CIPTA KARYA HADAPI 2010 - Ditjen Cipta Karya

LIPUTAN KHUSUS 

Infrastruktur Agropolitan Investasi Terbesar 

Perkebunan Kelapa Sulawesi Utara 12 

INFO BARU 

Konferensi Perubahan Iklim Ke 15 

COPENHAGEN 2009, Indonesia Bicara!! 23 

MEMANFAATKAN TV 

UNTUK SOSIALISASI 

JUKNIS BIDANG CIPTA KARYA 

Sinergi, Energi 

CIPTA KARYA 

HADAPI 2010

daftar isi 

Januari 2010 

Berita Utama 

http://ciptakarya.pu.go.id 

4 Sinergi Energi Cipta Karya 

Hadapi 2010 

Pelindung 

Budi Yuwono P 

Penanggung Jawab 

Danny Sutjiono 

Dewan Redaksi 

Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria 

Amin, Susmono, Guratno Hartono, 

Joessair Lubis, Budi Hidayat 

Pemimpin Redaksi 

Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto 

Penyunting dan Penyelaras Naskah 

T.M. Hasan, Bukhori 

Bagian Produksi 

Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja 

Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo 

Widodo, Aulia UI Fikri 

Indah Raftiarty 

Bagian Administrasi & Distribusi 

Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, 

Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, 

Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, 

Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha 

Aprini, Nurfhatiah 

Kontributor 

Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, 

Sriningsih BZ, Hadi Sucahyono, 

Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang 

Setyaningrum, Syamsul Hadi, Ismono 

Yahmo, Muhammad Abid, Siti 

Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful 

Rahman, Th. Srimulyatini Respati, Alex 

A. Chalik, Bambang Purwanto, Edward 

Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Nieke 

Nindyaputri, Deddy Sumantri, M. Yasin 

Kurdi, Lini Tambajong 

Alamat Redaksi 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 

12110 Telp/Fax. 021-72796578 

Email 

sddatainfo@yahoo.com 

di_bpck@yahoo.com 

Redaksi menerima artikel, berita, 

karikatur yang terkait bidang cipta 

karya dan disertai gambar/foto 

serta identitas penulis. Naskah 

ditulis maksimal 5 halaman A4, 

Arial 12. Naskah yang dimuat akan 

mendapat insentif. 

8 Sinergi untuk Melejitkan 

Pelayanan Air Minum 

Liputan Khusus 

11 Infrastruktur Agropolitan 

Investasi Terbesar 

Perkebunan Kelapa 

Sulawesi Utara 

Info Baru 

15 Konferensi Perubahan 

Iklim Ke 15 

COPENHAGEN 2009 

Indonesia Bicara!! 

18 Memanfaatkan TV untuk 

Sosialisasi Juknis Bidang 

Cipta Karya 

21 Program Pembangunan 

Infrastruktur Perdesaan 

(PPIP) 2005-2008 

Melampaui Target Kinerja 

Inovasi 

24 Peluang Ditjen Cipta 

Karya Sebagai Pelopor 

Pengembangan Energi 

dari Sampah Makanan 

Resensi 

29 Melapangkan Jalan 

Pemberdayaan 

4 

24 

21

LIPUTAN KHUSUS 

Infrastruktur Agropolitan Investasi Terbesar 

Perkebunan Kelapa Sulawesi Utara 12 

INFO BARU 

Konferensi Perubahan Iklim Ke 15 

COPENHAGEN 2009, Indonesia Bicara!! 23 



JUKNIS BIDANG CIPTA KARYA 

Sinergi Energi 


HADAPI 2010 

Foto Cover : Rusunawa Cingised 

Bandung 

editorial 

Wajah Baru, Semangat dan Harapan Baru 

Tanpa terasa Buletin Cipta Karya sudah tujuh tahun eksis menghadirkan beragam informasi terkait bidang 

cipta karya, baik tentang kebijakan, kejadian aktual pada bulan bersangkutan, teknologi, inovasi, maupun 

informasi ringan seputar Direktorat Jenderal Cipta Karya dan lain-lain. Harapannya tentu saja bisa bermanfaat 

bagi semua stakeholder bidang cipta karya dan feed back yang diberikan. Dengan tidak mengurangi rasa 

bangga dengan media informasi internal ini, Tim Redaksi masih haus akan sumbangan-sumbangan informasi 

yang sulit kami jangkau tapi penting untuk diberitakan. 

Ada beberapa masalah internal yang mendesak diputuskan, satu sisi kami ingin menampilkan pandangan 

para pengamat dan akademisi untuk memperkaya khasanah Buletin Cipta Karya. Namun di sisi lain, beberapa 

pihak mengkhawatirkan pandangan yang kontraproduktif dengan kebijakan Ditjen Cipta Karya. Sekedar 

mengulang informasi, Buletin Cipta Karya sejak awal tahun 2008 telah bisa dinikmati oleh Satker – Satker di 

lingkungan Ditjen Cipta Karya, baik di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota, serta unit kerja lain 

di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, stakeholder interdept (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Perumahan Rakyat, dan lain-lain), serta lembaga 

umum seperti National Library untuk US Ambassy dan Australia Ambassy, serta masyarakat umum yang ingin 

berlangganan. Artinya, jika optimistis bahwa tidak ada masalah dengan distribusi, maka Ditjen Cipta Karya 

ingin Buletin Cipta Karya sebagai corong kebijakannya kepada semua stakeholder. 

Memulai tahun 2010 ini, Buletin Cipta Karya menampilkan wajah baru dan juga tata letak yang baru. 

Inginnya agar pembaca tidak bosan, apalagi yang selama ini mendambakan perubahan pada Buletin Cipta 

Karya dengan memberi masukan positif, contohnya merubah jenis huruf agar lebih enak dibaca. Perubahan 

adalah keniscayaan, begitu juga dengan apa yang kami kemas dalam setiap pesannya. Bisa merubah sikap, 

kebijakan, maupun pandangan stakeholder, dan yang lebih penting sebagai bagian tugas ke-humas-an kami, 

citra Direktorat Jenderal Cipta Karya semakin cantik di mata masyarakat. 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2009 dan Persiapan 

Pelaksanaan TA. 2010 menjadi sajian utama kami. Dengan suguhan tema tersebut kita diharapkan bercermin 

dan merapatkan barisan untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagian 

tema lain, tentu saja kami merindukan ulasan-ulasan best practices dari daerah-daerah agar bisa ditiru daerah 

lainnya. Tidak muluk-muluk, pada akhirnya tujuan kami adalah menjadi media tempat belajar. Belajar bersama, 

karena dengan bersama kita pasti dibisakan. 

Selamat membaca dan berkarya! 

@.....Suara Anda 

Pengadaan sarana air bersih bagi RSH 

Terima kasih kepada Menteri PU dan seluruh jajaran Kementerian 

PU yang telah memberikan bantuan pengadaan sarana air bersih di 

lingkungan kami melalui paket pekerjaan “Pembuatan Sumur Bor, 

Menara Air, Pengadaan dan Pemasangan Pipa (AM-Bdg-02 dan 03,surat 

penunjukan no.: KU.08.09-PKPAM.JB/SPPJ/L-20 dan L-21 tanggal 8 Juni 

2009 yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesulitan memperoleh 

air bersih di wilayah kami.yang ingin saya tanyakan adalah : 1. Lingkup 

pekerjaan proyek tersebut di atas, apakah hingga pemasangan pipa 

ke rumah-rumah 2. Siapakah yg menguasai aset dari proyek tersebut 

Karena saya memperoleh informasi bahwa aset tersebut telah 

diserahterimakan kepada kelompok masyarakat tertentu. 3. Siapakah 

yang memiliki hak untuk mengelola aset tersebut karena saat ini 

sudah ada pihak swasta/lembaga yang memberikan penawaran dan 

pendaftaran pemasangan instalasi air bersih kepada warga dengan 

biaya tertentu. Pertanyaan ini timbul karena kekhawatiran saya akan 

adanya penyalahgunaan aset yang sangat berharga bagi kami ini. Saya 

sangat menghargai apabila pihak Kementerian PU bisa memberikan 

jawaban secepatnya,sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. 

Terima kasih. 

Djoko Hartanto 

Sdr. Djoko Hartanto, Yth. (1) Lingkup pekerjaan proyek tersebut 

adalah pembuatan sumur bor, reservoir dan jaringan pipa distribusi 

utama sedangkan pemasangan pipa ke rumah-rumah menjadi 

tanggung jawab pengembang RSH; (2) Aset yang dibangun oleh 

Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum Provinsi 

Jawa Barat adalah milik Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum dan sampai saat ini aset tersebut belum pernah 

diserahterimakan; (3) Yang menjadi pengelola Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) adalah kelompok masyarakat yang dipilih atau ditunjuk 

oleh masyarakat pengguna dan pembinaannya dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bandung. Terima kasih. (Direktorat Jenderal 

Cipta Karya) 

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email sddatainfo@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id 

Buletin Cipta Karya - 01/Tahun VIII/2010 3

Berita Utama 

Sinergi 

Dermaga Kedaton, Ternate 

Energi Cipta Karya 

Hadapi 2010 

Tepuk gemuruh dan senyum lebar 

mengiringi kabar melegakan tentang kinerja 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 

Anggaran 2009 dinyatakan terbaik dalam 

sebuah rapat pimpinan yang dipimpin oleh 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, 

di penghujung tahun 2009. Sampai 30 

Desember 2009, Ditjen Cipta Karya mampu 

menyerap 93,4% anggaran yang dibebankan 

rakyat kepadanya, bandingkan dengan 

Satminkal lain yang pada waktu bersamaan 

hanya mampu mencetak angka di bawah 

90%, kecuali Ditjen Bina Marga (92%), dan BPP 

SPAM (91%). 

Di atas baru tampilan capaian 

pembangunan, belum lagi jika ditampilkan 

juga peran-peran pengaturan, pembinaan, 

dan pengawasan, tentu akan lebih banyak 

lagi outputnya. Prestasi di atas tak lepas dari 

pertemuan bersama membangun komitmen 

yang telah menghasilkan perbaikan 

proses penyerapan dana, sehingga dapat 

memperbaiki kualitas pelaksanaan tahun 

anggaran selanjutnya. 

Menurut Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, 

prestasi yang telah dicapai selama 5 tahun 

belakangan harus menjadi pembelajaran 

untuk pelaksanaan Renstra 2010 – 2014 yang 

anggarannya meningkat dua kali lipat menjadi 

Rp 50 triliun, sehingga berbagai kelemahan 

dapat diantisipasi dan tidak terulang. 

Budi Yuwono menekankan beberapa hal 

termasuk sinergi antar sektor di lingkungan 

Ditjen Cipta Karya maupun unit kerja lain 

yang erat hubungannya. Misalnya antara 

Dit. Pengembangan Air Minum dengan 

Badan Pendukung Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) agar 

dapat memacu kontribusi pihak swasta dan 

perbankan untuk membiayai kegiatan bidang 

air minum yang lebih besar. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, 

pelaksanaan tender selalu di pertengahan 

tahun sehingga ke depan diharapkan Satker 

mampu melakukannya lebih awal. Itu semua 

untuk mendukung S-Curve yang sudah 

disusun, selain itu perlu didukung juga dengan 

kesiapan-kesiapan lapangan, pelaksanaan, 

pelelangan, dan lain-lain. 

