada masyarakat Tambak Wedi serta 

mampu mengakomodasi kepentingan 

investasi bagi perkembangan perekonomian 

Kota Surabaya. 

Diharapkan dengan arahan penataan 

per mukiman pesisir di bawah kaki Jembatan 

Suramadu, dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat pesisir di kaki untuk meningkatkan 

kehidupan yang lebih baik pasca 

pembangunan Jembatan Suramadu. 

*) Staf Subdit Pengembangan Permukiman 

Baru, Dit. Pengembangan Permukiman, 

Ditjen Cipta Karya 


Liputan Khusus 

Apa kata dunia jika mendengar sebanyak 100 

juta orang Indonesia belum mendapatkan 

akses air minum dan sanitasi yang layak 

Itu artinya sama dengan seluruh penduduk 

Filipina ramai-ramai ambil air dan buang air di 

Sungai Pasig. Kondisi sanitasi Indonesia saat 

ini banyak yang mengamini sedang terpuruk. 

Makanya perlu akselerasi program yang 

cepat dan dukungan dana dan komitmen 

antar pihak. 

Status Pencapaian Millenium Development 

Goals (MDGs) Indonesia 2009, menurut 

Jalur Cepat Mencapai MDGs 

Bersama PAMSIMAS 

PAMSIMAS Desa Petanang Kecamatan Lembat,Kabupaten Muara Enim. 

sumber dari Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan 

Sektoral, Bappenas, penduduk 

dengan akses air minum yang layak (perpipaan 

dan non perpipaan terlindungi) sebesar 

47,3% dari target tahun 2015 sebesar 

60,3%. Sedangkan akses sanitasi yang layak 

sudah tercapai 51% dari target sebesar 62,4%. 

Ada dua jalur utama yang saat ini ditempuh 

pemerintah Indonesia dalam mencapai target 

MDGs bidang air minum dan sanitasi, 

yaitu jalur normal dan jalur cepat. Termasuk 

jalur normal antara lain; peningkatan cakupan 

pelayanan maupun kualitas yang dimulai 

dari fase perencanaan advokasi maupun 

reformasi kebijakan, pendanaan dari 

berbagai sumber termasuk hibah, dan on 

going program seperti PPSP (Percepatan 

Pembangunan Sanitasi Perkotaan), STBM 

(Sa nitasi Total Berbasis Masyarakat), WAS- 

POLA, INDII, maupun JICA. Sedangkan the 

fast track terdiri dari on going program seperti 

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi 

Berbasis Masyarakat (SANIMAS), CWSH 

(Community Water Supply and Health), Pro Air, 

dan Denpasar Sewerage Development Project 

(DSDP). 

Di bidang air minum, Pemerintah telah 

menetapkan rencana tindak pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik 

melalui sistem cost recovery dan non 

cost recovery. Di tengah perjalanan cepat 

pemerintah mencapai titik target MDGs pada 

2015, rasanya tak salah jika dilakukan langkah 

dan cara apa saja asal benar, salah satunya 

mendorong SPAM berbasis masyarakat, termasuk 

PAMSIMAS. Akses air minum dan 

sanitasi dari PAMSIMAS mulai banyak menjawab 

problem kesehatan masyarakat perdesaan, 

terpencil dan marjinal. 

Pengembangan SPAM dengan sistem 

cost recovery meliputi fasilitasi penyediaan 

air baku untuk air minum dan fasilitasi 

penyediaan air minum (PDAM). Sistem yang 

satu itu memang penting, tapi sambil menguji 

kemandirian PDAM, pemerintah sebaiknya 

mulai memaksimalkan sistem non 

cost recovery yang selama ini tak terjangkau 

pemodal. Sistem non cost recovery meliputi 

pengembangan SPAM skala kecil (perdesaan) 

yang pembiayaannya didorong melaluiDAK; 

fasilitasi pengembangan SPAM pada IKK; 

kawasan perbatasan/pulau terdepan; fasilitasi 

pengembangan SPAM bagi kawa s- 

an-kawasan tertinggal; dan fasilitasi peng - 

em bangan SPAM bagi perdesaan (desa 

ra wan air) melalui pemicuan perubahan pe - 

ri laku menjadi hidup bersih dan sehat, pembangunan 

modal so sial, capacity building 

bagi masyarakat, serta pembangunan dan 

pe ngelolaan SPAM berbasis masyarakat. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Kemente 

rian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, saat 

membuka Road Show PAMSIMAS di Pa- 


LIPUTANKHUSUS 

Di bidang air minum, Pemerintah telah menetapkan rencana 

tindak pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

ba ik melalui sistem cost recovery dan non cost recovery. 

lembang akhir Juli lalu mengatakan, sebagai 

motor penggerak program PAMSIMAS telah 

dibentuk perangkat kerja mulai dari tingkat 

pusat hingga desa/kelurahan sasaran. Kunci 

keberhasilan program PAMSIMAS menurut 

Budi Yuwono, adalah kuatnya koordinasi stake 

holder terkait, baik lintas sektor (Bap peda, 

Dinas PU Cipta Karya, Dinkes, Dinas/Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Konsultan) maupun 

lintas wilayah (Pusat, Provinsi, Kab/kota 

hingga desa/kelurahan sasaran). 

Selain itu, tata penyelenggaraan program 

yang baik, program terselenggara sesuai 

urutan proses yang benar (diawali 

pem berdayaan dan promosi kesehatan un - 

tuk mengubah perilaku masyarakat, baru 

pelaksanaan fisik dan pengelolaan sarana 

air minum dan sanitasi) serta proses pembentukan 

Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 

secara partisipatif dan demokratis guna 

menghindari potensi konflik pelaksanaan di 

masyarakat juga merupakan salah satu dari 

kunci keberhasilan program PAMSIMAS ini. 

Pada kesempatan yang sama, Budi Yuwono 

juga menegaskan bahwa pe nguasaan 

lapangan dan standar kualitas pe laksanaan 

fisik air minum dan sanitasi, untuk 

menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana yang terbangun dan 

kesiapan Badan Pengelola Sarana setelah 

pelaksanaan fisik selesai, untuk memelihara 

dan mengembangkan cakupan pelayanan 

air minum yang telah terbangun serta monitoring 

dan pencatatan keseluruhan rangkaian 

progres program turut menjadi kunci 

sukses. 

”PAMSIMAS merupakan peran ban tu Pemerintah 

Pusat dalam rangka memper cepat 

daerah dalam memenuhi layanan AMPL, oleh 

karenanya PAMSIMAS perlu di ke lola dengan 

baik dengan prinsip ke berlanjutan oleh Pemerintah 

Daerah sendiri,” tegasnya. 

Road show di wilayah Sumatera ini merupakan 

road show pertama program PAM- 

SIMAS Tahun 2010, yang nanti akan disusul 

dengan road show lainnya secara marathon di 

wilayah Jawa, Sulawesi dan Kalimantan dan 

wilayah timur yang akan diadakan di Kupang, 

NTT. 

Dalam sambutan yang diwakili oleh Staf 

Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, H. 

Ru s li Nawi, road show ini betul-betul dapat 

dimanfaatkan dan dioptimalkan, sehingga 

dapat menghasilkan keputusan-keputusan 

yang berguna bagi program PAMSIMAS 

di daerah kita masing-masing. Karena keber 

hasilan kegiatan ini tidak terlepas dari 

dukungan dan partisipasi pemerintah pu sat, 

pemerintah provinsi dan terutama pemerintah 

Kabupaten/Kota, serta dukungan riil 

masyarakat. 

”Oleh karena itu kami sangat mengharapkan 

para Bupati/Walikota dan DPRD 

Kabupaten/Kota memberikan dukungan da - 

lam penyelenggaraan pengembangan PAM- 

SIMAS yang lebih baik, terutama me nyiapkan 

desa sasaran 2011, APBD, Dana Daerah 

untuk Kegiatan Bersama (DDUB) dan Biaya 

Operasional (BOP),” tuturnya pada acara pembukaan 

road show di Palembang, 19/7. 

Pada kesempatan itu juga, Rusli Nawi 

berharap, program Pamsimas tahun 2011 

disiapkan sedari dini, terutama dalam menyiapkan 

desa sasaran tahun 2011 dan 

menyiapkan anggaran pendamping. Begitu 

juga terhadap hasil program Pamsimas 

tahun 2008 dan 2009, seyogyanya dapat 

dikelola dan dimanfaatkan dengan baik guna 

meningkatkan kesejahteraan dan derajat 

kesehatan masyarakat miskin di perdesaan 

dan pinggiran perkotaan. 

Kepala Satker PPIP Tanozisochi Lase 

me ng ungkapkan, melalui road show ini dila 

kukan sosialisasi ulang kepada para pengambil 

kebijakan di daerah mengenai 

prin sip, pendekatan, serta strategi Program 

PAMSIMAS. “Diharapkan dengan adanya 

ro ad show akan terbangun pemahaman 

yang sama dan melahirkan kepedulian para 

pengambil kebijakan di daerah terhadap 

implementasi dan keberlanjutan Program 

PAMSIMAS.” 

Keberlanjutan 

Setelah setahun penyiapan dan dua ta hun 

terakhir dilaksanakan, PAMSIMAS mu lai mendapatkan 

sorotan dari aspek ke ber lan jutan 

manfaat prasarana dan sarana air minum dan 

sanitasi yang dihasilkan. Apalagi program 

ini akan berakhir pada 2011 sesuai yang 

dicanangkan Bank Dunia sebagai pendonor. 

Tak kurang, Direktur Jenderal Cipta Karya 

Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono 

menegaskan hal itu saat meninjau 

lokasi PAMSIMAS di Kabupaten Ogan Ilir 

dan Kabupaten Muaran Enim Sumatera Se- 

latan, akhir bulan lalu. Buah karya bersama 

masyarakat dalam PAMSIMAS akan sa ngat 

disayangkan jika tidak dipikirkan keber lanjutnnya. 

“Kunci keberhasilan PAMSIMAS ini adalah 

bagaimana kontribusi masyarakat dalam 

me ngelola infrastruktur ini. Ada banyak hal, 

salah satunya kepedulian warga untuk menyediakan 

dana operasional melalui pe netapan 

tarif atau retribusi yang adil dan wajar 

untuk mengantisipasi kerusakan mesin pompa, 

bahkan bagaimana jika cadangan air semakin 

berkurang. Dalam hal ini Pemda harus 

turun tangan untuk membantu, jangan hanya 

jadi penonton diam,” terang Budi Yuwono. 

Seperti tekad yang ditunjukkan warga 

Ulak Segeulung, Kabupaten Ogan Ilir, 

Sumatera Selatan. Lewat Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat (LKM) Karya Bersama 

yang dipimpin Awaluddin, mereka berhasil 

membangun 6 unit sumur bor yang dilengkapi 

menara penampung air, 1 unit MCK 

Umum, dan 8 unit sarana Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS) di Sekolah Dasar Ulak Segelung. 

Mereka menerima manfaat ini sejak tahun 

2009 dengan bantuan langsung sebesar Rp 

250 juta dari pemerintah pusat dan APBD, 

serta swadaya masyarakat baik berupa dana 

(in cash) maupun material dan tenaga (in 

kind). 

“Kami menetapkan tarif kepada kelompok 

masyarakat pemakai Rp 4.500 per bulan. Jika 

dirata-ratakan sebulan memerlukan Rp 120 

ribu untuk operasional mesin per unitnya, 

maka sisa per bulannya didapat sebesar Rp 20 

ribu. Sisanya akan dikumpulkan jika sewaktuwaktu 

ada kerusakan mesin,” jelas Awaludin 

kepada rombongan. 

Lain di Ulak Segelung, lain pula di Desa 

Petanang Kecamatan Lembat Kabupaten 

Mua ra Enim. Dengan dana kurang lebih 

sama, LKM Bersama membangun 11 unit 

sumur bor plus menara penampung air. 

Selain dipakai masyarakat di tempat, LKM 

juga menyalurkannya sepanjang 1.000 meter 

ke rumah warga. Dari 11 penampungan, 

cuma 2 unit saja yang belum disalurkan ke 

sambungan rumah. 

Bahkan di desa ini pemeliharaannya lebih 

efisien, yakni Rp 105 ribu per unit per bulan. 

Sedangkan tarif yang dikenakan masyarakat 

pemakai sebesar Rp 5000 hingga Rp 

10.000. Pompa mampu mengaliri air ke bak 

penampung hingga penuh selama enam jam 

per hari. Dengan kemampuan ini, 80% dari 

sekitar 520 KK sudah menikmati air minum 

dari PAMSIMAS ini. (bcr) 


Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim: 

“Rp 30 Miliar dari Padang 

Pariaman untuk PAMSIMAS” 

Membangun prasarana dan sarana kesehatan seperti PAMSIMAS jauh lebih baik dibandingkan 

membangun banyak rumah sakit dan menambah anggaran pengobatan. 

“Jadikan PAMSIMAS se perti Program 

Keluarga Berencana (KB) yang didukung 

oleh semua kalangan, baik dari pemerintah 

hingga pemuka agama,” 

Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim 

14 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010 

Dalam rangka persiapan program Penyediaan 

Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(PAMSIMAS) tahun 2011, Bupati 

dan Ketua DPRD Padang Pariaman beserta 2 

perwakilan kepala daerah dari Propinsi Riau 

dan Sumatera Selatan menandatangani Nota 

Kesepakatan PAMSIMAS pada acara road 

show program Pamsimas 19-22 Juli 2010 lalu. 

PAMSIMAS memberikan sumbangsih pe - 

ning katan kesehatan masyarakat Indo nesia 

dengan indikator menurunnya angka 

ke ma tian anak. Perlu diperhatikan oleh semua 

pihak, membangun prasarana dan 

sa rana kesehatan seperti PAMSIMAS jauh 

lebih baik dibandingkan membangun 

banyak rumah sakit dan menambah 

ang garan pengobatan. Seperti yang 

diungkapkan oleh seorang pa kar di 

Amerika, memberikan anggaran 

US $ 1 untuk olahraga dan kesehatan 

akan mengurangi US 

$ 3,5 biaya pengobatan.

LIPUTANKHUSUS 

oleh permukiman di sekitarnya. PAMSIMAS 

juga tidak terlepas dari kampanye perubahan 

perilaku, percuma saja jika prasarananya 

sudah dibangun tapi budaya masyarakat 

lebih memilih BAB di sungai karena perilaku 

turun temurun dan sambil silaturahmi dengan 

yang lain. “Jadikan PAMSIMAS seperti 

Program Keluarga Berencana (KB) 

yang didukung oleh semua kalangan, dari 

pemerintah hingga pemuka agama,” ujar 

Kasim. 

PAMSIMAS Ulak Segeulung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan juga menyediakan prasana Cuci Tangan 

Pakai Sabun di SD setempat 

“Pengetahuan masyarakat ten tang sanitasi 

dan kesehatan masih minim sehingga 

perlu sosialisasi yang intens. Pe merintah 

dae rah juga harus mempertegas wilayah 

mana yang harus mendapatkan PAMSIMAS, 

dan wilayah mana lagi yang harus diberikan 

program-program PNPM Mandiri lainnya,” 

tegas Kasim yang baru saja terpilih menjadi 

Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 

2010-2014. 

Anggaran pemda memang masih minim. 

Seperti DAU yang sudah habis separuhnya 

lebih untuk belanja aparat. Sehingga perlu 

kreatifitas untuk menganggarkan programprogram 

sejenis PAMSIMAS ini. “Kalau di 

Kabupaten Padang Pariaman, tahun ini saja 

kami menganggarkan Rp 30 miliar untuk 

PAMSIMAS, padahal APBD kami sekitar Rp 

800 miliar. Komitmen kami ini tentu saja 

didukung oleh DPRD, tidak bisa Pemdanya 

saja,” ucap Kasim. 

Penentuan lokasi PAMSIMAS di Kabupaten 

Padang Pariaman dipengaruhi oleh 

banyaknya jumlah sungai (kali) yang diikuti 

Nota Kesepakatan 

Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/ 

Kota pelaksana Program PAMSIMAS Region 

1 menandatangani nota kesepakatan se ba - 

gai bentuk komitmen mendukung pelaksanaan 

Program Pamsimas. Ada 7 butir 

yang merupakan isi dari kesepakatan yang 

dibacakan oleh Ketua CPMU PAMSIMAS, 

S. Bellafolijani. Nota kesepakatan ini di tandatangani 

secara bergantian di hadapan 

peserta Road Show Pamsimas yang dilaksanakan 

pada 19-22 Juli kemarin di Palembang, 

Sumatera Selatan. Selain Bupati/ 

Walikota dan Ketua DPRD, nota kesepakatan 

juga ditandatangani (mengetahui) Kepala 

Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Air Minum (PK-PAM) dari provinsi masingmasing. 

(bcr/berbagai sumber) 

Inilah isi Nota Kesepakatan sebagai bentuk komitmen mendukung pelaksanaan program PAMSIMAS : 

1. Penyediaan air minum dan sanitasi dasar merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004. Melalui road show ini, kami menegaskan kembali komitmen dalam mendukung Program Nasional PAMSIMAS sebagai upaya untuk 

meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, dan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan Millennium 

Development Goals (MDGs). 

2. Merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri No. 900/1307/IV/Bangda tanggal 11 

September 2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Kebutuhan Dana Pendamping Program PAMSIMAS; dengan ini Pemerintah Daerah 

menegaskan kembali komitmen atas partisipasinya dalam Program PAMSIMAS dan akan menyediakan dana pendukung APBD untuk 

Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUB), biaya operasional proyek (BOP) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan 

monitoring, evaluasi dan supervisi program PAMSIMAS tahun 2011. 

3. Pemerintah Daerah akan melakukan sosialisasi Program PAMSIMAS kepada masyarakat guna memberi pemahaman yang benar terhadap 

konsep dan pendekatan Program PAMSIMAS. Hal ini akan dilakukan dalam rangka mempersiapkan desa sasaran untuk TA 2011. Terhadap 

desa sasaran TA 2011 dan tahun selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan promosi Program PAMSIMAS secara lebih baik. 

4. Beberapa daerah telah memiliki dokumen rencana strategi (RENSTRA) pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis 

Masyarakat (AMPL BM). Meski demikian banyak daerah pelaksana Program PAMSIMAS belum memiliki dokumen RENSTRA di bidang 

AMPL BM. Oleh karena itu guna mendukung pelaksanaan Program PAMSIMAS, kami akan segera mengupayakan terwujudnya dokumen 

perencanaan pembangunan AMPL BM guna mendukung pengadopsian dan perluasan pendekatan PAMSIMAS. 

5. Untuk keberhasilan Program PAMSIMAS mendatang, kami akan menyerahkan daftar usulan desa sasaran (shortlist) TA 2011 selambatlambatnya 

sebelum akhir bulan September tahun 2010, yang disertai dengan kesanggupan kami untuk menyediakan dana pendamping 

APBD sesuai jumlah desa sasaran yang kami usulkan. 

6. Melaksanakan program replikasi dengan rincian pendanaan RKM (Rencana Kerja Masyarakat), 80% dari APBD dan 20% dari kontribusi 

masyarakat (4% in-cash dan 16% in-kind) sesuai ketentuan yang berlaku. 

7. Menyediakan biaya perekrutan, pelatihan dan gaji fasilitator, serta biaya operasional bagi Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan BPMD 

serta Tim Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program PAMSIMAS. (bcr/berbagai sumber) 


Info Baru 1 

Permukiman vertikal identik dengan daerah 

perkotaan. Dalam Pedoman Pelaksanaan 

Pe ngelolaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana 

Sewa), Ditjen Cipta Karya, Kementerian 

Pekerjaan Umum, juga dise butkan 

bahwa pembangunan Rusunawa adalah 

“da lam rangka peningkatan penye diaan perumahan 

khususnya pada daerah-daerah 

perkotaan dan daerah-daerah in dustri”. 

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 

16 tahun 1985 tentang Rumah Susun 

disebutkan pada bagian menimbang: “bahwa 

dalam rangka peningkatan daya guna dan 

hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan 

dan untuk lebih meningkatkan 

kualitas lingkungan pemukiman terutama 

di daerah-daerah yang berpenduduk padat 

tetapi hanya tersedia luas tanah yang 

terbatas”. Daerah berpenduduk padat dengan 

luas tanah yang terbatas ini memang 

merupakan salah satu ciri khas daerah perkotaan. 

Namun, dengan adanya Undang-undang 

no mor 41 tahun 2009 tentang Per lin dungan 

Lahan Pertanian Pangan Berke lanjutan, masa 

lah keterbatasan lahan un tuk per mukiman 

tidak akan menjadi ma salah daerah perkotaan 

saja. Daerah per desaan pun, ter utama 

di Pulau Jawa akan mengalaminya. 

