Download - Ditjen Cipta Karya

Kampanye 

Mitigasi Bencana 

Sasar Pelajar 

10 

Menuju Sanitasi Aman 

di Yogya Nyaman 

15 

Quick Wins Indonesia 

untuk Lingkungan 

22 

kementerian 

pekerjaan umum 

Edisi 11/Tahun X/November 2012 

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman 

Memacu Perda 

dalam 

Satu Dasawarsa 

UUBG 

PLUS!

daftar isiEdisi 

114Tahun X4November 2012 

Berita Utama 

4 

7 

10 

12 

13 

Memacu Perda 

dalam Satu Dasawarsa 

UUBG 

Mari Membangun 

dengan Baik dan Benar 

Kampanye Mitigasi 

Bencana 

Sasar Pelajar 

Wujudkan Perda 

Bangunan Gedung 

Pelaksanaan Perda BG 

Kota Probolinggo 

liputan khusus 


15 di Yogya Nyaman 

18 

4 

info baru 

18 

20 

22 

Rakertas Kemen PU 2012: 

Kenaikan Anggaran 

Untuk Capai MDGs Air Minum 

Pamsimas Tahap Dua 

Diluncurkan 



24 

20 

24 

26 

PDAM Didorong 

Susun Model Rencana 

Pengamanan Air Minum 

Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Wujud Nyata, Reformasi Tata Kelola 

Pemerintahan 

inovasi 

Perencanaan Partisipatif 

28 RIS-PNPM 

Mulai Diintegrasikan 

PLUS! 

26 

28 

2

editorial 

Pelindung 

Pelindung 

Budi Yuwono Budi Yuwono P 

Penanggung Jawab 

Penanggung Jawab 

Antonius Budiono 

Antonius Budiono 

Dewan Redaksi 

Dewan Redaksi 

Susmono, Danny Sutjiono, 

Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Sjukrul 

M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, 

Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, 

Tamin 

Guratno 

MZ. 

Hartono, 

Amin, Nugroho 

Tamin MZ. 

Tri 

Amin, 

Utomo 

Nugroho Tri Utomo 

Pemimpin Redaksi 

Sri 

Pemimpin 

Murni Edi 

Redaksi 

K, Sudarwanto 

Dian Irawati, Sudarwanto 

Penyunting dan Penyelaras Naskah 

T.M. Penyunting Hasan, Bukhori dan Penyelaras Naskah 

T.M. Hasan, Bukhori 

Bagian Produksi 

Erwin Bagian A. Produksi Setyadhi, Djoko Karsono, 

Diana Erwin A. Kusumastuti, Setyadhi, Djoko Bernardi Karsono, Heryawan, 

M. Diana Sundoro, Kusumastuti, Chandra Bernardi RP. Situmorang, Heryawan, 

Fajar M. Sundoro, Santoso, Chandra Ilham Muhargiady, RP. Situmorang, Dian Irawati, 

Desrah, Fajar Santoso, Wardhiana Ilham Suryaningrum, Muhargiady, R. Julianto, 

Bhima Sri Murni Dhananjaya, Edi K, Desrah, Djati Waluyo Widodo, 

Indah Wardhiana Raftiarty, Suryaningrum, Danang Pidekso R. Julianto, 

Bagian 

Bhima Dhananjaya, 

Administrasi 

Djati 

& Distribusi 

Waluyo Widodo, 

Luargo, Indah Raftiarty, Joni Santoso, Danang Nurfathiah Pidekso 

Kontributor 

Bagian Administrasi & Distribusi 

Dwityo Luargo, A. Joni Soeranto, Santoso, Hadi Nurfathiah Sucahyono, 

Nieke Kontributor Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, 

Adjar Dwityo Prajudi, A. Soeranto, Rina Farida, Hadi Sucahyono, 

Didiet A. Akhdiat, 

RG. Nieke Eko Nindyaputri, Djuli S, Dedy R. Permadi, Mulana MP. Sibuea, 

Th 

Adjar 

Srimulyatini 

Prajudi, Rina 

Respati, 

Farida, 

Joerni 

Didiet 

Makmoerniati, 

A. Akhdiat, 

Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, 

RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini 

Rina Agustin, Handy B. Legowo, 

Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, 

Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, 

Endang 

Hendarko 

Setyaningrum, 

Rudi S, Iwan Dharma 

Alex A. Chalik, 

S, Rina Agustin, 

Djoko Handy Mursito, B. Legowo, N. Sardjiono, Dodi Krispatmadi, 

Oloan Rudi A. M. Arifin, Simatupang, Endang Setyaningrum, 

Hilwan, Kun Hidayat S, 

Deddy Alex A. Sumantri, Chalik, Djoko Halasan Mursito, Sitompul, N. Sardjiono, 

Sitti Oloan Bellafolijani, M. Simatupang, M. Aulawi Hilwan, Dzin Kun Nun, Hidayat S, 

Ade Deddy Syaiful Sumantri, Rahman, Halasan Aryananda Sitompul, Sihombing, 

Agus Sitti Bellafolijani, Achyar, Ratria M. Anggraini, Aulawi Dzin Nun, 

Dian Ade Syaiful Suci Hastuti, Rahman, Emah Aryananda Sudjimah, Sihombing, 

Susi Agus MDS Achyar, Simanjuntak, Ratria Anggraini, Didik S. Dian Fuadi, Suci Hastuti, 

Kusumawardhani, Emah Sudjimah, Susi Airyn MDS Saputri, Simanjuntak, 

Budi Didik Prastowo, S. Fuadi, Kusumawardhani, Aswin G. Sukahar, Airyn Saputri, 

Wahyu Budi Prastowo, K. Susanto, Aswin Putri G. Intan Sukahar, Suri, 

Siti 

Wahyu 

Aliyah 

K. Susanto, 

Junaedi 

Putri Intan Suri, 

Alamat Siti Aliyah Redaksi Junaedi 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 

Telp/Fax. Alamat Redaksi 021-72796578 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 

Email 

Telp/Fax. 021-72796578 

publikasi_djck@yahoo.com 

Email 

publikasi_djck@yahoo.com 

website 

http://ciptakarya.pu.go.id 

twitter 

@ditjenck 

Cover : 

Pemenang kedua Lomba Foto dalam rangka 

Satu Dasawarsa UUBG 

(Foto: Hendra Permana) 

Dasawarsa UUBG, Perda 

Masih Adem Ayem 

Dalam keseharian, masyarakat banyak yang kurang memahami persoalan gedung 

dan bangunan. Contohnya, dalam mengubah fungsi hunian menjadi toko sebagai 

fungsi komersial yang tidak dibarengi atau disesuaikan standar teknisnya. Belum lagi 

bicara alih fungsi lahan menjadi bangunan gedung yang terdesak dengan kapitalisasi 

global (contoh mall, sentra ekonomi, dst), maupun laju pertumbuhan penduduk 

yang semakin menghabiskan lahan pertanian (perumahan, swadaya maupun 

oleh pengembang), semakin menambah ketidakberesan dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung. Partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pemerintah daerahnya 

yang kurang seringkali menghambat perwujudan bangunan gedung yang tertib dan 

andal. Bangunan gedung yang tertib dan andal pada akhirnya menjadikan kawasan 

permukiman yang baik, teratur, dan tangguh menghadapi bencana. 

Salah satu kementerian yang bertanggung jawab dengan persoalan bangunan 

gedung adalah Kementerian Pekerjaan Umum dalam unit kerjanya di Direktorat 

Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya. Lebih dari 10 tahun yang 

lalu, Kemen PU menjadi salah satu pelopor lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung. Menyadari bahwa UU BG saja tidak cukup, tiga tahun 

kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 sebagai 

peraturan pelaksana UUBG. Namun, untuk diterapkan ke tengah masyarakat masih 

diperlukan Peraturan Daerah (Perda) terkait BG. 

Di sinilah masalahnya, amanat UUBG untuk ditindaklanjuti menjadi Perda dalam 

lima tahun sejak diundangkan ternyata masih disikapi adem ayem oleh Pemda. 

Selama satu dasawarsa berjalan baru ada 106 Perda yang diterbitkan atau 21 persen 

dari total jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Tentu saja sangat menyedihkan 

jika menengok peristiwa belakangan yang menimpa bangunan gedung di Indonesia 

dengan berkaca pada rawannya bangunan gedung di sirkuit bencana gempa bumi 

yang mengepung Indonesia seperti cincin. Bukan masalah nature bencana semata, 

melainkan ketidakandalan gedung dan ketidaktertibannya dengan dibangun di lokasi 

yang tak lazim untuk bermukim. 

Momentum dasawarsa UUBG dimanfaatkan Ditjen Cipta Karya untuk melakukan 

upaya percepatan penerbitan Perda BG di daerah serta sosialisasi kepada masyarakat 

luas akan hak, tanggung jawab, dan perannya dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung. Salah satu titik sasaran adalah komitmen Pemda, penyadaran bahwa Perda 

mengenai IMB dan retribusi saja tidak cukup. Perda BG tak hanya mengatur administratif, 

melainkan teknis yang harus dibarengi dengan sanksi ketat. Semoga peringatan 

dasawarsa Implementasi UUBG ini dapat membuahkan hasil, bukan nihil. (bcr) 

Selamat membaca dan berkarya! 

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com 

atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id 

Edisi 11 4Tahun X4November 2012 

3

erita utama 

Foto : M. Reva S 

Memacu Perda 

dalam Satu Dasawarsa UUBG 

Foto : Danang Pidekso 

Jika menengok kondisi geografis 

Indonesia kekinian, sebutan negara yang 

dikepung ring of fire (cincin api) menjadi 

makin akrab terdengar. Banyak korban jiwa 

oleh bencana gempa. Ironisnya, bukan 

oleh gempanya sendiri, melainkan karena 

banyak bangunan yang ditempati tidak 

handal, baik konstruksi maupun lokasi, 

dalam memperhitungkan keselamatan 

penghuninya. 

Foto Atas : Salah satu gedung pemerintahan di Kota Padang yang terkena 

dampak gempa 2010 lalu 

Foto Bawah : Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Guratno Hartono 

(kanan) menyerahkan ikon kampanye ‘BangUnan’ kepada Dirjen Cipta 

Karya 

Sebelum tsunami Aceh maupun gempa dahsyat di 

Yogyakarta, sudah lama soal ini menjadi perhatian 

serius Kementerian Pekerjaan Umum. Melalui 

Direktorat Jenderal Cipta Karya, sejak 10 tahun lalu 

sudah mengawal lahirnya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut 

UUBG). 

Mematuhi peraturan dalam undang-undang (UU) adalah 

sebuah pilihan wajib. Kenapa wajib, karena jika tidak dipatuhi 

akan merugikan, bagi diri sendiri maupun orang lain, bahkan 

merugikan sebuah peradaban. 

Jika UUD 1945 memayungi penduduk, bangsa, dan negara 

Indonesia hingga membentuk paras peradaban Indonesia saat 

ini, bagaimana dengan UU lainnya seperti UUBG yang kini telah 

memasuki usianya yang kesepuluh. Perubahan atau amandemen 

UUD 1945 sudah dilakukan empat kali, dan ini menjadi bukti ada 

dialog intensif antara pelaku dengan UU itu sendiri. Pada akhirnya 

ini dibaca sebagai bentuk kepedulian yang berujung pada 

pelaksanaan. 

Membandingkan dengan UUD 1945 tentu saja tidak fair, ibarat 

membandingkan sukses sang ayah dengan si anak. Anggota Komisi

erita utama 

V DPR RI, Erman Sutarman, menengarai kurangnya pemahaman 

masyarakat. Ini ia tegaskan sebagai kurangnya sosialisasi UU BG 

kepada masyarakat. UUBG ini diterapkan agar bangunan gedung 

dibangun untuk menjamin keandalannya. “UU BG juga memuat 

peran masyarakat, antara lain ikut menjaga ketertiban bangunan 

dan lingkungan, serta memberi informasi atau masukan kepada 

Pemda jika ada yang membangun bangunan dan menyalahi tata 

ruang, serta membahayakan masyarakat,” kata Erman. 

Kurangnya sosialisasi diakui sendiri oleh Menteri Pekerjaan 

Umum Djoko Kirmanto. Ia mengatakan, UUBG dapat diaplikasikan 

dengan baik jika ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah 

(PP). Lalu, PP tersebut harus ditindaklanjuti melalui Peraturan 

Daerah (Perda). Namun ia menyayangkan hingga saat ini baru 

sedikit pemerintah daerah yang telah memiliki Perda BG. Apakah 

masyarakat masyarakat dan belum sepenuhnya memahami 

urgensi UUBG Apakah benar belum disosialisasikan secara 

intensif melalui uji publik sebelum disahkan 

Selanjutnya Menteri PU menegaskan, sangat kecil 

kemungkinan UUBG belum menampung aspirasi masyarakat. 