Pertajam Kualitas RPIJM 

Sejak dicanangkan tiga tahun lalu, 

Rencana Program dan Investasi Jangka 

Menengah (RPIJM) telah mendapat respon 

cukup baik dari Pemda. Dari kuantitas 

cukup menggembirakan, yaitu sebanyak 

415 dokumen RPIJM, atau 86% dari total 

kabupaten/kota sudah menyusun RPIJM. Dari 

jumlah itu, yang dinilai sudah komprehensif 

baru 28%, multisektor 45%, dan single sector 

27%. 

Selain itu, sinergi antara Direktorat Bina 

Program dengan sektor lainnya terkait 

4 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun VIII/2010

BERITAUTAMA 

SOP (Standard Operating Prosedur) untuk 

persiapan bantuan luar negeri. Dengan 

SOP tersebut direncanakan menghilangkan 

fungsi-fungsi pengaturan yang melekat pada 

Subdit Perencanaan Teknis yang kemudian 

lebih fokus pada perencanaan, programming, 

dan evaluasi. Fungsi pengaturan nantinya 

diintegrasikan dengan Subdit lain di 

lingkungan unit kerjanya agar lebih fokus. 

Sinergi Dit. PAM dan BPPSPAM 

Budi Yuwono menjelaskan pernah ada 

sinergi antara kedua unti kerja ini, namun 

menurutnya belum terlihat hasil yang 

signifikan. Perpaduan program antara 

keduanya untuk menjawab kritikan dari 

inspektorat jenderal mengenai tumpang 

tindihnya kegiatan antar keduanya. “Direktorat 

PAM dan BPP-SPAM harus jalan beriringan dan 

saling bersinergi untuk peningkatan efektifitas 

dan efesiensi kegiatan. Untuk itu perlu segera 

duduk bersama untuk membahas program 5 

tahun ke depan agar dapat diketahui Tupoksi 

dan menghindari tumpang tindih sehingga 

dapat meningkatkan sinergi,” ujar Budi. 

BPPSPAM, lanjut Budi, tidak hanya 

menangani Kerjasama Pemerintah dan Swasta 

(KPS) saja, sejalan dengan Peraturan Presiden 

Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam 

SPAM IKK Kare Kabupaten Madiun, Jawa Timur 

Penyediaan Infrastruktur, diharapkan terjadi 

lompatan kinerja PDAM yang signifikan. PDAM 

menjadi mandiri, dan menjadi lokomotif 

penyelenggara penyediaan air minum di 

Indonesia. 

Budi Yuwono juga menyoroti program 

air minum yang bersifat pemberdayaan, 

agar kegiatan yang massal dan sudah 

banyak terlihat manfaatnya tersebut dikelola 

dengan lebih baik dengan tetap melakukan 

pendampingan dan tidak membiarkan 

masyarakat bekerja sendiri. 

PLP 

Menindaklanjuti sukses tahun 


sebelumnya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) 

akan lebih meningkatkan kerjasama dengan 

ibu-ibu, menggunakan media anak-anak 

dalam kampanye bidang sanitasi. Gayung pun 

bersambut, akhir Desember 2009 lalu Menteri 

Pekerjaan Umum didatangi badan PBB untuk 

anak-anak, UNICEF. Mereka menawarkan 

kerjasama kampanye bidang sanitasi dan air 

minum dengan anak-anak Indonesia. 

Selain agenda tahunan tersebut, pada 

2010 PLP juga dihadapkan pada tugas 

berat di mana ada beberapa paket besar 

yang harus diselesaikan seperti Denpasar 

Sewerage Development Project (DSDP) tahap 

2 dengan nilai anggaran yang dikeluarkan 

Cipta Karya sebesar Rp. 156 miliar, Semarang 

Urban Drainage, TPA Regional Maminasata, 

Pemanfaatan IPAL Medan dan DIY. 

Tahun 2010 adalah ujian awal bagi PLP 

yang akan mendapatkan angin segar karena 

dana yang didapat bakal lebih banyak. Pada 

periode 2009-2014, Ditjen Cipta Karya akan 

menganggarkan Rp 14,2 triliun untuk sektor 

PLP. Anggaran ini meningkat hampir empat 

kali dari periode lima tahun sebelumnya yang 

hanya Rp 4 triliun. Hal itu diungkapkan Direktur 

Pengembangan PLP, Susmono pada Rapat 

Evaluasi TA 2009 dan Persiapan Pelaksanaan 

TA 2010 di Jakarta akhir Desember 2009 lalu. 


Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono 

menambahkan, dukungan pemerintah 

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dalam hal 

sanitasi selama lima tahun mendatang sangat 

besar, dimana pemerintah akan fokus pada 

tiga hal yaitu, masalah pengelolaan air limbah, 

drainase dan juga masalah sampah. “Dana 

Rp 14,2 triliun itu adalah skenario minimal, 

kemungkinan bisa lebih besar lagi,” katanya. 

Salah satu fokus sektor PLP yaitu untuk 

“Prestasi yang telah dicapai selama 5 tahun 

belakangan harus menjadi pembelajaran 

untuk pelaksanaan Renstra 2010 – 2014 yang 

anggarannya meningkat dua kali lipat menjadi 

Rp 50 triliun, sehingga berbagai kelemahan 

dapat diantisipasi dan tidak terulang”. 

Foto : Rusunawa Tanjung Balai 

masalah drainase. Hal ini mengingat masalah 

drainase atau banjir di kota besar semakin 

sering terjadi. Kalau biasanya Ditjen Cipta 

Karya hanya fokus pada masalah sampah, 

maka periode kali ini juga menangani masalah 

drainase. 

“Untuk periode sebelumnya kita tidak 

memiliki cukup anggaran sehingga kita 

tidak berani masuk lebih jauh untuk bidang 

drainase” katanya. 

Selain drainase, masalah pengelolaan air 

limbah juga menjadi prioritas. Pemerintah 

akan mendorong, meningkatkan dan 

memperbanyak pengelolaan air limbah secara 

terpusat. Disamping tidak melupakan kotakota 

lain yang sudah menyiapkan strategi 

sanitasi untuk sistem yang lebih kecil seperti 

sistem komunal. 

Untuk itu, Budi mengingatkan kepada 

seluruh daerah untuk menyiapkan program 

dan desainnya yang dituangkan dalam RPIJM. 

Seperti kita ketahui, anggaran Ditjen Cipta 

Karya untuk periode lima tahun mendatang 

meningkat hampir dua kali sekitar Rp 30 triliun 

menjadi Rp 50 triliun. “Ini merupakan peluang 

besar, siapkan semuanya dan kita akan masuk 

kesana,” tambahnya. 

Dit. PPLP juga ditantang mengurangi emisi 

dari sampah yang merupakan penyumbang 

nomor tiga paling besar dengan memberikan 

rincian lokasi yang mengacu pada Renstra 

Cipta Karya. Sebagai tindak lanjut dari 

pertemuan di Copenhagen – Denmark, 

Indonesia berkomitmen mengurangi emisi 

gas rumah kaca. 

PBL 

Selama ini Direktorat Penataan Bangunan 

dan Lingkungan (PBL) dibebani Program 

Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan 

(P2KP) yang sudah berjalan dengan baik, 

namun PBL tidak boleh melupakan tugas 

melekat lainnya seperti Penataan dan 

Revitalisasi Kawasan dan penataan, bangunan 

gedung, dan lain-lain. 

Penanganan kawasan dan lingkungan 

diharuskan mengikuti kriteria kawasan antara 

lain untuk revitalisasi diutamakan di kawasan 

perkotaan yang memiliki potensi dan nilai 

strategis. Untuk tahun 2010 – 2014 perlu 

BERITAUTAMA 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut; pertama, 

penanganan revitalisasi baik heritage 

maupun non heritage tidak hanya melakukan 

perencanaan terhadap lingkungan tetapi 

juga menyentuh bangunan gedung. Kedua, 

penanganan RTH tidak hanya lingkup skala 

lingkungan permukiman tetapi menangani 

RTH skala kota. Ketiga, penyediaan fasilitas 

dan aksesibilitas tidak hanya pada bangunan 

gedung tetapi juga untuk ruang-ruang terbuka 

publik. Keempat, penanganan PBL termasuk 

fasilitasi pelestarian gedung bersejarah. 

Bangkim 

Direktorat Pengembangan Permukiman 

masih menerima banyak sorotan terkait 

Rusunawa yang dituntut harus lebih baik ke 

depannya. Karena itu diperlukan persiapan 

jangka menengah yang lebih teliti, tidak lagi 

persiapan yang setahun sekali. Selama ini 

verifikasi dilakukan setiap tahun berdasarkan 

permintaan Pemda. Lima tahun ke depan 

akan dipetakan kebutuhan Rusunawa yang 

berangkat dari peta kumuh masing-masing 

Pemda, apakah Pemda memiliki strategi 

pengembangan kota jangka menengah 

hingga membutuhkan Rusunawa. 

Direktur Pengembangan Permukiman, 

Guratno Hartono mengatakan, ke depan 

perlu dilakukan pengkajian terhadap 

dampak pembangunan Rusunawa dikaitkan 

pengurangan luasan kawasan kumuh di 

perkotaan serta pengembangan sosial 

ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah 

yang menghuninya. Dari hasil evaluasi 

terhadap 32 kabupaten/kota di mana lokasi 

Rusunawa dibangun, baru sekitar 62,5% yang 

sesuai dengan Sistem Perkotaan Nasional 

dalam PP 26/2008 tentang RTRWN. Proses 

verifikasi usulan dan lahan Pemda yang 

siap bangun sangat berpengaruh kepada 

pemenuhan target Renstra dan jadwal 

pelaksanaan pembangunan yang tepat 

waktu. 

Pada bagian lain, dampak pembangunan 

Rusunawa dalam mengurangi kawasan 

kumuh juga mendapatkan perhatian. Guratno 

mengakui belum mendapatkan informasi 

yang pasti tentang angka luasan kawasan 

kumuh di Indonesia, namun dia yakin secara 

lokal, Rusunawa sudah bisa mengurangi 

kawasan kumuh. Tantangan berat yang akan 

dihadapi Dit. Bangkim salah satunya adalah 

pembangunan 40 twin block Rusunawa 

pada 2010. Penyiapan lahan dan kesiapan 

infrastruktur lain seperti listrik dan air harus 

disusun sepanjang lima tahun, tidak lagi per 

tahun. (bcr) 


Berita Utama 

Kehadiran Badan Pendukung 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum (BPPSPAM) secara tidak langsung 

menjelma menjadi partner tak terpisahkan 

Direktorat Pengembangan Air Minum. 

Namun tidak jarang pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi dua lembaga ini saling tumpang 

tindih, meskipun langkah dan tujuan sedikit 

banyak terlihat berbeda tapi satu muara, yaitu 

melejitkan pelayanan dan pengembangan 

air minum di Indonesia. Begitu juga sinergi 

Dit. PAM dengan lembaga lainnya, baik di 

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, 

maupun kementerian lain. 

Direktur Pengembangan Air Minum 

Ditjen Cipta Karya, Tamin MZ. Amin mencoba 

mengurai permasalahan ini kepada redaksi 

Buletin Cipta Karya beberapa waktu lalu. 

