NK- RAPBN 2014

Proyeksi APBN Jangka Menengah
Bab 7
potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam rangka memperkuat kondisi perekonomiannya.
Perubahan-perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan mempengaruhi besaranbesaran
penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Tekanan akibat menurunnya target
pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 dari 7,0—7,6 persen menjadi 6,4 persen sudah tentu
berpotensi menurunkan tingkat penerimaan perpajakan. Di sisi lain, melemahnya nilai tukar
terhadap US$ berpotensi menambah beban negara untuk belanja subsidi energi, pembayaran
bunga utang dan cicilan pokok utang luar negeri. Meskipun pada sisi lain penerimaan negara
yang berasal dari SDA migas dan juga pajak perdagangan internasional berpotensi naik, namun
kenaikan tersebut tidak mampu menutupi peningkatan beban untuk belanja dan pembiayaan.
Terkait lebih rendahnya target lifting migas pada RAPBN 2014 dibandingkan dengan KPJM
2014, maka hal ini berpotensi menurunkan penerimaan negara yang berasal dari SDA migas.
Hal ini tercermin dalam Tabel 7.6. Pada sisi pendapatan, angka yang tercantum dalam RAPBN
2014 sebesar Rp1.662,5 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 3,1 persen dibandingkan
dengan angka pada MTBF 2014. Penurunan ini disumbangkan oleh turunnya penerimaan
perpajakan yang berasal dari pendapatan pajak dalam negeri serta PNBP yang berasal dari
penerimaan SDA. Penerimaan perpajakan diperkirakan turun 3,5 persen yang diakibatkan
oleh penurunan proyeksi pendapatan pajak dalam negeri sebesar 3,9 persen walaupun
penerimaan pajak perdagangan internasional diperkirakan meningkat sebesar 8,0 persen.
Untuk penerimaan PNBP, diperkirakan penerimaan yang berasal dari bagian laba BUMN,
PNBP lainnya, dan pendapatan BLU lebih tinggi masing-masing sebesar 11,1 persen, 29,3
persen, dan 5,1 persen. Namun, hal ini tidak mampu mengkompensasi penurunan penerimaan
SDA sebesar 12,1 persen yang antara lain disebabkan oleh penurunan target lifting baik minyak
bumi maupun gas alam, sehingga diperkirakan penerimaan PNBP pada RAPBN 2014 akan
turun sebesar 0,5 persen dibandingkan dengan MTBF 2014.
TABEL 7.6
REKONSILIASI POSTUR APBN : KPJM 2014 DAN RAPBN 2014
(triliun rupiah)
URAIAN APBN 2013 KPJM 2014
RAPBN 2014
TOTAL
SELISIH
PENYESUAIAN
ASUMSI
KEBIJAKAN
A. PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.714,9 1.662,5 (52,4) (84,5) 32,1
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.710,5 1.661,1 (49,4) (84,6) 35,3
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.357,8 1.310,2 (47,6) (56,4) 8,8
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1.134,3 1.307,9 1.256,3 (51,6) (65,3) 13,7
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 58,7 49,9 53,9 4,0 8,9 (4,9)
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 352,7 350,9 (1,8) (28,2) 26,5
a. Penerimaan SDA 197,2 225,4 198,1 (27,3) (27,3) -
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN 33,5 33,3 37,0 3,7 - 3,7
c. PNBP Lainnya 78,0 70,5 91,1 20,6 (1,0) 21,6
d. Pendapatan BLU 23,5 23,6 24,8 1,2 - 1,2
II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,4 1,4 (3,0) 0,1 (3,1)
B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.864,1 1.816,7 (47,3) (11,5) (35,8)
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.154,4 1.278,2 1.230,3 (47,8) (1,6) (46,3)
1. Belanja K/L 594,6 602,1 612,7 10,6 (1,6) 12,1
2. Belanja Non K/L 559,8 676,1 617,7 (58,4) - (58,4)
II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 585,9 586,4 0,5 (10,0) 10,5
1. Dana Perimbangan 444,8 487,3 481,8 (5,5) (9,7) 4,2
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 98,6 104,6 6,1 (0,2) 6,3
C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (20,9) (34,7) (13,8)
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (149,2) (154,2) (5,0)
% Surplus/Defisit Terhadap PDB (1,65) (1,44) (1,49) (0,05)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 153,3 149,2 154,2 5,0 - 5,0
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 167,3 173,2 5,9 - 5,9
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (18,1) (19,0) (0,9) - (0,9)
Sumber : Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
7-27