Undang-undang ini bertujuan untuk 

men jamin ketersediaan pangan bagi masyara 

kat Indonesia dengan cara melindungi 

la han pertanian tanaman pangan dari alih 

fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan perta 

nian produktif di Indonesia mencapai 

35.000 hekar per tahun, dan untuk Pulau 


INFOBARU 1 

Permukiman Vertikal 

untuk Perdesaan 

Pulau Jawa 

Nurdien Adji*) 

Dengan adanya Undang-undang nomer 41 tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di mana UU ini menjamin ketersediaan 

pangan bagi masyarakat Indonesia dengan cara melindungi lahan pertanian 

tanaman pangan dari alih fungsi lahan, maka masalah keterbatasan lahan 

untuk permukiman tidak akan menjadi masalah daerah perkotaan saja. Daerah 

perdesaan pun, terutama di Pulau Jawa akan mengalaminya. 

Foto Kiri : Rusunawa Cimahi II 

Foto Kanan : Permukiman perdesaan yang padat 

Jawa saja mencapai 13.400 hektar per tahun 

untuk lahan pertanian dengan irigasi teknis 

(Keynote Speech Menteri Pekerjaan Umum 

pada Rapat Kerja Daerah Se-Pulau Jawa-Bali 

dan Sumatera di Semarang, Desember 2005). 

Lahan pertanian ini menjadi lahan cadangan 

bagi pertumbuhan kebutuhan atas permukiman 

akibat laju pertumbuhan penduduk. 

Pada kurun waktu 1994 hingga 1999, 

terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi 

permukiman sebesar 9.334 hektar. (Agenda 

dan Roadmap Riset Pangan 2008-2012, Lokakarya 

Agenda Riset Pangan dan Energi, 

http://web.ipb.ac.id/). 

Perlindungan lahan pertanian dari alih 

fungsi ini dilakukan dengan menetapkan 

se bagian lahan pertanian sebagai Lahan 

Per tanian Pangan Berkelanjutan, di mana lahan 

pertanian yang sudah ditetapkan menjadi 

Lahan Pertanian Pangan Ber kelanjutan 

dilarang untuk dialihfungsikan (pasal 44 ayat 

1). 

Pada pasal 44 ayat 3 disebutkan bahwa 

“Dalam hal untuk kepentingan umum, La- 

han Pertanian Pangan Berkelanjutan seba - 

gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

di alihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai de - 

ngan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Di mana dalam bagian penjelasan, 

penggunaan sebagai permukiman tidak termasuk 

dalam kepentingan umum. 

Sedangkan, penjelasan mengenai ketentuan 

alih fungsi lahan, salah satunya adalah 

mengenai penggantian lahan: 

Penyediaan lahan pengganti terhadap 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 


INFOBARU 1 

www.keprinews.files.wordpress.com 

Kawasan Perkotaan yang padat 

dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas 

dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal 

yang dialihfungsikan lahan beririgasi; 

b. Paling sedikit dua kali luas lahan dalam 

hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi 

rawa pasang surut dan nonpasang surut 

(lebak); dan 

c. Paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal 

yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi 

(Pasal 46 ayat 1); 

Dengan mempertimbangkan hal-hal di 

atas, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi 

terhadap lahan pertanian yang sudah ditetapkan 

sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Ber kelanjutan menjadi lahan permukiman 

sangat sulit untuk dilakukan. 

Sementara, Pulau Jawa yang merupakan 

7% wilayah daratan Indonesia menampung 

130 juta penduduk atau 62% penduduk 

Indonesia dan menjadi pulau dengan kepadatan 

penduduk tertinggi di dunia dengan 

1.026 penduduk per km 2 , dan terus tumbuh 

de ngan kecepatan tinggi. Pada tahun 2025, 

BPS memprediksikan bahwa Pulau Jawa akan 

dihuni oleh 151 juta jiwa. 

Bersamaan dengan itu, Pulau Jawa memiliki 

lahan sawah sebesar 3,3 juta hektar, 

atau hampir 50% dari luas lahan sawah di 

Indonesia. Hal ini ditambah dengan kondisi 

tanah Pulau Jawa yang sangat cocok untuk 

pertanian padi sebagai makanan pokok 

ma yoritas masyarakat Indonesia dan memiliki 

jaringan irigasi yang lebih lengkap jika 

dibandingkan dengan lahan pertanian di luar 

Pulau Jawa. 

Tingginya populasi penduduk di Pulau 

Jawa menciptakan kebutuhan akan lahan 

permukiman yang tinggi. Menurut Ke menterian 

Perumahan Rakyat, Indonesia me m - 

butuhkan 800.000 unit rumah per tahun, 

sedangkan menurut REI, kebutuhan riilnya 

adalah 1,2 juta unit rumah per tahun. Dari situ 

dapat diasumsikan bahwa kebutuhan rumah 

di Pulau Jawa sebesar 60% dari kebutuhan 

rumah Indonesia, yaitu sebesar 720.000 unit 

per tahun. 

Dengan kondisi Pulau Jawa yang memiliki 

luas wilayah yang kecil menimbulkan ke cenderungan 

untuk terjadi alih fungsi la han 

(ter utama lahan pertanian) menjadi per mukiman 

untuk memenuhi kebutuhan yang ada 

tersebut. 

Namun, Pulau Jawa sebagai lumbung 

pangan nasional yang memproduksi 40% 

total produksi beras nasional menyebabkan 

lahan pertanian di Pulau Jawa sangat penting 

untuk ketahanan pangan nasional, dan kare 

nanya sangat mungkin untuk nantinya ditetapkan 

sebagai bagian dari Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

Kondisi seperti ini mengakibatkan alih 

fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman 

akan sulit untuk terjadi (untuk 

tidak mengatakan mustahil). Hal ini mengakibatkan 

berkurangnya secara drastis keter 

sediaan lahan potensial untuk lahan permukiman, 

terutama di wilayah perdesaan, 

di mana mayoritas lahan pertanian berada. 

Keterbatasan lahan untuk permukiman ini 

dapat mengakibatkan munculnya permukiman 

kumuh akibat tingginya ke bu tuhan 

lahan untuk permukiman akibat pertumbuhan 

jumlah penduduk. 

Sebenarnya kondisi permukiman perdesaan 

yang kumuh akibat keterbatasan 

lahan permukiman ini sudah terjadi di beberapa 

tempat. Area perdesaan dengan lahan 

pertanian milik masyarakat yang ter batas, 

seperti misalnya daerah perdesaan yang 

berada di dekat daerah perkebunan besar, 

di mana lahan pertanian sebagian besar 

merupakan lahan milik perusahaan, banyak 

memiliki permukiman yang padat dan kumuh. 

Hal ini terjadi karena masyarakat tidak 

memiliki lahan cadangan untuk per mukiman, 

karena lahan pertanian yang ada tidak bisa 

dialihfungsikan menjadi lahan permukiman. 

Dengan adanya potensi keterbatasan 

la han permukiman di daerah perdesaan Pulau 

Jawa yang disebabkan adanya UU no. 

41/2009 ini, perlu disiapkan konsep un tuk 

memenuhi kebutuhan lahan untuk permukiman 

di perdesaan dalam rangka mencegah 

timbulnya permukiman kumuh di 

per desaan, di mana salah satunya adalah 

berupa permukiman vertikal bagi masyarakat 

perdesaan. 

Karakteristik sosial masyarakat perdesaan 

yang jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan 

memang memerlukan pendekatan 

yang mungkin jauh berbeda pula, sehingga 

konsep permukiman vertikal di perdesaan 

pun akan berbeda dengan permukiman vertikal 

di perkotaan. 

Kebutuhan-kebutuhan masyarakat perde 

saan yang perlu ditampung dalam permukiman 

vertikal, misalnya: kebutuhan yang 

berkait dengan pertanian sebagai mata 

pen caharian utama penduduk perdesaan, 

ruang-ruang sosialisasi yang cukup untuk 

mewadahi karakteristik masyarakat perde - 

saan yang guyup, dan desain yang bisa 

meng akomodasi gegar budaya akibat transisi 

dari permukiman horisotal ke permukiman 

vertikal. 

Dengan adanya permukiman vertikal 

un tuk perdesaan Pulau Jawa, diharapkan dapat 

memecahkan masalah ketersediaan lahan 

untuk permukiman tanpa mengganggu 

ketahanan pangan nasional melalui Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

*) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina 

Program, DJCK 


INFOBARU 2 

Info Baru 2 

Perumahan Ayodya Purwodadi Grobogan 

Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 

dalam RUU Perumahan dan 

Permukiman 

Deva Kurniawan Rahmadi dan Andreas Budi Wirawan *) 

www.flickr.com 

Dalam RUU tentang Perumahan dan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilaksanakan 

sebagai satu kesatuan sistem. Dimana pelaksanaannya secara berkelanjutan dan dapat memanfaatkan berbagai 

pendekatan yang relevan serta implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. 

Pengembangan perumahan dan per mukiman 

merupakan kegiatan dalam menata 

suatu kawasan agar sesuai dengan rencana 

tata ruang. Apabila sesuai dengan tata ruang 

otomatis didukung peningkatan kualitas 

hi dup berupa tempat hunian, fasilitas pendukung 

dan lingkungan sekitar. 

Upaya pengembangan perumahan dan 

permukiman yang telah dilakukan hing ga 

kini adalah hasil proses panjang dan akan 

berlangsung terus sejalan dengan perkembangan 

peradaban dan merupakan 

per masalahan yang tak bisa langsung diselesaikan 

karena kompleks. Kompleks, karena 

bukan semata-mata aspek fisik dalam 

membangun rumah, tetapi banyak sektor 

seperti sosial budaya, ekonomi, pertanahan, 

perindustrian, ilmu pengetahuan, teknologi 

dan lingkungan sekitarnya. 

Seiring dengan diberlakukannya ke bijakan 

desentralisasi serta otonomi daerah, 

terjadi perubahan dalam sistem pengelolaan 

pembangunan di daerah. Baik dalam hal 

penyediaan prasarana sarana, utilitas umum 

maupun pelayanan perkotaan. Kesemuanya 

itu telah diatur dalam Undang-undang 

No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan 

permukiman. 

Materi pengaturan dalam Undang-Un - 

dang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan 

dan Permukiman saat ini di rasa 

perlu penyempurnaan. Karena per a tur an 

perundangan tersebut kurang men dukung 

dan belum dapat menjawab berbagai 

permasalahan yang sedang terjadi 

ser ta tantangan rencana ke depan dalam 

pembangunan perumahan dan permukiman. 

Aturan itu juga belum memuat aturan soal 

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 

dalam mewujudkan perumahan dan permukiman 

yang layak dan terjangkau dalam 

lingkungan masyarakat. Serta belum secara 

tegas membahas tentang infrastruktur, hanya 

sebagai fasilitas dan utilitas ikutan dari 

perumahan dan permukiman. 

Khususnya, dalam materi pengaturan 

bidang pengembangan permukiman be lum 

secara komprehensif menunjukkan pengaturan 

penyelenggaraan sebagai kesa tuan 

antar kawasan yang terpadu dan saling mendukung 

baik infrastruktur, fungsi dan bentuk 

kawasan. 