Ia mengakui di lapangan masih banyak 

penyelenggara air minum yang belum 

memenuhi Norma, Standar, dan Pedoman 

Manual (NSPM), contohnya memberikan 

air minum yang berkualitas sesuai standar 

kepada masyarakat, tekanan air yang masih 

rendah (belum 24 jam), dan lain-lain. Padahal 

Kementerian PU sudah menerbitkan NSPM 

untuk kualitas pipa (SNI), kualitas air minum 

diatur oleh Kepmenkes Nomor 907/2002 

tentang syarat dan pengawasan kualitas 

air minum, tarif air minum berpedoman 

pada Permendagri Nomor 23/2006 tentang 

pedoman teknis dan tata cara pengaturan 

tarif air minum pada PDAM, hingga 

pemilihan direksi PDAM juga diatur dalam 

Permendagri Nomor 2/2007 tentang organ 

dan kepegawaian PDAM. 


BERITAUTAMA 

Foto Kiri : IPA Bendang Samarinda, Foto Kanan : PDAM Tirta Musi, Palembang 

Sinergi 

Untuk Melejitkan 

Pelayanan 

Air Minum 

Tidak dipungkiri, ketidakpatuhan PDAM 

(Pemda) terhadap NSPM tersebut di atas 

sebagai penyebab sakitnya PDAM. Dengan 

demikian Kementerian Pekerjaan Umum 

melalui Permen PU nomor 294/PRT/M/2005 

membentuk BPPSPAM yang saat ini dikepalai 

oleh Rachmat Karnadi. Tugas BPPSPAM 

adalah mengawal penerapan NSPM tersebut 

dan memberikan masukan strategis kepada 

Menteri Pekerjaan Umum untuk menyusun 

kebijakan strategi maupun NSPM. 

BPPSPAM juga membantu PDAM 

untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendanaan bekerjasama dengan swasta. 

Pada perkembangannya, mau tidak mau 

PDAM harus bekerjasama dengan pihak 

swasta. Namun alih-alih daerah mendapatkan 

keuntungan yang instan diharapkan, PDAM 

malah ‘dipusingkan’ oleh skema kerjasama 

dengan swasta dan masuk dalam perjanjian 

merugikan daerah sendiri. Karena itulah 

BPPSPAM hadir untuk mendampingi daerah 

agar tidak merugikan dalam melakukan 

kontrak kerjasama. 

Selain mengatur kerjasama, BPPSPAM juga 

berhak memberikan masukan atas kebijakan 

pemerintah saat ini misalnya tugas pemerintah 

pusat dalam membangun SPAM baru sampai 

pada pembangunan unit produksi sedangkan 

unit distribusi diserahkan kepada daerah. 

Jika BPPSPAM menilai itu sudah tidak cocok 

lagi, bukan tidak mungkin kebijakan tersebut 

dimodifikasi. 

Peningkatan koordinasi dengan BPPSPAM 

perlu dilakukan misalnya dengan duduk 

bersama menentukan lokasi mana yang 

akan menjadi sasaran pembinaan oleh kedua 

lembaga ini sehingga pelaksanaan akan 

saling menguatkan agar daerah tersebut bisa 

secepat mungkin sehat. 


BERITAUTAMA 

Dalam hal Kerjasama Pemerintah 

Swasta (KPS), BPPSPAM menindaklanjuti 

pra FS (Feasibility Study) yang dilakukan Dit. 

Pengembangan Air Minum untuk kemudian 

ditawarkan kepada calon investor, serta 

mendampingi Pemda hingga transaksi agar 

Pemda tidak terjebak dalam perjanjian yang 

merugikan. 

Selain dengan BPPSPAM, Dit. PAM juga 

melakukan sinergi dengan unit kerja lain 

di lingkungan Ditjen Cipta Karya seperti 

Direktorat Pengembangan Permukiman 

untuk mendukung kebutuhan air minum bagi 

Rusunawa/RSH/kawasan perbatasan yang 

berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) lainnya. 

Selain dengan Dit. Bangkim, Dit. PAM juga 

bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dalam program dukungan air minum 

bagi pelabuhan perikanan, dan Kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) untuk 

mendukung kebutuhan prasarana dan sarana 

air minum. 

Sinergi yang diupayakan oleh Direktorat 

Pengembangan Air Minum dengan beberapa 

lembaga lainnya menurut Tamin tertumpu 

pada tujuan bersama yang dirangkum dalam 

6 C berikut ini; Competency to Overcome 

Complexity (Kompetensi Untuk Mengatasi 

Kompleksitas), Communication, Coordination, 

And Cooperation to Overcome Conflict 

(Komunikasi, Koordinasi, dan Kerja Sama 

Untuk Mengatasi Konflik). (bcr) 

PDAM Tirta Musi, Palembang 


Liputan Khusus 

Infrastruktur Agropolitan 

LIPUTANKHUSUS 

Investasi Terbesar 

Perkebunan Kelapa 

Sulawesi Utara 

Liny Tambajong *) 

Pemandangan perkebunan kelapa 

M 

Masih ingat lagu “Rayuan Pulau Kelapa” 

(Ismail Marzuki) ...Tanah airku aman dan 

makmur Pulau Kelapa nan amat subur... 

melambai lambai nyiur di pantai... 

Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbesar di dunia yang memiliki luas areal 

perkebunan kelapa dengan luas 3,81 juta 

ha. Sepenggal lagu yang menggambarkan 

Indonesia sebagai negara agraris menjadikan 

komoditas pertanian sebagai primadona yang 

sangat prospektif untuk bersaing secara global, 

namun demikian komoditas unggulan tersebut 

hanya mengandalkan kelimpahan sumberdaya 

alam yang ada dan belum kompetitif. 

Sistem produksi, lemahnya kelembagaan 

dan SDM serta keterbatasan infrastruktur 

mengakibatkan produktivitas dan produksi 

belum optimal, bersifat musiman, dan 

harga sangat fluktuatif. Konsekuensinya 

adalah keunggulan komparatif (comparative 

advantage) yang sebagian besar dimiliki 

komoditas pertanian sulit diwujudkan 

menjadi keunggulan kompetitif (competitive 

advantage). 

Untuk dapat bersaing secara global, setiap 

negara perlu merumuskan visi dan misinya 

sebagai pola sasar perkembangan wilayah 

yang ada di dalamnya. Perumusan visi dan 

misi yang spesifik, unik, tepat dan akurat akan 

mendorong suatu wilayah meraih keunggulan 

daya saing yang berkelanjutan (suistanable 

competitive advantage), pertumbuhan wilayah 

serta peningkatan nilai tambah (value added), 

adalah melalui pengembangan produk 

unggulan. 

Di Indonesia, penerapan konsep 

pengembangan komoditas unggulan 

dalam pembangunan pertanian difasilitasi 

dalam program pengembangan kawasan 

agropolitan, dimana terdapat satu komoditas 

unggulan utama yang dikembangkan melalui 

diversifikasi usaha, baik diversifikasi usaha tani 

maupun dalam proses industrinya agar produk 

yang dihasilkannya mempunyai kualitas daya 

saing yang tinggi (Suwandi, 2005). 


Posisi agribisnis kawasan 

Program agropolitan ini dicanangkan oleh 

Menteri Pertanian dan Menteri Permukiman 

dan Prasarana Wilayah pada tahun 2002, yang 

merupakan program multisektoral dari masingmasing 

departemen dan instansi terkait. 

Kawasan agropolitan dalam UUPR No. 26 

tahun 2007 diartikan sebagai kawasan yang 

terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada 

wilayah perdesaan sebagai sistem produksi 

pertanian dan pengelolaan sumber daya 

alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya 

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan 

satuan sistem permukiman dan sistem 

agribisnis. 

Brand image & Keterbatasan Infra struktur. 

Sulawesi Utara dengan brand image 

sebagai daerah “nyiur melambai” membuat 

posisi tanaman kelapa sangat strategis. Sekitar 

70 persen rakyat hidup bergantung dari 

tanaman ini dengan sistem budidaya seadanya 

agar bisa bertahan hidup. Komoditas unggulan 

ini belum diolah secara maksimal, terlihat dari 

sebagian besar transaksi hanya berupa bahan 

mentah yang belum diolah maupun hanya 

setengah jadi sehingga nilai tambah komoditas 

yang paling besar justru dinikmati oleh sektor 

industri yang berada di luar kawasan bahkan 

negara lain (Disbun, 2007). 

Kondisi saat ini sistem dan usaha agribisnis 

petani dalam hal pengolahan agroindustri 

belum optimal, produk turunan kelapa belum 

terolah maksimal. Hal tersebut disebabkan 

karena keterbatasan infrastruktur yang 

mengakibatkan struktur industri masih bersifat 

parsial dan individual sehingga optimalisasi 

dan efisiensi pemanfaatan seluruh potensi 

kelapa masih rendah. 

Industri pengolahan minyak berbahan baku 

kopra menyebabkan sabut, air, tempurung 

tersebar dan terbuang sehingga tidak memiliki 

nilai ekonomi. Di lain pihak, industri pengolahan 

sabut, arang dan nata de coco kesulitan 

mendapat bahan baku. Biaya pengumpulan 

bahan baku menjadi mahal karena kurangnya 

prasarana & sarana transportasi dari kebun ke 

tempat pengolahan. 

Berdasarkan analisis SWOT, posisi 

agribisnis kawasan saat ini berada pada 

kuadran III (strategi WO) yaitu memanfaatkan 

peluang yang ada pada kawasan dengan cara 

meminimalkan kelemahan maka rencana 

strategi ke depan bertujuan sebagai berikut: 

(1) meningkatkan Infrastruktur penunjang 

agribisnis berbasis komoditas unggulan 

kelapa untuk memanfaatkan peluang ekspor, 

(2) meningkatkan motivasi pengembangan 

produk turunan kelapa dan pengelolaan skala 

kelompok untuk peningkatan pendapatan 

dan penyerapan tenaga kerja, (3) merevitalisasi 

kelembagaan dan manajemen pengelolaan 

agribisnis untuk menunjang pengembangan 

agroindustri tanpa limbah dan ramah 

lingkungan. 

Untuk mencapai tujuan di atas maka 

direkomendasikan beberapa program sebagai 

berikut: (1) pembangunan Infrastruktur 

penunjang agribisnis pada kawasan, (2) studi 

kelayakan pengembangan produk turunan 

kelapa, pelatihan pengembangan produk 

(pengolahan, packaging dan pemasaran), 

(3) penguatan kelembagaan, pelatihan 

manajemen pengelolaan agribisnis dan 

agroindustri yang ramah lingkungan. 

Brand Image & Businnes Plan. 

Businnes plan merupakan salah satu 

strategi perencanaan suatu kawasan dalam 

mengembangkan ekonomi lokalnya. Model 

pengembangan AKT (Agribisnis Kelapa 

Terpadu), merupakan businnes plan kawasan 

ini, hal ini berdasarkan analisis finansial yg 

ditujukan untuk mengkaji kelayakan finansial 

pengembangan unit usaha pengolahan 

agribisnis kelapa terpadu yang berdampak 

pada tingkat kesejahteraan petani dan tenaga 

kerja off-farm di sekitar unit usaha. Pemilihan 

jenis AKT ini sejalan dengan pemikiran Porter 

dalam Rangkuti (2008) yang menyatakan 

keunggulan kompetitif diterapkan untuk 

memperoleh keunggulan bersaing sesuai 

dengan segmentasi pasar sasaran (positioning) 

yang diharapkan dengan memanfaatkan skala 

ekonomis, kemudahan akses bahan baku, 

efisiensi produksi dan penggunaan teknologi. 

