2009 - Ciputra Development

The original consolidated financial statements included herein are in
the Indonesian language
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
14. PERPAJAKAN (lanjutan) 14. TAXATION (continued)
h. Lainnya h. Others
Pada tanggal 28 Desember 2007, Presiden
Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia menandatangani
Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2007 (“PP
81/2007”) tentang “Penurunan Tarif Pajak
Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam
Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka”.
PP 81/2007 ini mengatur perseroan terbuka
dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh
penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5%
lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak
Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal
17 ayat 1b Undang-undang Pajak
Penghasilan, dengan memenuhi kriteria yang
ditentukan, yaitu perseroan yang saham atau
efek bersifat ekuitas lainnya tercatat di Bursa
Efek Indonesia yang jumlah kepemilikan
saham publiknya 40% atau lebih dari
keseluruhan saham yang disetor dan saham
tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak,
masing-masing pihak hanya boleh memiliki
saham kurang dari 5% dari keseluruhan
saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana
dimaksud harus dipenuhi oleh perseroan
terbuka dalam waktu paling singkat enam
bulan dalam jangka waktu satu tahun pajak.
Pada bulan September 2008, Undang-undang
No. 7 Tahun 1983 mengenai ”Pajak
Penghasilan” diubah untuk keempat kalinya
dengan diterbitkannya Undang-undang No. 36
Tahun 2008. Perubahan tersebut juga
mencakup perubahan tarif pajak penghasilan
badan dari sebelumnya menggunakan tarif
pajak bertingkat menjadi tarif pajak tunggal
yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25%
untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.
On December 28, 2007, the President of the
Republic of Indonesia and the Minister of Law
and Human Rights signed Government
Regulation No. 81/2007 (PP No. 81/2007) on
“Reduction of the Rate of Income Tax on
Resident Corporate Taxpayers in the Form of
Publicly-listed Companies”. This regulation
provides that resident publicly-listed
companies in Indonesia can obtain the
reduced income tax rate of 5% lower than
the highest income tax rate under Article 17
paragraph 1b of the Income Tax Law,
provided they meet the prescribed criteria, i.e.,
companies whose shares or other equity
instruments are listed in the Indonesia Stock
Exchange, those whose shares owned by the
public are 40% or more of the total paid-up
shares and such shares are owned by at least
300 parties, each party owning less than 5%
of the total paid-up shares. These
requirements should be fulfilled by the
publicly-listed companies within six months in
one tax year.
In September 2008, Law No. 7 Year 1983
regarding “Income Tax” has been revised for
the fourth time with the issuance of Law
No. 36 Year 2008. The revised Law stipulates
changes in the corporate tax rates from
progressive tax rates to a single rate of 28%
for fiscal year 2009 and 25% for fiscal years
2010 onwards.
Pada tanggal 4 November 2008, Presiden
Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia menandatangani
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2008 (“PP
71/2008”) tentang perubahan ketiga atas PP
No. 48/1994 tentang pembayaran pajak
penghasilan atas penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan. PP
71/2008 ini mengatur penghasilan wajib pajak
yang melakukan transaksi pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan akan dikenakan
pajak yang bersifat final efektif tanggal
1 Januari 2009.
On November 4, 2008, the President of the
Republic of Indonesia and the Minister of Law
and Human Rights signed Government
Regulation No. 71/2008 (PP No. 71/2008) on
“the third changes on PP No. 48/1994
regarding payment of income tax on income
from transfer of rights on land and/or building”.
This regulation provides that, effective
January 1, 2009, the income of a taxpayer
from transactions of transferring rights on land
and/or building, will be subject to final tax.
70