NK- RAPBN 2014

Bab 3
Pendapatan Negara
Sementara itu, di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan kebijakan dalam tahun
2012 antara lain (a) peningkatan akurasi pemeriksaan fisik, klasifikasi, dan nilai pabean;
(b) optimalisasi pemanfataan sarana operasi/patroli darat dan laut, khususnya di daerah
perbatasan; (c) peningkatan fungsi pengawasan melalui pengembangan risk management;
(d) implementasi kenaikan tarif cukai; (e) peningkatan patroli atau pengawasan terhadap
barang kena cukai; (f) transformasi organisasi dengan pembentukan 76 kantor modern baru di
tahun 2012; (g) penguatan pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa
pelabuhan; (h) pengembangan otomasi pelayanan kepabeanan dan cukai di KPPBC; dan
(i) ekstensifikasi bea keluar berupa pengenaan bea keluar atas ekspor barang tambang mineral
dalam bentuk mentah (bijih).
Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian target dalam tahun 2013, Pemerintah akan
tetap melanjutkan dan menyempurnakan pokok-pokok kebijakan perpajakan tahun
sebelumnya yang secara umum lebih diarahkan kepada (a) peningkatan dan perbaikan
penggalian potensi perpajakan; (b) perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan;
(c) penyempurnaan sistem informasi teknologi; (d) perbaikan kebijakan perpajakan yang
diarahkan bagi perluasan basis pajak; (e) peningkatan kegiatan sensus pajak nasional;
(f) penyesuaian tarif PPnBM atas kelompok barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah
selain kendaraan bermotor; (g) pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis,
antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang murah
dan ramah lingkungan (low cost green car); (h) fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM
terhadap BKP yang mendapatkan pembebasan bea masuk, sesuai dengan kriteria tertentu;
(i) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; serta
(j) ekstensifikasi barang kena cukai.
Kebijakan yang bersifat teknis untuk mendukung pelaksanaan pokok-pokok kebijakan
pajak nonmigas dalam tahun 2013, antara lain (a) melakukan penggalian potensi
penerimaan pajak berbasis sektoral, antara lain pada sektor real estat, sektor otomotif,
sektor jasa keuangan, sektor pertambangan, dan sektor perkebunan; (b) mengintensifkan
pemeriksaan PPh pasal 21, dan selanjutnya akan diperluas untuk pemotongan dan
pemungutan PPh lainnya; (c) melakukan penataan ulang WP, dalam hal ini akan
dicocokkan data WP orang pribadi dengan data NIK (e-KTP) dan data WP badan dengan
data sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), serta penataan ulang bendahara;
(d) melakukan relokasi WP terdaftar untuk meningkatkan pengawasan terhadap WP, khususnya
WP pertambangan dan perkebunan; (e) meningkatkan pengawasan kinerja Kanwil dan KPP
Direktorat Jenderal Pajak; (f) memperluas pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) pada tahun
2013 dan menindaklanjuti hasil kegiatan SPN pada tahun 2012; dan (g) penerapan e-tax invoice.
Sementara itu, kebijakan teknis dalam rangka optimalisasi di bidang kepabeanan
dan cukai antara lain melalui (a) akurasi nilai pabean dan klasifikasi barang;
(b) efektivitas pemeriksaan fisik barang; (c) konfirmasi certicate of origin dalam rangka FTA;
(d) pengawasan modus antarpulau dan pemberantasan ekspor ilegal; (e) pengawasan
modus switching jenis barang crude palm oil (CPO) menjadi turunan CPO dengan tarif
bea keluar yang lebih rendah; (f) otomasi sistem komputer pelayanan ekspor; dan (g) audit
bidang kepabeanan. Di sisi lain, optimalisasi di bidang cukai dilakukan melalui peningkatan
(a) pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal dan pelanggaran
3-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2014