NK- RAPBN 2014

Kinerja Ekonomi Makro
Bab 2
telah digunakan untuk mengatasi tekanan-tekanan harga dan kelangkaan yang terjadi. Namun
pemerintah sangat menyadari, kebijakan impor bukan merupakan solusi jangka panjang dan
strategi tersebut dapat menyebabkan tingginya ketergantungan negara dan bangsa terhadap
pihak luar negeri.
Dengan menyadari hal tersebut di atas, Pemerintah berkomitmen dan telah menetapkan salah
satu prioritas pembangunan pada upaya meningkatkan ketahanan pangan yang mandiri.
Prioritas tersebut akan diwujudkan pada kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kapasitas
produksi domestik, baik melalui perluasan lahan bahan pangan, perbaikan sistem dan distribusi
benih dan pupuk, peningkatan produktivitas lahan, maupun pemanfaatan teknologi tepat guna
dalam mendukung produksi pangan. Kebijakan perbaikan ketahanan pangan juga diupayakan
melalui program-program kerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan, khususnya sumber
daya lahan dan air.
Menyikapi faktor iklim dan cuaca yang penuh ketidakpastian, serta pergerseran pola panen dan
musim yang tidak menentu, Pemerintah akan menempuh strategi untuk meningkatkan cadangan
pangan. Peningkatan cadangan pangan ini utamanya akan didasarkan pada peningkatan
kapasitas produksi dan kapasitas lumbung/penyimpanan di dalam negeri. Sementara kebijakan
impor bahan pangan masih akan dilakukan secara terbatas dalam rangka menjaga stabilitas
harga dan menjamin harga yang terjangkau, khususnya oleh masyarakat miskin.
Infrastruktur dan Sumber Daya Listrik
Permasalahan lain yang menjadi perhatian pada saat ini adalah terkait ketersediaan infrastruktur
untuk mendorong kegiatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kondisi tersebut
merupakan tantangan tersendiri bagi upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan
yang inklusif. Dewasa ini, masih dirasakan kegiatan pertumbuhan yang masih terpusat di
daerah tertentu, sementara daerah lain masih belum mampu mengoptimalkan potensi ekonomi
daerahnya. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan daya dukung infrastruktur untuk
menopang perkembangan kegiatan ekonomi belum tersedia secara memadai di seluruh wilayah
RI secara merata.
Pentingnya peran infrastruktur yang memadai dalam pencapaian sasaran pembangunan dapat
terlihat dalam beberapa hal sebagai berikut. Infrastuktur, khususnya jaringan transportasi antar
daerah, akan meningkatkan keterkaitan dan keterhubungan antar daerah di Indonesia. Hal ini
diharapkan mampu menciptakan peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi pengembangan
kegiatan ekonomi masyarakat serta aktivitas produksi. Peningkatan aktivitas ekonomi dan
produksi akan menciptakan kesempatan dan peluang kerja, peningkatan pendapatan, perbaikan
taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang mendukung
perbaikan komunikasi dan transportasi antar wilayah di Indonesia akan menciptakan peluang
pasar yang lebih besar bagi dunia usaha. Pasar yang lebih besar dan terintegrasi akan mendorong
terwujudnya economic of scale sehingga mendorong efisiensi dan daya saing produk dan iklim
usaha domestik.
Di samping itu, ketersediaan infrastruktur yang merata akan lebih memberikan jaminan yang
lebih baik bagi penyebaran hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat,
khususnya bagi masyarakat di wilayah-wilayah terluar dan terpencil. Pemerataan hasil
pembangunan dan distribusi yang lebih merata akan memberikan dampak positif bagi upaya
pengendalian inflasi di berbagai wilayah RI, yang juga merupakan faktor penting bagi upaya
menjaga tingkat pendapatan riil masyarakat.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
2-31