NK- RAPBN 2014

Proyeksi APBN Jangka Menengah
Bab 7
pembuat kebijakan dapat menyajikan perencanaan penganggaran yang berorientasi kepada
pencapaian sasaran secara utuh, komprehensif dan dalam konteks yang tepat, sesuai dengan
kerangka perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan memusatkan perhatian pada
kebijakan-kebijakan prioritas yang dapat dibiayai, tercapainya disiplin fiskal yang merupakan
kunci bagi efektivitas penggunaan sumber daya publik, sehingga diharapkan akuntabilitas
pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan fiskal secara makro dapat tercapai.
KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan
keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran. Tujuan dan landasan konseptual KPJM disajikan pada Bagan 7.1.
Untuk menerapkan KPJM dengan baik, maka perlu memahami kerangka konseptual KPJM
yang meliputi (1) penerapan sistem anggaran bergulir (rolling budget) sebagai paradigma
baru penganggaran untuk memperbaiki sistem penganggaran zero based yang mengabaikan
alokasi anggaran tahun sebelumnya (historical budgetary allocations) dan mengidentifikasi
kembali biaya-biaya yang diperlukan bagi implementasi program dan kegiatan yang telah
disetujui, sehingga dampak anggaran yang dibutuhkan melebihi satu tahun anggaran dapat
diproyeksikan secara baik; (2) angka dasar (baseline) yang merupakan indikasi pagu prakiraan
maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang, kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan
kebijakan yang telah ditetapkan, serta menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun
anggaran yang direncanakan yang dibuat ketika menyusun anggaran; (3) parameter yaitu nilainilai
yang digunakan sebagai acuan, berupa keterangan atau informasi yang dapat menjelaskan
batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem terdiri dari parameter ekonomi
yaitu acuan dalam bidang ekonomi yang digunakan dalam perhitungan besaran KPJM, seperti
indeks inflasi yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN
dan parameter nonekonomi yaitu acuan perhitungan biaya yang spesifik atau bersifat khusus
yang digunakan dalam perhitungan besaran angka KPJM, seperti indeks Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) pada tahun 2013, atau harga daging sapi pada Pasar Senen bulan Januari
2013, atau yang lainnya; (4) penyesuaian terhadap angka dasar yang dilakukan dengan
menggunakan parameter-parameter yang telah ditetapkan, baik parameter ekonomi maupun
nonekonomi; serta (5) pengajuan usulan anggaran untuk kebijakan baru yang diatur untuk
memberikan kepastian mekanisme dan prosedural bagi para pihak yang berkepentingan dan
mempersyaratkan adanya sisa ruang fiskal (fiscal space) berdasarkan penghitungan terhadap
proyeksi sumber daya anggaran yang tersedia (resources availibility) dikurangi dengan
kebutuhan angka dasar (baseline). Seperti halnya dalam penyusunan MTBF, penyusunan
KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka
menengah (1) penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka
menengah yang dikombinasikan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk menghasilkan
besaran APBN baseline; (2) penyusunan proyeksi/rencana/target-target fiskal (seperti tax
ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah; (3) rencana kerangka anggaran
(penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget
framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope); dan
(4) pendistribusian total pagu pengeluaran jangka menengah kepada masing-masing K/L (line
ministries ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan
batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah; serta (5) penjabaran pengeluaran
jangka menengah kepada masing-masing K/L (line ministries ceilings) untuk setiap program
dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
7-19