25.01.2015 Views

Majalah-OJK-2

Majalah-OJK-2

Majalah-OJK-2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AGUSTUS 2013 TH. I EDUKASI KONSUMEN 65<br />

juga banyak menanyakan legal atau<br />

tidaknya sebuah perusahaan investasi,<br />

khususnya masalah ini kita menerima 34<br />

pengaduan,” jelasnya.<br />

Namun, lanjut Lucky, dari beberapa<br />

lembaga keuangan yang diadukan itu,<br />

yang terbanyak adalah jasa asuransi.<br />

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua<br />

Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis<br />

mengatakan, <strong>OJK</strong> dibentuk sebagai<br />

lembaga pengawasan, perlindungan<br />

konsumen dan pemberian edukasi bagi<br />

masyarakat.<br />

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan<br />

Konsumen <strong>OJK</strong><br />

Sri Rahayu Widodo<br />

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI<br />

Harry Azhar Azis<br />

investasi sudah tergolong baik. Tingkat<br />

pemahaman mereka terhadap lembaga<br />

jasa keuangan mencapai 50 persen<br />

hingga 90 persen, seperti Malaysia dan<br />

Singapura.<br />

“Survei Bank Dunia memang dilakukan<br />

dengan melibatkan populasi atau<br />

responden yang masih terbatas tetapi<br />

hasil itu bisa menjadi rujukan awal<br />

tentang pentingnya langkah mendorong<br />

pemahaman masyarakat tentang<br />

lembaga jasa keuangan,” katanya.<br />

Menurut dia, <strong>OJK</strong> juga melakukan survei<br />

sejenis dengan lingkup yang lebih luas<br />

dan besar dengan responden mencapai<br />

8.000 orang. <strong>OJK</strong> memilih responden<br />

Direktur Pengembangan Kebijakan<br />

Perlindungan Konsumen <strong>OJK</strong><br />

Anto Prabowo<br />

yang mewakili semua lapisan dan<br />

elemen mulai dari ibu rumah tangga,<br />

buruh, pelajar, mahasiswa hingga<br />

pegawai.<br />

“<strong>OJK</strong> juga akan meningkatkan sosialisasi<br />

dan edukasi ke masyarakat. Program itu<br />

akan dilaksanakan dengan menggandeng<br />

para pelaku usaha atau lembaga jasa<br />

keuangan dan instansi terkait,” katanya.<br />

Lebih jauh dijelaskan, selama ini<br />

pemahaman masyarakat masih beragam<br />

dan kesenjangan masih tinggi. Banyak<br />

yang belum paham dengan baik tentang<br />

pasar modal atau investasi.<br />

“Buktinya, banyak orang yang masih<br />

tergiur investasi dengan iming-iming<br />

laba besar sekalipun tidak rasional dan<br />

tidak wajar, sehingga banyak di antara<br />

mereka yang menjadi korban investasi<br />

bodong,” katanya.<br />

Seperti diketahui, <strong>OJK</strong> telah menerima<br />

177 laporan terkait sengketa industri<br />

keuangan. “Dari 177 laporan itu, 145<br />

di antaranya berbentuk pengaduan,<br />

sisanya informasi dan mempertanyakan<br />

legalitas industri keuangan,” kata Deputi<br />

Strategis I <strong>OJK</strong>, Lucky F Hadibrata, usai<br />

Sosialisasi <strong>OJK</strong> di Tanjung Balai Karimun,<br />

Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau,<br />

beberapa waktu lalu.<br />

Lucky mengatakan, pengaduan<br />

sengketa industri keuangan berbagai<br />

macam, mulai dari jasa perbankan,<br />

pasar modal atau asuransi. “Masyarakat<br />

“Dari hasil penelitian, ternyata baru 33<br />

persen dari penduduk Indonesia yang<br />

punya akses terhadap industri keuangan.<br />

Dengan peran edukasi pada <strong>OJK</strong>, kita<br />

berharap masyarakat makin paham<br />

sehingga tidak mudah tertipu dengan<br />

investasi atau perusahaan bodong,”<br />

katanya.<br />

Pertahan Tiga Lapis<br />

Sementara itu, untuk pmbenahan<br />

internal <strong>OJK</strong> sendiri akan menggunakan<br />

pendekatan Three Lines of Defense<br />

atau pertahanan tiga lapis untuk<br />

implementasikan Integrated Assurance<br />

yang telah ditetapkan Peraturan Dewan<br />

Komisionerr (PDK) <strong>OJK</strong> tentang standar<br />

audit internal, standar manajemen risiko,<br />

dan standar pengendalian kualitas.<br />

Deputi Komisioner Audit Internal<br />

Manajemen Risiko dan Pengendalian<br />

Kualitas <strong>OJK</strong>, Anis Baridwan,<br />

mengatakan konsepsi Three Lines<br />

of Defense membedakan fungsifungsi<br />

dalam organisasi, yaitu fungsi<br />

pemilik risiko (risk owner), fungsi yang<br />

menangani risiko (managing risk), dan<br />

fungsi yang mengawasi risiko (overseeing<br />

risks).<br />

Anis menjelaskan, pertahanan lapis<br />

pertama dilaksanakan oleh unit<br />

organisasi yang melakukan aktivitas<br />

operasi sehari-hari, terutama fungsi<br />

pelayanan dan front office. <strong>OJK</strong> telah<br />

dibentuk satuan kerja berjumlah 39<br />

deputi di bawah Dewan Komisioner yang<br />

membawahkan 39 direktorat dan unit<br />

di bawahnya. Seluruh satuan kerja <strong>OJK</strong><br />

akan menjalankan fungsi pengelolaan<br />

risiko dan pemastian kualitas keluaran<br />

yang dihasilkan. /Tim EPK<br />

www.ojk.go.id

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!