Agribisnis pengolahan kelapa terpadu 

dengan produk utama VCO dan kopra putih 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

sebagai berikut: (1) Skala usaha dapat dikelola 

oleh kelompok tani; (2) teknologi yang 

digunakan adalah teknologi sederhana yang 

masih bisa dijangkau oleh petani dan masih 

membutuhkan tenaga kerja yang relatif tinggi 

(padat karya); (3) seluruh bagian buah kelapa 

yaitu, daging, air, sabut, dan tempurung diolah; 

(4) produk-produk turunan yang dihasilkan 

pada skala ini mampu diserap oleh pasar. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

di atas maka indikator skala usaha AKT 

didasarkan pada biaya rata-rata jangka 

panjang (LAC) terendah untuk menghasilkan 

VCO atau kopra putih serta suplai bahan baku 

yang terjangkau oleh kelompok tani. Indikator 

kelayakan finansial yang digunakan adalah NPV 

(Net Present Value), IRR (Internal Rate Of Return), 

PB-P (Payback Period), dan BEP (Break Even 

Poin). Karena seluruh modal usaha (termasuk 

modal kerja selama 25 hari kerja) diharapkan 

berasal dari pinjaman yang dikembalikan 

secara bertahap selama 5 tahun maka dalam 

analisis diasumsikan bunga pinjaman 24%, 


LIPUTANKHUSUS 

disusun dengan mengingat hal-hal berikut : 

(1) Perlunya pemantapan sistem usaha 

agribisnis kelapa dalam kawasan yang meliputi 

5 subsistem yang ada ;(2) Prospek dan potensi 

yang dimiliki Kawasan ;(3) Akses jalan usaha 

tani yang menjadi penghambat terbesar dalam 

subsistem pengolahan hasil tani ;(4) Kurangnya 

infrastruktur tani dan belum memadainya 

infrastruktur dasar kawasan. 

Secara keseluruhan hirarki ruang dalam 

kawasan agropolitan terbagi 3 yaitu : kota 

utama, Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan 

hinterland. Pada subsistem agribisnis hulu, 

infrastruktur yang dibutuhkan tersebar di 

daerah hinterland. Pada subsistem usaha 

tani, infrastruktur yang dibutuhkan tersebar 

di kota utama dan daerah hinterland, dengan 

proporsi lebih besar pada daerah hinterland. 

Pada subsistem pengolahan hasil, infrastruktur 

tersebar di seluruh kawasan mulai dari kota 

utama, DPP hingga daerah hinterland. 

Pada subsistem pemasaran hasil, sebaran 

infrastruktur berada di kota utama dan DPP 

dengan ditunjang pula oleh pelabuhan/ 

bandara untuk pemasaran ke luar daerah. Dan 

yang terakhir, infrastruktur pada subsistem 

jasa penunjang tersebar di seluruh kawasan 

agropolitan dengan proporsi terbesar berada 

di daerah hinterland. Pemenuhan kebutuhan 

infrastruktur di daerah hinterland pada 

subsistem jasa penunjang ini antara lain 

mencerminkan ada atau tidaknya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dalam kawasan 

agropolitan tersebut. 

Atas: Agribisnis Kelapa Terpadu (AKT) skala kelompok tani Bawah: Klasifikasi kebutuhan infrastruktur secara 

spasial 

pajak penghasilan 15% (untuk kreditur 

dan debitur), dan laju inflasi 9%. Dengan 

asumsi tersebut, discount rate sebesar 10,5% 

digunakan dalam analisis cash flow untuk 

perhitungan NPV, IRR, PB-P, dan BEP. Jangka 

waktu proyek diasumsikan 5 tahun sehingga 

modal yang ada dinilai kembali nilai jualnya 

pada akhir tahun ke-5 dengan menggunakan 

metode diminishing balance sebesar 15% per 

tahun dan dimasukkan sebagai cash inflow 

akhir tahun ke-5. 

Infrastruktur Kawasan 

Pemenuhan Kebutuhan di Daerah 

Hinterland 

Kebutuhan infrastruktur dalam kawasan ini 

Model Pengembangan Infrastruktur 

Kawasan 

Analisis finansial model infrastruktur 

agropolitan berbasis komoditas unggulan 

kelapa, nilai investasi meliputi pembangunan 

infrastruktur pada lima subsistem agribisnis 

kawasan dan biaya pemeliharaannya sebesar 

2% pertahun, dimulai pada tahun pertama 

pemanfaatan infrastruktur. Nilai produk hasil 

olahan AKT VCO dan AKT kopra memiliki nilai 

tambah yang sangat menguntungkan serta 

biaya oportunitas dianggap konstan selama 

lima tahun pemanfaatan, mengakibatkan 

project balance menunjukan nilai positif pada 

tahun ketiga pemanfaatan. 

Hasil analisa finansial pembangunan 

infrastruktur kawasan agropolitan terhadap 

perkembangan agribisnis kelapa dengan 

modal sebesar Rp.512.685.544.000,- untuk 

pembangunan infrastruktur dinyatakan layak 

dilaksanakan dengan indikator NPV bernilai 

positif, IRR jauh di atas bunga pinjaman dan 


LIPUTANKHUSUS 

PBP di tahun ke tiga, seperti yang terlihat pada 

tabel cash flow investasi. 

Faktor dan aktor penggerak kunci 

keberlanjutan serta kebijakan dan strategi. 

Untuk keberlanjutan pengembangan 

kawasan maka, faktor penggerak adalah 

menyediakan infrastruktur agribisnis kawasan 

untuk menunjang subsistem agribisnis hulu, 

usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran 

hasil serta jasa penunjang. Aktor penggerak 

adalah pemerintah sebagai leader, organisasi 

masyarakat sebagai partner pemerintah, 

akademisi sebagai pendamping, perbankan 

sebagai penopang permodalan petani, swasta 

sebagai partner petani. Arahan kebijakan 

adalah pembangunan infrastruktur agropolitan 

berbasis komoditas unggulan kelapa. Strategi 

yang perlu dilakukan adalah meningkatkan 

Infrastruktur penunjang agribisnis berbasis 

komoditas unggulan kelapa untuk 

memanfaatkan peluang ekspor, meningkatkan 

motivasi pengembangan produk turunan 

kelapa dan pengelolaan skala kelompok untuk 

peningkatan pendapatan dan penyerapan 

tenaga kerja, merevitalisasi kelembagaan dan 

manajemen pengelolaan agribisnis untuk 

menunjang pengembangan agroindustri 

tanpa limbah dan ramah lingkungan 

Kesimpulan 

Model pengembangan infrastruktur 

kawasan agropolitan berbasis komoditas 

unggulan kelapa berdasarkan hasil penelitian 

saya, membuktikan bahwa ini merupakan 

model pengembangan wilayah dari dan untuk 

masyarakat. Berorientasi pada komoditas 

setempat, karena perkebunan kelapa di Sulawesi 

Utara merupakan investasi terbesar milik rakyat, 

sehingga bila model diimplementasikan akan 

langsung menggerakan ekonomi kawasan 

yang berbasis masyarakat. 

Nilai transformasi dari pemanfaatan 

tradisional (kopra asap) ke pemanfaatan 

komersial (kopra putih) dan VCO dengan 

memanfaatkan teknologi sederhana dapat 

menciptakan lapangan kerja yang dikuasai 

oleh masyarakat pada kawasan (tepat guna & 

padat karya) dan menghasilkan nilai tambah 

yang nyata dan distribusi pendapatan 

antar pemilik input dan pekerja cukup baik 

dan bersifat sosial. Keunggulan kompetitif 

kawasan tercipta, berdampak pada tingkat 

kesejahteraan petani dan tenaga kerja off-farm, 

dan menjawab tantangan eco-eficiency tanpa 

limbah & ramah lingkungan. 

Model menggambarkan bahwa betapa 

Atas: Kompilasi Model Infrastruktur Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Kelapa 

Bawah: Cash Flow Investasi Kawasan 

pentingnya peranan wilayah perdesaan 

sebagai sentra produksi bahan baku serta 

lokasi agroindustri, akan berdampak 

pada wilayah perkotaan secara positif. 

Dengan terciptanya lapangan pekerjaan di 

perdesaan, peningkatan pendapatan petani, 

infrastruktur desa berkembang setara kota, 

dapat mengurangi migrasi masyarakat 

desa ke kota sehingga tercipta sinergitas 

hubungan antara desa-kota. 

*) Staf Dinas PU Propinsi Sulawesi Utara. (Tulisan 

merupakan ringkasan sebagian dari disertasi 

penulis pada Program Pasca Sarjana Pengelolaan 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB, dan 

bukan merupakan sebuah kebijakan). 


Info Baru 

INFOBARU 

Konferensi Perubahan Iklim Ke-15 

COPENHAGEN 2009 

Indonesia 

Bicara!! 

Dian Harwitasari *) 


Tahun 2009 yang baru saja berakhir telah 

ditutup dengan suatu konferensi yang hasilnya 

sangat bermanfaat bagi kelangsungan 

kehidupan dunia yaitu Konferensi Perubahan 

Iklim ke-15 Kopenhagen. Konferensi yang 

diselenggarakan di kota Kopenhagen, 

Denmark pada tanggal 7 – 19 Desember 2009 

ini merupakan tindak lanjut dari konferensi 

serupa di Bali, Indonesia yang diselenggarakan 

pada tahun 2007 yang lalu. 

Tugas utama konferensi Kopenhagen ini 

adalah membuat rencana rinci baru untuk 

menggantikan Protokol Tokyo yang berakhir 

pada tahun 2012. Konferensi ini dihadiri oleh 

194 negara di dunia termasuk Indonesia, yang 

kemudian dikelompokkan menjadi beberapa 

kelompok negara peserta seperti kelompok 

negara maju, negara berkembang, negara 

kepulauan kecil dan negara tertinggal. 

Indonesia sebagai bagian dari 

kelompok negara berkembang ikut serta 

mempresentasikan usulan-usulan yang 

berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi 

pemanasan global dan perubahan iklim. Poin 

usulan yang disampaikan oleh Indonesia antara 

lain, negara maju perlu untuk menentukan 

target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 

secara ambisius untuk mendukung usaha 

seluruh dunia dengan menjaga suhu global 

tidak meningkat sampai dua derajat Celcius 

pada tahun 2050. 

Selain itu, negara maju perlu ikut andil 

dalam pembiayaan untuk penanganan 

dampak perubahan iklim yang dilakukan oleh 

negara berkembang dan negara tertinggal, 

penerapan pola pembangunan yang ramah 

lingkungan perlu dilakukan untuk mengurangi 

jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) dan 

perlu adanya MRV (Measurement, Reporting, 

Verifying/pengukuran, pelaporan dan verifikasi) 

dalam pelaksanaan komitmen penanganan 

perubahan iklim. 

Dan juga perlu adanya pengurangan 

emisi dari perusakan dan penggundulan 

hutan. Konsep Reducing Emission from Forest 

Degradation (REDD) yang kini telah tertuang 

dalam Peraturan Menteri Kehutanan No P36/ 

Menhut/II/2009 tentang tata cara penyerapan 

karbon dengan melakukan konservasi di 

bidang kehutanan ini pertama kali diusulkan 

dalam Konferensi Perubahan Iklim pada 2007 

di Bali. 

Dari beberapa usulan tersebut semua 

usulan diterima oleh para peserta konferensi 

dan bahkan poin usulan tentang REDD tertuang 

dalam dokumen Copenhagen Accord yang 

merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi 

Kopenhagen. 

