NK- RAPBN 2014

Pendapatan Negara Bab 3
3.1 Umum
BAB 3
PENDAPATAN NEGARA
Pendapatan negara merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur
APBN mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal Pemerintah, menekan
defisit anggaran, dan pembiayaan belanja negara. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan
negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Dalam struktur APBN, pendapatan
negara terdiri atas pendapatan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan
PNBP, serta penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan meliputi pendapatan pajak dalam
negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional yang hingga saat ini merupakan sumber
utama kapasitas fiskal Pemerintah. Selain itu, kebijakan perpajakan juga berperan penting
dalam pengelolaan ekonomi nasional. Pendapatan pajak dalam negeri berupa pendapatan
pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak
penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pendapatan pajak bumi dan bangunan
(PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pendapatan cukai,
dan pendapatan pajak lainnya.
Dari sudut regulasi, ketentuan yang mengatur pemungutan pajak dalam negeri (pajak-pajak
pusat) adalah UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007.
Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, UU Nomor 8 Tahun
1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Ketentuan lainnya adalah UU Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 19 Tahun 2000, UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000, dan
UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994. Terkait dengan pemungutan PBB dan BPHTB,
sesuai dengan semangat otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12
Tahun 2008, serta pemberlakuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah melakukan revisi UU Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi UU Nomor 28 Tahun
2009, di mana Pemerintah mengalihkan pendapatan BPHTB dan PBB sektor perdesaan dan
perkotaan yang sebelumnya adalah pendapatan pajak pusat menjadi pendapatan pajak daerah.
BPHTB telah dialihkan pendapatannya sejak tahun 2011 sedangkan pendapatan PBB sektor
perdesaan dan perkotaan akan dialihkan seluruhnya pada tahun 2014 dengan masa peralihan
yang dimulai sejak tahun 2012.
Selanjutnya, ketentuan yang mengatur pemungutan cukai adalah UU Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007. Pendapatan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 3-1