Artinya, aspirasi masyarakat seharusnya sudah terelaborasi 

karena sudah disahkan oleh DPR yang pasti melalui diskusi yang 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah 

pusat, Pemda, tokoh masyarakat, serta instansi terkait. 

UUBG mengatur tentang bangunan gedung di Indonesia 

dan bertujuan mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, 

Foto : Buchori 

Foto Atas : Perumahan di atas air menjadi ciri khas suku bajo di sulawesi 

Foto Bawah : Bangunan Rusunawa yang menerapkan keandalan dan aksesibilitas 

bagi para difabel 

andal, efisien, dan tertib, serta terwujudnya kepastian hukum 

dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Selain itu, UUBG juga 

mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan administratif dan 

teknis bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, 

peran masyarakat, pembinaan, dan sanksi. 

Penyelenggaraan bangunan gedung dalam dua dekade 

terakhir berkembang sangat pesat. Namun belum ada jaminan 

terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, efisien, andal, 

serta tertib dalam pembangunannya. Dengan otonomi daerah, 

peran Pemda menjadi sangat vital dalam pembinaan dan 

pengawasan bangunan gedung di daerahnya masing-masing. 

Foto : Kurniawan Arie Wibowo 


5

erita utama 


Perda Bangunan Gedung Ujung Tombak UUBG 

Undang-Undang Bangunan Gedung mengusung jargon 

‘Mewujudkan Bangunan yang Lebih Baik’. Implementasi UUBG 

belum ditindaklanjuti oleh semua Pemda dengan penerbitan 

Peraturan Daerah Bangunan Gedung (Perda BG). Sangat 

memprihatinkan, karena UUBG mengamanatkan Pemda 

menindaklanjutinya dengan Perda. 

Setelah 10 tahun diberlakukan, UUBG baru dipatuhi oleh 

sekitar 105 kabupaten/kota (21%) dari total 498 kabupaten/ 

kota seluruh Indonesia dengan menerbitkan Perda BG (Sumber: 

Data BPS tahun 2010). Padahal risikonya, tanpa Perda BG akan 

banyak bagunan gedung didirikan yang tidak memenuhi syarat, 

baik teknis maupun adminsitrasi. Renstra Ditjen Cipta Karya 

mentargetkan pada tahun 2020, semua kabupaten/kota sudah 

menerapkan Perda BG. 

Perda BG mengelaborasi muatan-muatan lokal, baik geografis, 

peninggalan sejarah, maupun aturan lainnya seperti Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. Dengan Perda BG, pemilik 

dan pengguna BG memiliki dasar hukum dan acuan sehingga 

bangunan yang didirikan memenuhi persyaratan. 

Lambannya penetapan Perda BG di beberapa kabupaten/kota 

bisa saja disebabkan karena belum ada komitmen dan kesadaran, 

baik dari Pemda maupun DPRD utnuk memprioritaskan 

penetapannya. Alasan lain bagi kebanyakan mereka adalah 

penilaian bahwa pengaturan mengenai bangunan gedung sudah 

cukup diatur melalui Perda tentang Retribus IMB. 

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus 

memacu dan mendorong sosialisasi dan implementasi 

UUBG. Kementerian PU telah melakukan perubahan strategi 

dengan melakukan percepatan penyusunan Perda BG melalui 

pendampingan kepada aparat Pemda. Upaya percepatan tersebut 

dilakukan Ditjen Cipta Karya bertepatan dengan usia UUBG 

kesepuluh (satu dasawarsa). 

Percepatan implementasi UUBG mengacu pada UU dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UUBG. Pada pasal 119, PPBG mengamanatkan paling 

lambat dalam lima tahun atau pada 2010, seluruh bangunan 

gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) yang diatur 

6 

dalam Perda. Dengan kata lain, mestinya pada tahun 2010 semua 

Pemda sudah memiliki Perda BG. 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan banyak alasan 

mengapa masih sedikit Pemda yang memiliki Perda BG. Ia 

mengatakan, pengaturan bangunan gedung dan permukiman 

belum menjadi prioritas, UUBG belum banyak dimengerti, bahkan 

ada aspek politis DPRD setempat. Karenanya Budi Yuwono 

meminta pejabat eksekutif Pemda harus mampu menjelaskan 

urgensi keberadaan Perda BG. 

“Masih ditemukan pemahaman yang keliru terhadap IMB, yang 

diartikan sebagai penarikan retribusi atau pendapatan daerah. 

Seharusnya IMB dipahami sebagai alat pengendali dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung,” kata Budi. 

Hal itu menjadi dasar bahwa payung dikeluarkannya IMB 

adalah Perda BG, karena dalam Perda BG diatur persyaratan 

administratif dan teknis dalam proses penyelenggaraan BG. 

Atas dasar itu, pemerintah terus mamacu dengan pembinaan 

dan pendmapingan kepada daerah dan menerapkan strategi 

komunikasi yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan. 

Targetnya, dalam kurun delapan tahun (hingga 2020), seluruh 

kabupaten/kota sudah memiliki Perda BG, dan seluruh BG harus 

menerapkan seluruh persyaratan yang tertuang dalam UUBG. 

(bcr/berbagai sumber) 

Foto Atas : Salah satu gedung tua di kawasan kota lama Kota Semarang 

Foto Bawah : Gedung PDAM Tirta Nadi di tengah-tengan permukiman padat Kota 

Medan 

Foto : Buchori

erita utama 

Mari Membangun 

dengan Baik dan Benar 

UUBG mengamanatkan kepada 

masyarakat agar membangun gedung 

atau permukiman harus sesuai dengan 

standar kelayakan fungsi. Jika diterapkan 

dengan baik akan menciptakan 

pola permukiman yang sehat dan 

berkesinambungan. 

Ada beberapa persyaratan agar bangunan gedung 

memiliki kriteria andal. Diantaranya meliputi 

persyaratan adimintratif dan teknis. Persyaratan 

administratif meliputi status hak atas tanah, status 

kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan 

bangunan. Sedangkan secara teknis meliputi persyaratan tata 

bangunan dan keandalan bangunan gedung. 

Tak hanya mengatur administratif, UUBG juga mengatur 

persyaratan tata bangunan, peruntukkan dan intensitas, arsitektur, 

pengendalian dampak lingkungan, keandalan, keselamatan, 

kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan juga mengatur 

persyaratan bangunan gedung dengan fungsu khusus. 

Rehabilitasi gedung Museum Fatahillah kota tua Jakarta 



7

erita utama 

Foto : M. Indra 

Foto Atas : Perumahan yang menjaga 

nilai tradisional di kota 

Palembang ditunjang 

infrastruktur jalan 

Foto Bawah : Perumahan di pinggiran 

Kota Balikpapan tidak 

mengindahkan keberadaan 

bendungan yang setiap 

saat bisa meluap atau 

longsor 

Persyaratan peruntukkan dan instensitas bangunan gedung 

berhubungan dengan persyaratan lokasi yang tidak boleh 

mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, 

dan fungsi prasarana dan sarana umum, serta ketinggian gedung. 

Persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi 

bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting 

terhadap lingkungan. Persyaratan ini berpedoman pada UU 

tentang pengelolaan lingkungan hidup yangmengatur tentang 

kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yangmenibulkan 

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk 


8

erita utama 

wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 

untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

Sedangkan persyaratan keandalan antara lain; pertama, 

keselamatan. Syarat ini berkenaan dengan persyaratan 

kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban 

muatan, kemampuan bangunan gedung dalam mencegah 

dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan melakukan 

pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi 

pasif dan atau proteksi aktif serta bahaya petir melalui sistem 

penangkal petir. 

Kedua, kesehatan. Syarat ini terkait sirkulasi udara, 

pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan banahan bangunan 

gedung. Ketiga, kenyamanan, terkait dengan ruang gerak dan 

hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta 

tingkat getaran dan kebisingan. 

Keempat, kemudahan. Ini terkait akses bangunan gedung, 

termasuk tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, 

aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia, serta 

penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, 

ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas 

komunikasi dan informasi. 

Penyelenggaraan BG 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung (BG) dalam UUBG adalah 

kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan 

teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, 

pelestarian, dan pembongkaran. Kegiatan ini umumnya dilakukan 

oleh penyedia jasa konstruksi melalui tahapan perencanaan dan 

pelaksanaan dengan diawasi oleh pemilik BG. 

Pembangunan BG bisa dilakukan di tanah milik sendiri maupun 

tanah milik pihak lain. Pembangunan BG umumnya dilaksanakan 

setelah rencana teknis BG disetujui oleh Pemda dalam bentuk 

terbitnya IMB. 

Kegiatan pemanfaatan BG dilakukan oleh pemilik atau 

pengguna setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi. 

BG dinyatakan memenuhi laik fungsi bia dinilai telah memenuhi 

persyaratan teknis. Agar persyaratan laik fungsi tetap terjaga, 

pemilik atau pengguna BG wajib melakukan pemeliharaan, 

perawatan, dan pemeriksaan secara berkala terhadap BG. 

Kegiatan pelestarian hanya dilakukan khusus untuk BG 

yang ditetapkan pemerintah sebagai cagar budaya yang harus 

dilindungi dan dilestarikan. UUBG ini juga mengatur ketentuan 

pembongkaran yang dapat dilakukan karena alasan-alasan 

tertentu. BG dapat dibongkar bila tidak laik fungsi dan tidak dapat 

diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan dan 

atau lingkungannya, serta bila tidak memiliki IMB. 

Hak dan Kewajiban Pemilik BG 

UUBG juga mengatur hak dan kewajiban pemilik BG yang 

tertuang dalam Pasal 40 dan 41 UUBG. Hak-hak pemilik BG 

antara lain; pertama mendapatkan pengesahan dari Pemda atas 

rencana teknis BG yang telah memenuhi persyaratan. Kedua, 

melaksanakan pembangunan BG sesuai dengan perizinan yang 

ditetapkan Pemda. Ketiga, mengubah fungsi BG setelah mendapat 

izin tertulis dari Pemda. Keempat, mendapatkan ganti rugi sesuai 

peraturan perundangan bila bangunannya dibongkar oleh Pemda 

yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya. 

Sedangkan kewajiban pemilik BG antara lain; pertama, 


Rusunawa Kota Pekalongan dilengkapi fasilitas 

umum untuk anak-anak bermain 

menyediakan rencana teknis BG yang memenuhi syarat yang 

ditetapkan sesuai fungsinya. Kedua, memiliki IMB. Ketiga, 

melaksanakan pembangunan BG sesuai rencan ateknis yang 

disahkan dan diolakukan dalam batas waktu berlakunya IMB. 

Keempat, mendapat pengesahan dari Pemda atas perubahan 

rencana teknis BG yang terjadi pada tahap pelaksanaan BG. 

Pemilik juga dikenakan kewajiban; pertama, memanfaatkan 

BG sesuai fungsinya. Kedua, memelihara dan atau merawat BG 

secara berkala. Ketiga, melaksanakan pememriksaan secara 

berkala ata skelaikan fungsi BG. Keempat, memperbaiki BG yang 

telah ditetpkan tidak laik fungsi. Kelima, membongkar BG yang 

telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tak dapat diperbaiki, dapat 

membahayakan pemanfaat dan lingkungannnya, tidak memiliki 

IMB. 

Mengapa peran Pemda sangat penting bisa dijawab karena 

dalam ketentuan syarat admintratif dan teknis ini ditetapkan 

oleh Pemda sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. 

Ketentuan yang dimaksud adalah bangunan gedung adat, 

bangunan gedung semi permanen, darurat, dan yang dibangun di 

lokasi rawan bencana. 

Peran masyarakat juga disebutkan, yaitu memantau dan 

menjaga ketertiban penyelenggaraan, memberi masukan kepada 

Pemda dalam penyempuranaan peraturan, pedoman, standar 

teknis di bidang bangunan gedung. Masyarakat juga berhak 

menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi 

yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan 

dan lingkungan, rencana teknis banguan gedung tertentu, dan 

kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting 

terhadap lingkungan, melaksanakan gugatan perwakilan 

terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/ 

atau membahayakan kepentingan umum. 