Copenhagen Accord atau Kesepakatan 

Kopenhagen dirumuskan oleh representasi 

semua kelompok negara untuk mencapai 

beberapa tujuan penting, yaitu: 

• Membatasi kenaikan suhu pemanasan 

global maksimum 2 derajat Celsius. Peran 

ini lebih difokuskan pada negara-negara 

berkembang, namun negara maju juga harus 

terus ikut berperan dalam penurunan emisi 

gas rumah kaca. Hal ini telah disepakati oleh 

negara maju untuk dilaksanakan dalam waktu 

jangka pendek hingga tahun 2020, namun 

tentu saja ini harus disesuaikan dengan 

kemampuan, keadaan dan kesediaan masingmasing 

negara. 

• Negara berkembang harus melakukan 

aksi pengurangan emisi gas rumah kaca 

secara nasional. Saat ini negara berkembang 

masih menghasilkan jumlah emisi gas rumah 

kaca yang jauh di bawah emisi gas di negara 

maju, namun diharapkan dapat membawa 

mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca 

pada dekade mendatang secara signifikan. 

Hasil dari Kesepakatan Kopenhagen ini akan 

ditindaklanjuti dengan aksi pengurangan 

emisi domestik yang akan dilakukan oleh 

negara berkembang dan pemberian bantuan 

dari negara maju kepada negara berkembang 

untuk mengimplementasi aksi tersebut. 

• Setiap negara harus meningkatkan 

dukungan teknologi dan finansial untuk aksi 

pengurangan dan adaptasi yang merupakan 

mesin untuk meningkatkan kerja sama 

internasional perubahan iklim. Dukungan 

teknologi dan sumber keuangan untuk 

melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim 

ini membutuhkan dana yang diperkirakan 

mencapai 250 milyar dolar AS per tahunnya 

pada tahun 2020. Untuk itu Kesepakatan 

Kopenhagen telah memperhitungkan 

kebutuhan tersebut dan menetapkan dana 

awal sebesar 10 miliar AS per tahun pada tahun 

2010 – 2012 yang akan diberikan oleh negara 

maju kepada negara berkembang. 

• Negara berkembang dianjurkan untuk 

menyusun kerangka kerja institutional yang 

efektif bersama struktur pemerintahan untuk 

menghasilkan instrumen finansial yang kuat 

dan efektif untuk mengatur pengeluaran, 

pemasukan, laporan dan verifikasi keuangan. 

Kesepakatan Kopenhagen ingin menerapkan 

sistem atas dasar persamaan dan menghormati 

kebutuhan negara berkembang dan negara 

maju dan mendudukkan keduanya sebagai 

partner dalam membuat keputusan bersama 

dalam menangani perubahan iklim. 

Namun sebagian besar negara berkembang 

dan negara miskin menganggap hasil dari 

konferensi Kopenhagen ini terlalu memihak 

negara maju. Hal ini dikarenakan kesepakatan 

untuk membatasi kenaikan suhu pemanasan 

global tidak diikuti dengan target yang spesifik 

dari negara-negara yang paling besar membuat 

gas emisi yang biasanya dilakukan oleh negaranegara 

maju. 


INFOBARU 

www.flickr.com 

Foto Kiri : Asap dari pabrik industri merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim dunia 

Foto Kanan : Suasana penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Ke-15 di Copenhagen, Denmark 


Kesepakatan ‘Copenhagen Accord’ 

menetapkan komitmen untuk membatasi 

pemanasan global menjadi dua derajat Celcius, 

namun tidak menyebutkan target emisi global 

yang harus dicapai untuk tahun 2020 atau tahun 

2050. Selain itu poin kesepakatan mengenai 

rencana bantuan bagi negara-negara miskin 

dalam upaya mengatasi masalah pemanasan 

global. 

Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa 

negara-negara berkembang dan negara 

miskin akan diberi bantuan sebesar 30 milyar 

dollar untuk jangka waktu tiga tahun ke 

depan untuk membiayai program-program 

penanggulangan pemanasan global. Setelah 

tiga tahun, bantuan akan ditingkatkan sebesar 

100 juta dollar per tahun sampai tahun 2020. 

Namun jumlah bantuan tersebut masih 

dinilai kecil, bila dibandingkan dengan 

anggaran belanja militer Negara Amerika 

Serikat, sehingga dianggap Amerika Serikat 

masih setengah hati untuk berkomitmen dalam 

menangani masalah pemanasan global ini. 

Kesepakatan Kopenhagen merupakan 

komitmen yang bisa segera dioperasionalkan 

oleh para penandatangan, meskipun sifatnya 

tidak mengikat secara hukum. Kesepakatan 

Kopenhagen ini nantinya juga akan menjadi 

kerangka politik untuk merumuskan dan 

menghasilkan kesepakatan hukum yang 

direncanakan akan dicapai paling lambat pada 

akhir tahun 2010 pada konferensi di Meksiko. 

Indonesia sebagai salah satu negara 

penandatangan Kesepakatan Kopenhagen harus menyiapkan langkah konkrit dari hasil 

Kesepakatan Kopenhagen. Langkah konkrit yang akan dijabarkan dalam kebijakan, program dan 

kegiatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja namun juga merupakan 

tanggungjawab pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. 

Beberapa rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hasil 

Kesepakatan Kopenhagen antara lain adalah : 

- Membuat rencana aksi nasional penanganan perubahan iklim. Rencana aksi nasional ini 

hendaknya dijadikan pedoman dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di 

Indonesia. Untuk mitigasi terhadap perubahan iklim ini, pemerintah Indonesia sedang me 

nyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) penurunan emisi sebanyak 26% yang ditargetkan 

akan selesai pada bulan Maret 2010. 

- Rencana aksi di tingkat nasional haruslah diikuti dengan rencana aksi di tingkat daerah 

yang perlu ditunjang oleh komitmen para pemimpin daerah (gubernur dan walikota/bu 

pati) dalam penanganan perubahan iklim. 

- Penyusunan kebijakan yang jelas dan implementatif untuk mengurangi emisi gas rumah 

kaca terutama dari sektor kehutanan yang melibatkan pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat. Sektor swasta yang terutama bergerak dalam bidang kehutanan harus dapat 

menghentikan kegiatan pembakaran dan penebangan hutan. Sedangkan pelibatan ma 

syarakat perlu dilakukan agar dapat menghentikan kebiasaan ladang berpindah yang 

dapat mengancam keberlanjutan hutan. 

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap mitigasi maupun adaptasi terhadap perubahan 

iklim ini merupakan langkah positif yang perlu terus dilakukan untuk melindungi masyarakat 

dan lingkungan dari efek buruk perubahan iklim. Rencana aksi nasional maupun daerah yang 

implementatif yang didukung oleh komitmen semua pihak baik pemerintah, swasta maupun 

masyarakat diharapkan dapat mengurangi resiko Indonesia dalam menghadapi masalah 

perubahan iklim. 

*) Staf Subdit Kawasan Metropolitan, Direktorat Pengembangan Permukiman. 


Info Baru 



JUKNIS 

BIDANG 


Nurdien Adji *) 

Televisi, saat ini merupakan salah satu 

media yang paling berpengaruh terhadap 

masyarakat. Dengan melihat statistik, 65% 

keluarga Indonesia memiliki televisi, yang 

berarti, jika rata-rata keluarga Indonesia 

memiliki 4 anggota keluarga, maka jumlah 

penonton televisi di Indonesia mencapai 143 

juta orang. 

Menurut hasil survey AGB Nielsen Media 

Research yang dilakukan pada Oktober 2008, 

rata-rata masyarakat Jakarta, menonton televisi 

2 jam 36 menit per harinya (http://bataviase. 

co.id/detailberita-10289360.html). Sumber lain 

menyebutkan rata-rata masyarakat Indonesia 

menghabiskan 2 jam 29 menit per harinya 

di depan televisi, dan merupakan peringkat 

ke-5 negara dengan penduduk paling lama 

menonton televisi. 

Dampak negatif dari televisi sudah banyak 

diulas dalam banyak tempat, terutama 

berkaitan dengan tumbuh kembang mental 

anak-anak dan menurunnya minat dan 

kemampuan membaca. Selain itu, buruknya 


INFOBARU 

Suasana syuting program pariwara untuk publikasi melalui media TV di ruangan Dirjen Cipta Karya 

kualitas acara-acara di televisi di Indonesia 

juga sudah banyak ditulis, dan sering dituding 

sebagai perusak mental masyarakat. 

Di luar segala dampak negatifnya, baik 

yang berkaitan dengan kualitas acara maupun 

kegemaran menonton televisi itu sendiri, 

televisi tetaplah hanya sebuah alat (tools) yang 

jika dipergunakan dengan bijaksana akan dapat 

mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. 

Televisi, sebagai sebuah hiburan murah 

banyak dimanfaatkan masyarakat untuk 

menghabiskan waktu sehari-hari. Dengan 

karakternya yang berupa visual, lebih 

menarik dan lebih mudah dicerna masyarakat 

dibandingkan dengan media tekstual. Apalagi 

televisi di Indonesia yang tidak berbasis area, 

sehingga jangkauannya dapat mencakup 

seluruh wilayah Republik Indonesia. TVRI 

dengan 27 stasiun daerah dan 376 stasiun 

transmitter bahkan disebut-sebut dapat 

menjangkau 82% penduduk Indonesia. 

Dengan melihat sifat-sifat televisi tersebut, 

Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal 

ini Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat 

memanfaatkan media televisi sebagai salah 

satu alat untuk meningkatkan pembangunan 

infrastruktur permukiman di masyarakat. 

Kementerian Pekerjaan Umum sudah sering 

memanfaatkan televisi dengan membuat 

acara di televisi, misalnya: GarPU (Garapan 

PU), Jalan-Jalan, dan beberapa talkshow 

para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum. 

Acara-acara televisi ini lebih bersifat sosialisasi 

kebijakan dan peraturan serta sosialisasi hasilhasil 

pembangunan. Sebagai bagian dari 

kehumasan, sosialisasi kebijakan dan hasilhasil 

pembangunan memang diperlukan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum. 

Sayangnya pemanfaatan media televisi 

oleh Kementerian Pekerjaan Umum masih 

dalam sebatas untuk tujuan kehumasan 

tersebut. Ada manfaat lain yang bisa diperoleh 

dari televisi, yang bisa dipergunakan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum untuk 

membantu meningkatkan pembangunan 

infrastruktur permukiman. 

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta 

Karya untuk mensosialisasikan peraturan 

terkait infrastruktur permukiman hingga dalam 

bentuk manual atau petunjuk teknis yang detail 

belum dilaksanakan melalui media televisi. 

Sosialisasi manual dan petunjuk teknis 

infrastruktur permukiman sudah dilaksanakan 

dalam bentuk pelatihan dan pembagian buku, 

yang umumnya hanya sampai pada tingkat 

kabupaten. Sementara, pihak pemerintah 

daerah tidak memiliki dana dan sumberdaya 

lain untuk melaksanakan sosialisasi hingga 

tingkat masyarakat akar rumput. 

Hal ini terbukti pada saat gempa di Jawa 

Barat dan Sumatera Barat. Dengan melihat 

besarnya jumlah kerusakan rumah konstruksi 

dinding bata, dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan masyarakat akan konstruksi 

sangat lemah. 

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan 

konstruksi dan infrastruktur permukiman, 

ditambah dengan lemahnya pengawasan 

pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

oleh pemerintah daerah, menghasilkan 

permukiman kumuh potensi kerusakan yang 

besar akibat bencana alam. 

