NK- RAPBN 2014

- 16 -
delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan
ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah;
b. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah;
c. Dana Insentif Daerah (DID);
d. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(P2D2); dan
e. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
(5) Rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian
Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang
ini.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan
alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 12
(1) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang
ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2014 tidak mencukupi
kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam
Tahun Anggaran 2014, Pemerintah menyalurkan alokasi
DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat DBH yang belum ditransfer kepada
daerah sebagai akibat belum teridentifikasinya daerah
penghasil, Menteri Keuangan menempatkan DBH
dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening
Pemerintah.
(3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam 1 (satu)
tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai
dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2014.
(4) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.