Materi pengaturan 

Dilatarbelakangi oleh permasalahan serta 

kebijakan desentralisasi, maka dirasa perlu 

untuk melakukan revisi UU 4/92 yang telah 


menjadi inisiatif DPR RI. Berbagai tahapan 

proses perumusan telah dilalui dengan menyerap 

aspirasi para stakeholder melalui 

berbagai forum RDP, FGD, Perumusan dalam 

PANJA, Perumusan dalam Draf Peripurna 

bersama antara fraksi-fraksi, unsur 

pemerintahan, instansi/ lembaga terkait, para 

pakar dan pemerhati, pihak akademis, LSM 

dan wakil masyarakat yang berhubungan 

dengan perumahan dan permukiman Ser - 

ta yang terakhir dilakukan adalah pe nyia 

pan dalam penyusunan DIM (Daftar Inventaris 

Masalah) dengan muatan/materi 

pengaturan yang disusun telah mendudukan 

permasalahan permukiman atau perumahan 

khususnya penyediaan infrastruktur dengan 

keterpaduan penyelenggaraannya. 

Dalam muatan RUU disebutkan bahwa 

perumahan dan permukiman di se lenggarakan 

dengan berasaskan pada as as keterpaduan. 

Yang dimaksud dengan “asas 

keterpaduan” adalah penyelenggaraan peru 

mahan dan permukiman dengan memperhatikan 

keterpaduan kebijakan antar instansi 

dan sektor terkait. 

Penyelengaraan perumahan permukiman 

harus memperhatikan keterpaduan di dalam 

sistem infrastruktur baik yang berada dalam 

kawasan terbangun tertentu dan dengan 

sistem infrastruktur yang lebih besar pada 

jaringan tingkat kota, propinsi ataupun nasional. 

Termasuk juga keterpaduan dalam 

pembangunan keberlanjutan melalui as pek 

ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilanjutkan 

dengan fase berikutnya sebagai 

implementasi berupa penyelenggaraan permukiman. 

Pembangunan berkelanjutan 

Dalam RUU tentang Perumahan dan Permukiman, 

penyelenggaraan perumahandan 

permukiman harus dilaksanakan se bagai 

sa tu kesatuan sistem. Dimana pelak sana - 

annya secara berkelanjutan dan dapat memanfaatkan 

berbagai pendekatan yang re levan 

serta implementasinya dapat di se suaikan 

dengan kondisi masyarakat se tempat. 

Pembangunan berkelanjutan dilak sana - 

kan dengan pencapaian tujuan pem bangun 

an lingkungan, pembangunan sosial 

dan pembangunan ekonomi. Secara praktis, 

konsep pembangunan berkelanjutan, yang 

sudah berkembang sebagai asas pelaksanaan 

pembangunan perumahan dan permukiman, 

secara prinsip bertujuan memberdayakan 

masyarakat, secara sosial dan ekonomi serta 

lingkungan. Pendekatan ini dilakukan 

Eksisting Kawasan Kota Jakarta Tahun 2010 

de ngan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan 

dan pemberdayaan masyarakat, 

pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi, 

serta pendayagunaan prasarana dan sarana 

dasar perumahan dan permukiman sebagai 

satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan. 

Pembangunan perumahan dan per mukim 

an, yang memanfaatkan ruang ter besar 

dari kawasan perkotaan, merupakan kegiatan 

yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu, 

pengelolaan pembangunan perumahan dan 

permukiman senantiasa memperhatikan ke - 

ter sediaan daya du kung serta dampak terhadap 

kelestarian lingkungan. Kesadaran 

ter sebut harus dimulai sejak tahap pe rencanaan, 

perancangan dan pelaksanaan pem - 

bangunan sampai dengan tahap pe nge lo laan 

dan pengembangannya. Hal itu dilakukan agar 

tetap selaras dengan prin sip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan se cara eko no mi, 

sosial dan lingkungan. 

Dalam fase perencanaan kawasan permukiman 

yang diatur didalam RUU tentang 

Perumahan dan Permukiman, ditekankan 

bah wa Perencanaan kawasan permukiman 

(Pasal 63 Draf RUU Tentang Perumahan dan 

Permukiman) harus terhubung dengan keterpaduan 

sarana dan jaringan prasarana 

yang terstruktur dan hierarkis. Dengan begitu 

akan meningkatkan hubungan/keterkaitan 

fungsional di antara kawasan-kawasan tersebut, 

terintegrasi dengan sistem jaringan 

primer dan memperhatikan keterpaduan serta 

keserasian secara hierarkis dan fung sional 

dengan kawasan di sekitarnya. 

Keterpaduan sarana dan jaringan pra - 

sarana ini dimaksudkan sebagai ke ter hubungan 

antara permukiman per kotaan dan 

permukiman perdesaan yang diarahkan 

un tuk menciptakan keseimbangan antara 

desa dan kota sesuai dengan fungsi dan 

peranannya masing-masing. Hal tersebut 

di lakukan dengan mengakomodir fungsi 

dan peranan kota, optimalisasi sumber daya 

alam yang berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan serta memperhatikan kondisi sosial 

budaya setempat dan kearifan lokal. 

Tahapan perencanaan kawasan per mu ki- 

Penyelengaraan perumahan permukiman harus memperhatikan 

keterpaduan di dalam sistem infrastruktur baik yang berada 

dalam kawasan terbangun tertentu dan dengan sistem 

infrastruktur yang lebih besar pada jaringan tingkat kota, 

propinsi ataupun na sional. 


INFOBARU 2 

man dalam mendukung keterpaduan me liputi 

penyiapan dan pematangan la han, peren 

canaan keterpaduan sarana dan jaring an 

prasarana pendukung serta tentunya di sertai 

pembiayaan dan pembinaan. Pe nyiapan dan 

pematangan lahan harus di dahului dengan 

penetapan lokasi dan pe nyiapan kawasan 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 

Perencanaan kawasan permukiman di lakukan 

dalam rangka memenuhi keleng kapan 

dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas 

umum; dan dukungan sistem sarana dan 

jaringan prasarana. Perencanaan prasarana, 

sarana dan utilitas umum per mukiman tersebut 

dimaksudkan untuk: 

a. Menyiapkan kawasan permukiman yang 

layak huni. 

b. Mendukung terpadunya pengembangan 

kawasan permukiman, baik di dalam 

kawasan maupun antar kawasan. 

c. Membentuk struktur ruang kawasan ser - 

ta mengarahkan pola pemanfaatan ru - 

ang sebuah kawasan permukiman ser - 

ta memiliki sistem penghubung an tar 

kawasan Berupa sistem sarana dan jaringan 

prasarana sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah perkotaan dan/atau 

perdesaan . 

Keterkaitan Perumahan dan Permukiman 

dengan Lingkungan Hidup dan Penataan 

Ruang 

Salah satu tujuan pengelolaan lingkungan 

hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 adalah menjamin kelangsungan 

kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem, menjaga kelestarian fungsi ling - 

kungan hidup, mencapai keserasian, kese 

larasan, dan keseimbangan lingkungan 

hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber 

daya alam secara bijaksana, mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi 

isu lingkungan global. Dengan 

demikian, penyelenggaraan kegiatan ha rus 

berdasarkan prinsip pembangunan ber kelanjutan 

dan berwawasan lingkungan. 

Sedangkan pembangunan berkelanjutan 

da pat diartikan upaya sadar dan terencana 

yang memadukan aspek lingkungan hidup, 

sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan 

untuk menjamin keutuhan lingkungan 

hidup serta keselamatan, kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup ge ne 

rasi masa kini dan generasi masa depan. 

Adapun salah satu tujuan penye lenggaraan 

penataan ruang adalah untuk mewujudkan 

ruang wilayah nasional yang aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pena 

taan ruang juga harus berlandaskan wawasan 

nusantara dan ketahanan nasional 

yang harmonis antara lingkungan alam dan 

lingkungan buatan, terpadu dalam penggunaan 

sumber daya alam dan sumber daya 

buatan, serta perlindungan fungsi ruang 

dan pencegahan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Pe nataan ruang dilakukan dalam 

beberapa tingkatan dengan tingkat 

ke rincian yang berbeda dari yang sangat 

makro, mencakup seluruh wilayah Negara 

dan menjadi we wenang Pemerintah sampai 

dengan pena taan ruang wilayah provinsi 

yang menjadi wewenang pemerintah ka bupaten 

dan kota. 

Pengaturan penyelenggaraan per muki - 

man merupakan turunan terhadap pe ngaturan 

penataan ruang dan sekaligus memiliki 

peran pengelolaan lingkungan hidup 

dengan pe ngaturan penyelenggaraan bangunan 

tempat berbagai kegiatan. Pe ngaturan 

penataan ruangnya dilakukan pada 

tingkat pengaturan pola pemanfaatan ruang 

secara garis besar. Pengaturan bangunannya 

mencakup jaringan primer prasarana yang 

menggambarkan hubungan antar berbagai 

kawasan peruntukan, yang meliputi jaringan 

jalan primer dan arteri sekunder, saluran 

primer pembuangan air hujan dan air limbah, 

serta tempat pembuangan akhir sampah. 

Dalam kerangka itu, penyelenggaraan 

perumahan dan permukiman termasuk ta - 

ta ruang, pengadaan prasarana dan sarana 

lingkungan, serta utilitas umum di lakukan 

untuk menunjang kegiatan sosial 

eko nomi masyarakat. Hal ini diperlukan 

agar dapat mendorong terwujudnya ke seimbangan 

pe m bangunan perkotaan dan 

per desaan. Dengan begitu perkotaan maupun 

pedesa an akan tumbuh secara se la ras 

dan sa ling mendukung dalam me nciptakan 

pe ngembangan kawasan secara komprehensif 

dan terpadu baik dalam an tar hunian, 

lingkungan, permukiman, in frastruktur, antar 

kawasan serta fungsi lain yang mendukung. 

Oleh karenanya, diperlukan pengembang 

an perencanaan dan perancangan,ser ta 

pembangunan perumahan dan per mu kiman 

yang kontributif terhadap pen capaian penataan 

ruang yang disusun se cara transparan 

dan partisipatif serta mem berdayakan masyarakat 

sebagai pelaku utama. 

Peran Kementerian Pekerjaan Umum 

Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya (tupoksi) 

mem butuhkan aspek keterpaduan yang 

me megang peranan penting dalam penyelenggaraan 

pembangunan, khususnya di 

bidang pekerjaan umum. Aspek ini sangat 

dibutuhkan karena diharapkan akan terwu 

jud kesamaan persepsi di antara pelaku 

pembangunan yang dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan bidang 

pekerjaan umum. 

