NK- RAPBN 2014

Pendapatan Negara Bab 3
hukum lainnya; (b) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; dan
(c) audit terhadap para pengusaha BKC.
Selain menerapkan kebijakan yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara, dalam tahun
2013 Pemerintah juga memberikan kebijakan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak
(PTKP) dan fasilitas perpajakan untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu dalam bentuk
pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dengan alokasi sebesar Rp4,6 triliun. Fasilitas dalam
bentuk DTP tersebut terdiri atas PPh DTP atas komoditas panas bumi sebesar Rp0,8 triliun,
PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada
Pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara (SBN) di pasar internasional sebesar Rp3,1
triliun, serta bea masuk DTP untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp0,8 triliun.
Selanjutnya, mulai 1 Juli 2013 Pemerintah juga mewajibkan pelaku UMKM yang memiliki
peredaran (omzet) di bawah Rp4,8 miliar per tahun untuk membayar pajak penghasilan sebesar
satu persen. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013
Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu (pengusaha/pedagang dengan omzet lebih kecil dari Rp4,8 miliar
setahun, kecuali pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di fasilitas umum, dan
sejenisnya). Penerapan pajak terhadap UMKM tersebut bukan bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan negara, melainkan untuk membantu persiapan pelaku usaha UMKM menjadi sektor
formal, berupa kemudahan bagi UMKM untuk mendapat akses ke lembaga keuangan sehingga
akan mendorong sektor tersebut makin berkembang.
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 10,6 persen per tahun dalam periode tahun
2008—2012, dari Rp622,4 triliun (2008) menjadi Rp930,9 triliun (2012). Apabila dilihat dari
kontribusi jenis-jenis pajak, pendapatan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan
Persen (y-o-y)
GRAFIK 3.2
PERTUMBUHAN PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI, 2008−2013
80
75,0
2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 2013
60
40
20
0
-20
24,2
17,6
14,2
-11,0
28,8
21,7
20,1
11,4
6,8 6,6
35,7
25,5
19,4 21,5
20,5
-7,9
17,8
6,9 4,6
-4,3 -3,1
-5,6
24,2
16,0
-
-6,4
-
-
23,4
14,7 16,7
10,7 16,4 10,2
27,3 28,3
10,8
7,2
2,7
-1,0
-40
-35,0
PPh
Migas
PPh
Nonmigas
PPN dan PPnBM PBB BPHTB Cukai Pajak Lainnya
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-7