Pemahaman Pemdan dan masyarakatnya bukan diwajibkan 

oleh siapa kepada siapa, namun kondisi wilayah Indonesia 

seharunya sudah mewajibkan kesadaran tersebut. Wilayah 

Indonesia, sebagaimana banyak disebutkan, berada di pertemuan 

tiga lempeng besar dunia yang menyebabkan sebagian besar 

wilayahnya memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap bencana 

gempa bumi. (bcr/berbagai sumber) 


9

erita utama 

Kampanye Mitigasi Bencana 

Sasar Pelajar 


“Kebakaraaan...... kebakaraaan......, jangan 

panik, hubungi 113”, teriak Aldi, siswa 

SDN Kramat 01 Pagi kepada temantemannya 

di aula SMP Islam Meranti, 

Kelurahan Bungur, Pasar Senen, Jakarta 

Pusat. Ia dibantu guru-gurunya kemudian 

mengevaluasi teman-temannya melalu 

jalur tangga yang disediakan. 

Situasi itu terjadi pada simulasi mitigasi bencana 

dalam rangka satu dasawarsa implementasi Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (selanjutnya disingkat UUBG), Selasa (6/11). 

Dalam sosialisasi tersebut, tidak kurang dari 100 

siswa-siswi sekolah di Kecamatan Pasar Senen dipahamkan 

tentang tanda-tanda terjadinya bencana, dikenalkan peralatan 

yang dapat digunakan, bagaimana mengoperasikannya, dan apa 

saja yang harus dilakukan saat terjadi bencana. 

Simulasi penanganan kebakaran oleh siswa-siswi SMP di 

Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan 

Kecamatan Pasar Senin, Jakarta Pusat, memiliki enam kelurahan 

dan menjadi salah satu jantung Jakarta yang paling padat. Dengan 

kepadatan ini, bahaya kebakaran selalu mengancam setiap saat. 

Terakhir kali si ‘Jago Merah’ mengamuk di kawasan Pasar Gaplok. 

Sayangnya, bahaya laten kebakaran ini tidak diantisipasi dengan 

kelengkapan prasarana dan sarana memadai. 

Seperti dituturkan oleh salah satu petugas Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Jakarta Pusat, M. 

Supandi, dari sekitar 20 titik hidran yang ada, hanya empat saja 

yang bisa dimanfaatkan. Dengan demikian, penanggulangan 

kebakaran hampir dikatakan sepenuhnya mengandalkan tangki 

air mobil pemadam kebakaran, maupun mengambil dari kelurahan 

dan kecamatan terdekat yang berfungsi. 

Kepadatan penduduk identik dengan kepadatan permukiman. 

Bangunan gedung dengan aneka fungsi dan kedudukannya 

menempati peran strategis. Dalam pasal 1 UUBG, bangunan 

gedung adalah wujud fisik konstruksi yang menyatu dengan 

tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 

dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 

tempat manusia melakukan kegiatannya, baik hunian, kegiatan 

keagamaan, usaha, sosial, budaya, ekonomi, maupun kegiatan 

khusus. 

10

erita utama 



Foto Atas & Bawah : Simulasi mitigasi bencana di SMP kawasan Pasar Senen dan 

Cililitan dalam rangka Satu Dasawarsa Implementasi UUBG 

Sedangkan di pasal 2 menyatakan bahwa bangunan gedung 

diselenggarakan berlandaskan asas manfaat, keselamatan, 

keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan 

lingkungannya. Pada titik di mana hubungan arus pendek listrik, 

tabung gas, maupun lainnya menjadi faktor-faktor penyebab 

kebakaran, maka yang perlu dievaluasi adalah keandalan sebuah 

bangunan gedung. 

Dalam sebuah kesempatan sosialisasi UU BG di Yogyakarta, 

Direktur Penataan Bangunan dan Lingungan DItjen Cipta Karya, 

Guratno Hartono memaparkan, pada kawasan tersebut perlu 

penataan bangunan dan lingkungan yang baik sehingga dapat 

mengurangi risiko bahaya kebakaran. Contohnya penggunaan 

material bangunan yang lebih tahan terhadap api, penyediaan 

jalur sirkulasi bagi mobil pemadam, dan jalur evakuasi. 

Sementara Jimmy Siswanto dari Himpunan Ahli Perawatan 

Gedung menuturkan, permukiman padat di perkotaan 

menurutnya juga harus didesain untuk menanggulangi bahaya 

kebakaran maupun gempa maupun jalur evakuasi. “Permukiman 

padat harus memiliki sistem penanggulangan kebakaran, misalnya 

dengan mendesain instalasi listrik yang benar, dan menempatkan 

satu pipa dan hydrant di titik tertentu yang memudahkan petugas 

pemadam kebakaran mengaksesnya,” kata Jimmy. 

Meskipun di suatu daerah menurut Jimmy belum ada Perda 

bangunan gedung, namun setidaknya para arsitek dan perencana 

di daerah tersebut memahami semangat UU BG sehingga dalam 

merencanakan pembangunan di daerahnya dapat tertib dan 

mengarah ke keandalan bangunan gedung. 

Sementara itu dalam beberapa sosialisasi mitigasi bencana 

yang dilakukan, Kasubdit Pengaturan dan Pembinaan 

Kelembagaan, Dian Irawati menyampaikan selain persyaratan 

administratif Izin Mendirikan bangunan (IMB), membangun 

gedung juga harus memenuhi syarat teknis yang meliputi tata 

bangunan dan keandalan. Persyaratan keandalan bangunan 

gedung meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 

kemudahan. 

Dalam kesempatan tersebut, Ditjen Cipta Karya juga 

memberikan sertifikat dan satu unit Alat Pemadam Api Ringan 

(APAR) kepada sejumlah sekolah yang di Jakarta Pusat, Jakarta 

Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. 

Kepala Sekolah SMPN 19 Morgan Napitupulu mengapresiasi 

kegiatan yang dilakukan oleh Kemen PU ini. Menurutnya, acara 

sosialiasi seperti ini sangat bagus dan berharga buat siswa-siswa 

SMP. 

Ia berharap setelah mendapatkan sosialisasi ini para siswa bisa 

menjadi semacam agen atau juru kampanye untuk menyampaikan 

informasi kepada teman, keluarga maupun lingkungan sekitar. 

“Saya lihat tadi baik siswa maupun guru sangat antusias sekali. Ini 

akan menjadi pengalaman seumur hidup mereka, kalau bisa acara 

seperti ini sering dilakukan. Kita selalu siap menjadi tuan rumah,” 

kata Morgan. 

Sementara itu, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan 

Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono dalam arahannya mengatakan, 

acara di SMPN 19 ini merupakan rangkaian awal kick off dari 

roadshow sosialisasi mendatang. Sosialisasi akan diselenggarakan 

pada bulan Oktober dan November 2012 ke sejumlah sekolah di 

wilayah DKI Jakarta. 

Guratno menambahkan, dalam sosialisasi ini diharapkan para 

peserta dapat memahami dan mengenali tanda-tanda jika akan 

atau saat terjadi bencana, peralatan yang dapat digunakan saat 

terjadi bencana, bagaimana mengoperasikannya, dan apa saja 

yang harus dilakukan saat terjadi bencana. “Simulasi tanggap 

bencana ini sebagai ajang informasi serta pengenalan, khususnya 

kepada adik-adik mengenai upaya-upaya mitigasi bencana,” kata 

Guratno. (bcr/dvt) 


Penyerahan alat pemadam api ringan (APAR) oleh Direktur 

PBL Ditjen Cipta Karya kepada pihak sekolah 


11

erita utama 

Foto-foto: Haryo. S 

Kesadaran Kolektif 

Pemda di DIY 

Wujudkan Perda 


Haryo Satriawan *) dan Bhima Dhananjaya **) 

Saat ini semua Kabupaten/Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta sudah memiliki Perda 

Bangunan Gedung. Salah satu aspek 

utama keberhasilan ini adalah kesadaran 

kolektif dari semua lapisan masyarakat 

dan Pemerintah bahwa Daerah Istimewa 

Yogyakarta secara geografis memiliki 

banyak potensi bencana. 

Hal itu diungkapkan Kadis PU Provinsi DI Yogyakarta 

(DIY), Rani Sjamsinarsi, pada Sosialisasi UU Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terus 

dilakukan. Pusat Informasi Pengembangan 

Pemukiman dan Bangunan Gedung (PIP2B-DIY) 

Provinsi DIY. 

Lebih lanjut menurutnya, pelajaran penting dari gempa 

bumi yang menimpa DIY pada Mei 2006 adalah buruknya 

kualitas bangunan rumah sebagai penyumbang utama jumlah 

korban meninggal maupun luka-luka. Tak dapat disangkal lagi 

pentingnya aspek keamanan dari suatu bangunan gedung 

yang andal untuk menjamin keselamatan penghuni sebagai 

salah satu upaya mitigasi penanggulangan bencana. Dengan 

adanya landasan hukum Perda Bangunan Gedung, maka semua 

pemangku kepentingan telah mempunyai pedoman yang kuat 

dalam upaya mengkampanyekan bangunan andal yang terpadu, 

tepat sasaran, dan berkesinambungan. ”Kami berharap rangkaian 

acara peringatan satu dasawarsa Undang-Undang no. 28/2002 

tentang Bangunan Gedung ini bisa menjadikan diri kita lebih 

bertanggungjawab terhadap keberhasilan pencapaian bangunan 

ANDAL yang aman, sehat, nyaman dan mudah, khususnya di 

wilayah yang rawan bencana,” kata Rani. 

Foto Kiri & Kanan : Sosialisasi Implementasi UU BG di kawasan rawan bencana 

diselenggarakan oleh PIP2B Yogyakarta 

Sosialisasi UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung terus dilakukan. Pusat Informasi Pengembangan 

Pemukiman dan Bangunan Gedung (PIP2B-DIY) Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta mengadakan bermacam kegiatan yang 

berorientasi pada pengenalan dan pemasyarakatan UU-BG 

sebagai dasar kebijakan dalam pengembangan permukiman dan 

bangunan gedung bagi seluruh stakeholder di wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Kegiatan tersebut antara lain seminar dengan tema 

“Implementasi Bangunan andal di Daerah Rawan Bencana”, 

lomba karya tulis dengan tema “Bangunan Gedungku Andal”, 

lomba menggambar tingkat pelajar dengan tema “Nyamannya 

Bangunan Gedung di Kotaku”, pameran dan talkshow serta 

simulasi penanggulangan bencana. 

Rangkaian kegiatan tersebut dalam rangka peringatan Satu 

Dasawarsa UU Bangunan Gedung yang dibuka oleh Dirjen Cipta 

Karya Budi Yuwono di Yogyakarta, akhir September lalu. Turut 

hadir dalam sosialisasi tersebut Direktur PBL Ditjen Cipta Karya 

Guratno Hartono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 

dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY Rani Sjamsinarsi. 

Menurut Budi Yuwono, saat ini terjadi degradasi sebagai akibat 

pembangunan bangunan gedung yang tidak memperhatikan 

persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung serta 

mengabaikan kaidah-kaidah keharmonisan dan keseimbangan 

lingkungan dalam penyelenggaraannya. Hal ini menyebabkan 

berbagai permasalahan, terutama ketika terjadi bencana. 

Namun, tidak semua bencana disebabkan oleh perilaku alam 

namun seringkali akibat perilaku masyarakat yang mengabaikan 

daya dukung lingkungan. Sebagai contoh, pembangunan pada 

lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dipenuhinya 

persyaratan teknis yang dapat berdampak kerugian material, 

bahkan korban jiwa. “Melalui kegiatan ini, perlu ditegaskan kembali 

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung akan selalu terkait 

dengan kondisi lingkungan yang ada. Untuk itu perlu kebijakan 

untuk melindungi keselamatan manusia dan lingkungannya 

serta menjamin kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi 

pengguna bangunan gedung,” kata Budi. 

*) Staf Urusan Informasi dan Dokumentasi di Pusat Informasi 

Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi DI 

Yogyakarta 

**) Asisten Kelembagaan USDRP 

12

erita utama 

Pelaksanaan 

Perda BG 

Kota 

Probolinggo 

Tugu selamat datang Kota Probolinggo Jawa Timur. 

Kota ini telah menerapkan Perda Bangunan Gedung 

sejak tahun 2008. 

Foto : Istimewa 

Kota Probolinggo merupakan satu dari sedikit kota 

yang konsen terhadap penyusunan Perda Bangunan 

Gedung. Melalui upaya dan komitmen yng dilakukan, 

dalam kurun waktu setahun, Probolinggo berhasil 

menyusun Perda Bangunan Gedung. 