Jika Kementerian Pekerjaan Umum berniat 

untuk mensosialisasikan peraturan dalam 

bentuk konvensional, misalnya dalam bentuk 

buku, hingga ke tingkat desa, dibutuhkan 

lebih dari 50.000 eksemplar buku setiap 1 jenis 

sosialisasi. Tentu saja akan membutuhkan biaya 

sangat besar. 

Dengan memanfaatkan media televisi 

sebagai alat untuk menyebarkan pengetahuan 

konstruksi dan infrastruktur permukiman, 

sosialisasi akan lebih efektif karena dapat 

menjangkau hampir seluruh lapisan 

masyarakat. 

Diperlukan program acara televisi yang 

menjelaskan pengetahuan dasar infrastruktur 

permukiman, sehingga masyarakat bisa belajar 

tentang bagaimana sebuah permukiman 

itu sebaiknya. Dengan adanya programprogram 

penanggulangan kemiskinan yang 

dilaksanakan dengan model pemberdayaan 

masyarakat, di mana masyarakat lah yang 

merencanakan dan membangun sendiri 

infrastruktur permukiman yang mereka 

butuhkan, pengetahuan dasar konstruksi 

menjadi semakin penting. Program 

televisi semacam ini akan mendukung 

keberhasilan pelaksanaan program- 


program penanggulangan kemiskinan yang 

menggunakan model pemberdayaan. 

Program televisi ini seharusnya detail dan 

menggambarkan langkah demi langkah cara 

pembangunan infrastruktur, baik yang teknis 

maupun non teknis, tapi tetap dengan bahasa 

yang sederhana agar mudah dipahami. Lebih 

baik lagi jika menggunakan contoh nyata dan 

digambarkan secara visual, sehingga lebih 

mudah ditangkap masyarakat. 

Untuk lebih menarik minat masyarakat 

untuk menonton, program televisi ini bisa 

dibuat menjadi cerita, walaupun ditangan 

sutradara dan penulis skenario yang bagus, 

acara dokumenter atau semi dokumenter pun 

Foto Atas: Menyaksikan program acara PAMSIMAS 

melalui televisi 

Foto Bawah: Menyaksikan bersama hasil syuting 

salah satu program pariwara di ruangan Dirjen 

Cipta Karya 

bisa dibuat menarik. 

Sebagai contoh, mungkin bisa digambarkan 

proses pembangunan sebuah rumah tingal. 

Kenapa dipilih rumah tinggal Karena dalam 

membangun rumah tinggal hampir semua 

sektor keciptakaryaan terlibat. 

Pada episode pertama, bisa digambarkan 

bagaimana seseorang yang hendak 

membangun rumah tinggal. Mulai dari 

pencarian lokasi pembangunan sampai 

pembelian tanah. Dalam memilih lokasi 

tempat tinggal, bisa diceritakan mengenai 

peraturan terat penataan ruang, seperti: zona 

permukiman, zona hijau, sempadan sungai, 

sempadan jalan, dan lain sebagainya. Bisa 

juga dilaksanakan kerja sama dengan Badan 

Pertanahan Nasional terkait status legal tanah, 

karena dalam beberapa hal, status hukum 

tanah sering berkaitan dengan kekumuhan, 

karena kondisi tanpa hak legal atas tanah 

disebut sebagai salah satu sebab kemiskinan, 

dan akhirnya menyebabkan permukiman 

kumuh juga. 

Episode berikutnya bisa digambarkan 

bagaimana orang tadi merencanakan rumah 

tersebut, menghitung kebutuhan ruang, 

kebutuhan ventilasi, kebutuhan air bersih, 

dan lain sebagainya. Pada momen ini, bisa 

dijelaskan mengenai peraturan-peraturan 

bangunan setempat, seperti garis sempadan 

bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien 

luas bangunan, batas ketinggian maksimal, 

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lainnya, 

serta bagaimana cara mengakses peraturanperaturan 

tersebut. 

Pada episode tahap konstruksi, bisa 

diceritakan bagaimana konstruksi beton 

bertulang itu seharusnya, konstruksi tahan 

gempa dan pembagian zona gempa, konstruksi 

pondasi untuk 1 lantai dan bertingkat, tahapantahapan 

konstruksi dan hal-hal yang berkaitan. 

Selanjutnya adalah penjelasan mengenai 

pembuatan septic tank yang baik, pembuatan 

sumur, persyaratan jarak antara sumur dengan 

septic tank, pembuatan drainase, jaringan pipa 

air bersih, sumur resapan, dan lain sebagainya. 

Jika seluruh tahapan pembangunan rumah 

sudah dijelaskan dengan detail, episode bisa 

dilanjutkan dengan pembangunan rumah 

dengan material selain tembok bata, seperti 

kayu atau bambu. Sesudah itu, bisa diperluas 

untuk pembuatan infrastruktur permukiman 

dalam skala yang lebih luas, misalnya jalan 

desa, jembatan, saluran drainase, tambatan 

perahu, TPS, instalasi pengolahan air minum, 

pengolah kompos dan lain sebagainya. 

Dengan adanya program tersebut, 

masyarakat dapat memiliki pengetahuan 

dasar konstruksi dan memahami bahaya 

dari konstruksi yang tidak sesuai dengan 

persyaratan, sehingga masyarakat memiliki 

kemauan untk meningkatkan kualitas 

konstruksi rumah tinggal maupun infrastruktur 

permukiman di lingkungan tempat tinggalnya. 

Dengan mempertimbangkan luas 

jangkauan, TVRI menjadi stasiun televisi ideal 

sebagai tempat menyiarkan program televisi 

ini. Namun, dengan mempertimbangkan 

rendahnya rating TVRI, terutama pada daerah 

di mana siaran dari stasiun televisi swasta 

sudah bisa ditangkap, televisi swasta bisa 

menjadi pelengkap, sehingga program televisi 

ini bisa menjangkau kepada seluas mungkin 

masyarakat. 

*) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina 

Program. 


Info Baru 

INFOBARU 

Jembatan PPIP Desa Kedung Gempol, Kec. Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur 

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2005-2008 

Melampaui Target Kinerja 

Panani Kesai *) 

Sumber daya alam yang berlimpah dan 

posisi geografis yang strategis merupakan 

salah satu modal utama pembangunan untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Akan tetapi, hingga saat ini potensi Sumber 

Daya Alam yang besar itu belum berhasil 

secara nyata meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran bersama. 

Saat ini 38,6 juta penduduk Indonesia 

adalah penduduk miskin, sekitar 65% dari 

penduduk miskin tersebut bermukim di 

perdesaan (sumber BPS: 2008). Salah satu 

penyebab kemiskinan di daerah perdesaan 

adalah rendahnya akses terhadap pelayanan 

prasarana dasar, antara lain jalan dan jembatan, 

air minum, irigasi dan sebagainya. 

Rendahnya penanganan pembangunan 

infrastruktur dalam mendukung peningkatan 

akses pelayanan dasar prasarana perdesaaan 

telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Cipta Karya sejak tahun 2005. Program ini 

dititikberatkan pada desa-desa terpencil dan 

terisolasi di wilayah kabupaten tertinggal dan 

memiliki tingkat pelayanan prasarana yang 

rendah, yang sejalan dengan PNPM Mandiri, 

program ditekankan untuk mendukung 

pengentasan kemiskinan perdesaan. 

Program Pembangunan Infrastruktur 

Perdesaan (PPIP) dari tahun anggaran 2005 

sampai tahun anggaran 2008 ternyata telah 

melampaui target kinerja, hal ini terlihat dari 

jumlah desa yang mengalami perbaikan akses 

yang cukup signifikan, sampai dengan desa 

yang menerima kemudahan dalam memenuhi 

kebutuhan air miinum. Dilihat dari kemampuan 

masyarakat berorganisasi, dari seluruh desa 

telah mampu mengelola program secara 

swadaya, yang dapat dilihat dari terkelolanya 

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada 

semua desa sasaran yang secara nyata juga 

telah mendorong pembentukan KPP sebagai 

organisasi yang mengelola dan memelihara 

prasarana terbangun. Hal ini merupakan wujud 

dari pendekatan pemberdayaan masyarakat 

dan peningkatan peran stakeholder serta 

pemerintah daerah dilaksanakan untuk 

mendorong kemandirian dan sinergi berbagai 

pihak dalam menanggulangi permasalahan 

kemiskinan di perdesaan dan sebagai upaya 

keberlanjutan program. 

Di samping itu, manfaat terhadap PPIP 

2005-2008 sudah dirasakan secara luas oleh 

masyarakat, seperti akses yang lebih mudah 

ke pusat kegiatan perekonomian. Program ini 

juga telah meningkatkan akses terhadap irigasi, 

dan bermanfaat pula dalam meningkatkan 

produksi pertanian. Lebih jauh lagi, program 

ini telah mempermudah perolehan air minum, 

dan meningkatkan akses terhadap prasarana 

sanitasi. Tidak mengherankan lebih dari 50 


persen pemanfaat menyatakan kepuasannya. 

Setelah memperoleh hasil dan manfaat 

infrastruktur terbangun yang nyata, tampaknya 

di masa depan pertanyaan lebih penting 

diarahkan kepada upaya keberlanjutan 

program. Hal ini mencakup keberlanjutan 

manfaat dan dampak yang telah terbentuk. 

Manfaat dan Dampak 

Dari pelaksanaan Program PPIP 2005-2008, 

sebagian besar pemanfaat menilai kualitas 

hasil PPIP 2005-2008 pada taraf tinggi (48% 

pemanfaat) dan sedang (47% pemanfaat). 

Pembangunan jalan telah meningkatkan 

kualitas jalan tanah (di sekitar tempat tinggal 

76,32% pemanfaat) menjadi jalan sirtu 

(26,74%), jalan aspal (16,99%), jalan macadam 

(6,69%), dan jalan rabat beton (6,13%). Adapun 

kualitas jalan sirtu (17,55%) naik terutama 

menjadi jalan aspal (naik 7,52%). 

Pembangunan jembatan/gorong-gorong 

telah mengurangi wilayah yang semula tidak 

memiliki prasarana tersebut (turun dari 50,70% 

tempat tinggal pemanfaat menjadi 39,48%). 

Sebagian besar jembatan kayu yang semula 

ada di 32,31% tempat tinggal pemanfaat telah 

dibangun menjadi jembatan beton (18,38%) 

dan jembatan besi (4,18%). Adapun sebanyak 

8,08% jembatan kayu tersebut diperbaiki 

kembali. 

Akses transportasi meningkat, sebagaimana 

ditunjukkan oleh penurunan lama waktu 

menuju pasar hingga 58%, dari rata-rata 48 

menit menjadi 20 menit. Tidak mengherankan 

sebanyak 79% pemanfaat menyatakan 

kepuasan atas infrastruktur transportasi. 

Prasarana transportasi juga telah 

meningkatkan volume produk panen yang 

dijual di pasar hingga 42%, dari semula rata-rata 

19 kuintal menjadi 27 kuintal. Jumlah modal 

rata-rata per bulan untuk berjualan di pasar 

meningkat 16%, dari Rp 352.000,00 menjadi 

Rp 408.000,00. Adapun jumlah pengeluaran 

rata-rata per bulan untuk membeli barang di 

pasar meningkat lebih tinggi, sebesar 22%, dari 

Rp 261.000 menjadi Rp 319.000,00. Sebanyak 

79% pemanfaat menyatakan puas terhadap 

peningkatan akses pemasaran tersebut. 