Dalam pelaksanaannya, Kementerian 

Pe kerjaan Umum telah berusaha meng- 


INFOBARU 2 

melalui pelaksanaan bantuan teknis dan 

sosialisasi kepada stakeholders terutama peme 

rintah daerah dan masyarakat. 

Foto Atas : Rapat Dengar Pendapat dengan Komite II DPD RI 

Foto Bawah : Salah satu tim perumus RUU sedang diskusi penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) 

upayakan keterpaduan pembangunan dalam 

menyelenggarakan urusan bidang Pe kerja 

an Umum, namun masih ditemui ba - 

nyak hambatan di antaranya terlebih pada 

koordinasi yang kurang maksimal antar 

per sonil baik pada tingkatan perencanaan/ 

kebijakan dan tingkatan pelaksanaan. Hambatan-hambatan 

ini menjadikan keterpaduan 

pembangunan bidang pekerjaan umum saat 

ini belum dapat dicapai secara optimal. 

Banyak terdapat kelemahan-kelemahan, baik 

dari segi internal maupun segi eksternal di 

luar Kementerian Pekerjaan Umum. Dari segi 

internal, di antaranya disebabkan oleh : 

· Kompleksitas pelaksanaan kegiatan, kesulitan 

bersinergi. 

· Belum adanya konsep keterpaduan yang 

dapat diacu. 

Sedangkan dari segi eksternal, di anta ranya 

disebabkan oleh : 

· Peraturan perundang-undangan yang tidak 

mendukung. 

· Kelemahan kebijakan dan perencanaan 

pembangunan nasional. 

· Tidak/kurang adanya koordinasi perencanaan 

dan program yang efektif di antara 

para pengambil keputusan sehingga menyulitkan 

pelaksanaan di daerah. 

· Ego-sektoral Kemeterian/Lembaga, yang 

masih ingin menonjolkan dominansi sektornya. 

Dalam rangka keterpaduan pem ba ngunan 

lintas “pelaku”, Kementerian Pe ker jaan 

Umum telah menggalang peran stakeholders, 

Peranan Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah dalam hal ini me me gang 

peranan penting, yang sangat di harapkan 

dalam penggalangan peran stake holders untuk 

optimalisasi keterpaduan pembangun an 

bidang pekerjaan umum. Ke giatan-ke giatan 

khusus di daerah mem butuhkan sharing 

pen danaan antara pe merintah pusat dan 

pe me rintah daerah, termasuk dalam hal ini 

peng galangan da na dari kalangan investor. 

Di sam ping itu pula penggalangan partisipasi 

ma sya rakat sebagai subyek pembangunan 

ju ga sangat membutuhkan komitmen dari 

pe me rintah daerah. 

Dalam meningkatkan efektifitas pe nyelenggaraan 

Pengembangan Per mukiman 

di bu tuhkan koordinasi antar wilayah khu - 

susnya antar kabupaten dan antar ka wasanlingkungan, 

terutama menyangkut batasan 

administratif serta jaringan pada skala perkotaan. 

Tingkat koordinasi ini me nuntut peran 

pemerintah daerah untuk banyak ter libat 

dalam penyusunan program per mukiman 

yang melibatkan kerjasama antar daerah dan 

stakeholders. 

Dalam tatanan perencanaan, diperlukan 

suatu strategi pengembangan kawasan/ 

ko ta yang menitikberatkan pada peranan 

Pemda untuk mengatasi persoalan di daerahnya 

yaitu strategi pengembangan kota 

pada pengembangan permukiman dan strategi 

perkotaan atau yang dikenal sebagai 

Strategi Pengembangan Permukiman dan 

Infrasturktur Perkotaan (SPPIP). SPPIP ini pada 

dasarnya merupakan bagian integral dari 

kerangka pembangunan daerah (provinsi, 

ko ta/kabupaten) yang memuat rancangan 

tata cara pembangunan permukiman dan 

in frastruktur perkotaan. Sektor permukiman 

dan infrastruktur perkotaan akan menjadi 

bagian penting yang mendukung tercapainya 

ruang kota sebagai wahana berkehidupan 

yang ramah layanan bagi masyarakat perkotaan. 

Kedepannya, SPPIP ini nantinya diharapkan 

akan menjadi instrumen penting 

untuk menjamin terwujudnya pembangunan 

yang serasi dan terpadu antar sektor dan 

alokasi ruangnya terutama yang berkaitan 

dengan pengembangan permukiman dan 

infrastruktur perkotaan. 

*) Staf Perencanaan Teknis dan Pengaturan 

Di rektorat Pengembangan Permukiman 

Dit jen. Cipta Karya 


INFOBARU3 

Info Baru 3 

Cipta Karya Dukung Sarana dan Prasarana 

Desa Wisata Cibatutiga 

Direktur PAM Tamin Z. Amin mempresentasikan dukungan infrastruktur cipta karya di kawasan MMNI kepada Ibu Ani Yudhoyono 

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan 

Umum mendukung pembangunan sarana 

dan prasarana untuk para pengrajin di 

Padepokan Mutu Manikam Nusantara Indonesia 

(MMNI) di Desa Wisata Cibatutiga, 

Cariu, Bogor, Jawa Barat. Dukungan tersebut 

berupa pembangunan jalan akses ke 

area MMNI, pembuatan area parkir serta 

pembangunan sarana air minum yaitu pembangunan 

reservoir berkapasitas 30 m 3 dan 

6 unit Hidran umum. Peresmian Padepokan 

MMNI sendiri, dilakukan oleh Ibu Ani Yudhoyono 

di Bogor akhir Juli lalu. 

Bukan hanya itu saja, Ditjen Cipta beren 

cana menambah dukungan sarana dan 

prasarana dengan membangunan Sanimas 

(Sanitasi berbasis masyarakat) berupa sarana 

MCK yang rencana dimulai tahun 2011. Pembangunan 

tersebut menggunkan dana APBN 

sebesar Rp 300 juta. 

Pembentukan MMNI diprakarsai oleh 

Ibu Ani sejak 3,5 tahun lalu tepatnya pada 

Desember 2006. “Dengan MMNI diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin 

dan masyarakat pada umumnya,” kata Ibu 

Ani. 

Menurut Pengawas MMNI Prihadi Santosa, 

MMNI adalah organisasi nirlaba yang 

merupakan perkumpulan para pencinta 

dan pengrajin perhiasan dengan tujuan 

uta ma menciptakan lapangan kerja bagi 

buruh perajin lepas yang tidak bekerja pada 

perusahaan. 

Mereka bisa diberdayakan melalui pengembangan 

industri mutu manikam In donesia 

serta membantu program pe me rin tah 

dalam upaya mengentaskan ke miskinan. 

Se jak dibentuk, kata dia, MMNI telah melatih 

lebih kurang 750 perajin dari berbagai daerah 

di seluruh Indonesia dengan instruktur dari 

dalam dan luar negeri. 

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad 

Heryawan, keberadaan Padepokan Mutumanikam 

Nusantara Indonesia di kawasan 

Cariu Bogor diharapkan membantu Pemerintah 

Daerah dan masyarakat dalam mengatasi 

masalah fundamental yang dihadapi, 

khususnya pada bidang pendidikan, layanan 

kesehatan, penyediaan sarana air bersih, pengelolaan 

lahan secara lestari, pembukaan 

lapangan kerja, pengembangan kreatifitas 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Pada saat yang sama. Heryawan berha 

rap Desa Cibatu Tiga dapat tumbuh dan 

ber kembang menjadi desa wisata baru di 

Kabupaten Bogor. Sehingga, diharapkan menjadi 

tambahan destinasi wisata unggulan di 

Jawa Barat dan bahkan nasional. Hal ini tentunya 

sejalan dengan Program Visit Bogor 

2011 yang dicanangkan Bupati Bogor, serta 

sesuai pula dengan arah pengembangan 

kepariwisataan Jawa Barat “Kataji”, yaitu Krea 

tivitasnya yang Andal, Timpal wisatanya Aman 

dijelajah dan Indah. 

Dalam rangkaian peresmian Padepokan 

tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, 

memberikan bantuan infrastruktur keciptakaryaan 

berupa tangki-tangki air kepada Bupati 

Bogor H. Rachmat Yasin dan selanjutnya 

diserahkan kepada Kepala Desa Cibatutiga 

Narja Hermawan untuk pengoperasiannya. 

Diserahkan pula bantuan berupa satu unit 

sepeda motor pintar yang diterima oleh 

Kepala Desa Cibatutiga Narja Hermawan 

untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat 

terutama dalam upaya meng apresiasi 

dan mengoptimalkan mutu prog ramprogram 

rumah pintar. 

(dvt/berbagai sumber) 


Inovasi 1 

GPS dalam Pembangunan 

Bidang Cipta Karya 

Wayan Lindu Suwara*) 

Penggunaan GPS dalam pembangunan infrastruktur ke-Cipta Karya-an bertujuan untuk memberikan informasi letak 

koordinat, posisi, satuan terbangun dan bisa ditambahkan informasi nilai alokasi yang telah diinvestasikan sehingga para 

pengambil keputusan dapat mengetahui prasarana dan sarana yang sudah terbangun dengan tepat, akurat dan tepat 

sasaran. 

Jauh sebelum Permintaan Unit Kerja Presiden 

bidang Pengawasan dan Pengen dalian 

Pembangunan (UKP-PPP), untuk menginformasikan 

pelaksanaan kegiatan dalam 

bentuk WebGIS yang dapat ditampilkan pada 

Situation Room Bina Graha (23 Pebruari 

2010), Kementerian Pekerjaan Umum sudah 

melakukan inovasi dengan menandai prasarana 

dan sarana yang telah terbangun. 

Menindaklanjuti hal itu, pada akhir Maret 

2010 Sekjen Kementerian PU menerbitkan 

surat edaran kepada seluruh Eselon I teknis 

di lingkungan Kementerian PU untuk melaksanakan 

permintaan UKP-PPP tersebut. Kepala 

UKP-PPP kemudian mempertegasnya 

dengan melayangkan surat kepada Menteri 

PU pada 6 Mei 2010 perihal menginformasikan 

pelaksanaan kegiatan dalam bentuk WebGIS 

yang dapat ditampilkan pada Station Room 

Bina Graha. Secara legalitas Kementerian Pekerjaan 

Umum segera menerbitkan Surat 

Edaran Menteri PU Nomor 13/2010 tentang 

kewajiban pencantuman koordinat geografis 

untuk lokasi pelaksanaan paket kegiatan di 

Lingkungan Kementerian PU. 

