NK- RAPBN 2014

- 33 -
Pasal 37
Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2014 untuk:
a. kegiatan yang dananya bersumber dari SBSN PBS;
b. kegiatan yang dananya bersumber dari Penerusan Pinjaman
luar negeri; dan
c. kegiatan dalam rangka mempercepat penanggulangan
kemiskinan melalui PNPM,
dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2015.
Pasal 38
Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2014
harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:
a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan
koma nol persen) sampai dengan 10,0% (sepuluh koma nol
persen);
b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat
menyerap sekitar 200.000 (dua ratus ribu) tenaga kerja;
dan
c. tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6% (lima
koma enam persen) sampai dengan 5,9% (lima koma
sembilan persen).
Pasal 39
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2013