pelayanan publik, akuntabilitas dan good governance - Kumoro.staff ...

PELAYANAN PUBLIK,
AKUNTABILITAS DAN
GOOD GOVERNANCE
Pelayanan publik yang disediakan oleh
pemerintah mempengaruhi kualitas hidup
masyarakat dari hasil yang dicapai atas
penyelenggaraan pelayanan menunjukkan
tingkat peradapan masyarakat (Donnelly, 1988)
Tuntutan yang tinggi thd kinerja dan
akuntabilitas kinerja memerlukan pengukuran
kinerja Pemda.

Kebutuhan Pengukuran Kinerja
• Gejolak ketidak puasan masyarakat
• Reinventing Government
• Perubahan yang mendorong pada perubahan
sistem pengelolaan dana publik
• Tap MPR No. XI/MPR/ 1999
• UU No 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas KKN.

• UU No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
• Government Accounting Standards Board GASB) :
Pemerintah melakukan pengukuran terhadap apa yang
mereka capai dengan pemberlanjaan dari setiap
rupiah yang dikeluarkan.
• Perubahan sifat kerja, peningkatan persaingan,
inisiatif peningkatan performance, pengahargaan atas
kualitas baik nasional maupun internasional.
Perubahan peran organisasi, kekuatan peran teknologi
informasi

Aturan-Aturan
yang berkaitan
dengan pengukuran kinerja
• UU no 25 Tahun 2004
• PP No. 105 Tahun 2000
• PP No. 108 Tahun 2000
• PP No 105 Tahun 2005 menggunakan 4 proksi sebagai alat
pengukuran kinerja pemda : Standar Pelayanan, Standar
Analisa belanja, Kriteria Kinerja, da Standar biaya
• PP No. 108 Tahun 2000 mengharuskan kepala daerah
bertanggung jawab terhadap laporan pertanggungjawaban
yang terdiri atas : Laporan APBD, Nota Perhitungan APBD,
Aliran Kas, dan Neraca yang didasarkan pada pengukuran
kinerja yang berbasis rencana strategis.

Pentingnya Pengukuran Kinerja
• Pengukuran Kinerja menjadi Kata Kunci
dalam paradigma New Public Administration
(Alexander, , 1999).
• Sentral Pengendalian Organisasi (Shaw, 1999)
• Informasi yang dihasilkan dari pengukuran
kinerja dapat digunakan untuk perencanaan,
implementasi dan Evaluasi (1997)

Perkembangan Paradigma Ukuran
dan Sistem Pengukuran Kinerja
• Evolusi 3 arah (Geertz,, 1993)
• Perluasan Wilayah penggunaan ( tangible &
intangible)
• Perubahan mekanisme akuntabilitas administrasi,
tidak hanya taat hukum, namun juga pada pada
penggunaan sumber daya.
• Perubahan arah penggunaan kinerja pengukuran
oleh pihak manajemen.

Preskripsi Sistem Pengukuran
Kinerja
• Voice variable ( partisipasi, , goal setting, umpan
balik),
validitas informasi variabel moderator
(Roberts, , 1994)
• Data , ukuran dan sistem ( Tuck, 1996)
• Alat untuk menjamin terselenggaranya proses
pengukuran kinerja yang optimum (fit for use) (Will,
2000).
• Memenuhi aspek-aspek
validitas, fungsional, dan
legitimasi ( Streib & Poister, , 1999)

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Pemerintah Daerah
Rencana Strategik
Visi – Misi – Tujuan – Sasaran
Alat Ukur Kinerja
Alat Ukur Kinerja keuangan
Laporan Keuangan Daerah dan Analisis atas Laporan
Keuangan daerah
1. Laporan Perhitungan APBD
2. Nota Perhitungan APBD
3. Laporan Aliran Kas
4. Neraca Daerah
Unit Kerja/Dinas
Rencana Strategik
Tupoksi
Visi – Misi – Tujuan – Sasaran
Alat Ukur Kinerja
Alat Ukur Kinerja Keuangan dan Non Keuangan