NK- RAPBN 2014

Bab 7
Proyeksi APBN Jangka Menengah
7.3 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
7.3.1 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
2015—2017
Sesuai amanat paket perundang-undangan di bidang keuangan negara (Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara), pengelolaan keuangan
negara sejak tahun anggaran 2005 mengalami perubahan yang cukup mendasar, khususnya
pada sisi pendekatan penganggaran, antara lain, (a) penerapan anggaran terpadu (unified
budget); (b) pendekatan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term
expenditure framework); dan (c) pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja
(performance based budgeting). Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan dapat
memperbaiki kualitas belanja negara menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka kerja perencanaan
penganggaran yang menyeluruh, dengan manfaat optimal yang diharapkan berupa:
1. Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik (allocative efficiency);
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning);
3. Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policy option);
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline); dan
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
BAGAN 7.1
TUJUAN DAN LANDASAN KPJM
1.
Pengalokasian sumber
daya anggaran yang
lebih efisien
(allocative efficiency)
5.
Menjamin adanya
kesinambungan
fiskal (fiscal
sustainability)
Sumber : Kementerian Keuangan
2.
Tujuan
Meningkatkan kualitas
perencanaan
penganggaran (to improve
quality of planning)
4.
3.
Meningkatkan
disiplin fiskal
(fiscal dicipline)
Lebih fokus terhadap
pilihan kebijakan
prioritas (best policy
option)
3.
4.
Adanya
mekanisme
penyesuaian
angka dasar
2.
Penetapan
Parameter
5.
Mempunyai
Baseline (angka
dasar)
Adanya mekanisme usulan
tambahan anggaran bagi
kebijakan baru
(additional budget for
new initiatives)
Landasan
Konseptual
1.
Penerapan
sistem rolling
budget
Dalam proyeksi penganggaran jangka menengah, tingkat ketidakpastian ketersediaan alokasi
anggaran di masa mendatang dapat dikurangi, baik dari sisi penyediaan kebutuhan dana untuk
membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk terjaminnya
keberlangsungan kebijakan prioritas yang tengah berjalan (on-going policies), sehingga
7-18
Nota Keuangan dan RAPBN 2014