2009 - Ciputra Development

The original consolidated financial statements included herein are in
the Indonesian language
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
i. Aset tetap (lanjutan) i. Fixed assets (continued)
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan
pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat
tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang
diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari
penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai
perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan
dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau
dibebankan pada operasi tahun aset tersebut
dihentikan pengakuannya.
Sesuai dengan PSAK No. 48, “Penurunan Nilai
Aset”, nilai aset ditelaah kembali atas
kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya
yang disebabkan oleh peristiwa atau
perubahan keadaan yang memberikan indikasi
bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat
dipulihkan. Apabila terdapat indikasi
penurunan nilai aset, Perusahaan dan Anak
perusahaan diharuskan untuk menentukan
nilai yang terpulihkan (recoverable value) dari
aset yang bersangkutan dan mencatat
penurunan nilai aset sebagai kerugian pada
laporan laba rugi konsolidasi tahun berjalan.
Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu,
umur manfaat dan metode penyusutan aset
tetap di-review, dan jika sesuai dengan
keadaan, disesuaikan secara prospektif.
An item of fixed assets is derecognized upon
disposal or when no future economic benefits
are expected from its use or disposal. Any
gain or loss arising on derecognition of the
asset (calculated as the difference between
the net disposal proceeds and the carrying
amount of the asset) is credited or charged to
operations in the year the asset is
derecognized.
In accordance with PSAK No. 48, “Impairment
of Asset Values”, asset values are reviewed
for any impairment and/or possible write-down
to fair values whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying
values may not be fully recovered. If any such
indication exists, the Company and
Subsidiaries are required to determine the
recoverable value of the assets and recognize
the impairment in asset values as a loss in the
current year’s consolidated statement of
income.
The fixed assets’ residual values, useful lives
and methods of depreciation are reviewed,
and adjusted prospectively, if appropriate, at
each financial year end.
j. Properti investasi j. Investment properties
Properti investasi dinyatakan sebesar biaya
perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi
akumulasi penyusutan dan penurunan nilai,
jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan.
Jumlah tercatat termasuk bagian biaya
penggantian dari properti investasi yang ada
pada saat terjadinya biaya, jika kriteria
pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk
biaya harian penggunaan properti investasi.
Properti investasi Perusahaan dan Anak
Perusahaan terdiri dari tanah, bangunan dan
prasarana yang dikuasai Perusahaan dan
Anak Perusahaan untuk menghasilkan sewa
atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya,
dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau
penyediaan barang atau jasa untuk tujuan
administratif atau dijual dalam kegiatan usaha
sehari-hari.
Investment properties are stated at cost
including the transaction cost less
accumulated depreciation and impairment
loss, if any, except for land which is not
depreciated. Such cost includes the cost of
replacing part of the investment properties, if
the recognition criteria are met, and excludes
the daily expenses on their usage.
Investment properties of the Company and
Subsidiaries consist of land, building and
infrastructures held by the Company and
Subsidiaries to earn rentals or for capital
appreciation or both, rather than for use in the
production or supply of goods or services or
for administrative purposes or sale in the
ordinary course of business.
24