Majalah-OJK-2

More documents

Recommendations

Info

46 PERSPEKTIF Bahaya Laten Opini Media Retno Ici Direktur Pengaturan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan K etua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap tangan menerima suap. Kalimat yang menyerupai pernyataan, seperti contoh di atas, seringkali menjadi headline di surat kabar. Di satu sisi, kalimat media yang berbentuk pernyataan dapat dimaklumi, mengingat salah satu tujuan media adalah agar orang tertarik terhadap hal-hal apa yang diberitakannya. Namun apabila ditelaah lebih dalam, apakah pernyataan media tersebut telah sepenuhnya benar Apakah telah terdapat verifikasi, pemeriksaan, ataupun pembuktian atas pernyataan tersebut Pasalnya, pernyataan yang bersifat provokatif sering kali menjadi dasar bagi masyarakat pembaca media untuk melakukan judgment dan penghukuman terhadap suatu hal, perbuatan ataupun orang tertentu. Meskipun pada faktanya, pernyataan tersebut belum pernah terbukti secara hukum di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, sering kita bertanya apakah makna kebenaran yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Apakah hanya dengan suatu pernyataan di media yang belum tentu benar, dapat dikatakan sebagai kebenaran Apakah benar, suatu kebenaran itu bersifat relatif, di mana bisa saja sesuatu hal itu dianggap benar oleh satu orang, namun belum tentu benar pada anggapan orang lain ataupun masyarakat Berkaca dari pernyataan-pernyataan tersebut, perlu dipertanyakan apakah makna dan hakikat dari kebenaran itu Pada dasarnya kebenaran adalah satu nilai paling utama di dalam fungsi rohani kehidupan manusia. Artinya, sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan (human dignity) selalu berusaha “memeluk” suatu kebenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Benar berarti sesuai sebagaimana adanya (seharusnya), betul, tidak salah; tidak berat sebelah, adil; lurus (hati); dapat dipercaya (cocok dengan keadaan yg sesungguhnya); tidak bohong; sah. Tentang kebenaran ini, Plato pernah berkata: “Apakah kebenaran itu”, lalu pada waktu yang tak bersamaan, Bradley menjawab bahwa kebenaran itu adalah kenyataan, tetapi bukanlah kenyataan (das sollen) itu tidak selalu yang seharusnya (das sein) terjadi. (1) Kebenaran itu sendiri dapat dikelompokkan dalam tiga makna, yaitu: Pertama, kebenaran moral menjadi bahasan etika, dia menunjukkan hubungan antara yang kita nyatakan dengan apa yang kita rasakan. Kedua, kebenaran logis menjadi bahasan epistemologi, logika, dan psikologi, dan merupakan hubungan antara pernyataan dengan realitas objektif. Ketiga, kebenaran metafisik berkaitan dengan yang-ada sejauh berhadapan dengan akal budi, karena yang ada mengungkapkan diri kepada akal budi. Yang ada merupakan dasar dari kebenaran, dan akal budi yang menyatakannya. (2) Berdasarkan makna kebenaran tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendapat ataupun judgment pada masyarakat didasarkan hanya kepada akal budi, hasil pemikiran ataupun asumsi yang timbul akibat suatu pernyataan yang dirasa cukup akurat. Pendapat ataupun judgment yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu peristiwa tidak didasarkan pada apa yang mereka rasakan langsung dan tidak pula berdasarkan realitas yang ada. Apabila dikaitkan dengan norma Kebenaran yang menjadi dasar masyarakat untuk melakukan judgment juga dipengaruhi oleh media, di mana pada sekarang ini sering kita dengar bahwa adanya media yang menggiring opini ataupun pendapat masyarakat terhadap suatu hal dengan didukung oleh fakta-fakta yang