NK- RAPBN 2014

Bab 3
Pendapatan Negara
pajak lainnya adalah pendapatan bea meterai, yang ketentuan pemungutannya menggunakan
UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pendapatan pajak perdagangan internasional
terdiri atas pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar, diatur dengan UU Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.
Sementara itu, PNBP meliputi penerimaan sumber daya alam (SDA), pendapatan bagian
laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Ketentuan yang mengatur mengenai PNBP
adalah UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan
pendapatan BLU diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
dimana ketentuan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012.
Penerimaan hibah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diatur dengan UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, serta diatur ketentuan pelaksanaannya dalam PP Nomor 10 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
Besaran pendapatan negara dalam APBN terutama pendapatan dalam negeri (penerimaan
perpajakan dan PNBP), sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian baik
global maupun domestik. Beberapa indikator ekonomi makro yang mempunyai pengaruh
kuat terhadap realisasi pendapatan dalam negeri antara lain adalah pertumbuhan ekonomi,
nilai tukar rupiah, inflasi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan lifting migas. Selain itu,
perkembangan pendapatan negara juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan di
bidang pendapatan negara yang secara umum bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan
dalam negeri tanpa mengganggu iklim dunia investasi. Mengingat perkembangan dan dinamika
pembangunan yang membutuhkan anggaran makin besar, maka pelaksanaan kebijakan
optimalisasi penerimaan perlu senantiasa ditingkatkan.
Peran pendapatan negara sangat besar dalam membiayai belanja negara. Akan tetapi,
terjadinya berbagai krisis sejak 2008 hingga 2012, dimulai dengan krisis subprime mortgage di
Amerika Serikat sampai dengan krisis utang yang menimpa beberapa negara dalam zona Eropa,
berimbas pada melambatnya perekonomian dunia yang menimbulkan efek pada perekonomian
domestik. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan negara,
yang selanjutnya berdampak pada menurunnya proporsi belanja negara yang dibiayai dari
pendapatan negara. Pada tahun 2008, pendapatan negara sanggup membiayai 99,6 persen
dari total belanja negara, tetapi pada tahun 2012 proporsi tersebut turun menjadi 89,7 persen,
dengan pertumbuhan proporsi rata-rata pendapatan negara terhadap belanja negara dalam
lima tahun terakhir negatif 2,6 persen.
3.2 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2008—2012
dan Perkiraan Pendapatan Negara Tahun 2013
Pendapatan negara pada periode 2008—2012 terus mengalami peningkatan. Dalam periode
tersebut, secara nominal pendapatan negara meningkat rata-rata sebesar 8,1 persen per tahun,
dari Rp981,6 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp1.338,1 triliun pada tahun 2012. Pendapatan
negara terdiri atas pendapatan dalam negeri yang tumbuh 8,0 persen per tahun dan memberikan
3-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2014