NK- RAPBN 2014

Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro
Hasil survei pada bulan Maret 2013, angka kemiskinan nasional telah mencapai 11,37 persen,
kembali menurun bila dibandingkan dengan angka kemiskinan pada bulan September 2012,
yang mencapai 11,66 persen. Sejalan dengan perkiraan kinerja pertumbuhan ekonomi pada
semester II tahun 2013, dan dampak penurunan tingkat pengangguran, maka angka kemiskinan
akhir tahun 2013 diperkirakan turun dan dapat mencapai kisaran 9,5 persen hingga 10,5 persen.
Penurunan tingkat kemiskinan tersebut disumbangkan oleh menurunnya jumlah penduduk
miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin
di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,18 juta orang jika dibandingkan dengan angka pada
bulan September tahun 2012, yaitu dari 10,51 juta orang menjadi 10,33 juta orang pada Maret
2013. Seiring dengan penurunan kemiskinan di daerah perkotaan, pada periode yang sama
jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,35 juta orang, yaitu dari
18,08 juta orang menjadi 17,74 juta orang. Demikian juga secara persentase, penduduk miskin
di daerah perkotaan pada Maret 2013 mengalami penurunan dari 8,60 persen menjadi 8,39
persen, dan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada periode yang sama turun
dari 14,70 persen menjadi 14,32 persen.
Keberhasilan penanggulangan kemiskinan, selain merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi
yang relatif tinggi juga sebagai dampak berbagai program pemberdayaan masyarakat yang pro
poor serta upaya pemenuhan hak dasar rakyat. Imbas dari masalah eksternal maupun internal
memang menjadi kendala bagi efektivitas implementasi kebijakan dalam menanggulangi
kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah akan terus berupaya menyempurnakan berbagai program
pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dalam kerangka program MP3KI dan program
perluasan dan percepatan perlindungan sosial (P4S).
Upaya-upaya penanggulangan masalah kemiskinan tersebut akan difokuskan pada beberapa
aspek. Salah satu hal terpenting adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat
miskin. Dalam hal ini, Pemerintah akan terus berupaya menjamin terpenuhinya kebutuhan
pangan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui kebijakan stabilisasi harga pangan
dan juga penyediaan kebutuhan beras bagi rakyat miskin. Upaya tersebut akan disertai dengan
pemutakhiran data serta perbaikan sistem distribusi sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai
sasaran secara tepat. Kebijakan PNPM akan terus diperbaiki untuk lebih berdampak bagi
masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan
secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan akan diarahkan untuk mendorong masyarakat miskin
untuk meningkatkan kapasitas, memperluas kesempatan kerja, dan akses layanan dasar, serta
akses berusaha secara berkelanjutan. Untuk mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan
berusaha, program penyediaan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) dan program kredit usaha rakyat (KUR) akan terus dilaksanakan. Di
samping itu, Pemerintah juga akan melaksanakan program-program penyediaan hunian murah
bagi rakyat miskin beserta fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya.
Nilai Tukar Petani
Indikator lain yang perlu mendapat perhatian yaitu nilai tukar petani (NTP), sebagai salah
satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Selama
periode 2008 sampai 2012, indeks NTP terus mengalami kenaikan, dari 99 pada tahun 2008,
menjadi 105,9 pada tahun 2012. Sampai dengan Juni 2013, indeks NTP nasional meningkat
menjadi sebesar 105,28 atau naik sebesar 0,32 persen bila dibandingkan dengan indeks NTP
bulan sebelumnya sebesar 104,95. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan indeks harga
2-22
Nota Keuangan dan RAPBN 2014