NK- RAPBN 2014

Pendapatan Negara Bab 3
konsumsi rumah tangga, dan pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau rata-rata
sebesar 8,5 persen. Perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2008—2013 disajikan
dalam Grafik 3.1.
Kebijakan Umum Penerimaan Perpajakan
Dalam periode 2008—2012, kebijakan umum penerimaan perpajakan lebih diarahkan kepada
penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan (tax policy and administration
reform) melalui (a) reformasi administrasi perpajakan; (b) reformasi peraturan dan perundangundangan;
dan (c) reformasi pengawasan dan penggalian potensi. Reformasi yang telah
dilakukan dalam administrasi perpajakan antara lain pembentukan kantor pelayanan pajak
modern. Di bidang peraturan dan perundang-undangan, dalam periode tersebut Pemerintah
telah melakukan amendemen tiga undang-undang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Di bidang
pengawasan dan penggalian potensi, Pemerintah membangun suatu metode pengawasan dan
penggalian potensi pendapatan pajak yang terstruktur, terukur, terstandardisasi, sistematis,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode tersebut dikembangkan sejak awal tahun 2007,
mencakup kegiatan mapping, profiling, dan benchmarking.
Di bidang kepabeanan dan cukai, kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya
meningkatkan pendapatan antara lain (a) pengembangan otomasi sistem pelayanan
kepabeanan dan cukai; (b) pemberian fasilitas/kemudahan dalam pelayanan kepabeanan
(pre-entry classification, customs advice, valuation ruling, dan pre-notification);
(c) pemberian fasilitas terhadap industri substitusi impor dan industri orientasi ekspor;
(d) pembentukan kantor pelayanan utama dan KPPBC Madya; (e) peningkatan pengawasan
terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor; (f) pemberian dukungan kerjasama
perdagangan internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral; (g) penerapan
national single windows (NSW) dan portal Indonesia national single windows (INSW);
(h) peningkatan pelayanan kepabeanan melalui jalur mitra utama (MITA) dan jalur prioritas;
(i) penegakan hukum di bidang kepabeanan melalui risk management, risk assesment,
profiling, dan targeting; dan (j) peningkatan tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan
dalam memenuhi kewajibannya.
Dalam pelaksanaan kebijakan pendapatan pajak nonmigas tahun 2012, Pemerintah telah
melakukan langkah-langkah meliputi (a) pembenahan sistem dan regulasi PPN antara lain
melalui penyampaian SPT secara elektronik (e-SPT) dan inventarisasi ulang terhadap WP
badan yang melaksanakan pemungutan PPN; (b) penyempurnaan beberapa kebijakan terkait
dengan PPh yang ke depannya akan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usaha;
(c) pemanfaatan data yang maksimal untuk optimalisasi penggalian potensi pajak melalui
pengoperasian kantor pengolahan data eksternal (KPDE); (d) perbaikan administrasi piutang
pajak dalam rangka perbaikan pengelolaan utang pajak; (e) peningkatan kepatuhan WP
terutama WP bendahara APBD; (f) perluasan tax base melalui penyempurnaan strategi
pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) yang telah dimulai pada September 2011;
(g) peningkatan efektivitas fungsi pemeriksaan dan penyidikan dalam upaya peningkatan
kepatuhan WP; (h) realokasi WP di KPP tertentu; dan (i) operasionalisasi KPP pertambangan
dan migas (per April 2012).
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-5