Peran GPS 

Peranan Global Positioning System (GPS) 

pada pembangunan infrastruktur bidang 

cipta karya adalah sebagai penanda telah 

terbangun prasarana dan sarana, data informasi 

ini dibutuhkan tidak terlepas dari 

penggunaan GIS (Geographical Infor mation 

System), atau istilah umumnya ada lah pemetaan. 

Penggunaan GPS dalam pem bangunan 

infrastruktur ke-Cipta Karya-an bertujuan 

untuk memberikan informasi le tak 

koordinat, posisi, satuan terbangun dan bisa 

ditambahkan informasi nilai alokasi yang telah 

diinvestasikan sehingga para pe ng ambil 

keputusan dapat mengetahui pra sarana dan 

sarana yang sudah terbangun de ngan tepat, 

akurat dan tepat sasaran. 

Saat ini, sudah banyak pihak yang menggunakaan 

alat navigasi berbasis sa telit 

dan pemetaan dalam merencanakan, memutuskan, 

melaksanakan, dan evaluasi program–program 

bidang ke-Cipta Karya-an 

ter masuk program-program yang berbasis 

ma syarakat. Kementerian Pekerjaan Umum 

melalui Ditjen Cipta Karya saat ini sedang 


INOVASI 1 

gencar melakukan identifikasi informasi lokasi 

dan jenis prasarana dan sarana yang 

telah terbangun. 

GPS adalah suatu sistem navigasi satelit 

yang dipergunakan untuk menentukan koordinat/posisi/titik 

suatu obyek di bumi. 

Sis tem navigasi satelit mengirimkan data 

po sisi (garis bujur, lintang dan ketinggian) 

sinyal waktu ke alat penerima di permukaan. 

Penerima di permukaan dapat mengetahui 

posisinya, serta waktu yang tepat. 

Sistem ini menggunakan 24 satelit yang 

mengirimkan sinyal gelombang mikro ke 

Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat pe nerima 

di permukaan dan digunakan untuk 

menentukan posisi, kecepatan, arah 

dan waktu. Sistem ini awal mulanya dikembangkan 

oleh Departemen Pertahanan 

Amerika Serikat, dengan nama lengkapnya 

adalah NAVSTAR GPS nama ini diberikan oleh 

John Walsh (seseorang yang mempunyai 

peranan penting dalam program GPS). 

GPS sering disebut dengan GPS Tracking 

adalah teknologi AVL (Automated Vehicle 

Locater) yang memungkinkan peng - 

guna untuk melacak posisi ken daraan 

da lam keadaan Real-Time dan bisa juga dipergunakan 

untuk men-trac king infra struktur 

jalan dan jaringan per pipaan. GPS Tracking 

memanfaatkankom binasi teknologi GSM dan 

GPS untukme nentukan koordinat sebuah 

obyek, lalu menerjemahkannya dalam bentuk 

peta digital. 

Cara Kerja 

Sistem ini menggunakan sejumlah sa telit 

yang berada di orbit bumi, yang memancarkan 

sinyalnya ke bumi kemudian 

ditangkap oleh sebuah alat penerima. Ada 

tiga bagian penting dari sistem ini, yaitu 

bagian kontrol, bagian angkasa, dan bagian 

pengguna. 

1. Bagian Kontrol : seperti namanya, bagian 

Pengaplikasian GPS 

ini untuk mengontrol. Setiap satelit dapat 

berada sedikit diluar orbit, sehingga bagian 

ini melacak orbit satelit, lokasi, ketinggian, 

dan kecepatan. Sinyal-sinyal da ri 

satelit diterima oleh bagian kontrol, di koreksi 

dan dikirimkan kembali ke sa telit. 

Koreksi data lokasi yang tepat dari satelit 

ini disebut dengan data ephemeris yang 

nantinya akan di kirimkan kepada alat 

navigasi kita. 

2. Bagian Angkasa : Bagian ini terdiri dari 

kumpulan satelit-satelit yang berada di 

orbit bumi, sekitar 12.000 mil di atas permukaan 

bumi. Kumpulan satelit-satelit 

ini diatur sedemikian rupa sehingga alat 

navigasi setiap saat dapat menerima 

pa ling sedikit sinyal dari empat buah 

satelit. Sinyal satelit ini dapat melewati 

awan, kaca, atau plastik, tetapi tidak dapat 

melewati gedung atau gunung. Satelit 

mempunyai jam atom, dan juga 

akan memancarkan informasi waktu/ 

jam. Data ini dipancarkan dengan kode 

random. Masing-masing satelit memiliki 

kodenya sendiri-sendiri. Nomor kode ini 

biasanya akan ditampilkan di alat navigasi, 

maka kita bisa melakukan identifikasi 

sinyal satelit yang sedang diterima alat 

tersebut. Data ini berguna bagi alat navigasi 

untuk mengukur jarak antara alat 

navigasi dengan satelit, yang akan 

di gunakan untuk mengukur koordinat 

lokasi. Kekuatan sinyal satelit juga akan 

membantu alat dalam penghitungan. Kekuatan 

sinyal ini lebih dipengaruhi oleh 

lokasi satelit, sebuah alat akan menerima 

sinyal lebih kuat dari satelit yang berada 

tepat di atasnya (bayangkan lokasi satelit 

seperti posisi matahari ketika jam 12 siang) 

dibandingkan dengan satelit yang berada 

di garis cakrawala (bayangkan lokasi satelit 

seperti posisi matahari terbenam/ 

terbit). 

3. Bagian Pengguna : Bagian ini terdiri dari 

alat navigasi yang digunakan. Satelit 

ak an memancarkan data almanak dan 

ep hemeris yang akan diterima oleh alat 

na vigasi secara teratur. Data almanak 

ber isikan perkiraan lokasi (approximate 

location) satelit yang dipancarkan terus 

me nerus oleh satelit. Data ephemeris 

dipancarkan oleh satelit, dan valid untuk 

sekitar 4-6 jam. Untuk menunjukkan koordinat 

sebuah titik (dua dimensi), alat 

navigasi memerlukan paling sedikit sinyal 

dari 3 buah satelit. Untuk menunjukkan 

data ketinggian sebuah titik (tiga dimensi), 

diperlukan tambahan sinyal dari 1 buah 

satelit lagi. 

Sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh kumpulan 

satelit tersebut, alat navigasi akan melakukan 

perhitungan-perhitungan dan ha sil 

akhirnya adalah koordinat posisi alat ter - 

sebut. Makin banyak jumlah sinyal sa telit 

yang diterima oleh sebuah alat maka 

akan membuat alat tersebut menghitung 

koordinat posisinya lebih tepat dan akurat. 

Karena alat navigasi ini bergantung penuh 

pada satelit, maka sinyal satelit menjadi 

sangat penting. Alat navigasi berbasis satelit 

ini tidak dapat bekerja maksimal ketika ada 

gangguan pada sinyal satelit. Ada beberapa 

hal yang dapat menghambat kekuatan sinyal 

satelit: 

a. Kondisi geografis, selama kita masih dapat 

melihat langit yang cukup luas, alat ini masih 

dapat berfungsi. 

b. Hutan, makin lebat hutannya, maka makin 

berkurang sinyal yang dapat diterima. 

c. Air, mangan berharap dapat meng gu nakan 

alat ini ketika menyelam. 

d. Kaca film mobil, terutama yang mengandung 

metal. 

e. Alat-alat elektronik yang dapat mengeluarkan 

gelombang elektromagnetik. 

f. Gedung-gedung, tidak hanya ketika didalam 

gedung, berada diantara 2 buah 

gedung tinggi juga akan menyebabkan 

efek seperti berada di dalam lembah. 

g. Sinyal yang memantul, misal bila berada 

diantara gedung-gedung tinggi, dapat 

me ngacaukan perhitungan alat navigasi 

se hingga alat navigasi dapat menunjukkan 

posisi yang salah atau tidak akurat. 

Antena 

Ada dua jenis antena bawaan alat navigasi 

yang paling sering dijumpai, yaitu jenis 

patch dan quad helix. Jenis patch, bentuknya 


Aplikasi GIS pembangunan bidang cipta karya dalam website cipta karya 

gepeng sedangkan quad helix bentuknya seperti 

tabung. Tentunya keduanya memiliki 

keunggulan dan kekurangannya masingma 

sing. Pada pemakaian sehari-hari, banyak 

sekali faktor yang mempengaruhi fungsinya. 

Alat navigasi yang memiliki antena patch, 

akan lebih baik penerimaan sinyalnya bila 

alat dipegang mendatar sejajar dengan bumi. 

Sedangkan alat yang memiliki antena 

quad helix, akan lebih baik bila dipegang 

tegak lurus, bagian atas ke arah langit. Untuk 

memastikan, periksalah spesifikasi antena 

alat navigasi. 

Pada pemakaian sehari-hari, seringkali 

di perlukan antena eksternal, contohnya, pemakaian 

di dalam kendaraan roda empat. Ada 

beberapa jenis antena eksternal yang dapat 

dipilih. Perlu diingat bahwa tidak semua tipe 

alat navigasi mempunyai slot untuk antena 

eksternal. 

a. Antena eksternal aktif. Disebut aktif 

karena dilengkapi dengan Low Noise 

Amplifier (LNA), penguat sinyal, karena 

sinyal akan berkurang ketika melewati 

ka bel. Artinya, jenis ini memerlukan sumber 

listrik untuk melakukan fungsinya, 

yang biasanya di ambil dari alat navigasi. 

Sehingga baterai alat navigasi akan lebih 

cepat habis. Ke untungannya, dapat digunakan 

kabel le bih panjang di ban dingkan 

tipe pasif. 

b. Antena Eksternal Pasif. Karena tidak dilengkapi 

oleh penguat sinyal, maka baterai 

tidak cepat habis. Tetapi kabel yang 

digunakan tidak dapat sepanjang tipe 

aktif. 

c. Antena Eksternal Re-radiating. Jenis 

ini ter diri dari dua bagian, yang pertama 

me nangkap sinyal satelit, yang kedua memancarkan 

sinyal. Karena sinyal dipancar 

kan, maka jenis ini tidak memerlukan 

hu bungan kabel ke alat navigasi. Alat navigasi 

akan menerima sinyal seperti bia sa. 

Tentu saja jenis ini memerlukan sumber 

listrik tambahan, tetapi bukan dari alat 

navigasi yang dipakai. Bagi tipe alat navigasi 

yang tidak mempunyai slot untuk 

antena eksternal, jenis ini merupakan 

al ternatif yang baik daripada harus memodifikasi 

alat navigasi. 

d. Antena Combo. Antena jenis ini adalah 

penggabungan antara antena untuk alat 

navigasi dan telpon genggam. Sumber 

listrik diperlukan untuk penggunaannya. 