tentu saja dipergunakan dalam pembentukan opini tersebut. hukum, terhadap suatu peristiwa hukum harus dibuktikan di hadapan pengadilan. Di dalam hukum pidana, dikenal dengan asas pembuktian materil yang berarti bahwa terhadap pencarian kebenaran di dalam suatu peristiwa hukum pidana harus dibuktikan dengan memperhatikan segala petunjuk yang ada dan dihadirkan di muka persidangan. Namun perlu diperhatikan bahwa dengan asas pembuktian materil, maka di dalam hukum acara pidana lebih mengutamakan alat bukti saksi yang melihat, merasakan ataupun mendengar secara langsung atas peristiwa hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan asas di dalam hukum perdata yang lebih mengutamakan pembuktian formil atau dapat dikatakan menempatkan kedudukan alat bukti surat di tempat paling utama. Di dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang terkenal terkait
AGUSTUS 2013 TH. I EDUKASI KONSUMEN 47 dengan kebenaran itu sendiri, yaitu antara lain asas presumption of innocence, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu orang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana tanpa terlebih dahulu dapat dibuktikan di muka pengadilan. Asas itu, selanjutnya berimplikasi dengan lahirnya asas lain yaitu asas In Dubio Pro Reo yang memiliki makna bahwa hakim lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Dari pernyataan dan teori-teori di atas, secara singkat dapat kita simpulkan bahwa kebenaran itu sangat ditentukan oleh potensi individu masyarakat, tingkatan validitas, dan merupakan perwujudan dari pemahaman (comprehension) individu masyarakat tentang sesuatu hal terutama yang bersumber dari sesuatu yang di luar subyek itu seperti realita, peristiwa, dan nilai-nilai (norma dan hukum) yang bersifat umum. Terhadap judgement masyarakat atas suatu peristiwa atau pernyataan juga dimaknai sebagai kebenaran akal budi individu masyarakat tersebut, serta dipengaruhi faktor-faktor eksternal yang ada disekitar masyarakat tersebut. Kebenaran yang menjadi dasar masyarakat untuk melakukan judgment juga dipengaruhi oleh media, di mana pada sekarang ini sering kita dengar bahwa adanya media yang menggiring opini ataupun pendapat masyarakat terhadap suatu hal dengan didukung oleh fakta-fakta yang tentu saja dipergunakan dalam pembentukan opini tersebut. Proses pembentukan opini tersebut sering kali berhasil karena faktafakta yang dimunculkan di media hanyalah fakta-fakta tertentu saja dan disampaikan tidak secara komprehensif. Akibatnya adalah adanya pembentukan satu opini terhadap suatu hal ataupun peristiwa tertentu dengan mengabaikan kebenaran hakiki dari peristiwa tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan langkah lebih lanjut, baik dengan melakukan pembinaan terhadap media yang pada saat ini menjadi “jendela informasi” di masyarakat ataupun pembinaan kepada masyarakat itu sendiri dengan memberikan pengetahuan ataupun informasi yang memadai. Hal ini diperlukan agar di dalam masyarakat tidak terjadi proses judgment yang dihasilkan tanpa dasar suatu kebenaran ataupun fakta yang ada. Pembinaan dilakukan khususnya terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dan menjadi sorotan publik. Contoh yang terbaru adalah terkait berita tidak dibayarkannya klaim asuransi anak seorang penyanyi terkenal di Indonesia oleh sebuah perusahaan asuransi. Berita di media terkait tidak dibayarnya klaim asuransi tersebut telah meruncing dan men-judge bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi janjinya kepada tertanggung pada perusahaan tersebut. Banyak pihak yang tidak mengerti