Majalah-OJK-2
Majalah-OJK-2
Majalah-OJK-2
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AGUSTUS 2013 TH. I EDUKASI KONSUMEN 65<br />
juga banyak menanyakan legal atau<br />
tidaknya sebuah perusahaan investasi,<br />
khususnya masalah ini kita menerima 34<br />
pengaduan,” jelasnya.<br />
Namun, lanjut Lucky, dari beberapa<br />
lembaga keuangan yang diadukan itu,<br />
yang terbanyak adalah jasa asuransi.<br />
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua<br />
Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis<br />
mengatakan, <strong>OJK</strong> dibentuk sebagai<br />
lembaga pengawasan, perlindungan<br />
konsumen dan pemberian edukasi bagi<br />
masyarakat.<br />
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan<br />
Konsumen <strong>OJK</strong><br />
Sri Rahayu Widodo<br />
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI<br />
Harry Azhar Azis<br />
investasi sudah tergolong baik. Tingkat<br />
pemahaman mereka terhadap lembaga<br />
jasa keuangan mencapai 50 persen<br />
hingga 90 persen, seperti Malaysia dan<br />
Singapura.<br />
“Survei Bank Dunia memang dilakukan<br />
dengan melibatkan populasi atau<br />
responden yang masih terbatas tetapi<br />
hasil itu bisa menjadi rujukan awal<br />
tentang pentingnya langkah mendorong<br />
pemahaman masyarakat tentang<br />
lembaga jasa keuangan,” katanya.<br />
Menurut dia, <strong>OJK</strong> juga melakukan survei<br />
sejenis dengan lingkup yang lebih luas<br />
dan besar dengan responden mencapai<br />
8.000 orang. <strong>OJK</strong> memilih responden<br />
Direktur Pengembangan Kebijakan<br />
Perlindungan Konsumen <strong>OJK</strong><br />
Anto Prabowo<br />
yang mewakili semua lapisan dan<br />
elemen mulai dari ibu rumah tangga,<br />
buruh, pelajar, mahasiswa hingga<br />
pegawai.<br />
“<strong>OJK</strong> juga akan meningkatkan sosialisasi<br />
dan edukasi ke masyarakat. Program itu<br />
akan dilaksanakan dengan menggandeng<br />
para pelaku usaha atau lembaga jasa<br />
keuangan dan instansi terkait,” katanya.<br />
Lebih jauh dijelaskan, selama ini<br />
pemahaman masyarakat masih beragam<br />
dan kesenjangan masih tinggi. Banyak<br />
yang belum paham dengan baik tentang<br />
pasar modal atau investasi.<br />
“Buktinya, banyak orang yang masih<br />
tergiur investasi dengan iming-iming<br />
laba besar sekalipun tidak rasional dan<br />
tidak wajar, sehingga banyak di antara<br />
mereka yang menjadi korban investasi<br />
bodong,” katanya.<br />
Seperti diketahui, <strong>OJK</strong> telah menerima<br />
177 laporan terkait sengketa industri<br />
keuangan. “Dari 177 laporan itu, 145<br />
di antaranya berbentuk pengaduan,<br />
sisanya informasi dan mempertanyakan<br />
legalitas industri keuangan,” kata Deputi<br />
Strategis I <strong>OJK</strong>, Lucky F Hadibrata, usai<br />
Sosialisasi <strong>OJK</strong> di Tanjung Balai Karimun,<br />
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau,<br />
beberapa waktu lalu.<br />
Lucky mengatakan, pengaduan<br />
sengketa industri keuangan berbagai<br />
macam, mulai dari jasa perbankan,<br />
pasar modal atau asuransi. “Masyarakat<br />
“Dari hasil penelitian, ternyata baru 33<br />
persen dari penduduk Indonesia yang<br />
punya akses terhadap industri keuangan.<br />
Dengan peran edukasi pada <strong>OJK</strong>, kita<br />
berharap masyarakat makin paham<br />
sehingga tidak mudah tertipu dengan<br />
investasi atau perusahaan bodong,”<br />
katanya.<br />
Pertahan Tiga Lapis<br />
Sementara itu, untuk pmbenahan<br />
internal <strong>OJK</strong> sendiri akan menggunakan<br />
pendekatan Three Lines of Defense<br />
atau pertahanan tiga lapis untuk<br />
implementasikan Integrated Assurance<br />
yang telah ditetapkan Peraturan Dewan<br />
Komisionerr (PDK) <strong>OJK</strong> tentang standar<br />
audit internal, standar manajemen risiko,<br />
dan standar pengendalian kualitas.<br />
Deputi Komisioner Audit Internal<br />
Manajemen Risiko dan Pengendalian<br />
Kualitas <strong>OJK</strong>, Anis Baridwan,<br />
mengatakan konsepsi Three Lines<br />
of Defense membedakan fungsifungsi<br />
dalam organisasi, yaitu fungsi<br />
pemilik risiko (risk owner), fungsi yang<br />
menangani risiko (managing risk), dan<br />
fungsi yang mengawasi risiko (overseeing<br />
risks).<br />
Anis menjelaskan, pertahanan lapis<br />
pertama dilaksanakan oleh unit<br />
organisasi yang melakukan aktivitas<br />
operasi sehari-hari, terutama fungsi<br />
pelayanan dan front office. <strong>OJK</strong> telah<br />
dibentuk satuan kerja berjumlah 39<br />
deputi di bawah Dewan Komisioner yang<br />
membawahkan 39 direktorat dan unit<br />
di bawahnya. Seluruh satuan kerja <strong>OJK</strong><br />
akan menjalankan fungsi pengelolaan<br />
risiko dan pemastian kualitas keluaran<br />
yang dihasilkan. /Tim EPK<br />
www.ojk.go.id