Perlu diingat bahwa koordinat yang ditampilkan 

oleh alat navigasi adalah koordinat 

posisi antena eksternal. Jadi, penempatan 

antena eksternal juga perlu 

diperhatikan. 

DGPS 

DGPS (Differential Global Positioning System) 

adalah sebuah sistem atau cara untuk meningkatkan 

GPS, dengan menggunakan stasiun 

darat, yang memancarkan koreksi lokasi. 

Dengan sistem ini, maka ketika alat 

na vigasi menerima koreksi dan me ma sukkannya 

ke dalam perhitungan, ma ka akurasi 

alat navigasi tersebut akan me ningkat. Oleh 

karena menggunakan sta siun darat, maka 

si nyal tidak dapat mencakup area yang luas. 

Walaupun mempunyai per bedaan dalam cara 

kerja, SBAS (Satelite Based Augmentation 

System) secara umum dapat dikatakan adalah 

DGPS yang menggunakan satelit. Cakupan 

areanya jauh lebih luas dibandingkan dengan 

DGPS yang memakai stasiun darat. Ada beberapa 

SBAS yang selama ini dikenal, yaitu 

WAAS (Wide Area Augmentation System), 

EGNOS (European Geostationary Navigation 

Overlay Service), dan MSAS (Multi-functional 

Satellite Augmentation System). WAAS dike lola 

oleh Amerika Serikat, EGNOS oleh Uni Eropa, 

dan MSAS oleh Jepang. Ketiga sistem ini saling 

kompatibel satu dengan lainnya, artinya alat 

navigasi yang dapat menggunakan salah 

satu sistim, akan dapat menggunakan kedua 

sistem lainnya juga. Pada saat ini hanya 

WAAS yang sudah operasional penuh dan 

dapat dinikmati oleh pengguna alat navigasi 

di dunia. Walaupun begitu, sebuah DGPS 

dengan stasiun darat yang berfungsi baik, 

dapat meningkatkan akurasi melebihi/sama 


INOVASI 1 

dengan peningkatan yang dapat dicapai oleh 

SBAS. 

Secara umum, bisa dibagi menjadi dua 

bagian besar, yaitu “real time (langsung)” 

dan “Post processing (setelah kegiatan sele 

sai)”. Maksud dari ‘real time’ adalah alat 

navigasi yang menggunakan sinyal SBAS 

atau pun DGPS secara langsung saat di gunakan. 

Sedangkan ‘post processing’ maksudnya 

adalah data yang dikumpulkan oleh 

alat navigasi di proses ulang dengan menggunakan 

data dari stasiun darat DGPS. Ada 

banyak stasiun darat DGPS di seluruh dunia 

yang dapat kita pakai untuk hal ini, baik versi 

yang gratis maupun berbayar, bahkan kita 

dapat langsung menggunakannya mela lui 

internet. 

Walaupun DGPS ataupun SBAS dapat 

me ningkatkan akurasi, tetapi dengan syarat 

sinyal yang dipancarkan berisikan koreksi 

untuk wilayah dimana kita menggunakan 

alat navigasi. Bila tidak berisikan koreksi data 

bagi wilayah tersebut, tidak akan terjadi 

peningkatan akurasi. 

Beberapa pengertian istilah 

• Cold & Warm start 

Pada detail spesifikasi alat navigasi, biasanya 

tertulis waktu yang diperlukan 

un tuk cold dan warm start. Ketika alat 

na vigasi dimatikan, alat tersebut masih 

menyimpan data-data satelit yang ‘terkunci’ 

sebelumnya. Salah satu data yang 

tersimpan adalah data ephemeris, dan 

data ini masih valid untuk sekitar 4-6 jam 

(untuk lebih mudah, pakai acuan waktu 

4 jam saja). Ketika dinyalakan kembali, 

maka alat navigasi tersebut akan mencari 

satelit berdasarkan data simpanan. Bila 

data yang tersimpan masih dalam 

ku run waktu tersebut, maka data-data 

tersebut masih bisa dipakai oleh alat 

navigasi untuk mengunci satelit, dan 

me nyebabkan alat navigasi lebih cepat 

‘mengunci’ satelit. Inilah yang disebut 

“Warm start”. Ketika data yang tersimpan 

sudah kadaluwarsa, artinya melebihi kurun 

waktu di atas, maka alat navigasi tidak 

dapat memakainya. Sehingga alat 

navigasi harus memulai seluruh proses 

dari awal, dan menyebabkan waktu yang 

diperlukan menjadi lebih lama lagi. Inilah 

yang disebut “Cold start”. Seluruh proses 

ini hanya berlangsung dalam beberapa 

menit saja. 

• Waterproof IPX7 

Standar ini dibuat oleh IEC (International 

Electrotechnical Commission), angka pertama 

menjelaskan testing ketahanan alat 

terhadap benda padat, dan angka kedua 

menjelaskan ketahanan terhadap benda 

cair (air). Bila alat hanya diuji terhadap 

salah satu kondisi (benda padat atau 

benda cair), maka huruf ‘X’ ditempatkan 

pada angka pertama atau kedua. IP X7 

artinya: X menunjukkan alat tersebut tidak 

diuji terhadap benda padat, sedangkan 

angka 7 berarti dapat direndam dalam air 

dengan kedalaman 15 cm – 1 meter . 

• Geocaching 

Istilah ini berasal dari kata ‘Geo’ yang 

diambil dari geografi, dan ‘caching’ yang 

diambil dari kegiatan menyimpan/menyembunyikan 

sesuatu. Geocaching sebenarnya 

adalah sebuah permainan untuk 

menemukan ‘harta karun’ tersembunyi 

dengan menggunakan alat navigasi berbasis 

satelit. 

Kegiatannya sederhana, pertama sembunyi 

kan beberapa barang kecil (pen, 

pensil, dan lain lain) pada beberapa 

tempat yang terpisah, sedemikian rupa 

sehingga tidak mudah terlihat. Ca tat 

koordinat masing-masing tempat ters 

e but. Lalu beberapa kelompok berusaha 

menemukan semua barang yang 

disembunyikan. Tentunya tidak akan terlalu 

mudah untuk menemukannya, karena 

masing-masing alat memiliki akurasi yang 

berbeda. 

Kegiatan ini dapat digabungkan dengan 

aktivitas lainnya, sebagai contoh, aktivitas 

membersihkan sampah di taman, atau 

kegiatan outbound, dan sebagainya. 

• DOP 

Merupakan singkatan dari ‘Dillution of 

Pre cision’, berhubungan erat dengan lo - 

kasi satelit di angkasa. Nilai DOP di dapatkan 

dari perhitungan matematis, yang 

menunjukkan ‘tingkat kepercayaan’ perhitungan 

sebuah lokasi. Ketika satelit-satelit 

terletak berdekatan, maka nilai DOP 

akan meningkat, yang menyebabkan akurasi 

alat navigasi berbasis satelit menjadi 

berkurang. Ketika satelit-satelit ter le tak 

ber jauhan, maka nilai DOP akan ber kurang 

sehingga alat navigasi menjadi lebih 

akurat. Bila nilai DOP lebih kecil dari 5 

(ada yang mengatakan di bawah 4), maka 

akurasi yang akan didapatkan cukup 

akurat. Ada beberapa nilai akan sering 

dijumpai, yaitu HDOP (Horizontal Dilution 

of Precision), VDOP (Vertical Dilution of 

Precision), dan PDOP (Positional Dilution of 

Precision – posisi tiga dimensi). 

• Koordinat lokasi 

Sebuah titik koordinat dapat ditampilkan 

dengan beberapa format. Masing-masing 

pengguna dapat mengatur format ini 

pada alat navigasi, program mapsource, 

ataupun program komputer lainnya. 

Format ini dapat diatur dari bagian 

setting dari masing-masing program/alat 

navigasi. 

Ada beberapa format yang umum digunakan: 

hddd.ddddd0 ; hddd0mm,mmm’ 

; hddd0mm’ss.s” ; +ddd,ddddd0. Sehingga 

sebuah titik dapat ditunjukkan dengan 

beberapa cara, sebagai contoh: titik 

S6010.536’ E106049.614’ sama dengan titik 

S6.175600 E106.826910 sama dengan titik 

S6010’32.2” E106049’36.9” sama dengan 

-6.175600 106.826910. Bagian pertama adalah 

koordinat Latitude, yang diikuti oleh 

koordinat Longitude atau sering disingkat 

Lat/Long. 

Kegunaan 

• Militer 

GPS digunakan untuk keperluan perang, 

seperti menuntun arah bom, atau 

mengetahui posisi pasukan berada. De 

ngan cara ini maka kita bisa mengeta 

hui mana teman mana lawan untuk 

menghindari salah target, ataupun menen 

tukan pergerakan pasukan. 

• Navigasi 

GPS banyak juga digunakan sebagai 

alat navigasi seperti kompas. Beberapa 

jenis kendaraan telah dilengkapi dengan 

GPS untuk alat bantu nivigasi, dengan 

menambahkan peta, maka bisa digunakan 

untuk memandu pengendara, sehingga 

pengendara bisa mengetahui jalur mana 

yang sebaiknya dipilih untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

• Sistem Informasi Geografis 

Untuk keperluan Sistem Informasi Geografis, 

GPS sering juga diikutsertakan dalam 

pembuatan peta, seperti mengukur 

jarak perbatasan, ataupun sebagai referensi 

pengukuran. 

• Sistem pelacakan kendaraan. 

Kegunaan lain GPS adalah sebagai pelacak 

kendaraan, dengan bantuan GPS pemilik 

kendaraan atau pengelola armada bisa 

mengetahui keberadaan kendaraannya. 

*) Asisten Monev Satker Pembinaan Pembangunan 

Infrastruktur Perdesaan Direktorat 

Bina Program Ditjen Cipta Karya 


GEMARPIJM 

Gema RPIJM 

Pembangunan di bidang keciptakaryaan 

me merlukan panduan yang jelas antara rencana 

Pemerintah, pemerintah propinsi serta 

pemerintah kabupaten/kota agar dapat ter - 

capai pembangunan infrastruktur yang terpadu, 

efektif, dan efisien. Untuk mencapai 

hasil yang maksimal, setiap pembangunan 

harus melewati tahapan evaluasi seperti diatur 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangunan. 

