NK- RAPBN 2014

Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro
Selanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan program-program yang terkait langsung
dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan, serta daya beli masyarakat. Selain program
kerja SJSN dan BPJS, program-program kerja yang terkait dengan Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) akan semakin dipercepat dan
diperbaiki. Dukungan pada pendapatan riil dan daya beli masyarakat juga akan ditingkatkan
melalui kebijakan penyesuaian gaji pokok PNS dan TNI yang disesuaikan dengan peningkatan
biaya hidup/inflasi, dan kelanjutan program remunerasi di beberapa kementerian negara/
lembaga yang direncanakan akan selesai pada tahun 2014.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut dan pergerakan historis, komponen konsumsi rumah tangga
dalam perekonomian nasional pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 5,3 persen, lebih
tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada tahun 2013. Dengan pertumbuhan
tersebut, konsumsi rumah tangga akan memberikan kontribusi sebesar 2,9 persen bagi total
pertumbuhan ekonomi 2014.
Komponen investasi/pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki peran yang sangat
penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi merupakan
faktor dasar untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan nasional yang relatif tinggi selama ini dapat menimbulkan kesenjangan apabila
tidak diimbangi peningkatan sisi produksi. Risiko kesenjangan permintaan dapat memicu
terjadinya hyper inflation dan bubble burst yang mengganggu kelangsungan pertumbuhan
nasional. Menyadari hal tersebut, Pemerintah terus memegang komitmen untuk menjaga dan
terus mendorong aktivitas investasi melalui berbagai strategi kebijakan dan program kerja
pembangunan.
Komitmen Pemerintah untuk lebih mendorong kegiatan investasi tercermin pada arah kebijakan
untuk lebih meningkatkan kualitas belanja Pemerintah. Kebijakan penyesuaian harga BBM
bersubsidi yang dilakukan pada tahun 2013 memberikan ruang untuk peningkatan belanja modal
dan infrastruktur. Peningkatan porsi belanja modal tersebut diharapkan akan memberikan daya
dukung yang lebih baik bagi program-program kerja pembangunan, khususnya pembangunan
infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi pemicu dan penarik kegiatan
dan aktivitas ekonomi lainnya oleh pihak swasta, sehingga pada akhirnya kegiatan investasi
produktif dapat meningkat secara signifikan dan memberi dampak positif bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2014, arah kebijakan pembangunan investasi yang ditempuh Pemerintah adalah
pada penyebaran wilayah investasi yang lebih berimbang dengan mendorong berkembangnya
potensi investasi daerah guna mengurangi kesenjangan antarwilayah. Arah kebijakan tersebut
akan ditempuh melalui beberapa strategi seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur di
daerah, meningkatkan dukungan ketersediaan sumber daya listrik yang memadai bagi aktivitas
produksi dan ekonomi, memfasilitasi investasi daerah dan kemudahan berusaha di daerah,
memperbaiki akses terhadap kredit, serta mendorong kemitraan investor asing dengan UKM
lokal.
Selain dengan arah kebijakan investasi tersebut, guna mendukung peningkatan investasi 2014,
Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi,
antara lain melalui:
2-36
Nota Keuangan dan RAPBN 2014