NK- RAPBN 2014

Proyeksi APBN Jangka Menengah
Bab 7
Tabel 7.7
Rekonsilisasi Belanja Negara
(triliun rupiah)
Uraian
2014 Selisih
KPJM RAPBN Nominal Asumsi Kebijakan
Belanja Pemerintah Pusat 1.278,2 1.230,3 (47,8) (5,9) (41,9)
1. Belanja K/L 602,1 612,7 10,6 (1,6) 12,1
a. Baseline 594,3 515,1 (79,2) (1,6) (77,6)
b. New Initiatives 7,8 97,6 89,8 - 89,8
2. Belanja Non K/L 676,1 617,7 (58,4) (4,3) (54,1)
Transfer ke Daerah 585,9 586,4 0,5 (9,9) 10,5
1. Dana Perimbangan 487,3 481,8 (5,5) (9,7) 4,2
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 98,6 104,6 6,1 (0,2) 6,3
JUMLAH
1.864,1
-
1.816,7
-
(47,3)
-
(15,9)
-
(31,5)
-
Sumber : Kementerian Keuangan, diolah
Lebih rendahnya besaran baseline pada RAPBN 2014 terhadap baseline KPJM 2014
disumbangkan oleh (1) penurunan alokasi akibat penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro
terutama tingkat inflasi, dan (2) penurunan alokasi akibat kebijakan - kebijakan pemerintah
dalam tahun 2014 yang meliputi flat policy untuk belanja operasional dan kebijakan untuk
memerhatikan hasil spending review dalam alokasi belanja K/L. Kenaikan yang signifikan
pada alokasi new initiatives dalam RAPBN 2014 dibandingkan dengan KPJM 2014 disebabkan
antara lain (1) kebijakan pemerintah untuk menambah ruang gerak fiskal dengan optimalisasi
dan juga pelebaran defisit, (2) realokasi dari belanja non K/L ke belanja K/L untuk alokasi
SJSN dan alokasi pemilu 2014, serta (3) penambahan anggaran, antara lain untuk IMO
(infrastructure, maintenance, and operation) dan penyesuaian anggaran pendidikan.
Pada belanja non K/L, turunnya alokasi sebesar Rp58,4 triliun antara RAPBN 2014 (Rp617,7
triliun) dengan KPJM 2014 (Rp676,1 triliun) diakibatkan oleh, antara lain, (1) adanya
realokasi ke belanja K/L untuk anggaran SJSN dan pemilu 2014, dan (2) turunnya alokasi
untuk subsidi energi, selain disumbangkan oleh penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro
(ICP dan nilai tukar), juga sebagai dampak kebijakan pemerintah menyesuaikan harga jual
BBM subsidi di pertengahan tahun 2013 dan juga kenaikan TTL (tarif tenaga listrik) di tahun
2013, dan (3) turunnya alokasi pembayaran bunga utang tahun 2014 sebesar Rp8,7 triliun;
dari Rp128,2 triliun (KPJM 2014) menjadi Rp119,5 trilun. Meskipun belanja non K/L secara
kumulatif mengalami penurunan, namun terdapat beberapa pos anggaran yang mengalami
kenaikan alokasi, antara lain, yaitu (1) anggaran remunerasi, anggaran pensiun dan jaminan
kesehatan (manfaat pensiun dan UPSL, THT, serta anggaran pelaksanaan BPJS kesehatan),
(2) alokasi anggaran untuk Viability Gap Fund (VGF) dan fee jasa bank/pos, (3) hibah ke
daerah sebagai akibat penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan, (4) tambahan anggaran BMP
(bahan bakar minyak dan pelumas) Kementerian Pertahanan, cadangan pengamanan pemilu
2014, cadangan reward and punishment, cadangan stabilisasi harga pangan.
Terkait transfer ke daerah, RAPBN 2014 mencantumkan alokasi sebesar Rp586,4 triliun, atau
sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan MTBF 2014 (Rp585,9 triliun), yang disumbangkan
oleh penurunan alokasi akibat penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro sebesar negatif
Rp10,0 triliun dan tambahan akibat pengaruh kebijakan sebesar Rp10,5 triliun yang terbagi
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
7-29