Rencana Program Investasi Jangka Menengah 

(RPIJM) lahir dalam rangka mengatasi 

kebingungan Pemerintah (Di rek torat Jen deral 

Cipta Karya) dalam memadukan ren cana 

strategisnya dengan rencana pem ba ngunan 

infrastruktur daerah. RPIJM me rupakan usaha 

DJCK dalam menjaring usu lan dari daerah 

untuk pembangunan di bi dang keciptakaryaan 

(bottom up). Karena usulan tersebut 

merupakan usulan yang akan didanai 

oleh APBN, maka tidak semua usulan dapat 

langsung disetujui melainkan harus disesuaikan 

dengan pagu dan target renstra 

serta memenuhi readiness criteria. RPIJM 

Suasana Kota Bandung 

SPPIP Memperkuat 

Dokumen RPIJM 

Ratih Fitriani*) 

Sebagian besar dokumen Rencana Program dan Investasi Jangka 

Menengah (RPIJM) yang dibuat oleh pemerintah daerah terkesan 

kurang serius terutama dalam melakukan analisis kebutuhan 

infrastrukturnya. Tahun 2010, DJCK memberikan bantuan teknis 

kepada daerah untuk menyusun dokumen SPPIP (Strategi 

Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan) 

sebagai dokumen pendukung RPIJM untuk memperkuat analisis 

kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. 

merupakan salah satu alat DJCK dalam menyusun 

dan mengusulkan kegiatan serta 

alokasi anggarannya. 

Sebagai informasi, Readiness criteria meru 

pakan kriteria yang disusun DJCK dalam 

menyaring usulan dari pemerintah daerah. 

Adapun readiness criteria tersebut adalah : 

Terdapat rencana kegiatan rinci (Jelas); terdapat 

Indikator kinerja untuk monitoring; 

kesiapan lahan/sudah tersedia lahan; tersedia 

DED; khusus pembangunan TPA dan IPAL 

sudah tersedia dokumen AMDAL; tersedia 

Dana Daerah Untuk Bersama (DDUB); jelas 

unit pelaksana kegiatan; jelas institusi pengelola 

pasca konstruksi. 

RPIJM berisi tentang analisis kelayakan 

program (feasibility study) untuk rencana 

pem bangunan infrastruktur bidang keciptakaryaan. 

Analisis kelayakan ini harus dilakukan 

dengan melihat kondisi, potensi 

mau pun peluang yang dapat dimanfaatkan 

pada kabupaten/kota yang bersangkutan sehingga 

dapat mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan perkotaan yang diinginkan. 

Oleh karena itu, RPIJM harus disusun secara 

profesional dengan tetap menekankan pro- 

ses partisipasi melalui dialog kebijakan antar 

aparat pemerintah daerah dengan pihakpihak 

terkait, masyarakat, profesional serta 

dialog investasi dengan masyarakat dunia 

usaha. 

Dari segi pendanaan, program investasi 

yang diusulkan tersebut dapat melibatkan 

atau memerlukan sumber dana baik dari 

pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ 

kota, badan usaha, swasta ataupun masyarakat. 

Analisis kebutuhan infrastruktur harus 

dilakukan secara tepat agar dokumen 

RPIJM tersebut dapat dengan lebih tegas 

menggambarkan kondisi dan kebutuhan 

dae rah terhadap infrastruktur keciptakaryaan. 

Terlaksananya kegiatan DJCK yang sesuai 

dengan RPIJM merupakan salah satu upaya 

pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah. 

Pembangunan yang sesuai dengan 

RPIJM akan bermanfaat bagi masyarakat. 

Tercapainya kinerja DJCK diukur berdasarkan 

pemanfaatan hasil pembangunannya oleh 

masyarakat (outcome). Dengan demikian dokumen 

RPIJM dapat dimanfaatkan sebagai 

langkah awal dalam mengevaluasi kinerja 

DJCK. RPIJM dapat menjadi salah satu alat 

ukur tercapainya kinerja DJCK. 

Kondisi yang terjadi saat ini adalah 

sebagian besar dokumen RPIJM yang dibuat 

oleh daerah terkesan kurang serius 

terutama dalam melakukan analisis kebutuhan 

infrastrukturnya. Hasil akhir dari doku 

men tersebut ternyata hanya berupa 

daf tar rencana pembangunan infrastruktur 

tanpa ada keterkaitan yang jelas dengan 

analisis yang dilakukan pada bab-bab sebe 

lumnya. Selain itu, dokumen RPIJM belum 

memperlihatkan tindak lanjut dari usulan 

tersebut, belum terlihat apa rencana 

pembangunan yang akan dilakukan oleh 

daerah tersebut untuk membuat infrastruktur 

yang telah terbangun dapat bermanfaat bagi 

masyarakat. Dengan kata lain, dokumen 

RPIJM saat ini belum menggambarkan secara 

tepat kebutuhan infrastruktur daerah. Untuk 

mengatasi kondisi itu, maka DJCK pada tahun 

2010 memberikan bantuan teknis kepada 

daerah untuk menyusun dokumen SPPIP 

(Stra tegi Pengembangan Permukiman dan 

Infrastruktur Perkotaan) sebagai dokumen 

pendukung RPIJM. Dokumen tersebut diha 

rapkan dapat memperkuat analisis kebutuhan 

pembangunan infrastruktur pada 

RPIJM masing-masing daerah. 

*) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Dit. Bina Program, 

Ditjen Cipta Karya 


RESENSI 

Resensi 

Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal 

Cipta Karya 

2010-2014 

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na sional 

tahun 2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia nomor 5 tahun 2010 maka perlu disusun Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014. Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 dibuat dengan 

mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 

Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tanggal 29 Januari 2010. 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010- 

2014 ini memuat arahan mandat undang-undang, tugas, fungsi, 

kewenangan, visi, misi dan tujuan Ditjen Cipta Karya, serta rincian 

program dan kegiatan Ditjen tahun 2010-2014 dapat menjadi acuan 

bagi setiap Satminkal/Direktorat di lingkungan Ditjen Cipta Karya 

dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun mulai tahun 

2010 hingga 2014. 

Susunan Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014 dimulai dengan 

pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang 

Cipta Karya; visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Cipta Karya; 

strategi penyelenggaraan Cipta Karya; serta program dan kegiatan. 

Pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (permukiman) 

mempuanyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat 

dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi 

telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus 

menggerakkan sektor riil. 

Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier 

ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian 

dan pemeliharaan in fastruktur. Infrastrktur bidang Cipta Karya 

(permukiman) yang te lah terbangun tersebut pada akhirnya 

juga memperbaiki kualitas per mukiman. 

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Cipta 

Karya (permukiman) pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 

(tiga) strategic goals yaitu; a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses 

infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan 

dan memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas 

lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawas an 

permukiman dan peningkatan pelayanan dan infrastruktur permukiman. 

Untuk mewujudkan tiga strategic goal di atas tugas pembangunan 

infrastruktur bidang Cipta Karya (permukiman) diwujudkan dengan 

dua pendekatan: i) pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas 

pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang permukiman; ii) 

pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur 

permukiman. 

Buku ini dilengkapi dengan diagram dan tabel seluruh kegiatan 

2010-2014. Buku ini wajib dimiliki oleh semua pejabat di lingkungan 

Ditjen Cipta Karya. Karena dalam buku ini memuat acuan dalam 

penyusunan program, rencana kerja serta Anggaran Ditjen Cipta Karya 

mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2013 sampai dengan 2014. (dvt) 


SEPUTARKITA 

Seputar Kita 

2010, 14 TPA Uji Coba 

Sistem Sanitary Landfill 

Pada tahun 2010 ini, sebanyak 14 Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) sampah di 13 propinsi telah melakukan uji coba operasi dan 

pemeliharaan dengan menggunakan sistem sanitary landfill. Beberapa 

TPA yang sudah menjalankan uji coba diantaranya adalah TPA Bengkala 

di Propinsi Bali, TPA Kota Manado, TPA Malang di Provinsi Jawa Timur 

dan TPA Kota Kupang di Provinsi NTT. Uji coba ini merupakan hasil 

bantuan teknis yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya. 

“Beberapa TPA saat ini sudah selesai melakukan uji coba, sedangkan 

lainnya sedang berjalan. Untuk tahun ini Ditjen Cipta Karya 

akan melakukan bantuan teknis di 14 TPA, sisanya akan dilakukan di 

tahun 2011. TPA Bengkala di Bali akan menjadi contoh sukses sistem 

sanitary landfill,” kata Kasubdit Pengelolaan dan Pengusahaan Dit. 

PLP Endang Setyaningrum dalam acara “Konsinyasi Bantuan Teknis 

Operasi dan Pemeliharaan TPA Sanitary Landfill” di Jakarta, Jumat (6/8). 

(dvt) 

Pemerintah Susun 

RUU Pengelolaan Air Limbah 

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum tengah 

me nyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Air 

Limbah. Sampai saat ini, penyiapan RUU tersebut sudah sampai pada 

tahap penyusunan draft rancangan undang-undang. Draft RUU ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pemenuhan syarat pengajuan 

sebuah RUU sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan 

Perundangan yang berlaku di Indonesia. 

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 

(PLP) Ditjen Cipta Karya Syukrul Amien mengatakan, Draft RUU ini 

merupakan kelanjutan dari Penyusunan Naskah Akademik RUU 

Pengelolaan Air Limbah pada 2009 lalu. Penyusunan legal drafting ini 

merupakan langkah awal pembuatan undang-undang tentang air 

limbah. 

“Memang perlu waktu panjang untuk menjadi undang-undang, 

tapi yang penting kita sudah memulai,” katanya, saat membuka 

“Diskusi Pakar I Pemantapan Muatan Naskah Akademik Penyusunan 

Draft Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Limbah,” di Jakarta, 

Rabu (18/8). (dvt) 

DWP Cipta Karya 

Berikan Bantuan Pendidikan 

Hipno.JPGDharma Wanita Persatuan (DWP) Cipta Karya peduli 

pada masalah pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan diserahkannya 

beasiswa pendidikan kepada tujuh orang pelajar di lingkungan Ditjen 

Cipta Karya masing-masing sebesar 250 ribu rupiah. Penyerahan 

dilakukan secara simbolik kepada orang tua pelajar oleh Ketua DWP 

Cipta Karya Erna Budi Yuwono di Ruang Rapat Direktur Air Minum, 

Senin (9/8). 

Dalam kesempatan tersebut, Erna Budi Yuwono mengatakan, 

uang beasiswa ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Jumlah 

uangnya memang tidak besar, tapi saya harap dapat menjadi motivasi 

bagi anak untuk sukses dan meraih cita-cita yang diinginkan,” katanya. 

(dvt) 


Segenap Pimpinan dan Staf 

Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Mengucapkan 

selamat menunaikan 

ibadah puasa ramadhan 

1431 h

Segenap Pimpinan 

dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Mengucapkan 

dirgahayu kemerdekaan RI 

ke-65 

semangat kemerdekaan 

untuk membangun bangsa 

www.flickr.com/photos/memet/3703041609

Download - Ditjen Cipta Karya

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?