NK- RAPBN 2014

Bab 7
Proyeksi APBN Jangka Menengah
ke dalam dana perimbangan Rp4,2 triliun dan dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp6,3
triliun (tabel 7.7). Tambahan akibat kebijakan pada dana perimbangan tersebut digunakan
untuk tambahan alokasi untuk infrastruktur dasar (jalan, irigasi, sanitasi, dan air minum) dan
kekurangan bayar atas DBH di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pada dana otonomi
khusus dan penyesuaian, tambahan dialokasikan untuk dana tambahan otsus infrastruktur,
dana keistimewaan DIY dengan pelaksanaan UU nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan
DI Yogyakarta, tambahan untuk tunjangan profesi guru PNSD karena bertambahnya jumlah
guru yang sudah tersertifikasi, dan tambahan alokasi untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
sebagai dampak bertambahnya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Dengan perkembangan alokasi pendapatan dan belanja negara dari KPJM 2014 menjadi
RAPBN 2014 seperti yang telah dijelaskan di atas, dan kebijakan pemerintah untuk menjaga
besaran defisit dari level 1,44 persen terhadap PDB (KPJM 2014) ke level 1,49 persen terhadap
PDB (RAPBN 2014), maka alokasi pembiayaan yang pada KPJM 2014 sebesar Rp149,2 triliun
sedikit naik menjadi sebesar Rp154,2 triliun pada RAPBN 2014. Tambahan alokasi pembiayaan
ini berasal dari pembiayaan dalam negeri, antara lain, (1) tambahan penerimaan pembiayaan
melalui: tambahan penerbitan SBN dan tambahan pinjaman dalam negeri, serta (2) penurunan
pengeluaran pembiayaan antara lain melalui PMN, dana bergulir, dana pengembangan
pendidikan nasional, dan kewajiban penjaminan. Sedangkan alokasi pembiayaan luar negeri
turun sebesar Rp0,9 triliun (dari sebesar negatif Rp18,1 triliun pada KPJM 2014 menjadi
negatif Rp19,0 triliun pada RAPBN 2014), sebagai penerapan kebijakan pemerintah dalam
menjaga negative net flow.
Perkembangan yang terjadi dari KPJM 2014 ke kondisi RAPBN 2014 tentunya menunjukan
perubahan yang positif, yaitu ketika pemerintah telah mampu untuk melakukan efisiensi
terhadap biaya-biaya yang sifatnya wajib disediakan seperti biaya operasional, alokasi subsidi
energi, dan pembayaran bunga utang sehingga di sisi lain pemerintah memiliki ruang gerak
fiskal yang lebih besar untuk dialokasikan kepada belanja-belanja yang lebih produktif dalam
rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
7-30
Nota Keuangan dan RAPBN 2014