Sebelum membuat perda bangunan gedung, di 

Kota Probolinggi sudah ada perda yang mengatur 

bangunan gedung, namun hanya terbatas mengatur 

tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu 

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006. Di perda 

tersebut hanya mengatur tentang ketentuan retribusi yang 

didasarkan pada kelasifiksi jalan, jumlah lantai bangunan, luas 

bangunan dan sempadan bangunan. 

Untuk mengakomodasi pengaturan bangunan gedung, 

tahun 2007 Pemkot Probolinggo mulai menyusun Perda BG. Iklim 

politik yang kondusif serta sejalannya visi dari DPRD dan Walikota 

setempat membuat penyusunan Perda BG kota Probolinggo relatif 

tanpa kendala. 

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Dwi 

Putranto mengatakan, iklim sosial dan politik di Kota Probolinggo 

ini relatif stabil dimana jarang teradi huru-hara dan kekacauan. 

Dalam penyusunan perda ini tidak mengalami kendala berarti, 

proses penyusunan kita lakukan seperti biasa yaitu dengan 

membuat draf Reperda dengan fasiiltasi Ditjen Cipta Karya untuk 

kemuadian kita usulkan ke DPRD. “Tahun 2007 kita susun dan 

ajukan, tahun 2008 kita telah melaksanakan Perda Bangunan 

Gedung ini,” kata Putranto. 

Putranto menambahkan, dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung yaitu perencanaan, pelaksanaan/pembangunan dan 

pengawasan, khususnya perencanaan bangunan-bangunan yang 

memiliki sifat khusus masyarakat dilibatkan yang tergabung dalam 

Tim Ahli Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Keputusan 

Kepala Daerah. Tim Ahli Bangunan Gedung keanggotaan dari 

unsur masyarakat ahli, perguruan tinggi, asosiasi profesi dan 

instansi pemerintah. 

Perijinan bangunan dimulai dari pengisian formulir yang 

menjadi satu formulir yaitu Surat Keterangan Rencana Kota (site 

plan), IMB dan SLF. Pengurusan administrasi Surat Keterangan 

Rencana Kota dengan waktu penyelesaian izin apabila persyaratan 

lengkap selama 3-5 hari kerja, pelayanan izin mendirikan bangunan 

dengan waktu penyelesaian izin apabila persyaratn lengkap 

selama 5-10 hari kerja yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan 

dengan lampiran rekomendasi teknis berupa peta rencana kota/ 

site plan untuk Surat Keterangan Rencana Kota dan gambar teknis 

untuk IMB oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan SLF bangunan 

gedung waktu penyelesaian izin persyaratan lengkap selama 5-10 

hari kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. 

Pelaksanaan perijinan bangunan untuk Keterangan Rencana 

Kota dan IMB melibatkan tim koordinasi yang diketuai oleh Badan 

Pelayanan Perijinan dengan anggota DInas Pekerjaan Umum dan 

Sat Pol PP yang melihat lokasi yang akan dibangun. 

Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) 

dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan anggota 

Badan Pelayanan Perijinan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas 

Tenaga Kerja dan UPTD PMK. Tim ini melakukan pemantauan dan 

pengawasan bangunan terhadap kesesuaian gambar IMB dengan 

kondisi bangunan yang sudah selesai sesuai dengan buku isian 

SLF. Untuk bangunan tertentu yaitu bangunan usaha, pabrik dan 

bangunan hunian dua lantai ke atas. Pemilik bangunan didampingi 

oleh konsultan penilai bangunan. 

“Kedepan kami terus mendorong terbitnya IMB di setiap 

bangunan. Saat ini baru 13% bangunan dari 52 ribu bangunan di 

Kota Probolinggo yang telah memiliki IMB. Untuk masyarakat MBR 

kita kenakan gratis dalam pengurusan IMB, semua itu telah diatur 

dalam Perda BG kami,” kata Dwi. (dvt) 


13

erita utama 

Kata Mereka 

Terkait Undang-Undang 


Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono 

“106 dari 498 kabupaten yang telah memiliki Perda BG, hal ini memang masih sedikit. Namun, kita tidak 

akan pernah lelah untuk terus mensosialisasikan dan memberikan fasilitasi kepada pemda. Tidak hanya 

pemerintah pusat, dinas cipta karya di daerah harus juga melakukan sosialisasi,” 

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Guratno Hartono 

“Untuk mempercepat pembentukan Perda BG, Ditjen Cipta Karya jemput 

bola dengan melakukan pendampingan penyusunan kepada pemda. 

Pendampingan dilakukan dengan membuat model rancangan perda 

untuk kemudian dinilai kelayakannya kepada pemda setempat. Selain 

pendampingan, sosialisasi melalui seminar, kampanye dan juga pelatihan juga 

kita lakukan,” 

Jimmy Siswanto Himpunan Ahli Perawatan Gedung 

“Meskipun di suatu daerah belum ada Perda bangunan gedung, namun setidaknya para arsitek 

dan perencana di daerah tersebut memahami semangat UU BG sehingga dalam merencanakan 

pembangunan di daerahnya dapat tertib dan mengarah ke keandalan bangunan gedung” 

Ridwan Kamil Pakar Arsitektur 

“Seperti sistem reward, penghargaan bagi bangunan yang dengan tertib mengikuti peraturan. 

Bagi para pelanggar undang-undang, harus ada polisinya. Semua orang sebaiknya melaporkan, 

jika ada indikasi pelanggaran dalam pembangunan, peruntukkan, aturan kepadatan gedung, dan 

penyelewengan lain,” 

Gunawan Tjahjono Praktisi Bangunan Gedung 

“Kondisi geografis Indonesia yang negara kepulauan dan beranekaragam 

budaya memang mempersulit terbentuknya Perda BG, namun Pemda 

tidak boleh menyerah dan terus komitmen untuk perda BG ini. Saya harap 

implementasi Perda BG di daerah dapat mengikuti nafas perkembangan 

zaman yang terus berubah dan mengadopsi kearifal lokal” 

Dwi Putranto Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo 

“Keberhasilan penyusunan Perda BG di Probolinggo ini karena DPR 

dan Walikota punya visi yang sama. Kalau satu visi semuanya bisa 

dilaksanakan dengan mudah,” 

14



di Yogya Nyaman 

Darjat Wijunarso *) 

Kota Yogyakarta dikenal dengan kota 

pendidikan. Tingkat laju pertumbuhan 

lembaga pendidikan berbanding lurus 

dengan pesatnya jumlah mahasiswa di 

kota ini. Fenomena ini biasanya akan 

berdampak pada laju pembangunan 

perumahan untuk kos maupun kontrakan, 

serta sentra-sentra ekonomi dan sosial 

budaya lainnya. 

salah satu spot favorit di Yogyakarta, Tugu, saat ini di sekelilingnya dipadati pertokoan 

dan gedung perkantoran maupun bisnis. 

Sebagai pusat pertumbuhan, kota besar seperti 

Yogyakarta memerlukan pembenahan sarana dan 

prasarana dasar permukiman, baik berupa sarana 

air bersih, sanitasi, sampah, maupun lainnya. 

Melihat kondisi daerahnya, pemerintah provinsi DI 

Yogyakarta terus membenahi sektor sanitasi (baca: air limbah) 

untuk mendukung dan menjaga kesehatan penduduk dan 

pendatang. Dengan kata lain, peningkatan kesehatan lingkungan 

akan berdampak langsung pada peningkatan kesehatan 

masyarakat, karena dapat mengurangi persebaran penyakit, salah 

satu upayanya adalah melalui pengelolaan limbah. 

Komitmen tersebut diwujudkan dengan membangun Instalasi 

Pengolah Air Limbah (IPAL) Sewon di Bantul. Yogyakarta adalah 

salah satu kota dari tujuh kota yang memiliki sistem pengolahan air 

limbah perpipaan terpusat (sewerage system). Untuk menambah 



15



Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sewon, 

Bantul, DIY 

pelayanan kepada masyarakat untuk mengakses air limbah 

perpipaan yang aman, pada tahun 2010 Kota Yogyakarta bersama 

Kota Medan mendapatkan pinjaman dari Asian Development 

Bank (ADB) sebesar USD 35 juta. 

Saat ini Pemerintah RI melalui Kementerian Pekerjaan 

Umum, Dinas PUPESDM Provinsi DIY, Bidang Cipta Karya 

mengembangkan Pengelolaan Sanitasi dan Kesehatan Perkotaan, 

melalui Metropolitan Sanitation Management and Health Project 

(MSMHP) yang akan mencakup sebagian besar wilayah Kota 

Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul. Kegiatan ini bertujuan 

meningkatkan pelayanan air limbah dengan sistem terpusat. 

Peningkatan pelayanan sanitasi yang layak merupakan salah 

satu target Millennium Development Goals (MDGs). Direktur 

Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono, megingatkan 

target MDGs terhadap sanitasi yang layak secara nasional menjadi 

sebesar 62,7% dari pelayanan pada tahun 2009 yang baru 

mencapai angka 51,02%. 

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah 

menunjukkan kepedulian melalui peningkatan alokasi anggaran 

untuk pembangunan infrastruktur bidang sanitasi. Namun 

demikian, peningkatan alokasi dana tersebut masih belum 

mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan yang ada. 

Pembangunan pipa saluran pembuangan air limbah akan 

dilaksanakan di 16 lokasi, yang tersebar di Kartamantul, dan 

dibangun, menggunakan lahan Jalan raya (protokol) dan jalan 

lingkungan perumahan, sehingga tidak akan dilakukan relokasi 

atau pembebasan lahan perumahan atau lahan pekarangan. 

Selain pengelolaan saluran air limbah dengan menggunakan 

pipa, dengan tujuan akhir di IPAL Sewon, yang terletak di 

Kabupaten Bantul, Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan 

juga dengan pembangunan sarana IPAL komunal, yang dibangun 

di wilayah-wilayah tertentu, dengan kemampuan pengolahan 

limbah lebih kecil, untuk menampung limbah rumah tangga 

berskala kecil. 

Partisipasi warga sangat diperlukan dalam hal ini, terutama 

untuk pemanfaatan jaringan pengelolaan air limbah domestik 

(rumah tangga), antara lain: Pertama, memanfaatkan jaringan air 

limbah yang ada, serta pemanfaatan sarana lainnya. Kedua, ikut 

memelihara, menjaga serta melaporkan apabila terjadi kendala 

di lapangan, seperti pipa saluran air limbah atau IPAL Komunal 

16


macet. Ketiga, tidak membuang sampah atau benda padat ke 

dalam Bak Kontrol sambungan rumah maupun Bak Kontrol pada 

jaringan Manhole. 

Proses dan Biaya Penyambungan Rumah dan aturan-aturan 

yang terkait didalamnya diatur dalam Peraturan Daerah masingmasing 

Kota/Kabupaten. Tarif Pengelolaan Air Limbah di Kota DIY 

per bulan akan berbeda berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh 

masing-masing Pemerintah Daerah. 

Kriteria yang dimaksud antara lain mencakup Wajib Retribusi 

Rumah Tangga, Wajib Retribusi Sosial, Wajib Retribusi Komersial, 

Wajib Retribusi Hotel atau Penginapan. 

Pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah Domestik Kota 

Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, akan 

meliputi 16 wilayah yang tersebar di Kartamantul, antara lain: 

Sorosutan, Gedongkiwo, Tahunan-Batikan, Gambiran, Sagan, 

Kotabaru, Purwokinanti, Panggungharjo, Bangunharjo, Tamanan, 

Klitren, Randubelang, Depok-Gondokusuman-Umbulharjo, 

Terban, Suryodiningratan dan Pendowoharjo. 

Diharapkan setelah selesai program ini masyarakat akan 

semakin sadar akan pentingnya pengurangan air limbah domestik 

sehingga mereka dengan suka rela menyambung ke saluran pipa 

servis. 

Selama pelaksanaan program ini, beberapa ruas jalan 

di Yogyakarta akan menjadi terganggu karena pekerjaan 

pemasangan pipa dan untuk beberapa ruas jalan akan ada 

penutupan jalan selama program berjalan dan kemungkinan 

pengalihan jalur. 

Pemasangan pipa ini menggunakan sistem “Clean Construction” 

yang pada prinsipnya adalah pemasangan pipa yang bersih, rapi 

dan tertib dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. 

Pada masa pelaksanaan harus sudah mengelola dan memantau 

dampak lingkungan serta meminimalisir dampak negatif yang 

terjadi sehingga menimbulkan dampak positif setelah proyek 

berjalan. 

Diharapkan dengan adanya program ini tidak akan 

mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari dan bisa 

memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang terkena 

dampak pembangunan, baik yang berdampak pada tempat 

tinggal, akses, pendapatan dan mata pencaharian. 