Pembangunan irigasi diarahkan terutama 

untuk memperbaiki kembali saluran 

pembawa, sebagaimana dirasakan oleh 

15,08% pemanfaat. Pembangunan irigasi telah 

meningkatkan penjualan hasil panen sebesar 

33%, dari semula rata-rata 42,8 kg menjadi 57,1 

kg. Penerimaan yang diperoleh semasa panen 

meningkat 135%, dari semula rata-rata Rp 

285.710,00 menjadi Rp 680.336,00. 

Pembangunan infrastruktur MCK telah 

mengurangi ketiadaan fasilitas yang dirasakan 

pemanfaat (dari semula 31,19% menjadi 

24.23%). Akses terhadap infrastruktur MCK 

ditunjukkan oleh meningkatnya fasilitas MCK 

milik sendiri (dari 38,71% menjadi 48,46%). 

PPIP 2005-2009 telah mengadakan fasilitas 

baru untuk penyediaan air bersih. Pemanfaat 

yang semula tidak memiliki fasilitas tersebut 

menurun dari 33,82% menjadi hanya 8,45%. 

Sebagian fasilitas tersebut berupa penampung 

air hujan (dirasakan 12,68% pemanfaat). 

Jenis fasilitas baru yang dirasakan pemanfaat 

meliputi perpipaan (dari semula dirasakan 

28,45% menjadi 37,46% pemanfaat). 

Masyarakat merasakan peningkatan 

akses air bersih. Konsumsi air telah meningkat 

hingga 43%, dari semula mengonsumsi 99 liter 

menjadi 142 liter per rumahtangga per hari. 

Tidak mengherankan sebanyak 74% pemanfaat 

menyatakan kepuasannya. 

Kapasitas Masyarakat 

PPIP 2005-2008 dilaksanakan ketika 

masyarakat telah berpengalaman dalam 

mengelola program-program partisipatif. 

Jika dimulai dari Program IDT (Inpres Desa 

Tertinggal) pada tahun 1993, maka usia 

program-program partisipatif dari pemerintah 

telah mencapai 12-15 tahun. Pengalaman 

program-program tersebut turut meningkatkan 

kapasitas masyarakat. 

Dari aspek pemberdayaan masyarakat, 

sebagai pendekatan dalam pelaksanaan 

program PPIP 2005-2008. Pada pelaksanaan 

program, mampu diserap tenaga kerja lokal 

yang mampu menyerap hampir 150.000 orang 

(16 persen penduduk dewasa di desa terserap 

sebagai tenaga kerja lokal). Secara keseluruhan 

PPIP 2005-2008 mampu menyumbang 

peningkatan ketrampilan dalam pembangunan 

infrastruktur bagi sekitar 1 juta orang (37% 

pemanfaat). Disamping itu, masyarakat telah 

diberdayakan untuk berorganisasi dan mampu 

mengelola program pada sekitar 7230 desa . 

Melalui pelaksanaan PPIP 2005-2008, 

masyarakat mampu meningkatkan kapasitas 

mereka dalam menjalin kerjasama dengan 

instansi pemerintah (28% pemanfaat). 

Peningkatan kapasitas ini dinilai sangat penting 

untuk menjaga kelangsungan program 


INFOBARU 

desa (mencapai hingga 71,33%). Pengelola 

program juga merasakan peningkatan interaksi 

dengan aparat pemerintahn pusat (45,58%) 

dan misi donor internasional (18,30%). 

pembangunan perdesaan. 

Manfaat program ditinjau dari tujuan 

dalam mendukung pengentasan kemiskinan, 

program ini telah mengentaskan 19,66% 

penduduk miskin di perdesaan. Dalam 

kehidupan sehari-hari di perdesaan, program 

ini juga telah meningkatkan status sosial atau 

gengsi dari 84,96% penduduk. 

Kapasitas Pemda 

Pemda sendiri memperoleh imbas dari 

PPIP 2005-2008. Program ini mempengaruhi 

peningkatan frekuensi koordinasi internal 

dinas (hingga 62,78%), peningkatan koordinasi 

dengan instansi lain (hingga 60,85%), dan yang 

lebih penting adalah meningkatkan kesediaan 

aparat Pemda untuk berinteraksi dengan warga 

Tantangan Masa Depan 

Realisasi pemanfaat PPIP 2005-2008 ternyata 

jauh lebih besar daripada rencana semula, 

sebagaimana diamati oleh 83% pemanfaat. Di 

masa depan tantangan keberlanjutan program 

terletak pada kemampuannya untuk mengajak 

pemanfaat dalam merawat dan meningkatkan 

infrastruktur terbangun, serta peningkatan 

peran Pemda dalam penyelenggaraan PPIP. 

Peluang sharing pembiayaan oleh pemda 

baru diyakini oleh 35% pengelola program. 

Sebanyak 47% pemanfaat memandang bahwa 

tanpa perawatan maka fungsi infrastruktur 

terbangun menurun. 

Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa 

sebagian besar pemanfaat dan pengelola 

program memandang PPIP sebagai program 

pemberdayaan yang berkonsekuensi untuk 

meningkatkan rasa memiliki atas infrastruktur 

terbangun. Konsekuensi tersebut tercapai 

melalui proses partisipatif dalam perencanaan 

dan pelaksanaan konstruksi. Oleh karena itu, 

masih diperlukan kerjasama dan kordinasi 

dalam meningkatkan efektivitas program 

sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang 

lebih sejahtera. 

*) Kasubdit Program dan Anggaran, Direktorat 

Bina Program 


Inovasi 

Konversi sampah makanan menjadi 

kompos, sudah merupakan hal yang biasa. Akan 

tetapi, nilai jual industri dari produk kompos itu 

sendiri sangat rendah, hanya mencapai Rp 400 

– Rp 500 / kilogram kompos. 

Dengan harga jual dan daya beli masyarakat 

yang begitu rendah, seringkali aplikasi program 

pengomposan sampah tidak dapat mencapai 

nilai ke-ekonomisannya. 

Oleh karenanya, diperlukan suatu 

terobosan baru untuk mengalihkan produk 

turunan sampah makanan menjadi produk 

selain kompos, yang memiliki nilai jual industri 

lebih tinggi. 

Tingginya kadar karbohidrat dalam 

sampah makanan di Indonesia, menyiratkan 

adanya potensi produksi senyawa lain yang 

sangat bermanfaat, yaitu produk industri 

kimia berupa energi terbarukan dari proses 

fermentasi, seperti senyawa etanol (C2H5OH). 

Dengan harga jual mencapai Rp 12.500 – 

15.000 / kilogram etanol, maka konversi 

sampah makanan ke etanol dirasakan lebih 

menguntungkan secara finansial ketimbang 

konversi ke kompos. 

Selain mampu memberikan penyelesaian 

sampah makanan di Indonesia yang 

komposisinya mencapai 55% - 58 % dari 

timbunan sampah, industri etanol dari 

sampah makanan ini juga mampu membuka 

peluang produksi bahan bakar atau energi 

terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, 

berpeluang untuk mendapatkan pendanaan 

Carbon Development Mechanism (CDM), 

serta juga memiliki nilai jual politis yang 

lebih menguntungkan di dunia internasional 


INOVASI 

Salah satu makanan yang dijajakan di restoran. Sumber sampah makanan yang paling ideal untuk dijadikan 

bahan baku fermentasi etanol adalah sampah makanan dari restoran 


Peluang Ditjen Cipta Karya Sebagai Pelopor 

Pengembangan Energi 

dari Sampah Makanan 

Sandhi Eko Bramono *) 

bagi pengembangan sumber daya energi 

terbarukan di Indonesia. Dan kesemuanya ini 

bisa dipelopori oleh departemen kita tercinta, 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) khususnya 

Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

Mengapa Etanol 

Senyawa kaya energi yang umumnya 

digunakan untuk konversi sampah makanan 

adalah gas metana (CH4) melalui proses 

pengolahan anaerobik. Meskipun metana 

memiliki nilai kalor yang lebih tinggi ketimbang 

etanol, yaitu 50,00 Megajoule / kilogram 

berbanding 28,85 Megajoule / kilogram, 

namun metana berbentuk gas, dimana massa 

jenisnya yang kecil menjadikannya sebagai 

senyawa dengan kerapatan energi yang kecil 

ketimbang etanol. 

Selain itu, jika diaplikasikan sebagai bahan 

bakar aditif untuk sistem transportasi di 

Indonesia yang umumnya masih menggunakan 

bahan bakar cair ketimbang bahan bakar gas, 

maka etanol dirasakan lebih sesuai ketimbang 

metana. 

Bahkan, jika ditinjau dari segi proses 

pengolahan, bila metana tidak dapat terekstraksi 

dengan baik dalam proses pengolahannya dan 

terlepas ke atmosfer, maka metana justru akan 

menjadi penyebab gas rumah kaca. 

Karena bersumber dari sampah, maka 

secara tinjauan psikologi dan kesehatan, tidak 

akan ada konsumen yang mau membeli etanol 

berbahan dasar sampah ini untuk keperluan 

industri minuman (minuman beralkohol) dan 

industri farmasi. 

Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama 

dengan industri lain yang siap membeli etanol 

yang diproduksi dari sampah makanan ini. 

Selain dapat digunakan sebagai bahan bakar 

alternatif, etanol juga sangat bermanfaat 

sebagai bahan kimia dasar untuk berbagai 

industri produk senyawa organik. 

Sumber sampah makanan 

Meskipun industri etanol bukanlah hal 

yang baru dalam dunia teknologi industri 

kimia, namun aplikasinya yang bersumber dari 

sampah makanan masih dirasakan tertinggal 

dan belum tergarap sepenuhnya. Sumber 

sampah makanan yang paling ideal untuk 

dijadikan bahan baku fermentasi etanol adalah 

sampah makanan dari restoran. 

Hal ini ditunjang dari segi kemudahan 

untuk melakukan proses pengumpulan 

sampah ketimbang yang berasal dari rumah 

tangga, karena sampah restoran umumnya 

sudah dipilah oleh pemilik restoran dan waktu 

pembuangan sampahnya yang lebih teratur. 

Sampah selain sisa makanan, seperti sampah 

kertas, sampah plastik, serta sampah kaleng 

yang umumnya dijumpai di industri makanan 

atau restoran, tidak ikut disertakan di sini, karena 

sampah – sampah tersebut tidak memiliki 

karakteristik yang sama dengan sampah 

makanan dan membutuhkan pengolahan yang 

lebih sulit untuk dijadikan etanol. 

Selain itu, sampah makanan restoran 

umumnya sudah dipotong – potong karena 



Foto Kiri Atas & Bawah: Beberapa contoh sampah makanan 

Foto Kanan: Tata letak instalasi produksi bioethanol 

merupakan sisa dari proses memasak, sehingga 

akan sangat menguntungkan dalam kinerja 

proses fermentasi yang akan dilakukan. 

Timbulan sampah makanan pada restoran 

di Indonesia umumnya berkisar antara 1,1 – 

1,5 kilogram sampah makanan / m2 restoran / 

hari, yang umumnya didominasi oleh bahan – 

bahan karbohidrat. Angka ini dapat digunakan 

untuk menghitung potensi timbulan sampah 

makanan di restoran dari suatu kompleks 

restoran misalnya, sehingga jumlah sampah 

yang akan dikumpulkan dan diangkut setiap 

harinya dapat dihitung. 

