NK- RAPBN 2014

Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro
indeks
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN KOEFISIEN GINI INDONESIA,
2002—2012
0,33 0,32 0,32
0,36
0,33
0,36 0,35
0,37 0,38 0,39 0,41
indeks
0,6
0,5
0,4
0,3
0,42
GRAFIK 2.14
RATA-RATA KOEFISIEN GINI BEBERAPA NEGARA,
2008—2012
0,55
0,34
0,46
0,43
0,4
0,38
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sumber : Badan Pusat Statistik
0
Cina Brazil India Malaysia Filipina Thailand Indonesia
Sumber : BPS, WorldBank
Tingginya nilai koefisen Gini juga bukan hanya bersumber dari sisi internal, tetapi juga
dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali Pemerintah. Kenaikan harga
komoditas global pada sektor pertambangan dan perkebunan besar yang lebih banyak dinikmati
oleh golongan menengah, turut memberi andil terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat.
Problema ketimpangan pendapatan masyarakat merupakan suatu permasalahan jangka panjang,
sehingga untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat diperlukan langkah kebijakan
yang komprehensif dan jangka panjang. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah
diluncurkan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan
meningkatnya kualitas SDM, kesempatan untuk memasuki pasar kerja semakin meningkat
sehingga mampu memiliki penghasilan lebih layak.
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, telah melakukan
penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang berlaku mulai 1 Januari 2013.
Penghasilan tidak kena pajak yang sebelumnya sebesar Rp15,8 juta per tahun, meningkat
menjadi Rp24,3 juta per tahun. Berdasarkan aturan tersebut, seorang karyawan dengan gaji
Rp2 juta per bulan ke bawah tidak lagi dikenakan pajak. Dalam aturan sebelumnya, karyawan
tersebut akan dikenakan pajak sebesar Rp34 ribu per bulan. Naiknya PTKP secara tidak langsung
akan menambah penghasilan karyawan sebesar Rp34 ribu per bulan, sehingga dalam jangka
panjang diharapkan mampu menekan angka ketimpangan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI)
Tahun 2013, HDI Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari peringkat
124 (2012) menjadi 121. HDI ini merupakan cerminan bagaimana posisi sebuah negara dengan
negara lain dalam tingkat kesejahteraan sebagai hasil pembangunan. Berdasarkan United
Nations Development Programs (UNDP), Indonesia memperoleh skor 0,629, meningkat sebesar
0,009 dari skor sebelumnya. Peningkatan peringkat Indonesia ini disebabkan oleh terjadinya
perbaikan pembangunan manusia di beberapa aspek, seperti aspek perbaikan ketenagakerjaan,
aspek kesehatan, dan aspek pendidikan.
Ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung perbaikan taraf hidup dan
program pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana implementasi program Millenium
Development Goals (MDGs) yang akan berakhir pada tahun 2015. Dari 8 indikator, ada 4 target
2-24
Nota Keuangan dan RAPBN 2014