*) Kasatker PLP Provinsi DI Yogyakarta 

IPAL Sewon Yogyakarta 

Foto : Dodo 


17

info baru 

Foto-foto : Danang Pidekso 

Rakertas Kemen PU 2012: 

Kenaikan Anggaran 

Untuk Capai MDGs Air Minum 

Tahun 2013, anggaran Ditjen Cipta Karya 

naik sebesar 24% dari Rp 13,8 Triliun tahun 

2012 menjadi Rp 17,2 Triliun. Hal tersebut 

disampaikan Dirjen Cipta Karya Budi 

Yuwono kepada para Kepala Satuan Kerja 

(Kasatker) Ditjen Cipta Karya dalam acara 

Rapat Kerja Terbatas Kemen PU 2012 di 

Kemen PU awal November lalu. 

Menteri Pekerjaan Umum berserta semua pejabat eselon 1 memberikan pengarahan 

dalam Rapat Anggota Terbatas (Rakertas) Kementerian PU akhir Oktober lalu. 

Pagu tersebut terdiri dari; pagu baseline dalam rangka 

pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

2012 sebesar Rp 13,468 Triliun, inisiatif baru sebesar 

Rp 3 Triliun untuk daerah terpencil dan terluar serta 

pemanfaatan dana cadangan infrastruktur Rp 0,75 

triliun untuk program pemberdayaan. 

Budi menegaskan, kenaikan anggaran tersebut lebih 

disebabkan adanya arahan direktif Presiden untuk mempercepat 

pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, termasuk 

pencapaian targetMillennium Development Goals (MDGs) 

dimana sektor air minum dan sanitasi masih dianggap tertinggal 

dibanding target MDGs lainnya. 

Dengan arahan direktif Presiden tersebut, Ditjen Cipta Karya 

mendapatkan kenaikan anggaran air minum TA 2013 sebesar Rp 

5,5 Triliun, dari TA 2012 sebesar RP 3,5 Triliun. Total pagu direktif 

Presiden TA 2013 sebesar sekitar Rp 2 Triliun tersebut untuk 

optimalisasi SPAM MBR di perkotaan, SPAM Perdesaan, dan SPAM 

Kawasan Khusus. 

Dengan penambahan pagu tersebut, Ditjen Cipta Karya 

memantapkan program-program air minum antara lain; pertama 

untuk SPAM Kawasan Khusus di perbatasan dan dukungan 

kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kedua, SPAM 

Perdesaan yang menyasar masyarakat yang bertempat tinggal 

di daerah rawan air, pulau terluar, dan kawasan pesisir. Ketiga, 

optimalisasi SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) di kawasan perkotaan. 

“Direktif Presiden ini merupakan harga mati bahkan tidak boleh 

diutik-utik. Saya harap peran randal dan kadis untuk melakukan 

koordinasi. Ini merupakan tugas mulia,” kata Budi. 

Direktur Bina Program Antonius Budiono menambahkan, 

arahan direktif presiden untuk bidang air minum mentargetkan 

18

info baru 

proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi 

pada 2025 secara nasional sebesar 100%. Sedangkan pada 2015, 

pemerintah harus mengejar target MDGs untuk air minum sebesar 

68,87% dengan target Sambungan Rumah sebanya 8,8 juta 

unit. “Untuk menambahkan 1% pencapaian bidang air minum 

dibutuhkan dana sekitar Rp 3,5 Triliun,” jelas Antonius. 

Pemerintah melalui APBN 2010-2015 hanya mampu mendanai 

Rp 28,3 Triliun, sisanya diharapkan berasal dari APBD, water hibah, 

dan CSR sebesar Rp 9,6 Triliun, perbankan dan Pusat Investasi 

Pemerintah (PIP) sebesar Rp 8,3 Triliun, dan Kerjasama Pemerintah 

Swasta (KPS) sebesar Rp 6 Triliun. 

Sementara Direktur Pengembangan Air Minum, Danny 

Sutjiono, mengingatkan komponen pembiayaan utama dalam 

pembangunan SPAM mengacu pada UU 32/2004 dan UU 33/2004 

berupa Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). Pemeritah 

daerah yang mendapatkan kucuran APBN bidang air minum, pada 

tahun yang sama juga harus mengalokasikan APBDnya. “Karena 

itu DDUB harus dimasukkan dalam penyusunan RPIJM,” tegas 

Danny 

Tahun Politik 

Tahun 2013 merupakan tahun politik, hal tersebut akan 

memberikan tekanan kepada kinerja kementerian mulai dari 

pembahasan sampai dengan pelaksanaan program, dimana saat 

ini sudah terasa di DPR dalam hal pembahasan anggaran. 

Untuk itu, Budi Yuwono meminta kepada seluruh jajarannya 

agar bekerja secara profesional sebagai aparatur negara. “Tahun 

politik tidak perlu diimbangi langkah-langkah politik. Politik 

kita adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tunjukkan kita PNS 

profesional,” tambah Budi. 

Untuk menghadapi 2013, ia tak bosan-bosannya mengingatkan 

kepada Pemda yang belum menyusun Rencana Induk SPAM 

(RISPAM). Sementara untuk yang sudah ada harus ditingkatkan 

kualitasnya agar menjadi acuan dalam Rencana Program dan 

Investasi Jangka Menengah (RPIJM). 

Secara umum, arah dan kebijakan alokasi anggaran Ditjen 

Cipta Karya Tahun 2013 yaitu; penerapan flat policy (total 

pagu belanja operasional dipertahankan sama dengan tahun 

2012), alokasi anggaran untuk peningkatan kegiatan prioritas ( 

pembangunan daerah tertinggal, penguatan program pro rakyat, 

MP3KI, mendukung program MP3EI) dan melakukan efisiensi 

belanja perjalanan dinas sebesar 10% sampai 15% dari total 

alokasi anggaran. 

Pelaksanaan 2012 

Untuk kinerja Ditjen Cipta Karya 2012, sampai dengan 2 November 

ini penyerapan Ditjen Cipta Karya baru mencapai 66,58%. Terkait 

hal tersebut, Ditjen Cipta Karya mengambil langkah-langkah 

untuk percepatan. 

Percepatan tersebut dilakukan dengan pemantauan secara 

ketat dan mempercepat penandatanganan kontrak untuk paketpaket 

APBN-P. Dengan demikian, target penyerapan sebesar 

96,81% atau Rp 13,264 Triliun tahun ini bisa tercapai. 

Secara umum,capaian Kementerian PU 2012 mencapai 60,11% 

dari APBNP 2012 sebesar Rp 75,24 triliun. Capaian tersebut masih 

rendah dibandingkan target per Oktober yaitu sebesar 74,8%. 

Besaran capaian tersebut terdiri dari 61,63% di Ditjen Sumber 

Daya Air, 57,85% di Ditjen Bina Marga dan 65,56% di Ditjen Cipta 

Karya. Sedangkan penyerapan fisik dari APBNP mencapai 66,37% 

dari target per akhir Oktober sebesar 76,36%. Terdiri dari 68,92% di 

bidang Sumber Daya Air, 66,16% di bidang Bina Marga dan 66,58% 

di bidang Cipta Karya. 

Sementara itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya menjadi unit 

kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang 

mengalami pemblokiran dana paling sedikit, yaitu Rp 18,9 miliar 

dari total dana terblokir Kementerian PU sebesar Rp 1,784 triliun. 

Dana terblokir Kementerian PU tersebut diperuntukan bagi 

174 paket yang belum dilelang. Paket– paket tersebut belum 

dilaksanakan karena masih terdapat ketidakjelasan tugas dan 

kewenangan antara Kementerian PU dan kementerian terkait. 

Sebanyak 174 paket tersebut tersebar di Ditjen Sumber Daya 

Air sebanyak 88 paket senilai Rp 342,3 miliar. Di Ditjen Bina Marga 

terdapat 61 paket senilai Rp 183,8 miliar, dan Ditjen Cipta Karya 

sebanyak 25 paket senilai Rp 18,9 miliar. 

Beberapa hambatan yang mengakibatkan keterlambatan 

penyerapan anggaran kementerian antara lain administrasif 

revisi DIPA, pencairan dana diblokir, persetujuan kontrak tahun 

jamak dan permasalah di lapangan terkait pembebasan lahan. 

Menteri PU Djoko Kirmanto menegaskan kepada para pejabat PU 

seperti Satuan Kerja (Satker) dan Kepala Balai untuk memberikan 

perhatian dan melakukan pelaksanaan khusus pada dana sebesar 

Rp 33 trilun yang belum terserap. (dvt) 

Ditjen Cipta Karya memberikan bantuan jerigen dengan menggunakan perahu 

ke Pulau Marampit Sulawesi Utara. Dengan adanya program Direktif Presiden 

diharapkan masalah air minum di pulau terpencil bisa segera teratasi. 


19

info baru 


Pamsimas Tahap Dua 

Diluncurkan 

Kementerian Pekerjaan Umum 

mensosialisasikan program 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) II 

yang akan dilaksanakan mulai 2013 

- 2016. PAMSIMAS II mentargetkan 

5.000 desa, 156 kabupaten di 32 

provinsi dengan dana sebesar USD 

250 juta yang berasal dari APBN, 

pinjaman Bank Dunia, dan hibah 

Pemerintah Australia. 

Foto Atas : Hidran Umum yang dibangun masyarakat melalui PAMSIMAS di 

Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang NTT 

Foto Bawah : Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono (kiri) secara 

simbolis membuka sosialisasi PAMSIMAS II di The Dharmawangsa, 

Jakarta. 

Foto-foto : Buchori 

Pada tahap kedua ini diharapkan ada penyempurnaan 

kriteria-kriteria calon penerima berdasarkan evaluasi 

pelaksanaan PAMSIMAS tahap pertama,” kata 

Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono, 

saat membuka sosialisasi PAMSIMAS II di The 

Dharmawangsa, Jakarta (13/11). 

Budi menambahkan, PAMSIMAS I telah dilaksanakan di 6.263 

desa di 110 kabupaten/kota, 15 provinsi dari rencana 5.000 desa 

sasaran. Jumlah tersebut ditambah dengan replikasi PAMSIMAS 

di 565 desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada 

pelaksanaan tahap I, PAMSIMAS telah meningkatkan akses 

pelayanan air minum untuk sekitar 4,3 juta jiwa dari target 6 

juta, serta penambahan akses sanitasi bagi 3 juta jiwa. “Tidak 

tercapainya target tersebut disebabkan kemampuan masingmasing 

organisasi masyaraat setempat (OMS) dalam pengelolaan 

infrastruktur air minum dan sanitasi yang berkelanjutan,” 

ungkapnya. 

Pada PAMSIMAS II ini dilakukan perluasan cakupan wilayah 

sasaran ke 32 provinsi dan kabupaten yang cakupan pelayanan 

air minum masih rendah atau di bawah rata-rata nasional (45,8%) 

berdasarkan Susenas 2010 dan merupakan wilayah yang angka 

kemiskinannya di atas rata-rata nasional (13%). 

20

info baru 

Budi menilai pelaksanaan PAMSIMAS I berjalan dengan baik. 

Dari infrastruktur yang dibangun di sekitar 6.800 desa, 95 % aset 

yang dibangun mampu dimanfaatkan dengan baik. “Sebanyak 5% 

sisanya disebabkan karena OMS yang tidak berkembang, namun 

bukannya mati sama sekali karena bisa dibantu Pemda,” ungkap 

Budi. 

Catatan lain menurut Budi, dalam PAMSIMAS I masih ada 

beberapa temuan ketidaktepatan lokasi sasaran dimana desa yang 

dipilih tingkat ekonomi penduduknya tinggi. Namun menurutnya, 

masyarakat dengan ekonomi yang mampu pun harus dibantu 

akses air minumnya karena krisis air di daerahnya. Catatan lain, 

banyak Pemda dinilai masih cenderung kurang peduli dalam 

menjamin keberlanjutan program-program berbasis masyarakat 

seperti PAMSIMAS ini. 

Dengan demikian diharapkan program ini tidak hanya 

mengandalkan pinjaman dan hibah luar negeri, namun dituntut 

kepedulian Pemda untuk menjamin keberlanjutan program dan 

mereplikasikan PAMSIMAS di daerahnya. 

“Pemda harus merubah cara pandang, bahwa yang harus 

dikeluarkan bukan sharing budget, tapi sharing program karena 

kami hanya membantu apa yang sudah menjadi kewajiban Pemda 

dalam penyediaan air minum dan sanitasi,” kata Dirjen Cipta Karya 

Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, di hadapan peserta 

Sosialisasi Program PAMSIMAS Tahap II di Bali, Kamis (22/11). 

