NK- RAPBN 2014

Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro
Pemerintah sangat menyadari akan pentingnya peran infrastruktur tersebut, namun demikian
kemampuan anggaran pemerintah dalam mewujudkan infrastruktur yang menjangkau seluruh
wilayah dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat masih relatif terbatas. Upaya
perbaikan struktur dan postur keuangan terus diupayakan, antara lain dengan meningkatkan
porsi belanja modal dan infrastruktur pemerintah, mendorong keterlibatan pihak swasta dalam
penyediaan infrastruktur (Skema Public Private Partnership-PPP). Di samping itu, upayaupaya
perbaikan dan penyempurnaan peraturan dan regulasi yang dapat menghambat kegiatan
pembangunan infrastruktur terus dilakukan.
Isu lain yang cukup terkait dengan pembangunan infrastruktur adalah ketersediaan sumber
energi dan pasokan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah berupaya keras
dan terus menjamin ketersediaan sumber pasokan listrik dan energi yang tercermin dalam
program-program kerjanya, antara lain melalui program pengembangan sumber pembangkit
listrik panas bumi, dan strategi peningkatan elektrifikasi.
Pemerintah menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukungnya juga
merupakan faktor penting bagi sustainabilitas pembangunan dalam jangka panjang. Pada
saat ini, perekonomian domestik masih didorong oleh peningkatan permintaan dan konsumsi
domestik yang besar. Jumlah penduduk yang besar disertai peningkatan kelompok usia produktif
akan menghasilkan peningkatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah dengan
daya beli yang cukup baik diperkirakan akan terus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi
nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Potensi peningkatan sisi permintaan tersebut dapat
menimbulkan risiko hyper inflation atau bahkan bubble burst bila tidak diimbangi peningkatan
di sisi produksi. Dengan memahami permasalahan ini, peran pembangunan infrastruktur yang
mampu mendorong peningkatan investasi dan aktivitas produksi menjadi suatu keharusan
bagi Indonesia.
Permasalahan infrastruktur tersebut telah menjadi salah satu landasan dilakukannya kebijakan
penyesuaian skema subsidi BBM di tahun 2013. Penyesuaian besaran subsidi harga BBM
domestik telah memungkinkan peningkatan ruang gerak fiskal (fiscal space) di tahun 2014 dan
tahun-tahun ke depan, serta memungkinkan Pemerintah untuk meningkatkan alokasi belanja
pada prioritas kegiatan pembangunan infrastruktur.
Perbaikan Iklim Investasi
Upaya mendorong investasi dan peningkatan aktivitas produksi merupakan strategi penting
untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable) untuk mencapai
tujuan akhir pencapaian masyarakat yang adil dan sejahtera. Penyediaan infrastruktur
merupakan prasyarat penting dalam mendorong investasi. Namun, masih terdapat hal-hal yang
mempengaruhi perkembangan investasi dan masih perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan
untuk tetap mendorong kegiatan penanaman modal dan pengembangan usaha.
Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menikmati peningkatan investasi langsung
yang cukup menggembirakan, sebagaimana terlihat pada tren peningkatan PMA dan PMDN.
Peningkatan kegiatan investasi langsung tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi
fundamental ekonomi yang stabil dan kuat, dan relatif lebih baik bila dibandingkan dengan
kondisi berbagai negara yang terkena imbas krisis global. Beberapa hal lainnya juga menjadi
faktor pendukung bagi daya tarik investasi di Indonesia, antara lain yaitu ketahanan fiskal,
kenaikan peringkat investasi oleh lembaga internasional, dan pasar domestik yang besar. Namun,
dengan proses pemulihan ekonomi yang akan terjadi ke depan, daya tarik tersebut belum cukup
2-32
Nota Keuangan dan RAPBN 2014