Proses fermentasi 

Sampah makanan dicacah hingga 

berukuran 1 - 2 cm, lalu dimasukkan ke dalam 

reaktor yang berisi air hingga kandungan 


INOVASI 

air dalam reaktor secara total mencapai 

60 %. Untuk meningkatkan kinerja proses, 

umumnya diberikan penambahan enzim 

amilase untuk menyederhanakan karbohidrat 

pada sampah makanan menjadi gula 

sederhana (monosakarida), sebelum akhirnya 

difermentasikan dengan penambahan 

ragi, yang umumnya menggunakan ragi 

Saccharomyces cerevisiae. 

Proses fermentasi dilakukan dengan 

pembiakan ragi dalam kondisi terpapar dengan 

oksigen atau kondisi aerobik. Dalam fase yang 

biasa disebut sebagai tahap fermentasi primer 

ini, perbanyakan sel ragi mencapai 100 – 200 

kali dari jumlah sel awalnya, hanya dalam 

waktu 4 – 7 hari. 

Etanol juga mulai diproduksi dalam tahap 

ini, meskipun sebagian besar energi yang 


INOVASI 

ada dalam proses, akan digunakan untuk 

perbanyakan sel ragi itu sendiri. Setelah itu 

reaktor ditutup untuk dilanjutkan pada tahap 

fermentasi sekunder dalam kondisi ketiadaan 

oksigen atau seringkali dikenal sebagai proses 

anaerobik. 

Pada tahap ini, ragi akan mengkonversi 

seluruh gula yang tersedia dari sampah 

makanan yang ada menjadi etanol, dengan 

waktu reaksi sekitar 2 – 3 minggu. Keseluruhan 

proses ini dilakukan dengan pengadukan pada 

kecepatan yang konstan dan temperatur yang 

diatur pada suhu 35 – 37 o C (kondisi mesofilik) 

untuk memberikan kondisi yang terbaik bagi 

produksi etanol. Derajat keasaman (pH) dari 

sampah makanan harus tetap dijaga sekitar 4,0 

– 4,5 dengan penambahan larutan penyangga, 

sehingga dapat tetap memberikan kondisi 

pertumbuhan sel ragi yang optimum. 

Etanol yang terbentuk dari proses 

fermentasi sampah makanan dapat mencapai 

160 – 200 gram / liter, untuk kemudian 

dipisahkan dengan proses distilasi atau 

membran. Konversi etanol itu sendiri dari 

sampah makanan dapat mencapai 0,25 – 0,27 

kilogram etanol / kilogram sampah makanan. 

Indonesia sangat kaya dengan berbagai 

potensinya. Proporsi dan jumlah sampah 

makanan yang sangat dominan dalam timbulan 

sampah di Indonesia saat ini, harus juga 

dipandang sebagai suatu potensi dan harus 

dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya 

dari suatu hal yang seringkali kita anggap 

tidak berguna, yaitu sampah. Semoga dengan 

pemikiran ini, sampah dapat terus dieksploitasi 

manfaatnya dengan tetap mempertimbangkan 

aspek penyelamatan kualitas lingkungan, 

sehingga masyarakat Indonesia akan tetap 

dan semakin memberikan penilaian yang lebih 

positif terhadap penanganan permasalahan 

sampah di Indonesia. Semoga ! 

*) Staf Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, 

Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal 

Cipta Karya. 

Beberapa Manfaat Pengembangan Energi dari Sampah Makanan 



Resensi 

Melapangkan 

Jalan 

Pemberdayaan 

(Gagasan, Strategi dan Kerja Pelaku P2KP) 

RESENSI 

Proses pemberdayaan memang efektif menggali apa potensi 

masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang mereka 

alami. Masyarakat juga tidak sebatas menghadiri pertemuan yang 

partisipatif, melainkan juga memahami substansi pemberdayaan. Salah 

satu program pemberdayaan yang sudah berpengalaman adalah Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). 

Buku setebal 137 halaman ini bercerita bagaimana gagasan, strategi 

dan kerja pelaku P2KP. Disini mengandung makna bagaimana P2KP 

tidak hanya sebatas pada program pemberdayaan, tetapi melakukan 

transformasi sosial, membawa komunitas miskin menjadi mandiri, juga 

menyebabkan pemerintah serta kelompok peduli menjadi pro-poor. 

Buku ini berisi pengalaman dan juga bagaimana melihat sudut 

pandang P2KP dari segi ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Buku 

ini merupakan kumpulan tulisan para tim fasilitator kelurahan (faskel) 

maupun koordinasi kota (korkot) P2KP dari seluruh Indonesia. 

Tengok saja salah satu isi buku dengan judul “Perubahan Sosial 

Bergerak dari Bawah”, dalam tulisan ini melihat perubahan sosial yang 

dibawa oleh P2KP, bukan hanya pada level permukaan (proximate level) 

saja, namun meneropong aspek lain yang lebih esensial yaitu perubahan 

nilai-nilai kepemimpinan dan hidup bermasyarakat. 

Salah satunya yaitu menggoyang nilai kepemimpinan paternalis, 

gerontokrasi dan superior paternalis, yang merupakan prinsip dan nilai 

yang mengagungkan unsur senioritas, dimana pengejawantahannya, 

tampil dalam sistem perilaku yang mengagungkan “bapakisme”. 

Contohnya bisa kita lihat pada sistem politik kita yang masih dipenuhi 

oleh pemimpin-pemimpin tua, dan mengalami konflik internal partai 

ketika muncul calon-calon pemimpin muda. Jika di tingkat elite saja 

sudah terjadi perubahan dalam hal kepemimpinan yang paternalis atau 

gerontokrasi, tidak demikian halnya pada tingkat komunitas di lokasi 

sasaran P2KP. 

Melalui pembangunan BKM, nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan 

untuk menjadi seorang pemimpin tidak lagi diukur dari berapa “sepuh” 

usia seseorang, melainkan dari track record orang tersebut di mata 

komunitasnya. Ini jelas-jelas merupakan suatu akuntabilitas yang diuji 

langsung oleh publik (komunitas). 

P2KP juga melakukan penyadaran kritis tentang konsep nilai 

kepemimpinan. Simbol-simbol superior semacam tersebut telah 

terbongkar. Tidak sedikit para anggota BKM yang buta huruf, misalnya 

di salah satu kelurahan di Kabupaten Sinjai dan Jeneponto, Sulawesi 

Selatan. Selain itu juga, tidak sedikit mereka yang memiliki kekurangan 

secara fisik, misalnya di salah satu kelurahan di kabupaten Bone, Sulsel. 

Selain itu ada juga kisah sukses penerima manfaat pinjaman bergulir 

dari P2KP. Dewi (26), warga Dusun Melati, Desa Le Masen, Kecamatan 

Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, salah satu 

orang yang tetap gigih buka usaha sekalipun dengan modal yang kecil. 

Dengan modal sebesar Rp 500.000, bagi sebagian orang, modal 

setengah juta ini, boleh jadi dianggap terlampau kecil nilainya. Dengan 

modal setengah juta, Dewi mengembangkan usaha penjulan pisang 

goreng adabi. 

Tambahan bahan baku pisang goreng, menjadikan pisang goreng 

yang diproduksi meningkat menjadi 400-500 biji per hari. Kedai yang 

dititipi pisang goreng oleh Dewi bertambah. Dewi pun lebih sering 

menitipkan pisang goreng buatannya, pagi dan siang. Sekarang, 

keuntungannya dapat mencapai Rp 70.000 per hari. Kalau pun sepi 

pembeli, Dewi masih bisa mendapatkan Rp 30.000 per hari. 

Buku ini merupakan pegangan wajib bagi siapa saja yang bergerak 

dalam bidang P2KP. Selain itu juga berguna bagi siapa saja yang ingin 

memahami tentang P2KP. Dengan membaca buku ini kita akan 

mengenal dan memiliki paradigma baru mengenai program-program 

pemberdayaan, khususnya P2KP. (dvt) 


Seputar Kita 

Presiden SBY Resmikan 

6 Infrastruktur Cipta Karya 

di Jawa Timur 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto 

dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meresmikan secara 

simbolis enam proyek infrastruktur ke-PU-an bidang 

Cipta Karya di Ngawi Jatim, Rabu (18/2). Proyek tersebut 

adalah Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan 

(SPAM IKK) di empat kecamatan yaitu Krian Kabupaten 

Sidoarjo, Pagerwojo Kabupaten Tulungangung, 

Bangsalsari Kabupaten Jember serta desa rawan air di 

pulau Giliketapang Kabupaten Probolinggo. Selain itu 

juga dua Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di 

Probolinggo dan Jember. 

Djoko Kirmanto menerangkan, seluruh SPAM IKK 

tersebut dibangun dengan dana senilai Rp 28,4 miliar 

SEPUTARKITA 

dengan pembagian Rp 18,52 miliar dari APBN dan Rp 

9,87 dari APBD. Total kapasitas air keempat SPAM tersebut 

ialah 100 liter per detik yang dapat melayani kebutuhan 

air minum 9.400 Sambungan Rumah (SR) baru. 

Kinerja Cipta Karya 2009 

Terbaik se Kementerian PU 

Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya tercatat yang terbaik 

dibandingkan Satminkal lain di lingkungan Kementerian Pekerjaan 

Umum. Hingga akhir tahun 2009 Ditjen Cipta Karya menyerap anggaran 

sebesar 93,4% dari sekitar Rp. 8,3 triliun, unggul tipis atas Ditjen Bina 

Marga yang masih di angka 92%. Perbaikan juga ditunjukkan dari peranperan 

Turbinwas (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan) yang 

selama 2009 dilakukan. Capaian itu tidak terlepas dari penyiapan yang 

lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono pada 

penutupan Rapat Evaluasi Kinerja TA 2009 dan Persiapan Pelaksanaan TA 

2010 di Jakarta, (Rabu (30/12), sesaat setelah melakukan Rapat Pimpinan 

bersama Menteri Pekerjaan Umum. Ia mengatakan, peran Turbinwas 

harus lebih ditingkatkan terutama dalam mengawal Rencana Program 

dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang saat ini baru 26% yang 

kualitasnya baik. 

106 Pegawai Mendapatkan 

Penghargaan Satya Lancana 

Sebanyak 106 pegawai negeri sipil di Lingkungan Ditjen Cipta 

Karya Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan penghargaan Satya 

Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang 

Yudhoyono. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dirjen Cipta Karya 

Budi Yuwono di Gedung Sapta Taruna Dep PU, Senin (28/12). 

Penghargaan Satya Lancana merupakan penghargaan yang 

diberikan sebagai wujud pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan 

dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri 

sipil. Penghargaan diberikan kepada pegawai yang telah mengabdi 

selama 10, 20 dan 30 tahun. 

Selain penghargaan Satya Lancana, juga terdapat penghargaan 

Satya Lancana Wira Karya sebagai wujud penghargaan atas jasa yang 

diberikan kepada masyarakat bangsa dan negara. Dalam kesempatan kali 

ini Kasubdit Kawasan Metropolitan Joerni Makmoerniati mendapatkan 

penghargaan tersebut. 


Sukseskan Gerakan Menanam Nasional 

“ONE MAN ONE TREE” 

untuk melindungi bumi kita 

dari perubahan iklim dunia yang mengancam. 

**) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

mengajak masyarakat merealisasikan penanam, 

terutama pohon trembesi, sampai 4 miliar pohon 

pada 2020 dan 9,2 miliar pohon pada 2050 untuk 

memperbaiki lingkungan dan mencegah bahaya 

perubahan iklim.

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Mengucapkan 

Selamat Tahun Baru 

2010

CIPTA KARYA HADAPI 2010 - Ditjen Cipta Karya

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?