Dalam survey Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan 

Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Pemda cenderung tidak peduli dengan 

keberlanjutan PAMSIMAS. Yang bisa dilakukan Pemda untuk 

keberlanjutan PAMSIMAS tidak saja dengan sharing pendanaan, 

tapi dengan menyediakan fasilitator, melakukan monitoring, 

mengajarkan masyarakat cara mengatur tarif, dan lainnya. “LP3ES 

juga mengatakan masih ada sasaran PAMSIMAS yang tidak tepat 

sasaran. Namun saya tegaskan, sasaran PAMSIMAS memang tidak 

harus masyaraat tidak mampu, tapi masyarakat yang memang 

membutuhkan air,” tegas Budi. 

Mengenai sasaran, penggunaan APBN melalui Hibah 

Insentif Daerah PAMSIMAS dan APBD provinsi maupun 

kabupaten, diprioritaskan bagi desa-desa yang PAMSIMASnya 

bisa dikembangkan. Seperti pada kondisi kekurangan air baku, 

penambahan unit SR, dan lain-lain. 

PAMSIMAS tahap II ini memanfaatkan dana USD 250 juta yang 

terdiri dari tambahan pinjaman IDA Credit USD 100 juta, GoI USD 

100 juta, dan hibah AusAID USD 50 juta. 

Sementara itu, Bupati Temanggung Hasyim Afandi menilai 

suksesnya program PAMSIMAS adalah kebersamaan. Sebelum 

Foto Atas : Menara air PAMSIMAS di Blora, Jawa Tengah 

Foto Bawah : MCK Kota Pekalongan 

ada PAMSIMAS, penduduk desa di wilayahnya masih banyak 

yang mengambil air sejauh 4 km. Dengan perpipaan dan bak 

penampungan yang dibangun PAMSIMAS, masyarakat tidak hanya 

menikmati air untuk minum dengan mudah, bahkan kapasitas 

yang berlebihan mampu dimanfaatkan untuk mengairi komoditas 

pertanian. “Dengan PAMSIMAS, tumbuh beragam inovasi di tengah 

masyarakat, ada yang membuat kolam ikan, jamban, bahkan kami 

sudah mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan dan 

praktik Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya,” ujar Afandi. 

Pembentukan Asosiasi BPSPAMS 

Masih tentang keberlanjutan dan pengembangan PAMSIMAS, 

Budi Yuwono juga mengharapkan dibentuknya persatuan yang 

terdiri dari ribuan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum 

dan Sanitasi (BPSPAMS). Ide ini meniru Persatuan Perusahaan 

Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), dengan harapan 

Persatuan BPSPAMS yang dibentuk dapat mengelola aset desa 

paling berharga berupa Sarana Penyediaan Air Minum dan 

Sanitasi(SPAMS). 

Dari hasil pelaksanaan PAMSIMAS Tahap I, hingga saat ini 

sudah terbentuk 5.368 BPSPAMS yang tersebar di Sumater Barat 

(621), Riau (331), Sumatera Selatan (378), Banten (106), Jawa Barat 

(269), Jawa Tengah (1.582), Kalimantan Selatan (418). Sementara 

itu di Sulawesi Tengah (355), Sulawesi Selatan (339), Sulawesi Barat 

(125), NTT (538), Gorontalo (151), Maluku (52), Maluku Utara (71), 

dan Papua Barat (50). (bcr) 


21

info baru 

Rencana Aksi Pengelolaan Sampah dan Sanitasi 



Sebagian besar dari kita mungkin masih ingat dengan segar dengan Gerakan 

Jumat Bersih. Ada yang mengalaminya saat masih sekolah atau ketika sudah ada di 

lingkungan pekerjaan. Pilihan hari (Jumat), bisa saja tercelup amalan sunnah (dalam 

kepercayaan Islam) untuk membersihkan diri dan lingkungan di hari mulia itu. 

Apapun alasannya, Jumat Bersih menjadi gerakan 

yang, menurut sebagian kecil atau besar, efektif 

menggerakkan masyarakat Indonesia untuk lebih 

peduli lingkungan dengan melakukan aksi nyata. 

Apa saja bisa dilakukan, dari membersihkan ruang 

kelas dan halaman sekolah bersama-sama, hingga paling berat 

adalah membersihkan selokan dan sungai (kali) di dekat sekolah 

mereka. 

Gerakan ini sedikit demi sedikit bermetamorfosis menjadi 

beragam gerakan, seperti gerakan menanam pohon, dan 

seterusnya yang seolah hanya milik entitas atau lembaga 

pemerintah tertentu. Gerakan Jumat Bersih dicanangkan Presiden 

Soeharto pada tahun 1994 dalam momentum Hari Kesehatan 

Nasional. Gerakan tersebut kemudian dikukuhkan dalam Surat 

Keputusan Menko Kesra (Nomor 23/Kep/Menko/Kesra/XI/1994) 

dan Menteri Lingkungan Hidup ditunjuk sebagai koordinator. 

Kecenderungan mengendurnya gerakan ini kemudian 

membuat sejumlah menteri gelisah dan berinisiatif 

merevitalisasinya. Revitalisasi tersebut kemudian dinamai Gerakan 

Tina Talisa, Menteri Kesehatan Nafisah Mboi, Menteri Lingkungan Hidup 

Balthasar Kambuaya, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan salah satu Deputi 

di Menko Kesra dalam Gerakan Indonesia Bersih di Jakarta 


22

info baru 

Foto : http://919489729.r.cdn77.net 

Aliran Sungai Ciliwung, perlu kesadaran bersama 

untuk menciptakan kebersihan lingkungan 

Indonesia Bersih yang saat ini masih menunggu Instruksi Presiden. 

Namun, langkah progresif dari beberapa kementerian dan 

lembaga sudah berbuah dengan terbitnya Paket Buku ‘Pedoman 

dan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah dan Sanitasi’. 

Pada 12 November 2012 ini, sedikitnya 19 menteri Kabinet 

Indonesia Bersatu Jilid II menandatangani nota kesepahaman 

untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan sanitasi dalam 

Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Mereka sepakat menyusun dan 

melaksanakan rencana aksi berdasarkan pedoman pengelolaan 

sampah dan sanitasi GIB. Penandatangan disaksikan Wakil 

Presiden RI Boediono dan 300-an bupati walikota maupun yang 

mewakilinya di Jakarta (12/11). 

Direncanakan, pada Februari 2013, akan diusulkan 

pencanangan GIB yang serentak akan dilaksanakan oleh 

kementerian/lembaga terkait disesuaikan dengan event besar 

masing-masing K/L. 

Dalam kesempatan yang sama juga diluncurkan satu paket 

buku Pedoman dan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah dan 

Sanitasi dalam GIB. Buku ini disusun bersama oleh Sekretariat 

Wapres RI, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 

Kementerian Lingkungan Hidup, serta tim ahli dari Kementerian 

Pekerjaan Umum. 

Paket tersebut memuat 11 buku yang masing-masing 

berisi lokus dan tanggung jawab kementerian/lembaga terkait. 

Kesebelas buku tersebut antara lain; prasarana dan sarana (PS) 

transportasi, kesehatan, perairan, perkantoran, perdagangan, 

industri, pariwisata, ruang terbuka hijau, dan perumahan, serta 

sosial budaya, keagamaan, sarana olahraga dan kepemudaan, dan 

sarana sosial kemasyarakatan lainnya. 

PU di Lokus Kebersihan Sungai dan Bantaran Sungai 

“Saat ini, persoalan sampah dan sanitasi telah menjadi masalah 

sosial yang sama mendesaknya, seperti halnya masalah 

pengangguran dan kemiskinan yang kita hadapi saat ini,” ujar 

Boediono dalam sambutannya sekaligus membuka Rapat 

Koordinasi GIB 2012 dengan tema Menjaga Kebersihan Cerminan 

Harkat dan Harga Diri Bangsa. 

Lebih lanjut dijelaskan, yang menjadi masalah adalah kesiapan 

masyarakat Indonesia untuk melakukan pengelolaan sampah 

dan sanitasi. Padahal, masalah sampah telah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari kota-kota di Indonesia. Padahal bisa 

menimbulkan masalah yang lebih besar, seperti menurunnya 

tingkat kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, bahkan 

dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. 

Dalam rencana aksi tersebut, Kementerian PU bertanggung 

jawab pada kebersihan sungai dan bantaran sungai. Dalam diskusi 

pleno, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan 

perlunya partisipasi masyarakat dan pembentukan aliansi peduli 

sanitasi. Tanpa masyarakat, infrastruktur yang dibangun oleh PU 

tidak akan berkelanjutan. 

Sesuai dengan salah satu output GIB, yaitu rencana tindak 

dan rancangan komunikasi, Kementerian PU telah dan sudah 

menyaiapkan rencana sosialisasi dan edukasi. Yaitu, master plan 

kampanye sanitasi, jambore sanitasi nasional, kampanye dan 

edukasi kepada pelajar SD dan SMP, pemilihan duta sanitasi, dan 

bekerjasama dengan tujuh organisasi wanita untuk kampanye 

sanitasi. 

Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya juga telah 

melakukan sarasehan kelompok swadaya masyarakat (KSMP 

Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), melatih tenaga fasilitator 

lapangan (TFL) untuk pembangunan 3R (reduce, reuse, recycle) dan 

SANIMAS, serta melatih bidang teknik penyehatan lingkungan 

permukiman bagi aparat pemda. 

Dalam penataan bantaran sungai, Kementerian PU misalnya 

sudah menormalisasi Sungai Ciliwung dalam penanganan sampah 

dan sanitasi di lima segmen, dari manggarai hingga jembatan 

TB Simatupang. Kemen PU membangun 13 Tempat Pengolahan 

Sampah Terpadu (TPST) dan 8 SANIMAS. (bcr/ rnd) 


23

info baru 

PDAM Didorong 

Susun Model Rencana 

Pengamanan Air Minum 

Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Kementerian Pekerjaan Umum 

mensosialisasikan penyusunan model 

Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 

di Indonesia bidang operator. Operator 

air minum di Indonenesia yang masih 

didominasi PDAM saat ini masih lemah 

dalam identifikasi dan manajemen risiko. 

Foto -foto : Buchori 

24

info baru 

Perawatan Instalasi Pengolahan Air Minum komplek Pramuka 

Kota Banjarmasin 

RPAM bersifat antisipatif permasalahan ketimbang 

konsep end of pipe yang menangani masalah setelah 

ada kejadian. 

“Jika dalam undang-undang yang ada tak boleh 

ada yang mati karena tidak mendapatkan air, namun 

saat ini ada arus baru di dunia bahwa jika tidak mampu mengelola 

air minum disebut melanggar HAM,” kata Direktur Jenderal Cipta 

Karya Budi Yuwono saat membuka workshop Penyusunan Model 

RPAM - Operator di Jakarta (12/11). 

Budi mengatakan, masih banyak direksi PDAM yang tidak 

peduli dengan risiko, pasokan bahan baku telat, dan PDAM 

merugi karena faktor masyarakat atau tarif yang tidak cost 

recovery. Penekanan RPAM di level operator juga disebabkan masih 

bervariasinya keandalan dan kualitas operator. “Mereka belum 

terbiasa dengan standar yang rigit, masih banyak persyaratanpersyaratan 

teknis yang belum memenuhi standar. Karena itu 

banyak SOP yang harus dicermati kembali,” tegasnya. 

Lebih lanjut diungkapkan, pengelolaan air minum oleh PDAM 

menyimpan banyak potensi risiko, baik dari internal maupu 

eksternal. Dari internal contohnya minimnya SDM, tidak tersedia 

dan tidak dilaksanakannya SOP, sampai masalah manajemen 

keuangan. Dari eksternal PDAM misalnya tercemarnya sumber air 

baku, tidak mencukupinya debit air baku terutama saat musim 

kemarau, dan tidak handalnya supai energi listrik. 

PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin menjadi pilot project 

impelmentasi RPAM - operator dan banyak menuai hasil positif. 

Kendati masih tahap awal, PDAM Bandarmasih mampu mengatasi 

potensi pencurian ratusan meter kubit ai rminum, rusaknya unit 

intake karena tertabrak sampan penduduk, dan potensi pecahnya 

pipa karena water hammer. 

