NK- RAPBN 2014

- 20 -
Pasal 16
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran
belanja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah perlu
menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan
sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga Tahun 2013 pada Tahun Anggaran 2014
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 17
(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja
Pemerintah Pusat berupa:
a. pergeseran anggaran belanja:
1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum
Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. antarkegiatan dalam 1 (satu) program sepanjang
pergeseran tersebut tidak mengurangi volume
keluaran (output) yang telah direncanakan untuk
hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak,
kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yang
penetapannya dilakukan oleh Pemerintah;
3. antarjenis belanja dan/atau antarjenis kegiatan
dalam 1 (satu) program dan/atau antarprogram
dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga
untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang
timbul sehubungan dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht);
4. antarjenis belanja dalam 1 (satu) kegiatan;
dan/atau
5. antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran
999 (BA BUN);
b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
PNBP;
c. perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar
negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN)
sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan
pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN,