2009 - Ciputra Development

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Sebagai perusahaan publik yang senantiasa berkomitmen
untuk melindungi kepentingan para pemegang saham
dan untuk mencapai pertumbuhan usaha yang
berkesinambungan, Perusahaan menyadari pentingnya
menjalankan usaha sesuai dengan standar Tata Kelola
Perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik
akan membuat Perusahaan menjadi lebih transparan dan
terarah, mempermudah pelaksanaan atau implementasi
atas strategi yang telah ditetapkan serta berfungsi
sebagai sarana yang efektif untuk mencegah tindak
penyelewengan (fraud) dan rekayasa pelaporan.
Untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik,
diperlukan kerjasama dan hubungan yang baik antara
fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan dalam
Perusahaan, yang antara lain mencakup Dewan
Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Korporasi
dan Internal Audit. Tata kelola perusahaan yang baik juga
diwujudkan dalam pemenuhan terhadap ketentuan yang
diatur dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah
dan badan regulasi lainnya (Bapepam&LK dan Bursa Efek
Indonesia – BEI) serta Anggaran Dasar Perusahaan.
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
dan kinerja Direksi dalam menjalankan rencana bisnis dan
Perusahaan, memberikan masukan atau pertimbangan
lainnya mengenai isu-isu material kepada Direksi dan
mendorong penerapan tata kelola yang baik di lingkungan
Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini,
Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit.
Dewan Komisaris mempunyai akses penuh terhadap
semua laporan dan informasi yang ada di Perusahaan
serta mendapatkan penjelasan dari Direksi atas laporan
dan informasi tersebut. Dewan Komisaris, secara
bersama-sama, juga berhak memberhentikan untuk
sementara waktu anggota Direksi yang dinilai telah
bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan
peraturan perundangan yang berlaku.
Sesuai dengan anggaran dasar, anggota Dewan
Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat
kembali. Saat ini Dewan Komisaris mempunyai 6 anggota,
termasuk Komisaris Utama dan 3 Komisaris Independen.
Jumlah Komisaris Independen telah sesuai dengan
ketentuan Bapepam&LK dan Bursa, yang menyatakan
bahwa jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya
30% dari jumlah seluruh Dewan Komisaris.
As a public company that always commits to act in
stakeholders’ interests and to achieve sustainable growth,
the Company understands the importance of good
corporate governance. A company with good corporate
governance has transparent operations which simplifies
the execution or implementation of new strategies and
mitigates risks of fraud and misleading accounts reporting.
To be well implemented, the corporate governance
requires good teamwork and relationship between the
Company’s management and supervision functions,
which include Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary and Internal Audit.
Good corporate governance is also applied in compliance
with law, regulations from the government and other
regulatory bodies (Capital Market and Financial Institutions
Supervisory Board / Bapepam&LK and Indonesia Stock
Exchange – IDX) and the Company’s articles of association.
BOARD OF COMMISSIONERS
Board of Commissioners (BoC) supervises the policies
implemented by and performance of Board of Directors
(BoD) in translating the Company’s business plans,
gives advices regarding material issues and motivates
the implementation of good corporate governance. In
performing these supervisory functions, BoC is assisted
by Audit Committee.
BoC have full recourse to obtain explanation on all the
reports and information in the Company. BoC, collectively,
may temporarily dismiss a Director who has not acted in
accordance to the Company’s articles of association, rules
and regulations.
Pursuant to the articles of association, BoC members are
appointed by General Meeting of Shareholders (GMS)
for 3 years term and can be reappointed. Currently
BoC consist of 6 members including the Chairman
and 3 Independent Commissioners. The number of
Independence Commissioners has conformed to the
regulations of Bapepam&LK and IDX, which require at
least one-third of the number of all BoC.
56