NK- RAPBN 2014

Bab 7
Proyeksi APBN Jangka Menengah
Jika dicermati lebih lanjut, target pajak dalam negeri dalam RAPBN 2014 turun sebesar
Rp51,6 triliun atau 3,9 persen dibandingkan target dalam KPJM 2014. Hal ini terjadi sebagai
dampak penyesuaian asumsi dasar makro ekonomi yang menyebabkan target pendapatan
pajak dalam negeri terkoreksi sebesar Rp65,3 triliun, namun kebijakan-kebijakan Pemerintah
di bidang perpajakan seperti penyempurnaan peraturan perpajakan, perluasan basis pajak,
penyempurnaan administrasi perpajakan dan penguatan penegakan hukum bagi penyelundup
pajak (tax evation) diproyeksikan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri sebesar
Rp13,7 triliun.
Target pendapatan pajak internasional pada RAPBN 2014 diperkirakan sebesar Rp53,9
triliun,atau naik sebesar Rp4,0 triliun dibandingkan dengan target pada KPJM 2014. Hal
ini diakibatkan meningkatnya target bea masuk sebagai dampak penyesuaian asumsi dasar
ekonomi makro, yang diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan penurunan target bea
keluar sebagai dampak kebijakan pemerintah terkait penghiliran CPO dan juga kecenderungan
penurunan harga CPO internasional.
Penyesuaian asumsi dasar makro ekonomi juga berdampak terhadap turunnya target
PNBP pada RAPBN 2014 yang berasal dari pendapatan SDA migas sebesar Rp27,3 triliun.
Namun, kebijakan pemerintah di bidang PNBP seperti inventarisasi potensi PNBP di K/L,
penyempurnaan peraturan terkait jenis dan tarif PNBP, serta penyempurnaan mekanisme
pengeloaan PNBP, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari PNBP
lainna sebesar Rp21,6 triliun. Demikian pula kebijakan terkait BUMN antara lain optimalisasi
pay out ratio deviden BUMN, peningkatan return on investment seiring peningkatan capital
expenditure, serta peningkatan kinerja BUMN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan
sebesar Rp3,7 triliun.
Pada sisi belanja negara, RAPBN 2014 mencantumkan alokasi sebesar Rp1.816,7 triliun, atau
lebih rendah sebesar 2,5 persen dibandingkan dengan MTBF 2014. Dalam RAPBN 2014,
besaran belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 1,8 persen, sedangkan belanja non K/L
mengalami penurunan sebesar 8,6 persen, yang antara lain disebabkan oleh penyesuaian harga
BBM bersubsidi pada pertengahan tahun 2013 sehingga kebutuhan alokasi untuk subsidi BBM
juga akan mengalami penurunan.
Dengan demikian, besaran defisit pada RAPBN 2014 sebesar 1,49 persen terhadap PDB,
atau 0,05 persen lebih tinggi dibandingkan dengan MTBF 2014, yang kemudian keseluruhan
tambahan alokasi untuk pembiayaan ini direncanakan melalui pembiayaan dalam negeri.
Jika dicermati lebih lanjut, alokasi belanja pemerintah pusat pada KPJM 2014 sebesar
Rp1.278,2 triliun, turun menjadi sebesar Rp1.230,3 triliun dalam RAPBN 2014. Hal ini
disebabkan oleh, antara lain, (1) perkembangan belanja K/L dari Rp602,1 triliun (KPJM 2014)
naik menjadi Rp612,7 triliun pada RAPBN 2014 dan (2) perkembangan belanja non K/L dari
Rp676,1 triliun (KPJM 2014) turun menjadi Rp617,7 triliun (RAPBN 2014).
Tabel 7.7 menunjukkan besaran KPJM 2014 untuk belanja K/L sebesar Rp602,1 triliun
terdiri atas angka baseline sebesar Rp594,3 triliun dan alokasi new initiatives sebesar Rp7,8
triliun. Sementara itu, alokasi untuk RAPBN 2014 sebesar Rp612,7 triliun, terdiri atas besaran
baseline sebesar Rp515,1 triliun dan alokasi new initiatives sebesar Rp97,6 triliun. Dengan
demikian, untuk belanja K/L, alokasi baseline turun sebesar Rp79,2 triliun, sedangkan alokasi
new initiatives naik sebesar Rp89,8 triliun.
7-28
Nota Keuangan dan RAPBN 2014