NK- RAPBN 2014

Kinerja Ekonomi Makro
Bab 2
Perkembangan konsumsi rumah tangga juga tidak lepas dari peran kebijakan Pemerintah,
khususnya yang diarahkan untuk perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu arah
kebijakan penting pada tahun 2014 adalah mulai diberlakukannya fungsi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS). Badan tersebut pada intinya merupakan transformasi dan peleburan
fungsi badan-badan jaminan sosial yang ada saat ini, yaitu PT Askes, PT Jamsostek, PT
Asabri, dan PT Taspen, yang proses peleburannya dilakukan secara bertahap hingga tahun
2015. Kegiatan dan program kerja BPJS akan diselaraskan untuk mendukung pencapaian
sasaran perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kesehatan
masyarakat dan perlindungan tenaga kerja. Kegiatan dan fungsi BPJS Kesehatan akan dimulai
pada tanggal 1 Januari 2014 melalui pelaksanaan program jaminan kesehatan. Sementara itu,
BPJS Ketenagakerajaan ditargetkan mulai beroperasi paling lambat pertengahan tahun 2015.
Dukungan pemerintah untuk mendorong pelaksanaan BPJS pada tahun 2014 telah dilakukan
sejak satu tahun sebelumnya, antara lain melalui alokasi anggaran untuk penyertaan modal
negara pada masing-masing BPJS, peningkatan fasilitas dan kapasitas puskesmas dan rumah
sakit pemerintah, serta tenaga medis. Alokasi anggaran juga dilakukan untuk kegiatan sosialisasi,
edukasi, dan advokasi kepada masyarakat tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
BPJS. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana dalam RAPBN 2014 untuk menanggung
iuran program jaminan sosial tersebut bagi kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu
(penerima bantuan iuran-PBI). Program BPJS ini diperkirakan akan mampu mendorong tingkat
kesejahteraan dan produktivitas masyarakat, serta berdampak positif pada daya beli, khususnya
masyarakat miskin dan kurang mampu.
Seperti pada masa-masa sebelumnya, strategi untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat
pada tahun 2014 juga akan dicapai melalui kebijakan untuk menjaga laju inflasi dan harga
kebutuhan bahan pangan yang terjangkau. Pada tahun 2014, koordinasi kebijakan fiskal dan
moneter akan terus ditingkatkan dan diarahkan untuk mengendalikan laju inflasi yang cukup
rendah dan stabil. Pada saat yang sama, masih tetap terdapat dorongan bagi aktivitas ekonomi
bagi pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu, untuk mendukung ketersediaan pasokan bahan pangan dengan harga yang
terjangkau, Pemerintah akan melanjutkan beberapa program kebijakan yang sudah ada, seperti
penyediaan beras untuk masyarakat miskin (raskin), stabilisasi harga melalui operasi pasar,
dan dana impor pangan untuk mengatasi kelangkaan, yang dialokasikan baik dalam bentuk
anggaran kegiatan di kementerian teknis ataupun dalam bentuk dana cadangan. Upaya untuk
menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan yang terjangkau juga ditempuh melalui program
ketahanan pangan, antara lain diimplementasikan melalui program-program peningkatan
produksi pangan nasional, khususnya beras, jagung, gula, dan kedelai, serta penyediaan subsidi
pangan, pupuk, dan benih untuk mendukung peningkatan produksi nasional.
Di samping program-program yang terkait langsung dengan ketersediaan pasokan, upaya
menjaga daya beli dan stabilitas harga dan inflasi juga ditempuh melalui strategi untuk
meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan dan barang kebutuhan lainnya ke seluruh
wilayah RI. Arah strategi ini akan diimplementasikan melalui kelanjutan dan percepatan
program-program pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan transportasi ke seluruh
wilayah RI, yang pelaksanaannya menjadi bagian dari program kerja MP3EI dan sistem logistik
nasional (silognas). Pemerintah juga akan terus berupaya memperbaiki struktur pasar untuk
mencegah praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar yang merugikan masyarakat
umum.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
2-35