asuransi ataupun proses bisnis asuransi, langsung menganggap bahwa kesalahan ada pada perusahaan asuransi serta menyimpulkan bahwa tidak ada kegunaan untuk mengikuti asuransi, karena dibayar atau tidaknya suatu klaim adalah merupakan keputusan dari perusahaan asuransi. Apabila anggapan ini menyebar kepada masyarakat tanpa didasari suatu fakta ataupun kebenaran atas peristiwa tersebut dapat mempengaruhi industri asuransi tersebut. Padahal apabila kita melakukan penelaahan, bahwa pihak tertanggung dan perusahaan asuransi telah terlebih dahulu melakukan perjanjian pertanggungan asuransi yang dirangkum dalam polis asuransi yang juga telah diserahkan kepada tertanggung pada saat pembukaan polis asuransi. Klaim apa saja yang dapat ataupun tidak dapat dimintakan pertanggungan telah disebutkan di dalam polis asuransi tersebut. Salah satu hal yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya pertanggungan asuransi adalah apabila klaim yang akan dimintakan diakibatkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si tertanggung. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, sering kali media membuat pernyataan ataupun pembentukan opini di masyarakat tanpa terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya. Sehingga sering kali kebenaran yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat merupakan kebenaran nisbi yang belum tentu sesuai dengan fakta dari suatu peristiwa. Kebenaran nisbi ini memiliki dampak negatif berupa pembentukan opini yang salah atau bahkan secara gamblang dapat dikatakan suatu tindakan pembodohan ataupun degradasi intelektual kepada masyarakat. (1) Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat II, Yogyakarta : Kanisius, 1980. (2) Jujun S. Sumiasumantri , Filsafat Ilmu,Sebuah Pengantar Populer, Jakarata : Pustaka Sinar harapan, 1990. www.ojk.go.id
Page 1: NOVEMBER 2013 TH. I EDUKASI KONSUME
Page 4 and 5: 04 DAFTAR ISI FOKUS 28 PERBANKAN Br
Page 6 and 7: 06 INSPIRASI Rahmat dan Spirit Tak
Page 8 and 9: 08 INSPIRASI Prinsipnya saya ingin
Page 10 and 11: 10 Rahmat Waluyanto Tempat dan Tang
Page 12 and 13: 12 SOROTAN UTAMA
Page 14 and 15: 14 SOROTAN UTAMA saat pendapatan pe
Page 16 and 17: 16 SOROTAN UTAMA Program Edukasi da
Page 18 and 19: 18 SOROTAN UTAMA Memasyarakatkan Li
Page 20 and 21: 20 SOROTAN UTAMA P ernah mendengar
Page 22 and 23: 22 SOROTAN UTAMA Program Meningkatk
Page 24 and 25: 24 SOROTAN UTAMA Masyarakat Indones
Page 26 and 27: 26 DIALOG Nurhaida Kepala Eksekutif
Page 28 and 29: 28 DIALOG mengevaluasi, apa sebetul
Page 30 and 31: 30 FOKUS PERBANKAN Branchless Banki
Page 32 and 33: 32 FOKUS PERBANKAN Branchless banki
Page 34 and 35: 34 FOKUS PERBANKAN BTN menggandeng
Page 36 and 37: 36 FOKUS PASAR MODAL Kondisi ekonom
Page 38 and 39: 38 FOKUS PASAR MODAL pemerintah Ero
Page 40 and 41: 40 FOKUS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
Page 42 and 43: 42 FOKUS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
Page 44 and 45: 44 FOKUS GLOBAL Dari Rusia Menggali
Page 48 and 49: 48 TINJAUAN REGULASI Dalam kondisi
Page 50 and 51: 50 GALERI PENDAPAT Untung Rugi Kebi
Page 52 and 53: 52 Penetrasi industri perbankan ser
Page 54 and 55: 54 SELEBRITAS Giring “Nidji” Be
Page 56 and 57: 56 TERMINOLOGI A Asuransi atau insu
Page 58 and 59: 58 TAHUKAH ANDA Lahirnya 01 Sketsa
Page 60 and 61: 60 SIPEKA MENJAWAB Rubrik ini dised
Page 62 and 63: 62 KABAR OTORITAS Road Show Sosiali
Page 64 and 65: 64 KABAR OTORITAS EPK bekerja sama
Page 66 and 67: 66 01 ADK Bidang EPK dengan para pe

Majalah-OJK-2

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?