Dijelaskan, fakta-fakta yang ada di negara yang sudah 

memakai RPAM misalnya dapat menghindarkan operator/PDAM 

dari berbagai jenis risiko yang perbaikannya dapat membutuhkan 

jutaan rupiah seperti pompa rusak, gagal produksi, kehilangan 

air, pemborosan bahan kimia, dan lainnya. RPAM juga dapat 

menurunkan jumlah pemeriksaan sampel air oleh operator 

sehingga mengurangi biaya operasioal. Lebih jauh lagi dapat 

menurunkan angka kejadian penyakit bawaan air sehingga biaya 

pemeliharaan kesehatan masyarakat. 

RPAM adalah konsep pengamanan dalam pelayanan air minum 

yang dikembangkan World Health Organization (WHO) dengan 

nama Water Safety Plan (WSP). Konsep ini kemudian diadopsi 

oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di ASEAN, negara yang 

menerapkan WSP terbaik adalah Singapura, kemudian disusul 

oleh Filipina, Laos, dan Vietnam. 

Menurut Direktur Perumahan dan Permukiman, BAPPENAS, 

Nugroho Tri Utomo, dalam pertemuan-pertemuan internasional, 

Indonesia mendapat catatan unik karena menerapkan empat 

faktor, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. 

Selain itu, uniknya Indonesia karena sukses menerapkan model 

pemberdayaan masyarakat, serta secara eksplisit mencantumkan 

sanitasi sebagai faktor utama dalam hal risiko pelayanan air 

minum. -(bcr) 


25

info baru 

Foto -foto : Danang Pidekso 

Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Wujud Nyata, Reformasi 

Tata Kelola Pemerintahan 

“Aslm pak kadis kesehatan mohon mohon diperhatikan pelayanan apotek askes 

obat obatan RS cibabat pelayanan lambat,” keluh pasien. “Mohon maaf atas 

ketidak nyamanan bapak, sehubungan dengan adanya peraturan ASKES yang baru, 

tentang rujuk balik pasen yg tadinya ke RSHS, sekarang ke RS Cibabat, sehingga 

jumlah kunjungan meningkat, dan kami kekurangan tenaga di Instalasi farmasi, 

Insya Allah akan menjadi perhatian kami, Terima kasih atas masukannya,” jawab 

Kabid Pelayanan Medis RSUD Cibabat Triniyanti Edyaningsih. 

Direktur Bina Program Antonius Budiono (kiri) didampingi Ketua CPMU USDRP 

Dwityo A Soeranto (kanan) saat memberikan arahan dalam pembukaan Workshop 

Capicity Building kepada peserta USDRP di Bandung 

26

info baru 

Dialog interaktif tersebut merupakan tampilan dari 

website pengaduan masyarakat Pemerintah Kota 

Cimahi Jawa Barat yang disebut PESDUK (Pesan 

Singkat Penduduk). Cepat, mudah, murah dan 

langsung ditanggapi oleh orang yang bersangkutan, 

itulah sistem PESDUK yang dikembangkan Pemkot Cimahi. 

Pesduk membantu masyarakat terhubung dan berbagi 

informasi melalui pesan singkat sms kepada Pemerintah Kota 

Cimahi. Melalui Pesduk, masyarakat dapat menyampaikan unekunek 

kepada pejabat pemerintah khususnya Walikota Cimahi yang 

langsung diterima dan ditanggapi dalam hitungan jam tanpa 

birokrasi yang berbelit-belit. 

“Masyarakat tinggal mengirimkan sms, nanti petugas operator 

akan meneruskan pesan tersebut ke walikota dan pejabat-pejabat 

terkait, dan pada saat itu juga walikota bisa memberikan perintah 

untuk ditindaklanjuti,” kata Harjono Kepala Bagian Humas dan 

Protokol Pemkot Cimahi. 

Sebelumnya memang sudah ada tempat pengaduan layanan 

publik, yaitu melalui SMS ke 022-7082111 atau melalui surat ke 

wali kota maupun surat kabar. Akan tetapi, hal itu belum optimal 

karena tidak terintegrasi satu sama lain. Untuk itu, Pemkot Cimahi 

mengembangkan suatu sistem online terintegrasi yang disebut 

PESDUK. 

PESDUK Kota Cimahi dikembangkan dengan sistem yang 

jelas, baik dalam hal penggunaan teknologi, petugas pengelola 

dan juga informasi yang disampaikan. Semua aspirasi boleh 

disampaikan, sepanjang terkait dengan pelayanan publik, aspirasi 

publik dan kinerja pemerintahan. 

Keberhasilan Pemkot Cimahi dalam pengelolaan pengaduan 

masyarakat inilah yang membuat Ditjen Cipta Karya tertarik untuk 

mengajak para peserta dari Kabupaten/Kota USDRP belajar ke 

sana. Seperti kita ketahui, pengaduan masyarakat merupkan 

bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dimana 

hal tersebut sejalan dengam misi Program USDRP yaitu reformasi 

tata kelola pemerintahan. 

Saat ini, reformasi tata kelola pemerintahan merupakan 

tuntutan yang harus dihadapi oleh seluruh Pemerintah Daerah di 

Indonesia. Paradigma pembangunan tidak lagi dilaksanakan oleh 

Pemerintah, akan tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat. 

Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan prasyarat dalam 

mempercepat pembangunan kota, salah satu bentuknya adalah 

partisipasi aktif masyarakat. 

Semangat ini yang kemudian di bawa oleh USDRP. USDRP 

berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan perkotaan 

pesertanya melalui dua pendekatan. Pendekatan yang pertama 

adalah penyediaan infrastruktur strategis kota melalui mekanisme 

penerusan pinjaman, yang diwujudkan dalam sarana dan prasarana 

ekonomi lokal yang diharapkan mendorong kesejahteraan 

masyarakat. Pendekatan yang kedua adalah penguatan aspek 

tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota melalui serangkaian 

menu informasi dan pembaruan yang ditujukan menciptakan tata 

pemerintah yang baik, terutama di bidang pengadaan barang 

dan jasa, pengelolaan keuangan daerah serta transparasi dan 

keterbukaan informasi. Pendekatan ini adalah semangat dan 

tujuan besar dari program ini. 

USDRP memfasilitasi pendekatan ini melalui rangkaian 

bantuan teknis yang telah dimulai sejak tahun 2008 dalam bentuk 

pendampingan oleh konsultan lokal ataupun kegiatan-kegiatan 

yang bersifat pengembangan kapasitas di tingkat pusat atupun 

daerah. Sejak saat itu, CPMU USDRP telah melaksanakan lebih 

dari 45 kali kegiatan capacity building dengan sasaran aparat 

pemerintah daerah peserta USDRP di 10 kota/kabupaten yaitu: Kota 

Banda Aceh, Kota Sawahlunto, Kota Cimahi, Kota Palangkaraya, 

Kota Palopo, Kota Parepare, Kab. Barru, Kab. Sidenreng Rappang, 

Kab. Parigi Moutong dan Kab. Morowali. 

Kunjungan lapangan ke Pemkot Cimahi ini salah satu bentuk 

fasilitasi “on the job training” yang dilakukan USDRP dalam 

pengembangan kapasitas daerah khususnya pengelolaan 

informasi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan 

capacity building yang diselenggarakan Ditjen Cipta Karya selaku 

excecuting Agency melalui CPMU USDRP, untuk meningkatkan 

kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan dan 

mengembangkan reformasi penyelenggaraan tata pemerintahan 

di bidang transparasi, partisipasi dan keterbukaan informasi 

publik. 

Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono 

mengatakan, peningkatan kualitas keterbukaan informasi dan 

layanan penanganan keluhan oleh masyarakat merupakan kunci 

penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah. 

Ia berharap model pengelolaan masyarakat Kota Cimahi 

ini dapat direplikasi dalam bentuk program lain didaerah yang 

berbeda. “Tinggal bagaimana atau seberapa kreatif pemerintah 

daerah dan pihak terkait melihat celah itu dan kemudian 

mengembangkan potensi-potensi yang ada,” kata Antonius. 

Ketua CPMU USDRP Dwityo A Soeranto mengatakan, USDRP 

dalam pelaksanaannya memiliki target dengan beberapa Key 

Performance Indikator (KPI) yang harus dipenuhi di akhir proyek 

tahun 2013 nanti. Diantaranya; setidaknya 80% peserta USDRP 

telah menggunakan media untuk pengaduan masyarakat, 

adanya SOP penanganan pengaduan, terbentuknya Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID dan SOP Publikasi 

serta setidaknya 70% dari peserta USDRP telah menyelesaikan 

subproyek. Menjelang berakhirnya USDRP Mei 2013 nanti, 

beberapa target diatas harus terpenuhi. “Selain pengembangan 

kapasitas dalam hal pengelolaan informasi, USDRP juga 

memfasilitasi pesertanya dalam hal pelatihan dan penguatan bagi 

PPID serta pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

menuju pelayanan masyarakat yang profesional, efektif dan 

efisien,” kata Dwityo. (dvt) 

Para peserta USDRP melakukan on the job training ke Pemkot Cimahi Jawa Barat. 

Tampak salah satu staf Humas sedang menjelaskan sistem Pengaduan Masyarakat 

milik Pemkot Cimahi yang disebut (PESDUK). 


27

inovasi 

Perencanaan Partisipatif 

RIS-PNPM 

Mulai Diintegrasikan 

Dedi Zubaedi*) 

Sekitar 56% dari lebih dari 240 juta 

penduduk di Indonesia bermukim di 

perdesaan. Walaupun jumlah penduduk 

yang bermukim di desa mengalami 

pengurangan dari tahun 2010 karena 

terjadi peningkatan urbanisasi, tetapi 

angka tersebut masih menunjukkan bahwa 

desa memiliki human capital yang cukup 

besar. 

Salah satu infrastruktur yang dibangun RIS PNPM di Lampung berupa jalan dan talud 

penahan longsor di sungai. 


28

inovasi 

Potensi sumber daya lainnya yang beragam juga 

dimiliki di perdesaan seperti social capital, dan 

natural capital. Sayangnya, tidak semua potensi 

sumberdaya desa dapat didayagunakan karena 

terbatasnya kualitas SDM, teknologi dan keuangan. 

Sehingga hal tersebut menyebabkan ketimpangan sosial dan 

ekonomi yang tinggi dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia 

didominasi oleh penduduk desa. 

Pembangunan di wilayah perdesaan sudah menjadi agenda 

prioritas pemerintah. Pembangunan perdesaan salah satunya 

diagendakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum untuk mendukung peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan dilaksanakan melalui beberapa program 

infrastruktur, diantaranya: Pertama, program-program 

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman 

dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 

kesempatan kerja. Kedua, program-program pembangunan 

infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 

Ketiga, dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan/ 

pulau terpencil serta terisolir. Keempat, program-program 

pembangunan infrastruktur PU dan permukiman yang berbasiskan 

pemberdayaan masyarakat. 

Arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 

2010-2014, pada hakekatnya sangat mengedepankan pada 

upaya perbaikan SDM serta perbaikan infrastruktur dasar sebagai 

tumpuan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Serta upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, 

kesenjangan pembangunan antar daerah, dan kesenjangan 

gender akan terus dilakukan. 

“Program-program tersebut juga dirancang sebagai program 

pro-rakyat untuk memperkuat dimensi keadilan sebagaimana 

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010”, demikian disampaikan oleh 

Dadan Krisnandar, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta 

Karya pada acara Sosialisasi Nasional RIS-PNPM yang bertemakan 

Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dan Penguatan 

Kelembagaan di Jakarta, 16 Oktober 2012. 

RIS PNPM Mandiri yang digulirkan pada tahun 2009 

merupakan salah satu Program Inti dalam payung PNPM Mandiri. 

Sebagai program pemberdayaan, output RIS-PNPM tidak hanya 

menghasilkan infrastruktur saja, namun juga bagaimana 

proses pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan untuk 

menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat, melalui 

pendampingan dan pembinaan dari konsultan, fasilitator dan 

pemerintah daerah. 

Lebih Lanjut, beliau menegaskan bahwa RIS-PNPM Mandiri 

pada tahun 2012 ini, akan mengarahkan pelaksanaan program 

pada upaya untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka 

lapangan kerja, meningkatkan peran local governance dan 

menciptakan pengelolaan aset bagi kelompok miskin. 

Oleh karena itu, berbagai upaya penguatan-penguatan 

dalam pelaksanaannya akan dilakukan melalui fasilitasi program, 

antara lain; Pertama, Capacity Building bagi para pelaku di 

tingkat pemerintah dan masyarakat; Kedua, Fasilitasi Integrasi 

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Swadaya Masyarakat penting keberadaannya 

untuk keberlanjutan program. 

Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis); 

Ketiga, Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat; Keempat, 

peningkatan dan Keberlanjutan Pendampingan; Kelima, 

peningkatan Peran Pemerintah Daerah; Keenam, Penguatan Tata 

Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas. 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan 

pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan 

kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan 

perencanaan pembangunan oleh kelompok masyarakat dengan 

melakukan penggalian gagasan dan survey kampung sendiri 

dengan menitikberatkan pada pemanfaatan community capital 

yang ada. Dalam konteks PNPM Mandiri, perencanaan partisipatif 

dilaksanakan untuk merancang Program Jangka Menengah 

Penanggulangan Kemiskikan (PJM Pronangkis) dan Rencana 

Kegiatan Masyarakat (RKM) yang merupakan rencana detail 

pembangunan infrastruktur sejumlah dana BLM yang diterima 

(Rp. 250 juta per desa). 

Dengan merujuk pada Pasal 63 ayat 2 PP 72/20053 bahwa 

Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif 

oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dan UU 

No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat 

dalam pembangunan sebagai kesatuan dengan kepentingan 

politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) 

maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan 

yang dirumuskan oleh birokrasi). 

Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan 


29

inovasi 

Partisipasi gender menjadi salah satu arus utama dalam program PNPM PISEW. 

melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal 

menjamin kedaulatan rakyat dalam pelbagai program/proyek 

pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang terpadukan 

dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata 

kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. 

Secara operasional, implementasi perencanaan pembangunan 

desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 

Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 

Pendasaran legal tersebut di atas, menjadi landasan yang 

kuat untuk melakukan pengintegrasian perencanaan. Integrasi 

Program adalah penyatupaduan perencanaan partisipatif yang 

dikembangkan dalam RIS-PNPM Mandiri dengan perencanaan 

pembangunan desa maupun pengintergasian perencanaan 

partisipatif dengan perencanaan teknokratis dan politis melalui 

mekanisme Musrenbang. 

Dengan integrasi ini tentunya akan tercipta SATU DESA SATU 

PERENCANAAN. Integrasi juga diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan regulasi yang berkaitan langsung maupun 

yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan 

partisipatif, menyatu dengan dan menguatkan mekanisme 

reguler, menyiapkan dan memfasilitasi pelembagaan sistem 

pemberdayaan masyarakat yang telah dibangun melalui PNPM 

Mandiri Perdesaan untuk mengawal keberlanjutan program. 

Langkah nyata yang dilakukan oleh RIS-PNPM sebagai upaya 

mengintegrasikan perencanaan diawali dengan sosialisasi 

secara berjenjang di tingkat nasional, provinsi sampai pada 

kecamatan. Sosialisasi ini merupakan pertemuan Tim Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) selaku pemangku kebijakan 

di tingkat pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi 

pengintegrasian dan keberlanjutan program pemberdayaan, serta 

dapat merumuskan strategi-strategi yang lebih operasional dalam 

pengintegrasian perencanaan, keberlanjutan program melalui 

peningkatan peran pemda dan penguatan kelembagaan yang 

sudah terbentuk. 

Integrasi perencanaan merupakan upaya untuk mewujudkan 

keberlanjutan program RIS-PNPM. Oleh karena itu, penguatan 

kelembagaan masyarakat yang sudah terbentuk menjadi agenda 

utama program. Penguatan Kelembagaan Masyarakat yang 

akan dijalankan oleh RIS-PNPM, akan difokuskan pada upaya 

menjadikan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai 

kelompok masyarakat yang dapat menjadi sumber inspirasi 

untuk membangun prakarsa dan kemandirian masyarakat dalam 

pengelolaan pemanfaatan, pengoperasian dan pemeliharaan 

infrastruktur di desa kita masing-masing. 

Penguatan kelembagaan KPP ini harus dipahami sebagai 

proses pengorganisasian penyelenggaraan pembangunan 

infrastruktur perdesaan, secara lebih baik dalam kesatuan sistem 

pembangunan di tingkat daerah, yang juga merupakan bagian 

dari kesatuan sistem pembangunan nasional. Penguatan KPP 

juga ditujukan untuk memandirikan masyarakat untuk dapat 

mengembangkan potensi perekonomian yang ada di desa. 

Oleh karena itu, Keberadaan organisasi KPP dengan segenap 

pengurusnya harus memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat 

mengkoordinir, menggerakkan dan mendorong masyarakat dalam 

pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan 

pembangunan sesuai aturan main yang telah disepakati bersama. 

Keberlanjutan RIS-PNPM melalui penguatan kelembagaan 

masyarakat yang diharapkan dapat melaksanakan pemeliharaan, 

pengembangan infrastruktur dan integrasi perencanaan, tentunya 

perlu mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah 

melalui pembinaan yang menerus, dukungan regulasi, dan 

pembiayaan dalam suasana yang kondusif dan dalam tata laksana 

pemerintahan yang baik (good governance). Komitmen yang kuat 

dari para pelaku program dan pemda menjadi kunci keberhasilan 

program untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang 

Mandiri, Membangun Desa Menuju Sejahtera”. 

*) Kasatker PLP Provinsi DI Yogyakarta 

30

esensi 

Proyek MHT 

Perwujudan Arsitektur Sosial 

Penulis 

: Darrundono 

Tebal Halaman : 216 

Penerbit 

: Perwira Media Raya 

Penerbitan ini didukung oleh : Universitas Tarumanegara, 

Kementerian Perumahan 

Rakyat, Sekretaris Nasional 

Habitat Indonesia 

P r o y e k 

Muhammad 

H u s n i Thamrin 

(MHT) yang diperkenalkan 

tahun 1969 mendapat bantuan 

Bank Dunia, sempat terkenal sebagai model 

pendekatan perbaikan permukimn kumuh miskin kota 

dengan biaya rendah. Di Jakarta dalam beberapa temu ilmiah 

masalah perkotaan Bappem Proyek MHT dikenal sebagai pelopor 

perbaikan kampung dengan sukses. 

Buku ini berusaha menjelaskan tentang kebijakan publik, 

yang sempat tenar pada tahun 1970-1980. Proyek Perbaikan 

Kampung, Proyek Muhammad Husni Thamrin. Proyek ini diangkat 

oleh Gubernur Ali Sadikin, pada tahun 1969, dan sempat 

mencengangkan dunia kebijakan publik, khususnya penataan 

ruang kota. 

Lebih khusus lagi, di bidang kebijakan perumahan 

dan permukiman. Kelompok sasaran adalah masyarakat 

berpenghasilan rendah , yang dapad saat akhir tahun 60-an itu, 

berjumlah sekitar 3 juta jiwa. Tidak atau belum ada acuan dalam 

dunia ileum pengetahuan menghaspi mayoritas warga kota yang 

miskin itu, sedang dana sangat terbatas. 

Dengan mengacu ke kampoeng verbeetering jaman 

pemerintahan Hindia Belanda pada dekade kedua abad 20, 

perbaikan kampung diperkenalkan. Tepatnya tahun 1969, 

dengan tekad dan niat mensejahterakan penduduk miskin, 

proyek perbaikan kampung diperkenalkan. Karena bernuansa 

keberpihakan kepada masyarakat miskin kota, kebijakan itu cepat 

dikenal dan diterima oleh masyarakat, kaum politis, dan media 

massa. Dalam perjalanannya selama lebih dari 40 tahun mosel 

kebijakan ini emngalami pasang surut,d an terkesan terluapakan. 

Masalah yang dihadapi akhir tahun 60-an, yaitu pertambahan 

penduduk yang disebabkan oleh urbanisasi masih terjadi sampai 

saat ini. Bahkan lebih pelik dan berat. 

Buku ini bukanlah bertujuan untuk menenangkan polemic, 

antara pendekatan satu dengan yang lainnya. Tetapi memaparkan 

mana yang mampu menyelesaikan masalah perumahan, asas 

teknokratik atau asas partisipatif, buku ini ditulis. Dengan 

pertambahan penduduk secepat sekarang ini, pertumbuhan 

penduduk sebanyak ini, tidak mungkin masalah perumahan 

diselesaikan dengan model produk jadi. Dengan perhitungan apa 

pun, model perbaikan kampung, Proyek MHT yang partisipatif 

yang mampu menyelesaikan masalah permukiman kaum miskin, 

dengan pengertian, tidak menutup kemungkinan gabungan 

dengan model lain. 

Titik picu dalam menangani masalah permukiman kampung 

ini, adalah bagaimana menyelesaikan kekurangan persedian 

rumah (backlog), dan bagaimana dengan pendekatan perbaikan 

permukiman akan mendukung dan menyukseskan MDGs. Asas 

perbaikan kampung sejak semula, bukan sekedar memperbaiki 

fisik kampung, melainkan bagaiamana mengentaskan kemiskinan. 

Sejak dicetuskan pertama kali pada tahun 1969, asas perbaikan 

kampung adalah investasi kemanusiaan. 

Buku setebal 216 halaman ini cocok sebagia pegangan 

bagi pemerhati maupun pengambil kebijakan terkait dengan 

permukiman kumuh. Nama Muhammad Husni Thamrin, tokoh 

Betawi, yang membela nasib pribumi pada masa penjajahan 

Belanda, dan Ali Sadikin, tokoh pemimpin yang sangat berpihak 

kepada kaum miskin buku ini dipersembahkan. (dvt) 

Edisi 11 4Tahun X4November 2012 31

lensa ck 

Kampanye Mitigasi Bencana 

dalam rangka Satu Dasawarsa 

UU Bangunan Gedung 

32

lensa ck 

Foto-foto oleh: Buchori & Danang Pidekso 


33

seputar kita 

Cipta Karya Luncurkan 

Pedoman Penyelenggaraan 

PIP2B 

Dirjen Cipta Karya meluncurkan buku panduan penyelenggaraan 

Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan 

(PIP2B) dalam acara Sosialisasi Penyelenggaraan PIP2B Tingkat 

Nasional di Kantor PIP2B Yogyakarta, Rabu (21/11). Buku panduan 

ini disusun agar pembentukan dan operasionalisasi PIP2B sesuai 

rencana, fungsi dan perannya sebagai center of excellent di setiap 

daerah. 

Membuka acara tersebut, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono 

mengatakan, bangunan gedung PIP2B saat ini sudah tersebar di 

32 provinsi. Namun, secara operasional belum berjalan karena 

secara kelembagaan belum terbentuk. Ia berharap buku panduan 

ini dapat menjadi acuan dalam proses pembentukan kelembagaan 

PIP2B di setiap daerah. “Tahun 2014 nanti saya harap semua PIP2B 

sudah bisa berjalan dan tersusun kelembagaanya,” kata Budi. 

SPPIP Jamin Kesinambungan 

Pembangunan Daerah 

Meskipun berganti-ganti pimpinan daerah, dokumen Strategi 

Pembagunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan 

Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) 

akan menjamin kesinambungan pembangunan infrastruktur 

perkotaan setiap daerah. Pasalnya, dokumen tersebut berisi 

program-program pembangunan yang memang dibutuhkan dan 

akan dipelihara oleh masyarakat. 

“Tentunya dalam menyusun SPPIP harus berkualitas 

dengan didukung seluruh dinas,” kata Direktur Pengembangan 

Permukiman Ditjen Cipta Karya Ammazi Idrus saat memberi 

arahan Kolokium SPPIP dan RKPP di Bandung, Senin (12/10). 

PU dan DKI Akan Tingkatkan Layanan 

Limbah Rumah Tangga 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sepakat meningkatkan pelayanan limbah rumah 

tangga di ibukota. Hingga saat ini, cakupan pelayanan limbah 

rumah tangga terpusat di Jakarta baru mencapai 2,38 persen. 

Jumlah tersebut tertinggal jauh dari kota-kota lain seperti 

Singapura dan Kuala Lumpur yang cakupannya masing-masing 

100 persen dan 90 persen. 

“Jakarta bahkan harus malu karena kalah dengan Bandung, 

kalah dengan Jogja, kalah dengan Cirebon dan kalah dengan 

Medan yang meski pelayanannya masih relatif stagnan, namun 

semuanya pasti diatas 3 persen,” ucap Menteri PU Djoko 

Kirmanto kepada para wartawan usai melakukan rapat kerja 

dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini di Kantor 

Kementerian PU, Jakarta. 

34

Citizen Journalism Cipta K arya 

Cerita adalah semangat. Maka perlu 

sebuah rumah untuk menampungnya. 

Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk 

memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat kata-kata dan 

karya foto. 

http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Salah satu nominator lomba foto dalam rangka Satu Dasawarsa 

Implementasi UU Bangunan Gedung 

(Foto: Rozie Soehendy, tema: ‘Kotaku di Pagi Hari’)

Download - Ditjen Cipta Karya

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?